JAKARTA - Sebuah tim ahli bedah di China selatan telah mengeluarkan cacing sepanjang 8cm dari otak seorang wanita setelah pasien tersebut menderita serangkaian masalah kesehatan misterius.

Seperti yang dilaporkan oleh South China Morning Post, wanita berusia 61 tahun itu menjalani operasi otak di sebuah rumah sakit di provinsi Guangdong awal bulan ini.

Dokter mengatakan parasit tersebut mungkin disebabkan oleh pengalaman yang dialami wanita itu ketika masih muda.

Pasien mengatakan bahwa ketika ia masih remaja, ibunya menangkap seekor katak di hutan dan memasukkan kakinya ke dalam rongga giginya untuk mencoba menyembuhkan sakit gigi.

Kepercayaan setempat adalah bahwa kaki katak dapat 'mengeluarkan cacing gigi'.

Wanita itu mengatakan bahwa ia kemudian sering minum air mata air pegunungan yang tidak dimasak dan juga mencoba anggur ular sebagai obat.

Pada tahun 2021, ia menjalani operasi tulang belakang lumbal. Setelah itu, ia sering merasa mati rasa di lengan, kaki, dan kulit kepalanya.

Musim panas lalu, saat suhu tinggi, wanita itu masih merasa sangat kedinginan.

Ia juga menderita kejang berulang kali akhir tahun lalu.

Awalnya, dokter tidak dapat mengidentifikasi penyebab penyakitnya sampai seorang ahli saraf melihat tanda-tanda seperti terowongan yang ditinggalkan oleh parasit yang bergerak di otaknya.

“Akhirnya kami menemukan apa yang menyebabkan masalah kesehatannya. Operasinya berjalan lancar dan dia baik-baik saja,” kata suami wanita itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja emiten kesehatan Tanah Air tengah berada di bawah bayang-bayang pelemahan rupiah yang kian merana. Aksi impor alat kesehatan hingga bahan baku, berisiko membuat beban perusahaan membengkak, yang pada gilirannya menyusutkan kinerja fundamental perseroan.

Data Trading Economics, menunjukkan bahwa kinerja rupiah terhadap dolar AS telah melemah 2,78% sepanjang tahun berjalan 2026 (year-to-date/YtD) ke level Rp17.140 per Sabtu (18/4/2026). Posisi rupiah di atas level Rp17.000 menunjukkan posisi terlemah rupiah selama belasan tahun belakangan.

Kinerja lesu rupiah sontak membuat emiten kesehatan memasang kuda-kuda. Pasalnya, data Himpunan Produsen Alat Kesehatan (Hipelki) pada awal tahun ini menerangkan bahwa aksi impor alat kesehatan telah tembus hingga 45%.

Meskipun mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan saat Covid-19, tetapi hal ini menunjukkan ketergantungan yang cukup besar dari industri kesehatan dalam negeri terhadap pasokan alat kesehatan luar negeri.

PT Jayamas Medica Industri Tbk. (OMED) misalnya, mengaku memiliki eksposur yang cukup besar terhadap impor untuk memenuhi operasionalnya. Dengan begitu, tekanan terhadap rupiah secara tidak langsung memberikan risiko terhadap kinerja fundamental perseroan ke depan.

Meskipun begitu, sederet upaya telah dipersiapkan perseroan jika pelemahan rupiah terjadi secara berkepanjangan. Salah satunya melalui natural hedging berbentuk valas sekitar 20% dari alokasi kas perseroan.

Direktur Keuangan OMED Eka Suwignyo juga menerangkan pasokan bahan baku masih dapat diamankan oleh perseroan setidaknya hingga 4–6 bulan ke depan. Kontrak dengan pemasok bahan baku sebelumnya telah memberikan kepastian harga bagi OMED, walaupun kondisi geopolitik yang memanas turut membuat mahal berbagai bahan baku.

”Masih tanda kutip pakai harga lama karena masih [menggunakan] stock yang harga sebelumnya. Secara umum kami masih aman, mungkin nanti di semester I kami akan diskusi kembali,” katanya dalam acara Earning Call OMED, Jumat (17/4/2026).

Eka turut menerangkan pihaknya juga berupaya untuk mencari pemasok anyar yang dapat memberikan harga lebih kompetitif terhadap pasokan bahan baku perseroan.

”Selain tadi mencari vendor baru dan lain sebagainya, supaya harga bisa lebih terjangkau, kami juga melakukan diversifikasi untuk pembayaran,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Prodia Widyahusada Tbk. (PRDA) Dewi Muliaty menerangkan operasional perseroan masih terkendali meski memiliki eksposur impor yang cukup besar.

Terlebih, Prodia juga memastikan keamanan pasokan melalui jalinan nota kesepahaman mengenai nilai tukar kurs dengan penyedia bahan baku. Dengan begitu, dampak pelemahan rupiah dinilainya belum signifikan terhadap Prodia.

”Jadi kami sampai saat ini sih masih aman dan dari mereka masih ada jaminan sampai 6 bulan ke depan, bahkan sampai akhir tahun. Jadi tidak terlalu besar dampaknya,” katanya saat ditemui wartawan di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi, menilai pelemahan rupiah bakal berdampak negatif kepada emiten kesehatan lantaran risiko kenaikan beban pokok perusahaan. Sektor farmasi dinilai menjadi salah satu yang paling terdampak karena hampir 90% bahan baku farmasi masih diimpor.

”Semester I/2026 kemungkinan masih tertekan. Margin berisiko turun akibat rugi kurs meski top line mungkin stabil,” kata Wafi kepada Bisnis, dikutip Sabtu (18/4/2026).

Di tengah kondisi ini, emiten rumah sakit dinilai lebih resilien lantaran memiliki pricing power untuk menyalurkan kenaikan harga kepada pelanggan.

Dengan begitu, Wafi merekomendasikan saham PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA) pada target harga Rp3.200 dan PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) pada target harga Rp1.500 per saham.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA - Pengurus Pusat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) melakukan audiensi resmi dengan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) M Qodari di Kantor KSP, Jakarta, Kamis (16/4/2026). Pertemuan ini membahas langkah strategis dalam penguatan kompetensi jurnalis serta upaya menjaga keberlanjutan ekosistem pers nasional di tengah masifnya arus informasi digital.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan menyampaikan sejumlah poin krusial terkait kondisi pers saat ini. Tantangan terbesar jurnalisme hari ini adalah kualitas informasi di media sosial yang kian mengkhawatirkan.

"Informasi di media sosial makin hari makin mengkhawatirkan. Untuk itu, dibutuhkan sosok jurnalis yang lebih kuat secara kapasitas dan integritas. IJTI mendorong adanya regulasi yang tegas agar para penyebar informasi di media sosial juga taat pada kode etik dan menggunakan standar jurnalisme profesional," ujar Herik.

Herik memaparkan lima pilar utama yang menjadi fokus IJTI yakni:

1. Peningkatan Kompetensi: Penguatan kapasitas jurnalis melalui pelatihan dan sertifikasi yang berkelanjutan.

2. Regulasi yang Mendukung: Dibutuhkan payung hukum yang memihak pada pembangunan ekosistem pers yang sehat.

3. Kaderisasi: Memberikan penguatan khusus bagi generasi muda jurnalis sebagai penerus tongkat estafet pers profesional.

4. Kesejahteraan: Peningkatan kesejahteraan jurnalis sebagai fondasi utama profesionalisme kerja.

5. Dukungan Multipihak: Mengajak semua elemen bangsa untuk bersama-sama mendukung terciptanya ekosistem pers yang baik di tanah air.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) M Qodari memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diinisiasi IJTI. IJTI memiliki peran vital dalam menjaga marwah pers di Indonesia agar tetap mencerdaskan bangsa.

"KSP akan mendukung penuh IJTI dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pers yang sehat dan mencerdaskan di tanah air. IJTI memiliki peran penting dalam memastikan informasi yang sampai ke masyarakat adalah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan," ujar Qodari.

Dia menyambut baik usulan terkait penataan informasi di ranah digital. Dia mendorong IJTI aktif memberikan masukan konkret terkait regulasi baru. "Kami mendorong IJTI mengusulkan regulasi baru terkait publikasi informasi di media sosial agar memiliki standar Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Hal ini penting agar ruang digital kita tidak dipenuhi oleh informasi menyesatkan," katanya.

Melalui pertemuan ini, IJTI dan KSP sepakat memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan yang mampu melindungi kepentingan publik akan informasi yang akurat sekaligus memastikan profesi jurnalis tetap bermartabat di era digital.

JAKARTA - Media sosial dihebohkan dengan iklan agen properti yang menjual Pulau Umang, di Banten seharga Rp65 miliar. Menanggapi kabar tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) buka suara.

Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan penyegelan dan pemeriksaan mendalam di lokasi pada Selasa (14/4/2026). Diketahui bahwa pulau tersebut dimiliki oleh perorangan dan kegiatan usaha yang dikelola oleh PT GSM di pulau tersebut juga belum mengantongi dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

"Kemarin sore kita melakukan penyegelan juga di Pulau Umang, Banten, kenapa? Kami mendapati di sosial media itu ada penjualan Pulau Umang, pulau kok dijual? Jangan sampai ketika diiklankan di luar nanti kemudian dari pihak-pihak yang memanfaatkan apalagi asing bahaya ini," jelas Pung dalam konferensi pers di Kantor KKP pada Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, tindakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia. Ia menegaskan bahwa setiap bentuk pemanfaatan harus mematuhi aturan yang berlaku.

"Kita tidak toleransi terhadap perlanggaran-perlanggaran apalagi pulau-pulau kecil negara punya aturan di sini, dimana yang punya pulau kecil tersebut dalam hal pengelolaannya tidak mentang-mentang punya uang bisa membangun ada perizinan yang harus dilalui oleh para pelaku tersebut," sebutnya.

Selain melakukan penyegelan terhadap Pulau Umang, KKP juga melakukan penyegelan terhadap cottage yang ada di Pulau Maratua, Kalimantan Timur. Tindakan tersebut diambil setelah ditemukan adanya indikasi pengelolaan oleh pihak asing tanpa izin resmi.

Pung menyebut sebagai bentuk kehadiran negara, dilakukan juga pemasangan bendera Merah Putih di lokasi tersebut. Ia menilai pengawasan terhadap pulau kecil, terlebih di kawasan strategis dan perbatasan, harus diperketat.

KKP menegaskan, seluruh aktivitas pemanfaatan pulau kecil dengan luas di bawah 100 kilometer persegi wajib memenuhi perizinan dan rekomendasi dari pemerintah. Penyegelan akan tetap diberlakukan hingga seluruh dokumen dan ketentuan dipenuhi oleh pihak pengelola.

"Pulau Maratua ini memiliki luas hanya 22,94 km jadi lebih kecil dari 100 km yang dipersahkan sebagai pulau kecil maka ini masih pulau kecil jika disitulah perlu adanya pengawasan, perlu diatur, apalagi ini diperbatasan," pungkasnya.

Pengembangan KEK ETKI di daerah dan ada sektor kesehatan di dalamnya memiliki peran strategis bagi perekonomian Indonesia

Tangerang (ANTARA) - Sekjen Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DNKEK) Rizal Edwin Manansang mengatakan pengembangan sektor kesehatan yang terintegrasi dengan teknologi dan pendidikan di KEK ETKI memberikan dampak peningkatan ekonomi daerah karena memiliki potensi dikunjungi orang dari berbagai negara.

Rizal Edwin Manansang di Tangerang, Jumat, mengatakan pengembangan KEK ETKI di daerah dan ada sektor kesehatan di dalamnya memiliki peran strategis bagi perekonomian Indonesia. Pasalnya, setiap tahun hampir dua juta masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri.

"Dengan hadirnya Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional (KEK ETKI) Banten diharapkan dapat menyediakan fasilitas kesehatan berstandar global serta pelayanan medis berkualitas internasional yang setara dengan luar negeri," kata Rizal Edwin Manansang usai acara seremoni Topping Off medical suiters di D-Hub SEZ BSD City Tangerang, Jumat.

Berdasarkan data, KEK ETKI Banten di wilayah BSD City Tangerang hingga akhir 2025 telah mencatat realisasi investasi sebesar Rp1,9 triliun, menyerap 836 tenaga kerja, serta melibatkan 14 pelaku usaha.

Sementara itu, dalam lima tahun pertama, kawasan ini diperkirakan mampu menghemat devisa keluar hingga Rp1,5 triliun serta berpotensi menghasilkan devisa sebesar Rp4,2 triliun.

"Capaian ini menunjukkan bahwa KEK semakin berperan dalam mendorong investasi dan pengembangan sektor-sektor baru, termasuk sektor kesehatan," tambahnya lagi.

Tak hanya itu saja, lanjut Rizal, KEK ETKI juga diharapkan mampu menarik pasien dari luar negeri untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi berobat.

Sehingga, masyarakat tidak hanya pergi ke Penang, Singapura, atau Malaka untuk mencari RS berkualitas tetapi juga di Banten dapat menjadi tujuan layanan kesehatan berstandar internasional.

"Apalagi saat ini Indonesia sedang berada dalam fase transformasi ekonomi. Namun, ketidakpastian global mulai dari tensi geopolitik hingga dinamika perekonomian dunia menuntut setiap pihak untuk memperkuat fondasi ekonomi sekaligus mendorong berbagai inovasi," kata dia.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti menambahkan saat ini terdapat sekitar 135 rumah sakit di Provinsi Banten dengan beragam klasifikasi, mulai dari standar internasional hingga nasional, serta tipe A, B, dan C.

Sementara itu sektor kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kualitas hidup manusia yang lebih baik bagi individu maupun bagi bangsa.

Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Kesehatan senantiasa berkomitmen untuk mewujudkan “Banten Sehat” melalui berbagai upaya peningkatan akses serta kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

"Kehadiran Gedung Medical Suite di bawah naungan Sinar Mas Land ini tentu menjadi kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi kami dan masyarakat Banten," kata dia.

Gedung Medical Suite, lanjutnya, ini bukan sekadar bangunan fisik, melainkan sebuah fasilitas yang membawa harapan besar dalam peningkatan layanan kesehatan masyarakat.

Peresmian yang dilakukan hari ini juga bukan hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi simbol komitmen jajaran direksi dan manajemen dalam menghadirkan inovasi berkelanjutan, khususnya dalam menyediakan layanan kesehatan yang modern, terintegrasi, dan berstandar tinggi.

"Dalam beberapa tahun terakhir, upaya pengembangan medical tourism telah menunjukkan hasil positif, di mana mulai hadir pasien maupun wisatawan asing yang datang untuk berobat," kata dia.

Selain itu, fasilitas yang eksklusif dan nyaman di dalam medical suite ini diharapkan mampu memberikan pengalaman pelayanan yang lebih baik bagi pasien. Tidak hanya dari sisi medis, tetapi juga dari sisi kenyamanan dan kepuasan selama proses perawatan, sehingga dapat mendukung proses penyembuhan secara optimal.

"Kami berharap, setelah peresmian ini, fasilitas medical suite dapat segera beroperasi secara optimal sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas. Pada akhirnya, hal ini akan berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya di Provinsi Banten dan Indonesia pada umumnya," katanya.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

dilaporkan saja sehingga itu bisa sebagai bahan evaluasi dan juga investigasi kita

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta masyarakat pengguna transportasi untuk tidak ragu melaporkan dugaan pungutan liar dengan mengunggah bukti melalui media sosial agar dapat segera ditindaklanjuti.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya dugaan praktik pungli dalam layanan mudik gratis melalui moda transportasi laut pada periode angkutan Lebaran 2026/Idul Fitri 1447 Hijriah, khususnya yang dilaporkan terjadi di wilayah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

"Kemenhub (Kementerian Perhubungan) punya media sosial, dilaporkan saja sehingga itu bisa sebagai bahan evaluasi dan juga investigasi kita. Jadi jangan segan-segan, ada bukti pungli, videoin kasih ke kita. Gitu aja," kata Menhub dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Kamis malam.

Meski begitu, Dudy mengaku belum menerima laporan resmi terkait dugaan pungli tersebut, sehingga meminta masyarakat untuk menyampaikan informasi secara rinci termasuk waktu kejadian, lokasi, serta pihak yang diduga terlibat.

"Laporannya mana? Ada laporannya nggak? Yang pungli siapa?," ucap Menhub sembari melontarkan pertanyaan balik kepada awak media yang sedang mengkonfirmasi perkembangan dugaan kasus pungli mudik gratis moda transportasi laut di Kota Kendari.

Ia menegaskan laporan yang disertai bukti akan sangat membantu Kementerian Perhubungan dalam melakukan investigasi serta mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Menurut dia, masyarakat tidak perlu takut atau ragu untuk melaporkan, karena keterlibatan publik sangat penting dalam menjaga transparansi serta kualitas layanan transportasi yang diselenggarakan pemerintah.

Dudy juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan berbagai kanal media sosial yang dimiliki Kementerian Perhubungan sebagai sarana pelaporan cepat, sehingga informasi dapat segera diproses oleh pihak terkait.

"Kalau seperti itu tolong disampaikan ke kita kapan kejadiannya, kapalnya apa, segala macam. Penumpangnya jangan diam aja. Nggak apa-apa di-upload aja ke medsos segala macam, jadi kita bisa tindak lanjuti gitu," tutur Menhub.

Ia menambahkan dokumentasi berupa video atau foto sangat dibutuhkan untuk memperkuat laporan, sehingga proses verifikasi dapat dilakukan secara lebih akurat dan cepat oleh tim yang bertugas.

Selain itu, Kementerian Perhubungan akan menjadikan setiap laporan masyarakat sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas layanan serta mencegah terulangnya praktik pungli di masa mendatang.

"Harapan kami kalau ada terjadi tindak pungli dan sebagainya, ini kan media sosial bisa menjadi tempat untuk melaporkan," kata Menhub.

Sebelumnya, marak pemberitaan di wilayah Kota Kendari yang menyebutkan adanya dugaan pungli terhadap calon penumpang program mudik gratis dari Kementerian Perhubungan yang terjadi di Pelabuhan Nusantara, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Sejumlah calon penumpang mengaku dimintai uang sebesar Rp12 ribu meski telah terdaftar sebagai penerima tiket gratis.

Diketahui, Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyiapkan sekitar 6 ribuan tiket kapal gratis untuk warga yang hendak mudik ke kampung halaman dengan rute Kendari-Raha-Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kuota ribuan tiket gratis tersebut diberikan kepada masyarakat dengan rute perjalanan mudik Kendari-Raha, Raha-Kendari, Kendari-Baubau dan Baubau-Kendari.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Novel Bamukmin menyebut komika Pandji Pragiwaksono sudah menyampaikan permohonan maafnya kepada para pelapor secara tertutup. Permintaan maaf itu disampaikan dalam mediasi di Polda Metro Jaya pada Kamis (9/4/2026).

"Poin apa yang saya sampaikan empat itu, kalau bisa dilaksanakan terbuka. Kalau secara tertutup tadi Pandji sudah menyampaikan permohonan maaf pada seluruh pelapor, Panji menyampaikan permohonan maaf berkali-kali dan dia menyesali apa yang dilakukan serta tidak akan mengulangi perbuatannya," ujar Novel, Kamis (9/4/2026).

Menurut Novel, ada 5 poin yang ditangkapnya dalam proses mediasi antara Komika Pandji dengan 5 pihak Pelapor dalam kasus dugaan penistaan agama di Polda Metro Jaya. Di antaranya, pihak Komika Pandji menyampaikan siap menerima keputusan tentang kasus tersebut, baik itu dilakukan Restorative Justice, para Pelapor mencabut laporannya ataukah tetap berlanjut.

"Haris Azhar selaku pengacara Pandji Pragiwaksono menyampaikan siap terima keputusan bagaimanapun. Mau lanjut oke, mau sampai selesai oke. Artinya pencabutan laporan sampai juga RJ," tuturnya.

Novel menerangkan, dari sejumlah Pelapor ada yang tetap ingin laporannya tetap lanjut berproses hukum, ada yang telah menerimanya, dan ada pula yang menunggu tindakan Komika Pandji berikutnya sebelum mengambil tindakan berikutnya, khususnya pihaknya. Pasalnya, sebagaimana 4 syarat yang ditentukan, terpenting Pandji harus menyampaikan permohonan maafnya dahulu hingga akhirnya dia mau mencabut laporan tersebut.

Lihat video: PANJI PRAGIWAKSONO JALANI SIDANG ADAT TORAJA



"Kita sudah menerima (memaafkan Pandji), cuman masalah proses hukum bisa saja lanjut. Saya bilang kita enggak sepakat dahulu, selesaikan dahulu apa yang kita syaratkan, menyampaikan secara terbuka karena penyampaian bukti-bukti atau dugaan penistaan agama itu terbuka," terangnya.

"Sampaikan di masyarakat ketika sudah disampaikan masyarakat secara terbuka, mungkin di MUI ataupun di ormas-ormas lain, baru mungkin kita akan mengambil tindakan, sesuai arahan ulama untuk bisa bahkan mencabut laporan, bukan lagi RJ," beber Novel lagi.

Maka itu, jelasnya, pihaknya bakal menunggu sikap Komika Pandji di lapangan untuk melakukan ikhtiar menyampaikan permohonan maafnya secara terbuka. Saat itu dilakukan, para Pelapor lainnya, khususnya dari FPI hingga organisasi yang punya hubungan baik dengan FPI kemungkinan bakal melakukan pencabutan laporan pula ke depannya.

"Saya mungkin bisa merujuk pada organisasi yang bener-bener satu rumpun, Korlabi ini satu rumpun dengan FPI, mungkin kita hampir punya kesamaan apa yang disampaikan ulama-ulama Front Persaudaraan Islam dengan kita, kita ikuti," ungkapnya.

Novel menekankan, dalam proses mediasi itu, belum ada kesepakatan resmi ataupun tertulis, hanya berupa lisan karena mediasi tersebut sifatnya dialog. Dalam dialog itu, ada permintaan dari pihak Komika Pandji yang sempat disampaikan ke para Pelapor, hanya saja para Pelapor tidak mau menerimanya.

"Tidak ada kesepakatan ataupun fakta integritas ataupun secara tertulis kita menandatangani ataupun kita ada kesepakatan mencabut laporan atau polisi menentukan RJ. Kita lihat dahulu, sepertinya pengacara (Pandji) sampaikan itu menyanggupi, tapi nanti kita lihat, kita tunggu," katanya.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia telah resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) pada tanggal 28 Maret 2026. Pembatasan yang menyasar delapan platform media sosial sejatinya bertujuan baik untuk melindungi anak dan remaja Indonesia dari potensi bahaya di jagad digital.

Australia menjadi salah satu referensi utama Indonesia dalam penerapan PP TUNAS ini karena sudah terlebih dahulu menerapkan kebijakan yang serupa. Dalam fase implementasi, terdapat beberapa catatan dari Australia yang perlu menjadi perhatian masyarakat Indonesia agar kebijakan yang baik tidak hanya berada di atas kertas dan justru membuka potensi bahaya yang lebih besar bagi generasi penerus bangsa.

Pengalaman Australia menunjukkan pendekatan pelarangan (banning) tidak efektif dalam mencapai tujuan perlindungan anak di ruang digital. Pada awal April 2026, Menteri Komunikasi Australia, Anika Wells, mengakui peraturan ini telah gagal dalam arti tidak menjauhkan anak dan remaja di Australia dari bahaya yang mengintai di jagad digital.

Lebih dari 4,7 juta akun yang dinilai milik pengguna di bawah 16 tahun telah dihapus, dinonaktifkan, atau dibatasi per awal tahun 2026. Namun, regulator melaporkan tidak ada penurunan yang jelas dalam pengaduan dari pengguna di bawah 16 tahun terkait perundungan siber atau penyalahgunaan berbasis gambar sejak undang-undang tersebut berlaku.

Samantha Floreani, advokat hak-hak digital yang berbasis di Melbourne, mencatat 7 dari 10 anak-anak di Australia tetap bisa berada di platform media sosial arus utama bahkan setelah aturan ini ditegakkan.

“Ini adalah kegagalan kebijakan besar yang menghabiskan dana besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah Australia ingin melakukan sesuatu. Namun di antara banyak pilihan yang tersedia, mereka memilih untuk mengutamakan tindakan yang mengabaikan para ahli, menciptakan risiko baru, dan seperti yang sudah dapat diprediksi, tidak membuahkan hasil,” kata Samantha.

Menurutnya, sistem verifikasi usia mudah ditembus dan tidak konsisten diterapkan. Kebijakan pelarangan tidak menyelesaikan akar masalah, melainkan hanya menciptakan ilusi kontrol, karena masalah utamanya jauh lebih kompleks dari yang kita perkirakan. Singkatnya, risiko digital bagi anak tidak semata berasal dari akses ke media sosial.

Selain tidak efektif, pendekatan berbasis pelarangan juga berpotensi menimbulkan konsekuensi baru, yaitu mendorong anak mengakses platform secara sembunyi-sembunyi sehingga lebih sulit diawasi.

Risiko privasi juga masih menjadi pertanyaan besar akibat penggunaan teknologi verifikasi usia. Selanjutnya, potensi meminggirkan anak dari ruang digital yang juga memiliki fungsi edukatif dan sosial juga sudah terjadi di Australia.

Di lain pihak, Profesor Psikologi dari University of New South Wales, Jillian Griffiths, menyampaikan pelarangan total tanpa strategi pendampingan dapat memperburuk rasa isolasi sosial pada remaja.

“Bagi sebagian anak, media sosial adalah ruang untuk mencari dukungan sebaya, terutama ketika mereka tidak mendapatkannya di lingkungan offline. Kebijakan yang memutus akses secara tiba-tiba berisiko meningkatkan kecemasan dan rasa terasing,” ujarnya.

Sejumlah penelitian di Australia juga menunjukkan pembatasan yang tidak diimbangi literasi digital dan dukungan psikososial mendorong sebagian remaja mencari celah dengan menggunakan akun anonim atau platform alternatif yang justru lebih sulit diawasi. Situasi ini berpotensi menambah risiko paparan konten yang lebih ekstrem.

“Dan untuk negara-negara lain yang ingin mengikuti jejak Australia yang penuh masalah ini: jadikanlah pengalaman kami sebagai peringatan. Melarang anak-anak dari media sosial adalah tindakan yang terlalu kasar dan berisiko merusak tujuan utama minimalisasi dampak buruk yang justru ingin dicapai oleh kebijakan tersebut,” tutup Samantha.

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis admin akun Instagram @bekasi_menggugat, Wawan Hermawan dengan hukuman pidana tujuh bulan penjara. Wawan dinilai terbukti memanipulasi konten di media sosial terkait demo akhir Agustus 2025 lalu.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 bulan," kata Hakim Ketua membacakan amar putusan di PN Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).

Hukuman yang diterima Wawan itu akan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Wawan.

Adapun, putusan yang dijatuhkan majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dalam tuntutannya, jaksa meminta Wawan dihukum selama satu tahun penjara.

Sebelumnya, Wawan Hermawan didakwa memanipulasi konten di media sosial berupa ajakan anarkis saat demo akhir Agustus 2025 lalu. Jaksa menjelaskan, manipulasi itu dilakukan Wawan dengan menggunakan akun Instagram miliknya bernama @bekasi_menggugat.

"Telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik," kata Jaksa Triyanti Merlyn di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).

Jaksa menyebutkan, akun @bekasi_menggugat telah dikuasai Wawan sejak 27 Maret 2025 dengan jumlah pengikut sebanyak 826 akun. Jaksa mengatakan, Wawan mengunggah postingan berupa ajakan mengikuti aksi unjuk rasa pada Agustus lalu di akun tersebut.

"Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2025, terdakwa melalui akun media sosial instagram dengan username @bekasi_menggugat menyebarkan beberapa informasi elektronik berupa gambar pada postingan feed maupun story, yang pada pokoknya mengajak masyarakat luas untuk melakukan aksi unjuk rasa," ucap jaksa.

Selanjutnya, pada tanggal 27 Agustus 2025 itu, akun @bekasi_menggugat ditandai oleh salah satu akun bernama @kepolu1397. Jaksa mengatakan Wawan secara sadar melakukan repost terhadap postingan yang ditandai tersebut dengan mengubah narasinya.

Adapun narasi dalam konten yang diunggah Wawan berjudul 'Said Iqbal Tegaskan agar Anarko, Pelajar & BEM Segera Gabung Aksi 28 Agustus: Ini Murni Gerakan Rakyat Indonesia'. Jaksa mengatakan, unggahan itu tidak sesuai narasi aslinya yakni tidak ada ajakan agar pelajar dan BEM ikut melakukan unjuk rasa.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah orang tua memberikan tanggapannya terhadap kebijakan Pemerintah yang melarang anak di bawah usia 16 tahun mengakses platform digital berisiko tinggi.

Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No.17/2025 tentang Perlindungan Anak (PP TUNAS).

Martha seorang ibu dengan anak perempuan berusia 13 tahun, mengaku telah memanfaatkan fitur kontrol orang tua dan pembatasan durasi layar atau screen time. Namun, perangkat tersebut dinilai belum mampu menyaring konten secara menyeluruh.

“Kalau screen time habis, anak tidak bisa pakai ponsel lagi. Namun, untuk kontennya masih belum ada filter, dia tetap bisa akses konten mana pun,” ujar Martha kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Metode yang selama ini Martha terapkan membuat anaknya harus meminta izinnya terlebih dahulu jika jam yang ditentukan telah habis. Sehingga, sang anak dipaksa harus bisa menggunakan waktu menggunakan smartphone miliknya sebaik mungkin.

Dia juga menambahkan bahwa melarang sepenuhnya anak untuk bermain sosial media merupakan keputusan yang kurang bijak. Pasalnya, seperti tugas-tugas di sekolah sekarang sudah memerlukan smartphone dan sosial media, ungkapnya.

Kekhawatiran serupa disampaikan oleh Sarah, yang memiliki anak berusia 15 tahun. Dia mengaku hanya memberikan peringatan kepada anaknya. Meski terus memberikan pengingat secara verbal, dia menilai pengawasan manual memiliki batas ruang gerak yang sempit di tengah arus informasi digital.

Kondisi sosiologis ini menjadi landasan kuat bagi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) TUNAS sebagai respons atas meningkatnya kerentanan anak di ruang digital, seiring tingginya intensitas penggunaan internet oleh kelompok usia muda yang belum diimbangi kesiapan mental dan literasi digital.

Regulasi ini ditujukan untuk melindungi anak dari berbagai risiko seperti paparan konten tidak sesuai usia, perundungan siber, kecanduan digital, hingga eksploitasi data pribadi, sekaligus mewajibkan platform digital untuk menghadirkan sistem yang lebih aman melalui pembatasan akses berbasis usia, verifikasi pengguna, serta fitur perlindungan anak

Sebagai informasi, terdapat delapan platform yang akan diminta komitmennya dalam memberlakukan PP Tunas. Platform tersebut ialah YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.

Para orang tua yang diwawancarai secara khusus menyoroti TikTok sebagai platform yang dianggap paling berisiko bagi perkembangan anak. Hal ini sejalan dengan status TikTok yang kini dalam pengawasan ketat pemerintah melalui surat peringatan.

Martha menambahkan, kebijakan pemerintah untuk melarang anak di bawah 16 tahun mengakses platform berisiko tinggi adalah kebijakan yang tepat. Namun, dia menekankan perlunya sistem verifikasi yang lebih canggih agar anak tidak mudah memanipulasi data usia.

“Kami tetap tidak bisa memastikan 100% anak tidak terpapar konten. Bisa saja mereka membuat akun lain,” kata Martha menambahkan.

Di sisi lain, Pengamat teknologi informasi dan keamanan siber Alfons Tanujaya menilai keberhasilan PP Tunas tidak hanya bergantung pada kekuatan aturan, tetapi juga pada implementasi kebijakan dan tingkat literasi digital masyarakat.

Dia mengharapkan regulasi ini menjadi langkah krusial dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

"Regulasi ini diharapkan menjadi langkah penting dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia," pungkas Alfons dikutip siaran resmi Komdigi.

JAKARTA - Kebijakan pemerintah membatasi TikTok hingga Roblox bagi anak-anak mendapat respons positif dari masyarakat. Sejumlah orang tua menilai langkah ini baik untuk menjaga tumbuh kembang buah hati.

Salah satu pasangan asal Depok, Ara dan Fauzi, mengungkapkan bahwa pembatasan gadget sebenarnya sudah dia lakukan secara mandiri di rumah. Namun, dia tetap membutuhkan peran nyata dari pemerintah untuk turut mengintervensi keamanan digital bagi anak.

"Kalau kita sih sebagai orang tua emang ngebatesin dari awal. Jadi ya mendukung sih bagus-bagus aja," ujarnya di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (28/3/2026).

Menurut dia, pengawasan ketat memang perlu dilakukan mengingat dampak negatif yang mulai dirasakan. Dia mendukung penuh regulasi tersebut.

Ara khawatir dengan pengaruh besar dari sejumlah platform digital, termasuk permainan Roblox. "Apalagi dari bahasa tuh di permainan Roblox," ucapnya.

Dia berharap keamanan digital di Indonesia semakin diperketat, terutama bebas dari konten dewasa. "Harapannya kalau bisa sih konten-konten berbau pornografi , jangan ada deh buat anak-anak," katanya.

Pemerintah mulai menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) per hari ini, Sabtu (28/3/2026).

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan dua platform yang mulai dibatasi untuk anak-anak di antaranya X dan Bigo Live.

Sementara itu, dua platform lain seperti TikTok dan Roblox juga menunjukkan sikap kooperatif. TikTok akan menonaktifkan akun di bawah 16 tahun, sementara Roblox siap melakukan penyesuaian fitur bagi anak di bawah 13 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA—PT Jayamas Medica Industri Tbk. (OMED) menargetkan pertumbuhan pendapatan sekitar 10% hingga 15% pada 2026 menjadi Rp2,3 triliun seiring dengan rencana ekspansi pasar domestik dan ekspor.

Louis Krisnadi Hartanto, Direktur Marketing & Sales OMED, menyampaikan manajemen mempertahankan pandangan yang konstruktif terhadap prospek pertumbuhan industri alat kesehatan nasional pada 2026. Kendati demikian, industri ini tak lepas dari tantangan global seperti ketidakpastian geopolitik dan risiko tekanan harga energi.

OMED menargetkan pendapatan sekitar Rp2,3 triliun pada tahun 2026 atau tumbuh di kisaran 10%–15% secara tahunan (YoY). Selain itu, perseroan juga menargetkan margin laba bruto berada pada kisaran awal 30% dan Penjualan ekspor mencapai US$1,0 juta–US$1,5 juta.

“Target tersebut akan didukung oleh penguatan distribusi domestik, pengembangan produk dengan margin lebih tinggi, ekspansi pasar ekspor, serta peningkatan efisiensi operasional yang berkelanjutan,” paparnya dalam siaran pers, Jumat (27/3/2026).

Pada 2025, OMED mencatat penjualan bersih sebesar Rp2,06 triliun, meningkat 9,4% YoY dibandingkan Rp1,89 triliun pada tahun 2024. Sejalan dengan pertumbuhan pendapatan, laba bruto meningkat 15,0% YoY menjadi Rp717,5 miliar, dengan margin laba bruto membaik menjadi 34,8% dari sebelumnya 33,1%.

Louis Krisnadi Hartanto mengatakan, peningkatan margin ini mencerminkan efisiensi biaya produksi serta perbaikan bauran produk ke arah produk dengan margin yang lebih tinggi. OMED membukukan laba usaha sebesar Rp390,9 miliar, tumbuh 12,2% YoY, dengan margin usaha sebesar 18,9%, yang mencerminkan pengelolaan biaya yang stabil di tengah ekspansi usaha.

Laba tahun berjalan meningkat 13,9% YoY menjadi Rp368,9 miliar dibandingkan Rp324,0 miliar pada tahun sebelumnya. Sejalan dengan itu, laba per saham (EPS) meningkat menjadi Rp13,57 dari Rp11,89.

Kinerja sepanjang tahun didukung oleh pertumbuhan pada sejumlah segmen usaha utama, yaitu produk medis sekali pakai dan habis pakai tetap menjadi kontributor terbesar dengan porsi sekitar 48,8% dari total pendapatan, tumbuh sebesar 9,4% YoY.

Segmen perawatan luka mencatat pertumbuhan yang kuat sebesar 16,2% YoY, didorong oleh peningkatan volume penjualan dan peluncuran produk baru Isoplast. Segmen antiseptik dan dialisis tumbuh 9,6% YoY, didukung oleh kenaikan volume penjualan serta peluncuran produk baru.

Segmen bioteknologi dan laboratorium membukukan pertumbuhan tertinggi sebesar 30,1% YoY. Lalu segmen diagnostik dan peralatan medis mengalami penyesuaian sebesar 6,9% YoY sejalan dengan dinamika permintaan pasar.

“Kinerja ini mencerminkan stabilitas model bisnis OMED yang didukung oleh portofolio produk yang terdiversifikasi serta jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia,” tutur Louis Krisnadi Hartanto.