#30 tag 24jam
Merchant Shopee-Tokopedia Cs hingga Pinjol Setor Pajak Digital Rp50,5 T
Penerimaan pajak digital Indonesia mencapai Rp50,51 triliun, didominasi PPN PMSE dari platform seperti Shopee dan Tokopedia, serta pajak fintech dan kripto. [548] url asal
#pajak-digital #pajak-ekonomi-digital #ppn-pmse #pajak-shopee #pajak-tokopedia #pajak-pinjaman-online #pajak-fintech #pajak-kripto #pajak-sipp #penerimaan-pajak-digital #pajak-teknologi-finansial #paja
(Bisnis.Com - Ekonomi) 29/04/26 16:47
v/206624/
Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp50,51 triliun. Setoran ini berasal dari pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE) seperti Shopee hingga Tokopedia, sampai dengan pajak teknologi finansial berupa peer-to-peer lending atau pinjaman online (pinjol).
Secara terperinci, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan total Rp50,51 triliun itu terbesar berasal dari PPN PMSE Rp38,76 triliun atau lebih dari 76%.
Kemudian, pajak atas aset kripto Rp2 triliun, pajak fintech peer-to-peer lending Rp4,77 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah atau pajak SIPP Rp4,98 triliun.
Khusus PPN PMSE, DJP telah menunjuk sebanyak 262 pelaku PMSE sampai dengan akhir Maret 2026. Sepanjang bulan lalu, otoritas pajak juga telah menunjuk pemungut PPN PMSE baru yaitu Match Group Americas, LLC dan Ionos Inc.
Sementara itu, dua PMSE dicabut yaitu Zendrive Inc. dan Tencent Mobile International Limited. Ada sat perubahan data pemungut PPN PMSE yakni pada Vorwerk International & Co. KMG, sebagai bagian dari penyesuaian administratif yang diperlukan.
"Penerimaan pajak digital hingga Maret 2026 tetap menunjukkan tren positif meskipun terdapat beberapa penyesuaian data, termasuk pencabutan sejumlah pemungut PMSE. Hal ini mencerminkan bahwa basis pemajakan digital semakin kuat dan kepatuhan pelaku usaha terus meningkat," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Inge Diana Rismawanti melalui siaran pers, dikutip Rabu (29/4/2026).
Kendati demikian, Inge menyebut hanya 231 dari total 262 penyelenggara PMSE yang telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total Rp38,76 triliun. Jumlahnya terdiri dari setoran Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025 dan Rp3,09 triliun pada 2026.
Di sisi lain, setoran pajak kripto Rp2 triliun sampai akhir Maret 2026 lalu berasal dari Rp246,54 miliar pada 2022, Rp220,89 miliar pada 2023, Rp620,38 miliar pada 2024, Rp796,73 miliar pada 2025, dan Rp118,31 miliar pada 2026.
Dari sisi jenis pajaknya, setoran pajak kripto terdiri dari PPh 22 sebesar Rp1,12 triliun dan PPN DN sebesar Rp880,18 miliar.
Adapun pajak fintech menyumbang Rp4,77 triliun dengan perinciaan Rp446,39 miliar pada 2022, Rp1,11 triliun pada 2023, Rp1,48 triliun pada 2024, Rp1,37 triliun pada 2025, dan Rp360,38 miliar sampai dengan 2026.
Jenis pajaknya mencakup PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp1,35 triliun, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp727,76 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,69 triliun.
Terakhir, penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari SIPP. Sampai dengan bulan lalu, pajak SIPP tercata sebesar Rp4,98 triliun. Nilai ini meliputi penerimaan Rp402,38 miliar pada 2022, Rp1,12 triliun pada 2023, Rp1,33 triliun pada 2024, Rp1,23 triliun pada 2025, serta Rp906,81 miliar hingga 2026.
Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp360,05 miliar dan PPN sebesar Rp4,62 triliun.
Inge lalu menambahkan kenaikan terbesar penerimaan pajak digital pada periode tersebut terutama berasal dari PPN PMSE dan pajak atas SIPP.
"PPN PMSE mencatatkan peningkatan sebesar Rp1,36 triliun, sementara pajak SIPP mencapai Rp884,21 miliar, yang menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan penerimaan pajak digital," jelasnya.
Menkeu Purbaya Tarik Pajak Pinjol Hingga Bitcoin Cs Rp42,53 Triliun per September 2025
Penerimaan pajak digital Indonesia mencapai Rp42,53 triliun hingga September 2025, berasal dari PPN PMSE, kripto, pinjol, dan sektor digital lainnya. [359] url asal
#pajak-digital #pajak-ekonomi-digital #penerimaan-pajak-digital #ppn-pmse #pajak-kripto #pajak-bitcoin #pajak-pinjaman-online #pajak-fintech #pajak-ekonomi-digital-lainnya #sistem-informasi-pengaduan-p
(Bisnis.Com - Ekonomi) 22/10/25 16:55
v/12720/
Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp42,53 triliun terus hingga 30 September 2025.
Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Rosmauli menjelaskan bahwa penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital sebesar Rp42,53 triliun itu merupakan akumulasi sejak 2020. Penerimaan itu berasal dari empat pos pungutan.
Pertama, Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) senilai Rp32,94 triliun. Perincian tren setorannya yaitu Rp731,4 miliar pada 2020; Rp3,90 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022; Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, serta Rp7,6 triliun hingga September 2025.
Kedua, pajak kripto dengan aset Bitcoin Cs senilai Rp1,71 triliun. Perinciannya terdiri dari Rp836,36 miliar pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Rp873,62 miliar pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN).
Ketiga, pajak pinjaman online (pinjol) yang diselenggarapan perusahaan fintech sebanyak Rp4,1 triliun. Perinciannya mencakup PPh Pasal 23 yang diterima wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar Rp1,14 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp724,4 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,24 triliun.
Keempat, pajak ekonomi digital lainnya yang diterima melalui Sistem Informasi Pengaduan Pajak (SIPP) sebesar Rp3,78 triliun. Perinciannya berasal dari setoran PPh Pasal 22 sebesar Rp251,14 miliar dan PPN sebesar Rp3,53 triliun.
Lebih lanjut, pemerintah telah menunjuk 246 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE hingga September 2025, dengan 207 di antaranya aktif melakukan pemungutan dan penyetoran.
Pada bulan itu juga, pemerintah menunjuk empat perusahaan baru sebagai pemungut PPN PMSE antara lain Viagogo GMBH, Coursiv Limited, Ogury Singapore Pte. Ltd., BMI GlobalEd Limited, dan GetYourGuide Tours & Tickets GmbH. Sejalan dengan itu, pemerintah melakukan satu perubahan data pemungut PPN PMSE yaitu X Asia Pacific Internet Pte. Ltd.
“Realisasi sebesar Rp42,53 triliun menunjukkan bukti nyata bahwa sektor digital kini menjadi penggerak baru penerimaan pajak Indonesia,” ujar Rosmauli dalan keterangannya, Rabu (22/10/2025).
Dia menambahkan bahwa ke depan, Direktorat Jenderal Pajak akan memastikan seluruh potensi ekonomi digital, mulai dari PMSE, fintech, hingga kripto, dapat terakomodasi dalam sistem perpajakan yang adil dan efisien.
Pajak Digital dari Pinjol Hingga Bitcoin Cs Tembus Rp42,53 Triliun per September 2025
Penerimaan pajak digital Indonesia mencapai Rp42,53 triliun hingga September 2025, berasal dari PPN PMSE, kripto, pinjol, dan sektor digital lainnya. [359] url asal
#pajak-digital #pajak-ekonomi-digital #penerimaan-pajak-digital #ppn-pmse #pajak-kripto #pajak-bitcoin #pajak-pinjaman-online #pajak-fintech #pajak-ekonomi-digital-lainnya #sistem-informasi-pengaduan-p
(Bisnis.Com - Ekonomi) 22/10/25 16:55
v/12477/
Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp42,53 triliun terus hingga 30 September 2025.
Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Rosmauli menjelaskan bahwa penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital sebesar Rp42,53 triliun itu merupakan akumulasi sejak 2020. Penerimaan itu berasal dari empat pos pungutan.
Pertama, Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) senilai Rp32,94 triliun. Perincian tren setorannya yaitu Rp731,4 miliar pada 2020; Rp3,90 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022; Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, serta Rp7,6 triliun hingga September 2025.
Kedua, pajak kripto dengan aset Bitcoin Cs senilai Rp1,71 triliun. Perinciannya terdiri dari Rp836,36 miliar pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Rp873,62 miliar pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN).
Ketiga, pajak pinjaman online (pinjol) yang diselenggarapan perusahaan fintech sebanyak Rp4,1 triliun. Perinciannya mencakup PPh Pasal 23 yang diterima wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar Rp1,14 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp724,4 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,24 triliun.
Keempat, pajak ekonomi digital lainnya yang diterima melalui Sistem Informasi Pengaduan Pajak (SIPP) sebesar Rp3,78 triliun. Perinciannya berasal dari setoran PPh Pasal 22 sebesar Rp251,14 miliar dan PPN sebesar Rp3,53 triliun.
Lebih lanjut, pemerintah telah menunjuk 246 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE hingga September 2025, dengan 207 di antaranya aktif melakukan pemungutan dan penyetoran.
Pada bulan itu juga, pemerintah menunjuk empat perusahaan baru sebagai pemungut PPN PMSE antara lain Viagogo GMBH, Coursiv Limited, Ogury Singapore Pte. Ltd., BMI GlobalEd Limited, dan GetYourGuide Tours & Tickets GmbH. Sejalan dengan itu, pemerintah melakukan satu perubahan data pemungut PPN PMSE yaitu X Asia Pacific Internet Pte. Ltd.
“Realisasi sebesar Rp42,53 triliun menunjukkan bukti nyata bahwa sektor digital kini menjadi penggerak baru penerimaan pajak Indonesia,” ujar Rosmauli dalan keterangannya, Rabu (22/10/2025).
Dia menambahkan bahwa ke depan, Direktorat Jenderal Pajak akan memastikan seluruh potensi ekonomi digital, mulai dari PMSE, fintech, hingga kripto, dapat terakomodasi dalam sistem perpajakan yang adil dan efisien.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)