JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengecam keras dugaan kasus kekerasan anak di daycare Little Aresha, Yogyakarta. Parahnya, hingga saat ini 44% Daycare belum memiliki izin.

“Kondisi ini menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap layanan daycare belum diimbangi dengan kualitas layanan yang menjamin pemenuhan hak anak secara optimal. Kami mendorong penerapan layanan pengasuhan terstandar melalui sertifikasi Taman Asuh Ramah Anak (TARA), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2024,” kata Arifah, Senin (27/4/2026).

“Selain itu, penerapan kode etik perlindungan anak (child safeguarding) menjadi hal wajib sebagai bentuk komitmen seluruh SDM dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya, sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak,” sambung dia.

Dari data Kementerian PPPA, sekitar 44% daycare di Indonesia belum memiliki izin atau legalitas. Hanya 30,7% yang memiliki izin operasional, sementara 12% memiliki tanda daftar dan 13,3% berbadan hukum.

“Dari sisi tata kelola, sekitar 20 persen daycare belum memiliki SOP, dan 66,7 persen SDM pengelola belum tersertifikasi. Proses rekrutmen pengasuh pun umumnya belum berbasis standar dan masih minim pelatihan khusus,” ujar dia.

Arifah menegaskan, kasus di Yogyakarta menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan daycare. Ia juga mengecam keras dugaan kekerasan tersebut dan meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas.

“Kami menyampaikan simpati mendalam kepada anak-anak korban dan keluarga yang terdampak. Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama yang tidak bisa ditawar. Setiap bentuk kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan tidak dapat ditoleransi dalam kondisi apa pun. Negara harus hadir memastikan korban terlindungi dan pelaku diproses sesuai hukum,” ungkapnya.

Ia mendukung penuh aparat penegak hukum untuk menangani kasus ini secara profesional dan transparan, serta mendorong koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), guna memastikan perlindungan maksimal bagi korban.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian PPPA bersama pemerintah daerah memberikan pendampingan psikososial kepada korban dan keluarga, sekaligus mengevaluasi sistem pengawasan dan perizinan daycare. Pemerintah juga mendorong peningkatan edukasi publik terkait pengasuhan anak yang aman serta memperkuat sistem pengaduan dan respons cepat terhadap kasus kekerasan.

“Isu perlindungan hak ibu bekerja tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan hak anak. Ketika seorang ibu bekerja, perhatian tidak hanya pada produktivitas, tetapi juga memastikan anak tetap mendapatkan pengasuhan yang aman, layak, dan berkualitas,” tegasnya.

DIY - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melakukan penyisiran terhadap tempat penitipan anak (daycare) yang tidak berizin. Langkah ini dilakukan menyusul kasus kekerasan dan penelantaran di daycare Little Aresha yang menjadi perhatian publik.

Hasto mengatakan proses sweeping dilakukan secara bertahap dalam waktu beberapa hari ke depan. "Saya kira kita bisa cek satu persatu sehingga dalam waktu singkat, paling lama dua hari kita sudah tahu semua status daycare yang ada di kota Yogyakarta," kata Hasto, Minggu (26/4/2026).

Selain itu, Pemkot Yogyakarta juga bergerak cepat untuk mencarikan solusi bagi anak-anak yang menjadi korban. Hasto menyebut pihaknya akan memfasilitasi penitipan sementara agar kebutuhan para orang tua tetap terpenuhi.

"Ini saya kira suatu hal yang urgensi dan emergensi karena mereka kan orang tuanya pada umumnya kerja, sehingga kami pemerintah daerah harus hadir, pemerintah harus hadir," Hasto.

Hasto mengatakan, pihaknya akan segera mencari daycare yang layak dan terpercaya untuk menampung anak-anak korban. "Ini kami akan segera mengidentifikasi daycare-daycare lainnya yang amanah, yang aman, yang baik, yang sehat," ujarnya.

Sebelumnya, Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Eva Guna Pandia, mengonfirmasi bahwa 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan dan penelantaran di Daycare Little Aresha. Ia menyebut para tersangka memiliki peran berbeda dalam operasional lembaga tersebut.

"Setelah gelar perkara, kami menetapkan 13 orang tersangka. Terdiri atas satu kepala yayasan, satu kepala sekolah, dan 11 orang pengasuh," ujar Kombes Eva Guna Pandia, Sabtu 25 April 2026.

Lihat video: Dari 103 Anak di Daycare, 53 Positif Alami Kekerasan di Daycare Little Aresha

Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi menggelar perkara menyusul penggerebekan di lokasi yang berada di Kelurahan Sorosutan, Kemantren Umbulharjo. Dalam operasi tersebut, sebanyak 30 orang sempat diamankan untuk dimintai keterangan, sementara motif di balik tindakan tersebut masih dalam pendalaman.

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Riski Adrian, mengungkapkan kondisi memprihatinkan yang ditemukan saat petugas masuk ke dalam lokasi. Ia menyebut anak-anak yang seharusnya mendapatkan perawatan justru mengalami perlakuan tidak manusiawi.

"Petugas mendapati anak-anak dalam kondisi terikat. Ada yang kakinya diikat, tangannya diikat, dan sebagainya. Secara umum perlakuan tak manusiawi itu benar adanya," ungkap Kompol Adrian.

Saat ini, seluruh anak yang menjadi korban telah dievakuasi untuk mendapatkan pendampingan trauma healing serta pemeriksaan medis guna memastikan kondisi fisik dan psikologis mereka. Kepolisian menegaskan akan mengusut kasus ini hingga tuntas serta menjerat para pelaku menggunakan ketentuan dalam undang-undang perlindungan anak.

JAKARTA - Jumlah tersangka dalam kasus dugaan penelantaran dan kekerasan anak di Daycare Little Aresha, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, berpotensi bertambah. Hingga saat ini, polisi telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka dan masih terus mendalami kasus tersebut.

Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan penyidikan dilakukan secara bertahap dan terbuka kemungkinan adanya penambahan tersangka seiring perkembangan kasus.

"Saat ini kita kan secara maraton ya, bertahap. Saat ini yang pasti sudah ditetapkan 13 tersangka, ya. Nanti ini bisa berkembang lagi tergantung nanti proses pengembangan dan mungkin ada keterangan-keterangan tambahan dari 13 yang saat ini sudah diamankan oleh Polresta Yogyakarta," kata Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan, Minggu (26/4/2026).

Ihsan menambahkan, penanganan kasus dilakukan secara profesional dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Komitmen Polda DIY untuk tegas, kemudian kita melaksanakan penyidikan secara profesional dan transparan, kita sampaikan akhirnya kepada masyarakat. Kemudian, juga dengan berkeadilan, ya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Hingga saat ini, area depan Little Aresha telah dipasangi garis polisi dan operasional dihentikan sepenuhnya. Polisi dijadwalkan akan merilis perkembangan kasus secara lengkap pada Senin pagi (27/4/2026).

Lihat video: Dari 103 Anak di Daycare, 53 Positif Alami Kekerasan di Daycare Little Aresha



Sebelumnya, penetapan 13 tersangka dilakukan setelah Polresta Yogyakarta menggelar perkara. Para tersangka langsung dilakukan penahanan. Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Guna Pandia menyebut para tersangka berasal dari berbagai posisi di lembaga tersebut.

"13 orang tersangka terdiri dari 1 kepala yayasan, 1 kepala sekolah, dan 11 orang pengasuh," kata Kapolresta Yogya Kombes Pol Eva Guna Pandia.

Kasus ini mencuat setelah kepolisian melakukan penggerebekan pada Jumat, 24 April 2026 atas dugaan praktik kekerasan dan penelantaran anak di daycare tersebut. Hingga kini, motif kekerasan masih dalam proses pendalaman.

Jumlah korban diduga mencapai puluhan anak dengan usia sangat rentan. Polisi juga mengungkap adanya perlakuan kekerasan terhadap anak, termasuk tindakan pengikatan.

JAKARTA - Daycare Little Aresha di Kota Yogyakarta dipastikan tidak mengantongi izin operasional. Tempat penitipan anak tersebut menjadi sorotan setelah 53 anak menjadi korban kekerasan fisik dan verbal. Polisi telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, Retnaningtyas, mengatakan lembaga tersebut tidak terdaftar di instansi terkait. Retnaningtyas menyebut pihaknya saat ini tengah mendata anak dan orang tua untuk memastikan pendampingan berjalan optimal.

“Tidak berizin, baik di Dinas Pendidikan maupun Dinas Perizinan. Kami sekarang sedang mendata seluruh anak dan orang tua untuk memberikan pendampingan psikologis dan bantuan hukum melalui UPTD PPA,” ujar Retnaningtyas, Minggu (26/4/2026).

itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum yang berjalan.

Kepala DP3AP2 DIY, Erlina Hidayati Sumardi, mengatakan pihaknya mendorong agar seluruh pihak yang terlibat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan secara transparan, profesional, dan berkeadilan. Ia juga menyampaikan empati kepada korban dan keluarga terdampak.

“Kami menyampaikan simpati dan empati yang tulus kepada anak-anak yang menjadi korban serta kepada keluarga yang terdampak. Anak adalah amanah yang harus dijaga bersama,” kata Erlina.

Lihat video: Dari 103 Anak di Daycare, 53 Positif Alami Kekerasan di Daycare Little Aresha



Sebagai bagian dari upaya perlindungan, DP3AP2 DIY bersama sejumlah pihak memberikan pendampingan psikososial kepada anak-anak korban serta dukungan kepada keluarga melalui layanan terpadu. Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan untuk memastikan pemulihan korban berjalan optimal dan berkelanjutan.

Pemprov DIY juga melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan perizinan lembaga pengasuhan anak, termasuk daycare, guna memastikan standar perlindungan anak terpenuhi. Upaya edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya memilih layanan pengasuhan yang aman dan terverifikasi juga ditingkatkan.

“Kami akan semakin memperkuat mekanisme pengaduan dan respons cepat terhadap dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tuturnya.

Hingga saat ini, area depan Little Aresha telah dipasangi garis polisi dan operasional dihentikan sepenuhnya. Polisi dijadwalkan akan merilis perkembangan kasus secara lengkap pada Senin, 27 April 2026 besok.

Polresta Yogyakarta mencatat jumlah total anak yang pernah dititipkan mencapai 103 anak, dengan 53 diantaranya terverifikasi mengalami kekerasan fisik dan verbal. Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Eva Guna Pandia, mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan mantan karyawan yang menyaksikan langsung praktik pengasuhan tidak manusiawi.

“Awalnya dari karyawannya itu melihat bahwa perlakuan terhadap bayi atau anak yang dititip itu kurang manusiawi. Ia merasa tidak sesuai hati nurani karena melihat ada yang dianiaya dan ditelantarkan, akhirnya memilih mengundurkan diri dan melapor,” jelas Kombes Pol Eva Guna Pandia.

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian, menambahkan korban didominasi bayi hingga balita dengan rentang usia sangat rentan, mulai 0 hingga 3 bulan sampai di bawah 2 tahun. Ia menyebut dugaan kekerasan ini telah berlangsung lama, seiring masa kerja pengasuh yang lebih dari satu tahun, dan saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan maraton terhadap para terlapor.

Selain dugaan kekerasan, kondisi penampungan anak juga dinilai tidak layak. Dalam temuan polisi, tiga kamar berukuran sekitar 3x3 meter diisi hingga 20 anak per kamar.

“Jadi ada tiga kamar ukuran sekitar 3x3 meter persegi, tetapi diisi 20 anak untuk satu kamar. Ini sudah mengarah pada tindakan diskriminatif. Anak-anak ditelantarkan begitu saja, ada yang diikat kakinya, tangannya, bahkan ada yang muntah namun dibiarkan tanpa ada upaya pembersihan,” ujar Kompol Rizky Adrian.

Temuan medis menunjukkan pola luka pada tubuh korban, seperti kulit melepuh, bekas cubitan, cakaran, luka pada punggung, hingga luka di bagian bibir. Mayoritas anak juga terkonfirmasi menderita pneumonia atau infeksi paru-paru.

DIY - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Daycare Little Aresha, Yogyakarta diduga lebih tersistematis. Pola tersebut terdeteksi selama KPAI melakukan pendampingan terhadap kasus ini.

"Saya melihat kasus DC (Daycare) ini agak berbeda dengan DC bermasalah di Depok atau Pekanbaru karena ini jauh lebih tersistematis," ujar Komisioner KPAI Diyah Puspitarini, Minggu (26/4/2026).

Diyah menambahkan praktik pengikatan terhadap anak di Daycare tersebut seolah merupakan SOP lantaran dilakukan pada jam-jam tertentu. Ia menduga ada instruksi langsung terhadap pengasuh anak yang bekerja di sana.

"Artinya seolah ada SOP bahwa anak-anak pada jam tertentu mendapatkan perlakuan kaki atau tangan diikat dan orang tua tidak boleh melihat langsung, serta dilakukan masif oleh pengasuh maka seolah sudah ada instruksi demikian," katanya.

Oleh karenanya, Diyah meminta agar aparat penegak hukum untuk menelusuri garis perintah ini. Apalagi menurutnya, praktik seperti ini diduga sudah terjadi berulang. "Maka perlu ditelusuri sampai pada pimpinan dan pemilik yayasan, karena kejadian ini sudah agak lama, berulang dan intens," tegas dia.

Lihat video: Dari 103 Anak di Daycare, 53 Positif Alami Kekerasan di Daycare Little Aresha



Seiring terungkapnya kasus ini, KPAI juga meminta agar Daycare itu ditutup secara permanen. Hal ini diperkuat dengan dugaan aktivitas Daycare itu yang tidak memiliki izin. "Tentu saja KPAI berharap agar Daycare ini ditutup permanen," ucapnya.

Sekadar informasi, sebuah daycare bernama Little Aresha Jogja diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak. Hal itu terungkap setelah polisi melakukan pengerebekan pada Jumat, 24 April 2026.

Penggerebekan itu dilakukan setelah adanya laporan tindak kekerasan terhadap anak di daycare tersebut. Sejumlah orang tua juga mengaku anak mereka mengalami lebam setelah dititipkan di lokasi tersebut.

Berdasarkan data sementara dari aparat penegak hukum, jumlah anak yang terdata di fasilitas tersebut mencapai 103 anak, dengan sekitar 53 anak diduga mengalami kekerasan fisik maupun perlakuan tidak manusiawi.

DIY - Sebanyak 53 anak menjadi korban kekerasan di Daycare Little Aresha Jogja. Terkait peristiwa tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY memberikan pendampingan psikologis bagi anak-anak teresbut.

Kepala DP3AP2 DIY Erlina Sumardi, mengatakan pihaknya telah memberikan pendampingan psikososial kepada anak-anak korban serta dukungan kepada keluarga melalui layanan terpadu. Erlina menyebut langkah tersebut dilakukan untuk membantu pemulihan kondisi psikologis korban.

“Sebagai bagian dari upaya perlindungan, DP3AP2 DIY bersama DP3AP2KB Kota Yogyakarta, KPAI Kota Yogyakarta, serta Forum Perlindungan Korban Kekerasan DIY telah dan akan terus melakukan pendampingan psikososial bagi anak-anak korban dan dukungan kepada keluarga melalui layanan terpadu,” ujarnya, Minggu (26/4/2026).

Selain itu, DP3AP2 DIY juga mendukung proses penegakan hukum yang tengah berjalan. “Kami mendorong dan mengawal proses penegakan hukum bekerja sama dengan LPSK Perwakilan DIY agar seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan pelanggaran ini diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Di sisi lain, evaluasi terhadap sistem pengawasan dan perizinan lembaga pengasuhan anak juga dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang. “Melakukan evaluasi bersama terhadap sistem pengawasan dan perizinan lembaga pengasuhan anak, termasuk daycare, guna memastikan terpenuhinya standar perlindungan anak,” jelasnya.

Lihat video: Dari 103 Anak di Daycare, 53 Positif Alami Kekerasan di Daycare Little Aresha



Erlina turut mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan tidak ragu melaporkan apabila menemukan atau mencurigai adanya praktik kekerasan terhadap anak di lingkungan sekitar,” tandasnya.

Diketahui, Polresta Yogyakarta mencatat sebanyak 53 anak terverifikasi mengalami kekerasan fisik dan verbal di Daycare Little Aresha, Kota Yogyakarta, dari total 103 anak yang pernah dititipkan.

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian mengatakan, korban didominasi bayi hingga balita dengan rentang usia sangat rentan, mulai 0–3 bulan hingga di bawah 2 tahun. Dugaan kekerasan ini telah berlangsung lama, mengingat masa kerja pengasuh yang sudah lebih dari satu tahun, dan saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan maraton terhadap para terlapor.

Selain kekerasan, kondisi penampungan anak juga dinilai tidak layak. Dalam temuan polisi, tiga kamar berukuran sekitar 3x3 meter diisi hingga 20 anak per kamar.

“Jadi ada tiga kamar ukuran sekitar 3x3 meter persegi, tetapi diisi 20 anak untuk satu kamar. Ini sudah mengarah pada tindakan diskriminatif. Anak-anak ditelantarkan begitu saja, ada yang diikat kakinya, tangannya, bahkan ada yang muntah namun dibiarkan tanpa ada upaya pembersihan,” ujar Kompol Rizky Adrian.

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, ditemukan berbagai luka pada tubuh korban, seperti kulit melepuh, bekas cubitan, cakaran, luka di punggung, hingga luka di bagian bibir. Mayoritas anak juga terkonfirmasi menderita pneumonia atau infeksi paru-paru.

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina menuturkan kekerasan Daycare di Yogyakarta sebagai tragedi kegagalan sistem ruang perlindungan anak. Dia mengecam keras sekaligus segera lakukan pencabutan izin.

Dia mendorong kepolisian mengusut tuntas dan menjerat hukuman maksimal dengan hukuman berat dan maksimal sesuai UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

“Fakta tentang ratusan anak menjadi korban dengan 53 di antaranya mendapatkan kekerasan fisik bukan sekadar angka, melainkan tragedi kemanusiaan yang menunjukkan adanya kegagalan serius dalam sistem pengawasan dan perlindungan anak di ruang-ruang pengasuhan formal,” ujar Selly, Minggu (26/4/2026).

Sebelumnya, kasus kekerasan Daycare di Yogyakarta heboh usai video viral sejumlah anak mendapatkan kekerasan muncul di dunia maya. Polresta Yogyakarta kini tengah menyidik kasus itu.

Selly melihat kasus ini mencerminkan adanya kelemahan sistem perizinan dan pengawasan yang lemah dalam lembaga penitipan anak (Daycare). “Tidak boleh ada institusi yang mengasuh anak tanpa standar operasional, sertifikasi tenaga pengasuh, serta audit berkala yang ketat,” ucapnya.

Mantan Plt Bupati Cirebon itu melihat adanya indikasi pembiaran sistemik yang menyebabkan jumlah korban besar. Artinya, praktik ini berlangsung tidak dalam waktu singkat, sehingga patut diduga adanya kelalaian pengawasan dari berbagai pihak terkait.

“Anak tidak boleh diposisikan sebagai objek komersialisasi tanpa jaminan keselamatan dan tumbuh kembang yang layak,” tegasnya.

Karena itu, mengutip ucapan Ketua DPR RI Puan Maharani, pihaknya menegaskan hukuman maksimal terhadap seluruh pelaku tanpa kompromi dengan penerapan pasal berlapis dalam kerangka Undang-Undang Perlindungan Anak.

Agar kejadian tak terulang, dia mendesak evaluasi total dan audit nasional terhadap seluruh Daycare di Indonesia, termasuk legalitas, standar operasional, serta kompetensi tenaga pengasuh.

Legislator Dapil Jabar VIII itu juga meminta Kementerian, Pemda, hingga Komnas Perlindungan Anak bergerak melakukan pendampingan psikososial menyeluruh bagi seluruh korban dan keluarga, karena dampak kekerasan terhadap anak bersifat jangka panjang.

Dengan pelibatan pemerintah daerah dan kementerian terkait, khususnya Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak emperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap kekerasan anak.

“Anak adalah kelompok paling rentan yang wajib dilindungi secara total baik oleh keluarga, masyarakat, maupun negara,” katanya.

Dia mengingatkan peristiwa ini harus menjadi momentum koreksi besar bahwa keamanan anak tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar, tetapi harus dijamin melalui regulasi ketat dan pengawasan aktif negara.

“Jika 103 anak bisa menjadi korban tanpa terdeteksi sejak awal, maka yang gagal bukan hanya satu lembaga, tetapi sistem secara keseluruhan,” kata Selly.

Bisnis.com, JAKARTA - Setiap orang tua pasti menginginkan anak-anak mereka tumbuh, berkembang, dan belajar sesuai dengan ketentuan usia mereka terutama dalam fase seribu hari masa pertumbuhan awal (golden age).

Namun, tidak semua orang tua memiliki waktu penuh untuk memantau dan membantu anak mereka belajar dalam usia dini, karena berbagai faktor kesibukan seperti halnya bekerja.

Hingga akhirnya, banyak dari orang tua yang memilih jalan lain menggunakan jasa pengasuh anak atau menitipkan anak-anak mereka ke tempat pengasuhan anak (child care) saat menjalani kesibukan mereka.

Oleh karenanya, orang tua perlu menyadari pentingnya memilih pengasuh ataupun child care untuk membantu memantau perkembangan anak dengan baik.

Ahli tumbuh kembang anak, Dr. Dewi Kartika Suryani, SpA menyebutkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak perlu dilihat dari beberapa faktor.

Dirinya menyebut bahwa pertumbuhan anak bisa dilihat dengan mudah melalui berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala, namun untuk perkembangan akan sulit untuk dideteksi.

"Tumbuh itu adalah sesuatu yang kita bisa lihat dengan mudah, berat badan anak kita, tinggi badannya dia, dan lingkar kepalanya. Tetapi perkembangan itu sebenarnya susah buat kita lihat secara terukur," ujar Dr. Dewi saat diskusi dalam acara peresmian Mika Daycare & Preschool di Tangerang Selatan, Sabtu (25/4/2026).

Dr. Dewi mengungkapkan bahwa perkembangan anak harus dipantau melalui beberapa tanda di antaranya:

* Kemampuan bicara
* Perkembangan bahasa dan kosakata
* Motorik halus
* Motorik kasar
* Kemandirian anak

Faktor penentu perkembangan anak di atas biasanya terjadi paling cepat saat mereka memasuki usia dua tahun pertama atau dalam fase 18 bulan.

"Kita sebenarnya tidak sadar, kalau kita punya bayi di rumah, dalam setiap sambungan syaraf itu berkembang 1 juta kali, jadi cepat banget. Bahkan 90% otak anak akan terus berkembang sampai menginjak usia 5 tahun," tutur Dr. Dewi.

Oleh karenanya, jika memang terkendala dengan kesibukan, sebagai orang tua kita perlu mencari peran pengasuh atau child care yang tepat dan mampu memahami tumbuh kembang anak.

"Anak-anak memiliki masa penting banget untuk mengoptimalkan stimulasi di usia 2 sampai lima tahun pertama, oleh karenanya perlu pengasuh yang mampu melekat pada anak kita, memahami perkembangan dan pertumbuhan," kata Dr. Dewi.

Dr. Dewi menjelaskan untuk orang tua jika sudah memiliki pengasuh yang bagus, mengerti pertumbuhan dan perkembangan anak, tidak disarankan untuk diganti khususnya saat menjelang usia 2 tahun.

"Saat anak sudah dapat mbak (pengasuh) yang bagus, tapi kita ganti-ganti anak akan kasihan. Padahal stimulasi bagus, karena mbak (pengasuh)-nya bagus. Sebisa mungkin dari usia menjelang dua tahun, anak memiliki primary care yang sama, tidak apa-apa misal sama neneknya kalau paham. Asalkan anak merasa bahwa kehidupan tidak berubah karena beda pengasuh," pungkasnya.

Hal tersebut perlu dilakukan agar anak merasa memiliki kepercayaan diri dengan orang yang tepat, sehingga anak-anak akan merasa aman, bisa mengeksplorasi lingkungan, dan berkembang dengan baik.

Adapun solusi yang dapat dilakukan jika orang tua tidak ingin kesulitan dalam mencari pengasuh yang tepat untuk memastikan tumbuh kembang anak mereka, bisa menggunakan jasa dari tempat pengasuhan anak (child care).

Co-Founder Mika Daycare & Preschool, Marta Yuliana dalam kesempatan yang sama menyebut bahwa peran child care atau daycare dapat menjadi solusi bagi orang tua yang menghadapi tantangan dalam menjalankan perannya. Salah satunya adalah Mika Daycare.

"Selama ini kami melihat banyak orang tua, khususnya ibu, menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan peran profesional dan keluarga. Kami dalam hal ini (Mika Daycare) hadir sebagai support system yang memungkinkan orang tua bekerja dengan lebih tenang, karena anak-anak mereka berada dalam lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembangnya," jelas Marta.

Child care atau daycare memang bisa menjadi pilihan yang bijak bagi orang tua jika tidak ingin pusing-pusing memilih tenaga pengasuh anak yang dapat memahami gizi serta nutrisi untuk tumbuh, serta setiap alur perkembangan.

Pasalnya, di setiap daycare biasanya sudah tersedia pengasuh yang terlatih untuk mengawasi tumbuh kembang anak, salah satunya adalah Mika.

*Peran Pemerintah untuk Tempat Pengasuhan Anak (TPA)*

Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA), Titi Eko Rahayu dalam kesempatan yang sama juga menegaskan bahwa hak ibu pekerja menjadi salah satu fokus pemerintah dalam dukungan masyarakat terhadap Tempat Pengasuhan Anak (TPA).

"Dukungan dari pemerintah salah satunya melalui Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak dalam dukungan masyarakat di TPA. Itu sudah terdapat dalam pasal-pasal, salah satunya penyediaan prasarana untuk ibu pekerja, salah satunya mengandalkan pengasuhan anak," tutur Titi Eko.

Selain itu, KemenPPA mengupayakan agar pengasuh anak-anak bisa diterima oleh masyarakat untuk dapat memperoleh pemenuhan hak yang luas sebagai pekerja informal.

Ke depan, OJK memandang tren pertumbuhan tabungan pelajar akan tetap positif, didukung oleh penguatan literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelajar serta perluasan implementasi program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)..,

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengungkapkan, jumlah rekening pelajar telah mencapai 59,03 juta dengan total nominal sebesar Rp30,31 triliun per Februari 2026.

Dian, melalui jawaban tertulis di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa tren tabungan pelajar terus menunjukkan peningkatan. Jumlah rekening bertambah 1.040.035 rekening (1,79 persen) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Adapun hingga saat ini, tabungan pelajar berkontribusi sebesar 0,97 persen terhadap total dana tabungan perbankan yang mencapai Rp3.115,62 triliun.

“Ke depan, OJK memandang tren pertumbuhan tabungan pelajar akan tetap positif, didukung oleh penguatan literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelajar serta perluasan implementasi program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang diinisiasi bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah,” kata Dian.

Ia juga memandang, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada anak pada momen Lebaran menjadi peluang untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Momentum Idul Fitri yang identik dengan pencairan THR umumnya memberikan dorongan musiman terhadap likuiditas perbankan, khususnya pada dana pihak ketiga (DPK) dan komponen tabungan.

Hingga Februari 2026, kinerja DPK industri perbankan menunjukkan akselerasi yang cukup kuat, dengan pertumbuhan mencapai 13,86 persen secara tahunan (year on year/yoy), meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,75 persen (yoy).

Dari sisi komponen, tabungan juga mencatat pertumbuhan yang relatif baik, yakni 8,12 persen (yoy) pada Februari 2026, meningkat dari 7,21 persen (yoy) pada Februari 2025.

OJK memandang tren penghimpunan DPK tetap berada dalam jalur pertumbuhan yang positif, meskipun dengan laju yang lebih moderat seiring dengan proses normalisasi setelah akselerasi pada periode sebelumnya.

Dinamika ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya alternatif penempatan dana masyarakat pada instrumen investasi lain di tengah tren penurunan suku bunga perbankan.

Dengan demikian, ujar Dian, struktur DPK ke depan akan tetap terjaga secara sehat dan seimbang, sehingga perbankan memiliki ruang yang memadai untuk menjaga likuiditas sekaligus mendukung fungsi intermediasi secara berkelanjutan.

“OJK juga akan terus mendorong peningkatan jumlah rekening dan nominal tabungan pelajar maupun DPK secara keseluruhan. Hingga akhir 2026, pertumbuhan keduanya diharapkan tetap meningkat seiring dengan stabilitas sektor jasa keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Di tengah gelombang pembatasan media sosial bagi anak di berbagai negara, Meta mencoba pendekatan baru, dengan memberi akses kepada orang tua untuk melihat aktivitas AI remaja mereka.

Mengutip Endgadget pada Kamis (23/4/2026), Meta menghadirkan fitur yang memungkinkan orang tua melihat topik percakapan anak remaja mereka dengan Meta AI, dalam kurun waktu tujuh hari terakhir.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan meningkatkan transparansi, sekaligus merespons kekhawatiran terkait keamanan penggunaan teknologi AI oleh kalangan remaja.

“Orang tua akan dapat melihat topik-topik yang ditanyakan remaja mereka kepada Meta AI di (Facebook, Messenger, atau Instagram) selama seminggu terakhir,” jelas Meta dalam sebuah unggahan blog.

Melalui fitur tersebut, orang tua tidak dapat membaca isi percakapan secara langsung, tetapi akan diberikan gambaran mengenai topik yang dibahas.

Meta menjelaskan, topik yang dibicarakan oleh remaja pun sangat beragam.

“Topik-topik tersebut dapat beragam, mulai dari Sekolah, Hiburan, dan Gaya Hidup hingga Perjalanan, Menulis, dan Kesehatan dan Kesejahteraan, dan lain-lain,” lanjut Meta.

Informasi ini ditampilkan dalam tab khusus bernama Insights, yang tersedia pada fitur pengawasan akun remaja, baik melalui aplikasi maupun versi web.

Dalam tab tersebut, setiap topik juga dilengkapi dengan kategori yang lebih spesifik.

Misalnya, pada kategori gaya hidup terdapat subtopik seperti fesyen, makanan, dan liburan.

Sementara pada kategori kesehatan dan kesejahteraan, terdapat pembahasan terkait kebugaran, kesehatan fisik, hingga kesehatan mental.

Dengan detail ini, orang tua diharapkan dapat memahami pola interaksi anak mereka dengan AI, tanpa harus melanggar privasi secara langsung.

Meta juga mengembangkan fitur conversation starters atau panduan percakapan, yang dirancang untuk membantu orang tua memulai diskusi terbuka dengan anak, mengenai pengalaman mereka menggunakan AI.

Fitur ini dikembangkan bersama Cyberbullying Research Center, dan dapat diakses melalui Family Center maupun langsung dari tab Insights.

Meta juga memperluas inisiatif pengawasan melalui pembentukan AI Wellbeing Expert Council.

Dewan ini terdiri dari sejumlah pakar yang memiliki keahlian di bidang AI, yang bertanggung jawab dan etis, termasuk pihak yang berafiliasi dengan lembaga pencegahan bunuh diri serta institusi akademik.

Mereka akan memberikan masukan berkelanjutan, untuk memastikan pengalaman penggunaan AI bagi remaja tetap aman.

Langkah ini diambil di tengah meningkatnya perhatian global terhadap potensi risiko AI bagi remaja.

Sejumlah negara bahkan mulai membatasi akses media sosial bagi anak di bawah umur, termasuk Indonesia.

Selain itu, berbagai kasus menunjukkan bagaimana teknologi AI dapat disalahgunakan atau berdampak negatif jika tidak diawasi dengan baik.

Di sisi lain, Meta juga dilaporkan mulai mengurangi ketergantungan pada moderator konten pihak ketiga, dan beralih ke sistem AI untuk pengawasan.

Dalam konteks ini, kehadiran fitur pengawasan bagi orang tua dapat dilihat sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk melibatkan keluarga dalam menjaga keamanan penggunaan platform. (*)

Bisnis.com, JAKARTA — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah mengoperasikan kembali KMP Ferrindo 5 dari kondisi kandas untuk melayani lintas Patimban–Pontianak.

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale mengatakan KMP Ferrindo 5 kandas terjadi pada Minggu (12/4/2026) pukul 23.30 WIB, saat kapal berada di alur keluar Pelabuhan Pontianak. Adapun, kapal tersebut melayani lintasan strategis Long Distance Ferry (LDF) yang menjadi salah satu urat nadi distribusi logistik antara Pulau Jawa dan Kalimantan.

"Keberhasilan pelepasan KMP Ferrindo 5 dari kondisi kandas pada Rabu pukul 19.10 WIB menjadi cerminan respons cepat, terukur, dan berorientasi keselamatan dalam memastikan arus barang antarwilayah tetap terjaga," kata Windy dalam siaran pers, dikutip Jumat (24/4/2026).

Dia menjelaskan insiden kandas terjadi usai kondisi arus pasang yang cukup kuat disertai hembusan angin menyebabkan kapal terdorong keluar jalur pelayaran dengan karakteristik dasar perairan berlumpur.

Dalam situasi tersebut, lanjutnya, langkah penanganan segera dilakukan secara sistematis dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keselamatan sebagai prioritas utama, mengingat pentingnya lintasan ini dalam mendukung kelancaran rantai pasok nasional.

Windy menuturkan sebelum kembali diberangkatkan, KMP Ferrindo 5 telah melalui rangkaian pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan seluruh aspek teknis dalam kondisi optimal.

Setelah dinyatakan memenuhi ketentuan keselamatan dan memperoleh Surat Persetujuan Berlayar (SPB), kapal diberangkatkan menuju Patimban pada Kamis (23/4/2026) pukul 10.40 WIB, sehingga kembali memperkuat konektivitas logistik antarwilayah.

General Manager ASDP Cabang Pontianak, Adolf Enoch, menjelaskan bahwa selama proses penanganan, perusahaan secara konsisten melakukan evaluasi berkala melalui safety meeting serta penyusunan work plan terpadu sebagai panduan operasional di lapangan.

Seluruh kesiapan teknis, termasuk optimalisasi peralatan dan dukungan tugboat, dipastikan dalam kondisi prima sehingga proses pelepasan kapal dapat berlangsung efektif, terukur, dan sesuai standar keselamatan.

Sebagai kapal yang melayani lintasan LDF, KMP Ferrindo 5 memiliki kapasitas angkut hingga 60 penumpang terbatas yang diperuntukkan bagi pengemudi kendaraan, serta mampu mengakomodasi sekitar 40 unit kendaraan campuran.

Tingkat pengangguran anak muda di China kembali meningkat pada Maret 2026 menembus 16,9 persen setelah sempat turun selama enam bulan berturut-turut.

Kenaikan ini terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi kuartal pertama yang sebenarnya lebih kuat dari perkiraan.

Data Biro Statistik Nasional China menunjukkan tingkat pengangguran usia 16-24 tahun (di luar pelajar) naik dari 16,1 persen pada Februari menjadi 16,9 persen pada Maret.

Kondisi ini mencerminkan masih sulitnya pasar kerja bagi kelompok usia muda, terutama mereka yang minim pengalaman kerja.

Tekanan deflasi serta ketidakpastian eksternal disebut turut membebani pasar tenaga kerja, membuat peluang kerja semakin terbatas. Banyak lulusan muda memilih melanjutkan studi ke jenjang pascasarjana untuk meningkatkan daya saing atau menunda masuk ke dunia kerja.

Sebagian lainnya mencoba peruntungan di sektor pemerintahan yang dikenal dengan istilah 'iron rice bowl' karena menawarkan stabilitas pekerjaan.

[Gambas:Youtube]

Namun, setelah siklus ujian pegawai negeri berakhir, banyak peserta yang tidak lolos kembali masuk ke pasar kerja yang sudah ketat.

Salah satunya dialami Bai Xi, lulusan keuangan dan manajemen dari Provinsi Hebei, yang baru mulai mencari pekerjaan setelah beberapa bulan bekerja paruh waktu sambil mengikuti ujian pegawai negeri tingkat lokal. Ia mengaku berulang kali gagal memenuhi nilai minimum yang disyaratkan.

"Saya sudah tidak punya tenaga lagi untuk sepenuhnya fokus mempersiapkan ujian pegawai negeri. Mengulang lagi rasanya hanya membuang waktu," ujarnya, melansir SCMP.

Persaingan dalam ujian tersebut memang sangat ketat. Lebih dari 3,7 juta orang mengikuti ujian pegawai negeri nasional pada Desember lalu dengan rata-rata 98 pelamar memperebutkan satu posisi.

Kini, Bai mencoba mencari pekerjaan di bidang akuntansi atau audit di Beijing. Ia mengaku telah menghubungi lebih dari 1.000 perekrut melalui platform pencarian kerja, namun baru mendapatkan panggilan wawancara dari delapan perusahaan.

Tekanan di pasar kerja diperkirakan akan semakin meningkat dalam beberapa bulan ke depan. Sekitar 12,7 juta mahasiswa diproyeksikan lulus pada musim panas tahun ini, naik sekitar 4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Saya khawatir persaingan akan semakin ketat. Tapi tidak ada pilihan lain. Kalau belum berhasil, saya akan mencari pekerjaan di bidang lain dulu," ujar Bai.

Selain kelompok usia muda, tingkat pengangguran usia 25-29 tahun juga mengalami kenaikan menjadi 7,7 persen pada Maret, dari sebelumnya 7,2 persen pada Februari.

Secara keseluruhan, tingkat pengangguran perkotaan di China juga naik tipis menjadi 5,4 persen pada Maret, dibandingkan 5,3 persen pada bulan sebelumnya.

Kenaikan ini menunjukkan pemulihan ekonomi belum sepenuhnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja, terutama bagi generasi muda yang baru memasuki pasar tenaga kerja.