Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) atau AirNav Indonesia (AirNav) memberikan klarifikasi terkait penutupan ruang udara China yang disebut-sebut selama 40 hari.

AirNav Indonesia menyampaikan, seluruh area pembatasan di China berada di pedalaman wilayah China dan tidak bersinggungan dengan rute internasional yang digunakan maskapai Indonesia.

“Tidak terdapat dampak operasional terhadap penerbangan dari/ke Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (11/4/2026).

AirNav Indonesia akan terus memantau dan melaporkan apabila terdapat perkembangan yang berdampak nyata terhadap operasional penerbangan nasional.

Sejatinya di dunia penerbangan internasional, setiap pembatasan atau penutupan ruang udara, baik untuk keperluan militer, latihan, maupun keamanan nasional, wajib diterbitkan melalui Notice to Air Missions (NOTAM), yaitu notifikasi resmi kepada seluruh penerbang dan penyelenggara navigasi penerbangan.

Pemberitahuan mencakup kewajiban mencantumkan lokasi, batas vertikal, waktu mulai, dan waktu berakhir secara eksplisit. Tanpa NOTAM yang sah, pembatasan ruang udara tidak diakui secara operasional oleh komunitas penerbangan internasional.

Berdasarkan temuan AirNav Indonesia, melalui INMC dan Unit Aeronautical Information Services yang memantau NOTAM dari seluruh Flight Information Region (FIR) di kawasan, nyatanya tidak ada NOTAM reservasi atau penutupan ruang udara China yang aktif selama 40 hari.

“NOTAM terkait China yang diterima AirNav Indonesia adalah penetapan Temporary Danger Area [area berbahaya sementara] di tiga FIR,” lanjutnya.

Ketiga wilayah tersebut, yakni Guangzhou FIR (ZGZU) dengandua area pembatasan di wilayah Guangdong dan sekitar ruang udara Hong Kong, masing-masing aktif selama 25 menit pada 11 April 2026.

Kemudian di Lanzhou FIR pada satu area pembatasan di wilayah Gansu (pedalaman China barat laut), aktif selama 21 menit, diterbitkan berulang untuk tanggal 10 dan 14 April 2026.

Selanjutnya Kunming FIR (ZPKM) di satu area pembatasan di wilayah Yunnan/Tibet, aktif selama 39 menit, diterbitkan berulang untuk tanggal 10 dan 14 April 2026.

Seluruh area tersebut berstatus Surface to Unlimited (SFC-UNL) atau dari permukaan hingga ketinggian tak terbatas dengan larangan penuh bagi pesawat sipil, namun hanya berlaku selama puluhan menit per sesi, bukan selama 40 hari.

“Pola NOTAM yang berulang di lokasi yang sama, berdurasi sangat singkat, dengan batas vertikal SFC–UNL, lebih mencirikan pola latihan militer terjadwal dibandingkan penutupan ruang udara permanen atau darurat,” tambahnya.

Penutupan 40 Hari

Berdasarkan yang diberitakan Anadolu Agency, China telah mengeluarkan pemberitahuan penutupan wilayah udara lepas pantai selama 40 hari tanpa memberikan penjelasan, menurut laporan The Wall Street Journalpada hari Minggu (4/4/2026).

Pemberitahuan tersebut berlaku mulai 27 Maret hingga 6 Mei dan belum pernah dilaporkan sebelumnya, kata media tersebut.

Zona yang ditetapkan China terbentang dari Laut Kuning yang berhadapan dengan Korea Selatan hingga ke selatan ke Laut Cina Timur yang berhadapan dengan Jepang, menurut NOTAM dari Administrasi Penerbangan Federal AS.

Peringatan serupa yang diterbitkan di masa lalu digunakan untuk memperingatkan otoritas penerbangan mengenai latihan militer China, yang biasanya berlangsung hanya beberapa hari, demikian menurut laporan tersebut.

Namun, Beijing belum mengumumkan adanya latihan di wilayah tersebut, yang memicu misteri penerbangan baru menyusul jeda yang tidak dijelaskan dalam penerbangan militer di sekitar Taiwan.

Melansir dari Times of India, pakar keamanan maritim Benjamin Blandin memandang skala dan sifat pembatasannya tidak biasa.

Menuruntya, tidak ada kemungkinan penggunaan selain militer untuk jenis pembatasan wilayah udara ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) mendorong penguatan peran Perum AirNav Indonesia dalam meningkatkan keselamatan dan efisiensi penerbangan nasional di tengah pertumbuhan lalu lintas udara.

Kepala BP BUMN yang juga Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan penguatan sistem navigasi berbasis teknologi menjadi kunci dalam mendukung layanan penerbangan yang andal dan berstandar global.

“Penguatan sistem navigasi berbasis teknologi menjadi langkah penting untuk memastikan layanan penerbangan yang semakin aman, efisien, dan berstandar global,” ujar Dony dalam rapat bersama direksi AirNav Indonesia, dikutip dari siaran pers, Kamis (9/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Dony didampingi Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan BP BUMN, Hambra. Rapat membahas berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas layanan navigasi penerbangan nasional.

AirNav Indonesia sebagai penyelenggara layanan navigasi penerbangan memiliki peran vital dalam memastikan kelancaran dan keselamatan setiap penerbangan di ruang udara nasional. Seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi, kebutuhan akan sistem navigasi yang lebih canggih dan terintegrasi menjadi semakin mendesak.

Selain peningkatan kapasitas, pemanfaatan teknologi juga menjadi fokus utama. Hal ini mencakup penguatan sistem pengelolaan lalu lintas udara guna meningkatkan ketepatan waktu penerbangan serta menjaga standar keselamatan sesuai praktik internasional.

Dony menegaskan, posisi AirNav Indonesia sangat strategis dalam ekosistem transportasi udara nasional. Menurutnya, optimalisasi peran tersebut harus diiringi dengan inovasi berkelanjutan.

“AirNav Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam ekosistem transportasi udara nasional, sehingga penguatan layanan dan inovasi harus terus dilakukan,” katanya.

BP BUMN juga mendorong peningkatan sinergi antara AirNav Indonesia dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk operator bandara, maskapai penerbangan, dan regulator.

“Sinergi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk memastikan pengelolaan ruang udara nasional berjalan optimal dan mendukung konektivitas antarwilayah,” imbuhnya.

Melalui penguatan sistem dan peningkatan kualitas layanan, AirNav Indonesia diharapkan mampu memperkuat perannya dalam menjaga keselamatan penerbangan sekaligus mendukung pertumbuhan sektor transportasi udara yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) atau AirNav Indonesia (AirNav) memproyeksikan adanya peningkatan trafik penerbangan sebanyak 4,5% pada periode Lebaran tahun ini.

Direktur Operasi AirNav Indonesia Setio Anggoro menjelaskan, secara total proyeksi lalu lintas pesawat akan mencapai 71.902 pergerakan. Tertinggi, sekaligus menjadi puncak arus mudik, diprediksi pada H-3 Lebaran atau 18 Maret, dengan jumlah 4.801 pergerakan.

Meski demikian, penerapan work from anywhere (WFA) terbukti mengurai kepadatan lalu lintas. Terpantau peningkatan pergerakan terjadi lebih awal sejak H-8 Lebaran.

“Jadi ini peningkatannya sangat tinggi dari prediksi dan dari realisasi 2025,” ujarnya dalam konferensi pers, dikutip pada Selasa (17/3/2026).

Berdasarkan realisasi pada 15 Maret 2026 atau H-6 Lebaran, pergerakan penerbangan mencapai 4.765 pergerakan atau lebih tinggi dari proyeksi 4.657 pergerakan.

Kemudian pada H-7 Lebaran, tercatat hampir 5.000 pergerakan dari target 4.623 pergerakan. Bahkan pada H-8, terdapat 5.060 pergerakan dari target 4.066 pergerakan.

Dalam menghadapi peningkatan tersebut, Setio menyebutkan bahwa pihaknya telah mengantisipasi melalui berbagai langkah kesiapan operasional di seluruh unit layanan navigasi penerbangan untuk memastikan pelayanan navigasi penerbangan selama periode Angkutan Lebaran dapat berjalan aman, lancar, dan efisien.

“Kesiapan tersebut personel operasional, fasilitas navigasi penerbangan, serta penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan penerbangan,” jelas Setio.

Setio menjelaskan bahwa AirNav Indonesia juga memastikan kesiapan dukungan operasional yang meliputi lebih dari 2.800 fasilitas komunikasi, navigasi, surveillance, dan sistem ATC. Kemudian, untuk memperkuat dukungan operasional, AirNav juga menugaskan lebih dari 1.000 petugas Air Traffic Service Engineers untuk memastikan kesiapan dan keandalan peralatan fasilitas.

Sebagai tambahan, AirNav juga menempatkan juga sedikitnya 160 AeronauticalInformation Service Officers, serta lebih dari 490 Air Communication Officers.

Waspadai Gangguan Operasional

Di tengah peningkatan arus lalu lintas tersebut, AirNav turut mewaspadai gangguan operasional yang berpotensi terjadi selama masa Angkutan Lebaran 2026. Utamanya, persoalan cuaca dan masalah balon udara liar.

“Kemudian ini juga ada balon udara liar, ini salah satu potensi gangguan penerbangan,” tutur Satrio.

Dua wilayah yang kerap mendapatkan sorotan akibat aktivitas balon udara liar, antara lain Kabupaten Wonosobo dan Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Namun, belakangan sejumlah wilayah lain juga mengindikasikan adanya aktivitas tersebut.

Pasalnya, AirNav mencatat adanya lonjakan balon udara yang tidak terkendali sepanjang 2021—2025. Kala Covid-19 tersebut, tercatat adanya 23 balon udara liar, kemudian pada 2025 mencapai 87 balon udara yang terbang tak terkendali dan mengganggu penerbangan.

Selain balon udara, potensi hazard selama periode Lebaran, seperti cuaca ekstrem, abu vulkanik, potensi bird strike, serta gangguan operasional bandara maupun maskapai.

Untuk itu, seluruh personel operasional juga diingatkan untuk meningkatkan disiplin terhadap prosedur serta koordinasi antar unit untuk menjaga keselamatan penerbangan.

“Kami berharap kesadaran bersama dapat terus meningkat sehingga ruang udara Indonesia tetap aman bagi seluruh penerbangan,” lanjut Setio.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama AirNav Indonesia, Avirianto Suratno, mengatakan pihaknya mengambil langkah cepat, terukur, dan terkoordinasi dalam menjaga kelancaran serta keamanan layanan navigasi penerbangan di sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir di Sumatera. Ia menyampaikan upaya ini juga menjadi bagian dari dukungan penuh AirNav terhadap operasi kemanusiaan yang sedang berlangsung.

“Dalam kondisi darurat seperti ini, prioritas kami adalah menjaga keberlangsungan layanan navigasi penerbangan sekaligus memastikan operasional misi kemanusiaan dapat berlangsung tanpa hambatan,” ujar Avirianto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (30/11/2025).

Avirianto menegaskan komitmen perusahaan dalam memastikan layanan navigasi penerbangan tetap terjaga, kendati sejumlah unit layanan menghadapi dampak langsung bencana. Sebagai langkah tanggap darurat awal, ia menjelaskan AirNav Indonesia telah menerbitkan NOTAM TIBA (Traffic Information Broadcast by Aircraft) di Bandara Lhokseumawe, Takengon, dan Mandailing Natal.

“Langkah ini ditempuh karena sebagian personel navigasi yang bertugas di lokasi tersebut turut terdampak banjir atau mengalami kendala akses menuju lokasi kerja,” lanjut dia.

Di sisi lain, sambung Avirianto, manajemen juga mengaktifkan Posko Operasional Navigasi Penerbangan di fasilitas INMC (Indonesia Network Management Center) sebagai pusat kendali, koordinasi, dan monitoring layanan terhadap unit-unit di wilayah terdampak. Untuk menjaga stabilitas operasional, AirNav Indonesia melakukan penambahan personel operasional dan teknis dari sejumlah kantor cabangnya, antara lain Makassar Air Traffic Service Center (MATSC), Jakarta Air Traffic Service Center (JATSC), Halim Perdanakusuma, dan Pekanbaru untuk memperkuat pelayanan di Kantor Cabang Aceh dan Medan.

Selain itu, dilakukan pula penugasan langsung personel ke unit layanan di Lhokseumawe dan Takengon. Avirianto menyampaikan langkah ini guna memastikan operasional bandara tetap berjalan dan mendukung misi kemanusiaan melalui jalur udara yang dilakukan sejumlah instansi.

“Seperti Basarnas, TNI, BNPB, serta lembaga kemanusiaan lainnya. Dengan pemulihan personel tersebut, NOTAM TIBA kemudian dicabut,” ucap Avirianto.

Di sisi infrastruktur, AirNav Indonesia juga memperkuat sistem komunikasi penerbangan melalui penyediaan dan pemasangan jaringan internet Starlink di Lhokseumawe, Sibolga, dan Gunung Sitoli untuk memastikan konektivitas operasional tetap stabil meskipun infrastruktur telekomunikasi darat mengalami gangguan. AirNav juga mengirimkan peralatan teknis pendukung untuk memastikan seluruh fasilitas navigasi tetap berfungsi optimal.

Selain itu, sebagai bentuk kepedulian sosial, AirNav bersama Bulog menyalurkan 200 paket sembako melalui posko cabang setempat dan Posko Darurat InJourney untuk membantu masyarakat serta karyawan yang terdampak. Selama status tanggap darurat diberlakukan, AirNav Indonesia akan terus memonitor kondisi di lapangan dan siap melakukan penambahan sumber daya maupun langkah teknis lanjutan apabila diperlukan.

“Hal tersebut guna menjamin keselamatan dan kelancaran navigasi penerbangan serta mendukung penuh operasi kemanusiaan yang berlangsung,” kata Avirianto.

Bandung, CNBC Indonesia - AirNav Indonesia mengajukan penyesuaian tarif Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan (PJNP) untuk penerbangan internasional dan overflying, setelah evaluasi membandingkan tarif Indonesia dengan sejumlah negara, menunjukkan biaya navigasi di Tanah Air merupakan yang paling rendah di kawasan maupun global. Usulan penyesuaian tarif ini diajukan untuk menjamin keberlanjutan investasi navigasi dan menjaga kualitas layanan yang mengikuti standar internasional.

Direktur Operasional AirNav Indonesia Setio Anggoro menyebut tarif internasional AirNav tidak pernah berubah sejak perusahaan berdiri.

"Untuk yang di terminal navigation charge, dan yang enroute, penerbangan internasional, itu nggak pernah naik sejak AirNav berdiri. Jadi waktu itu, sejak 2013, itu per route unit tarif atau biayanya US$0,65 per route unit. Jadi sampai sekarang belum pernah penyesuaian," kata Setio dalam konferensi pers di Bandung, dikutip Jumat (14/11/2025).

Setio mengaku, pihaknya telah membahas usulan kenaikan tarif untuk penerbangan internasional dengan INACA, IATA, maskapai nasional, serta maskapai asing. Namun penetapannya tetap menunggu restu dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Kita tahun ini sebenarnya mempropose naik. Tapi karena rezim tarif itu ada di Kementerian Perhubungan, kita juga sedang menunggu release dari Kementerian Perhubungan, supaya penyesuaian tarif AirNav bisa disetujui," ujarnya.

Berdasarkan dokumen AirNav yang diterima CNBC Indonesia, biaya navigasi penerbangan Indonesia berada jauh di bawah negara-negara lainnya, seperti:

- Australia menerapkan biaya layanan enroute dan terminal charge hingga US$875 atau sekitar Rp14,63 juta (asumsi kurs Rp16.720/US$).

- Jerman menerapkan biaya layanan enroute dan terminal charge hingga US$340-US$390 atau sekitar Rp5,68 juta hingga Rp6,52 juta, tergantung fase

- Spanyol menerapkan biaya layanan enroute dan terminal charge hingga US$435 atau sekitar Rp7,27 juta

- Thailand menerapkan biaya layanan enroute dan terminal charge hingga US$392 atau sekitar Rp6,55 juta.

Dampak Tarif Navigasi Penerbangan

Sementara Indonesia, hanya berada di kisaran US$166-US$205, atau sekitar Rp2,77 juta hingga Rp3,42 juta saja, untuk seluruh komponen layanan. Perbandingan ini memperlihatkan, tarif Indonesia hanya seperempat hingga sepertiga dari tarif Eropa dan Australia.

Disebutkan, tarif PJNP bukan hanya sekadar angka nominal, tetapi mencerminkan berbagai aspek seperti kualitas infrastruktur, teknologi yang digunakan, keselamatan penerbangan, hingga efisiensi operasional. Dengan adanya penyesuaian level tarif, diharapkan dapat membuka ruang untuk investasi jangka panjang. Di mana sejalan dengan itu, standar navigasi global terus menunjukkan perkembangan

Bukan tidak mungkin, tarif yang terlalu rendah membuat ruang untuk investasi jangka panjang semakin terbatas, padahal standar navigasi global terus berkembang.

Adapun investasi jangka panjang yang dimaksud, mencakup pengembangan Digital Tower, Air Traffic Flow Management (ATFM), UAS Traffic Management (UTM), sistem prediktif berbasis TBO, hingga peningkatan peralatan komunikasi dan radar.

Investasi diperlukan agar pengelolaan ruang udara Indonesia tetap aman dan efisien di tengah pertumbuhan lalu lintas global.

Lebih jauh, Setio memastikan penyesuaian tarif hanya berlaku pada penerbangan internasional dan overflying, sedangkan untuk penerbangan domestik untuk saat ini belum akan diusulkan penyesuaian tarif.

"Untuk yang internasional dan overflying. Jadi untuk yang overflying, internasional itu kita propose naik. Domestik tidak, jadi hanya yang internasional dan overflying," pungkasnya.

Bandung, CNBC Indonesia - AirNav Indonesia menegaskan rencana penyesuaian tarif Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan (PJNP) internasional dan overflying tidak akan memberikan dampak signifikan pada harga tiket pesawat. Sebab biaya navigasi merupakan komponen yang sangat kecil dalam struktur biaya operasional maskapai, yakni di bawah 5%.

Direktur Operasional AirNav Indonesia, Setio Anggoro menjelaskan, biaya layanan navigasi relatif kecil dibanding harga tiket pesawat, maupun biaya operasional lainnya.

"Bisa ditanya dengan maskapai, jadi kalau maskapai punya struktur biaya, biaya untuk AirNav dan bandara itu di bawah 5%," kata Setio dalam konferensi pers di Bandung, dikutip Jumat (14/11/2025)

Namun ia menegaskan, usulan penyesuaian tarif ini hanya berlaku pada penerbangan internasional dan overflying (penerbangan lintas), sementara penerbangan domestik belum akan diusulkan penyesuaian tarif.

"Untuk yang internasional dan overflying. Jadi untuk yang overflying, internasional itu kita propose naik. Domestik tidak, jadi hanya yang internasional dan overflying," ujarnya.

Berdasarkan dokumen AirNav yang diterima CNBC Indonesia, tarif PJNP domestik terakhir mengalami penyesuaian pada 2018-2019, ketika biaya penerbangan jelajah (en-route) dinaikkan dari Rp6.000 menjadi Rp7.000 per unit layanan. Sementara tarif Precision Approach domestik berada pada kisaran Rp5.500 per pergerakan. Sejak itu, tidak ada lagi penyesuaian tarif domestik, baik untuk en-route maupun Precision Approach.

Sementara untuk tarif internasional dan overflying tidak pernah berubah sejak 2013, sebesar US$0,65 per route unit. Padahal, ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2024 menyatakan, peninjauan kembali atau penyesuaian Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan (PJNP) dapat dilakukan paling cepat dua tahun setelah penetapan. Dengan demikian, tarif internasional Indonesia sudah melampaui masa evaluasi dan berada jauh di bawah standar banyak negara lain.

AirNav menyebut stagnasi tarif selama lebih dari satu dekade membuat kemampuan investasi navigasi menjadi sangat terbatas.

Setio pun menegaskan kembali bahwa struktur biaya navigasi memang kecil dibanding total operasi maskapai. Karena itu, penyesuaian tarif internasional dinilai tidak akan menjadi pemicu kenaikan harga tiket.

"Murah lah dibanding harga tiket, dibanding harga kursi nggak seberapa," pungkasnya.

Bandung, CNBC Indonesia - AirNav Indonesia mengajukan penyesuaian tarif Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan (PJNP) untuk rute internasional dan penerbangan lintas (overflying). Usulan ini diajukan setelah tarif tersebut tidak pernah disesuaikan selama lebih dari satu dekade, sementara kebutuhan investasi teknologi navigasi terus meningkat.

Disebutkan, tarif PNJP internasional yang berlaku saat ini adalah US$0,65 (setara Rp9.343 dengan kurs pada penutupan tanggal 31 Desember 2018) per route unit. Angka ini diklaim tidak pernah mengalami kenaikan sejak tahun 2013. Padahal, ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2024 menyatakan, peninjauan kembali atau penyesuaian Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan (PJNP) dapat dilakukan paling cepat dua tahun setelah penetapan. Dengan demikian, tarif internasional Indonesia sudah melampaui masa evaluasi dan berada jauh di bawah standar banyak negara lain.

AirNav juga menilai stagnasi tarif selama lebih dari 1 dekade itu telah menghambat penerapan prinsip cost recovery, di mana seluruh pendapatan PJNP diwajibkan untuk dikembalikan dalam bentuk investasi dan peningkatan layanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 77 tahun 2012. Tanpa penyesuaian, kemampuan pembiayaan jangka panjang AirNav diproyeksikan tidak lagi memadai untuk menopang kebutuhan teknologi.

Saat ini, AirNav masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Perhubungan terkait dengan penyesuaian tarif PJNP untuk rute internasional dan penerbangan lintas (overflying).

Direktur Operasional AirNav Indonesia Setio Anggoro menjelaskan, struktur tarif PJNP terdiri dari dua komponen utama, yakni enroute charge dan terminal navigation charge, yang dihitung berdasarkan jarak dan berat pesawat.

"Jadi ada yang namanya enroute charge, itu kita tagih pesawat. Kita ngitung berdasarkan berat pesawat sama jaraknya. Kemudian terminal navigation charge, dia masuk ke bandaranya. Itu kita tagih di dua porsi tersebut," kata Setio dalam konferensi pers di Bandung, Rabu (12/11/2025) malam.

Biaya tersebut untuk penerbangan internasional dan overflying, kata dia, belum pernah naik sejak AirNav berdiri.

"Untuk yang penerbangan internasional, itu nggak pernah naik sejak AirNav berdiri. Jadi waktu itu, sejak 2013, itu per route unit tarif atau biayanya US$0,65 per route unit. Jadi sampai sekarang belum pernah penyesuaian," ujarnya

Setio mengatakan, pihaknya telah membahas rencana kenaikan ini bersama para pemangku kepentingan, mulai dari INACA, IATA, maskapai nasional, hingga maskapai asing. Namun penetapan akhir tetap berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Kita tahun ini sebenarnya mem-propose naik, jadi kita sudah diskusi dengan stakeholder kami, dengan INACA, dengan IATA, dengan airlines besar, dengan airlines asing, untuk mem-propose naik. Tapi karena rezim tarif itu ada di Kementerian Perhubungan, kita juga sedang menunggu release dari Kementerian Perhubungan, supaya penyesuaian tarif AirNav bisa disetujui," ujarnya.

Setio menegaskan, penyesuaian tarif tidak akan menyentuh penerbangan domestik, melainkan terbatas pada penerbangan internasional dan overflying.

"Untuk yang internasional dan overflying. Jadi untuk yang overflying dan internasional itu kita propose naik. Domestik tidak, jadi hanya yang internasional dan overflying," tegas dia.

Disebutkan, tarif PNJP domestik yang berlaku saat ini adalah hasil penyesuaian tahun 2018 silam. Berdasarkan dokumen AirNav yang diterima CNBC Indonesia, tarif PJNP domestik terakhir mengalami penyesuaian pada 2018-2019, ketika biaya penerbangan jelajah (en-route) dinaikkan dari Rp6.000 menjadi Rp7.000 per unit layanan. Sedangkan, tarif Precision Approach domestik berada pada kisaran Rp5.500 per pergerakan. Sejak itu, tidak ada lagi penyesuaian tarif domestik, baik untuk en-route maupun Precision Approach.

Adapun tarif PJNP internasional Indonesia merupakan salah satu yang terendah di kawasan. Jika dibandingkan dengan negara seperti Australia, Jerman, Spanyol, Thailand, biaya navigasi Indonesia hanya berkisar US$166-US$205 atau sekitar Rp2,77-Rp3,42 juta (dengan kurs Rp16.700 mengutip Refinitiv per Jumat 14/11/2025), jauh di bawah Australia yang mencapai US$875 (Rp14,61 juta), atau Jerman yang berada di atas US$390 (Rp6,51 juta). Biaya rendah ini dinilai tidak seimbang dengan kebutuhan modernisasi sistem navigasi yang semakin kompleks.

Modernisasi tersebut mencakup pengembangan Digital Tower, Air Traffic Flow Management (ATFM), UAS Traffic Management (UTM), sistem prediktif berbasis TBO, hingga peningkatan peralatan komunikasi dan radar. Investasi diperlukan agar pengelolaan ruang udara Indonesia tetap aman dan efisien di tengah pertumbuhan lalu lintas global.

Bandung, CNBC Indonesia - AirNav Indonesia mulai mengambil langkah strategis untuk menyetarakan kualitas navigasi penerbangan Indonesia dengan standar internasional. Salah satu upaya yang kini dipercepat adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui program Pilot Private License (PPL) hingga penguatan fasilitas pelatihan seperti flight simulator.

Direktur Utama AirNav Indonesia, Avirianto Suratno menjelaskan, program PPL menjadi elemen kunci untuk menyamakan persepsi dan pemahaman antara pengatur lalu lintas udara dan pilot. Ia mencontohkan praktik di negara lain yang sudah lebih maju.

"Terkait program PPL (Pilot Private License) sebenarnya di sistem navigasi internasional, di Australia sudah, Air Traffic Control (ATC) mereka mensyaratkan untuk mendapatkan private pilot license, sehingga tidak terjadi satu miss antara sudut pandang air traffic control dengan pilot," ujar Avirianto dalam konferensi pers di Bandung, Rabu (12/11/2025).

Adapun AirNav mulai menerapkan langkah serupa pada tahun ini.

"Kita sudah memulai dari 2025 ini mengirim 6 orang, sampai akhir tahun 10 orang. Mudah-mudahan tiap tahun nanti bertambah, sehingga dengan nantinya kita diberikan ke professional untuk mengambil FIR (Flight Information Region) di Singapura, supaya SDM kita juga mumpuni," jelasnya.

Foto: Konferensi Pers mengenai Program AirNav Indonesia Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Bandung, Rabu (12/11/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Konferensi Pers mengenai Program AirNav Indonesia Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Bandung, Rabu (12/11/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

Ia menekankan, penguatan kompetensi ini juga bertujuan menyiapkan SDM nasional ketika wilayah ruang udara tertentu diambil alih kembali oleh Indonesia.

"Apalagi yang akan atur pilot juga, sehingga nantinya Indonesia itu setara dunia," kata dia.

Selain peningkatan kemampuan individu, AirNav juga mendorong modernisasi fasilitas pelatihan. Avirianto menyebut flight simulator di Medan menjadi salah satu fokus yang sedang dikebut.

"Dan juga flight simulator di Medan kita sudah upayakan. Jadi nanti masing-masing cabang-cabang yang ada radarnya, ada simulator, supaya kita bisa melatih dalam kondisi normal, abnormal, dan emergency," jelasnya.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas pengelolaan navigasi penerbangan Indonesia sekaligus meningkatkan keselamatan dan keandalan layanan di ruang udara nasional.