Yang membedakan cuma satu, kalau dulu dibatasi perpanjangan waktu 1 tahun, sekarang dibuka sampai berapa tahun ke depan, jadi tidak dibatasi

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memastikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kini berlaku permanen melalui perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha setelah sebelumnya insentif hanya diperpanjang secara berkala.

“Yang membedakan cuma satu, kalau dulu dibatasi perpanjangan waktu 1 tahun, sekarang dibuka sampai berapa tahun ke depan, jadi tidak dibatasi,” ujar Maman dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan tidak ada perubahan maupun kenaikan tarif pajak bagi UMKM.

Pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap dikenakan pajak 0 persen, sementara omzet hingga Rp4,8 miliar dikenakan tarif final 0,5 persen.

Menurut Maman, kebijakan permanen ini merupakan arahan Presiden agar pelaku UMKM memiliki kepastian usaha dan tidak lagi dibayangi ketidakpastian regulasi.

Meski demikian, pemerintah tetap melakukan penyesuaian untuk memastikan insentif tepat sasaran.

Maman menyebut evaluasi selama beberapa tahun terakhir menemukan adanya praktik penyalahgunaan oleh usaha-usaha besar, seperti pemecahan badan usaha agar mendapatkan fasilitas PPh final 0,5 persen.

Untuk itu, tarif PPh final 0,5 persen tetap diberikan kepada pelaku usaha perseorangan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar. Sementara bagi badan usaha non-perseorangan seperti perseroan terbatas (PT) dan persekutuan komanditer (CV), pengenaan pajak dilakukan berdasarkan laba bersih.

Namun, pemerintah tetap memberikan insentif berupa potongan tarif pajak sebesar 50 persen dari tarif normal 22 persen bagi PT maupun CV non-perseorangan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar.

Pemerintah merevisi ketentuan PPh final 0,5 persen melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, yang merupakan perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022.

Dalam aturan terbaru, fasilitas PPh final 0,5 persen dibatasi hanya untuk wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan dan koperasi.

Sementara pada aturan sebelumnya, fasilitas tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh CV, firma, PT dan BUMDes.

Pemerintah juga memberikan masa transisi bagi badan usaha yang masih menggunakan tarif PPh final 0,5 persen. Setelah masa transisi berakhir, badan usaha tersebut akan dikenakan tarif PPh normal sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pemerintah menghapus batas waktu pemanfaatan tarif PPh final 0,5 persen bagi wajib pajak orang pribadi serta memperketat ketentuan untuk mencegah praktik penghindaran pajak, termasuk melalui pemecahan usaha menjadi beberapa entitas kecil.

Di sisi lain, aturan juga menegaskan bahwa sejumlah profesi tidak lagi dapat memanfaatkan skema PPh final UMKM, termasuk pekerjaan bebas dan profesi di sektor jasa seperti tenaga ahli serta pelaku industri kreatif dan hiburan, yang selanjutnya dikenakan tarif PPh normal.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Banyak yang memecah PT, CV, dibuat 10 PT, 15 PT, segala macam, diatur supaya omzetnya di bawah Rp4,8 miliar per tahun agar tetap mendapatkan fasilitas insentif pajak 0,5 persen

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkap alasan pemerintah mengeluarkan badan usaha seperti CV dan PT non-perseorangan dari skema pajak penghasilan (PPh) final 0,5 persen dalam perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.

Menurut Maman, kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah menemukan adanya praktik penyalahgunaan insentif pajak oleh pihak yang tidak berhak.

“Banyak yang memecah PT, CV, dibuat 10 PT, 15 PT, segala macam, diatur supaya omzetnya di bawah Rp4,8 miliar per tahun agar tetap mendapatkan fasilitas insentif pajak 0,5 persen,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Ia menilai praktik tersebut tidak adil karena pelaku usaha yang seharusnya tidak lagi masuk kategori UMKM justru tetap menikmati fasilitas pajak yang ditujukan bagi usaha kecil.

“Kurang fair dong, masa mereka-mereka yang usaha besar, yang sudah masuk kategori omzetnya di atas Rp4,8 miliar, mereka harus menikmati fasilitas UMKM,” katanya.

Meski demikian, Maman menegaskan tidak ada kenaikan pajak bagi pelaku UMKM. Insentif PPh final 0,5 persen tetap diberikan kepada PT maupun CV perseorangan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun.

Sementara itu, bagi badan usaha non-perseorangan, pengenaan pajak dilakukan berdasarkan laba bersih dengan tarif normal sebesar 22 persen.

Namun, Maman mengatakan bahwa pemerintah tetap memberikan insentif berupa potongan tarif pajak sebesar 50 persen bagi badan usaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar.

“Bagi PT non-perseorangan dan CV non-perseorangan, yang omzetnya di bawah Rp4,8 miliar, diberikan tambahan insentif diskon 50 persen, menjadi 11 persen,” kata dia.

Ia juga memastikan ketentuan tarif PPh final 0,5 persen serta insentif pemotongan pajak 50 persen sebagaimana diatur dalam perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 berlaku permanen guna memberikan kepastian dan menjamin keberlangsungan usaha.

Menteri UMKM menegaskan kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sekaligus memastikan insentif pajak tepat sasaran bagi pelaku usaha yang benar-benar masuk kategori UMKM.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Tidak ada perubahan bahkan kenaikan pajak terhadap UMKM

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa tidak ada kenaikan pajak bagi pelaku UMKM dalam perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.

“Tidak ada perubahan bahkan kenaikan pajak terhadap UMKM. Jadi insentif pajak kepada UMKM masih sama seperti dulu,” kata Maman dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap dikenakan pajak 0 persen.

Sementara itu, UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun tetap dikenakan tarif final 0,5 persen dari omzet.

Menurutnya, perubahan dalam aturan terbaru hanya terletak pada masa berlaku tarif pajak final yang kini tidak lagi dibatasi. Jika sebelumnya tarif pajak 0,5 persen diberikan dengan perpanjangan tahunan, kini kebijakan tersebut berlaku permanen.

“Dulu diperpanjang satu tahun, sekarang tidak dibatasi. Ini untuk memberikan kepastian bagi pelaku UMKM,” katanya.

Meski demikian, pemerintah melakukan penyesuaian untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas PPh final 0,5 persen untuk UMKM.

Maman mengatakan evaluasi selama beberapa tahun terakhir menemukan adanya praktik pemecahan badan usaha agar tetap masuk kategori UMKM dan menikmati tarif pajak final 0,5 persen.

Untuk itu, pemerintah tetap mempertahankan tarif pajak final 0,5 persen bagi pelaku usaha perseorangan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Sementara itu, bagi badan usaha non-perseorangan seperti PT dan CV, pengenaan pajak dilakukan berdasarkan laba bersih.

Meski demikian, Maman menegaskan badan usaha PT dan CV non-perseorangan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar tetap mendapatkan insentif berupa potongan 50 persen dari tarif pajak normal sebesar 22 persen.

“Insentif ini diperuntukkan bagi mereka yang omzetnya di bawah Rp4,8 miliar. Kalau sudah di atas Rp4,8 miliar ya harus fair dong, jangan juga mengikuti treatment yang sama,” ujarnya.

Dengan kebijakan yang kini bersifat permanen, pemerintah berharap pelaku UMKM memiliki kepastian usaha dan dapat terus berkembang tanpa terbebani ketidakpastian regulasi.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan ada sejumlah profesi dan usaha yang tidak lagi dapat memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5 persen seiring diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.

Berdasarkan PP 20/2026, penggunaan skema tarif PPh Final UMKM 0,5 persen hanya diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), perseroan perorangan, dan koperasi dengan omzet sampai Rp 4,8 miliar per tahun.

Dengan berlakunya ketentuan baru tersebut, badan usaha seperti persekutuan komanditer (CV), firma, dan perseroan terbatas (PT) umum kini tidak bisa lagi menggunakan skema PPh Final UMKM.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan tarif PPh Final UMKM 0,5 persen tetap berlaku dan tidak dihapus.

"Kalau kita baca dengan saksama PP 20 Tahun 2026, dapat kita lihat bahwa tarif PPh Final UMKM 0,5 persen tidak dihapus. Tarif tersebut tetap dipertahankan bagi pelaku UMKM orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi dengan omzet sampai Rp 4,8 miliar setahun," ujar Inge kepada Kompas.com, Selasa (2/6/2026).

Ia menjelaskan, badan usaha yang tidak lagi menggunakan skema PPh Final UMKM akan mengikuti mekanisme perpajakan umum.

Pajak dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak atau laba yang diperoleh, bukan dari seluruh omzet usaha.

Dengan skema tersebut, wajib pajak juga tetap dapat membebankan biaya-biaya usaha sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku sebelum menghitung besaran pajak terutang.

Dalam PP Nomor 20 Tahun 2026 juga mengatur sejumlah penghasilan dan profesi yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas PPh Final UMKM 0,5 persen.

Adapun penghasilan yang berasal dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di negara asal.

Ada juga penghasilan yang telah dikenai PPh final berdasarkan ketentuan perpajakan tersendiri, serta penghasilan yang dikecualikan sebagai obyek pajak tidak termasuk dalam cakupan fasilitas PPh Final UMKM.

Selain jasa pekerjaan bebas, fasilitas PPh Final UMKM juga tidak berlaku untuk penghasilan dari luar negeri yang telah dikenai pajak di negara asal, penghasilan yang sudah dikenai PPh final berdasarkan ketentuan lain, serta penghasilan yang dikecualikan sebagai obyek pajak sesuai peraturan perundang-undangan.

Berikut Daftar Penghasilan dan Profesi yang Dikecualikan dari Fasilitas PPh Final UMKM 0,5 Persen:

Jasa pekerjaan bebas

Pengacara
Akuntan
Arsitek
Dokter
Konsultan
Notaris
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Penilai
Aktuaris
Tenaga ahli sejenis lainnya

Profesi di bidang seni, hiburan, dan ekonomi kreatif

Pemain musik
Pembawa acara
Penyanyi
Pelawak
Bintang film
Bintang sinetron
Bintang iklan
Sutradara
Kru film
Foto model
Peragawan/peragawati
Pemain drama
Penari
Pemahat
Pelukis
Influencer
Selebgram
Bloger
Vloger
Seniman lainnya

Jasa profesi dan kegiatan lainnya

Olahragawan
Penasihat
Pengajar
Pelatih
Penceramah
Penyuluh
Moderator
Pengarang
Peneliti
Penerjemah
Agen iklan
Pengawas atau pengelola proyek
Perantara atau pencari pelanggan
Petugas penjaja barang dagangan
Agen asuransi
Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (MLM)
Pelaku penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan pelaku usaha yang tidak lagi dapat memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5 persen tidak otomatis dikenai tarif pajak badan sebesar 22 persen dari omzet usaha.

Penegasan ini disampaikan menyusul kekhawatiran sebagian pelaku usaha setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang membatasi penerima fasilitas tarif PPh Final 0,5 persen hanya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), perseroan perorangan, dan koperasi.

Dengan aturan baru tersebut, badan usaha seperti persekutuan komanditer (CV), firma, dan perseroan terbatas (PT) umum tidak lagi dapat menggunakan skema pajak final UMKM.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, tarif PPh Final UMKM 0,5 persen pada dasarnya tidak dihapus.

"Kalau kita baca dengan saksama PP 20 Tahun 2026, dapat kita lihat bahwa tarif PPh Final UMKM 0,5 persen tidak dihapus. Tarif tersebut tetap dipertahankan bagi pelaku UMKM orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi dengan omzet sampai Rp 4,8 miliar setahun," ujar Inge kepada Kompas.com Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, perubahan tersebut dilakukan agar fasilitas perpajakan lebih tepat sasaran kepada pelaku usaha yang masih membutuhkan dukungan dalam tahap awal pertumbuhan usaha.

"Insentif 0,5 persen tetap diberikan kepada pelaku usaha yang memang masih memerlukan dukungan dalam fase tumbuh dan berkembang," kata Inge.

Ia juga meluruskan anggapan bahwa badan usaha yang keluar dari skema PPh Final UMKM akan langsung dikenai pajak sebesar 22 persen dari omzet.

Menurut Inge, dalam rezim pajak umum, pajak dikenakan berdasarkan penghasilan kena pajak atau laba yang diperoleh perusahaan, bukan dari total omzet.

"Untuk badan usaha tertentu yang sudah tidak lagi menggunakan skema final UMKM, pajaknya tidak otomatis menjadi 22 persen dari omzet. Pajak dikenakan berdasarkan penghasilan kena pajak atau laba, bukan seluruh omzet," ujarnya.

Selain itu, perusahaan tetap dapat mengurangkan berbagai biaya usaha sesuai ketentuan yang berlaku sehingga beban pajak yang dikenakan lebih mencerminkan kondisi ekonomi usaha yang sebenarnya.

Inge menambahkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun sistem perpajakan yang lebih adil.

Usaha yang sudah berkembang dan lebih mapan didorong masuk ke rezim pajak umum, sementara pelaku UMKM yang masih membutuhkan dukungan tetap memperoleh fasilitas khusus.

"Kebijakan ini juga bagian dari upaya membangun sistem perpajakan yang lebih adil. Usaha yang sudah lebih mapan didorong masuk ke rezim pajak umum, sementara UMKM yang masih membutuhkan dukungan tetap memperoleh fasilitas," katanya.

(SHUTTERSTOCK/BLEAKSTAR) Ilustrasi UMKM, strategi bisnis UMKM.

Di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang, DJP menegaskan pemerintah tetap mempertahankan berbagai dukungan bagi UMKM, mulai dari tarif PPh Final 0,5 persen, batas omzet Rp 4,8 miliar per tahun, hingga layanan edukasi dan pendampingan untuk membantu pelaku usaha menjalankan kewajiban perpajakan.

Inge juga membantah anggapan bahwa pengawasan pajak hanya difokuskan kepada UMKM dan kelompok menengah.

Menurut Inge, otoritas pajak terus memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak besar, individu berpenghasilan tinggi (high wealth individual), transaksi lintas negara, serta praktik penghindaran pajak.

"Prinsipnya, setiap kelompok wajib pajak diawasi sesuai profil risiko dan kapasitas ekonominya," ujar Inge.

Ia menegaskan pemerintah tetap berpihak kepada UMKM, namun pada saat yang sama berupaya memastikan fasilitas perpajakan diberikan secara adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

DJP juga membuka ruang dialog dengan pelaku usaha untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan baik di lapangan.

Bisnis.com, JAKARTA – Perubahan skema Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM kembali memunculkan perdebatan.

Pemerintah berupaya menutup celah penghindaran pajak yang selama ini dimanfaatkan sebagian pelaku usaha, tetapi pada saat yang sama kebijakan baru tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan usaha kecil yang masih berjuang mempertahankan usahanya.

Melalui PP No. 20/2026 yang terbit pada April 2026, pemerintah membatasi fasilitas tarif PPh Final sebesar 0,5% hanya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, PT perorangan, dan koperasi. Sementara itu, badan usaha berbentuk CV, firma, dan PT umum tidak lagi dapat menikmati tarif pajak yang selama ini menjadi andalan banyak pelaku UMKM.

Langkah pengetatan ini diambil setelah otoritas fiskal menemukan praktik penghindaran pajak yang dilakukan sebagian perusahaan dengan cara memecah usaha dan menjaga omzet tiap entitas tetap di bawah batas Rp4,8 miliar per tahun. Dengan skema tersebut, pelaku usaha dapat terus menikmati tarif PPh Final yang jauh lebih rendah dibandingkan tarif pajak badan reguler.

Bagi pemerintah, pengetatan penerima fasilitas PPh Final diperlukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan memperkuat penerimaan negara.

Namun, pelaku UMKM dan sejumlah asosiasi usaha menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah beban, terutama bagi CV dan PT skala kecil yang omzetnya masih terbatas.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah resmi merevisi ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

PP 20/2026 tersebut merupakan perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 yang secara khusus mengatur kembali penerima fasilitas tarif PPh Final 0,5 persen bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu.

Dalam aturan terbaru sebagaimana salinan PP 20/2026 yang dikutip di Jakarta, Selasa, fasilitas PPh Final 0,5 persen hanya dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, dan koperasi.

Sementara di aturan sebelumnya, fasilitas itu dapat digunakan oleh koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma, perseroan terbatas (PT), serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Melalui perubahan Pasal 57 ayat (1), pemerintah kini membatasi penerima fasilitas tersebut hanya pada tiga kelompok wajib pajak.

“Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) merupakan: a. Wajib Pajak orang pribadi; dan b. Wajib Pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang dan koperasi,” demikian yang tertulis dalam salinan PP 20/2026.

Khusus koperasi, fasilitas ini dapat dimanfaatkan selama 4 tahun sejak terdaftar.

Meski demikian, pemerintah memberikan masa transisi bagi CV, firma, PT, dan BUMDes yang saat ini masih menggunakan tarif PPh Final 0,5 persen. Setelah masa transisi berakhir, badan usaha tersebut wajib menggunakan tarif umum PPh.

Selain itu, pemerintah menghapus batas waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5 persen bagi wajib pajak orang pribadi dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun. Sebelumnya, fasilitas tersebut hanya dapat dimanfaatkan selama 7 tahun sejak usaha terdaftar.

Pemerintah juga memperketat aturan untuk mencegah praktik penghindaran pajak (anti-tax avoidance) melalui pemecahan usaha menjadi beberapa entitas kecil.

Jika sebelumnya pelaku usaha dapat mendirikan beberapa perseroan perorangan agar omzet masing-masing tetap berada di bawah batas Rp4,8 miliar, maka melalui Pasal 57 ayat (2) huruf e PP 20/2026, batas omzet Rp4,8 miliar kini dihitung berdasarkan total peredaran bruto wajib pajak orang pribadi dan seluruh perseroan perorangan yang didirikannya.

Pemerintah juga menutup celah pemecahan usaha melalui anggota keluarga inti.

Dalam Pasal 58 ayat (2) dan (3), diatur bahwa bagi pasangan suami-istri yang memiliki perjanjian pemisahan harta atau menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah, batas omzet Rp4,8 miliar dihitung berdasarkan gabungan omzet suami, istri, serta seluruh perseroan perorangan yang didirikan oleh keduanya.

“Penentuan jumlah peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e bagi suami-istri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto dari suami dan istri beserta seluruh Wajib Pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh suami dan istri,” tulis beleid tersebut.

Apabila total omzet gabungan melebihi Rp4,8 miliar, kelompok usaha tersebut tidak lagi dapat memanfaatkan fasilitas PPh Final 0,5 persen pada tahun-tahun pajak berikutnya.

Aturan baru ini pada dasarnya mempersempit akses skema pajak UMKM bagi wajib pajak yang secara ekonomi sudah berkembang menjadi usaha berskala lebih besar.

Lebih lanjut, PP 20/2026 juga menegaskan bahwa penghasilan dari jasa yang berkaitan dengan pekerjaan bebas tidak lagi dapat menggunakan skema PPh Final UMKM.

Pekerjaan bebas yang dimaksud antara lain tenaga ahli; seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.

Selain itu, fasilitas juga tidak berlaku bagi pekerja seni dan hiburan seperti musisi, penyanyi, pelawak, aktor, model, sutradara, kru film, penari, pelukis, pemahat, hingga kreator konten digital seperti influencer, selebgram, blogger, dan vlogger.

Profesi lain yang juga dikecualikan dari skema PPh Final UMKM meliputi atlet, pengajar, pelatih, penyuluh, moderator, peneliti, penerjemah, agen iklan, pengawas proyek, perantara bisnis, tenaga penjual, agen asuransi, serta distributor perusahaan pemasaran berjenjang.

Dengan tidak lagi berlakunya fasilitas PPh Final UMKM bagi profesi-profesi itu, penghasilan yang diperoleh wajib dikenakan PPh normal yang berlaku.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah menetapkan tarif PPh final 0,5% dari omzet hanya kepada usaha orang pribadi, PT perorangan, dan koperasi dinilai sebagai langkah yang tepat dalam menutup celah penyalahgunaan. Kendati begitu, kebijakan ini dinilai berisiko menciptakan disinsentif untuk formalisasi usaha.

Ekonom sekaligus Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan, selama ini memang terdapat celah dalam skema PPh Final UMKM yang memungkinkan praktik pemecahan usaha atau business splitting untuk tetap menikmati tarif rendah meskipun secara ekonomi sebenarnya merupakan satu kelompok usaha yang lebih besar.

“Dari perspektif keadilan perpajakan, penutupan celah tersebut merupakan langkah yang dapat dibenarkan,” kata Ronny kepada Bisnis, Senin (1/6/2026).

Namun, persoalannya tak sekadar menutup celah penyalahgunaan. Dia menilai, kebijakan pajak juga harus memperhatikan insentif ekonomi yang diciptakannya.

Ronny menuturkan, ketika UMKM naik kelas menjadi PT, CV, atau firma justru kehilangan fasilitas perpajakan yang sederhana dan relatif ringan, maka muncul risiko terciptanya disinsentif untuk formalisasi usaha.

Dengan kata lain, lanjut dia, pemerintah benar dalam upaya meningkatkan fairness, tetapi perlu memastikan jangan sampai upaya tersebut justru menciptakan ‘hukuman’ bagi pelaku usaha yang sedang bertumbuh dan berupaya menjadi lebih formal.

“Kebijakan yang baik seharusnya menutup celah penyalahgunaan tanpa mengurangi insentif bagi UMKM untuk naik kelas,” ujarnya.

Di sisi lain, Ronny melihat dampak dari kebijakan ini tidak akan sama untuk seluruh pelaku usaha. Bagi UMKM yang margin keuntungannya cukup besar dan administrasinya sudah rapi, dia menilai dampaknya mungkin tidak terlalu signifikan karena mereka memang sudah siap masuk ke rezim pajak normal.

Namun, kebijakan ini berpotensi menjadi hambatan psikologis maupun administratif bagi UMKM yang sedang berada pada fase transisi. Misalnya, bagi usaha keluarga yang mulai berkembang dan ingin membentuk PT untuk memperoleh akses pembiayaan, mengikuti tender, atau menjalin kerja sama dengan perusahaan besar.

Dia menuturkan, kondisi ini akan membuat para pelaku usaha menghadapi biaya kepatuhan atau compliance cost yang lebih tinggi, mulai dari pembukuan yang lebih kompleks, kebutuhan tenaga administrasi, hingga kewajiban perpajakan yang lebih rumit. Akibatnya, kata dia, sebagian pelaku usaha bisa menunda perubahan status badan usaha atau bahkan memilih tetap berada dalam skala kecil.

“Jadi yang perlu diwaspadai bukanlah penurunan aktivitas bisnis secara langsung, melainkan berkurangnya insentif untuk melakukan formalisasi dan ekspansi usaha,” tuturnya.

Dalam jangka pendek, Ronny melihat dampak terhadap perekonomian nasional kemungkinan relatif terbatas karena mayoritas UMKM Indonesia masih berskala mikro dan belum berbadan hukum.

Namun dalam jangka menengah dan panjang, terdapat beberapa potensi konsekuensi yang perlu diperhatikan. Pertama, laju formalisasi usaha bisa melambat karena pelaku usaha merasa keuntungan menjadi badan hukum tidak lagi sebanding dengan tambahan beban administrasi dan pajak yang harus ditanggung.

Kedua, proses ‘naik kelas’ UMKM berpotensi terhambat. Ketiga, sebagian pelaku usaha mungkin akan mencari struktur bisnis alternatif untuk mempertahankan fasilitas perpajakan yang lebih ringan, sehingga tujuan penyederhanaan sistem belum tentu tercapai secara optimal.

Karena itu, menurutnya pemerintah perlu menyiapkan jembatan transisi. Dia menilai, ketika UMKM berubah dari usaha perorangan menjadi PT atau CV, seharusnya tidak langsung mengenakan rezim perpajakan normal secara penuh.

Pemerintah dapat memberikan masa transisi berupa tarif pajak bertahap atau insentif tertentu selama beberapa tahun agar pelaku usaha tidak merasa terbebani saat usahanya berkembang dan naik kelas.

“Intinya, ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan hanya berapa banyak celah pajak yang berhasil ditutup, tetapi juga apakah kebijakan tersebut tetap mampu mendorong UMKM naik kelas, memperbesar skala usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas ekonomi nasional,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.20/2026 menetapkan tarif PPh final 0,5% dari omzet hanya untuk usaha orang pribadi, PT perorangan, dan koperasi.

Dalam catatan Bisnis, perubahan ini bertujuan menciptakan keadilan sistem perpajakan, sekaligus mempertegas restriksi subjek pajak badan dalam negeri yang berhak memanfaatkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5%.

Bagi koperasi, otoritas fiskal membatasi jangka waktu penggunaan fasilitas PPh Final paling lama empat tahun pajak sejak terdaftar. Lewat dari tenggat waktu tersebut, koperasi wajib beralih menggunakan skema perhitungan umum dengan tarif Pasal 17 UU PPh.

Sementara itu, bagi jenis entitas badan hukum lain seperti persekutuan komanditer (CV), firma, serta perseroan terbatas (PT) umum yang hak fasilitasnya belum usai sejak aturan lama (PP No. 55/2022), pemerintah memberikan masa transisi. Kelompok badan usaha ini diizinkan memanfaatkan sisa masa berlaku tarif final mereka sampai jangka waktu yang ditetapkan berakhir.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menerbitkan regulasi anyar mengenai restrukturisasi fasilitas pajak untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.

Kebijakan ini merevisi aturan terdahulu guna menciptakan keadilan sistem perpajakan, sekaligus mempertegas restriksi subjek pajak badan dalam negeri yang berhak memanfaatkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5 persen.

Insentif PPh Final UMKM tarif khusus tersebut kini tidak lagi dapat dinikmati oleh seluruh jenis badan usaha. Berdasarkan dokumen resmi beleid yang diundangkan per 22 April 2026, fasilitas istimewa ini secara spesifik hanya menyasar dua jenis kualifikasi Wajib Pajak (WP) badan, yaitu perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang serta koperasi. Langkah pengetatan diambil demi meminimalkan celah penghindaran pajak oleh korporasi skala besar yang kerap menyalahgunakan skema tersebut.

“Pasal 56 aaya (1) merupakan wajib pajak orang pribadi, dan wajib pajak berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 orang dan koperasi, yang menerima penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar,” tulis beleid baru tersebut, dikutip Minggu (31/5/2026)

Sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) PP No. 20/2026, selain kedua entitas badan tersebut, kelompok Wajib Pajak orang pribadi juga tetap diperkenankan menggunakan tarif 0,5 persen ini.

Bagi koperasi, otoritas fiskal membatasi jangka waktu penggunaan fasilitas PPh Final paling lama empat tahun pajak sejak terdaftar. Lewat dari tenggat waktu tersebut, koperasi wajib beralih menggunakan skema perhitungan umum dengan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh.

Adapun bagi jenis entitas badan hukum lain seperti persekutuan komanditer (CV), firma, serta perseroan terbatas (PT) umum yang hak fasilitasnya belum usai sejak aturan lama (PP No. 55/2022), pemerintah memberikan masa transisi. Kelompok badan usaha ini diizinkan memanfaatkan sisa masa berlaku tarif final mereka sampai jangka waktu yang ditetapkan berakhir.

Melalui penerbitan aturan baru ini, otoritas perpajakan berupaya mendorong pelaku usaha kecil masuk ke dalam ekosistem ekonomi formal lewat pemberian kemudahan administrasi yang lebih tepat sasaran.

Restrukturisasi regulasi ini diproyeksikan mampu memperluas basis perpajakan nasional tanpa mengabaikan asas keadilan serta kepastian hukum bagi iklim bisnis domestik.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (UMKM) menilai kebijakan insentif abadi pajak penghasilan (PPh) Final UMKM akan memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan usaha hingga peluang ekspansi bisnis.

Sekretaris Jenderal Akumindo Edy Misero mengatakan setiap kebijakan insentif pajak yang menyasar UMKM pada dasarnya akan memberikan efek perbaikan bagi pelaku usaha.

“Yang pertama bahwa setiap insensif atau pajak yang berkaitan dengan UMKM, namanya juga insensif, pasti akan memberikan dampak yang lebih baik,” kata Edy kepadaBisnis, Selasa (6/1/2025).

Menurutnya, insentif PPh Final yang diberikan pemerintah merupakan ruang bagi UMKM untuk berbenah, terutama dalam memperkuat fondasi usaha sebelum dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi di kemudian hari.

“Jadi salah satu tahapan pemerintah memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk berbenah dalam arti kata yang sebenarnya dikenakan pajak yang lebih tinggi, nah diberikan insensif. Saya kira harus direspons positif dan dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku-pelaku UMKM,” ujarnya.

Akumindo menilai, dampak langsung dari insentif pajak tersebut akan terlihat pada peningkatan modal kerja UMKM. Menurutnya, beban yang sebelumnya masuk dalam pos pengeluaran kini dapat dialihkan untuk memperkuat operasional usaha.

“Yang tadinya di dalam pembukuannya dianggap sebagai pengeluaran, sekarang adalah tidak dikeluarkan dan harusnya dijadikan penambahan modal kerja. Jadi pasti akan berdampak terhadap kelangsungan daripada usaha UMKM-nya sendiri,” ungkapnya.

Namun demikian, Edy mengingatkan agar insentif pajak tidak disalahartikan sebagai tambahan pendapatan untuk keperluan konsumtif. Akumindo menekankan agar insentif tersebut dimanfaatkan secara produktif, bukan konsumtif.

Menurutnya, insentif tersebut merupakan dorongan pemerintah agar UMKM memiliki ruang modal yang lebih besar untuk bertumbuh dan bahkan melakukan ekspansi usaha.

“Seharusnya bisa [ekspansi], pemberian insensif pajak itu oleh pemerintah bukan untuk dipakai konsumtif, bukan dipakai untuk keperluan-keperluan pribadi daripada pelaku UMKM,” ujarnya.

Edy menilai ekspansi UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan. Dari sisi internal, pelaku UMKM dituntut untuk lebih serius dalam meningkatkan kualitas produk dan daya saing.

Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya keberpihakan pemerintah melalui regulasi, termasuk pengendalian produk impor dan konsistensi belanja negara terhadap produk UMKM.

“Belanja APBN, belanja APBD, belanja daripada BUMN, 40% harusnya produk lokal. Harusnya produk daripada UMKM. Nah kenyataannya, sudah nggak melakukan itu,” ucapnya.

Namun, dia menyatakan, masyarakat juga memiliki peran strategis dalam memperkuat UMKM nasional melalui preferensi belanja produk lokal.

Akumindo optimistis ruang pertumbuhan UMKM akan semakin terbuka, seiring dengan adanya kebijakan insentif PPh Final UMKM.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menerapkan aturan anti penghindaran pajak atau anti avoidance rule pada revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.55/2022, yang di antaranya mengatur pemberian insentif PPh final UMKM 0,5%.

Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengatakan bahwa pihaknya, dalam amandemen PP tersebut, akan melanjutkan insentif pajak penghasilan (PPh) 0,5% bagi pelaku UMKM dengan omzet sampai dengan Rp4,8 miliar setahun, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan perseroan perorangan (PT OP).

Pemberian insentif pajak UMKM 0,5% itu akan dilanjutkan permanen maupun berbatas waktu, tetapi diperkuat dengan aturan anti avoidance rule. Bimo menyebut mekanisme itu diharapkan bisa mengatasi modus pemecahan usaha atau firm splitting yang diduga banyak dilakukan untuk mengakali insentif itu.

Apalagi, lanjutnya, otoritas pajak sudah melakukan pemadanan data nomor induk kependudukan (NIK), nomor pokok wajib pajak (NPWP) serta nomor induk berusaha (NIB). Dengan demikian, sekalipun pengusaha UMKM orang pribadi maupun perusahaan perseorangan yang diketahui sudah memiliki peredaran bruto Rp4,8 miliar setahun tidak akan bisa mendapatkan insentif 0,5% itu lagi.

"Jadi kami tidak ada masalah dengan itu, sistem internal kami sudah bisa men-detect," terang Bimo pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Kamis (20/11/2025).

Kemudian, wajib pajak badan UMKM yang sudah tidak bisa lagi menggunakan PPh 0,5% harus sudah mulai menjalankan pembukuan untuk menghitung PPh terhutang dengan tarif normal.

Bimo mengatakan, insentif pajak 0,5% itu masih bisa dimanfaatkan oleh WP badan yang masih dalam jangka waktu berlaku sesuai dengan PP No.55/2022 yakni empat tahun. Namun, mereka tidak bisa lagi mengajukan permohonan perpanjangan waktu.

"Tidak ada lagi permohonan baru dari wajib pajak badan yang akan diperbolehkan untuk menggunakan insentif 0,5% PPh final. Artinya CV, kemudian PT, firma yang lain-lain tidak bisa lagi digunakan untuk mendapatkan insentif tersebut," tuturnya.

Sebelumnya, Bimo memaparkan bahwa pihaknya tengah menyusun revisi PP Nomor 55/2022 salah satunya muatan terkait dengan pemberian insentif PPh final UMKM 0,5%. Setelah periodenya diperpanjang dari 2027 ke 2029, pemerintah berencana memberikan insentif itu secara permanen untuk WP OP dan PT OP.

Akan tetapi, otoritas mencatat dalam pelaksanaannya banyak pelaku UMKM yang mengakali insentif itu dengan modus menahan omzet (bunching) maupun memecah usaha (firm splitting).

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka peluang kebijakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 0,5 persen berlaku secara permanen alias tanpa batasan waktu.

Purbaya mengaku tengah mempertimbangkan opsi ini untuk melindungi UMKM. Namun, dia akan memberikan syarat bahwa aturan ini tidak dimanfaatkan pelaku usaha yang mengakali omzet dengan memecah perusahaan.

"Nanti kita lihat keadaannya seperti apa. Sebetulnya kalau betul-betul mereka (pelaku) UMKM, nggak ngibul-ngibul, harusnya sih nggak apa-apa (PPh Final UMKM) dipermanenkan," katanya dalam Media Briefing di kantornya, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Kendati demikian, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2020-2025 tersebut menegaskan, hal ini masih wacana. Dia akan tetap memantau kondisi ekonomi dan penerapan kebijakan PPh Final UMKM dalam dua tahun ke depan.

"Kita lihat dua tahun ke depan seperti apa deh. Biar saya lihat dulu seperti apa (bagaimana) implementasinya di lapangan," kata Purbaya.

Sebelum wacana permanen, pemerintah telah memperpanjang kebijakan PPh final UMKM sebesar 0,5 persen hingga tahun 2029. Kebijakan ini berlaku bagi pelaku UMKM dengan omzet bruto maksimal Rp4,8 miliar per tahun.

Perpanjangan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebagai bentuk kepastian dan stimulus ekonomi jangka panjang. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp2 triliun dari APBN untuk insentif pajak ini, dengan jumlah UMKM terdaftar sebanyak 540 ribu Wajib Pajak (WP).

Aturan tarif PPh Final UMKM ini bertujuan meringankan beban pajak UMKM dan menyederhanakan kewajiban administrasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia.

(Rahmat Fiansyah)