Pemerintah mulai menyiapkan uji teknis terhadap bahan bakar baru bernama Bobibos sebelum produk tersebut bisa dipasarkan secara luas ke masyarakat.

Pengujian akan dilakukan oleh Lemigas untuk memastikan klasifikasi, standar mutu, dan aspek keamanannya.

Arahan itu disampaikan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM setelah kembali memanggil produsen Bobibos, PT Inti Sinergi Formula, guna mematangkan tahapan pengujian laboratorium yang akan dijalankan dalam waktu dekat.

"Ditjen Migas kembali memanggil PT Inti Sinergi Formula (Bobibos) untuk mematangkan rencana pengujian laboratorium serta memastikan standardisasi dan klasifikasi produk sebelum dipasarkan atau digunakan secara luas," ujar Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Noor Arifin Muhammad dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (23/4).

Noor menjelaskan pemerintah masih perlu memastikan posisi Bobibos secara teknis, apakah produk tersebut masuk kategori Bahan Bakar Nabati (BBN) atau Bahan Bakar Minyak (BBM).

Penentuan klasifikasi itu dinilai penting karena akan berpengaruh pada standar spesifikasi, izin edar, hingga jaminan keamanan bagi konsumen.

"Secara detail, teknis pengujian akan sepenuhnya dilakukan oleh Lemigas. Kami minta Bobibos proaktif menindaklanjuti langkah-langkah teknis ini agar prosesnya akuntabel," ujarnya.

Pengujian awal nantinya dimulai dari pengambilan sampel di tangki penyimpanan menggunakan standar internasional ASTM D4057.

Setelah itu, Lemigas akan melanjutkan serangkaian uji laboratorium untuk menilai kesesuaian kandungan produk dengan parameter bahan bakar yang berlaku di Indonesia.

Dalam identifikasi internal yang dilakukan sebelumnya, pemerintah menemukan spesifikasi Bobibos belum sepenuhnya memenuhi sejumlah parameter standar baik untuk kategori BBN maupun BBM.

Karena itu, Ditjen Migas meminta seluruh proses verifikasi dilakukan lebih rinci sebelum produk tersebut memperoleh kepastian status.

"Rangkaian tes harus dilakukan dalam pengawasan dan sesuai standar prosedur. Hal ini demi melindungi masyarakat dari risiko kerusakan mesin, serta memberikan kepastian hukum sebagai dasar pengaduan produk jika tidak sesuai dengan standar yang dijanjikan," ujarnya.

Ditjen Migas menyebut pemerintah pada prinsipnya membuka ruang bagi inovasi bahan bakar alternatif karya dalam negeri, terlebih di tengah tekanan krisis energi global.

Namun, setiap produk baru tetap harus melalui tahapan pembuktian ilmiah dan pengujian formal agar tidak menimbulkan persoalan di lapangan saat mulai digunakan konsumen.

Pembahasan mengenai Bobibos sendiri sudah dimulai sejak pertemuan awal pada 14 April 2026. Dalam pertemuan lanjutan ini, PT Inti Sinergi Formula menyatakan siap berkoordinasi dengan Lemigas untuk memenuhi seluruh kebutuhan teknis selama proses pengujian berlangsung.

Hasil uji tersebut nantinya akan menjadi dasar pemerintah menentukan apakah Bobibos layak dipasarkan sebagai bahan bakar alternatif baru atau masih membutuhkan penyempurnaan formula sebelum dapat digunakan secara massal.

JAKARTA - Sebanyak 1.723 jemaah dan petugas haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede dilaporkan telah berada di Madinah , Arab Saudi untuk menjalankan ibadah haji dan bertugas melayani jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 1.707 jemaah dan 16 petugas yang tergabung dalam kloter 1 hingga 4.

"Dari Asrama Haji Pondok Gede ini sudah diberangkatkan kloter 1 sampai dengan 4 dengan jumlah jemaah 1.707 plus petugas 16, jadi semuanya 1.723, yang sudah diberangkatkan dan sudah sampai di Madinah," kata Ketua PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Sugito kepada wartawan, Sabtu (25/4/2026).

Pada Sabtu siang tadi, Embarkasi Jakarta Pondok Gede memberangkatkan 442 jemaah haji menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk melanjutkan penerbangan ke Arab Saudi. Sugito menjelaskan, kloter 5 seharusnya memberangkatkan 445 jemaah, tetapi jumlah tersebut berkurang karena tiga jemaah menunda keberangkatan akibat kondisi kesehatan.

"Ya, untuk kloter 5 ini asal Jakarta Timur itu sejumlah 442, ya. Karena ada tiga jemaah yang nggak bisa berangkat," kata Sugito.

Menurutnya, seorang jemaah tidak bisa berangkat lantaran sejak awal masih di rumah karena sakit. Sementara, dua jemaah lainnya yang telah tiba di asrama haji harus dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Kini, pihaknya masih menunggu perkembangan kesehatan ketiga jemaah tersebut. Bila kondisinya kesehatannya membaik, mereka akan diberangkatkan pada kloter berikutnya. "Menunggu kondisinya istita'ah nanti bisa ditanazulkan ke kloter lain jika istita'ah-nya sudah memungkinkan."

MADINAH - Beragam layanan dan fasilitas siap menyambut jamaah haji lanjut usia (lansia) dan disabilitas dari seluruh dunia di Bandara Amir Mohammad Bin Abdul Aziz Madinah. Sejumlah fasilitas yang disiapkan antara lain kursi roda dan mobil golf. Golf car atau mobil golf disiagakan di Terminal Haji untuk mengantar jamaah dari terminal kedatangan menuju ruang tunggu jamaah atau Hajj Pavilion.

Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Bandara Abdul Basir mengungkapkan, jamaah lansia yang memerlukan bantuan saat berjalan dapat menggunakan fasilitas kursi roda yang tersedia di bandara. Operasional kursi roda akan dibantu oleh petugas haji daker bandara yang bersiaga di lokasi kedatangan jamaah.

Abdul Basir menegaskan, fasilitas tersebut dapat diperoleh jamaah tanpa dipungut biaya. “Bagi jamaah yang memanfaatkan jasa dorong kursi roda dan golf car tidak ada biaya yang dibebankan kepada jamaah atau gratis,” kata Abdul dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).

Tak hanya bagi lansia, para jamaah haji perempuan pun mendapatkan layanan dari petugas haji Indonesia Daker Bandara. Layanan tersebut berupa akses konsultasi dari petugas bimbingan ibadah perempuan.

“Untuk layanan ramah perempuan, cenderung untuk program bimbingan ibadah terkait fiqih perempuan. Jamaah haji kita banyak perempuan, mereka perlu konsultasi fiqih perempuan itu harusnya kepada petugas pembimbing ibadah perempuan,” katanya.

Layanan ini tak hanya didapatkan di Bandara Madinah, namun juga Bandara Jeddah dan sejumlah daker seperti Madinah dan Makkah. Berdasarkan data, dari total 203.320 orang jamaah haji reguler Indonesia, sekitar 80 persen masuk dalam kategori risiko tinggi.

Sebanyak 33 ribu orang dari jumlah tersebut merupakan jamaah lansia di atas usia 65 tahun. Sedangkan jamaah perempuan jumlahnya mencapai 56 persen dari total 221 ribu jamaah Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci.

JAKARTA - Wacana penyesuaian ambang batas parlemen (parliamentary threshold) kembali mengemuka dalam rencana revisi Undang-Undang Pemilu. DPR RI menegaskan pendekatan yang diambil tidak akan memberatkan partai politik, sejalan dengan arahan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengkaji ulang ambang batas sebesar 4 persen.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pembahasan ambang batas parlemen masih dalam tahap pendalaman agar tidak memberatkan partai politik.

"Ya kita lagi lihat untuk ambang batas yang kira-kira kemudian tidak memberatkan partai-partai yang lain," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 21 April 2026.

Pernyataan tersebut mendapat respons dari Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Dia menilai sikap DPR menunjukkan komitmen menjaga keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan prinsip keadilan dalam demokrasi.

"Pendekatan yang tidak memberatkan partai politik merupakan langkah positif dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat dan kompetitif," ujar Ferry di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Lihat video: Ada Peluang MK Batalkan Parliamentary Threshold



Ferry menilai diperlukan formula yang proporsional agar tidak menutup ruang partisipasi politik, sekaligus tetap menjaga kualitas pengambilan keputusan di parlemen.

Ferry menegaskan momentum pembahasan ini harus dimanfaatkan untuk segera menuntaskan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu). Kepastian regulasi dinilai penting agar seluruh pihak memiliki waktu yang cukup dalam mempersiapkan tahapan pemilu berikutnya.

"Kepastian regulasi adalah fondasi utama dalam penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas. Oleh karena itu, penyelesaian RUU Pemilu tidak boleh berlarut-larut," tegasnya.

Dia juga menekankan pentingnya penyusunan regulasi yang inklusif dengan melibatkan berbagai elemen, mulai dari partai politik, akademisi, hingga masyarakat sipil, agar menghasilkan kebijakan yang relevan dan adaptif terhadap dinamika demokrasi.

Ferry menilai arah pembangunan politik nasional saat ini berada dalam koridor yang positif, dengan komitmen terhadap penguatan demokrasi dan keterbukaan ruang partisipasi politik.

“Kami melihat bahwa pemerintah memiliki semangat pro-demokrasi, yang tercermin dari upaya menjaga ruang partisipasi politik tetap terbuka bagi semua pihak,” katanya.

Partai Perindo menegaskan akan terus mengawal pembahasan RUU Pemilu agar menghasilkan regulasi yang adil, tidak diskriminatif, serta mampu memperkuat sistem kepartaian di Indonesia.

Sinergi antara pemerintah, DPR, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam membangun sistem pemilu yang lebih matang dan berkeadilan. Kepastian dan kualitas demokrasi diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas politik, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad dianugerahi gelar Duta Kehormatan BPJS Kesehatan yang pertama.

Dalam unggahan di akun Instagram @raffinagita1717 pada Kamis (23/4), Raffi mengutarakan rasa syukurnya setelah menerima gelar Duta Kehormatan BPJS Kesehatan yang diserahkan langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito.

"Alhamdulillah, sebuah kehormatan hari ini menerima Gelar Duta Kehormatan BPJS Kesehatan yang diserahkan oleh Direktur Utama @bpjskesehatan_ri Bapak @pujowaskito," tulis Raffi dalam unggahan tersebut.

Raffi mengatakan penunjukkan dirinya sebagai Duta Kehormatan BPJS Kesehatan menjadi pengingat agar terus berperan aktif dalam mengawal keberlanjutan sistem Jaminan Sosial Nasional RI.

"Amanah ini menjadi pengingat bagi kami dan tim untuk terus berperan aktif dalam mendukung serta mengawal keberlanjutan sistem Jaminan Sosial Nasional melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional, yang selama ini hadir menjaga akses kesehatan masyarakat Indonesia," tulis Raffi.

Pria kelahiran 1987 itu mengatakan BPJS Kesehatan telah menunjukkan bagaimana jaminan kesehatan dapat dijalankan secara luas dan inklusif.

[Gambas:Youtube]

Ia menyebut lebih dari 285 juta masyarakat telah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Selain itu, layanannya disebut terus diperkuat melalui pemanfaatan digitalisasi, termasuk penanganan jutaan aduan secara real time setiap harinya.

Dalam video yang diunggah, Raffi mengatakan ingin mensosialisasikan kepada generasi muda bahwa hidup sehat itu harus dimulai dari muda, jangan menunggu sakit dulu.

"Jangan nunggu sakit dulu baru mau sehat. Hidup sehat itu dimulai dari pikiran positif dulu, lalu juga dari makanan-makanan yang sehat, dimulai dari berolahraga, jalan sehat, dan juga semangat gotong royongnya harus disosialisasikan kepada anak muda atas arahan Pak Dirut (BPJS Kesehatan)," kata Raffi Ahmad.

Ia mengatakan Program Jaminan Kesehatan Nasional ini sangat penting sekali karena Presiden Prabowo Subianto juga sangat menaruh perhatian pada kesehatan.

[Gambas:Instagram]

Ke depan, ia menilai masih terdapat ruang perbaikan yang perlu dikerjakan bersama-sama.

Raffi menyatakan Pemerintah berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan BPJS Kesehatan agar manfaat Program Jaminan Kesehatan Nasional semakin luas, tepat sasaran, dan dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.

"Untuk seluruh masyarakat Indonesia dan juga saya mengimbau kepada seluruh teman-teman anak muda, influencer, kalau kalian semuanya peduli terhadap kesehatan, ayo kita bersama-sama gotong royong (bersama) BPJS Kesehatan," ujar Raffi Ahmad.

Dalam video pada unggahan terpisah di akun Instagram @bpjskesehatan_ri, BPJS Kesehatan menjelaskan penunjukan Raffi sebagai Duta Kehormatan karena dinilai sebagai figur yang dikenal luas, memiliki kepedulian sosial tinggi, serta empati yang selaras dengan nilai-nilai budaya BPJS Kesehatan.

Adapun penganugerahan gelar tersebut disebut diperuntukkan bagi individu di Tanah Air yang dinilai memiliki kontribusi nyata dan proaktif dalam menularkan nilai-nilai keadilan sosial.

"Gelar kehormatan perdana tersebut dianugerahkan Bapak Raffi Ahmad sebagai figur publik yang mengemban amanah selaku utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni," kata BPJS Kesehatan dalam video yang mereka unggah.

Raffi diharapkan mampu menjadi inspirasi, khususnya bagi generasi muda, untuk terus menghidupkan semangat saling membantu sesama.

BPJS Kesehatan memastikan penganugerahan ini telah melalui proses kurasi dan seleksi yang komprehensif. Ke depannya, gelar kehormatan ini tidak akan diberikan pada figur publik saja.

BPJS Kesehatan disebut akan terus mencari dan mengapresiasi tokoh-tokoh nasional dari kalangan akademisi, praktisi, hingga bagian sosial, yang nafas pergerakannya sejalan dengan visi program Jaminan Kesehatan Nasional.

JAKARTA - Direktur Eksekutif Great Institute Sudarto menilai Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (21/4/2026) menandai tonggak penting dalam sejarah perlindungan tenaga kerja domestik di Indonesia. Setelah bertahun-tahun masuk dalam agenda legislasi tanpa kepastian, regulasi ini akhirnya memperoleh legitimasi politik yang kuat.

Peran penting dalam percepatan pengesahan ini tidak dapat dilepaskan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin rapat pleno bersama Badan Legislasi pada Senin (20/4/2026). Kepemimpinannya dinilai berhasil menjembatani dinamika politik dan mendorong konsensus lintas fraksi hingga RUU tersebut disahkan di tingkat paripurna.

“Great Institute mengapreasi kepemimpinan Prof. Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil Ketua DPR RI yang berhasil menggoalkan UU PPRT. Pengesahan UU PPRT ini menunjukkan adanya keberpihakan politik terhadap kelompok rentan, sekaligus memperkuat citra DPR RI sebagai lembaga yang responsif terhadap isu keadilan sosial. Berdasarkan perspektif kebijakan publik, ini juga menjadi sinyal bahwa negara mulai memberi perhatian lebih pada sektor kerja informal yang selama ini terpinggirkan” tegas Sudarto, Rabu (22/4/2026).

Sudarto menilai langkah ini sebagai bukti konkret komitmen DPR dalam menghadirkan keadilan bagi kelompok pekerja yang selama ini berada di sektor informal dan minim perlindungan. “Dengan disahkannya UU PPRT, pekerja rumah tangga, yang mayoritas adalah perempuan, kini memiliki landasan hukum yang jelas. Ini bukan hanya soal perlindungan, tetapi juga pengakuan atas martabat dan kontribusi mereka dalam ekonomi domestik,” ujar Sudarto.

Sebelum UU PPRT disahkan, pekerja rumah tangga kerap berada dalam posisi rentan secara struktural. Tidak adanya payung hukum spesifik menyebabkan relasi kerja antara majikan dan PRT cenderung bersifat informal, tanpa standar yang jelas terkait jam kerja, upah, maupun hak-hak dasar lainnya.

“Berbagai laporan menunjukkan praktik kerja berlebih tanpa kompensasi, ketiadaan hari libur, pemotongan upah sepihak, hingga kasus kekerasan yang sulit ditindak secara hukum. Dalam konteks ini, absennya regulasi telah menciptakan ruang abu-abu yang merugikan pekerja. Nah, UU PPRT hadir untuk menutup celah tersebut,” ungkap Sudarto.

Sudarto menjelaskan bahwa regulasi ini memuat sejumlah ketentuan penting yang selama ini menjadi tuntutan utama advokasi pekerja domestik, antara lain: Kepastian jam kerja dan waktu istirahat yang manusiawi; Hak atas cuti dan Tunjangan Hari Raya (THR); Larangan pemotongan upah secara sepihak; Akses terhadap jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan; dan Perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, maupun eksploitasi.

“Ketentuan ini lebih dari sekadar norma hukum dan mencerminkan pergeseran paradigma: dari melihat PRT sebagai ‘pembantu’, menjadi pekerja yang memiliki hak dan perlindungan setara dengan sektor lain,” pungkasnya.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengembalikan semua dana anggota Credit Union (CU) Gereja Katolik Paroki Aek Nabara, Rantauprapat, Sumatera Utara, dengan nilai total Rp28 miliar hari ini (22/4).

Kepastian pengembalian dana gereja itu disampaikan Direktur Utama (Dirut) BNI Putrama Wahju Setyawan usai bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan pihak gereja di kompleks parlemen, kemarin (21/4).

"Solusi sudah kami dapatkan untuk segera kami dudukkan bersama dengan pihak Credit Union Paroki Aek Nabara, sehingga paling tepat besok tanggal 22 April 2026, kami sudah dapat melakukan pengembalian dana milik Credit Union Paroki Aek Nabara," ujar Wahyu usai pertemuan.

"Full (Rp28 miliar), sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak CU Paroki Aek Nabara," imbuhnya.

Wahyu memastikan tak ada kendala dalam proses pencairan atau pengembalian yang akan dilakukan besok.

"Tidak ada, tidak ada," katanya.

Sementara, Suster Natalia pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada DPR dan pemerintah yang telah memberikan atensi dalam kasus tersebut. Dia berharap agar proses pencairan berjalan dengan baik.

"Kita berharap proses ini semua berjalan dengan baik sekali lagi. Semua ini semoga menjadi sumber berkat bagi kita semuanya. Itu dari kami, terima kasih," katanya.

Berdasarkan perkembangan penyidikan kepolisian hingga Sabtu (18/4), jumlah dana gereja yang digelapkan diperkirakan sekitar Rp28 miliar.

Kasus penggelapan dana Rp28 miliar ini pertama kali terungkap pada Februari 2026 dari hasil pengawasan internal BNI. Dalam prosesnya, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan oleh pihak kepolisian.

Adapun produk yang digunakan pelaku bukan produk resmi BNI dan tidak pernah tercatat dalam sistem operasional perseroan. Peristiwa ini merupakan tindakan individu yang dilakukan di luar sistem, kewenangan, dan prosedur resmi perbankan.

Sebelumnya, BNI mengaku ikut dirugikan dalam kasus dugaan penggelapan dana milik anggota Credit Union (CU) Gereja Katolik Paroki Aek Nabara, Rantauprapat, Sumatera Utara.

Dalam kasus ini, dana yang diidentifikasi digelapkan oleh pelaku mencapai Rp28 miliar. Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang mengatakan mereka pun turut prihatin dalam kasus ini.

"BNI dalam hal ini termasuk pihak yang dirugikan dalam kejadian ini, dan pastinya kami juga prihatin atas kejadian ini khususnya kepada nasabah Paroki Aek Nabara," katanya dalam konferensi pers secara daring, Minggu (19/4).

Ia mengatakan BNI telah mengembalikan dana awal sebesar Rp7 miliar. Angka pengembalian ini diambil setelah mereka melakukan verifikasi awal dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

BNI akan menyelesaikan pengembalian sisa dananya pada pekan depan di hari kerja Senin sampai Jumat.

"Penyelesaian akan kami lakukan dalam jangka waktu minggu ini. Kita berproses dan dipastikan minggu ini, Senin sampai Jumat, di hari kerja akan kita kembalikan," ujar Munadi.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa dirinya tidak ingin ambang batas parlemen atau parliamentary threshold tidak memberatkan partai politik. Ambang batas parlemen ini menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian dalam rencana pembahasan revisi undang-undang tentang Pemilu.

Mengingat, hal ini menjadi perintah Mahkamah Konstitusi (MK) agar mengkaji ulang ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

"Ya kita lagi lihat untuk ambang batas yang kira-kira kemudian tidak memberatkan partai-partai yang lain," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Bisnis.com, BATAM — Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyerahkan bingkisan berupa uang saku, sambal bilis, dan rendang kepada jemaah haji kelompok terbang (kloter) 1 asal Batam menjelang keberangkatan ke Tanah Suci.

Sebanyak sekitar 257 jemaah menerima bingkisan tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah. Amsakar menyampaikan bahwa pemberian itu tidak semata dilihat dari nilai materi, melainkan dari manfaatnya bagi jemaah selama menjalankan ibadah haji.

“Hari ini lebih kepada penyerahan bingkisan haji. Jangan dilihat dari nilainya, tapi kami ingin ini ada manfaatnya di Tanah Suci,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Dia mengakui pemerintah daerah masih memiliki keterbatasan dalam memberikan fasilitas, namun tetap berupaya menghadirkan sesuatu yang dapat membantu kebutuhan jemaah selama berada di Tanah Suci.

"Semoga jadi haji yang mabrur dan mabruroh," kata Amsakar.

Selain penyerahan bingkisan, Amsakar juga berpesan agar para jemaah menjaga kesehatan dan memusatkan perhatian pada ibadah. Dia mengimbau jemaah untuk sementara waktu mengesampingkan berbagai persoalan di daerah demi kekhusyukan.

“Fokus saja beribadah. Ikhlaskan hati dan lepaskan persoalan-persoalan yang ada di Batam,” katanya.

Dia juga meminta jemaah mengurangi aktivitas di luar kepentingan ibadah, termasuk penggunaan media sosial, serta turut mendoakan Kota Batam selama berada di Tanah Suci. "Jadi kalau di sana itu tak perlu lah foto-foto, main handphone, fokus saja beribadah," imbuhnya.

Jemaah kloter 1 Batam dijadwalkan berangkat pada pukul 07.00 WIB. Pemerintah Kota Batam berharap seluruh jemaah dapat menunaikan ibadah dengan lancar serta meraih predikat haji mabrur dan mabruroh.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menepis isu penggabungan Partai Gerindra dan Partai NasDem.

Dasco mengatakan bahwa dirinya bingung atas informasi "merger" karena tidak ada pembicaraan tersebut.

"Seperti yang disampaikan oleh NasDem bahwa itu kita tidak pernah ada pembicaraan seperti itu. Kita juga bingung begitu dengar juga kita bingung sumbernya dari mana.

Wakil Ketua DPR RI itu tidak ingin memperpanjang isu penggabungan Partai Gerindra dan NasDem. Dia berpendapat bahwa Gerindra dalam persoalan ini tidak perlu memberikan bantahan karena klarifikasi lebih dulu disampaikan oleh Partai NasDem.

"Tapi karena NasDem juga sudah duluan menjelaskan karena subjeknya NasDem, ya kita pikir sudah cukup," ucapnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, mengatakan wacana fusi kedua partai tersebut adalah hal yang wajar dalam dinamika politik.

Dia memastikan wacana tersebut belum menjadi pembahasan internal NasDem. Saat ini, katanya, Partai NasDem masih fokus pada konsolidasi organisasi, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk penguatan struktur partai dan pendidikan politik kader.

"Kita bahkan belum belum ini, belum belum ada hal yang khusus terkait dengan itu semua. Dan saya yakin di apa tempat lain juga sama. Karena kita sekarang masih fokus mengonsolidasikan apa internal kita,"katanya kepada jurnalis di Kompleks Parlemen pada Senin (13/4/2026).

Namun menurutnya, realisasi gagasan tersebut memerlukan pertimbangan matang, terutama terkait ideologi, identitas, dan eksistensi masing-masing partai.

"Nah, ketika misalnya rencana atau ada wacana terkait dengan fusi, faktor itu juga kan perlu harus kita pertimbangkan ya. Ideologi, identitas, eksistensi masing-masing partai dengan semangat, motivasi, dan filosofi membangun partai masing-masing. Itu juga apa, apakah itu masih nanti apa menjadi pertimbangan semua," jelasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang akan disahkan dalam rapat paripurna pada Selasa (21/4/2026) akan menjadi kado peringatan Hari Kartini dan Hari Buruh (May Day).

“Hadiah May Day, hadian Hari Kartini untuk besok,” kata Dasco usai memimpin rapat kerja antara Baleg DPR dengan pemerintah terkait RUU PPRT di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026) malam.

Dasco menyampaikan bahwa pengesahan RUU PPRT di DPR ini dalam rangka untuk menuntaskan janji kepada masyarakat setelah proses pembahasannya memakan waktu panjang, yakni 22 tahun.

Selain RUU PPRT, Dasco menyebut jika DPR juga berkomitmen untuk merampungkan sejumlah revisi undang-undang lain yang menjadi pekerjaan rumah bagi lembaganya tahun ini.

“Masih ada beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Masyarakat Adat yang juga sudah 20 tahun, sedang kami dengan teman-teman Baleg dan pemerintah juga akan selesaikan,” tuturnya.

“Dan masih ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Tenaga Kerja yang kita juga sudah mulai bahas, dan Undang-Undang Perampasan Aset. Nah, sehingga insyaallah tahun ini, mungkin kita akan selesaikan beberapa yang sudah kita memang jadi PR,” pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin secara langsung rapat kerja (raker) yang digelar Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah dalam rangka membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) pada Senin (20/4/2026) malam. Rapat tersebut mengagendakan pengambilan keputusan.

"Rapat kerja Badan Legislasi pada malam hari ini mengagendakan pengambilan keputusan atas hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," kata Dasco saat membuka rapat kerja.

Sebelum pengambilan keputusan, Dasco menyampaikan bahwa rapat didahului dengan laporan Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PPRT yang disampaikan oleh Ketua Baleg DPR Bob Hasan. Kemudian, rapat dilanjutkan dengan pendapat atau pandangan mini fraksi-fraksi dan pemerintah.

Setelah itu, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan sekaligus penandatanganan draf RUU. "Rapat hari ini akan berlangsung sampai dengan pukul 21.00 WIB. Apakah agenda yang kami bacakan tadi dapat disetujui?” katanya.

“Setuju," kata peserta rapat.

Rapat ini turut dihadiri oleh Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor.