Bisnis.com, JAKARTA — Gejolak geopolitik global yang mendorong kenaikan harga energi dunia dinilai semakin menegaskan pentingnya keseimbangan antara keterjangkauan harga energi, kepastian pasokan, dan keberlanjutan investasi di sektor energi nasional.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengatakan kekhawatiran kalangan industri manufaktur terhadap kenaikan harga gas dan ketidakpastian pasokan merupakan hal yang wajar mengingat gas bumi menjadi salah satu penopang utama aktivitas produksi nasional.

"Situasi ini perlu dibaca sebagai dilema kebijakan energi yang sangat nyata karena gas bumi bukan hanya komoditas, tetapi juga bahan bakar produksi industri," ujar Josua.

Menurutnya, isu harga LNG dan gas bumi tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan sektor energi. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan mayoritas pemanfaatan gas bumi nasional ditujukan untuk kebutuhan domestik dan digunakan oleh berbagai sektor industri.

"Ini menjelaskan mengapa isu harga LNG dan gas bumi tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan penyedia energi, tetapi juga sebagai persoalan industri nasional dan stabilitas ekonomi," katanya, Minggu (31/5/2026).

Namun demikian, Josua menilai kondisi saat ini perlu dilihat secara menyeluruh karena hampir seluruh negara menghadapi tekanan serupa akibat kenaikan biaya energi dan persaingan memperoleh pasokan energi global.

Beberapa negara di Asia bahkan semakin agresif mengamankan pasokan LNG guna menjaga kebutuhan energi domestik dan keberlangsungan sektor industrinya. Berdasarkan data PetroVietnam dan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) 2026, harga gas di Vietnam yang semakin bergantung pada LNG telah mencapai sekitar US$27,81 per MMBtu.

Sementara itu, berdasarkan data S&P Global dan Shell FGEN 2026, harga LNG di Filipina mencapai sekitar US$28,50 per MMBtu. Adapun Singapura sebagai hub LNG regional mencatat harga yang lebih tinggi, yakni sekitar US$40,12 per MMBtu untuk sektor bulk industri dan sekitar US$47,54 per MMBtu untuk sektor ritel.

Josua menilai kondisi yang dihadapi Filipina dan Vietnam mulai relevan bagi Indonesia, khususnya untuk pasokan energi berbasis LNG yang tidak memperoleh subsidi langsung.

"Di satu sisi, menjaga harga gas terlalu rendah membantu industri bertahan dan menjaga daya beli. Namun di sisi lain, jika harga jual dipaksa terlalu rendah maka penyedia energi menanggung kerugian, pasokan berisiko terganggu, dan investasi energi menjadi kurang menarik," ujarnya.

Di Indonesia, harga LNG domestik setelah penyesuaian diperkirakan berada pada kisaran US$21 hingga US$25 per MMBtu, yang dinilai masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan maupun beberapa sumber energi alternatif.

Josua memperingatkan bahwa risiko terbesar apabila LNG nonsubsidi tetap dipasarkan tanpa penyesuaian harga adalah munculnya tekanan terhadap penyedia energi yang pada akhirnya dapat mengganggu ketersediaan pasokan.

"Pada situasi seperti sekarang, yang terpenting adalah ketersediaan dan kepastian pasokan energi, bukan semata harga murah," katanya.

Menurutnya, kepastian pasokan dapat melemah karena penyedia energi akan lebih berhati-hati dalam mengambil kontrak jangka panjang maupun membeli pasokan tambahan yang mengacu pada harga pasar global. Selain itu, investasi sektor hulu migas berpotensi tertahan apabila investor menilai harga domestik tidak mencerminkan keekonomian proyek.

Jika investasi hulu melemah, Indonesia berisiko semakin bergantung pada impor energi, termasuk LNG, sehingga lebih rentan terhadap fluktuasi harga global.

Untuk itu, Josua menyarankan pemerintah menerapkan mekanisme penyesuaian harga yang lebih fleksibel. Ketika harga LNG global meningkat, penyesuaian harga ke sektor industri dapat dilakukan secara bertahap. Sebaliknya, saat harga global turun, manfaat penurunan harga juga perlu diteruskan kepada industri.

"Jalan tengahnya adalah penyesuaian harga yang bertahap, bantuan yang tepat sasaran, kontrak pasokan yang lebih panjang, efisiensi energi di industri, percepatan produksi gas domestik, dan kepastian investasi hulu migas. Dengan pendekatan itu, Indonesia bisa menjaga industri tetap hidup tanpa merusak fondasi ketahanan energi jangka panjang," jelasnya.

Senada, Guru Besar sekaligus Direktur Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Candra Fajri Ananda, menilai penyesuaian harga energi, terutama LNG, merupakan langkah yang tidak dapat dihindari di tengah dinamika pasar global.

Menurutnya, prinsip dasar sektor energi adalah harga harus mampu menutup biaya produksi agar pasokan dapat terjaga secara berkelanjutan.

"Dalam situasi seperti sekarang yang terpenting adalah ketersediaan energi. Bukan harga. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memastikan energi tidak akan langka," ujarnya.

Candra menambahkan bahwa kondisi saat ini menjadi pelajaran penting bahwa penyesuaian harga seiring perubahan kondisi global perlu dilakukan agar sektor energi tidak selalu bergantung pada skema subsidi.

"Kalau mau jujur, subsidi tetap tidak menjadikan ekonomi efisien. Subsidi ibarat vitamin yang sebentar terasa sehat tapi sebenarnya rapuh," katanya.

Dia menilai ketergantungan pada subsidi juga berpotensi mengurangi daya tarik investasi di sektor energi. Padahal, keberlanjutan investasi menjadi faktor penting untuk menjaga kecukupan pasokan energi dalam jangka panjang.

Karena itu, menurutnya, kebijakan energi nasional perlu mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pengguna energi dan penyedia energi guna memperkuat ketahanan energi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut kenaikan harga bahan pokok jelang Lebaran 2026 merupakan hal yang wajar. Dia menekankan, kenaikan dapat diterima selama tidak berlangsung dalam waktu lama dan tetap berada dalam kendali pemerintah.

“Harga komoditas itu pasti ada kenaikan, ada penurunan. Yang penting itu kalau naik, jangan lama-lama naiknya, harus segera turun,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Dia menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. "Kalau turun, kalau terlalu murah pertaninya atau peternaknya kan rugi ya. Kalau terlalu mahal itu konsumennya juga membeli dengan harga yang mahal,” lanjutnya.

Menurutnya, pemerintah telah memiliki instrumen pengendalian harga melalui penetapan Harga Pokok Produksi (HPP) di tingkat petani dan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat konsumen.

“Jadi pengelolaan pangan kita ini ada HPP, HPP di tingkat petani, ada HET di tingkat pengecer. Jadi harga-harga pokok produksi bagi petaninya ditentukan dan harga eceran tertingginya ditentukan. Kita ngomong HET. Nah, kalau-kalau di atas HET itu jangan lama-lama naiknya. Tapi juga jangan terlalu murah dari harga acuan HET-nya gitu. Itu tugas pemerintah di situ,” jelasnya.

Sudaryono menegaskan pemerintah secara aktif memantau pergerakan harga di pasar melalui koordinasi lintas lembaga, termasuk Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Satgas Pangan, hingga Kementerian Perdagangan.

“Jadi intinya adalah naik turun biasa, yang penting jangan lama-lama. Pagi naik kalau bisa siang atau sore sudah turun gitu ya. Nah, itu kita ada troubleshooter-nya di situ,” katanya.

Dia menjelaskan, jika ditemukan kenaikan harga di suatu wilayah, pemerintah akan segera menelusuri penyebabnya dan melakukan intervensi jika diperlukan, termasuk mendatangkan pasokan dari daerah lain.

“Kalau memang bisa diatasi di lokal di situ, ya sudah bisa turun. Tapi kalau misalnya perlu intervensi, perlu didatangkan dari tempat lain seperti disampaikan oleh Pak Sestama tadi ya, mendatangkan cabai dari tempat lain, Jambi diterbangkan, hal-hal itu intervensi,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan peran aktif pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar. “Jadi negara bukan hanya jadi wasit, tapi negara ikut menaruh tangannya untuk stabilisasi dari pasokan dan harga komoditas,” tambahnya.

Terkait harga daging sapi yang disebut mencapai Rp168.650 per kilogram, Sudaryono menjelaskan bahwa angka tersebut merujuk pada jenis tertentu dengan spesifikasi berbeda.

“Spesifik terkait harga daging tadi, jadi HET-nya Rp140.000 ya harga daging itu dalam kondisi daging normal. Yang Rp160.000 itu sudah kita cek, itu adalah daging tanpa lemak. Jadi memang punya spesifikasi yang berbeda, gradenya berbeda. Itu aja sih sebetulnya,” jelasnya.

Dia menegaskan bahwa harga daging sapi pada umumnya masih berada dalam batas ketentuan.

“Jadi so far, sejauh ini harganya tidak, karena spesifikasi yang lain ya, jadi tadi kalau daging normal HET-nya Rp140.000 dan itu Rp140.000, yang Rp160.000 itu adalah daging dengan spesifikasi tanpa lemak,” tandas Sudaryono.