Bisnis.com, MALANG— Nilai transaksi QRIS di wilayah kerja Bank Indonesia (BI) Malang menembus Rp2,13 triliun pada Maret 2026.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang, Indra Kuspriyadi, mengatakan nominal transaksi QRIS sebesar itu, Rp1,27 triliun merupakan transaksi di Kota Malang atau mencapai 60% dari total transaksi.

“Dari sisi penggunaannya, tumbuh 182% secara yoy, Ini merupakan pencapaian yang sangat membanggakan bagi penggunaan QRIS,” katanya pada QRISMA Festival 2026 di Kota Malang, Senin (4/5/2026).

Dari data tersebut, dia meyakinkan, maka bisa dilihat arti penting pembayaran nontunai, dalam hal ini QRIS. QRIS sudah mendarah daging dan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Kota Malang.

Dalam merayakan Kota Malang kini telah berusia 112 tahun, maka usia 112 tahun ini bukanlah usia yang renta, melainkan usia matang yang menjadikan Malang sebagai kota yang terdigitalisasi serta memiliki potensi besar untuk lebih digital lagi ke depannya.

Menurutnya, QRISMA (QRIS untuk UMKM dan Masyarakat) Volume Pertama ini yang akan berlangsung dari 4-7 Mei.

"Kami memang berkomitmen terus untuk mendukung digitalisasi, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kami mendorong agar penggunaan transaksi digital atau transaksi nontunai ini makin ditingkatkan,” ucapnya.

Digitalisasi tidak hanya untuk transaksi yang ada di pasar, tetapi juga merambah hingga ke transaksi di tempat wisata, serta transaksi pada keuangan pemerintah daerah.

Menurutnya, saat ini digitalisasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sudah menjadi suatu kewajiban.

“Kami bekerja sama erat dengan pemerintah daerah, rekan-rekan perbankan, serta rekan-rekan dari OJK untuk mendorong digitalisasi ini agar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perekonomian,” ucapnya.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menilai selama ini Kota Malang sudah banyak dibantu oleh perbankan mengembangkan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan Heritage Kajoetangan.

Perbankan dan BI terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keuntungan menggunakan QRIS sehingga transaksi nontunai tersebut semakin memasyarakat di Kota Malang.

“Saya sangat bangga karena gerakan ini membawa perubahan 'dari tradisi ke transaksi'. Ini adalah sebuah ungkapan yang memang menjadi keinginan kami dari Pemerintah Kota Malang dengan dasar bakti yang memang tidak boleh kita lupakan. Kita tidak boleh lupa dengan tradisi-tradisi lama yang sudah ada,” ucapnya.

Dia menilai, Kota Malang terkenal dengan heritage-nya. Karena itulah, dia mengajak untuk menjadikan kawasan Kota Lama, kawasan heritage, peninggalan kolonial ini, menjadi aset yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Menurutnya, peninggalan masa lalu ternyata menjadi daya tarik utama, terutama di Kota Malang, yang akhirnya menjadikan heritage Kayutangan sebagai salah satu ikonnya.

“Ini adalah sebuah tradisi. Banyak hal yang dilakukan di sini, seperti kafe-kafe dan peninggalan lama, yang di bawah arahan Disporapar (Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata) serta Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), akhirnya menjanjikan dan membuktikan adanya daya tarik tradisi tersebut,” pungkasnya.

Perum Bulog menargetkan untuk menyerap empat juta ton setara beras atau dan satu juta ton jagung petani sepanjang 2026. Selain itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mendorong transformasi pembayaran gabah secara nontunai mulai tahun ini.

Rizal mendorong transaksi gabah nontunai dengan dalih memperkuat keamanan, meningkatkan transparansi, efisiensi, serta mendorong modernisasi tata kelola pengadaan pangan nasional.

"Untuk tahun 2026, kami sedang kembangkan Bulog itu pembayarannya tidak menggunakan uang tunai, tapi kami gunakan uang digital," kata Rizal dalam jumpa pers bertajuk Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026, di Jakarta, Jumat (2/1) seperti dikutip dari Antara.

Dia menyampaikan kebijakan itu mengalihkan pembayaran tunai ke uang digital agar petani memiliki rekening bank, sehingga transaksi lebih aman, risiko kejahatan berkurang, dan aktivitas serapan gabah berlangsung nyaman di lapangan.

Menurutnya dengan pembayaran digital maka petani tidak lagi membawa uang besar saat panen, dapat menabung langsung, serta memperoleh akses ke layanan keuangan formal yang mendukung keberlanjutan usaha tani mereka secara aman berkelanjutan.

"Nanti teman-teman petani harapannya sudah punya nomor rekening. Tujuannya apa? Satu, biar aman. Enggak ada rampok dan lain sebagainya. Kalau bawa uang banyak ratusan juta kan bahaya juga ini kan," kata Rizal.

Selain itu, menurutnya dengan sistem transaksi gabah dengan cara nontunai itu juga mempercepat pencatatan oleh pihaknya. Sebab, dengan data tersinkron hingga pusat secara real time, memungkinkan pemantauan nominal serapan harian bahkan per detik oleh manajemen BUMN pangan itu.

"Begitu klik itu langsung terdata sampai pusat. Berapa jumlah nominal yang akan diserap hari ini. Bahkan per detik itu pun bisa terlihat," jelasnya.

Rizal juga menegaskan digitalisasi pembayaran menjadi instrumen pencegahan korupsi dengan menutup celah penyimpangan di lapangan, memastikan akuntabilitas petugas, serta membangun kepercayaan publik terhadap proses pengadaan gabah Bulog secara konsisten, adil, aman, dan berintegritas.

"Ini juga untuk meminimalisir korupsi. Ya korupsi bisa aja anak-anak Bulog yang di lapangan juga ada yang nakal," tambah Rizal.

Lebih lanjut pihaknya akan bekerja sama dengan perbankan negara yakni BRI, BNI, hingga Mandiri agar mereka aktif jemput bola ke desa guna mempercepat pembukaan rekening petani sebagai nasabah baru.

Menjelang musim panen, Bulog akan mengumpulkan perbankan nasional untuk menyelaraskan kesiapan layanan, memastikan pembayaran digital berjalan mulus, serta meningkatkan inklusi keuangan petani desa sentra produksi pangan nasional berkelanjutan stabil merata.

"Kita akan kumpulkan perbankan nasional. Jadi harapannya mereka juga sudah mulai menjadi, memberikan apa petani-petani ini menjadi nasabah baru sehingga nanti lebih mudah, lebih aman dan lebih terkontrol gitu," bebernya.

Melalui langkah itu, Bulog menargetkan transaksi lebih aman, terkontrol, dan transparan, sekaligus memperkuat ekosistem pangan modern yang melindungi petani serta menjaga stabilitas pangan nasional.

Hingga 31 Desember 2025, Bulog telah menyerap 3,1 juta ton gabah setara beras. Sebanyak 4,5 juta ton di antaranya merupakan Gabah Kering Panen (GKP), 6.863 ton Gabah Kering Giling (GKG), serta 765,5 ribu ton beras.

Pada periode yang sama, Bulog juga menyerap 101,96 ribu ton jagung. Sekitar 101,77 ribu ton di antaranya diserap melalui skema PSO dan 198 ton komersial.

Lebih lanjut, pada awal 2026, stok cadangan beras pemerintah (CBP) Bulog tercatat mencapai 3,24 juta ton dan komersial 133 ribu ton.

Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kementerian Koordinator Bidang Pangan menetapkan cadangan pangan pemerintah (CPP) untuk komoditas beras naik dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton pada 2026.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyampaikan penetapan ini dilakukan untuk menghadapi panen raya yang diproyeksikan akan terjadi pada Februari mendatang agar harga bisa terus stabil.

Selain itu, peningkatan cadangan untuk kebutuhan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan lainnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri mendorong penguatan digitalisasi pembayaran di pasar rakyat saat memantau harga komoditas pokok di Pasar Senen dan Pasar Johar Baru, Jakarta, Rabu.

“Kami sudah memantau harga di dua pasar, sekalian memantau bagaimana digitalisasi pembayaran pasar, karena ini penting sekali,” kata Roro usai meninjau kedua pasar.

Ia mengatakan sejumlah pedagang sudah dapat melayani pembayaran nontunai, termasuk melalui transfer bank dan QRIS, namun dirinya menyebut opsi pembayaran tunai tetap perlu tersedia bagi konsumen.

“Hari ini pun saya berbelanja dengan uang tunai juga. Jadi saya menggunakan dua metode, uang tunai hingga juga yang secara digital,” ujar dia.

Roro menilai perlunya sosialisasi yang memadai agar keseluruhan pedagang dan konsumen siap beradaptasi, seiring penguatan infrastruktur pembayaran digital di pasar rakyat.

“Dibutuhkan sosialisasi, infrastrukturnya kita siapkan, baik itu dari Kementerian Perdagangan sendiri, dengan lintas stakeholder (pemangku kepentingan) yang terkait, hingga Kementerian-Kementerian lainnya yang terkait juga,” ujar dia.

Dalam pemantauan itu, Roro juga mengecek harga dan ketersediaan bahan pokok. Di Pasar Senen, ia mencatat minyak goreng rakyat dijual sekitar Rp15.500 per liter, sedangkan di Pasar Johar Baru sekitar Rp15.700 per liter, sesuai HET.

Ia menyebut tren beberapa komoditas cenderung turun dibanding beberapa pekan sebelumnya, tetapi cabai masih berada sedikit di atas harga acuan karena dinilainya sensitif terhadap faktor cuaca akhir tahun ini.

Roro mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk pemerintah daerah dan pengelola pasar, untuk menjaga kelancaran distribusi dan memastikan pasokan aman.

Sementara itu, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional mencatat harga cabai rawit merah di sekitar Rp70.000 per kilogram (kg) dan telur ayam ras di sekitar Rp34.000 per kg di tingkat pedagang eceran secara nasional.

Kemendag juga sebelumnya mencatat digitalisasi pasar rakyat terus berjalan, termasuk jumlah pasar dan pedagang yang telah terdigitalisasi sepanjang 2025.

"Digitalisasi ini 'one step at a time' ya. Jadi kembali lagi, sosialisasinya harus kita tekankan, harus kita ingatkan kepada konsumen juga," katanya.

Ia berharap penguatan pembayaran digital di pasar dapat berjalan bertahap, tanpa mengurangi akses masyarakat yang masih mengandalkan transaksi tunai, sembari menjaga stabilitas harga bahan pokok pada masa libur akhir tahun.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng Cabang Purworejo mendukung penerapan sistem pembayaran nontunai berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk mempermudah masyarakat membayar pungutan retribusi di daerah. Sejumlah obyek retribusi yang melayani pembayaran nontunai antara lain adalah pariwisata, olahraga, parkir, dan pelayanan kesehatan.

Peluncuran implementasi sistem pembayaran nontunai untuk pungutan retribusi di Kabupaten Purworejo dilaksanakan di Museum Tosan Aji pada Rabu (17/12/2025). Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Bupati Purworejo Yuli Hastuti menyampaikan bahwa kolaborasi ini adalah wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih mudah dan akuntabel.

"Melalui penerapan pembayaran nontunai berbasis QRIS ini, pembayaran retribusi dilakukan secara cepat, aman, dan tercatat dengan baik, sehingga lebih efisien dan akuntabel. Implementasi QRIS juga mendukung inklusi keuangan dan penguatan ekosistem ekonomi digital di Kabupaten Purworejo, melalui satu standar kode transaksi digital," ujar Yuli dalam siaran pers, Rabu (24/12/2025).

Senada dengan hal tersebut, Pemimpin Bank Jateng Cabang Purworejo Jusuf Budiman menegaskan kesiapan Bank Jateng dalam mengawal transformasi digital ini. Ia menyatakan bahwa Bank Jateng berkomitmen penuh menyediakan infrastruktur perbankan yang andal guna mendukung kelancaran transaksi nontunai di seluruh sektor pelayanan publik.

"Kami di Bank Jateng Cabang Purworejo siap memberikan dukungan penuh, baik dari sisi teknologi maupun pendampingan di lapangan, agar implementasi QRIS ini berjalan optimal. Tujuannya adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus membantu Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih modern, transparan, dan terintegrasi," ujar Jusuf.

Amita Windari Ratih Kusumawati selaku Wakil Kepala Divisi Kelembagaan dan Komersial Bank Jateng Kantor Pusat mengapresiasi Pemkab Purworejo atas kemitraan layanan nontunai tersebut.

"Penerapan QRIS untuk e-retribusi merupakan langkah menuju akuntabilitas dan transparansi maksimal karena setiap transaksi retribusi tercatat secara digital, meminimalisir potensi kebocoran, dan memastikan setiap rupiah masuk ke kas daerah untuk pembangunan," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Media sosial sempat ramai dengan beredarnya video yang menampilkan seorang pria tersulut emosi ketika seorang nenek ditolak pembayarannya oleh salah satu gerai Roti’O lantaran menggunakan pembayaran tunai. Pembayaran di gerai tersebut hanya bisa dilakukan secara non-tunai, seperti melalui QRIS.

Lalu, bagaimana sebenarnya aturan mengenai pembayaran ini? Apakah boleh gerai atau merchant menolak pembayaran uang tunai? Apakah boleh transaksi hanya berlaku nontunai atau cashless only?

Berdasarkan ketentuan undang-undang Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4/2023 (sebelumnya Undang-Undang Nomor 7/2011) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, seluruh transaksi dengan alat pembayaran yang sah harus diterima, baik yang dibayarkan secara tunai melalui uang kartal, melalui kartu kredit/debit, atau melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

“Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah,” demikian bunyi pasalnya.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni Primanto Joewono menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menolak rupiah sebagai alat pembayaran di wilayah NKRI. Menurut Doni, cara pembayaran tunai maupun digital seperti melalui QRIS pada dasarnya tetaplah transaksi rupiah, sehingga tidak boleh ada pembatasan atas transaksi tersebut.

“Jelas-jelas dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah sebagai pembayaran di wilayah NKRI. Sehingga, pada prinsipnya, sebenarnya kan uang tunai dan nontunai itu cara bayar, tetap itu dalam bentuk rupiah,” ujar Doni dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (16/10/2024).

Doni juga menyatakan bahwa penolakan transaksi tunai atau pembatasan transaksi hanya dengan cara tertentu masih marak terjadi. BI juga terus mendapatkan pertanyaan yang sama dari masyarakat terkait hal tersebut.

Oleh karena itu, Bank Indonesia terus menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa uang tunai tetap merupakan alat pembayaran yang sah.

“Walaupun BI mendorong digitalisasi, tetapi wajib merchant itu menerima uang rupiah dalam bentuk fisik ... Tentunya kami mengharapkan semua merchant tetap menerima uang tunai,” ujar Doni.

Usai video tersebut viral, pihak Roti’O membuat unggahan permintaan maaf lewat akun Instagramnya di @rotio.indonesia pada Sabtu (20/12/2025). Dalam unggahan tersebut tertulis bahwa penggunaan aplikasi dan transaksi non-tunai di outlet mereka bertujuan memberikan kemudahan serta memberikan promo dan potongan harga bagi pelanggan.

“Saat ini kami sudah melakukan evaluasi internal agar ke depannya tim kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik,” dikutip dari unggahan tersebut. (Putri Astrian Surahman)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pelaku usaha tidak mengesampingkan pembayaran secara tunai, meskipun sistem pembayaran nontunai dinilai lebih efisien.

“Silakan pelaku usaha menyediakan digital payment (pembayaran digital), tetapi jangan mengesampingkan pembayaran konvensional atau uang tunai,” kata Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Rio juga meminta pelaku usaha tidak menutup ruang bagi konsumen dalam memilih metode pembayaran. Ia menegaskan hak konsumen untuk memilih cara pembayaran dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 tentang hak konsumen, dan wajib dipatuhi oleh pelaku usaha.

“Jangan sampai metode pembayaran tertentu dijadikan kebijakan internal yang justru membatasi konsumen,” katanya.

Selain itu, Rio menilai pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap penerapan metode pembayaran agar digitalisasi tidak justru mempersulit konsumen dalam bertransaksi.

“Kami meminta pelaku usaha menghentikan praktik menggeneralisasi konsumen. Ada kelompok konsumen rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak, yang memiliki karakteristik serta kebutuhan khusus dalam bertransaksi,” ujar Rio.

Sebelumnya, beredar sebuah video di media sosial Instagram melalui akun @arli_alcatraz yang menayangkan seorang nenek ditolak melakukan pembayaran tunai di sebuah toko roti pada Kamis (18/12/2025) di Halte Transjakarta kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta.

Dalam video tersebut, terlihat seorang pria memprotes kebijakan toko roti yang menolak pembayaran menggunakan uang tunai dan hanya melayani transaksi melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

“Saya secara pribadi menyampaikan keberatan dan merasa dirugikan atas pemberlakuan SOP transaksi pembelian roti yang tidak menerima uang tunai dan mewajibkan penggunaan QRIS,” tulis akun tersebut.

Menanggapi hal itu, pihak toko roti terkait telah menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf melalui akun Instagram resminya @rotio.indonesia. Manajemen menyatakan akan melakukan evaluasi internal agar ke depan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen.

Dalam unggahannya, Roti O menjelaskan penggunaan aplikasi dan transaksi nontunai bertujuan untuk memberikan kemudahan akses promo dan potongan harga bagi pelanggan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan penolakan pembayaran menggunakan uang tunai di salah satu gerai makanan. Gerai tersebut hanya menerima pembayaran nontunai seperti debit dan QRIS.

Pro kontra muncul di kalangan warganet. Ada yang menilai merchant tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang karena menolak uang tunai, namun tak sedikit yang mendukung karena pembayaran nontunai tetap sah selama menggunakan rupiah.

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2011, mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Uang adalah alat pembayaran yang sah dan mata uang Indonesia adalah rupiah.

Sementara itu, sistem pembayaran merupakan sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Sistem ini lahir seiring dengan munculnya konsep uang sebagai media pertukaran dalam transaksi barang, jasa, dan keuangan.

Melansir website Bank Indonesia tentang sistem pembayaran, pada prinsipnya, sistem pembayaran memiliki tiga tahapan utama, yakni otorisasi, kliring, dan penyelesaian akhir (settlement). Ketiga tahapan tersebut memastikan transaksi berjalan aman, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perkembangan sistem pembayaran tidak terlepas dari evolusi uang itu sendiri. Terdapat tiga faktor utama yang mendorong evolusi tersebut, yaitu inovasi teknologi dan model bisnis, tradisi atau kebiasaan masyarakat, serta kebijakan otoritas.

Pada awalnya, alat pembayaran menggunakan sistem barter antarbarang. Namun, sistem ini menimbulkan berbagai kendala, seperti perbedaan kesepakatan nilai tukar atau ketidaksesuaian kebutuhan antar pihak yang bertransaksi.

Dalam perkembangannya, uang primitif muncul dalam bentuk cangkang kerang atau hewan lainnya. Uang kertas mulai digunakan secara luas sebagai alat pembayaran pada periode berikutnya. Swedia tercatat sebagai negara pertama di Eropa yang menggunakan uang kertas pada 1661, setelah pabrik kertas berdiri di Spanyol pada 1150.

Secara umum, sistem pembayaran di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran nontunai. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal berupa uang kertas dan uang logam sebagai alat transaksi.

Sementara itu, sistem pembayaran nontunai menggunakan berbagai instrumen seperti Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, serta uang elektronik berbasis kartu maupun peladen (server). Sistem pembayaran nontunai ini mencakup transaksi nilai besar (wholesale) dan transaksi ritel.

Transaksi nilai besar memiliki karakteristik bernilai tinggi dan bersifat mendesak, seperti transaksi antarbank atau transaksi di pasar keuangan dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp 1 miliar. Infrastruktur yang digunakan untuk memproses transaksi ini antara lain Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS).

Adapun transaksi ritel mencakup transaksi antarindividu dengan nilai di bawah Rp 1 miliar yang frekuensinya relatif tinggi. Infrastruktur yang digunakan untuk memproses transaksi ritel adalah Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Manajemen Roti O mengungkap alasan menerapkan sistem pembayaran sepenuhnya tanpa uang tunai (cashless) usai viral pegawai menolak pembayaran cash dari seorang nenek.

Pihak Roti O menjelaskan penggunaan aplikasi dan transaksi nontunai di gerai-gerai Roti O bertujuan memudahkan pelanggan, serta memberikan promo maupun diskon harga.

"Penggunaan aplikasi dan transaksi nontunai di outlet kami bertujuan untuk memberikan kemudahan serta memberikan berbagai promo dan potongan harga bagi pelanggan setia kami," tulis manajemen Roti O melalui akun Instagram @rotio.indonesia, Minggu (21/12).

Pihak Roti O mengaku sudah melakukan evaluasi internal terkait kejadian viral itu. Evaluasi dilakukan agar ke depannya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan.

"Saat ini kami sudah melakukan evaluasi internal agar ke depannya tim kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik," tulis Roti O.

Manajemen Roti O juga meminta maaf atas kejadian penolakan pembayaran tunai tersebut.

"Kami mohon maaf atas kejadian yang beredar dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan," imbuhnya.

Bank Indonesia (BI) juga merespons viral Roti O menolak pembayaran uang tunai oleh seorang nenek.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny mengatakan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran. Ketentuan itu diatur dalam pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

"Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah tersebut," kata Ramdan dalam keterangan tertulis, Minggu (21/12).

Ramdan mengatakan BI memang mendorong penggunaan pembayaran nontunai karena cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Selain itu, pemanfaatan pembayaran non tunai dapat menghindarkan masyarakat dari risiko uang palsu.

Namun demikian, keragaman demografi dan tantangan geografis serta teknologi Indonesia maka uang tunai masih sangat diperlukan dan dipergunakan dalam transaksi di berbagai wilayah.

"Penggunaan rupiah untuk alat transaksi sistem pembayaran dapat menggunakan instrumen pembayaran tunai atau nontunai sesuai kenyamanan dan kesepakatan pihak-pihak yang bertransaksi," katanya.

Viral di media sosial video yang menunjukkan pegawai toko roti menolak pembayaran uang tunai oleh seorang nenek. Toko roti itu hanya menerima pembayaran non tunai, seperti QRIS.

Seorang pria kemudian memprotes kebijakan gerai roti tersebut setelah melihat nenek tersebut tidak bisa bertransaksi karena membayar uang tunai.

Unggahan tersebut lantas menuai sorotan dan memicu perbincangan soal kebijakan transaksi non-tunai.

Bisnis.com, BANDUNG — Bank Indonesia Jawa Barat memperluas implementasi penggunaan QRIS Tap hingga ke layanan publik untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi transaksi.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bank Indonesia Jawa Barat Muhamad Nur mengatakan di tengah kehidupan urban yang serba cepat, hadirnya sistem pembayaran digital yang aman, cepat, dan inklusif menjadi kebutuhan nyata.

QRIS Tap, inovasi terbaru dari Bank Indonesia, hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan memberikan pengalaman transaksi nontunai yang lebih praktis, efisien, dan menyeluruh, baik di sektor transportasi publik maupun pusat perbelanjaan modern.

Untuk itu, Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PT. Jasa Sarana dan Perbankan, secara resmi meluncurkan QRIS TAP dan Mall SIAP QRIS TAP 2025 serta feeder MJT, inisiatif strategis yang menjadi langkah nyata dalam memperluas ekosistem pembayaran digital lintas sektor di Jawa Barat.

“Kegiatan ini diselenggarakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat dan Trans Studio Mall Bandung. Peluncuran juga dilengkapi dengan QRIS TAPExperiencesecara natural langsung di Metro Jabar Trans serta difeederMetro Jabar Trans,” ungkapnya, Jumat (24/10/2025).

ia menjelaskan momen ini merupakan momentum penting dalam memperkuat infrastruktur ekonomi digital yang inklusif dan efisien.

“QRIS TAP bukan sekadar inovasi teknologi, tetapimerupakan bagian dari strategi nasional mewujudkantransformasi digital sistem pembayaran menuju Indonesia Emas 2045.

Nur optimis penerapan QRIS TAP di Jawa Barat akan relatif cepat diterima oleh masyarakat. Pasalnya, baik dari segi transaksi maupun pengguna, Jawa Barat menjadi yang paling tinggi di nasional.

Hingga Agustus 2025, ekosistem QRIS di Jawa Barat terus menunjukkan pertumbuhan pesat. Tercatat, jumlah pengguna QRIS mencapai 12,7 juta orang atau sekitar 22% dari total nasional, sementara jumlahmerchanttelahmenembus 8,7 juta atau 21% pangsa nasional.

Sepanjang periode yang sama, volume transaksi QRIS di Jawa Barat mencapai 1,59 miliar transaksi dengan pertumbuhan 213,39 persen (year-on-year), sedangkan nominal transaksinya mencapai Rp148,95 triliun, tumbuh 139,87% (year-on-year). Capaian tersebut menegaskan bahwa Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan adopsi QRIS tertinggi di Indonesia, sekaligus menjadi barometer perkembanganekonomi digital nasional.

Peluncuran QRIS TAP di sektor layanan publik yaitu transportasi dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi antaraBank Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan, PT Jasa Sarana, dan perbankan pada layananMetro Jabar Trans (MJT) maupunfeeder-nya.

Inisiatif ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran, tetapi juga meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas sistem transportasi publik.

Metro Jabar Trans yang telah hadir di 6 koridor dengan jumlah 95 bus, ditambah denganfeederMJT dengan total 22 armada mendorong keterhubungan antarmoda di Jawa Barat. Kedua moda ini juga telah menggunakan QRIS TAP sebagai metode pembayaran.

Digitalisasi juga diterapkan pada moda transportasi melalui penggunaan CCTV, GPStracking,advance driver assistance systemyang dapat mendeteksi apabila pengemudi mengantuk, melebihi kecepatan maksimal, atau menggunakan gawai.

Kepala Dinas PerhubunganProvinsi Jawa Barat, Dhani Gumelar, menegaskan bahwa peluncuran Feeder MJT merupakan langkah strategis dalammewujudkan sistem transportasi publik yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan di wilayah Bandung Raya.

“Feeder MJT merupakan bagian dari sistem Bus Rapid Transit (BRT) Cekungan Bandung yang dikembangkan sejak 2019. Kehadirannya memperluas jangkauan layanan hingga ke kawasan permukiman dan mendorong peralihan masyarakatdari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang lebihramah lingkungan,” ujarnya.

Ia menambahkan, sebagai pelopor penerapan QRIS TAP di sektor transportasi publik, MJT menghadirkan kemudahan transaksi nontunai yang cepat, aman, dan efisien.

“Kolaborasi antara Dinas Perhubungan dan Bank Indonesia ini memperkuat gerakancashless societysekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik,” ungkap dia.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian ProvinsiJawa Barat, Budi Kurnia, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen memperkuat integrasi layanan publik melalui kolaborasi digital lintassektor.

“Inisiatif ini bukan hanya menghadirkan modatransportasi baru, tetapi juga menegaskan arah transformasimenuju ekosistem transportasi publik yang cerdas dan inklusif. Penerapan QRIS TAP menjadi simbol nyata sinergiantara transformasi digital dan pelayanan publik yang berorientasi pada kemudahan serta transparansi bagi masyarakat,” tutupnya.

Pada sektor ritel, melalui program Mall SIAP (Sehat, Inovatif, Aman, Pakai) QRIS TAP, Trans Studio Mall (TSM) Bandung menjadi mall pertama di Jawa Barat yang mengimplementasikan sistem pembayaran QRIS TAP di lingkungan ritel. Kehadiran program ini menandai integrasinyata ekosistem pembayaran digital lintas sektor, mulai darisarana publik yaitu transportasi hingga ritel belanja harian. Hal ini mewujudkanend-to-end digital journeybagi masyarakat.

Bisnis.com, BANDUNG - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat bersama PT Jasa Sarana resmi mengoperasikan Feeder 1 Metro Jabar Trans dengan rute Simpang Soekarno Hatta–Kiara Condong–Pasar Baru ABC.

Kehadiran layanan feeder ini menjadi langkah awal transformasi angkutan kota (angkot) menuju sistem transportasi publik modern yang terintegrasi di wilayah dalam era pemerintahan Dedi Mulyadi.

Plt Direktur PT Jasa Sarana Beni Cahyadi menjelaskan bahwa layanan ini menghubungkan kawasan permukiman, pusat aktivitas ekonomi, dan koridor utama Bus Rapid Transit (BRT) Metro Jabar Trans.

“Untuk memberikan mobilitas yang lebih mudah, nyaman, dan efisien bagi warga Bandung dan sekitarnya,” katanya, Jumat (25/10/2025).

Feeder Metro Jabar Trans sepenuhnya menggunakan sistem pembayaran nontunai melalui kartu uang elektronik dari Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BCA, serta Kartu Multi Trip (KMT) milik KAI Commuter. Uji coba sendiri sudah dijalankan sejak 1 Oktober 2025.

Layanan ini mirip dengan yang sudah beroperasi di Jakarta, juga terintegrasi dengan sistem Metro Jabar Trans, sehingga berlaku tarif integrasi antarmoda. Dalam waktu 120 menit sejak tap pertama, penumpang yang berpindah dari atau ke moda Metro Jabar Trans tidak dikenakan biaya tambahan (Rp0).

“Tarif khusus pun berlaku bagi pelajar/mahasiswa, lansia dan penyandang disabilitas pada layanan feeder ini, sehingga diharapkan semakin memperluas akses masyarakat terhadap transportasi publik yang inklusif dan terjangkau,” paparnya.

Feeder Metro Jabar Trans memanfaatkan armada angkot eksisting yang bertransformasi menjadi feeder modern. Dalam implementasinya, Dinas Perhubungan Jawa Barat bersama PT Jasa Sarana menggandeng koperasi, pemilik angkutan kota, dan pengemudi untuk menjadi bagian dari sistem layanan baru tersebut.

“Melalui skema ini, diharapkan terjadi transformasi bertahap dari angkutan kota konvensional menuju feeder terstandarisasi, dengan peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan,” katanya.

Selain rute Simpang Soekarno Hatta–Pasar Baru ABC, pemerintah daerah tengah mempersiapkan dua rute feeder tambahan yang ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2025.

“Langkah ini merupakan bagian dari visi besar transformasi angkutan kota menjadi transportasi publik yang modern, terintegrasi, aman, dan berkelanjutan,” pungkasnya.