Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan hingga pertengahan awal Mei 2026, penyerapan gabah petani di dalam negeri telah mencapai 2,4 juta ton setara beras untuk penguatan cadangan beras pemerintah (CBP).

Rizal mengatakan capaian tersebut merupakan bagian dari target nasional sebesar 4 juta ton setara beras pada 2026 sebagaimana penugasan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan stabilitas pasokan dalam negeri.

"Dan sampai tanggal 6 Mei ini (2026), kami sudah mencapai lebih dari 2,4 juta ton (penyerapan gabah setara beras). Jadi hampir mencapai sekitar 60 persen dari total target 4 juta ton," kata Rizal di Jakarta, Rabu.

Dia menekankan itu saat berbincang bersama sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam peninjauan langsung kondisi riil stok cadangan beras pemerintah yang dikelola di Gudang Bulog Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Rizal menyampaikan keberhasilan tersebut didukung sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian lapangan (PPL) Kementerian Pertanian, serta aparat TNI/Polri yang terlibat langsung dalam mengawal penyerapan di lapangan.

Bulog juga menerapkan kebijakan penyerapan gabah dan beras dengan standar kualitas tertentu, yakni hanya hasil panen yang telah mencapai usia optimal untuk menjaga mutu produk yang dihasilkan.

Pendekatan itu memastikan beras yang diserap memiliki tingkat kematangan yang baik sehingga menghasilkan kualitas lebih tinggi saat diproses dan disimpan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam upaya mencapai target, Bulog menerapkan strategi pentahelix dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk akademisi dan media sebagai bagian dari pengawasan serta transparansi kinerja.

Selain itu, mahasiswa juga didorong berperan aktif sebagai pengawas independen melalui kegiatan edukatif dan kunjungan lapangan guna memahami langsung sistem logistik pangan nasional.

Bulog saat ini mengelola jaringan gudang yang tersebar luas di seluruh Indonesia untuk menyimpan cadangan beras pemerintah sebagai bagian dari sistem distribusi dan stabilisasi pangan.

Ia menyebutkan total gudang yang dimiliki mencapai 1.555 unit dengan kapasitas penyimpanan sekitar 3,7 juta ton, sehingga sebagian kebutuhan tambahan dipenuhi melalui penyewaan gudang eksternal.

Untuk mengakomodasi peningkatan stok, Bulog menyewa fasilitas tambahan dengan kapasitas mendekati 2 juta ton guna memastikan seluruh hasil serapan gabah petani dapat diserap dengan baik.

Pemerintah juga memberikan dukungan pembangunan 100 gudang baru pada 2026 yang diprioritaskan di wilayah terdepan seperti Nias, Natuna, dan Morotai untuk memperkuat distribusi logistik nasional.

Langkah itu sekaligus ditujukan untuk menjangkau daerah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan memadai sehingga distribusi cadangan beras dapat lebih merata dan efisien.

Secara keseluruhan, tambah Rizal, stok beras nasional yang dikelola BUMN pangan tersebut saat ini telah mencapai sekitar 5,23 juta ton dan dinilai cukup untuk menjaga ketahanan pangan hingga tahun mendatang.

Bulog menegaskan seluruh beras yang disimpan merupakan milik pemerintah sebagai cadangan pangan nasional yang terdiri dari beras premium dan medium untuk kebutuhan stabilisasi harga serta bantuan masyarakat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga gabah di tengah stagnasi harga eceran tertinggi atau HET beras dinilai dapat menekan industri beras nasional. Pelaku usaha dikhawatirkan menghentikan pasokan ke pasar modern seiring margin yang terus tertekan.

Pengamat pertanian Khudori menilai persoalan utama berada pada sempitnya selisih antara harga gabah sebagai bahan baku dan batas harga jual beras di pasar. Akibatnya, penggilingan padi hingga pemilik merek beras kesulitan menjaga margin usaha.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan DPRD DKI Jakarta pada akhir April 2026, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Dodot Tri Widodo menyebut, penjualan beras di ritel modern saat ini merugi. Kenaikan biaya dipicu harga gabah dan kemasan.

Menurut Khudori, porsi bahan baku gabah mencapai 90% hingga 93% dari total ongkos produksi beras. Dengan harga gabah sekitar Rp7.500 per kilogram, biaya bahan baku setara beras sudah mendekati Rp15.000 per kilogram, belum termasuk pengemasan, distribusi, dan operasional.

Padahal, HET beras premium di zona I dipatok Rp14.900 per kilogram dan beras medium Rp13.500 per kilogram. Di sejumlah wilayah lain, HET juga dinilai tak cukup menutup struktur biaya ketika harga gabah bertahan tinggi.

“Ketika harga gabah tinggi dan rendemen giling hanya berkisar 54% sampai 55%, produsen beras pasti tekor ketika menjual sesuai HET,” ujar Khudori dalam keterangan tertulis, Rabu (6/5/2025).

Tekanan itu dinilai paling berat dirasakan penggilingan kecil dan menengah. Untuk beras medium, dengan asumsi harga gabah Rp6.500 per kilogram saja, produsen disebut sudah sulit memperoleh keuntungan jika menjual sesuai HET. Sementara harga gabah aktual di lapangan kini banyak berada di atas level tersebut.

Khudori menilai situasi ini merupakan dampak perubahan kebijakan perberasan sejak 2025. Pemerintah menetapkan harga pembelian gabah Rp6.500 per kilogram untuk seluruh kualitas serta menargetkan penyerapan Bulog dalam jumlah besar, yakni 3 juta ton pada 2025 dan 4 juta ton setara beras pada 2026.

Skema itu membuat Bulog menjadi pembeli awal di pasar dan menyedot pasokan gabah dalam jumlah besar. Dampaknya, pelaku usaha swasta nonmitra pengadaan makin sulit memperoleh bahan baku dengan harga kompetitif.

Dia mengingatkan, jika kerugian berkepanjangan terus terjadi, produsen bisa mulai menghentikan suplai ke ritel modern. Food Station disebut telah lebih dulu menghentikan sebagian pasokan.

“Jika ini diikuti produsen lain, pasokan akan benar-benar kosong,” katanya.

Khudori juga menyoroti kinerja emiten beras yang mulai tertekan. PT Buyung Poetra Sembada Tbk mencatat rugi bersih Rp34,24 miliar pada 2025, sedangkan PT Wahana Inti Makmur Tbk merugi Rp3,69 miliar.

Menurut dia, pelaku usaha memang masih bertahan demi menjaga merek dan jaringan distribusi. Namun, mempertahankan penjualan dalam kondisi rugi terus-menerus dinilai tidak berkelanjutan.

Dia menambahkan, jika rentang harga gabah dan HET tetap sempit, perdagangan stok antarmusim dan antarwilayah akan lesu. Wilayah defisit beras seperti Papua dan Maluku berisiko kekurangan pasokan atau menghadapi harga jauh di atas HET.

Bisnis.com, JAKARTA — Produksi beras nasional diperkirakan menurun pada April hingga Juni 2026 seiring menyusutnya luas panen, menandakan fase panen raya mulai mereda dan pasokan berpotensi lebih ketat pada kuartal II/2026.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono mengatakan potensi produksi beras untuk konsumsi pangan masyarakat pada April–Juni 2026 diperkirakan sebesar 9,61 juta ton.

Jumlah tersebut turun 0,87 juta ton atau 8,30% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Sementara itu, potensi produksi beras pada April sampai dengan Juni tahun 2026 diperkirakan sebesar 9,61 juta ton atau menurun sekitar 8,30% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Ateng dalam rilis data BPS Mei 2026, Senin (4/5/2026).

Penurunan produksi beras tersebut sejalan dengan menyusutnya potensi luas panen padi pada periode yang sama. BPS mencatat luas panen padi April–Juni 2026 diperkirakan mencapai 3,16 juta hektare, turun 0,26 juta hektare atau 7,64% dibandingkan April–Juni 2025.

Selain faktor siklus tanam, Ateng menegaskan realisasi produksi masih dapat berubah tergantung kondisi pertanaman hingga Juni mendatang.

Risiko yang dapat memengaruhi antara lain serangan hama dan organisme pengganggu tanaman, banjir, kekeringan, serta hambatan saat masa panen di tingkat petani.

Di sisi lain, produksi padi dalam bentuk gabah kering giling (GKG) pada April–Juni 2026 diperkirakan sebesar 16,68 juta ton. Volume tersebut turun 1,51 juta ton atau 8,31% dibandingkan periode sama tahun lalu.

Sebelumnya, pada Maret 2026 produksi beras diperkirakan sebesar 5,04 juta ton, turun 3,67% dari Maret 2025 yang mencapai 5,23 juta ton. Produksi padi Maret 2026 juga turun menjadi 8,75 juta ton GKG dari 9,08 juta ton GKG pada Maret pada tahun lalu.

Meski kuartal II diproyeksikan melemah, secara kumulatif produksi semester I/2026 masih sedikit lebih tinggi.

BPS memperkirakan produksi beras Januari–Juni 2026 mencapai 19,31 juta ton atau naik tipis 0,26% dibandingkan periode sama 2025. Sementara produksi padi semester I/2026 diperkirakan mencapai 33,52 juta ton GKG, juga naik 0,26% secara tahunan.

Perkembangan ini menunjukkan pasokan beras nasional masih tertopang panen awal tahun, namun tren penurunan April–Juni perlu diantisipasi guna menjaga stabilitas harga dan kecukupan stok.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kesejahteraan petani di era pemerintahan Presiden Prabowo semakin membaik. Hal itu terlihat dari kenaikan harga gabah yang diterima petani.

Kenaikan ini seperti dirasakan oleh Fachrudin, petani di Desa Panyingkiran, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

"Kalau di sini harga gabah basah sehabis di-combine sekitar Rp 660.000- 680.000 per kwintal. Kalau gabah kering bisa Rp 700.000 sampai Rp 800.000 per kwintal," kata Ketua Kelompok Tani Hujung ini.

Ia mengaku harga gabah di era Prabowo lebih tinggi dibanding sebelumnya. Terlebih pada musim penghujan.

"Sebelum Prabowo, ya di bawah Rp 650.000/kwintal, dapat Rp 500.000 itu udah paling bagus. Saya aja kalau musim penghujan paling tinggi Rp 470.000-480.000 per kwintal," terangnya.

Tak hanya itu, Fachrudin juga menyebut distribusi pupuk subsidi jauh lebih lancar dan murah saat ini. Kemudahan ini membuat petani seperti dirinya tak perlu antre dan kebingungan saat musim tanam.

"Lebih lancar, harga lebih murah, dan nggak ribet sekarang. Dulu sampai antre dan bikin surat-surat, sekarang mah lebih enteng," ujarnya.

Menurutnya, dengan fasilitasi pupuk subsidi yang lancar seperti itu produksi padi miliknya stabil dan tanpa kendala. Bahkan, kini ada peningkatan pendapatan.

"Produksi padi hampir sama, stabil, dan rata, Pak. Tapi kalau penghasilan dari segi uang lebih banyak sekarang, karena ada peningkatan harga (gabah)," jelas Fachrudin.

Oleh karena itu, dia menyatakan kesejahteraan petani kini bisa dikatakan lebih baik. Meskipun ada inflasi, tapi setidaknya kehidupan sehari-hari relatif lebih baik.

"Alhamdulillah lebih baik, Pak. Cuma mungkin karena ada geger perang atau gimana, sehingga ada kenaikan harga. Kalau seandainya tidak ada perang itu pasti banyak petani yang membangun atau rehab rumah di kampung, dijamin tah," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG — Bulog memperketat standar serapan gabah seiring penerapan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2026-2029. Pengawasan dilakukan sejak tahap panen untuk memastikan kualitas beras terjaga.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, gabah yang diserap harus sudah memasuki usia panen. Ketentuan ini menjadi fokus dalam kebijakan baru.

“Di Inpres Nomor 4 Tahun 2026 ada penekanan bahwa gabah yang dipanen harus dalam kondisi siap panen, dalam arti sudah memasuki usia panen,” kata Rizal di Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026).

Bulog melibatkan penyuluh pertanian lapangan dan Babinsa untuk mengawasi panen di sentra produksi. Langkah ini dilakukan agar tidak ada gabah yang dipanen terlalu dini.

“Makanya kami libatkan PPL dan Babinsa di lapangan untuk memastikan gabah yang dipanen tidak masih hijau atau belum memasuki masa panen,” ujar Rizal.

Menurut Rizal, kebijakan ini mulai berdampak pada kualitas beras yang masuk ke gudang. Hasil serapan dinilai menunjukkan kondisi yang lebih baik.

“Sekarang sudah terlihat kondisinya bagus. Hasilnya juga baik,” kata Rizal.

Di sisi lain, peningkatan produksi beras nasional mendorong kebutuhan tambahan kapasitas penyimpanan. Gudang Bulog, termasuk gudang sewaan, saat ini terisi penuh.

Pemerintah menyiapkan pembangunan 100 gudang baru untuk memperkuat infrastruktur penyimpanan pangan. Teknologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional akan digunakan untuk memperpanjang daya simpan beras.

“Gudang ini akan mengikuti perkembangan teknologi. Kepala BRIN menyampaikan beras bisa bertahan sampai dua tahun dengan teknologi yang diterapkan di gudang,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Bisnis, JAKARTA — Klaim surplus beras dan target swasembada pangan pada 2026 menghadapi tekanan serius dari lonjakan biaya energi dan ketidakefisienan rantai pasok, yang membuat harga beras tetap bergejolak di tengah produksi yang melimpah.

Pemerintah menyatakan optimisme tinggi terhadap ketahanan pangan nasional, seiring proyeksi surplus sejumlah komoditas strategis.

Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan, Sam Herodian memaparkan bahwa hingga Juni 2026, Indonesia diperkirakan swasembada delapan komoditas, termasuk beras dengan surplus 15.893 ton serta jagung 4.757 ton, bahkan sebagian telah memasuki pasar ekspor seperti daging dan telur ayam.

Dia menegaskan kondisi tersebut mencerminkan keberhasilan penguatan produksi dan cadangan pangan nasional.

Namun, stabilitas harga di tingkat konsumen belum sepenuhnya mengikuti capaian tersebut. Fluktuasi harga beras masih terjadi, menunjukkan adanya persoalan struktural yang belum terselesaikan.

Untuk meredam gejolak, pemerintah mengerahkan berbagai instrumen, mulai dari pembentukan Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Pangan hingga penyaluran beras SPHP sebesar 828.000 ton dengan anggaran Rp4,97 triliun. Program bantuan pangan bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat serta Gerakan Pangan Murah juga diperluas.

Langkah ini diperkuat dengan fasilitasi distribusi dari wilayah surplus ke daerah defisit serta pemantauan harga oleh lebih dari 1.000 enumerator di seluruh Indonesia.

Namun, di tingkat lapangan, tantangan utama justru terletak pada ketidaksinkronan kebijakan dengan kebutuhan petani. Kepala Badan Perbenihan Nasional dan Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia, Kusnan menilai bantuan pemerintah sering kali belum sesuai dengan kondisi spesifik wilayah, terutama di tengah anomali iklim.

“Seringkali kebijakan pusat seperti alsintan atau benih belum sepenuhnya klik dengan kebutuhan spesifik lahan di daerah,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (20/4/2026).

Dia juga menyoroti fenomena harga beras yang tetap tinggi meski produksi mencukupi. Panjangnya rantai distribusi serta tingginya harga gabah di tingkat petani menjadi faktor utama yang mendorong harga di hilir.

Kenaikan Harga BBM

Kondisi harga beras yang masih fluktuatif di tengah surplus pasokan semakin diperparah oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi yang berdampak langsung pada biaya produksi dan distribusi.

Menurut Kusnan, banyak alat mesin pertanian modern bergantung pada BBM nonsubsidi, sehingga kenaikan harga energi otomatis meningkatkan biaya sewa alat mesin pertanian (alsintan) dan operasional petani. Kenaikan biaya ini berisiko menggerus margin petani meski harga gabah sedang tinggi.

“Kenaikan harga jual gabah saat ini seringkali habis untuk menutupi kenaikan biaya input,” ujarnya.

Namun, Sam menegaskan bahwa pemerintah menyatakan telah menyiapkan skema BBM bersubsidi untuk sektor pertanian guna meredam dampak tersebut. Sam Herodian menegaskan bahwa mayoritas petani menggunakan BBM subsidi, sehingga tidak terdampak langsung oleh kenaikan harga.

“Para petani itu umumnya menggunakan bahan bakar bersubsidi, jadi seharusnya tidak mengalami kenaikan harga yang nyata dan langsung,” ujarnya.

Meski demikian, tekanan biaya dinilai tetap signifikan. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Esther Sri Astuti menyebut kenaikan harga BBM memberikan efek domino terhadap harga beras.

“Kenaikan harga BBM berkontribusi langsung pada kenaikan harga beras melalui peningkatan biaya distribusi dan produksi,” ujarnya.

Dia menjelaskan, kenaikan biaya transportasi dan operasional penggilingan padi mendorong harga beras di pasar, bahkan dapat menambah hingga Rp2.000 per kilogram.

Lebih jauh, tekanan biaya energi memperlihatkan ketergantungan sektor pertanian pada bahan bakar fosil. Kondisi ini membuat rantai pasok beras rentan terhadap gejolak global, termasuk gangguan logistik dan kenaikan harga energi.

Di tengah dorongan transisi energi melalui biodiesel dan alsintan listrik, implementasi di lapangan dinilai belum mampu memberikan dampak cepat bagi petani.

Dengan demikian, keberhasilan swasembada beras tidak hanya ditentukan oleh produksi dan stok, tetapi juga kemampuan mengendalikan biaya dan memperbaiki efisiensi distribusi.

Tanpa pembenahan menyeluruh, surplus produksi berisiko tidak berbanding lurus dengan stabilitas harga dan kesejahteraan petani.

Bisnis.com, SURABAYA — Stok beras yang dikelola Perum Bulog Kanwil Jawa Timur (Jatim) menembus 1,17 juta ton, seiring dengan penyerapan gabah kering panen (GKP) yang mencapai 500.000 ton setara beras per 15 April 2026.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Jawa Timur Langgeng Wisnu mengemukakan capaian tersebut menjadi penanda baik bagi stabilitas pangan nasional, mengingat status Provinsi Jawa Timur sebagai lumbung pangan utama nasional.

Dia menambahkan percepatan penyerapan beras juga merupakan langkah nyata dalam memperkuat kuantitas Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Penyerapan sendiri dilakukan dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri.

"Saat ini, mayoritas wilayah di Jawa Timur masih dalam masa panen raya. Kami hadir secara masif untuk menyerap gabah petani dengan harga yang terjaga," ungkap Langgeng dalam keterangannya, Sabtu (18/4/2026).

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap gabah para petani senilai Rp6.500 per kilogram. Sementara itu, Perum Bulog pusat menargetkan total serapan gabah sebesar 883.912 ton, dengan realisasi hingga saat ini telah mencapai lebih dari 500.000 ton.

Langgeng menyatakan pihaknya percaya diri target tersebut dapat tercapai mengingat potensi panen di wilayah Jawa Timur masih tergolong cukup tinggi.

Untuk memastikan seluruh hasil panen dapat tersedia dengan baik, Langgeng menyebut Perum Bulog Kanwil Jatim bahkan telah melakukan berbagai langkah antisipatif dengan menambah kapasitas ruang simpan.

Lebih lanjut, penambahan kapasitas gudang tersebut ditempuh Bulog Kanwil Jatim melalui skema kerja sama sewa pergudangan agar seluruh beras hasil kerja keras para petani dapat terjaga kualitas maupun kuantitasnya.

"Stok kita melimpah, cukup untuk kebutuhan penyaluran 14 bulan ke depan dan akan terus bertambah seiring panen yang masih berlangsung. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir," ucapnya.

Selain beras, Langgeng menyatakan Bulog Kanwil Jatim juga mencatat realisasi penyerapan jagung pipil kering telah mencapai 48.132 ton atau 48,1% dari target yang dipatok sebesar 100.000 ton.

HPP untuk jagung pipil kering seharga Rp6.400 tiap kilogram untuk kadar air 14% di gudang Bulog. Untuk komoditas serupa dengan kandungan kadar air 18–20% dihargai Rp5.500 per kilogram langsung di lokasi panen, dengan keadaan sudah dipipil dan dalam kemasan karung.

"Sinergi ini adalah kunci. Dengan stok beras dan jagung yang kuat, ketahanan pangan kita semakin kokoh, dan yang paling penting, kesejahteraan petani kita di Jawa Timur tetap terjaga," pungkas Langgeng.

IDXChannel- Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dijaga Perum Bulog dipastikan terus diperkuat dari hasil panen produksi dalam negeri.

Target serapan setara beras dari produksi dalam negeri sebesar 4 juta ton pun menjadi penanda ketahanan pangan semakin kokoh.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian menyebutkan stok CBP secara nasional per hari ini telah mencapai 4,7 juta ton. Ini dinilainya merupakan prestasi luar biasa yang diukir Perum Bulog karena merupakan rekor capaian stok tertinggi.

"Yang jelas sekarang beras sudah selesai. Ini saya ke Bulog cuma datang untuk berterima kasih. Capaian hari ini, stok bulog itu 4,7 juta ton. Ini sangat bagus," ujar Amran dikutip keterangan pers Selasa (14/4/2026).

Dalam catatan Bapanas, total stok beras secara nasional yang dikelola Perum Bulog per 13 April sudah mencapai 4,7 juta ton.

Selain itu, dipastikan mayoritas stok beras bersumber dari penyerapan produksi beras dalam negeri.

Capaian hari ini merupakan yang tertinggi dan jika dibandingkan terhadap awal April 2024 melesat hingga 352,3 persen.

Stok beras Bulog di April 2024 kala itu berada di angka 1,04 juta ton, namun masih terdapat pengadaan dari luar.

Sementara jika dibandingkan terhadap April 2025, stok beras Bulog hari ini juga tercatat meningkat progresif hingga 75,3 persen. Total beras Bulog di awal April 2025 saat itu tercatat di angka 2,68 juta ton.

Demi menampung stok beras 4,7 juta ton tersebut, Bulog pun telah melakukan kerja sama sewa pergudangan. Kendati demikian, Kepala Bapanas tetap menyanjung sebagai torehan prestasi yang luar biasa.

"Gudang Bulog ini sewa kapasitas 2 juta ton, karena dulu gudang kita hanya kapasitasnya 3 juta ton. Beras sampai hari ini 4,7 juta ton. Artinya yang disewakan itu sudah 1,7 juta ton dan itu prestasi luar biasa. Sekali lagi, saya terima kasih kepada seluruh Bulog dan jajarannya," tutur Amran.

Tak hanya itu, Kepala Bapanas Amran turut memastikan instrumen Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah petani tetap akan diimplementasikan untuk penyerapan setara beras sepanjang tahun 2026 ini. Petani Indonesia tetap terjaga.

"Tetap. kita jaga HPP di Rp6.500 untuk gabah. Jadi insya Allah petani terjaga," kata Amran.

Adapun HPP gabah Rp6.500 per kilogram (kg) tersebut telah termaktub dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2026-2029.

Ketentuannya gabah dengan segala kualitas dan telah memasuki usia panen di tingkat petani.

Sebagai bukti sahih harga gabah petani yang terjaga, dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rerata harga pembelian gabah sepanjang tahun 2025, tidak pernah yang mengalami harga di bawah Rp6.500 per kg. BPS mencatat harga paling rendah terjadi di April 2025 dengan rerata Rp6.712 per kg.

Indeks harga yang diterima petani padi pun dalam data historis BPS terus terjaga konsisten selalu berada di atas 140 poin sejak Juli 2025 sampai saat ini. Indeks terbaru pada Maret 2026 berada di 144,52 dan ini juga masih lebih tinggi dibandingkan Maret tahun lalu yang berada di 137,94.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menambahkan capaian realisasi serapan setara beras telah mencapai hampir separuh dari target nasional. Ia bahkan membuat prediksi total stok beras Bulog bakal tembus 5 juta ton dalam waktu tidak lama lagi.

"Bahwa capaian serapan Bulog sampai dengan hari ini tanggal 13 April 2026 adalah mencapai sekitar 48,7 persen, yang mana 48,7 persen itu sekitar 1,9 juta ton beras untuk serapan bulan April tanggal 13 ini," kata dia.

Apabila realisasi serapan setara beras dilakukan komparasi terhadap realisasi Januari-April tahun sebelumnya, realisasi serapan di tahun ini yang 1,9 juta ton telah melebihi 6,5 persen dari capaian sebelumnya. Adapun realisasi serapan Januari-April 2025 tercatat total mencapai 1,7 juta ton.

"Sedangkan untuk stok beras Bulog sampai tanggal 13 April 2026 ini adalah sebesar 4,727 juta ton. Nah ini Prediksi kami dalam waktu dekat. Prediksi kami dalam seminggu ke depan atau bahkan 10 hari ke depan tembus mencapai 5 juta ton Stok beras bulog yang ada di gudang Bulog," kata Dirut Rizal.

(kunthi fahmar sandy)

Kami berharap lewat kunjungan ini dapat memicu semangat para petani meningkatkan produksi maupun produktivitas produk,

Parigi, Sulteng (ANTARA) - Direktur Pengadaan Perum Bulog Prihasto Setyanto meminta para petani dan mitra penggilingan di Sulawesi Tengah mempertahankan kualitas gabah sebagai bagian dari konsistensi penyerapan gabah di daerah itu.

"Petani dan mitra penggilingan memiliki peran strategis dalam percepatan besar penyerapan beras untuk mewujudkan swasembada pangan," kata Prihasto Setyanto saat meninjau penyerapan gabah di Sulteng, Selasa.

Dalam kunjungan itu, ia berbincang dengan sejumlah petani maupun pemilik gilingan padi di Desa Sienjo, Kabupaten Parigi Moutong, sembari menyosialisasikan arahan Presiden RI Prabowo terkait swasembada pangan berkelanjutan dengan aksi nyata penyerapan pangan di seluruh penjuru negeri.

Ia memuji kualitas gabah di Sienjo, meski begitu penggilingan padi perlu meningkatkan metode-metode teknis untuk menghasilkan gabah yang lebih memiliki kualitas terbaik.

"Kami berharap lewat kunjungan ini dapat memicu semangat para petani meningkatkan produksi maupun produktivitas produk," ujarnya.

Ia mengemukakan, Bulog berkomitmen mengoptimalkan akselerasi penyerapan hasil produksi petani dengan menyisir daerah-daerah penghasil padi.

Secara nasional, Pemerintah Indonesia menargetkan serapan gabah 2026 sebanyak 4 juta ton setara beras, maka Perum Bulog sebagai lembaga yang ditugaskan mengurus logistik pangan telah menginstruksikan kepada Kantor wilayah (kanwil) di masing-masing provinsi bergerak cepat merealisasikan target tersebut.

"Saya meminta Bulog Kanwil Sulteng masif melakukan pengadaan, wilayah-wilayah sentra harus dimasuki, karena setiap daerah telah diberi target," ucap Prihasto.

Ia menjelaskan, penyerapan pangan dengan mutu terbaik diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.

Regulasi itu menekankan serapan dengan mutu pangan yang baik supaya cadangan beras pemerintah dapat digunakan dalam jangka panjang.

“Kualitas gabah tetap menjadi prioritas dalam pengadaan bahan pangan. Kami juga meminta Kanwil Sulteng mengedukasi petani, supaya padi dipanen pada umur yang cukup guna menjaga kualitas produksi," katanya.

Sementara itu, Pimpinan Wilayah (Pimwil) Bulog Kanwil Sulteng Jusri mengemukakan, pihaknya terus melakukan aksi dengan kunjungan-kunjungan strategis ke sentra-sentra serapan.

“Serapan domestik kami kebut. Kunjungan ke wilayah sentra kami optimalkan sekaligus membangun kedekatan antara petani dan Bulog. Petani punya wadah menjual dengan harga yang relatif stabil sesuai ketetapan pemerintah,” kata dia.

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani meminta pimpinan wilayah dan cabang jajarannya agar memaksimalkan penyerapan gabah petani untuk mengamankan target nasional di tengah potensi dampak El Nino dan gejolak geopolitik global.

"Kami mendorong para pinwil dan pimpinan cabang Bulog seluruh tanah air agar memaksimalkan panen di awal-awal ini sampai bulan Juli (2026)," kata Rizal ditemui usai Rapat Percepatan Realisasi Pendanaan Penyerapan Gabah Setara Beras di Kantor Bulog Jakarta, Senin.

Menurutnya, periode Juni hingga Juli yang diperkirakan menjadi puncak El Nino justru bertepatan dengan masa panen raya di sejumlah sentra produksi padi nasional.

Kondisi cuaca panas saat panen dinilai menguntungkan karena membantu proses pengeringan gabah sehingga kualitas hasil panen petani menjadi lebih baik dan siap diserap.

"Karena apa? Untuk antisipasi kalau nanti El Nino-nya berkepanjangan bahkan di November dan lain sebagainya," ujar Rizal.

Dengan percepatan penyerapan tersebut, Bulog optimistis target 4 juta ton beras dapat tercapai secara maksimal sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan nasional sepanjang tahun ini.

"Oleh karena itu kami sampaikan kepada seluruh jajaran yang ada di daerah, baik Bulog wilayah maupun cabang, untuk menyerap, memaksimalkan di panen sampai bulan Juli ini," tuturnya.

Bulog mencatat hingga 13 April 2026, capaian penyerapan Bulog telah mencapai sekitar 48,7 persen atau setara 1,9 juta ton beras dari target 4 juta ton yang ditetapkan pemerintah.

Sementara itu, stok beras Bulog tercatat mencapai 4,727 juta ton dan diproyeksikan menembus 5 juta ton dalam waktu dekat seiring percepatan penyerapan di lapangan.

Rizal menegaskan intensitas kerja Bulog saat ini ditingkatkan yang hampir tanpa hari libur demi memastikan proses penyerapan dan pengelolaan beras berjalan optimal sesuai target.

Bahkan ia menyebut sebagian waktu akhir pekan pegawai yang seharusnya dimanfaatkan untuk keluarga, kini mendukung operasional penyerapan dan pengemasan beras sebagai bentuk pengabdian kepada negara.

Dengan kerja keras dan solidaritas seluruh jajaran, Rizal optimistis target penyerapan dapat tercapai sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tantangan geopolitik dan Godzilla El Nino.

Ia juga menegaskan komitmen pihaknya menjaga ketersediaan pangan nasional tetap aman di tengah tekanan global dan perubahan iklim yang berdampak pada banyak negara.

Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya stabilitas pangan nasional, dengan dukungan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang kokoh.

Rizal menuturkan untuk memperkuat ketahanan pangan, Bulog juga meningkatkan sinergi dengan berbagai kementerian/lembaga, BUMN pangan, serta BMKG guna mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi.

Bulog juga memperkuat koordinasi dengan DPR RI khususnya Komisi IV dan Komisi VI, sektor swasta logistik, serta membentuk command center di Kantor Pusat Perum Bulog guna memantau dinamika global dan potensi El Nino secara real time.

Dalam menjaga stabilitas harga, Bulog rutin memantau pasar bersama Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan, serta melakukan operasi pasar dan pengawasan produsen secara langsung di lapangan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut total anggaran penyerapan gabah hingga jagung pakan sesuai penugasan pemerintah mencapai Rp68,6 triliun sebagai dukungan penguatan ketahanan pangan nasional.

"Total anggaran untuk serapan gabah, kemudian kedelai, sama jagung itu adalah Rp68,6 triliun," kata Rizal usai Rapat Percepatan Realisasi Pendanaan Penyerapan Gabah Setara Beras di Kantor Bulog Jakarta, Senin.

Rizal mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk mendukung penugasan pemerintah dalam menyerap hasil produksi petani dalam negeri secara optimal guna menjaga stabilitas pasokan pangan nasional tanpa importasi.

Dalam kesempatan itu, Bulog juga melaporkan capaian penyerapan beras hingga 13 April 2026 telah mencapai sekitar 48,7 persen dari target yang ditetapkan pemerintah sebanyak 4 juta ton.

Capaian tersebut setara dengan sekitar 1,9 juta ton beras yang berhasil diserap sepanjang periode berjalan pada awal tahun 2026 hingga pertengahan April.

Sementara itu, stok beras Bulog tercatat mencapai 4,727 juta ton dan diproyeksikan akan menembus angka 5 juta ton dalam waktu dekat seiring percepatan penyerapan gabah petani.

Kebijakan penyerapan tersebut mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2026-2029.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan target penyerapan gabah setara beras tahun 2026 sebesar 4 juta ton, meningkat dibandingkan target tahun sebelumnya sebesar 3 juta ton. Bulog menargetkan target penyerapan di tahun ini dapat tercapai di akhir Juli mendatang.

Pemerintah juga menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram (kg) untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

Selain beras, Bulog juga mendapatkan penugasan untuk menyerap jagung pipil kering sebanyak 1 juta ton guna memperkuat cadangan pangan komoditas strategis lainnya.

Penugasan tersebut diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026 yang menetapkan harga pembelian jagung sebesar Rp5.500 per kilogram.

Dalam aturan tersebut, jagung yang diserap harus memenuhi kriteria usia panen dengan kadar air antara 18 hingga 20 persen sesuai standar kualitas yang ditetapkan pemerintah.

Bulog mencatat hingga 5 April 2026, realisasi pengadaan jagung pipil kering oleh BUMN pangan itu telah mencapai 131.673 ton sebagai bagian dari upaya memenuhi target nasional.

Rizal menegaskan komitmen pemerintah menjaga ketersediaan pangan nasional tetap aman dan stabil, sejalan dengan arahan Prabowo Subianto dalam menghadapi tantangan geopolitik global.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyambut baik terbitnya Inpres pengadaan beras dan jagung tersebut yang menjadi salah satu bukti komitmen Presiden Prabowo dalam melindungi petani di dalam negeri.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Karena pengalaman yang lalu masih ada sebagian kecil, yang belum saatnya dipanen harus dipanen

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani meminta petani menjual gabah sesuai masa usia panen guna menjaga kualitas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) meski penyerapan dilakukan pada semua kualitas (any quality).

"Kalau yang lalu itu catatannya adalah any quality, penyerapan gabah dalam semua kondisi gabah petani. Namun, yang sekarang ditambah dengan catatan any quality dalam masa usia panen," kata Rizal usai Rapat Percepatan Realisasi Pendanaan Penyerapan Gabah Setara Beras di Kantor Bulog Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan ketentuan tersebut menjadi pembeda utama dibandingkan kebijakan sebelumnya yang hanya menekankan penyerapan semua kualitas tanpa mencantumkan syarat masa usia panen secara khusus.

Menurutnya, tambahan ketentuan masa usia panen bertujuan memastikan gabah yang diserap berasal dari panen optimal sehingga kualitas hasil petani tetap terjaga dalam proses penyerapan.

Kebijakan tersebut diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2026-2029.

Rizal menuturkan ketentuan itu muncul dari pengalaman sebelumnya di mana masih terdapat sebagian kecil petani yang memanen gabah sebelum mencapai usia panen yang seharusnya.

Menurutnya praktik panen lebih awal tersebut biasanya terjadi karena dorongan melihat petani lain telah lebih dulu panen dan memperoleh hasil, sehingga memicu keputusan panen sebelum waktunya.

"Karena pengalaman yang lalu masih ada sebagian kecil, yang belum saatnya dipanen harus dipanen," tutur Rizal.

Dengan adanya aturan baru itu, Bulog mendorong agar seluruh proses panen dilakukan sesuai usia yang tepat sehingga hasil gabah yang diserap memiliki kualitas lebih baik.

Selain perubahan ketentuan kualitas, pemerintah juga menetapkan target penyerapan tahun 2026 sebesar 4 juta ton beras melalui Inpres yang sama.

Target tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang ditetapkan sebesar 3 juta ton dan telah berhasil dicapai sesuai dengan rencana pemerintah.

Dalam Inpres tersebut pula, pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah petani usia panen tetap di angka Rp6.500 per kilogram (kg) guna menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjamin ketersediaan cadangan beras serta menjaga keberlanjutan swasembada komoditas tersebut.

Hingga April 2026, capaian penyerapan Bulog telah mencapai sekitar 1,9 juta ton setara beras atau hampir 48 persen dari total target yang ditetapkan.

Dengan capaian tersebut, Bulog memproyeksikan target 4 juta ton dapat tercapai pada akhir Juli 2026 seiring percepatan penyerapan selama masa panen berlangsung.

Sementara itu, stok cadangan beras pemerintah yang dikelola di gudang Bulog pada periode yang sama tercatat mencapai 4,727 juta ton.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026