Bisnis.com, JAKARTA — Biaya energi berbasis tenaga surya dan angin yang dipadukan dengan teknologi baterai penyimpanan kini lebih murah dibandingkan energi fosil, berdasarkan laporan terbaru Badan Energi Terbarukan Internasional (International Renewable Energy Agency/IRENA).

Laporan bertajuk24/7 Renewables: The Economics of Firm Solar and Windtersebut menyebutkan total biaya rata-rata per unit energi selama masa pakai ataufirm levelised cost of electricity(Firm LCOE) untuk kombinasi energi surya dan baterai berkisar US$54–US$82 per megawatt-hour (MWh) di kawasan dengan sumber daya energi tinggi.

Sebagai perbandingan, biaya pembangkit batu bara di China berkisar US$70–US$85 per MWh, sementara biaya pembangkit gas baru secara global melampaui US$100 per MWh.

Penurunan biaya ini ditopang oleh turunnya harga panel surya, turbin angin, dan baterai secara bersamaan. Sejak 2010, biaya instalasi panel surya turun 87% dan angin darat 55%, sementara biaya penyimpanan baterai anjlok 93%.

IRENA memproyeksikan penurunan biaya lebih lanjut sekitar 30% pada 2030 dan sekitar 40% pada 2035, sehinggafirm costberpotensi turun di bawah US$50 per MWh di lokasi terbaik pada 2035. Kompleks Al Dhafra di Uni Emirat Arab yang memadukan panel surya dengan baterai sudah mencontohkan realisasi ini, dengan pasokan listrik bersih sebesar 1 gigawatt (GW) pada harga sekitar US$70 per MWh.

Untuk sistem angin plus baterai, estimasi IRENA pada 2025 menunjukkan biaya berkisar US$59 per MWh di Inner Mongolia hingga US$88–US$94 per MWh di Brasil, Jerman, dan Australia.

Biaya ini diproyeksikan turun ke kisaran US$49–US$75 per MWh di pasar-pasar tersebut pada 2030. Penurunan lebih jauh dicapai ketika angin dikombinasikan dengan panel surya melalui pemanfaatan profil pembangkitan yang saling melengkapi untuk menekan kebutuhan penyimpanan.

Waktu konstruksi proyek energi terbarukan juga makin singkat, dengan proyek yang umumnya selesai dibangun dalam satu hingga dua tahun setelah mendapatkan izin dan koneksi jaringan. Durasi ini lebih cepat dibandingkan pembangkit gas baru di sebagian besar pasar.

Laporan IRENA juga menyoroti bahwa kombinasi energi surya, angin, dan baterai mampu menyediakan pasokan listrik yang efisien dan bersifat terus-menerus (round-the-clock). Skema ini dinilai tepat untuk memenuhi kebutuhan pengguna listrik paling intensif, termasuk kecerdasan buatan (AI) dan pusat data yang membutuhkan pasokan tak terputus sebagai tolok ukur komersial utama.

Energi terbarukan yang bersifatfirmjuga memungkinkan produksi bahan bakar bersih untuk sektor-sektor yang sulit melakukan dekarbonisasi (hard-to-abate), di mana kelayakan ekonomi bergantung tidak hanya pada biaya, tetapi juga pada kemampuan beroperasi pada tingkat utilisasi tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump memerintahkan Pentagon membeli listrik dari pembangkit batu bara melalui kontrak jangka panjang, mempertegas langkahnya menghidupkan kembali industri batu bara di tengah tekanan transisi energi.

Dalam perintah eksekutif yang dikutip pada Jumat (13/2/2026), Trump menginstruksikan Departemen Pertahanan AS untuk menjalin kontrak pembelian jangka panjang dengan pembangkit listrik berbasis batu bara serta memprioritaskan pelestarian dan pemanfaatan strategis aset energi berbasis batu bara.

Meski demikian, perintah tersebut tidak merinci besaran listrik yang akan dibeli Pentagon maupun skema pembiayaannya. Sementara itu, pada acara di Gedung Putih yang dihadiri para eksekutif dan pekerja industri batu bara, Trump memuji peran sektor tersebut.

“Anda memanaskan rumah kami, menggerakkan pabrik kami, dan mengubah sumber daya alam menjadi kekayaan serta impian Amerika,” ujarnya dikutip dari Al Jazeera.

Trump juga mengumumkan Departemen Energi AS akan menginvestasikan US$175 juta untuk meningkatkan kapasitas enam pembangkit batu bara di North Carolina, Ohio, West Virginia, Kentucky, dan Virginia.

“Orang-orang terpenting di sini hari ini adalah mereka yang tangannya sedikit kotor untuk menjaga Amerika tetap berjalan dengan kecepatan penuh—para pekerja garis depan batu bara kami,” kata Trump.

Produksi batu bara di AS telah menurun selama beberapa dekade akibat persaingan dari gas alam dan energi terbarukan seperti angin, tenaga air, dan surya. Berdasarkan data US Energy Information Administration, produksi batu bara turun lebih dari separuh antara 2008 hingga 2023, ketika output tercatat 578 juta ton.

Pada 2023, batu bara menyumbang sekitar 16% dari total produksi energi AS, di bawah gas alam sebesar 43% dan energi terbarukan 21%.

Analisis lembaga nirlaba Energy Innovation pada 2023 menunjukkan 99% fasilitas pembangkit batu bara di AS lebih mahal untuk dioperasikan dibandingkan dengan biaya penggantian menggunakan energi terbarukan.

Meski demikian, Trump secara konsisten mendorong kebangkitan “batu bara bersih yang indah” sebagai kunci penguatan manufaktur domestik dan dominasi AS dalam pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), terlepas dari menurunnya daya saing batu bara dan kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim.

Trump, yang sebelumnya memulai proses keluarnya AS dari Perjanjian Iklim Paris dan menyebut konsensus ilmiah tentang pemanasan global sebagai “tipuan”, juga mendeklarasikan darurat energi pada hari pertamanya menjabat guna mencegah penutupan pembangkit batu bara tua.

Sejak perintah tersebut diterbitkan, Departemen Energi AS telah memaksa sedikitnya lima pembangkit untuk memperpanjang operasi melampaui jadwal pensiun yang telah ditetapkan.

Pada hari yang sama, Tennessee Valley Authority (TVA)—penyedia utilitas publik terbesar di AS—memutuskan memperpanjang masa operasional dua pembangkit batu bara yang sebelumnya dijadwalkan tutup pada 2035.

Keputusan TVA tersebut diambil setelah bulan lalu dewan direksinya menambahkan empat anggota yang ditunjuk Trump, menyusul pemecatan tiga anggota dewan yang sebelumnya dipilih oleh Presiden Joe Biden.

Bisnis.com, JAKARTA — Dua negara konsumen listrik berbasis batu bara terbesar di dunia, China dan India, melaporkan penurunan pembangkitan dari komoditas tersebut sepanjang 2025. Penurunan ini merupakan yang pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun.

Berdasarkan laporan terbaru, China dan India sama-sama mencatat penurunan produksi listrik dari pembangkit batu bara pada tahun lalu. Analis utama Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), Lauri Myllyvirta, menuliskan dalam Carbon Brief bahwa pembangkitan listrik berbasis batu bara di China turun 1,6%, sementara di India merosot 3%.

“Ini merupakan kali pertama kedua negara mengalami penurunan secara bersamaan sejak 1973, ketika dunia terdampak embargo minyak Arab,” tulis Myllyvirta, dikutip dari Bloomberg.

Penurunan ganda tersebut terjadi di tengah ekspansi energi terbarukan yang mencetak rekor di masing-masing negara. Di China, lonjakan besar kapasitas tenaga surya dan angin mampu memenuhi peningkatan konsumsi listrik yang pesat.

Sementara itu, di India, penurunan pembangkitan batu bara turut dipengaruhi oleh cuaca yang lebih sejuk serta melambatnya permintaan listrik secara struktural.

Meski demikian, belum dapat dipastikan apakah tren penurunan ini menandai titik balik jangka panjang atau sekadar bersifat sementara. Menurut Myllyvirta, China hanya perlu mempertahankan laju penambahan energi terbarukan untuk mendorong penurunan batu bara secara berkelanjutan.

Sebaliknya, India masih perlu mempercepat pembangunan pembangkit surya dan angin, yang menuntut investasi besar pada infrastruktur jaringan listrik guna mengakomodasi sumber energi yang bersifat intermiten.

Penurunan pembangkitan tersebut terjadi di tengah rencana ekspansi kapasitas pembangkit batu bara di kedua negara. Kondisi ini meningkatkan risiko rendahnya tingkat utilisasi pembangkit baru dan berpotensi memicu tekanan finansial bagi perusahaan listrik milik negara.

Di India, pada Januari lalu bahkan terjadi lonjakan kembali pembangkitan listrik batu bara seiring meningkatnya permintaan selama musim dingin dan turunnya produksi listrik bertenaga air.

“Meski masih banyak tantangan, penurunan produksi listrik batu bara di kedua negara ini menandai momen bersejarah yang berpotensi mendorong tercapainya puncak emisi global,” ujar Myllyvirta.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbesar porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) hingga 2035.

Hal itu disampaikannya usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/11/2025).

“RUPTL sampai dengan 2035 itu kurang lebih sekitar 69,5 megawatt itu adalah memakai energi baru terbarukan. Karena itu untuk urusan PLTU tidak ada lagi pembangunan yang terlalu banyak, hanya kurang lebih sekitar 30% yang tidak memakai energi baru terbarukan. Sudah tentu pemerintah sangat berhati-hati juga,” ujar Bahlil.

Dia menegaskan bahwa meski pembangkit berbasis batu bara kerap dianggap sebagai sumber energi yang kotor, teknologi modern dapat menekan jejak emisinya.

“Sebenarnya pembangkit batu bara itu bukan berarti kotor seluruhnya. Kalau kita memakai teknologi dengan carbon capture, itu akan mengurangi emisi,” katanya.

Kendati demikian, dia menekankan bahwa arah kebijakan jangka panjang tetap menempatkan energi hijau sebagai prioritas.

“Tetapi di RUPTL kita sampai dengan 2035 itu energi baru terbarukannya hampir kurang lebih sekitar 70%,” tandas Bahlil.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat peran batu bara masih sangat tinggi, khususnya untuk menjaga keandalan kelistrikan nasional. Terbukti, hingga Oktober 2025, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara masih merajai sumber ketenagalistrikan dalam negeri.

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan sebanyak 66,52% produksi listrik nasional masih didorong oleh PLTU batu bara.

"Hingga Oktober 2025 produksi listrik PLN dan IPP telah mencapai 290 TWh dan dari total tersebut 193,22 Twh atau 66,52% bersumber dari batu bara," beber Tri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI, Jakarta, dikutip Jumat (14/11/2025).

Meskipun pembangkit batu bara masih mendominasi kelistrikan di Indonesia, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan peran Energi Baru Terbarukan. Sampai pada Oktober 2025, porsi bauran EBT nasional mencapai 14,4%.

"Kontribusi batu bara relatif tetap mencerminkan peran besar baseload yang selama ini menjadi penopang pasokan listrik nasional," imbuhnya.

Adapun, proyeksi produksi listrik hingga akhir 2025 diperkirakan mencapai 354 TWh dengan porsi batu bara di kisaran 66,54%. Artinya, meskipun kebutuhan energi meningkat dan EBT bertumbuh, struktur bauran energi RI masih dikendalikan oleh batu bara.

"Produksi listrik pada tahun 2025 diproyeksikan akan terus meningkat dibandingkan dengan tahun 2024," katanya.

Meski demikian, untuk menggantikan peran PLTU batu bara, Indonesia mulai saat ini memanfaatkan sumber Energi Baru Terbarukan (EBT). Upaya tersebut juga sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

Asal tahu saja, dalam RUPTL 2025-2034 tercatat rencana total penambahan kapasitas pembangkit listrik baru sebesar 69,5 Giga Watt (GW) sampai 2034, sebesar 42,6 GW atau 61% akan berasal dari pembangkit listrik berbasis EBT, dan 10,3 GW atau 15% dari sistem penyimpanan (storage).

Adapun, dari seluruh jenis pembangkit EBT, sumber energi surya memiliki porsi yang cukup besar yakni 17,1 GW. Kemudian, disusul oleh Air sebesar 11,7 GW, Angin sebesar 7,2 GW, Panas bumi sebesar 5,2 GW, Bioenergi sebesar 0,9 GW, dan Nuklir sebesar 0,5 GW.

Sementara itu, untuk kapasitas sistem penyimpanan energi mencakup PLTA pumped storage sebesar 4,3 GW dan baterai 6,0 GW. Kemudian, untuk pembangkit fosil masih akan dibangun sebesar 16,6 GW, terdiri dari gas 10,3 GW dan batu bara 6,3 GW.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara masih memerlukan kajian yang lebih mendalam terkait dengan dampak teknis dan finansial.

Plt. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan early retirement atau yang biasa dikenal pensiun dini PLTU hanya dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria yang ada dalam Perpres No.112/2022 dan Permen ESDM No.10/2025.

Sejumlah kriteria tersebut, kata dia, yakni usia pembangkit, utilisasi, emisi gas rumah kaca PLTU, nilai tambah ekonomi, ketersediaan dukungan pendanaan dalam negeri dan luar negeri, ketersediaan dukungan teknologi dalam negeri dan luar negeri.

Selain itu, juga menyangkut keandalan sistem ketenagalistrikan, dampak kenaikan biaya pokok penyediaan tenaga listrik terhadap tarif tenaga listrik hingga penerapan aspek transisi energi berkeadilan.

"Rencana early retirement yang sedang diuji coba masih memerlukan kajian yang lebih mendalam terkait dampak teknis dan finansial," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Kamis (30/10/2025).

Sementara itu, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Eniya menjelaskan Permen ESDM 10/2025 tentang Peta Jalan Road Map Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan telah menegaskan proses transisi energi dan berbagai syarat untuk pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Eniya menyebut, pemerintah saat ini sudah menyiapkan secara legal dan opini dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP juga sudah didapat.

BPKP, lanjutnya, menyarankan untuk melakukan analisis kembali secara finansial. "Sedang berproses untuk itu," ujarnya.

Adapun, pada akhir Semester I/2025 Kementerian ESDM mencatat telah mempunyai pembangkit sekitar 105 GW dan ke depannya masih membutuhkan tambahan pembangkit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

Kementerian ESDM memperkirakan membutuhkan tambahan pembangkit sekitar 69,5 GW dalam 10 tahun ke depan dengan biaya yang diharapkan semakin murah.

Pemerintah telah mempunyai target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 atau lebih cepat. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM menggambarkan rencana pengembangan pembangkit dalam rangka transisi energi menuju NZE tahun 2060.

Dari sisi bauran EBT akan terus meningkat secara bertahap hingga mencapai paling kurang 74% dan emisi menjadi 0 pada tahun 2060 dengan kebutuhan kapasitas pembangkit mencapai sekitar 443 GW.