JAKARTA - Ketua Umum Yayasan Gerakan Dapur Indonesia Nofalia Heikal Safar menghadiri Canton Fair atau China Import And Export Fair, Since 1957 di China. Kunjungan tersebut untuk mengembangkan usaha kuliner maupun produk-produk Indonesia di luar negeri.

Kunjungan kerja Ketum Yayasan Garuda Biru Indonesia dan Yayasan Salman Peduli Berkarya ini berlangsung selama delapan hari sejak 23-30 April 2026. Didampingi Ketua Dewan Pembina Yayasan Garuda Biru Indonesia dan Yayasan Salman Peduli Berkarya, Heikal Safar, sejumlah lokasi yang dikunjungi yakni, Hong Kong, Shenzhen, Guang Zhou, Shanghai, serta di Beijing.

“Tujuan kunjungan kerja tersebut adalah untuk mengembangkan usaha kuliner maupun produk-produk Indonesia lainnya yang bisa kita jual atau diekspor ke negara China,” katanya, Minggu (26/4/2026).

Nofalia menyebut, produk yang bisa diekspor ke China seperti lada, biji pala, kayu manis, cengkeh, jahe, dan kunyit sebagai komoditas utama. Menurut Nofalia, Indonesia merupakan pemasok terbesar kedua untuk lada dan terbesar kesatu untuk biji pala atau bunga pala ke China.

“Produk lain seperti kemiri dan vanila juga diminati, didukung permintaan tinggi untuk industri kuliner dan obat tradisional,” ucapnya

Berdasarkan perkembangan terkini, kata Nofalia, penjajakan kolaborasi kuliner antara Indonesia dan China lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kemitraan strategis, daripada ekspansi restoran komersial konvensional.

Lihat video: PPI Turki Gelar Pesta Budaya Ragam Seni & Kuliner Nusantara



Kolaborasi Kadin Indonesia dan China (KIKT) Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT), dan Kadin China sepakat membangun 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis.

“Investasi dapur MBG pengusaha dari China menawarkan partisipasi dan investasi dalam proyek pembangunan 1.000 dapur MBG Gotong Royong di Indonesia,"ujar Nofalia.

Nofalia menyebut penguatan kemitraan strategis dengan pihak-pihak terkait bertujuan untuk memperkuat program pemerintah Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan dan memperluas jaringan dapur sehat, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga menjajaki model yang sukses dari negara mitra.

"Oleh karenanya program Gerakan Dapur Indonesia telah memperkenalkan konsep dapur sehat melalui pameran miniatur di Jakarta Fair dan kini di Canton Fair atau China Import And Export Fair, Since 1957 Guangzhou China yang menampilkan alur produksi makan bergizi dari bahan baku hingga distribusi, sebagai bagian dari promosi standardisasi kuliner," ucapnya.

Nofalia juga menyebut kunjungan ini juga untuk menjajaki transfer teknologi dengan melibatkan penerapan teknologi dapur modern, sistem sanitasi, dan manajemen operasional kuliner skala besar, yang berpotensi mengadopsi standar yang diterapkan di negara China. Kerja sama ini menjadi fondasi bagi pelaku kuliner Indonesia untuk mempelajari manajemen dapur skala besar dari mitra China.

Nofalia mengungkapkan keberhasilan Yayasan Garuda Biru Indonesia dan Yayasan Salman Peduli Berkarya bisa melakukan ekspansi ke negara tirai bambu China ini salah satunya berkat binaan dari Mr. Tong Djoe, "Beliau adalah sosok yang bekerja dalam diam, di belakang layar. Tentu jasa-jasanya untuk Indonesia ini sangat besar." Ujar.

Nofalia menyebut Mr. Tong Djoe telah meninggal dunia pada 2021 di RSPAD, Jakarta. "Saking dekat dengan pebisnis China, Mr Tong Djoe berperan menjembatani pembukaan kembali hubungan diplomatik Indonesia dengan China pada dasawarsa ’90-an,” tuturnya.

BEIJING - China mengumumkan 10 langkah insentif baru untuk Taiwan, termasuk pelonggaran pembatasan pariwisata, mengizinkan drama televisi "sehat", dan memfasilitasi penjualan makanan, menyusul kunjungan pemimpin oposisi pulau tersebut.

Langkah ini dilakukan di akhir kunjungan Cheng Li-wun, ketua Kuomintang (KMT), partai oposisi terbesar Taiwan, ke China. Ia bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dan berbicara tentang perlunya perdamaian dan rekonsiliasi.

Kesepuluh langkah tersebut, yang diumumkan oleh kantor berita resmi Xinhua, "menjajaki" pembentukan mekanisme komunikasi reguler antara KMT dan Partai Komunis China, dimulainya kembali penerbangan penuh antara kedua pihak, dan izin bagi individu dari Shanghai dan provinsi Fujian untuk mengunjungi Taiwan.

Sebuah mekanisme akan dibentuk untuk melonggarkan standar inspeksi untuk produk makanan dan perikanan, tetapi itu harus didasarkan pada landasan politik "menentang kemerdekaan Taiwan", kata Xinhua.

Drama TV, dokumenter, dan animasi Taiwan akan diizinkan untuk ditayangkan selama memiliki "orientasi yang benar, konten yang sehat, dan kualitas produksi yang tinggi", tambahnya.

Dewan Urusan Daratan Taiwan, yang bertanggung jawab atas kebijakan Taiwan terhadap Tiongkok, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa apa yang disebut "konsesi sepihak" Beijing hanyalah pil beracun yang dikemas sebagai "paket hadiah yang murah hati".

Pemerintah Taiwan mendukung pertukaran lintas selat yang sehat dan tertib, tetapi pertukaran tersebut tidak boleh tunduk pada prasyarat atau tujuan politik, katanya.

Dalam sebuah pernyataan, KMT menyambut pengumuman Tiongkok, mengatakan itu adalah "hadiah" bagi rakyat Taiwan.

Tiongkok menolak untuk berbicara dengan Presiden Taiwan Lai Ching-te, dengan mengatakan bahwa ia adalah seorang "separatis". Ia menolak klaim kedaulatan Beijing atas pulau tersebut.

China dan Taiwan saling menyalahkan atas kurangnya pemulihan pariwisata skala besar dari Tiongkok ke pulau itu sejak berakhirnya pandemi COVID-19.

Taiwan juga sebelumnya mengeluhkan pembatasan impor produk pertanian dan perikanan tertentu oleh Tiongkok, dengan mengatakan bahwa Tiongkok dalam beberapa kasus menggunakan alasan yang tidak beralasan untuk menghentikan penyebaran hama dan penyakit.

Sementara itu, Diplomat AS di Taiwan mengatakan China harus menghentikan ancaman dan tekanan militer terhadap Taiwan dan berbicara dengan para pemimpin pulau tersebut karena hal itu akan menghindari kesalahpahaman dan menstabilkan hubungan.

Raymond Greene, duta besar de facto sebagai kepala Institut Amerika di Taiwan, yang menangani hubungan tanpa adanya hubungan diplomatik formal, mengatakan kebijakan AS yang konsisten adalah mendukung pertukaran di Selat Taiwan.

Ia membahas kunjungan pemimpin oposisi Taiwan ke China dalam sebuah acara bincang-bincang politik Taiwan pada hari Sabtu (11 April).

"Namun, kami juga mengharapkan China - Beijing - untuk mempertahankan saluran komunikasi terbuka dengan semua partai politik Taiwan, terutama para pemimpin yang dipilih oleh rakyat Taiwan, untuk menghindari kesalahpahaman dan menstabilkan hubungan lintas selat," kata Greene dalam bahasa Mandarin.

"Kami juga mengharapkan China untuk menghentikan ancaman terhadap Taiwan atau tekanan militer. Saya percaya ini akan membantu meredakan ketegangan lintas selat."

Kantor Urusan Taiwan China tidak segera menanggapi permintaan komentar. China memandang Taiwan sebagai wilayahnya sendiri dan tidak pernah melepaskan penggunaan kekuatan untuk membawa pulau itu di bawah kendalinya. Pemerintah Taiwan menolak klaim kedaulatan Beijing.

Beijing menolak untuk berbicara dengan Presiden Taiwan Lai Ching-te, dengan mengatakan bahwa ia adalah seorang "separatis", tetapi Presiden China Xi Jinping pada hari Jumat bertemu dengan Cheng Li-wun, ketua partai oposisi terbesar Taiwan, Kuomintang, selama apa yang disebutnya sebagai misi perdamaian ke China.

"Saya rasa tidak ada konflik di sini, karena jika ada kemampuan pencegahan yang memadai, itu akan mengarah pada dialog yang lebih setara," tambahnya.

"Ada tiga cara untuk menyelesaikan perbedaan lintas selat: yang pertama adalah dialog, yang kedua adalah paksaan, dan yang ketiga adalah perang. Jadi, jika Taiwan dapat memiliki kemampuan pencegahan yang memadai, Taiwan dapat mengesampingkan opsi perang."

BEIJING - Pengenalan senjata dan platform baru ke dalam Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) telah menarik perhatian sebagian besar dunia selama lebih dari satu dekade. Namun, peralatan baru hanyalah salah satu elemen dari proses modernisasi multidimensi jangka panjang PLA.

Melansir firma riset pertahanan RAND, masih banyak yang harus dilakukan dan tidak ada yang lebih memahami hal ini selain China sendiri. Berdasarkan apa yang ditulis oleh para komandan dan perwira staf PLA di surat kabar dan jurnal internal mereka, pasukan tersebut menghadapi banyak tantangan untuk menutup kesenjangan yang dirasakan antara kemampuannya dan kemampuan militer yang maju.

6 Alasan Militer China Akan Kalah dalam Perang Modern

1. Tanggung Jawab Komando Bersama

Dari tingkat kompi hingga markas tertinggi PLA, para perwira komandan berbagi tanggung jawab atas tindakan unit mereka dengan perwira politik yang bertanggung jawab atas "pekerjaan politik", yang mencakup memastikan loyalitas PLA kepada partai melalui pelatihan ideologis, promosi perwira, pelaksanaan "tiga peperangan" yaitu perang psikologis, media, dan hukum, serta menjaga moral dan disiplin.

Di mata perwira militer Barat, situasi ini melanggar prinsip perang "kesatuan komando", di mana "semua pasukan beroperasi di bawah satu komandan." Tren pelatihan utama selama dekade terakhir adalah meningkatkan kemahiran taktis perwira politik dalam tugas-tugas militer yang harus dilakukan unit mereka.

Secara teori, hanya komandan yang berwenang untuk membuat keputusan taktis dan operasional segera bila diperlukan. Namun, terkadang terdapat gesekan antara komandan dan rekan politik mereka. Situasi ini dapat diperparah jika korupsi telah merambah hingga ke komandan unit operasional dan perwira politik. Sistem tanggung jawab bersama ini mungkin memadai dalam situasi damai, tetapi belum teruji di bawah tekanan operasi tempur modern yang bergerak cepat.

2. Rantai Komando dan Struktur Kekuatan yang Didominasi Angkatan Darat

Meskipun Beijing menyatakan bahwa "China adalah negara maritim sekaligus darat yang besar," struktur kekuatan dan kepemimpinan PLA tetap didominasi oleh Angkatan Darat. Berdasarkan data yang diberikan oleh pemerintah China, Angkatan Darat (termasuk cabang independen Artileri Kedua, pasukan rudal nuklir dan konvensional PLA) mencakup lebih dari 72 persen dari 2,3 juta personel pasukan tugas aktif, dengan sekitar 10 persen di Angkatan Laut dan 17 persen di Angkatan Udara. Pada pertengahan 2014, Angkatan Darat Tiongkok memiliki 24 jenderal penuh (berbintang tiga), Angkatan Laut memiliki tiga laksamana penuh, dan Angkatan Udara lima.

Meskipun China menyadari ancaman dari arah maritim telah meningkat dan kampanye militernya di masa depan kemungkinan besar akan melibatkan komponen angkatan laut atau kedirgantaraan yang besar, China belum mengubah struktur komandonya untuk mempersiapkan diri menghadapi kenyataan ini.

3. Terlalu Banyak Markas Besar Non-Kombatan

Dari sekitar 1,6 juta personel Angkatan Darat, 850.000 ditugaskan ke 18 pasukan kelompok dan sejumlah divisi dan brigade tempur independen, yang merupakan kekuatan tempur utama Angkatan Darat. Ini berarti bahwa sekitar 750.000 personel Angkatan Darat berada di unit-unit pasukan lokal (terutama unit pertahanan perbatasan statis), unit logistik, sekolah dan pangkalan pelatihan, dan sistem yang luas dari distrik militer provinsi, subdistrik militer, dan markas besar departemen angkatan bersenjata rakyat tingkat kabupaten.

4. Komandan dan Staf yang Tidak Berpengalaman

Meskipun PLA telah menekankan perlunya meningkatkan kemampuannya dalam operasi gabungan dan operasi gabungan, kritik umum yang muncul adalah bahwa "beberapa" komandan dan perwira staf tidak cukup siap untuk tugas-tugas mengintegrasikan operasi multi-dinas dan multi-senjata. Akibatnya, banyak pelatihan dilakukan berdasarkan slogan "Tentara yang kuat pertama-tama membutuhkan jenderal yang kuat; sebelum melatih pasukan, latihlah terlebih dahulu para perwira."

Secara khusus, PLA saat ini menekankan komando operasi gabungan di tingkat divisi dan brigade/resimen dibandingkan dengan sebagian besar operasi gabungan sebelumnya, yang dikomandoi oleh perwira Angkatan Darat di markas besar Angkatan Darat atau wilayah militer. Baru dalam dua tahun terakhir, perwira Angkatan Laut dan Angkatan Udara memimpin latihan gabungan.

5. Markas Besar Batalyon yang Kekurangan Staf

Seiring PLA bereksperimen dengan melakukan operasi gabungan senjata di tingkat batalion selama dekade terakhir, mereka menyadari bahwa peraturan saat ini tidak menyediakan personel yang cukup di markas batalion untuk secara memadai memimpin dan mengendalikan unit pendukung, seperti unit artileri dan zeni, yang ditugaskan untuk memperkuat batalion infanteri atau lapis baja.

Oleh karena itu, unit-unit di seluruh PLA berupaya menemukan solusi untuk masalah ini dengan menugaskan perwira atau bintara (NCO) untuk membantu komandan batalyon dalam tugas operasionalnya. Peningkatan jumlah staf diperlukan sebelum batalyon gabungan yang diperkuat dapat menjadi "unit taktis dasar" di Angkatan Darat yang mampu melaksanakan operasi independen seperti yang dibayangkan dalam banyak tulisan PLA.

6. "Penyakit Perdamaian": Kurangnya Pengalaman Tempur

Kampanye besar terakhir PLA melawan musuh asing, perang singkat dengan Vietnam pada tahun 1979, hanya melibatkan Angkatan Darat. PLA menganggap pendaratan amfibi untuk merebut Pulau Yijiangshan dari pasukan Kuomintang pada tahun 1955 sebagai pengalaman tempur gabungan pertama dan satu-satunya.

Kedua operasi tersebut mengakibatkan banyak korban jiwa di pihak PLA. Para penulis PLA umumnya menyebut kurangnya pengalaman tempur modern terkini sebagai "penyakit perdamaian". Saat ini, hanya sedikit perwira paling senior PLA yang pernah berada dalam situasi tempur; tidak ada bintara atau prajurit yang pernah bertempur. Penempatan PLA dalam operasi penjaga perdamaian PBB, misi bantuan bencana, dan di Teluk Aden dalam kegiatan pengawalan maritim memang bermanfaat tetapi tidak dapat menggantikan pengalaman tempur.

PLA mempelajari secara ekstensif perang-perang yang telah diperjuangkan negara-negara lain, tetapi pembelajaran dari buku atau bahkan program pelatihannya yang terus ditingkatkan tidak dapat dibandingkan dengan tekanan penempatan yang diperpanjang di zona pertempuran.

TAIPEI - Presiden Taiwan William Lai Ching-te telah mengumumkan anggaran pertahanan sebesar USD40 miliar atau sekitar Rp666 triliun selama delapan tahun ke depan, Itu untuk "mendekati Visi Taiwan yang tak tergoyahkan, yang dilindungi oleh inovasi dan teknologi”.

Taiwan telah meningkatkan anggaran pertahanan selama dekade terakhir, tetapi pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mendorong pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu untuk lebih meningkatkan anggaran pertahanannya sebagai cara untuk mencegah potensi upaya China untuk mendapatkan kembali kendali atas wilayah tersebut.

Lai mengatakan pada hari Rabu bahwa militer bertujuan untuk memiliki kesiapan tempur gabungan "tingkat tinggi" melawan China pada tahun 2027 – yang sebelumnya telah dikutip oleh para pejabat AS sebagai kemungkinan jadwal untuk operasi militer China di pulau itu.

"Tujuan utamanya adalah membangun kapabilitas pertahanan yang dapat secara permanen melindungi Taiwan yang demokratis," ujar Lai dalam konferensi pers di Taipei setelah mengumumkan rencana belanja senilai USD40 miliar tersebut dalam sebuah opini di surat kabar The Washington Post.

Pengumuman Lai muncul di tengah ketegangan diplomatik antara Tokyo dan Beijing selama berminggu-minggu, menyusul pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang menyatakan bahwa Jepang dapat melakukan intervensi militer dalam setiap serangan terhadap Taiwan.

China mengklaim pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya dan mengancam akan menggunakan kekuatan untuk merebut kembali kendali atas pulau tersebut.

Utusan utama AS di Taiwan, Raymond Greene, mengatakan ia "menyambut baik" rencana belanja pemerintah dan mendesak partai-partai politik yang berseteru di pulau itu untuk "menemukan titik temu" dalam meningkatkan pertahanannya.

Lai mengatakan belanja tambahan tersebut akan digunakan untuk pembelian senjata baru dari AS, serta meningkatkan kemampuan Taiwan untuk melancarkan perang asimetris.

Namun, ia mengatakan pengeluaran tersebut tidak terkait dengan negosiasi tarif Taiwan yang sedang berlangsung dengan AS, dan menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah untuk "menunjukkan tekad Taiwan untuk mempertahankan" dirinya sendiri.

Komentarnya juga menyusul persetujuan AS awal bulan ini untuk suku cadang dan komponen senilai USD330 juta dalam penjualan militer pertama Washington ke Taiwan sejak Trump kembali ke Gedung Putih.

Lai, yang memimpin Partai Progresif Demokratik (DPP), sebelumnya telah menyusun rencana untuk meningkatkan belanja pertahanan tahunan hingga lebih dari 3 persen dari produk domestik bruto tahun depan dan 5 persen pada tahun 2030.

Trump telah menuntut Taiwan untuk meningkatkan belanja pertahanannya hingga 10 persen dari PDB, proporsi yang jauh di atas pengeluaran AS atau sekutu utamanya.

Pemerintah telah mengusulkan USD949,5 miliar dolar Taiwan baru ($30 miliar), atau 3,32 persen dari PDB, untuk belanja pertahanan tahun depan.

Rencana belanja tambahan yang diumumkan pada hari Rabu melebihi USD32 miliar yang sebelumnya diungkapkan kepada kantor berita AFP oleh seorang politisi senior DPP.

Berbicara sebelumnya di Beijing, Peng Qingen, juru bicara Kantor Urusan Taiwan Tiongkok, mengatakan Taiwan membiarkan "kekuatan eksternal" mendikte keputusannya.

Dalam opini tersebut, Lai mengatakan ia akan mempercepat pengembangan apa yang disebut "T-Dome" – sistem pertahanan udara berlapis – yang akan "membawa kita lebih dekat ke visi Taiwan yang tak tergoyahkan, dilindungi oleh inovasi dan teknologi".

Namun, pemerintah mungkin akan kesulitan mendapatkan persetujuan anggaran yang diusulkan oleh parlemen, di mana partai oposisi utama Kuomintang, yang mengadvokasi hubungan yang lebih erat dengan China, mengendalikan keuangan negara dengan bantuan Partai Rakyat Taiwan.

Ketua Kuomintang yang baru terpilih, Cheng Li-wun, sebelumnya menentang rencana anggaran pertahanan Lai, dengan mengatakan Taiwan "tidak punya uang sebanyak itu".