Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan penyelesaian sengketa dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) terkait pembongkaran monorel di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Pramono mengatakan pihaknya telah bersurat ke Kejaksaan Tinggi Jakarta untuk penyelesaian sengketa tersebut. Kemudian, Pemprov juga telah bersurat ke Adhi Karya untuk membongkar tiang monorel itu.

"Kami sudah berkirim surat secara langsung kepada Adhi Karya untuk mereka membongkar sendiri pada bulan November yang lalu. Kami kasih batas waktu satu bulan tidak bisa dibongkar," ujar Pramono di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Meskipun begitu, Pramono mengemukakan bahwa pihaknya akan terus berkomunikasi dengan pihak Adhi Karya untuk mengembalikan aset yang sudah dibangun.

Salah satu aset yang dikembalikan seperti besi yang tertancap di lokasi proyek monorel. Dalam hal ini, Pramono menilai komunikasi ini dilakukan agar tidak mengesampingkan hak Adhi Karya saat melakukan pembongkaran.

"Tapi yang jelas komunikasi dengan Adhi Karya tetap kami lakukan termasuk besi-besi nanti kenapa ini tidak dikerjakan dengan kontraktor tertentu, tetapi kenapa besi-besinya nanti kami akan serahkan kepada Adhi Karya," pungkasnya.

Sekadar informasi, pembongkaran monorel dan penataan jalan ditargetkan rampung hingga September 2026. Total, ada biaya pembongkaran tiang monorel hanya sebesar Rp254 juta.

Sementara itu, untuk penataan kawasan secara keseluruhan, meliputi pembangunan jalan, saluran air, dan taman, diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp102 miliar.

Proyek Monorel Jakarta

Diketahui, pengerjaan proyek monorel Jakarta turut melibatkan emiten BUMN Karya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI). Pada 2005, Adhi Karya memperoleh kontrak design dan build civil structure works proyek monorel dari PT Jakarta Monorail (PT JM) dengan nilai US$224 juta. Tetapi, pada 2007 dilakukan perubahan nilai kontrak menjadi US$211 juta.

Dengan berhentinya proyek monorel Jakarta, tiang pancang yang sudah terlanjur berdiri kini tercatat sebagai aset tidak lancar dalam laporan keuangan ADHI. Sepanjang Januari-Juni 2025, total aset perseroan mencapai Rp34,38 triliun. Dari jumlah tersebut, nilai total aset tidak lancar mencapai Rp12,59 triliun.

Bila dibedah lagi, jumlah aset tidak lancar tersebut salah satunya berasal dari aset tidak lancar lainnya senilai Rp808,04 miliar. Dari angka ini, salah satu komponennya tercatat sebagai persediaan jangka panjang bersih senilai Rp52,68 miliar.

Angka inilah yang mencerminkan nilai buku dari aset berupa tiang mangkrak proyek monorel Jakarta. Total nilai aset proyek monorel itu susut dari Rp132,05 miliar sebagaimana dalam laporan keuangan semester I/2025 ADHI.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengapresiasi keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membongkar tiangmonorel yang mangkrak di Jalan HR Rasuna Said.

Sutiyoso menilai langkah tersebut sebagai keputusan paling tepat meski diakui sebagai pilihan yang tidak ideal.

Pernyataan itu disampaikan Sutiyoso saat mendampingi Gubernur Pramono meninjau langsung proses pembongkaran tiang monorel pada Rabu (14/1/2026). Dia menyebut kepastian kebijakan menjadi hal terpenting setelah proyek tersebut puluhan tahun tak memiliki kejelasan.

“Saya kira itu sudah ditawarkan oleh Gubernur Pramono, tidak bisa dilanjutkan ya dibongkar, itu pilihan yang paling buruk tetapi kita harus melakukan itu dan saya sekali lagi saya sekali lagi berterima kasih. Mudah-mudahan kalau saya lewat [jalan] ini tidak sakit mata lagi saya,” ujarnya.

Menurut Sutiyoso, opsi melanjutkan atau membongkar monorel telah ditawarkan oleh pemerintah provinsi. Namun, karena proyek tersebut tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, pembongkaran menjadi pilihan yang harus diambil meskipun menimbulkan konsekuensi biaya.

Dia mengakui pembongkaran bukanlah pilihan terbaik, tetapi merupakan langkah yang perlu dilakukan demi menata kembali ruang kota. Sutiyoso menyebut keberanian mengambil keputusan tersebut patut diapresiasi.

Sutiyoso juga mengungkapkan secara pribadi pembongkaran tiang monorel membawa kelegaan tersendiri baginya. Selama bertahun-tahun, keberadaan tiang-tiang tersebut terus mengusik pikirannya karena proyek itu bermula pada masa kepemimpinannya.

Dia menilai pembongkaran tersebut akan mengakhiri kesan kumuh dan mengembalikan estetika kawasan Jalan HR Rasuna Said. Dengan demikian, kawasan tersebut diharapkan dapat kembali nyaman dilalui masyarakat.

Lebih lanjut, Sutiyoso berharap penertiban serupa juga dilakukan hingga kawasan Senayan. Dia menjelaskan bahwa rute monorel ke arah Senayan pada awalnya dirancang untuk mengalihkan pergerakan massa suporter sepak bola dari luar kota agar tidak langsung turun ke jalan utama Jakarta.

“Supaya nanti kalau Bobotoh [pendukung Persib] kalau dari Bandung datang, Bonek [pendukung Persibaya] dari Surabaya datang, tidak mendarat langsung monorel ke sana, nanti pulangnya begitu lagi, sehingga kita yang di bawah aman, aman di jalan-jalan. Itu maksudnya,” ujarnya

Menurutnya, dengan konsep tersebut, arus kedatangan dan kepulangan suporter dapat diatur melalui transportasi massal sehingga aktivitas di jalan-jalan utama tetap aman dan tertib.

Sutiyoso pun kembali menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Pramono Anung beserta jajaran pendampingnya atas dukungan dan ketegasan dalam menuntaskan persoalan monorel. Ia berharap hasil penertiban tersebut dapat segera dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Jakarta.

“Jadi sekali lagi secara pribadi terima kasih pak Gubernur Pramono yang ikut mendukung penertiban ini semoga bisa dilihat, bisa dinikmati, terima kasih,” pungkas Sutiyoso.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI JakartaPramono Anung menegaskan bahwa dana yang disiapkan sebesar Rp100 miliar itu tidak hanya untuk pembongkaran tiang monorel yang mangkrak di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Pramono menegaskan anggaran tersebut juga diperuntukkan bagi perbaikan dan penataan jalan sekitar kawasan tiang monorel.

"Saya juga ingin meluruskan dalam kesempatan ini Rp100 miliar yang dikeluarkan itu bukan hanya untuk membongkar, tetapi untuk membuat jalan, trotoar, merapikan dan sebagainya biaya keseluruhan untuk memperbaiki jalan Rasuna Said itu angkanya Rp100 miliar. Jadi bukan hanya bongkar, kalau bongkar kecil bangetlah," kata Pramono dikutip dari Antara, Minggu (11/1/2026).

Pramono menuturkan bahwa pembongkaran tiang beton yang bakal dimulai pada Rabu (14/1) itu menjadi salah satu prioritasnya, sesuai permintaan gubernur terdahulu, Sutiyoso atau Bang Yos.

Bahkan, Pramono akan mengundang Bang Yos untuk menghadiri proses pembongkaran tersebut mengingat pembangunan tiang monorel itu dilakukan saat kepemimpinan Bang Yos di Jakarta.

"Minggu depan ini monorel yang sudah dibangun dari tahun 2004, kita bongkar. Saya berharap Bang Yos bisa lebih nyenyak tidurnya karena monorel menjadi beban pribadi beliau. Maka, nanti minggu depan ini saya akan undang Bang Yos untuk hadir supaya monorel itu kita bersihkan jalannya, kita rapikan," ujar dia.

Untuk diketahui, pembangunan beton monorel di Rasuna Said, Jakarta, telah dimulai tahun 2004 di era Gubernur DKI Sutiyoso.

Saat itu pembangunan itu diresmikan langsung oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, sebagai solusi kemacetan lalu lintas. Namun, pembangunan berhenti pada 2007, karena masalah pendanaan dan aset.

Pembangunan sempat kembali dilanjutkan pada era Gubernur Jokowi pada 2013, tapi gagal lagi karena sengketa antarperusahaan. Akibatnya, meninggalkan tiang-tiang beton mangkrak yang akhirnya akan dibongkar di era Pramono Anung untuk penataan kota.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI JakartaPramono Anung menegaskan bahwa dana yang disiapkan sebesar Rp100 miliar itu tidak hanya untuk pembongkaran tiang monorel yang mangkrak di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Pramono menegaskan anggaran tersebut juga diperuntukkan bagi perbaikan dan penataan jalan sekitar kawasan tiang monorel.

"Saya juga ingin meluruskan dalam kesempatan ini Rp100 miliar yang dikeluarkan itu bukan hanya untuk membongkar, tetapi untuk membuat jalan, trotoar, merapikan dan sebagainya biaya keseluruhan untuk memperbaiki jalan Rasuna Said itu angkanya Rp100 miliar. Jadi bukan hanya bongkar, kalau bongkar kecil bangetlah," kata Pramono dikutip dari Antara, Minggu (11/1/2026).

Pramono menuturkan bahwa pembongkaran tiang beton yang bakal dimulai pada Rabu (14/1) itu menjadi salah satu prioritasnya, sesuai permintaan gubernur terdahulu, Sutiyoso atau Bang Yos.

Bahkan, Pramono akan mengundang Bang Yos untuk menghadiri proses pembongkaran tersebut mengingat pembangunan tiang monorel itu dilakukan saat kepemimpinan Bang Yos di Jakarta.

"Minggu depan ini monorel yang sudah dibangun dari tahun 2004, kita bongkar. Saya berharap Bang Yos bisa lebih nyenyak tidurnya karena monorel menjadi beban pribadi beliau. Maka, nanti minggu depan ini saya akan undang Bang Yos untuk hadir supaya monorel itu kita bersihkan jalannya, kita rapikan," ujar dia.

Untuk diketahui, pembangunan beton monorel di Rasuna Said, Jakarta, telah dimulai tahun 2004 di era Gubernur DKI Sutiyoso.

Saat itu pembangunan itu diresmikan langsung oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, sebagai solusi kemacetan lalu lintas. Namun, pembangunan berhenti pada 2007, karena masalah pendanaan dan aset.

Pembangunan sempat kembali dilanjutkan pada era Gubernur Jokowi pada 2013, tapi gagal lagi karena sengketa antarperusahaan. Akibatnya, meninggalkan tiang-tiang beton mangkrak yang akhirnya akan dibongkar di era Pramono Anung untuk penataan kota.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar dari APBD untuk melakukan pembongkaran tiang proyek monorel sekaligus menata kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo menyatakan bahwa pelaksanaan pembongkaran dijadwalkan mulai berjalan pada pekan depan. Menurutnya, instruksi percepatan pengerjaan ini datang langsung dari Gubernur DKI Jakarta.

"Rencana minggu depan kita akan mulai, Insyaallah hari Rabu kalau tidak berubah. Kami sudah siap menjalankan instruksi tersebut karena dari sisi aturan sudah terpenuhi," ujar Heru saat memberikan keterangan di Balai Kota Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Heru menjelaskan terdapat 98 tiang di sepanjang Jalan Rasuna Said yang menjadi target pembongkaran. Untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas, pengerjaan akan diupayakan pada malam hari dengan tetap membuka jalur cepat secara penuh.

Terkait pembiayaan, total anggaran Rp100 miliar yang disiapkan tidak hanya diperuntukkan bagi pembongkaran tiang monorel saja, tetapi juga untuk penataan infrastruktur jalan sepanjang 3,5 kilometer. Heru menyebut penataan ini akan mengacu pada standarisasi yang telah diterapkan di sisi barat Jalan Rasuna Said.

"Anggaran pembongkaran ini jadi satu dengan penataan jalan dan trotoarnya. Jadi saya... ya detailnya saya enggak pegang ya. Tapi totalnya semua sekitar Rp100 miliar," jelasnya.

Mengenai status kepemilikan aset, Pemprov DKI Jakarta menekankan bahwa struktur tiang tersebut merupakan milik PT Adhi Karya (Persero) Tbk., sementara tanah di bawahnya adalah aset pemerintah daerah. Heru menegaskan bahwa komunikasi dengan pihak Adhi Karya telah dilakukan terkait rencana pengembalian material hasil bongkaran.

"Konstruksinya milik Adhi Karya dan sudah dikomunikasikan. Besok kami akan kembali mengadakan rapat koordinasi dengan pihak Adhi Karya untuk teknis penyerahan aset tersebut setelah dilakukan pembongkaran," tambahnya.

Sementara itu, Corporate Secretary Adhi Karya, Rozi Sparta, membenarkan adanya rencana pembongkaran tiang monorel di sepanjang Jalan Rasuna Said dan Asia Afrika. Saat ini, ADHI dan Pemprov DKI masih terlibat dalam pembahasan mendalam untuk menentukan nasib infrastruktur yang sudah lama terbengkalai tersebut.

Dalam laporannya, tiang-tiang monorel merupakan aset sah perseroan berdasarkan Putusan Pengadilan No. 296/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel pada 22 Oktober 2012. Perseroan juga memegang pendapat hukum dari Jaksa Pengacara Negara No. B.354/G/Gph.1/08/2017 yang kian memperkokoh posisi hukum ADHI.

“ADHI terus menjalin komunikasi dengan stakeholder lainnya yang diharapkan dapat memberikan pendampingan dan mencari solusi terbaik terhadap kondisi tersebut,” ujarnya dalam keterbukaan informasi, Rabu (7/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta akan segera membongkar tiang-tiang proyek monorel atau monorail yang sudah mangkrak hampir dua dekade. Pembongkaran akan dilaksanakan pada pekan ketiga Januari 2026.

Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung menyampaikan pemerintah provinsi sebelumnya telah menerbitkan surat kepada pihak terkait untuk membersihkan dan membongkar tiang eks monorail tersebut.

“Kami sudah mengeluarkan surat, sudah kita kasih batas waktu 1 bulan,” ungkap Pramono di sela-sela grand launching Kartu Debit Visa Bank Jakarta, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).

Pemerintah provinsi, lanjut Pramono, telah memberikan tenggat 1 bulan untuk menindaklanjuti surat tersebut.

Apabila pihak yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan perintah tersebut, maka proses pembersihan dan pembongkaran tiang eks monorail akan diambil alih oleh pemerintah provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Pramono mengungkapkan proses pembersihan dan pembongkaran akan mulai dilaksanakan pada pekan ketiga Januari 2026.

Kendati begitu, Pramono tidak merinci total dana yang harus digelontorkan pemerintah provinsi untuk membongkar tiang eks monorel tersebut.

“Nanti tanyakan kepada Dinas Binamarga,” pungkasnya.

Pada Oktober 2025, Pramono menyambangi kantor KPK untuk melakukan konsultasi hukum mengenai rencana pembongkaran tiang bekas proyek monorel tersebut.

Jika berjalan lancar, pembongkaran proyek mangkrak itu ditargetkan selesai 2026.

“Kami telah mendapatkan arahan untuk apabila secara permasalahan hukum sudah selesai, dan kami juga telah mendapatkan surat dari Kajati, sehingga dengan demikian pemerintah Jakarta akan merencanakan untuk menyelesaikan persoalan monorel ini agar tidak terjadi lagi,” katanya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Diketahui, pengerjaan proyek monorel Jakarta melibatkan emiten BUMN Karya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI). Pada 2005, Adhi Karya memperoleh kontrak design dan build civil structure works proyek monorel dari PT Jakarta Monorail (PT JM) dengan nilai US$224 juta.

Namun, pada 2007 dilakukan perubahan nilai kontrak menjadi US$211 juta. Dengan berhentinya proyek monorel Jakarta, tiang pancang yang sudah terlanjur berdiri kini tercatat sebagai aset tidak lancar dalam laporan keuangan ADHI.

Adapun sebelumnya, Sekretaris Perusahaan ADHI Rozi Sparta memaparkan perseroan sudah bertemu dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membahas langkah pendampingan hukum atas rencana pembersihan dan pembongkaran tiang eks monorail tersebut.

“Skema final atas mekanisme pelaksanaan dan/atau kegiatan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan lanjutan bersama para pemangku kepentingan terkait, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Rozi dalam keterbukaan informasi.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) angkat bicara soal rencana pembongkaran tiang eks monorail, yang merupakan aset tidak lancar perseroan, oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sekretaris Perusahaan ADHI Rozi Sparta memaparkan perseroan sudah bertemu dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membahas langkah pendampingan hukum atas rencana pembersihan dan pembongkaran tiang eks monorail tersebut.

"Skema final atas mekanisme pelaksanaan dan/atau kegiatan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan lanjutan bersama para pemangku kepentingan terkait, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Rozi dalam keterbukaan informasi, dikutip Kamis (23/10/2025).

Tiang-tiang bekas proyek monorel Jakarta tercatat sebagai aset macet ADHI dalam pos Aset Tidak Lancar Lainnya bagian Persediaan Jangka Panjang. Dalam laporan keuangan semester I/2025, penyusutan nilai aset tersebut tercatat mencapai Rp79,37 miliar.

Tiang pancang bekas proyek monorel Jakarta telah mangkrak sejak lama. Mulai dibangun sejak 2004 saat Gubernur DKI Jakarta masih dijabat oleh Sutiyoso, proyek kereta Monorel Jakarta tak kunjung terealisasi bahkan hingga pergantian beberapa pemimpin daerah. Tiang monorel yang membentang dari Jalan Rasuna Said sampai Asia Afrika itu sampai saat ini masih mangkrak.

Rozi melanjutkan, terkait keseluruhan aset yang akan dilakukan impairment saat ini juga masih dalam proses kajian internal Perseroan sembari menunggu skema final atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

"Masih dibahas lebih lanjut bersama para pemangku kepentingan terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku," kata Rozi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan akan membongkar tiang-tiang bekas proyek monorel tersebut. Pramono menyambangi kantor KPK pada Kamis (16/10/2025) untuk melakukan konsultasi hukum. Bila berjalan lancar, pembongkaran proyek mangkrak itu ditargetkan selesai 2026.

"Kami telah mendapatkan arahan untuk apabila secara permasalahan hukum sudah selesai, dan kami juga telah mendapatkan surat dari Kajati, sehingga dengan demikian pemerintah Jakarta akan merencanakan untuk menyelesaikan persoalan monorel ini agar tidak terjadi lagi," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Diketahui, pengerjaan proyek monorel Jakarta melibatkan emiten BUMN Karya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI). Pada 2005, Adhi Karya memperoleh kontrak design dan build civil structure works proyek monorel dari PT Jakarta Monorail (PT JM) dengan nilai US$224 juta. Tetapi, pada 2007 dilakukan perubahan nilai kontrak menjadi US$211 juta.

Dengan berhentinya proyek monorel Jakarta, tiang pancang yang sudah terlanjur berdiri kini tercatat sebagai aset tidak lancar dalam laporan keuangan ADHI. Sepanjang Januari-Juni 2025, total aset perseroan mencapai Rp34,38 triliun. Dari jumlah tersebut, nilai total aset tidak lancar mencapai Rp12,59 triliun.

Bila dibedah lagi, jumlah aset tidak lancar tersebut salah satunya berasal dari aset tidak lancar lainnya senilai Rp808,04 miliar. Dari angka ini, salah satu komponennya tercatat sebagai persediaan jangka panjang bersih senilai Rp52,68 miliar. Angka inilah yang mencerminkan nilai buku dari aset berupa tiang mangkrak proyek monorel Jakarta. Nilainya susut dari Rp132,05 miliar.

"Persediaan jangka panjang merupakan persediaan yang berupa eks tiang-tiang monorail atas pemberhentian pengerjaan proyek Kereta Jakarta Monorail sebesar Rp132.055.529.401, dikurangi penurunan nilai masing-masing sebesar Rp79.369.317.901 dan Rp73.010.637.202 pada 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024," tulis laporan keuangan semester I/2025 ADHI, dikutip Kamis (16/10/2025).

Sederhananya, laporan keuangan tersebut mencatat bahwa nilai awal dari tiang-tiang proyek monorel tersebut sebesar Rp132,05 miliar. Per 31 Desember 2024, perseroan mencatat penurunan nilai sebesar Rp73,01 miliar. Selanjutnya, sampai Juni 2025 ada tambahan penurunan nilai sebesar Rp6,36 miliar. Sehingga, total penurunan nilai per semester I/2025 menjadi sebesar Rp79,37 miliar.

Manajemen Adhi Karya menilai bahwa mereka sudah mencatat penurunan nilai atau impairment yang cukup terhadap aset berupa tiang monorel Jakarta yang kini mangkrak.

Dengan kata lain, nilai buku tiang-tiang monorel di laporan keuangan sudah disesuaikan turun hingga mencerminkan kondisi sebenarnya, yaitu aset itu tidak lagi memberikan manfaat ekonomi di masa depan.

"Sehubungan dengan rencana pembongkaran yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tersebut tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha maupun harga saham Perseroan secara keseluruhan," tutup Rozi.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.