Jakarta (ANTARA) - Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) siap mengembangkan bisnis rantai pasok (supply chain) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari program HA IPB guna mendukung kebutuhan nasional sekaligus memperkuat ekosistem bisnis berkelanjutan.

Ketua Umum HA IPB Fauzi Amro mengatakan bahwa Pengurus HA IPB akan membuat role model bisnis rantai pasok yang berlokasi di Kabupaten Bogor dalam waktu sesegera mungkin.

“Kami akan membuat role model bisnis rantai pasok di Kabupaten Bogor. Kita menjamin supply chain untuk MBG, lahannya sudah ada 5 hektare. Sehabis pelantikan (pelantikan pengurus HA IPB), kami langsung ground breaking,” kata Fauzi dalam acara “Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa” di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya, model ini diharapkan dapat diduplikasi oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) HA IPB apabila terbukti berhasil.

“Karena alumni IPB tidak hanya mengurus dapur (MBG), tapi juga mengurus supply-nya. Saya tahu banyak juga pemain-pemain dapur di sini, pemilik SPBG di sini,” ujar Fauzi.

Ketika ditanya oleh wartawan mengenai program ini lebih lanjut, Fauzi menjelaskan bahwa program ini sejalan dengan klaster ketahanan pangan yang menjadi fokus pemerintah, yang kemudian dilanjutkan dengan penguatan rantai pasok untuk memenuhi kebutuhan MBG.

Ia juga menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Rektor IPB, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) untuk merealisasikan role model rantai pasok tersebut.

“Rantai pasok kebutuhan MBG ini apa? Ya, komoditas telur, ayam, jagung, kebutuhan-kebutuhan yang mendasar seperti itu, termasuk beras dan susu. Kami berharap role model rantai pasok yang akan kita buat pilot project-nya nanti di Kabupaten Bogor itu bisa menjadi role model untuk provinsi dan kabupaten/kota,” jelas Fauzi.

Menjawab pertanyaan mengenai skema kerja sama dengan petani dan pekebun, ia menyebutkan bahwa pihaknya akan berperan sebagai offtaker yang menyerap hasil produksi untuk disalurkan untuk kebutuhan MBG.

Ia menilai keberadaan rantai pasok ini penting, terutama dalam mendukung koperasi yang telah memiliki infrastruktur distribusi namun belum memiliki pemasok yang terintegrasi.

Terkait waktu pelaksanaan, ia memastikan bahwa program akan segera dimulai karena lahan dan lokasi telah tersedia, serta perencanaan awal sudah disiapkan.

Fauzi juga menekankan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan program MBG bukan lagi pada pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melainkan pada ketersediaan pasokan yang harus terus meningkat seiring bertambahnya jumlah dapur.

“Supply ini tidak mengganggu kebutuhan masyarakat yang sudah eksisting, tapi ada supply khusus. IPB dan Alumni IPB siap untuk memfasilitasinya,” kata Fauzi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

Untuk MBG, karena ini program agenda besar pemerintah, kami akan melakukan support (dukungan) yang baik di semua ekosistem MBG dan SPPG tersebut

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menuturkan bahwa Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Kementerian Transmigrasi (Kementrans) 2026 diarahkan untuk mendukung pengembangan ekosistem rantai pasok komoditas pangan bagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan 2.572 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah Papua pada tahun ini, terutama di sejumlah kawasan transmigrasi setempat.

“Untuk MBG, karena ini program agenda besar pemerintah, kami akan melakukan support (dukungan) yang baik di semua ekosistem MBG dan SPPG tersebut,” ujarnya di Jakarta, Rabu.

Ia menyatakan pembangunan ribuan SPPG tersebut akan direalisasikan melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga lainnya, termasuk perguruan tinggi, Badan Gizi Nasional (BGN), hingga Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

“Kami dari Tim Ekspedisi Patriot berkomitmen untuk ikut membantu (implementasi program MBG) akan mendukung ekosistemnya, penyediaan bahan pangannya, dan sebagainya,” ucap M Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai menuturkan, pembangunan fasilitas SPPG serta pengembangan ekosistem rantai pasok pangan untuk Program MBG dapat menjadi salah satu target hasil (output) dari TEP.

Ia mengatakan banyak kawasan transmigrasi merupakan penghasil beras dan bahan pokok lainnya, daging, ikan, sayur, buah, hingga rempah-rempah, sehingga berpotensi untuk terlibat dalam ekosistem MBG.

Nantinya, lanjut dia, peserta TEP dapat menjadi pendamping bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan berbagai komoditas tersebut serta memfasilitasi penyerapan bahan pangan tersebut oleh para off-taker.

“SPPG di kawasan transmigrasi nanti akan (ada) pendampingan juga salah satunya dari kampus untuk mendekatkan off-taker di tingkat lokal,” kata Velix.

Selain perguruan tinggi, pihaknya akan bekerja sama dengan BGN untuk mempersiapkan kelembagaan SPPG dan mencari investor bagi proyek pembangunan dapur MBG tersebut.

Komite tersebut juga akan berkolaborasi dengan Kementrans dalam penyediaan lahan bagi bangunan SPPG di kawasan transmigrasi.

Ia berharap kolaborasi lintas lembaga tersebut dapat segera dimulai pada Mei atau Juni mendatang.

“Sementara dari sisi pembentukan koperasi maupun yayasan yang akan mengelola (implementasi MBG), itu mungkin akan menjadi sangat tergantung dengan kesiapan di masing-masing daerah,” tutur Velix Vernando Wanggai.

Sebagai catatan, pendaftaran untuk Program Ekspedisi Patriot 2025 belum dibuka dan masih dalam tahap finalisasi implementasi antara Kementrans dan 10 perguruan tinggi mitra.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialokasikan sebesar Rp268 triliun sudah terealisasi sekira 93%. Gelontoran dana ratusan triliunan menyasar setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG ), dengan pagu Rp1 miliar setiap bulannya.

"Dana itu kami alirkan langsung ke daerah melalui virtual account di setiap SPPG. Sekitar 248-249 triliun mengalir ke bawah dan dibelanjakan di daerah," ujar Dadan dalam keterangan resmi, Rabu (29/4/2026).

Dadan mengklaim sasaran program MBG tidak hanya menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), tetapi juga mulai menunjukkan dampak signifikan sebagai penggerak ekonomi daerah.

BGN Sangkal Mitra SPPG Untung Rp1,8 Miliar per Tahun dari Program MBG



Setiap unit SPPG yang mengelola anggaran Rp1 miliar per bulan disebut mengalokasikan sekitar 70% untuk pembelian bahan baku, yang 95% di antaranya merupakan produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.

“Artinya program makan bergizi ini identik dengan kemandirian pangan lokal, karena hampir seluruh kebutuhan dipasok dari dalam daerah,” ucap dia.

Dia mencontohkan soal efek rambatan dari program MBG yang berlangsung di Jawa Barat. Dengan jumlah SPPG mencapai sekitar 6.200 unit, perputaran dana dari program ini diperkirakan mencapai Rp6 triliun setiap bulan.

"Di Jawa Barat sudah ada 6.200 SPPG. Artinya sekitar Rp6 triliun per bulan uang beredar di daerah hanya dari program ini,” kata Dadan.

Soal Anggaran Jumbo, Kepala BGN Dadan Hindayana: Kami Miliki Rp335 Triliun Tak Benar



Efek rambatan yang dimaksud Dadan pula menyoal tingkat permintaan terhadap komoditas pertanian yang meningkat, harga produk lebih stabil, sampai terkereknya aktivitas produksi di tingkat petani dan pelaku usaha kecil.

Dadan juga mengklaim program MBG telah berdampak pada penurunan tingkat ketimpangan. Jurang antar kelas ekonomi berbeda bisa dipersempit hanya karena MBG.

“Kami mendapat laporan dari beberapa daerah, gini ratio mulai menyempit, angka kemiskinan turun, dan pengangguran juga menurun karena uang beredar di masyarakat,” klaim Dadan.

JAKARTA - Relawan For Prabowo-Gibran menyatakan gugatan dari sejumlah pihak terhadap kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihormati. Namun demikian, MBG adalah program pemerintah yang sah secara hukum dan konstitusional.

Program ini telah secara resmi dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai bagian dari agenda strategis pemerintah. Selain itu, program ini memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden, sehingga legalitasnya tidak perlu diperdebatkan lagi.

"Program MBG telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di daerah-daerah, khususnya anak-anak yang kini mendapatkan akses gizi yang lebih baik. Oleh karena itu, kami dari Relawan For Prabowo-Gibran menyatakan siap pasang badan untuk menjaga dan mengawal program ini," kata Ketua Umum Relawan For Prabowo-Gibran, Nasarudin dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).

Dia menambahkahn bahwa tidak adil jika hanya karena satu atau dua persoalan teknis, lalu program MBG langsung dicap gagal. Setiap program besar pasti memiliki tantangan dalam implementasinya.

"Yang dibutuhkan adalah perbaikan, bukan penghentian. Relawan juga terus meminta masyarakat untuk aktif memberikan masukan agar program ini bisa terus diperbaiki dan disempurnakan," tegasnya.

Secara konstitusional, posisi Program MBG juga sangat jelas. Seperti pandangan Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Riau, Mexsasai Indra yang menegaskan bahwa kebijakan MBG memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ia menjelaskan bahwa Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 memberikan jaminan atas hak anak untuk tumbuh dan berkembang, yang menjadi landasan utama hadirnya program ini.

Selain itu, kewenangan Presiden dalam menjalankan program ini juga berlandaskan Pasal 4 UUD 1945, serta diperkuat melalui penganggaran dalam Undang-Undang APBN yang telah disepakati bersama antara Presiden dan DPR. Dengan demikian, menjadi keliru apabila ada anggapan bahwa kebijakan maupun penganggaran MBG tidak memiliki dasar hukum.

Pemerintahan terus melakukan evaluasi dan pembenahan agar program ini semakin tepat sasaran dan efektif. Sejalan dengan itu, kami juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan masukan dan pengawasan, agar pelaksanaan Program MBG semakin baik ke depannya.

Dia menyebut bahwa yang perlu diperbaiki adalah sistem dan pelaksanaannya, bukan programnya. Program MBG wajib dilanjutkan, dengan memastikan tidak ada kebocoran, penyimpangan, maupun ketidaktepatan sasaran.

"Program ini adalah investasi masa depan bangsa. Maka sudah sepatutnya kita jaga bersama, kita awasi bersama, dan kita sempurnakan bersama," tegasnya.

Ini adalah refocusing atau penajaman. Kita tetap melakukan program-program prioritas yang ada dengan lebih berkualitas dan lebih tajam

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan penghapusan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hari Sabtu dapat menghemat anggaran sekitar Rp1 triliun dalam satu hari.

Juda menyampaikan langkah tersebut merupakan bagian dari penajaman atau refocusing belanja pemerintah agar pelaksanaan program prioritas tetap berjalan lebih efisien dan berkualitas.

“MBG misalnya, yang dulunya Sabtu diberikan makan siang gratis, sekarang itu dihilangkan. Satu hari itu bisa ngirit satu triliun,” kata Juda dalam sesi Policy Dialogue pada acara Kick Off Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan kebijakan tersebut dinilai lebih logis karena peserta didik tidak perlu datang ke sekolah hanya untuk menerima makanan.

Menurut dia, penghematan tersebut dapat mencapai sekitar Rp4 triliun dalam sebulan jika dihitung selama empat pekan.

“Empat kali dalam sebulan itu bisa mengirit atau menghemat Rp4 triliun. Setahun tentu saja sekitar Rp50 triliun kita bisa menghemat,” ujarnya.

Selain pada hari Sabtu, pemerintah juga menghapus penyaluran MBG saat masa liburan sekolah sebagai bagian dari penajaman program.

Juda menegaskan pemerintah tetap menjalankan program prioritas, namun dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran dan berkualitas.

“Ini adalah refocusing atau penajaman. Kita tetap melakukan program-program prioritas yang ada dengan lebih berkualitas dan lebih tajam,” ucapnya.

Ia menambahkan pemerintah juga mengevaluasi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar nutrisi.

Menurutnya, pemerintah akan bertindak tegas dengan menghentikan sementara operasional SPPG yang tidak memenuhi standar tersebut.

Lebih lanjut, Juda mengatakan penajaman belanja tersebut dilakukan untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali di tengah tekanan harga minyak global.

Ia menambahkan pemerintah menahan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi guna melindungi daya beli masyarakat, meskipun berimplikasi pada peningkatan subsidi.

Untuk itu, pemerintah melakukan pengendalian belanja serta optimalisasi penerimaan, termasuk melalui sistem perpajakan coretax dan potensi penerimaan dari kenaikan harga komoditas seperti batu bara dan minyak sawit mentah (CPO).

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

'command center' nanti untuk (pelaksanaan program MBG) se-Indonesia itu ada di Kemenko Pangan, rencananya Insyaallah di-launching (resmikan) 17 Mei, sekitar tanggal itu

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan Nani Hendiarti menuturkan pemerintah berencana meresmikan National Command Center Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pertengahan Mei 2026.

“Jadi, command center nanti untuk (pelaksanaan program MBG) se-Indonesia itu ada di Kemenko Pangan, rencananya Insyaallah di-launching (resmikan) 17 Mei, sekitar tanggal itu,” ucap Nani Hendiarti di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan pengoperasian command center tersebut bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Selain itu, pihaknya juga berupaya untuk memperkuat tata kelola program serta memperbaiki kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui command center tersebut.

“Di 2026 ini kami fokus kepada peningkatan kualitas, jadi melalui perbaikan tata kelola. Kemudian kami juga melihat bahwa pemenuhan target intervensi (program MBG) ini juga harus dicapai tentunya,” kata Nani.

Demi memperbaiki kualitas layanan, ia menyatakan ribuan SPPG telah diberhentikan sementara hingga pengelola dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul, sebagian besar terkait dengan kasus keracunan dan fasilitas yang tidak higienis.

Ia menyampaikan 1.789 SPPG tengah mendapatkan sanksi pemberhentian operasional sementara per 24 April 2026, menurun cukup signifikan setelah sebelumnya pernah mencapai angka 3.000 SPPG.

Meskipun demikian, ia mengakui sejumlah SPPG memiliki permasalahan yang sulit diselesaikan dan diperlukan konsultasi langsung dengan Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggara utama program MBG tersebut.

“Memang ada beberapa (SPPG) yang mungkin sulit (diperbaiki). Nah, itu yang perlu dikonsultasikan. Apakah perlu dicarikan lokasi lain atau bagaimana, itu perlu didiskusikan dengan BGN tentunya,” imbuh Nani.

Selain perbaikan kualitas layanan SPPG, penguatan tata kelola, dan perluasan target intervensi, pemerintah juga menjadikan peningkatan efektivitas manfaat serta edukasi pilihan menu makanan yang sehat dan bergizi sebagai kebijakan utama program MBG pada tahun ini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ketua Umum Yayasan Gerakan Dapur Indonesia Nofalia Heikal Safar menghadiri Canton Fair atau China Import And Export Fair, Since 1957 di China. Kunjungan tersebut untuk mengembangkan usaha kuliner maupun produk-produk Indonesia di luar negeri.

Kunjungan kerja Ketum Yayasan Garuda Biru Indonesia dan Yayasan Salman Peduli Berkarya ini berlangsung selama delapan hari sejak 23-30 April 2026. Didampingi Ketua Dewan Pembina Yayasan Garuda Biru Indonesia dan Yayasan Salman Peduli Berkarya, Heikal Safar, sejumlah lokasi yang dikunjungi yakni, Hong Kong, Shenzhen, Guang Zhou, Shanghai, serta di Beijing.

“Tujuan kunjungan kerja tersebut adalah untuk mengembangkan usaha kuliner maupun produk-produk Indonesia lainnya yang bisa kita jual atau diekspor ke negara China,” katanya, Minggu (26/4/2026).

Nofalia menyebut, produk yang bisa diekspor ke China seperti lada, biji pala, kayu manis, cengkeh, jahe, dan kunyit sebagai komoditas utama. Menurut Nofalia, Indonesia merupakan pemasok terbesar kedua untuk lada dan terbesar kesatu untuk biji pala atau bunga pala ke China.

“Produk lain seperti kemiri dan vanila juga diminati, didukung permintaan tinggi untuk industri kuliner dan obat tradisional,” ucapnya

Berdasarkan perkembangan terkini, kata Nofalia, penjajakan kolaborasi kuliner antara Indonesia dan China lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kemitraan strategis, daripada ekspansi restoran komersial konvensional.

Lihat video: PPI Turki Gelar Pesta Budaya Ragam Seni & Kuliner Nusantara



Kolaborasi Kadin Indonesia dan China (KIKT) Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT), dan Kadin China sepakat membangun 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis.

“Investasi dapur MBG pengusaha dari China menawarkan partisipasi dan investasi dalam proyek pembangunan 1.000 dapur MBG Gotong Royong di Indonesia,"ujar Nofalia.

Nofalia menyebut penguatan kemitraan strategis dengan pihak-pihak terkait bertujuan untuk memperkuat program pemerintah Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan dan memperluas jaringan dapur sehat, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga menjajaki model yang sukses dari negara mitra.

"Oleh karenanya program Gerakan Dapur Indonesia telah memperkenalkan konsep dapur sehat melalui pameran miniatur di Jakarta Fair dan kini di Canton Fair atau China Import And Export Fair, Since 1957 Guangzhou China yang menampilkan alur produksi makan bergizi dari bahan baku hingga distribusi, sebagai bagian dari promosi standardisasi kuliner," ucapnya.

Nofalia juga menyebut kunjungan ini juga untuk menjajaki transfer teknologi dengan melibatkan penerapan teknologi dapur modern, sistem sanitasi, dan manajemen operasional kuliner skala besar, yang berpotensi mengadopsi standar yang diterapkan di negara China. Kerja sama ini menjadi fondasi bagi pelaku kuliner Indonesia untuk mempelajari manajemen dapur skala besar dari mitra China.

Nofalia mengungkapkan keberhasilan Yayasan Garuda Biru Indonesia dan Yayasan Salman Peduli Berkarya bisa melakukan ekspansi ke negara tirai bambu China ini salah satunya berkat binaan dari Mr. Tong Djoe, "Beliau adalah sosok yang bekerja dalam diam, di belakang layar. Tentu jasa-jasanya untuk Indonesia ini sangat besar." Ujar.

Nofalia menyebut Mr. Tong Djoe telah meninggal dunia pada 2021 di RSPAD, Jakarta. "Saking dekat dengan pebisnis China, Mr Tong Djoe berperan menjembatani pembukaan kembali hubungan diplomatik Indonesia dengan China pada dasawarsa ’90-an,” tuturnya.

Karena kalau nggak ada bahan pangannya kan nggak bisa nih berjalan programnya dan diharapkannya bahan pasokan pangan itu berasal dari lokal

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nani Hendiarti mengungkapkan, pihaknya sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Pangan terkait rantai pasok bahan baku lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengatakan pembentukan Permenko tersebut bertujuan untuk menjalankan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, yang mengamanatkan Kemenko Pangan untuk mengoordinasikan berbagai kementerian/lembaga dalam menjamin rantai pasok pangan pada MBG.

“Karena kalau nggak ada bahan pangannya kan nggak bisa nih berjalan programnya dan diharapkannya bahan pasokan pangan itu berasal dari lokal,” kata Nani Hendiarti dalam acara Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) National Summit 2026 di Jakarta, Minggu.

Ia menuturkan pemanfaatan rantai pasok pangan lokal, termasuk dari Koperasi Desa (Kodpes) Merah Putih, UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peternak, koperasi nelayan, hingga pedagang pasar, dapat menekan biaya logistik (logistic cost) serta memperpanjang masa simpan bahan baku.

Pihaknya pun mendorong pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pemerintah setempat serta pemangku kepentingan lainnya untuk membangun ekosistem rantai pasok pangan yang berkelanjutan di masing-masing wilayah.

Tidak hanya Permenko, Nani menyampaikan saat ini pemerintah juga sedang mengembangkan proyek percontohan (pilot project), petunjuk teknis (juknis), hingga peraturan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait ekosistem rantai pasok pangan tersebut.

Meskipun demikian, pihaknya memahami bahwa tidak semua wilayah dapat memenuhi bahan baku dari pemasok lokal dalam waktu dekat, terutama daerah-daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), sehingga akan diberikan anggaran tambahan untuk wilayah tersebut.

“Ada kebijakan baru untuk menambah namanya biaya tambahan untuk yang lokasi-lokasi terpencil itu setelah kami lihat tidak bisa (mendapatkan pasokan pangan lokal dalam waktu dekat), tapi dengan itu tetap mereka harus membangun ekosistem di lokasinya masing-masing ke depannya,” ujar Nani.

Perpres Nomor 115 Tahun 2025 mengamanatkan Kemenko Pangan untuk mengoordinasikan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam implementasi Program MBG.

Berbagai aspek yang perlu dikoordinasikan antara lain terkait peningkatan kapasitas produksi, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, hingga ketersediaan informasi harga pangan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto mengungkapkan 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan sementara. Hal itu dilakukan setelah ditemukan pengurangan porsi dalam program makan bergizi gratis (MBG).

"Ya kalau tidak salah ada 1.700-an SPPG ya yang sudah di-suspend oleh BGN ya untuk diperbaiki. Ya di sini adalah bentuk bagaimana keseriusan BGN untuk mengelola SPPG dengan berkualitas ya seperti spesifikasi standarisasi yang telah ditetapkan," kata Aris Marsudiyanto di acara APPMBGI National Summit, Jakarta Timur, Sabtu (25/4/2026).

Aris menekankan, penghentian sementara itu merupakan wujud keseriusan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengelola SPPG susuai standar yang ada. Dia mengingatkan SPPG tak ada yang mengurangi kualitas menu MBG dengan mengurangi porsi MBG tersebut.

"Pada prinsipnya tadi saya sampaikan kepada seluruh SPPG tetap menjaga spesifikasi makanan yang sudah diberikan standar oleh BGN. Jadi jangan mengurangi ukuran, bahkan kualitasnya pun juga harus sama-sama dijaga, ya baik kualitas makanan, kualitas air, kualitas penyajian, kualitas dapur dan lain sebagainya. Supaya apa yang dimakan anak-anak kita ini dalam keadaan higienis, sehat dan bergizi," ujar Aris.

Aris mengatakan pengurangan porsi MBG yang ditemukan di antaranya pengurangan ukuran lauk. Contohnya, daging ayam yang seharusnya menjadi 8 potong tapi dipotong menjadi 20 bagian sehingga ukurannya menjadi kecil.

"Termasuk ukuran-ukurannya, ya misal tadi itu apa daging, ya harusnya ukurannya katakanlah ayam dipotong menjadi 8, ini dipotong menjadi 12 atau 16 atau 20 kan jadi kecil. Lele, harusnya ukurannya ya yang berapa gram cuma lele ya, ini semuanya harus disesuaikan spesifikasi supaya standar gizi dan kualitas makan anak-anak serta ibu hamil, lansia, dan segala macam ya itu terpenuhi," pungkasnya.

JAKARTA - Survei kepuasan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal 2026 menunjukkan hasil positif dengan tingkat dukungan yang cukup tinggi. Survei Indikator Politik Indonesia pada Februari 2026 mencatat tingkat kepuasan publik mencapai 72,8%.

Sementara itu, Cyrus Network pada April 2026 menemukan 65,4% masyarakat mendukung program tersebut, dengan 64,5% responden menilai pelaksanaannya sudah berjalan baik.

Hasil serupa juga terlihat dalam survei Poltracking Indonesia yang menyebut program MBG menjadi salah satu faktor penting yang mendorong tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah.

Pengamat kebijakan publik Prof Trubus Rahardiansah menilai hasil survei tersebut wajar. Menurutnya, hal itu merupakan dinamika yang biasa dalam kebijakan publik dan yang terpenting adalah perbaikan tata kelola serta pengawasan agar program berjalan tepat sasaran.

“Terpenting sekarang adalah komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola, memperketat pengawasan, serta memastikan bantuan diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan,” ujar Trubus di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Trubus menilai, Badan Gizi Nasional (BGN) perlu mengambil langkah tegas dalam membenahi tata kelola Program MBG. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, terutama pada operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Lihat video: Perkuat Pengawasan MBG, BGN dan Kejagung Luncurkan "Jaga Dapur MBG"



Pembenahan harus dimulai dari sistem pengadaan bahan baku hingga mekanisme pemilihan pemasok. Ia menilai rantai distribusi bahan makanan dalam program MBG memiliki potensi penyimpangan apabila tidak diawasi secara ketat.

“Tata kelola harus transparan dan terbuka, termasuk pengelolaan dapur SPPG. Mulai dari bahan baku, pemasok, sampai distribusinya harus jelas. Kalau tidak, potensi penyimpangan akan sangat besar,” katanya.

Selain itu, perlu perbaikan klausul perjanjian antara BGN dengan pengelola SPPG maupun yayasan pelaksana. Menurutnya, kontrak kerja sama harus memuat tanggung jawab hukum yang tegas apabila terjadi kelalaian, termasuk risiko keracunan makanan.

Apabila terjadi insiden keracunan, maka tanggung jawab tidak seharusnya dibebankan kepada pemerintah, melainkan kepada pengelola SPPG sebagai pelaksana teknis yang menerima anggaran. “Harus ada klausul jelas, kalau terjadi keracunan atau penyimpangan, SPPG siap bertanggung jawab secara hukum, bahkan pidana. Jangan pemerintah yang menanggung lagi biaya rumah sakit dan lainnya,” tegasnya.

Dia juga mengusulkan kepemilikan SPPG perlu ditata ulang agar tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Perlu pembatasan jumlah kepemilikan dan mendorong keterlibatan koperasi serta pelaku UMKM dalam pengelolaan dapur MBG.

Menurutnya, model gotong royong dengan melibatkan masyarakat lokal akan memperkuat akuntabilitas sekaligus membuka peluang kerja. Ia juga mengingatkan agar program tersebut tidak hanya dinikmati oleh pemodal besar.

“Kepemilikan harus dibatasi. Idealnya berbasis koperasi dan UMKM, melibatkan masyarakat. Jangan hanya orang-orang tertentu yang menguasai banyak SPPG,” katanya.

Trubus juga menekankan pentingnya penajaman sasaran penerima manfaat program MBG. Ia menilai bantuan tersebut harus difokuskan kepada kelompok masyarakat miskin, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kategori miskin ekstrem.

Dia menyebut sekolah dengan latar belakang siswa dari keluarga mampu sebaiknya tidak menjadi prioritas penerima program. Penentuan sasaran, menurutnya, dapat dilakukan dengan melihat latar belakang pekerjaan orang tua siswa.

“Kalau orang tua siswa pengusaha, PNS, atau karyawan BUMN yang mampu, tidak perlu diberikan. Program ini harus fokus pada masyarakat miskin agar tepat sasaran,” ujarnya.

Trubus menilai pengawasan menjadi kunci utama keberhasilan program MBG. Ia mengingatkan besarnya anggaran membuat program tersebut memiliki risiko penyimpangan tinggi, termasuk praktik penggantian bahan makanan dengan kualitas lebih rendah.

Menurutnya, penyimpangan dalam program MBG tidak hanya berdampak pada kerugian anggaran, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat. Ia menilai risiko keracunan makanan harus diantisipasi dengan regulasi yang tegas.

Karena itu, Trubus mendorong pemerintah segera menyusun aturan khusus atau undang-undang terkait program MBG. Ia menilai payung hukum tersebut penting untuk memperkuat pengawasan serta memastikan adanya sanksi yang jelas bagi pelanggaran.

“Anggaran sangat besar, tapi payung hukum khusus belum ada. Ini perlu undang-undang agar pengawasan kuat dan ada sanksi tegas jika terjadi penyimpangan,” katanya.

Terkait adanya gugatan sejumlah lembaga swadaya masyarakat terhadap penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG, Trubus menilai hal tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun ia berpendapat kritik tersebut seharusnya disertai solusi konkret.

Menurutnya, program MBG pada dasarnya bertujuan membantu masyarakat miskin dan mendorong perputaran ekonomi di tingkat bawah. Karena itu, ia menilai yang lebih penting adalah memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran melalui pengawasan yang kuat.

JAKARTA - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Pejaten melakukan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada pelajar dengan menyajikan menu secara prasmanan di SMA Kemala Bhayangkari 1, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dari total 9 sekolah penerima manfaat, sistem prasmanan mulai diterapkan pada 1 sekolah yaitu SMA Kemala Bhayangkari.

Total penerima manfaat MBG dari SPPG Polri Pejaten mencapai 2.606 porsi yang didistribusikan ke berbagai jenjang pendidikan.

Kepala SPPG Polri Pejaten Muhammad Iqbal Salim mengatakan, pola prasmanan menjadi bagian dari pendekatan pembelajaran yang lebih luas. “Melalui sistem ini, siswa tidak hanya menerima makanan, tetapi juga belajar tentang kedisiplinan, tanggung jawab, serta membangun kebersamaan melalui budaya antre dan pengambilan porsi sesuai kebutuhan,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Kasatgas MBG Polri Irjen Pol Nurworo Danang menuturkan pendekatan ini merupakan bagian dari inovasi pelayanan yang berdampak langsung bagi penerima manfaat. “Penyajian MBG secara prasmanan ini kami lakukan sebagai terobosan inovasi penyaluran makanan yang lebih dinamis kepada para pelajar. Tidak hanya memberikan asupan gizi, tetapi juga menghadirkan pengalaman berbeda yang membangun kebersamaan, tanggung jawab, kesabaran, dan disiplin. Kami juga mendorong partisipasi aktif serta meningkatkan antusiasme siswa dalam mengonsumsi makanan sehat,” ungkapnya.

Menurut dia, edukasi menjadi bagian penting dalam program MBG. “Pemberian menu MBG kepada pelajar bukan hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga bagian dari proses edukasi untuk menanamkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari,” ucapnya.

Salah satu siswa SMA Kemala Bhayangkari 1 Pasar Minggu menyambut baik penyajian MBG secara prasmanan. “Aku suka karena makan begini makanannya jadi lebih fresh,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini tetap mengedepankan standar keamanan pangan melalui uji organoleptik oleh ahli gizi serta pengujian food safety oleh tim Dokpol. Sistem antrean tertib diterapkan untuk memastikan distribusi berjalan lancar sekaligus melatih kedisiplinan siswa.

Selain itu, SPPG Polri juga melibatkan UMKM dan bahan pangan lokal dalam penyediaan bahan makanan sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi masyarakat.

Program MBG Polri terus berkembang. Saat ini terdapat 661 unit operasional, 170 tahap persiapan operasional, dan 502 tahap pembangunan, sehingga total mencapai 1.333 unit, dengan rencana penambahan 170 unit di wilayah terpencil menjadi total 1.503 unit.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum IV Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Bidang Investasi dan Financial Wellness Claudia Kolonas menuturkan bahwa teknologi blockchain dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi implementasi program pemerintah.

Ia mengatakan, teknologi blockchain tidak hanya dapat diimplementasikan pada inovasi di bidang keuangan, tapi juga sektor riil hingga program sosial.

“Sebenarnya potensi untuk menggunakan teknologi blockchain untuk teknologi seperti CBDC (Central Bank Digital Currency) ataupun inovasi seperti misalnya program MBG (Makan Bergizi Gratis), atau program seperti (peternakan) sapi perah dan lain-lain, itu sebenarnya teknologinya (blockchain) itu bisa digunakan dengan baik,” jelasnya di Jakarta, Rabu.

Claudia menyatakan, teknologi blockchain dapat dimanfaatkan untuk menginventarisasi catatan transaksi keuangan (ledger) pada setiap inovasi dan program pemerintah yang dijalankan.

Ia menyampaikan, hal tersebut dimungkinkan karena aspek transparansi sebagai salah satu keunggulan utama dari teknologi tersebut dapat mempermudah pengawasan program dari hulu hingga hilir.

Namun, ia menyadari masih banyak pihak yang kurang memahami penerapan teknologi blockchain dan mengira teknologi tersebut hanya dimanfaatkan untuk sektor keuangan.

“Memang banyak orang itu salah paham ya, mereka pikir itu aset kripto (sebagai inovasi yang paling dikenal dengan pemanfaatan teknologi blockchain) ya hanya speculative investment (investasi spekulatif) saja, tapi kan sebenarnya sistem blockchain itu application-nya (penerapannya) banyak sekali,” ujar Claudia Kolonas.

Salah satu pemanfaatan teknologi blockchain oleh pemerintah di luar sektor keuangan adalah inisiasi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) untuk mengintegrasikan teknologi tersebut untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan aset digital pelaku kreatif Indonesia.

Pada Oktober 2025, Kementerian Ekraf menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama perusahaan teknologi Baliola terkait pengembangan ekosistem, pelaksanaan riset, inkubasi proyek, hingga pelatihan talenta digital guna mempercepat adopsi teknologi blockchain di sektor ekonomi kreatif.

Direktur Teknologi Digital Baru Kementerian Ekraf Dandy Yudha Feryawan menyatakan bahwa blockchain mampu menjawab tantangan pencatatan, kepemilikan, dan pelanggaran hak cipta dengan menjamin keaslian dan transparansi intellectual property (IP) atau kekayaan intelektual.

Contoh lainnya adalah implementasi teknologi blockchain pada ijazah lulusan Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang. Pesepakbola Pratama Arhan menjadi lulusan perdana Udinus yang mengantongi ijazah dengan teknologi tersebut.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026