Jakarta (ANTARA) - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menyalurkan pembiayaan sebesar Rp485,5 miliar untuk pengembangan rumah sakit khusus jantung di Bogor guna meningkatkan akses layanan kesehatan kardiovaskular.

Presiden Direktur/CEO IIF Rizki Pribadi Hasan mengatakan dukungan terhadap sektor kesehatan menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat infrastruktur sosial.

“Dukungan terhadap sektor kesehatan merupakan bagian dari komitmen IIF dalam memperkuat infrastruktur sosial yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat,” kata Rizki berdasarkan keterangannya di Jakarta, Kamis.

Pembiayaan tersebut diberikan kepada PT Bogor Kardia Indonesia untuk pembangunan fasilitas kesehatan dengan kapasitas hingga 98 tempat tidur.

Fasilitas rumah sakit tersebut juga akan dilengkapi dengan layanan medis seperti catheterization laboratory (cath lab) dan radioterapi guna menunjang penanganan penyakit jantung secara terintegrasi.

Pengembangan rumah sakit ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rujukan layanan kesehatan ke Jakarta maupun luar negeri.

Selain itu, keberadaan fasilitas tersebut juga ditujukan untuk mempercepat penanganan pasien dengan penyakit jantung yang membutuhkan tindakan medis segera.

IIF menyatakan pembiayaan ini merupakan bagian dari upaya mendorong pemerataan akses layanan kesehatan berkualitas di berbagai wilayah.

Hingga 2025, IIF telah berkontribusi dalam pengembangan fasilitas layanan kesehatan dengan total kapasitas mencapai 1.051 tempat tidur.

Fasilitas tersebut melayani ratusan ribu pasien setiap tahun sebagai bagian dari dukungan terhadap sistem kesehatan nasional.

Perusahaan juga menyatakan terus meningkatkan layanan pembiayaan infrastruktur melalui penyediaan pendanaan jangka panjang, suku bunga kompetitif, serta penerapan standar sosial dan lingkungan.

Melalui pembiayaan ini, IIF berharap dapat mendukung penguatan sistem kesehatan nasional sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) berkolaborasi dengan PT China Construction Bank Indonesia Tbk (CCB Indonesia) melalui fasilitas pinjaman senilai Rp500 miliar untuk memperkuat pendanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Direktur Keuangan IIF Eri Wibowo dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa kerja sama tersebut menjadi sinyal positif bagi percepatan pembangunan infrastruktur nasional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Ia mengatakan fasilitas pinjaman tersebut ditujukan untuk memperkuat modal kerja perseroan, memberikan fleksibilitas operasional yang lebih besar, dan pada akhirnya, meningkatkan kapasitas pembiayaan perseroan terhadap proyek-proyek vital.

"Pembiayaan ini menjadi bagian dari langkah strategis IIF untuk memperkuat struktur pendanaan dalam mendukung proyek-proyek infrastruktur yang terus berkembang, sekaligus memastikan kapasitas IIF tetap optimal dalam memenuhi kebutuhan pasar," ujar dia.

Pihaknya pun menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh CCB Indonesia melalui suntikan modal tersebut, kata Eri.

“Kerja sama ini menunjukkan kepercayaan yang tinggi terhadap bisnis IIF serta visi bersama untuk mendorong pembangunan infrastruktur Indonesia yang semakin maju dan berkelanjutan,” kata Eri Wibowo.

Direktur Operasional CCB Indonesia Junianto menyampaikan, sinergi antara lembaga pembiayaan infrastruktur dan perbankan penting di tengah tantangan global dan kebutuhan domestik.

Pihaknya pun berkomitmen untuk mendukung percepatan pembangunan nasional melalui sektor infrastruktur.

"Dengan dukungan modal serta struktur perbankan yang kuat, CCB Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung pembiayaan sektor infrastruktur yang strategis, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi Indonesia," ujar dia.

Ia mengatakan, penempatan dana kepada IIF tersebut sejalan dengan fokus perusahaan dalam menerapkan prinsip Environmental, Social,& Governance (ESG) sekaligus berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang bertanggung jawab.

“Dukungan pembiayaan ini diharapkan dapat berkontribusi memperkuat kapasitas IIF dalam menyediakan pendanaan berkelanjutan bagi berbagai proyek infrastruktur strategis di Indonesia, yang bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan konektivitas, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat,” kata Junianto.

IIF merupakan lembaga keuangan yang didirikan pada 15 Januari 2010 atas inisiatif Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan lembaga keuangan internasional, sedangkan CCB Indonesia adalah bank umum devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang didukung oleh bank asal China, CCB Corporation.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Lembaga keuangan swasta nonbank PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menilai, pemerintah daerah (pemda) memiliki peluang untuk mengembangkan infrastruktur sektor ekonomi biru dengan memanfaatkan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Head of Advisory IIF Irman Boyle dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa skema tersebut memungkinkan investor swasta untuk masuk, sehingga pada akhirnya dapat membantu mengatasi keterbatasan anggaran daerah dan mempercepat pembangunan.

Irman menjelaskan, IIF sendiri sejumlah portofolio pada proyek-proyek ekonomi biru, termasuk keterlibatan langsung dalam pembangunan Pelabuhan Anggrek di Gorontalo melalui skema KPBU.

Melalui pembiayaan dan dukungan teknisnya, IIF berperan dalam mendorong pengembangan infrastruktur maritim yang berkelanjutan, memperkuat konektivitas logistik laut, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir tanpa mengabaikan aspek perlindungan lingkungan.

Inisiatif ini, menurut perusahaan, mencerminkan komitmen IIF dalam memperluas kontribusinya terhadap ekonomi biru sekaligus memastikan penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG) pada sektor maritim nasional.

Pada proyek tersebut, IIF berperan sebagai salah satu pemberi pinjaman (lender). Perusahaan menyebut, keberhasilan proyek ini menjadi bukti konkret implementasi KPBU pada sektor ekonomi biru yang dapat direplikasi oleh daerah lain.

Selain itu, Irman juga menyampaikan bahwa IIF turut terlibat dalam layanan konsultasi untuk proyek ekonomi biru, seperti pengembangan Ferry Terminal di Batam yang menghubungkan kota Batam dengan Singapura.

Kegiatan ini memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya kelautan melalui peningkatan konektivitas maritim yang menghasilkan dampak ekonomi bagi masyarakat pesisir dan mendukung pertumbuhan sektor kelautan secara berkelanjutan.

Adapun IIF menegaskan komitmennya dalam mendukung agenda pemerintah dalam transformasi ekonomi biru.

Sebagai katalis pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia, IIF menyampaikan bahwa pihaknya terus berperan aktif dalam mendorong proyek-proyek infrastruktur yang memiliki dampak sosial dan lingkungan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Climate Change Trust Fund Yahya Rachmana Hidayat turut mendorong pemerintah daerah untuk bisa mencari alternatif akses atau potensi pembiayaan inovatif dan berkelanjutan pada sektor infrastruktur seperti melalui IIF.

Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dinilai menjadi kunci untuk memastikan potensi maritim Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut bagi generasi mendatang.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan pemicu fenomena masih tingginya undisbursed loan di Indonesia, ditandai dengan plafon kredit tak terpakai dari yang telah disediakan perbankan masih di atas Rp 2.000 triliun.

Per September 2025, ia mencatat, nominal undisbursed loan masih mencapai Rp 2.374,8 triliun dari plafon kredit yang tersedia secara total Rp 10.527,6 triliun. Disebabkan tak makin tingginya kredit tak terpakai di sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, jasa dunia usaha hingga jasa sosial.

"Pertanian, industri, perdagangan, jasa dunia usaha, jasa sosial, maupun berbagai lainnya ini adalah beberapa sektor yang undisbursed loan atau plafon kredit yang belum digunakan mengalami kenaikan," ucap Perry saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Menurut Perry, fenomena ini terjadi karena belum kuatnya permintaan kredit di dunia usaha. Sektor korporasi ini ia sebut belum mau menggunakan fasilitas kredit karena lebih memilih untuk mengandalkan pembiayaan internal daripada meminjam ke perbankan.

"Tentu saja ini bagi korporasi yang kondisi keuangannya bagus, terutama karena barang kali sejumlah korporasi ini belum mau menggunakan kreditnya karena dananya masih cukup di korporasinya sehingga prospek ekonomi ke depan perlu dilakukan perbaikan," tegas Perry.

Sebagai informasi, undisbursed loan adalah kredit menganggur atau fasilitas kredit yang belum ditarik oleh nasabah bank nya. Adapun, kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat menjadi penyebab para debitur belum menarik fasilitas kreditnya di perbankan.

Humbang Hasundutan, CNBC Indonesia - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) hingga September 2025, mencatatkan akumulasi komitmen pembiayaan sebesar Rp 254,27 triliun. Komitmen tersebut setara dengan 22% besaran akumulasi nilai proyek yang nilainya mencapai Rp1.149 triliun.

Dalam operasionalnya memberikan pembiayaan, perseroan di bawah Kementerian Keuangan yang sering dianalogikan sebagai mini World Bank milik RI tersebut memberikan tambahan sekitar Rp1.135 triliun terhadap perekonomian, atau setara dengan 0,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Direktur Utama PT SMI (Persero) Reynaldi Hermansjah menyampaikan bahwa pembiayaan ini tidak hanya berdampak pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian nasional.

Proyek-proyek yang dibiayai PT SMI sendiri diketahui telah menciptakan dan mendistribusikan lapangan kerja bagi sekitar 10,7 juta tenaga kerja di berbagai sektor.
"Kami juga ikut berpartisipasi dalam membantu mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Nilainya kurang lebih sekitar Rp1.135 triliun, dampaknya 0,5% terhadap

pertumbuhan PDB kita. Kalau secara angka sepertinya kecil, tapi dampak satu perseroan terhadap PDB menurut kami, kontribusi kami cukup signifikan" ungkap Reynaldi pada Media Gathering di Humbang Hasundutan pada Senin (10/11).

Lebih lanjut, Reynaldi menjelaskan bahwa PT SMI juga secara konsisten fokus membiayai proyek-proyek di bidang infrastruktur, yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian masyarakat dan daerah. Salah satu indikator penting dari proyek infrastruktur adalah multiplier effect atau efek penggandanya terhadap aktivitas ekonomi di sekitar proyek. Sebagai contoh proyek-proyek di sektor konversi energi, energi terbarukan, dan ketenagalistrikan memiliki multiplier effect 2,36, lebih tinggi dari rata-rata multiplier effect nasional di 1,62.

"Proyek-proyek yang kami biayai, kami upayakan memberikan multiplier effect di atas rata-rata nasional. Disitulah peran kami untuk bisa mendorong pembangunan infrastruktur, berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, dan menjalankan peran sebagai fiscal tools pemerintah," jelas Reynaldi.

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, pembiayaan PT SMI juga berkontribusi dalam mewujudkan lima dari delapan misi Asta Cita Presiden melalui proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai PT SMI. Diantaranya untuk proyek minyak dan gas bumi, energi terbarukan, ketenagalistrikan, air minum, transportasi, irigasi, jalan tol, rumah sakit, pendidikan, pariwisata, kawasan industri, kawasan ekonomi, dan infrastruktur ketahanan bencana.

PT SMI juga berkontribusi terhadap 120 Proyek Strategis Nasional dan/atau RPJMN dengan total komitmen sebesar Rp120,5 triliun dan total nilai proyek Rp677,5 triliun. Dukungan tersebut mencakup 39 proyek jalan dan jalan tol, 59 proyek ketenagalistrikan, 7 proyek bendungan/irigasi, 2 proyek telekomunikasi, 3 proyek air minum, 9 proyek transportasi, dan 1 proyek minyak dan gas bumi.

perusahaan siap memperluas bisnis dengan menawarkan solusi keuangan inovatif bagi klien proyek infrastruktur

Jakarta (ANTARA) - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) mengantongi laba sebelum pajak untuk sembilan bulan pertama tahun 2025 mencapai Rp175 miliar, meningkat sebesar 34 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Adapun laba bersih mencapai Rp124 miliar, meningkat sebesar 28 persen yoy. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan pendapatan bunga sebesar 11 persen menjadi Rp987 miliar, serta penurunan beban bunga sebesar 9 persen menjadi Rp558 miliar.

Presiden Direktur & CEO IIF Rizki Pribadi Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyatakan bahwa perusahaan siap memperluas bisnis dengan menawarkan solusi keuangan inovatif bagi klien proyek infrastruktur melalui pinjaman senior dan junior, sindikasi pinjaman, take-out financing, credit enhancement, konsultasi ESG dan jenis pembiayaan dan jasa konsultasi lainnya.

Hal ini didukung oleh marjin laba bersih yang sehat sebesar 12 persen dan rasio kecukupan modal di atas 40 persen, serta implementasi prinsip sosial dan lingkungan berbasis internasional.

Sementara itu, total aset tumbuh sekitar 7 persen yoy menjadi Rp14,6 triliun yang sejalan dengan kondisi pasar, serta aset produktif meningkat sebesar 3 persen yoy menjadi Rp13 triliun.

Perusahaan menyediakan jasa pembiayaan dan konsultasi di berbagai sektor infrastruktur. Tiga sektor terbesar yang dibiayai hingga saat ini antara lain energi terbarukan, infrastruktur digital dan fasilitas pengolahan air, mewakili sekitar 55 persen dari pinjaman yang diberikan oleh IIF. Sektor lain yang dibiayai termasuk jalan tol, bandara, rumah sakit dan pelabuhan.

Perusahaan menyampaikan, pihaknya juga aktif meningkatkan pendanaan melalui pasar pinjaman bank dan pasar modal.

Saat ini perusahaan sedang memproses penerbitan obligasi sebesar Rp1,5 triliun guna mendukung operasional perusahaan sekaligus meningkatkan partisipasi investor pasar modal, baik individu maupun institusi, dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

IIF sendiri mendapatkan penilaian sebagai perusahaan dengan peringkat domestik AAA oleh lembaga pemeringkat lokal dan internasional.

Baru-baru ini, perusahaan menerima dua penghargaan dari media internasional, CorporateTreasurer, sebagai Best ESG Service Provider dan Most Innovative Treasury Initiatives.

Sebelumnya, IIF juga menerima penghargaan dari media lokal, CNBC Indonesia, sebagai Most Trusted Partner in Infrastructure Finance.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui detail Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto sejak 10 September 2025 silam.

"Saya belum tahu ya ini dalam bentuk surat utang atau bagaimana, saya akan pelajari lebih dalam lagi," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Purbaya menjelaskan, Kementerian Keuangan sendiri belum mendetailkan peraturan turunan dari PP yang telah terbit sejak sebulan lalu.

Yang jelas, ia memastikan, ketentuan itu terbit untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan untuk periode awal-awal tahun yang biasanya memang belum banyak kas masuk dari penerimaan daerahnya, dan tak membuat Pemda makin ketergantungan dengan pemerintah pusat.

"Jadi kita lihat dulu detail SOP nya seperti apa. Mereka pasti butuhnya itu kan nanti di bulan-bulan pertama, atau terakhir, di awal-awal tahun," ucap Purbaya.

"Nanti kan dia tinggal potongnya dari anggaran mereka sendiri, jadi enggak masalah itu," tegasnya.

Purbaya menekankan, yang belum clear saat ini terkait ketentuan itu ialah bentuk pembiayaannya apakah pemerintah pusat harus menerbitkan surat utang jangka panjang atau pendek ke Pemda.

"Kalau utang kan bisa jangka panjang, atau dia mau tutup aja untuk kebutuhan jangka pendek. Tapi saya belum belum terlalu clear, nanti saya pelajari lagi PP nya," tutur Purbaya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani aturan mengenai pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD. Ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2025, yang diundangkan 10 September lalu.

Tujuan aturan ini untuk mendukung program pemerintah pusat yang dijalankan pemerintah, BUMN, dan BUMD di beberapa bidang. Seperti, infrastruktur, energi, transportasi, dan air minum.

Dari aturan ini juga memberikan ketentuan dan syarat bagi Pemda, BUMN, dan BUMD yang ingin mengajukan pinjaman dari pemerintah pusat. Berikut syarat dan ketentuannya:

Syarat Pemda - BUMD

Dalam Pasal 12 PP itu disebutkan, bagi Pemerintah Daerah sebagai calon penerima Pinjaman harus memenuhi persyaratan:

a. jumlah sisa Pembiayaan Utang Daerah ditambah jumlah pembiayaan utang yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan APBD tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya;

b. memiliki rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah paling sedikit 2,5 (dua koma lima) atau ditetapkan lain oleh Menteri;

c. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan atau kreditur lain;

d. kegiatan yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah dan penganggaran daerah;

e. memiliki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diberikan pada saat pembahasan APBD; dan

f. syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUMN sebagai calon penerima Pinjaman harus memenuhi syarat minimal:

a. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat dan/ atau kreditur lain; dan

b. mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN / rapat umum pemegang saham/ pemilik modal.

BUMD sebagai calon penerima Pinjaman harus memenuhi syarat minimal:

a. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat

dan/ atau kreditur lain; dan

b. mendapat persetujuan dari kepala daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah / rapat umum pemegang saham.

Permohonan Pemda

Pemohon pinjaman dapat disampaikan oleh Kepala Daerah kepada menteri dengan melampirkan dokumen :

a. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat pembahasan APBD sebagai bentuk komitmen/ dukungan atas pengembalian Pinjaman;

b. pertimbangan tertulis menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai harmonisasi kebijakan fiskal nasional;

c studi kelayakan;

d. perhitungan APBD dan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman;

e. laporan keuangan yang telah diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

f. surat pernyataan kesediaan dilakukan pemotongan dana alokasi umum dan/ atau dana bagi hasil dalam rangka pembayaran tunggakan;

g. surat kuasa pemotongan dana alokasi umum dan/ atau dana bagi hasil dalam rangka pembayaran tunggakan dari Gubernur/Walikota/ Bupati; dan

h. APBD tahun berjalan.

Dalam hal Pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melampaui/melebihi batas maksimal defisit, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Pinjaman dimaksud harus mendapatkan persetujuan Menteri.

Permohonan BUMN

Permohonan pinjaman disampaikan oleh Direktur Utama BUMN kepada menteri dengan melampirkan dokumen meliputi :

a. studi kelayakan;

b. laporan keuangan yang telah diaudit;

c. persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN/rapat umum pemegang saham/ pemilik modal;

d. pertimbangan tertulis dari menteri yang urusan pemerintahan di bidang perencanaan nasional apabila BUMN akan Pinjaman untuk pembiayaan proyek prioritas;

e. tanggapan tertulis/rekomendasi komisaris untuk persero atau dewan pengawas untuk perusahaan umum; dan

f. surat pernyataan mengenai pemberian jaminan yang akan diserahkan oleh BUMN atas Pinjaman yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Permohonan BUMD
Dapat disampaikan Direktur Utama BUMD kepada menteri dengan melampirkan dokumen :

a. studi kelayakan;

b. laporan keuangan yang telah diaudit;

c. persetujuan dari kepala daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah/ rapat umum pemegang saham;

d. persetujuan komisaris untuk persero daerah atau dewan pengawas untuk perusahaan umum daerah; dan

e. surat pernyataan mengenai pemberian jaminan yang akan diserahkan oleh BUMD atas Pinjaman yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan

Lebih lanjut, dijelaskan Menteri juga dapat meminta dokumen lain untuk mendukung informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD. Selain itu Menteri juga akan melakukan penilaian kelayakan kredit atas permohonan pinjaman.

Jakarta CNBC Indonesia - GubernurBank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskanpertumbuhan kredit perbankan perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ke depannya. Penegasan ini disampaikan Perry mengingat masih lesunya pertumbuhan kredit jelang akhir tahun.

Kredit perbankan pada September 2025 masih tercatat 7,70% (yoy), meskipun sedikit meningkat dari 7,56% (yoy) pada Agustus 2025. Menurut Perry, permintaan kredit belum kuat dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih wait and see, optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, dan suku bunga kredit yang masih relatif tinggi.

"Perkembangan ini tercermin dari fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan) pada September 2025 yang masih cukup besar, yaitu mencapai Rp2.374,8 triliun atau 22,54% dari plafon kredit yang tersedia," kata Perry, dalam paparan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG), Rabu (22/10/2025).

Banyaknya undisbursed loan terjadi pada segmen korporasi dengan kontribusi utama dari sektor perdagangan, industri, dan pertambangan, serta dengan jenis kredit modal kerja.

Undisbursed loan pada September 2025 ini meningkat 0,12% dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai Rp 2.372,11 triliun atau 22,71% dari plafon kredit yang tersedia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Proyek mercusuar yang diselesaikan era pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni Kereta Cepat Jakarta-Bandung tengah dalam situasi polemik, karena beban utang proyeknya tengah membebani neraca keuangan PT Kereta Api (Persero).

Bahkan, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR pada Agustus 2025 silam sempat mengakui mega proyek itu memang menjadi bom waktu bagi perseroan.

"Kami dalami juga masalah KCIC, ini bom waktu," tegas Bobby, sambil memastikan akan berkoordinasi dengan BPI Danantara dalam menyelesaikan masalah utang-utang tersebut.

Pernyataan ini ia ungkapkan setelah para anggota anggota Parlemen meminta kepadanya roadmap yang sudah direncanakan untuk memulai langkah restrukturisasi utang kereta cepat Whoosh.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai holding BUMN pun saat ini sedang berupaya mencari solusi untuk menyelesaikan lilitan utang PT. KAI (Persero) akibat proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengungkapkan salah satu opsi yang akan dilakukan adalah melalui suntikan modal karena pinjaman proyek Whoosh sangat besar. Disamping itu, Danantara juga akan mencarikan solusi lain terhadap keberlangsungan perusahaan.

Dony memandang, jika dilihat secara operasional, EBITDA KAI sudah mencatat angka yang positif, namun ekuitas perusahaan terlalu kecil dibandingkan dengan nilai pinjaman membangun proyek kereta cepat.

Oleh sebab itu, Danantara masih mempertimbangkan terkait penambahan modal ekuitas atau menyerahkan kepada industri infrastruktur kepada pemerintah.

Opsi lainnya, pembahasan bersama pemerintah juga mempertimbangkan opsi menjadikan sebagian infrastruktur KCIC dapat dikategorikan sebagai aset milik negara, seperti halnya model Badan Layanan Umum (BLU).

"Jadi beberapa opsi, tetapi intinya adalah kita ingin KCIC-nya berjalan dengan baik, karena ini dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, di satu sisi kita juga ingin kualitas kereta api Indonesia supaya perusahaan yang melayani juga publik yang lain juga semakin naik semakin baik," pungkasnya.

Sementara itu Purbaya menegaskan pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh seusai menghadiri rapat perdana dewan pengawasan Danantara Rabu, (15/10/2025). Dirinya menegaskan tidak akan ada uang APBN yang digunakan untuk melunasi utang kereta cepat.

Purbaya menjelaskan, pihaknya telah memastikan posisi pemerintah tetap jelas dan tegas terkait pembiayaan proyek strategis tersebut. Menurutnya, selama struktur pembayarannya tertata dengan baik dan transparan, pihak pemberi pinjaman seperti China Development Bank (CDB) tidak akan mempersoalkan.

Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan bahwa pihak Whoosh saat ini masih melakukan studi lanjutan terkait skema pembiayaan. Setelah hasil kajian selesai, mereka akan menyampaikan usulan resmi kepada pemerintah untuk ditinjau lebih lanjut.

Ia juga menekankan, Danantara memiliki kapasitas tersendiri untuk menambal utang kereta cepat yang ditaksir Rp2 triliun per tahun.

Menurutnya, asal pembayaran clear maka jika yang membayar utang adalah Danantara tidak akan menjadi masalah bagi CDB.

Meski demikian, opsi pembayaran utang menggunakan dividen yang dihimpun dari BUMN dengan tegas ditolak oleh Danantara. Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan hasil dividen perusahaan BUMN yang dikelola oleh lembaga investasi tersebut tidak digunakan untuk membayar utang perusahaan pelat merah.

"Nggak ada buat bayar utang, ini semuanya untuk investasi," kata Pandu di Hotel Luwansa Jakarta, Kamis (16/10).

Pandu mengungkapkan, seluruh aset perusahaan BUMN yang dikelola oleh Danantara seluruhnya untuk kebutuhan investasi.

Sementara, terkait dengan proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung atau Whoosh masih didiskusikan dengan pihak terkait, termasuk Kementerian.

Terbaru, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan turun tangan membereskan polemik utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.

Ia mengaku sudah lama berbicara dengan pihak China untuk menyelesaikan masalah utang pembangunan proyek itu. Mega proyek yang diresmikan era Presiden Joko Widodo itu menjadi bom waktu bagi neraca keuangan PT Kereta Api Indonesia, sebagai pemimpin perusahaan konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, yang menjadi pemegang saham mayoritas di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pengelola Whoosh.

Luhut menegaskan, penyelesaian polemik utang proyek Whoosh memang tidak bisa dilakukan melalui keterlibatan APBN, sebagaimana yang sudah ditegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mengatakan, dari DEN juga sudah menilai opsi restrukturisasi utang menjadi yang paling tepat.

Luhut mengatakan, proses restrukturisasi itu sebetulnya sudah disepakati pihak China, sebelum pergantian masa kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto. Namun, karena adanya pergantian kepemimpinan Kepala Negara pada Oktober 2024, maka prosesnya sempat terhenti.

Untuk kembali melanjutkan proses perundingan restrukturisasi utang proyek Whoosh, Luhut mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga berencana membentuk tim khusus untuk mengurus penyelesaian polemik penanganan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu. Nantinya, tim akan dibentuk melalui penerbitan Keputusan Presiden atau Keppres.

Berapa Utang Kereta Cepat Whoosh?

Mengutip laporan keuangan tahunan 2022 yang diaudit oleh RSM, diketahui proyek Kereta Cepat Whoosh menelan total biaya US$ 7,26 miliar atau setara Rp 119,79 triliun (asumsi kurs Rp 16.500/US$). Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$ 1,21 miliar (Rp 19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$ 6,05 miliar (Rp 99,82 triliun). Mayoritas porsi dana pengerjaan proyek Whoosh diperoleh dari utang pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,3% dan tenor hingga 45 tahun.

Pinjaman modal luar negeri menjadi salah satu bentuk pembiayaan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Proyek KCJB didanai lewat skema B2B yang salah satunya bersumber dari pinjaman dana dari China Development Bank. Dijelaskan, dalam proyek ini, pinjaman modal luar negeri berasal dari China Development Bank (CDB) sebesar 75%. Sementara 25 persen modal lainnya dikucurkan oleh ekuitas pemegang saham.

Adapun komposisi konsorsium BUMN memegang saham di KCIC sebesar 60% melalui sejumlah perusahaan BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sedangkan China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd memiliki 40%.

Perusahaan pelat merah yang tergabung dalam tubuh PSBI antara lain, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI 58,53%, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 33,36%, PT Jasa Marga (Persero) Tbk 7,08%, dan PT Perkebunan Nusantara I 1,03%.

Mengutip laporan keuangan PT KAI per 30 Juni 2025, Pada tanggal 31 Januari 2024, PT KAI menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman dengan para pihak No. 02/KONTRAK-PSBI/I/2024. Fasilitas pinjaman yang diberikan terdiri dari dua fasilitas yakni:

• Fasilitas A: Pinjaman berjangka USD dengan total komitmen sebesar US$ 325,62 juta dengan bunga 3,3%
  
• Fasilitas B: Pinjaman berjangka RMB (yuan) dalam keseluruhan total komitmen sebesar US$ 217,08 juta dengan bunga 3,2% per tahun.
  

Total pinjaman tersebut adalah senilai US$ 542,7 juta. Angka ini setara dengan porsi utang yang harus ditanggung oleh PSBI dari total cost overrun. Sebagai catatan, dari total US$ 1,21 miliar cost overrun porsi PSBI (60%) adalah US$ 726 juta, dengan 25% dipenuhi dari modal ekuitas yakni penyertaan modal negara (PMN) dari APBN.

Sementara itu, nilai investasi awal senilai US$ 6,05 miliar juga seharusnya menggunakan rumus yang sama, yakni sesuai porsi kepemilikan dan dengan pembagian 75% utang dan 25% ekuitas.

Dari angka tersebut diketahui porsi PSBI (60%) adalah senilai US$ 3,63 miliar, dan setelah dikurangi 25% yang dimodali lewat ekuitas, seharusnya total pinjaman PSBI ke CDB adalah sekitar US$ 2,72 miliar (Rp 44,92 triliun).

Selaras dengan porsi PSBI, Beijing Yawan (40%) juga seharusnya menanggung US$ 2,42 miliar, dan setelah dikurangi 25% modal dari ekuitas, pinjaman Yawan ke CBD senilai US$ 1,82 miliar (Rp 29,95 triliun).

Mengutip laporan AidData, Proyek kereta cepat memperoleh utang dari CDB dalam dua fasilitas pinjaman dengan dua mata uang berbeda.

Fasilitas pinjaman pertama senilai US$ 2,74 miliar diberikan dalam denominasi dolar AS memiliki tenor tempo 40 tahun, dengan masa tenggang 10 tahun, suku bunga 2%, dan tidak ada jaminan dari negara (sovereign guarantee). Angka ini mirip dengan porsi PSBI jika mengikuti aturan pembiayaan 75:25 dan sesuai porsi kepemilikan saham.

Selanjutnya, ada juga fasilitas pinjaman kedua senilai US$ 1,83 miliar diberikan dalam denominasi RMB (yuan) memiliki tenor tempo 40 tahun, dengan masa tenggang 10 tahun, suku bunga 3,46%, dan tidak ada jaminan dari negara (sovereign guarantee). Angka ini mirip dengan porsi Beijing Yawan jika mengikuti aturan pembiayaan 75:25 dan sesuai porsi kepemilikan saham.

AidData sendiri merupakan lembaga Transparansi Bantuan, Teknologi Informasi, dan Geocoding yang didirikan pada 23 Maret 2009. Kantor pusatnya berada di Williamsburg, Virginia. Laman webnya menyediakan akses ke catatan keuangan pembangunan dari sebagian besar donor bantuan resmi.

Artinya menggunakan aturan pembiayaan 75:25 dengan tanggung renteng porsi kepemilikan saham, utang konsorsium PBSI mencapai Rp 3,26 miliar (Rp 54 triliun) dengan beban bunga per tahun mencapai US$ 74,5 juta (Rp 1,2 triliun).

CNBC Indonesia telah beberapa kali meminta konfirmasi kepada pihak PT KAI terkait beban sebenarnya utang konsorsium PSBI di proyek Kereta Cepat Whoosh, namun belum memperoleh respons dan komentar hingga berita ini diturunkan.

Mengutip laporan keuangan PT KAI, PSBI memiliki total aset Rp 27,39 triliun per akhir Juni 2025. Sementara kewajiban perusahaan mencapai Rp 18,93 triliun. Adapun total kerugian yang dicatatkan PSBI mencapai Rp 1,62 triliun dengan Rp 951,48 miliar diatribusikan kepada PT KAI. Kondisi keuangan yang masih berdarah-darah tersebut agak sedikit membaik dari catatan akhir tahun 2024, dimana PSBI membukukan rugi Rp 4,19 triliun dengan Rp 2,34 triliun diatribusikan kepada PT KAI.

Sinking fund Kereta Cepat Jakarta Bandung tercatat senilai Rp 1,38 triliun pada akhir Juni 2025, berkurang dari RP 1,73 triliun pada akhir 2024.

Jakarta, CNBC Indonesia - Samsung menjadi raja smartphone dunia selama kuartal III-2025. Dua ponsel lipat terbarunya disebut menciptakan momentum baru.

Firma analis, IDC mengungkapkan Samsung berada di puncak daftar smartphone dunia. Pada kuartal III-2025 perusahaan mengirimkan 61,4 juta unit, naik cukup signifikan dari tahun sebelumnya 57,7 juta unit.

Market share Samsung juga mengalami kenaikan. Dari 18,4% pada Q3-2024 menjadi 19,0% pada kuartal III tahun ini.

IDC menyebutkan Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7 mengungguli ponsel lipat sebelumnya pada periode kuartal itu. Hal ini menciptakan momentum baru pada segmen ponsel lipat.

Vice President Client Devices IDC, Fransisco Jeronimo menjelaskan Samsung mencatatkan pertumbuhan pada kuartal Juli tersebut. Perusahaan bersama Apple, yang berada di peringkat kedua, disebutnya bisa mendorong konsumen beralih ke perangkat baru.

"Meski terjadi ketidakpastian ekonomi, pasar smartphone menunjukkan ketahanan. Apple dan Samsung mencatatkan hasil kuat sebab perangkat terbaru mereka membuat konsumen beralih ke perangkat baru pada segmen premium," jelasnya dikutip Kamis (16/10/2025).

"Sementara smartphone baru berteknologi AI dengan harga terjangkau mendorong peningkatan signifikan pada kategori harga lebih terjangkau," dia menambahkan.

Secara keseluruhan, IDC mencatat pasar smartphone global pada kuartal III ini mengalami peningkatan 2,6% secara tahunan. Jumlahnya dilaporkan mencapai 322,7 juta unit.

IDC menyebutkan segmen premium jadi faktor pendorong pemulihan pasar smartphone. Disebutkan konsumen beralih pada perangkat terbaru dengan faktor yang lebih inovatif, smartphone berbasis AI yang lebih terjangkau.

"OEM menguasai seni inovasi, tidak hanya pada hardware dan software untuk menarik minat konsumen melakukan peningkatan, namun menghilangkan hambatan pada pembelian. Mereka menggabungkan perangkat mutakhir dengan model pembiayaan inovatif dan program tukar tambah yang agresif, membuat keputusan melakukan peningkatan lebih mudah untuk konsumen," jelas Senior Research Director for Worldwide Client Devices IDC, Nabila Popal.

Jakarta, CNBC Indonesia - Proyek mercusuar yang diselesaikan era pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni Kereta Cepat Jakarta-Bandung tengah dalam situasi polemik, karena beban utang proyeknya tengah membebani neraca keuangan PT Kereta Api (Persero).

PT KAI dalam proyek itu berperan sebagai pemimpin perusahaan konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, yang menjadi pemegang saham mayoritas di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pengelola Kereta Cepat Jakarta Bandung alias Whoosh.

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR pada Agustus 2025 silam sempat mengakui mega proyek itu memang menjadi bom waktu bagi perseroan.

"Kami dalami juga masalah KCIC, ini bom waktu," tegas Bobby, sambil memastikan akan berkoordinasi dengan BPI Danantara dalam menyelesaikan masalah utang-utang tersebut.

Pernyataan ini ia ungkapkan setelah para anggota anggota Parlemen meminta kepadanya roadmap yang sudah direncanakan untuk memulai langkah restrukturisasi utang kereta cepat Whoosh.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto kala itu mengungkapkan, roadmap ini menjadi penting karena utang KAI dalam kurun waktu 2 tahun cukup besar. Apalagi, KAI turut menanggung beban proyek kereta cepat.

Dalam kurun waktu 6 bulan saja, kata Darmadi, beban keuangan yang ditanggung KAI mencapai Rp 1,2 triliun. "Dari beban KCIC sendiri sudah Rp 950 miliar dikalikan dua. Lalu, kini sudah Rp 4 triliun lebih. 2024 itu Rp 3,1 triliun," tegasnya.

Ia memproyeksikan, pada 2026 utang KAI bisa mencapai Rp 6 triliun. Jika tidak segera diatasi, maka akan membebani anak usaha lainnya yang mana seharusnya mencatat keuntungan malah tenggelam oleh beban bunga utang.

Meski proyek itu memberikan beban utang tersendiri bagi BUMN, seperti PT KAI, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto menegaskan APBN pemerintah sama sekali tak terganggu oleh polemik utang itu.

"Jadi Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak ada utang pemerintah di situ," ucap Suminto di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Suminto mengatakan, proyek yang dijalankan sejak 2016 itu murni dilakukan melalui skema business to business, sehingga tidak ada uang pemerintah yang masuk.

"Karena waktu itu dilakukan badan usaha, Konsorsium Badan Usaha Indonesia dan China. Konsorsium Indonesia nya di lead oleh PT KAI," tegas Suminto.

Sebagai informasi, KAI merupakan lead consortium dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang bertindak sebagai pemegang saham Indonesia pada KCIC.

Mengutip laporan keuangan 2024 audited dari situs resmi PT KAI, PSBI ternyata merugi hingga Rp 4,19 triliun sepanjang tahun 2024. Pada paruh pertama 2025, PSBI kembali mencatatkan rugi sebesar Rp 1,62 triliun, bedasarkan laporan keuangan 30 Juni 2025 (unaudited).

Tak heran, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai holding BUMN saat ini sedang berupaya mencari solusi untuk menyelesaikan lilitan utang PT. KAI (Persero) akibat proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengungkapkan salah satu opsi yang akan dilakukan adalah melalui suntikan modal karena pinjaman proyek Whoosh sangat besar. Disamping itu, Danantara juga akan mencarikan solusi lain terhadap keberlangsungan perusahaan.

Dony memandang, jika dilihat secara operasional, EBITDA KAI sudah mencatat angka yang positif, namun ekuitas perusahaan terlalu kecil dibandingkan dengan nilai pinjaman membangun proyek kereta cepat.

Oleh sebab itu, Danantara masih mempertimbangkan terkait penambahan modal ekuitas atau menyerahkan kepada industri infrastruktur kepada pemerintah.

Opsi lainnya, pembahasan bersama pemerintah juga mempertimbangkan opsi menjadikan sebagian infrastruktur KCIC dapat dikategorikan sebagai aset milik negara, seperti halnya model Badan Layanan Umum (BLU).

"Jadi beberapa opsi, tetapi intinya adalah kita ingin KCIC-nya berjalan dengan baik, karena ini dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, di satu sisi kita juga ingin kualitas kereta api Indonesia supaya perusahaan yang melayani juga publik yang lain juga semakin naik semakin baik," pungkasnya.

Opsi-opsi ini pun juga telah didengar langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai salah satu dewan pengawas Danantara.

Seusai menghadiri rapat perdana dewan pengawasan Danantara kemarin sore, Purbaya menegaskan pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

"Mereka bilang masih akan studi, saya sih posisinya clear, karena di perjanjian mereka dengan Indonesia, dengan China, enggak ada harus pemerintah yang bayar," jelas Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu, (15/10/2025).

Purbaya menjelaskan, pihaknya telah memastikan posisi pemerintah tetap jelas dan tegas terkait pembiayaan proyek strategis tersebut. Menurutnya, selama struktur pembayarannya tertata dengan baik dan transparan, pihak pemberi pinjaman seperti China Development Bank (CDB) tidak akan mempersoalkan.

Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan bahwa pihak Whoosh saat ini masih melakukan studi lanjutan terkait skema pembiayaan. Setelah hasil kajian selesai, mereka akan menyampaikan usulan resmi kepada pemerintah untuk ditinjau lebih lanjut.

"Biasa sih, selama struktur pembayarannya clear, mereka nggak ada masalah. Tapi kan kita lihat hasil studinya seperti apa nanti," jelasnya.

Ia juga menekankan, Danantara memiliki kapasitas tersendiri untuk menambal utang kereta cepat yang ditaksir Rp2 triliun per tahun.

"Sudah saya sampaikan karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir Rp 90 triliun. Itu cukup untuk nutup yang Rp 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak 90 triliun akan lebih," jelasnya.

Purbaya juga menceritakan bahwa ia sempat mengkritik Danantara dalam rapat karena sisa uang dividen BUMN tersebut ditaruh di obligasi pemerintah.

"Sebagian katanya akan ditaruh di obligasi, punya saya lagi, pemerintah lagi. Saya tadi sempat kritik kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah keahlian Anda apa?" ungkapnya. "Tapi mereka bilang ini kan hanya 3 bulan terakhir ini karena ga sempat kan. Buat proyek kedepan akan mereka perbaiki sehingga yang di obligasi itu akan sedikit, lebih banyak di proyek-proyek yang mendorong perkembangan ekonomi."

Purbaya juga mengatakan bahwa perlu ditinjau kembali klausul pembayaran utang antara KCIC dengan China. Apakah ada tertulis harus pemerintah yang bayar atau tidak.

Menurutnya, asal pembayaran clear maka jika yang membayar utang adalah Danantara tidak akan menjadi masalah bagi CDB.

"Tapi yang jelas saya tanya tadi, apakah di klausulnya ada tertulis yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting, kalau saya tahu CDB saya pernah diskusi sama CDB juga dulu. Mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi harusnya ga ada masalah kalau mereka bayar juga," ujar Purbaya.

Ia juga mengatakan akan menunggu instruksi Presiden terkait pembayaran utang kereta cepat Woosh. "Kita lihat hasilnya seperti apa dan kita tunggu pemerintah dari Presiden."

Jakarta, CNBC Indonesia - Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) yang menghubungkan Jakarta dan Bandung kembali menjadi sorotan publik, pasalnya baru-baru ini Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dirinya menolak APBN digunakan untuk membayar utang kereta yang diberi nama Whoosh tersebut.

Purbaya menjelaskan, pihaknya telah memastikan posisi pemerintah tetap jelas dan tegas terkait pembiayaan proyek strategis tersebut. Menurutnya, selama struktur pembayarannya tertata dengan baik dan transparan, pihak pemberi pinjaman seperti China Development Bank (CDB) tidak akan mempersoalkan.

Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan bahwa pihak Whoosh saat ini masih melakukan studi lanjutan terkait skema pembiayaan. Setelah hasil kajian selesai, mereka akan menyampaikan usulan resmi kepada pemerintah untuk ditinjau lebih lanjut.

Ia juga menekankan, Danantara memiliki kapasitas tersendiri untuk menambal utang kereta cepat yang ditaksir Rp2 triliun per tahun.

"Sudah saya sampaikan karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir Rp 90 triliun. Itu cukup untuk nutup yang Rp 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak 90 triliun akan lebih," jelasnya.

Meski demikian, opsi pembayaran utang menggunakan dividen yang dihimpun dari BUMN dengan tegas ditolak oleh Danantara. Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan hasil dividen perusahaan BUMN yang dikelola oleh lembaga investasi tersebut tidak digunakan untuk membayar utang perusahaan pelat merah.

"Nggak ada buat bayar utang, ini semuanya untuk investasi," kata Pandu di Hotel Luwansa Jakarta, Kamis (16/10).

Pandu mengungkapkan, seluruh aset perusahaan BUMN yang dikelola oleh Danantara seluruhnya untuk kebutuhan investasi.

Sementara, terkait dengan proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung atau Whoosh masih didiskusikan dengan pihak terkait, termasuk Kementerian.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai holding BUMN diketahui sedang berupaya mencari solusi untuk menyelesaikan lilitan utang PT. KAI (Persero) akibat proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengungkapkan salah satu opsi yang akan dilakukan adalah melalui suntikan modal karena pinjaman proyek Whoosh sangat besar. Disamping itu, Danantara juga akan mencarikan solusi lain terhadap keberlangsungan perusahaan.

Dony memandang, jika dilihat secara operasional, EBITDA KAI sudah mencatat angka yang positif, namun ekuitas perusahaan terlalu kecil dibandingkan dengan nilai pinjaman membangun proyek kereta cepat.

Oleh sebab itu, Danantara masih mempertimbangkan terkait penambahan modal ekuitas atau menyerahkan kepada industri infrastruktur kepada pemerintah.

Opsi lainnya, pembahasan bersama pemerintah juga mempertimbangkan opsi menjadikan sebagian infrastruktur KCIC dapat dikategorikan sebagai aset milik negara, seperti halnya model Badan Layanan Umum (BLU).

Berapa Utang Kereta Cepat Whoosh?

Mengutip laporan keuangan tahunan 2022 yang diaudit oleh RSM, diketahui proyek Kereta Cepat Whoosh menelan total biaya US$ 7,26 miliar atau setara Rp 119,79 triliun (asumsi kurs Rp 16.500/US$). Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$ 1,21 miliar (Rp 19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$ 6,05 miliar (Rp 99,82 triliun). Mayoritas porsi dana pengerjaan proyek Whoosh diperoleh dari utang pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,3% dan tenor hingga 45 tahun.

Pinjaman modal luar negeri menjadi salah satu bentuk pembiayaan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Proyek KCJB didanai lewat skema B2B yang salah satunya bersumber dari pinjaman dana dari China Development Bank. Dijelaskan, dalam proyek ini, pinjaman modal luar negeri berasal dari China Development Bank (CDB) sebesar 75%. Sementara 25 persen modal lainnya dikucurkan oleh ekuitas pemegang saham.

Adapun komposisi konsorsium BUMN memegang saham di KCIC sebesar 60% melalui sejumlah perusahaan BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sedangkan China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd memiliki 40%.

Perusahaan pelat merah yang tergabung dalam tubuh PSBI antara lain, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI 58,53%, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 33,36%, PT Jasa Marga (Persero) Tbk 7,08%, dan PT Perkebunan Nusantara I 1,03%.

Mengutip laporan keuangan PT KAI per 30 Juni 2025, Pada tanggal 31 Januari 2024, PT KAI menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman dengan para pihak No. 02/KONTRAK-PSBI/I/2024. Fasilitas pinjaman yang diberikan terdiri dari dua fasilitas yakni:

• Fasilitas A: Pinjaman berjangka USD dengan total komitmen sebesar US$ 325,62 juta dengan bunga 3,3%
• Fasilitas B: Pinjaman berjangka RMB (yuan) dalam keseluruhan total komitmen sebesar US$ 217,08 juta dengan bunga 3,2% per tahun.

Total pinjaman tersebut adalah senilai US$ 542,7 juta. Angka ini setara dengan porsi utang yang harus ditanggung oleh PSBI dari total cost overrun. Sebagai catatan, dari total US$ 1,21 miliar cost overrun porsi PSBI (60%) adalah US$ 726 juta, dengan 25% dipenuhi dari modal ekuitas yakni penyertaan modal negara (PMN) dari APBN.

Sementara itu, nilai investasi awal senilai US$ 6,05 miliar juga seharusnya menggunakan rumus yang sama, yakni sesuai porsi kepemilikan dan dengan pembagian 75% utang dan 25% ekuitas.

Dari angka tersebut diketahui porsi PSBI (60%) adalah senilai US$ 3,63 miliar, dan setelah dikurangi 25% yang dimodali lewat ekuitas, seharusnya total pinjaman PSBI ke CDB adalah sekitar US$ 2,72 miliar (Rp 44,92 triliun).

Selaras dengan porsi PSBI, Beijing Yawan (40%) juga seharusnya menanggung US$ 2,42 miliar, dan setelah dikurangi 25% modal dari ekuitas, pinjaman Yawan ke CBD senilai US$ 1,82 miliar (Rp 29,95 triliun).

Mengutip laporan AidData, Proyek kereta cepat memperoleh utang dari CDB dalam dua fasilitas pinjaman dengan dua mata uang berbeda.

Fasilitas pinjaman pertama senilai US$ 2,74 miliar diberikan dalam denominasi dolar AS memiliki tenor tempo 40 tahun, dengan masa tenggang 10 tahun, suku bunga 2%, dan tidak ada jaminan dari negara (sovereign guarantee). Angka ini mirip dengan porsi PSBI jika mengikuti aturan pembiayaan 75:25 dan sesuai porsi kepemilikan saham.

Selanjutnya, ada juga fasilitas pinjaman kedua senilai US$ 1,83 miliar diberikan dalam denominasi RMB (yuan) memiliki tenor tempo 40 tahun, dengan masa tenggang 10 tahun, suku bunga 3,46%, dan tidak ada jaminan dari negara (sovereign guarantee). Angka ini mirip dengan porsi Beijing Yawan jika mengikuti aturan pembiayaan 75:25 dan sesuai porsi kepemilikan saham.

AidData sendiri merupakan lembaga Transparansi Bantuan, Teknologi Informasi, dan Geocoding yang didirikan pada 23 Maret 2009. Kantor pusatnya berada di Williamsburg, Virginia. Laman webnya menyediakan akses ke catatan keuangan pembangunan dari sebagian besar donor bantuan resmi.

Artinya menggunakan aturan pembiayaan 75:25 dengan tanggung renteng porsi kepemilikan saham, utang konsorsium PBSI mencapai Rp 3,26 miliar (Rp 54 triliun) dengan beban bunga per tahun mencapai US$ 74,5 juta (Rp 1,2 triliun).

CNBC Indonesia telah beberapa kali meminta konfirmasi kepada pihak PT KAI terkait beban sebenarnya utang konsorsium PSBI di proyek Kereta Cepat Whoosh, namun belum memperoleh respons dan komentar hingga berita ini diturunkan.

Mengutip laporan keuangan PT KAI, PSBI memiliki total aset Rp 27,39 triliun per akhir Juni 2025. Sementara kewajiban perusahaan mencapai Rp 18,93 triliun. Adapun total kerugian yang dicatatkan PSBI mencapai Rp 1,62 triliun dengan Rp 951,48 miliar diatribusikan kepada PT KAI. Kondisi keuangan yang masih berdarah-darah tersebut agak sedikit membaik dari catatan akhir tahun 2024, dimana PSBI membukukan rugi Rp 4,19 triliun dengan Rp 2,34 triliun diatribusikan kepada PT KAI.

Sinking fund Kereta Cepat Jakarta Bandung tercatat senilai Rp 1,38 triliun pada akhir Juni 2025, berkurang dari RP 1,73 triliun pada akhir 2024.