Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo umumkan pelantikan tujuh pejabat tinggi madya eselon I baru di lingkungan Kementerian PU, tepat pada hari buruh Jumat (1/5). Hal ini kemudian merujuk pada siapa ketujuh pejabat eselon I yang dicopot jabatannya. 

Berikut nama ketujuh pejabat yang dicopot mulai dari Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, hingga Staf Ahli Menteri yang diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas-tugas strategis di lingkungan Kementerian PU.

1. Sekretaris Jenderal Wida Nurfaida digantikan Apri Artoto2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Dwi Purwantoro digantikan Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Apri Artoto digantikan Bisma Staniarto4. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bob Arthur Lombogia digantikan Adenan Rasyid5. Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat K.M. Arsyad digantikan Rachman Arief Dienaputra6. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Abram Elsajaya Barus digantikan Indro Pantja Pramodo7. Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan Edy Juharsyah digantikan Pantja Dharma Oetojo

Berdasarkan hasil penulusaran CNNIndonesia.com, posisi teratas yang dicopot adalah Sekretaris Jenderal Kementerian PU yang ditempati Wida Nurfaida yang resmi dilantik Juli 2025. Kini, jabatan tersebut diisi oleh Apri Artoto yang sebelumnya menempati posisi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sejak Juli 2025.

Posisi berikutnya adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Air yang ditempati Dwi Purwanto sejak dirinya dilantik pada Juli 2025. Sebelum menduduki posisi Dirjen, beliau memiliki pengalaman sebagai direktur sungai dan pantai serta kepala balai wilayah sungai.

[Gambas:Youtube]

Dalam sambutannya, Menteri Dody menekankan pesan Presiden Prabowo bahwa salah satu dari tiga fondasi statecraft terletak pada aparatur sipil negara yang solid dan bersih. ASN dituntut tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas, solid, dan konsisten menjaga kepercayaan publik.

"Kementerian PU diharapkan dapat terus menghadirkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi proses, tetapi juga hasil yang dapat dirasakan secara nyata," ujar Menteri Dody dalam keterangan resminya, Jumat (1/5).

Dody juga menyampaikan bahwa penguatan organisasi bukan hanya penataan jabatan, tetapi bagian dari upaya membangun statecraft, yakni keterampilan dalam mengelola kebijakan negara dan memastikan setiap program berjalan efektif serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menurutnya, profesionalisme dan integritas harus berjalan beriringan, sehingga mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

"Kementerian PU perlu terus mendorong perbaikan tata kelola dan penguatan integritas ASN secara konsisten. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang profesional serta mendorong munculnya talenta-talenta yang berkontribusi positif," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — KAI Logistik menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan melalui penerapan kebijakan tempat kerja yang aman dan inklusif.

Direktur Keuangan KAI Logistik, Prihanto Herbowo, mengatakan bahwa perusahaan memandang SDM sebagai fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan bisnis.

"Kami percaya bahwa sumber daya manusia yang sehat, aman, terampil, dan berintegritas adalah fondasi utama keberlanjutan bisnis," ujar Prihanto dalam keterangan resmi, Kamis (30/4/2026).

"Ke depan, kami akan terus memperkuat budaya kerja yang inklusif dan mengedepankan keselamatan, karena kami meyakini bahwa perusahaan yang unggul adalah perusahaan yang mampu menempatkan sumber daya manusia sebagai aset strategis, bukan sekadar sumber daya produksi,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, perusahaan terus mendorong penerapan kebijakan yang menjamin kesetaraan dan keamanan bagi seluruh karyawan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui implementasi Respectful Workplace Policy (RWP), yang memastikan proses rekrutmen dan pengembangan karier berjalan tanpa diskriminasi.

Selain itu, karyawan juga memperoleh akses terhadap pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis perusahaan.

Dalam aspek keselamatan kerja, KAI Logistik menerapkan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) secara ketat, termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD) dan pelatihan rutin.

Perusahaan juga telah mengantongi sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan.

Di sisi transformasi digital, KAI Logistik mengembangkan sejumlah sistem untuk mendukung pengelolaan SDM dan operasional, antara lain Human Capital System (HCS) dan Rail Document System (RDS).

Selain itu, perusahaan juga mengintegrasikan teknologi seperti Radio Frequency Identification (RFID), Enterprise Resource Planning (ERP), dan Transportation Management System (TMS).

Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat ketahanan organisasi dalam jangka panjang.

Raih penghargaan Indonesia Human Capital Awards 2026

KAI Logistik meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Human Capital Awards 2026.

Perusahaan memenangkan kategori “The Best Human Capital 2026 for Ensuring Employee Safety through Respectful Workplace Policies” pada subkategori Logistics & Supply Chain Service Provider.

Indonesia Human Capital Awards merupakan ajang apresiasi tahunan yang memberikan pengakuan atas peran strategis human capital dalam mendorong daya saing perusahaan serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam proses penilaian, tim riset melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap berbagai aspek, meliputi Workforce Management, Leadership Involvement in Talent Development, Workforce Readiness, People Sustainability, serta Digital People Enablement.

KAI Logistik dinilai mampu menunjukkan pendekatan yang terstruktur, progresif, dan berorientasi pada masa depan dalam pengelolaan sumber daya manusia.

“Penghargaan ini menjadi dorongan bagi KAI Logistik untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Kami berkomitmen menjaga lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan adaptif, seiring dengan upaya memperkuat transformasi digital perusahaan," terang Prihanto.

"Dengan langkah tersebut, KAI Logistik optimistis dapat terus memberikan nilai tambah bagi pelanggan, mendukung pertumbuhan industri logistik nasional, serta menciptakan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan,” tutur dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Ancaman krisis ekonomi dan ekologi membuat prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) harus diterapkan dalam menjalankan bisnis.

Pengacara sekaligus Founder Haris Azhar Law Office Haris Azhar, menyebut saat ini pemenuhan standar HAM menjadi tren global.

Negara-negara maju seperti Perancis, Jepang, Korea Selatan, dan Jerman mengharuskan korporasi memenuhi prinsip HAM.

“Regulasi terkait HAM bukan lagi sekadar indikator atau formalitas belaka. Ini adalah standar korporasi global yang wajib dipenuhi,” kata Haris dalam diskusi diskusi Indonesia Business and Human Rights Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Adapun diskusi digelar Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC) bersama Haris Azhar Law Office.

Menurut Haris, saat ini semua pihak seharusnya tidak lagi meributkan alasan bisnis dan pemenuhan HAM menjadi satu isu penting.

Alih-alih berdebat, seharusnya Indonesia bisa membangun sistem tata kelola bisnis yang aman bagi masyarakatnya.

“Untuk memitigasi dampak buruk terhadap masyarakat secara nyata,” ujar Haris.

Outlook Bisnis and Human Rights (BHR) itu mendorong perubahan aturan pemenuhan HAM dari yang bersifat sukarela menjadi suatu kewajiban.

Perusahaan harus mengidentifikasi, memitigasi, mencegah, dan mempertanggungjawabkan dampak bisnis terhadap HAM dan lingkungan.

Dokumen itu juga memandang, korporasi dalam waktu ke depan harus dituntut menempatkan bencana menjadi variabel risiko inti dalam bisnisnya.

“Guna memastikan operasi bisnis tidak memperburuk dampak bencana terhadap daya dukung lingkungan dan komunitas sekitar,” kata Haris.

Kutukan Sumber Daya Alam

Persoalan pemenuhan HAM dan lingkungan dalam bisnis juga disorot Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya.

Ia menyebut, terdapat fenomena “kutukan sumber daya alam” yang terjadi di daerah-daerah dengan kekayaan mineral seperti Morowali, Maluku Utara, dan Manado.

Di Maluku Utara misalnya, data pertumbuhan ekonomi melejit hingga 35 persen, didorong sektor pertambangan nikel.

“Namun ironisnya, masyarakat lokal justru tersingkir dan angka kemiskinan tetap menjadi yang tertinggi di wilayah timur Indonesia,” kata Willy.

Politikus Partai Nasdem itu menilai, tidak adanya regulasi mengenai pemenuhan HAM dalam bisnis menjadi persoalan mendasar di Indonesia.

Korporasi resmi beroperasi secara eksploitatif sementara praktik tambang ilegal yang merusak sumber air warga juga masih marak.

“Investasi senilai triliunan rupiah masuk, tetapi laporan di lapangan menunjukkan adanya korban jiwa dan eskalasi konflik horizontal,” tutur Willy.

Pemerintah Sedang Siapkan Regulasi

Dalam forum yang sama, Plt. Direktur Pengembangan dan Evaluasi Instrumen HAM Kementerian HAM Sofia Alatas, mengatakan pemerintah saat ini sedang menyiapkan regulasi yang mengharuskan korporasi memenuhi HAM.

Aturan itu dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM yang saat ini masih digodok.

Proses pembentukan Perpres itu menyoroti dampak perusahaan terhadap lingkungan, status tanah masyarakat adat, dan perlindungan data.

“Rencananya, kebijakan Uji Tuntas HAM (HRDD) ini akan diwajibkan (mandatory) pada tahun 2028 bagi perusahaan dengan lebih dari 2.000 karyawan,” jelas Sofia.

Sementara itu, pihak Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyebut sektor nikel Indonesia saat ini diawasi dengan ketat.

Komite Environmental, Social, and Governance (ESG) APNI Noormaya Muchlis, mengatakan Indonesia menyuplai 65 persen nikel dunia.

Perusahaan nikel dihadapkan pada biaya bahan baku yang mahal imbas perang dan sorotan dunia terhadap berbagai kasus kecelakaan kerja.

Dalam dua tahun ke depan, APNI akan meluncurkan standar ESG yang memuat 16 parameter agar industri pertambangan bisa beroperasi dengan lebih bertanggung jawab.

“Industri nikel juga disorot tajam terkait rentetan kegagalan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) seperti ledakan smelter, kesenjangan sosial, hingga konflik lahan dengan masyarakat adat,” kata Maya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi tonggak penting dalam upaya perlindungan pekerja domestik di Indonesia. Aturan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga (PRT), tetapi juga bagi pemberi kerja.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi menegaskan bahwa regulasi ini dirancang untuk melindungi kedua belah pihak secara seimbang.

“Sesungguhnya UU ini bukan hanya melindungi pekerja rumah tangganya, tetapi juga pemberi pekerja,” kata Arifah dalam konferensi pers di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, salah satu perubahan mendasar dalam undang-undang ini adalah pengakuan PRT sebagai pekerja profesional, sekaligus menghapus istilah yang selama ini dinilai tidak setara.

“Jadi, di UU ini bagaimana PRT ini dianggap sebagai pekerja. Jadi, tidak ada istilah majikan dan pembantu. Istilah yang dipakai sekarang adalah pekerja rumah tangga dan pemberi pekerja rumah tangga,” tegasnya.

Pengesahan UU yang bertepatan dengan momentum Hari Kartini ini disebut sebagai kabar menggembirakan setelah melalui pembahasan selama 22 tahun. Dalam aturan tersebut, diatur secara rinci hak-hak dasar PRT, mulai dari upah layak, jam kerja yang wajar, hingga hak libur, cuti, makanan sehat, dan jaminan sosial.

“Mereka berhak atas perlakuan yang manusiawi. Bebas dari kelas dan perlindungan hukum. Dan ini nanti akan diatur lebih jelas dalam Peraturan Pemerintah,” ujar Arifah.

Dalam implementasinya, pemerintah juga melibatkan masyarakat di tingkat lingkungan. Setiap pemberi kerja diwajibkan melaporkan data pekerja kepada RT atau RW setempat sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan.

“Namanya siapa, usianya berapa, kemudian apa yang menjadi kesepakatan antara PRT dengan pemberi pekerja,” jelasnya.

Arifah menambahkan, aturan teknis turunan dari undang-undang ini akan segera disusun dalam waktu dekat.

“Masih akan dibahas, kalau tidak salah ada waktu 45 hari untuk menetapkan aturan-aturan turunan. Misalnya, apakah akan disesuaikan dengan daerah masing-masing dan lain sebagainya,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pembentukan UU PPRT bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja rumah tangga.

“Pembentukan UU PPRT mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan terhadap pekerja rumah tangga,” kata Supratman.

RUU PPRT resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR sehari sebelumnya, menandai langkah maju dalam perlindungan pekerja domestik di Indonesia sekaligus memperkuat prinsip kesetaraan dalam hubungan kerja.

Penting dipahami bahwa RUU PPRT ini secara khusus menyoroti aspek perlindungan utama bagi pekerja rumah tangga, mulai dari jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, pengaturan serta perlindungan gaji agar lebih layak dan transparan, hingga kewajiban adanya pendidikan dan pelatihan vokasi bagi calon maupun pekerja yang sudah aktif, maka disahkan 12 poin penting untuk PRT, antara lain:

Pertama, mengenai pengaturan perlindungan pekerja yang berasaskan kekeluargaan, penghormatan hak asasi manusia, keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum.

Kedua, perekrutan PRT dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.

Ketiga, setiap orang yang membantu pekerjaan pada lingkup pekerjaan rumah tangga yang berdasarkan adat, kekerabatan, kekeluargaan, pendidikan, atau keagamaan tidak termasuk sebagai PRT sebagaimana dalam undang-undang ini.

Keempat, perekrutan PRT secara tidak langsung yang dilakukan oleh P3RT dapat dilakukan dengan perekrutan secara luring maupun secara daring.

Kelima, salah satu hak PRT yang diatur dalam RUU ini adalah PRT berhak mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Keenam, calon PRT mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dari perusahaan penempatan PRT.

Ketujuh, pendidikan dan pelatihan vokasi bagi calon PRT.

Kedelapan, perusahaan penempatan PRT adalah badan usaha yang berbadan hukum dan wajib memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesembilan, P3RT dilarang memotong upah dan sejenisnya.

Kesepuluh, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PRT dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberdayakan RT/RW dalam rangka pencegahan terjadinya kekerasan terhadap PRT.

Kesebelas, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, setiap orang berusia di bawah 18 tahun atau sudah menikah yang bekerja atau pernah bekerja sebagai PRT sebelum undang-undang ini berlaku diberikan pengecualian dan tetap diakui haknya sebagai PRT.

Keduabelas, peraturan pelaksanaan paling lambat ditetapkan satu tahun sejak undang-undang PPRT berlaku.

Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Lita Anggraini, menilai regulasi ini menjadi langkah penting dalam memberikan pengakuan sekaligus perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Ia menyoroti pentingnya pengaturan jam kerja, upah, tunjangan hari raya (THR), hari libur, hingga kebutuhan dasar seperti akomodasi dan makanan.

“Ini menjadi konstruksi baru untuk melindungi PRT yang mayoritas perempuan, yang selama ini menjadi penyokong perekonomian nasional, tetapi banyak mendapatkan diskriminasi dan kekerasan,” kata Lita dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Selain itu, aspek jaminan sosial dan bantuan sosial juga dinilai krusial, mengingat masih banyak pekerja rumah tangga yang hidup dalam kondisi rentan dan belum tersentuh perlindungan yang memadai.

Aturan Turunan

Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) telah disahkan di DPR RI. Pemerintah pun menyiapkan sejumlah peraturan turunannya.

Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI Dhahana Putra mengatakan dalam RUU PPRT itu terdapat pendelegasian terhadap empat Peraturan Pemerintah (PP). Namun, pemerintah akan melingkupinya dalam satu PP.

"Dan kami buat dalam kurun waktu 1 tahun. Insyaallah sebelum 1 tahun ini akan selesai," kata Dhahana dalam konferensi pers di Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI pada Rabu (29/4/2026).

Adapun, empat regulasi turunan yang disiapkan adalah meliputi pertama tata kelola rekrutmen PRT. Kedua, pelatihan vokasi bagi PRT. Ketiga, penyelesaian perselisihan. Keempat, peran serta masyarakat.

"Jadi 4 hal ini yang coba kita adopsi dengan PP PRT yang akan kita siapkan bersama," ujar Dhahana.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Cris Kuntadi mengatakan bahwa dalam UU PPRT yang disahkan, hubungan kerja antara pemberi kerja dengan PRT adalah bersifat sosial, kultural, dan ekonomi.

"Artinya, pertimbangan-pertimbangan seperti budaya, kekeluargaan, dan lain-lain itu juga masih tetap melekat. Tetapi, hak-haknya itu yang perlu dipastikan," katanya.

Oleh karena itu, hak dan kewajiban PRT, termasuk hak-wajiban dari pemberi kerja, P3RT juga diatur di dalam UU PPRT.

"Harapannya, termasuk misalnya mismatch skill-nya, itu juga kita fasilitasi. Baik bagi calon PRT, termasuk juga bagi PRT. Jadi harapannya hak dan kewajiban itu lebih teratur," ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa UU PPRT mengatur secara komprehensif mengenai pekerja rumah tangga mulai dari perekrutan, waktu kerja, lingkup pekerjaan, termasuk hubungan kerja yang bersifat sosio ekonomi antara PRT dan pemberi kerja.

Diatur pula pelatihan vokasi bagi PRT dan calon PRT, perizinan, hal-hal yang dilarang, sanksi administratif bagi P3RT, termasuk pembinaan pengawasan dan penyelesaian perselisihan.

Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI Dhahana Putra mengatakan bahwa dengan adanya UU PPRT terdapat pengakuan pekerja rumah tangga tentang status hak dan kewajibannya, serta perlindungannya.

UU PPRT juga menjadi proteksi peristiwa hukum. PRT pun kemudian mempunyai hak mendapatkan kehidupan yang layak.

Di sisi lain, UU PPRT juga memberikan batasan, bahwa terdapat pula hubungan kekeluargaan dalam pekerja rumah tangga.

"Ini posisi sangat baik. Ini juga memberikan kejelasan. PRT itu juga mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini juga baik memberikan hak pengakuan," katanya.

Sebelumnya, Anggota Baleg DPR RI Habib Syarief menegaskan bahwa pengesahan UU PPRT harus benar-benar berdampak nyata, bukan sekadar aturan formal tanpa implementasi.

“Kami sangat bersyukur UU PPRT akhirnya disahkan. Namun, kami meminta UU ini jangan sekadar menjadi macan kertas. UU ini harus mampu memutus mata rantai eksploitasi dan memberikan penghormatan atas hak asasi manusia serta keadilan bagi jutaan PRT kita,” ujar dia.

Ia juga menyoroti bahwa sekitar 4,2 juta pekerja rumah tangga di Indonesia—yang mayoritas perempuan dan anak selama ini berada dalam posisi rentan terhadap eksploitasi, diskriminasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Sebagaimana diketahui, pembahasan UU PPRT telah memakan waktu 22 tahun. Sampai akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025—2026 pada Selasa (21/4/2026) atau tepat pada peringatan Hari Kartini 2026.

Singkatnya, pembahasan kebijakan ini mulai dibahas pada tahun 2004. RUU tersebut kerap digantung, bahkan pada tahun 2014 pembahasan RUU terhenti di Baleg DPR. Hingga akhirnya disahkan di tahun 2026 setelah melalui dinamika di Gedung Parlemen, Senayan.

Visi besar Indonesia Emas 2045 mencita-citakan Indonesia berdiri sejajar dengan negara-negara maju. Jangka waktunya kurang dari dua dasawarsa lagi; waktu yang pendek. Tetapi, di antara berbagai hal yang berpotensi menghalangi perwujudannya, kita masih terjebak dalam angka malnutrisi yang mencemaskan.

Kita berada di urutan keempat dunia dalam prevalensi anak dengan malnutrisi–di bawah India, Nigeria, dan Pakistan. Menurut IFSR (Indonesia Food Security Review) melalui data tahun 2023, Indonesia bahkan telah berada di posisi ke-3. Angka kematian akibat malnutrisi kita tiga kali lebih tinggi daripada rerata dunia.

Nutrisi adalah faktor mendasar yang krusial untuk membangun sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. Kalau Indonesia serius dalam hal ini, kita tidak bisa lagi menganggap masalah gizi sebagai urusan “perut kenyang” belaka. Gizi adalah fondasi bagi perkembangan otak dan performa kognitif, yang pada akhirnya menentukan kualitas ekonomi dan pembangunan nasional. Kualitas sumber daya manusia Indonesia!

Selama ini narasi pembangunan dibangun atas dasar kesilauan pada pembangunan objek-objek fisik atau proyek-proyek mercusuar. Dalam kecenderungan itu, perhatian terhadap daya saing sumber daya manusia tergolong lemah, kalaupun bukan kian mengendur. Saat transisi pemerintahan terjadi, dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto, peringkat investasi demi sumber daya manusia malah turun dari prioritas nomor satu menjadi nomor empat. Ini adalah kesalahan strategis.

Riset memperlihatkan bahwa imbal hasil investasi (return on investment) terbesar dalam pembangunan manusia terletak pada seribu hari pertama kehidupan. Hal ini dimulai sejak dari dalam kandungan, saat konsepsi atau pembuahan terjadi dan terus berlanjut hingga usai sekolah dasar. Nutrisi yang tepat sasaran pada masa kritis adalah penentu apakah anak akan tumbuh menjadi individu yang produktif atau justru terhambat secara kognitif.

Kalau kita harus risau, mestinya bukan hanya karena stunting menyebabkan anak secara fisik pendek; kita harus melihatnya sebagai ancaman nyata terhadap performa otak dan kemampuan kognitif masa depan bangsa. Ancaman yang sangat serius!

Karenanya, terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kita tidak menolak program itu. Kita menuntut reposisi total terhadap implementasinya. Saat ini, tanpa kajian pendahuluan apa pun, program itu masih terkesan hanya menyasar sisi rantai pasok (supply chain), seakan-akan tujuannya hanya memindahkan komoditas, bukan mengurus kualitas sumber daya manusianya.

Agar tidak menjadi sekadar jargon, program MBG harus digeser menjadi platform sistemik yang terintegrasi dengan layanan kesehatan, pendidikan, dan sistem pangan lokal. Kita memerlukan evaluasi yang terstruktur, sistematis, dan akuntabel, bukan sekadar peluncuran program yang populer di permukaan. Fokusnya harus tajam pada kelompok prioritas: ibu hamil, bayi, balita, anak pra-sekolah, dan tanpa melupakan usia sekolah dasar seraya terus mempromosikan pola hidup sehat pada anak-anak yang status gizinya masih normal sebagai langkah preventif.

Namun, harus diakui pula, persoalan kesehatan rakyat tidak berhenti pada nutrisi. Kita sedang menghadapi ancaman serius penyakit menular yang seharusnya bisa dicegah (preventable death). Sangat ironis ketika kita sibuk membicarakan medical tourism dan alat kesehatan canggih, layanan primer kita–yang merupakan garda terdepan kesehatan rakyat–justru mulai ditinggalkan dan kurang mendapatkan perhatian.

Cakupan imunisasi kita, misalnya, merosot tajam. Dan hal ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kasus campak tertinggi di dunia. Anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi berulang kali menghadapi risiko infeksi, yang pada akhirnya memperburuk kondisi stunting mereka.

Mengabaikan imunisasi berarti membiarkan wabah yang seharusnya bisa diatasi kembali menghantui kita. Yang memprihatinkan, hal ini bahkan berujung pada kematian kolega muda tenaga kesehatan yang menjadi masa depan sistem kesehatan kita. Alarm yang jelas memberikan peringatan: wabah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi adalah indikator program imunisasi yang tidak sukses atau kurang mendapat perhatian.

Ujung dari semua hal tersebut adalah soal komitmen politik. Kita membutuhkan narasi dari pemerintah yang benar-benar menyentuh kepentingan langsung rakyat, bukan narasi yang sibuk mengurusi kebutuhan dokter spesialis, pelayanan dengan alat-alat canggih atau medical tourism semata.

Kita harus menempatkan penyakit infeksi sebagai prioritas agenda penguatan sistem kesehatan dan menjadikan capaian imunisasi sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan kesehatan. Kalau kita tidak segera menetapkan target yang jelas untuk sumber daya manusia unggul 2045 dan menjadikannya prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dengan inovasi gizi berbasis bukti, Indonesia Emas hanya akan menjadi impian belaka.

Sudah saatnya kita berhenti menjadikan kesehatan sebagai komoditas politik dan mulai memperlakukannya sebagai investasi bagi martabat bangsa. Rakyat yang sehat dan bernutrisi baik adalah syarat mutlak bagi bangsa yang berdaulat.

Karena itulah sangat mendesak bagi kita untuk kembali berfokus pada apa yang paling mendasar: menyelamatkan masa depan bangsa sejak dari dalam kandungan ibu dan melalui layanan kesehatan yang memihak rakyat kecil.

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI — Anggota DPR RI dari Komisi XIII Rieke Diah Pitaloka, mendesak pengusutan tuntas penyebab kecelakaan maut di Bekasi Timur yang menelan 15 korban jiwa. Ia menilai peristiwa tersebut bukan sekadar kecelakaan kereta biasa, melainkan harus dilihat dalam konteks keselamatan publik yang lebih luas.

Rieke menyampaikan duka cita mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Menurutnya, keselamatan dalam transportasi publik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin negara.

“Persoalan keselamatan penumpang adalah persoalan HAM warga negara, karena setiap rakyat berhak melakukan mobilitas dengan transportasi publik dalam keadaan aman,” katanya saat ditemui di perlintasan Ampera, Selasa (28/4/2026).

Kendati demikian, ia juga menyoroti dugaan keterkaitan dengan perusahaan transportasi, yakni Green SM. Rieke menilai ada sejumlah kejanggalan dalam proses perizinan hingga operasional perusahaan tersebut di Indonesia.

Ia mengungkapkan, perusahaan yang satu grup dengan pabrikan otomotif Vinfast asal Vietnam itu diduga mengajukan izin pada Januari 2024 dan memperoleh Nomor Induk Berusaha melalui sistem OSS pada Maret 2024. Dalam waktu relatif singkat, perusahaan tersebut sudah mulai beroperasi di sejumlah kota besar seperti Jabodetabek, Surabaya, dan Makassar.

“Saya melihat ada satu kejanggalan, ada indikasi kejanggalan bagaimana di tengah taksi Indonesia sendiri dalam keadaan cengap-cengap susah mau bertahan, tiba-tiba ada perusahaan taksi dari luar

dengan izin yang mudah,” katanya.

Lebih lanjut, Rieke juga meminta agar audit menyeluruh dilakukan terhadap sistem transportasi, termasuk proses perizinan perusahaan yang beroperasi di sektor tersebut.

“Sekali lagi bagaimana mungkin perusahaan sebesar ini dengan armada kalau tidak salah sekitar 10.000 targetnya akan ada armadanya di 2025. Saya tidak tahu tercapai atau tidak, tapi intinya adalah persoalan ini bukan hanya persoalan kecelakaan biasa. Kalau sudah terjadi berkali-kali, berarti armadanya juga ada masalah. Sudahkah melalui uji operasional layak yang disebut dengan fine test segala macam, sudahkah melampaui itu atau belum?” katanya.

BANDUNG - Dicoding, platform edukasi teknologi terdepan di Indonesia menyelenggarakan ajang tahunan bergengsi: Dicoding Developer Conference (DDC) 2026. Mengusung tema "Built by Humans, Accelerated by AI", konferensi ini menegaskan bahwa meskipun kecerdasan buatan (AI) menjadi akselerator produktivitas yang luar biasa, peran manusia tetap menjadi sentral dalam inovasi teknologi.

Penyelenggaraan DDC tahun ini menjadi sangat istimewa dengan peluncuran laporan Indonesia Developer Outlook (IDO) 2026. Survei yang melibatkan 3.163 talenta digital ini mengungkap bahwa 9 dari 10 developer profesional telah merasakan lonjakan produktivitas sebesar 20% hingga lebih dari 50% berkat penggunaan AI generatif dalam alur kerja mereka.

Selain itu, dalam sesi keynote-nya, CEO Dicoding Narenda Wicaksono mengungkapkan temuan lain bahwa 75% developer profesional yang telah bekerja percaya bahwa teknologi dan skills praktis perlu dipelajari di luar kampus.

“Sebanyak 63% developer sangat mengandalkan online course sebagai sumber belajar utama. Oleh karenanya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para developer yang telah sebelas tahun mendukung kami untuk memberdayakan talenta digital dengan pembelajaran yang berdampak, sehingga Dicoding dapat memberikan dampak ekonomi pada Indonesia sebesar 6,5 triliun rupiah,” kata Narenda, Sabtu (25/4/2026).

Menindaklanjuti hal tersebut, Chief Learning Officer Dicoding Oon Arfiandwi, memaparkan temuan menarik dari IDO 2026 mengenai relevansi belajar teknologi di tengah maraknya fenomena layoff. Data menunjukkan bahwa peluang karier IT justru tetap terbuka lebar di luar sektor teknologi tradisional.

"Temuan kami dalam IDO 2026 menunjukkan bahwa perusahaan non-IT kini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar bagi talenta digital. Di era disrupsi AI, pertanyaan 'apakah belajar teknologi masih relevan?' terjawab dengan mutlak: Ya, tetapi cara kita belajar harus bertransformasi,” kata Oon Arfiandwi.

“Kita melihat tren di mana online course kini menjadi sumber belajar utama bagi lebih dari 63% developer profesional. Kita harus melatih diri menjadi spesialis, membangun portofolio yang kuat, dan mendorong produktivitas menggunakan generative AI," sambungnya.

Acara ini juga mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif yang memandang pentingnya penguasaan AI untuk mendorong ekonomi kreatif nasional.

Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam, menyebutkan bahwa "Kementerian Ekraf/Badan Ekraf mendukung Dicoding Developer Conference 2026 sebagai ajang peningkatan kapasitas dan perluasan jejaring developer Indonesia. Kami optimis akan kiprah para developer di industri masing-masing, dengan bantuan AI sebagai akseleratornya.”

Selain keynote yang disampaikan oleh CEO Dicoding, CLO Dicoding, serta perwakilan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, perwakilan dari DBS Foundation Indonesia, Ibu Nazla Mariza, selaku salah satu industri mitra Dicoding, turut mengisi keynote tentang dukungan kolaborasi DBS Foundation dengan Dicoding Indonesia dalam melaksanakan program Coding Camp powered by DBS Foundation yang telah memberikan dampak kepada lebih dari 227 ribu kaum muda di Indonesia.

Diskusi panel yang melibatkan jajaran perwakilan pemerintahan, akademisi, praktisi industri, serta alumni-alumni Dicoding turut dihadirkan dalam rangkaian acara DDC 2026 untuk memberikan perspektif segar mengenai cara membentuk talenta digital yang humanis dan transisi ke dunia profesional dalam era AI.

Untuk menambah wawasan para peserta, DDC 2026 juga menghadirkan tiga track teknologi utama: Gen AI & Data Science, Modern App Dev (Web/Mobile) with AI, serta AI for Cloud Infra & DevOps. Dengan dukungan mitra strategis, seperti DBS Foundation, IBM, Indosat Ooredoo Hutchison, dan Lintasarta, Dicoding berkomitmen terus mencetak talenta digital unggul yang siap menjawab tantangan global dalam era AI-first.

BEIJING - Robot yang berlari setengah maraton di Beijing telah membuat media Barat takjub, karena mesin tersebut tidak hanya menyamai tetapi bahkan melampaui performa manusia.

Sebuah peristiwa teknologi luar biasa di Beijing mengejutkan media internasional ketika serangkaian robot humanoid berpartisipasi dalam lomba lari setengah maraton dan mencapai hasil yang melampaui atlet profesional sekalipun.

Robot tercepat menyelesaikan jarak 21 km hanya dalam waktu sedikit lebih dari 50 menit, lebih cepat dari rekor terbaru yang dipecahkan oleh atlet manusia, menciptakan kejutan besar mengenai kemampuan mesin.

Perangkat unggulan yang dikembangkan oleh Honor ini, dengan waktu tempuh 50 menit dan 26 detik, menunjukkan lompatan signifikan dalam desain mekanis, kemampuan navigasi mandiri, dan efisiensi energi.

Dibandingkan dengan pengujian sebelumnya, di mana robot sering kali bergantung pada kendali jarak jauh, hampir setengah dari robot kali ini mampu beroperasi sepenuhnya secara otonom, beradaptasi dengan medan, dan mempertahankan kecepatan yang stabil sepanjang perlombaan.

Para insinyur mengatakan keberhasilan ini berasal dari peningkatan struktur kaki biomimetik dan sistem pendingin yang terinspirasi oleh teknologi ponsel pintar, yang membantu robot mempertahankan kinerja dalam jangka waktu yang lama.

Namun, para ahli percaya bahwa kinerja yang mengesankan ini belum dapat diterjemahkan ke dalam aplikasi industri yang luas, karena robot masih terbatas dalam keterampilan motorik halus dan kemampuan untuk memahami lingkungan yang kompleks.

Acara ini juga mencerminkan tujuan ambisius Tiongkok untuk memimpin bidang robotika humanoid, dengan sejumlah perusahaan seperti Unitree dan UBTech yang berpartisipasi dalam pengembangan teknologi tersebut.

Terlepas dari banyaknya tantangan di depan, perlombaan maraton ini dipandang sebagai tonggak penting, yang menunjukkan bahwa robot humanoid dengan cepat maju menuju masa depan di mana mereka dapat mengubah cara manusia bekerja dan berinteraksi dengan teknologi.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan presiden Filipina Rodrigo Duterte akan menjalani persidangan atas kejahatan kemanusiaan di Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Keputusan itu muncul setelah para hakim ICC mengonfirmasi dakwaan Duterte.

Duterte, yang kini berusia 81 tahun, dituduh melakukan pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killing) terhadap ribuan orang dalam program “perang melawan narkoba” ketika dia menjabat sebagai Presiden Filipina, seperti dilansir dariBBC News, Jumat (24/4/2026). Tindakan tersebut terjadi antara 2011 dan 2019.

Para hakim praperadilan mengonfirmasi secara bulat dakwaan tersebut. ICC pada Kamis (23/4/2026) mengatakan bahwa para hakim memiliki “alasan yang kuat untuk meyakini” bahwa Duterte telah melakukan dugaan kejahatan tersebut.

MengutipDeutsche Welle, belum ada tanggal pasti mengenai pelaksanaan persidangan tersebut.

Konfirmasi persidangan Duterte ini muncul setelah dia beberapa kali melakukan upaya banding agar dirinya dibebaskan dari penahanan. Duterte memang telah ditahan di Den Haag (The Hague), Belanda selama lebih dari setahun.

Duterte telah menolak untuk mengakui proses persidangan ICC. Alasannya, saat masa kepresidenannya pada 2019, Filipina telah keluar dari Statuta Roma, yaitu perjanjian pendirian ICC.

Meski begitu, pada Rabu (24/4/2026), hakim-hakim di Kamar Praperadilan ICC memutuskan bahwa pengadilan tersebut masih dapat menyidangkan kasus Duterte. Hal itu disimpulkan karena dugaan kejahatan tersebut terjadi antara tahun 2011 dan 2019, ketika Filipina masih menjadi anggota ICC.

Para hakim juga telah memberikan izin kepada lebih dari 500 korban untuk ikut serta dalam proses persidangan tersebut, kata ICC.

Di lain pihak, tim kuasa hukum Duterte mengatakan kepada media Filipina bahwa mereka akan meminta izin untuk mengajukan banding atas putusan Kamar Praperadilan tersebut pada Kamis (24/4/2026).

Sebelumnya, pengacara-pengacara Duterte berargumen bahwa sang mantan presiden tersebut tidak layak untuk berpartisipasi dalam proses persidangan ICC. Para pengacara menilai Duterte mengalami gangguan kognitif.

Para hakim ICC menolak argumen tersebut. Mengutip pendapat para ahli medis, para hakim mengatakan bahwa mereka meyakini Duterte dalam keadaan sehat dan mampu untuk mengikuti proses persidangan. Duterte juga dinilai dapat menjalankan hak-hak proseduralnya secara efektif.

Respons Positif

Persidangan ICC ini telah dipuji sebagai momen yang bersejarah oleh para pengkritik tindakan keras Duterte yang mematikan terhadap narkoba.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Filipina Leila de Lima, yang juga merupakan salah satu pengkritik Duterte yang paling keras, mengatakan bahwa konfirmasi atas dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan ini menandai sesuatu yang baik bagi mereka yang mencoba melawan tindakan-tindakan nirpidana.

“Hari yang luar biasa bagi para pejuang yang menentang impunitas dan kekerasan yang disponsori negara,” katanya.

Inti dari persidangan Duterte di ICC adalah adalah program “perang melawan narkoba” Duterte. Menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia, aksi rezim Duterte tersebut telah menargetkan dan membunuh pengedar narkoba kelas teri, tetapi justru gagal menangkap gembong narkoba utamanya.

Duterte membantah tuduhan tersebut dan mengecam dakwaan terhadap dirinya sebagai “kebohongan yang keterlaluan”. Kepolisian Filipina pun bersikeras bahwa mereka hanya membunuh sebagai upaya membela diri.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia memperkirakan terdapat 30.000 orang yang tewas selama enam tahun masa jabatan Duterte. Sementara itu kepolisian Filipina melaporkan 6.000 kasus kematian. Para tersangka sering dieksekusi secara sewenang-wenang tanpa melalui proses pengadilan, seperti dikutip dariDeutsche Welle.

Amnesty International mengatakan bahwa polisi “mengikuti daftar yang belum terverifikasi berisi nama-nama orang yang diduga menggunakan atau menjual narkoba, menyerbu rumah mereka, dan menembak mati orang-orang yang tidak bersenjata, termasuk mereka yang tidak menimbulkan ancaman maupun tidak melawan saat ditangkap.”

Jaksa-jaksa penuntut pun mengatakan bahwa polisi dan kelompok yang main hakim sendiri melakukan pembunuhan atas perintah Duterte. Mereka didorong oleh janji uang atau, bahkan, untuk menghindari dirinya sendiri menjadi sasaran.

Di samping respons positif terhadap pengadilan itu, Duterte masih memiliki basis pendukung setia yang terus menggelar protes untuk menentang penahanannya.

Duterte datang ke Den Haag pada tahun lalu, setelah ia ditangkap di bandara Manila, Filipina. Penangkapan itu bisa terjadi setelah dia berselisih dengan putrinya, Sara, yang merupakan Wakil Presiden Filipina, dan juga dengan presiden petahana Ferdinand Marcos Jr. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong regenerasi sumber daya manusia dan inovasi teknologi pertanian untuk mencapai target swasembada pangan. Langkah ini diambil guna memastikan keberlanjutan sektor agraris di tengah tantangan pergeseran demografi petani yang didominasi oleh kelompok usia senior.
Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa regenerasi petani merupakan pilar strategis dalam mewujudkan swasembada pangan yang tangguh. Saat ini, Jawa Tengah tercatat memiliki sekitar 630.000 petani milenial yang diharapkan menjadi motor penggerak transformasi sektor pertanian di wilayah tersebut.
"Regenerasi ini menjadi kunci. Dengan Sumber Daya Manusia (SDM) baru yang lebih adaptif terhadap teknologi dan inovasi, kita optimistis pertanian akan semakin efisien dan produktif," ujar Sumarno dalam Apel Siaga Penyuluh Pertanian dan Petani Milenial di Soropadan, Jumat (24/04/2026).
Sumarno menambahkan bahwa keterlibatan generasi muda sangat krusial mengingat mayoritas petani saat ini berada pada rentang usia 40 hingga 60 tahun. Selain fokus pada SDM, Pemprov Jawa Tengah tengah memproses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk memperkuat perlindungan lahan pertanian.
Kebijakan ini bertujuan mengunci fungsi lahan agar tidak mudah beralih fungsi, sehingga kapasitas produksi pangan tetap terjaga dalam jangka panjang. Pengelolaan sumber daya air dan kelestarian daerah tangkapan air juga menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Ketua Umum Petani Milenial, Rayndra Syahdan Mahmudin, menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya menghapus stigma negatif profesi petani di mata pemuda. Menurutnya, citra pertanian yang identik dengan kondisi kotor dan tidak menarik harus diubah menjadi profesi yang produktif dan bergengsi. Sejak 2019, jaringan petani muda di Jawa Tengah telah berkembang pesat mencapai hampir 35.000 orang.
"Stigma anak muda terhadap pertanian memang identik dengan kotor, kucel, kumuh, tidak keren gitu ya. Itulah upaya kami dari Duta Petani Milenial untuk mengubah stigma itu," tutur Rayndra. Ia berharap kolaborasi antara 300 penyuluh pertanian dan 300 Duta Petani Milenial yang hadir dalam apel tersebut mampu memberikan kontribusi nyata bagi swasembada pangan nasional.
Dari sisi teknis produksi, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares, memaparkan data optimisme capaian 2026. Target luas tanam padi tahun ini ditetapkan sebesar 2,38 juta hektare, dengan realisasi saat ini telah menyentuh angka 683.782 hektare. Setiap harinya, terdapat penambahan luas tanam rata-rata 7.000 hingga 8.000 hektare di seluruh wilayah Jawa Tengah. Produksi padi hingga Mei 2026 diproyeksikan mencapai 4,69 juta ton gabah kering giling (GKG).
Angka ini merupakan bagian dari target total tahunan sebesar 10,55 juta ton. Selain padi, Jawa Tengah juga mengukuhkan posisinya sebagai kontributor utama bawang putih nasional dengan pangsa pasar mencapai 63,9%, serta mencatatkan produksi komoditas lain seperti cabai sebesar 80.892 ton dan daging sapi sebanyak 245.747 ton.
Guna mencapai target ambisius tersebut, Dinas Pertanian menerapkan inovasi sistem percepatan tanam berkelanjutan yang dikenal dengan pola "sepur". Pola ini mengintegrasikan proses panen hingga tanam kembali secara cepat untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan secara intensif.
"Ini adalah optimalisasi lahan untuk intensifikasi dan percepatan luas tambah tanam di Jawa Tengah," pungkas Defransisco. Berbagai strategi adapatasi terhadap perubahan iklim juga terus diimplementasikan untuk memitigasi risiko kegagalan panen.

Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno (kiri) melihat hasil panen bawang putih milik salah satu petani dalam gelaran PADI 2026 pada Jumat (24/4/2026). /Foto: Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengaturan BUMN atau BP BUMN menegaskan peran perusahaan pelat merah yang harus selalu aktif sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Kepala BP BUMN dan Chief Operation Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan bahwa arah besar transformasi badan usaha milik negara (BUMN) sekaligus menegaskan peran strategis BUMN sebagai bagian dari pemerintah.
Dia mengingatkan bahwa seluruh insan BUMN merupakan bagian dari aparatur negara yang bertanggung jawab menjalankan sekaligus mengkomunikasikan kebijakan negara.
“Saya ingin mengingatkan satu hal pada kesempatan yang baik ini, bahwa kita semua yang ada di dalam ruangan ini adalah pegawai negara, kita adalah bagian daripada pemerintah,” ujar Dony dalam keterangan resminya, Rabu (22/4/2026).
Dony mengatakan, di tengah munculnya segelintir kalangan yang menebar sentimen negatif ke pemerintah, BUMN harus berada di garis depan untuk memberikan penjelasan yang utuh dan komprehensif.
Dia menekankan bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah memiliki dasar berpikir yang jelas dan tujuan jangka panjang bagi bangsa.
“Sebagai bagian daripada pemerintah, saya betul-betul mengharapkan seluruh insan BUMN mampu memberikan klarifikasi dan menjelaskan kenapa kebijakan dilakukan oleh Pemerintah,” tegasnya.
Dia menyampaikan keyakinannya terhadap arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan transformasi ekonomi nasional. Menurutnya, tidak mungkin pemerintah mengambil kebijakan yang merugikan rakyat, mengingat komitmen dan pengabdian yang telah ditunjukkan.
“Tidak mungkin satu pemerintah, apalagi dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo yang mau mengorbankan hidupnya untuk negara, melakukan sesuatu yang tidak baik,” ujar Dony.
Lebih lanjut, Dony menjelaskan bahwa berbagai kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah saat ini bertujuan mendorong transformasi dari pertumbuhan ekonomi semu menuju pertumbuhan yang fundamental dan merata.
Pemerintah, terangnya, ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia melalui penguatan ketahanan pangan, energi, dan sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan nasional.
Menurut Dony, pemahaman terhadap dasar kebijakan menjadi kunci agar tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik.
“Kalau kita paham dasar berpikirnya, why itu dilakukan? Kita jadi tahu bahwa ini memang diperlukan untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa kita,” ujarnya.
Dia menegaskan, BUMN harus berperan aktif sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini agar kebijakan ekonomi yang dijalankan dapat dipahami secara utuh sebagai upaya nyata untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. (*)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap capaian dan catatan strategis dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025. Pemeriksaan menyoroti ketahanan pangan dan pembangunan manusia sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan hal tersebut saat penyerahan IHPS II Tahun 2025 kepada pimpinan DPR di Jakarta, Selasa (21/4/2026). “Hasil pemeriksaan mengungkap permasalahan signifikan beserta rekomendasi yang bersifat lintas K/L/BUMN untuk menyinergikan kebijakan yang terfragmentasi,” kata Isma.

Pada sektor ketahanan pangan, BPK mencatat produksi beras 2025 mencapai 34,71 juta ton atau meningkat 13,36 persen dibanding 2024. Pemerintah juga menyerap 3 juta ton beras dalam negeri untuk cadangan beras pemerintah tanpa impor.

Meski pemerintah mencatat capaian positif, BPK menilai penguatan koordinasi dan sistem data masih menjadi pekerjaan rumah. BPK merekomendasikan Menko Pangan mempercepat penyusunan Rencana Pangan Nasional 2025–2029 serta Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi.

BPK juga meminta kementerian dan lembaga terkait menyempurnakan sistem informasi agar terbentuk ekosistem data pangan yang terintegrasi. Selain itu, perencanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi riil serta didukung infrastruktur irigasi.

Pada sektor pembangunan manusia, BPK mencatat upaya percepatan penanganan tuberkulosis mulai berjalan di daerah. Pemerintah daerah menjadikan indikator penemuan, pengobatan, dan pencegahan TBC sebagai target program.

BPK menilai desain kebijakan masih perlu diperkuat, terutama dalam koordinasi lintas sektor. Menko PMK diminta menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah.

Dalam bidang kesehatan, BPK merekomendasikan penguatan koordinasi antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Kemendagri untuk memperjelas mekanisme kapitasi di fasilitas kesehatan daerah 3T. Sementara di sektor pendidikan, peningkatan pemanfaatan data Dapodik menjadi fokus untuk mendukung kebijakan daerah.

Selain itu, IHPS II 2025 juga memuat pemeriksaan sektor energi, pupuk, hingga kinerja BUMN. Ketua BPK menyebut pemeriksaan investigatif menemukan indikasi kerugian negara Rp274,6 miliar dan nilai kerugian negara Rp6,8 triliun.

IHPS II 2025 merangkum 685 laporan hasil pemeriksaan. Dari jumlah tersebut, BPK mencatat potensi penyelamatan keuangan negara sebesar Rp42,87 triliun melalui pengungkapan kerugian, potensi kerugian, serta ketidakefisienan anggaran.