JAKARTA, KOMPAS.com - Belum keluarnya laporan keuangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara dikhawatirkan akan menambah spekulasi terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, Danantara saat ini dapat disebut sebagai kuasi fiskal atau badan yang melakukan tindakan ekonomi atas nama pemerintah dan memiliki dampak keuangan mirip dengan anggaran negara.

"Sehingga efek tidak dirilisnya atau belum dirilisnya laporan keuangan Danantara ini menjadi spekulasi terhadap risiko fiskal sebenarnya," kata dia dalam konferensi pers Danantara Monitor, Rabu (10/6/2026).

Kompas.com/Manda Firmansyah Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara dalam diskusi Polemik Harga Beras dan Kebijakan Pangan di Tengah Krisis Iklim, Selasa (16/9/2025).

Ia menambahkan, lembaga pemeringkat kredit internasional seperti Fitch dan Moody's Ratings telah mengeluarkan outlook negatif untuk Indonesia.

"Itulah yang membuat outlook negatif salah satunya, karena dilihat ini entitasnya makan dana APBN, terus belum ada laporan kinerja dan keuangan. Jadi bagaimana ini bisa melakukan rating pada seluruh kinerja fiskal," terang dia.

Bhima bilang, hal itu termasuk juga rating kemampuan bayar pemerintah terhadap utang.

Selain itu, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah terkait dengan proyek apa saja yang dikerjakan oleh Danantara, beserta dengan dampaknya.

Sebagai contoh, Danantara sempat menyebut akan masuk ke proyek peternakan ayam.

Namun terbatasnya informasi terkait hal tersebut membuat analis dan ekonom kesulitan menghitung efek hingga manfaatnya bagi emiten yang ada di pasar modal.

"Sehingga ini yang menyebabkan spekulasi lagi," ucap dia.

Untuk itu, laporan keuangan Danantara perlu segera diberikan untuk mengurangi faktor spekulasi tersebut.

"Jadi sekarang spekulasi itu muncul bukan dari eksternal faktor, tetapi muncul lebih banyak yang tidak pasti di dalam negerinya, salah satunya Danantara," terang dia.

Bhima memproyeksikan, terdapat kecemasan dari pemerintah akan muncul tekanan ketika laporan keuangan Danantara dirilis.

Pasalnya, laporan Danantara juga akan memperlihatkan kondisi ekonomi Indonesia.

Di sisi lain, laporan keuangan Danantara nantinya juga akan berpengaruh pada penyusunan asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Asumsi yang pemerintah buat harus mempertimbangkan kinerja Danantara, sementara (laporan keuangan) Danantara belum keluar," ucap dia.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengungkapkan alasan laporan keuangan badan investasi tersebut belum dirilis sejak berdiri pada Februari 2025.

Ia menjelaskan, laporan keuangan Danantara berbeda dengan perusahaan pada umumnya karena merupakan hasil konsolidasi laporan keuangan seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pengelolaannya.

Oleh karena itu, Danantara saat ini masih menunggu seluruh BUMN merampungkan penyusunan laporan keuangannya.

Terlebih, Danantara juga tengah melakukan pembenahan pada tata kelola BUMN.

"Kami sedang melakukan pembersihan seluruh laporan dari BUMN dan ada beberapa BUMN yang belum selesai. Nanti akhir Juni ini akan selesai seluruh BUMN kita bersihkan," ujar Dony.

Pelaporan hingga akhir Juni tersebut sejalan dengan aturan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT), batas waktu kewajiban laporan keuangan perusahaan adalah 6 bulan setelah tahun buku berakhir atau hingga 30 Juni 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan laporan keuangan Danantara akan dirilis setelah seluruh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMN rampung pada akhir Juni 2026.

“Sampai akhir Juni selesai semua (RUPS). Semua BUMN,” ujar Dony saat ditemui usai menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/6/2026).

Dony menyampaikan laporan keuangan Danantara merupakan hasil konsolidasi seluruh laporan keuangan BUMN.

Hingga saat ini, lanjut dia, Danantara masih merapikan BUMN satu per satu. Sejumlah BUMN juga belum melaksanakan RUPS.

“Belum selesai mereka RUPS. Misalnya Telkom baru hari ini, PLN belum,” kata Dony.

Oleh karena itu, ia menegaskan kepada publik bahwa laporan keuangan Danantara belum dirilis karena proses pembukuan seluruh BUMN masih berlangsung, bukan karena kurangnya transparansi.

“Termasuk impairment atau penurunan nilai aset yang kami kerjakan. Setelahnya, barulah pembukuan Danantara,” ujar Dony.

Ia menjamin Danantara akan mengedepankan transparansi dan melakukan pembenahan besar-besaran terhadap tata kelola serta pelaporan keuangan seluruh perusahaan pelat merah.

Dalam kesempatan terpisah, Dony menegaskan transformasi total di tubuh BUMN menjadi harga mati agar pengelolaan aset negara semakin transparan dan akuntabel. Menurut dia, akar persoalan beban keuangan yang terjadi selama ini bersumber dari tata kelola yang kurang baik.

Dony mengungkapkan karut-marut laporan keuangan BUMN kerap dipicu praktik manipulasi atau rekayasa keuangan demi mempercantik kinerja perusahaan di permukaan. Akibatnya, negara dan perusahaan harus menanggung kerugian besar, baik karena faktor kelalaian manajemen maupun tindakan yang melanggar hukum.

Mengingat skala persoalan yang besar, manajemen Danantara dan BP BUMN memilih mengambil langkah secara terukur. Laporan keuangan Danantara baru akan diselesaikan setelah seluruh pos keuangan BUMN yang bermasalah ditertibkan dan dihitung ulang secara objektif.

Dony memastikan fokus utama saat ini adalah melakukan audit mendalam serta merapikan pencatatan aset agar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Ia berharap melalui konsolidasi dan pembersihan pembukuan tersebut, Danantara dapat memulai langkahnya di atas fondasi keuangan yang sehat, bersih dari beban masa lalu, serta menerapkan standar transparansi berkelas global.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria akan merilis laporan keuangan setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seluruh BUMN tuntas pada akhir Juni.

“Sampai akhir Juni selesai semua (RUPS). Semua BUMN,” ujar Dony ketika dijumpai setelah menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Dony menyampaikan laporan keuangan Danantara merupakan hasil konsolidasi dari seluruh laporan keuangan BUMN.

Hingga saat ini, lanjut dia, Danantara masih merapikan BUMN satu per satu. Sejumlah BUMN pun belum melakukan RUPS.

“Belum selesai mereka RUPS. Misalnya Telkom baru hari ini, PLN belum,” ucap Dony.

Oleh karena itu, ia menyampaikan kepada publik bahwa laporan keuangan Danantara belum dirilis ke publik sebab masih menuntaskan pembukuan seluruh BUMN, bukan karena tidak transparan.

“Termasuk impairment-impairment (penurunan nilai aset) yang kami kerjakan. Setelahnya, barulah pembukuan Danantara,” kata Dony.

Ia menjamin Danantara transparan dan akan melakukan pembenahan besar-besaran terhadap tata kelola dan transparansi laporan keuangan seluruh perusahaan pelat merah.

Dalam kesempatan terpisah, Dony menegaskan bahwa transformasi total di tubuh BUMN menjadi harga mati agar pengelolaan aset negara menjadi lebih transparan dan akuntabel. Menurutnya, akar masalah dari beban keuangan yang terjadi selama ini bersumber dari tata kelola yang tidak baik.

​Dony membeberkan bahwa karut-marut laporan keuangan BUMN sering kali dipicu oleh praktik manipulasi atau rekayasa keuangan demi memoles kinerja di permukaan. Akibatnya, negara dan perusahaan harus menanggung kerugian besar, baik karena faktor kelalaian manajemen maupun tindakan melanggar hukum.

​Mengingat skala persoalan yang masif, manajemen Danantara dan BP BUMN memilih untuk mengambil langkah terukur. Laporan keuangan Danantara baru akan diselesaikan setelah seluruh pos keuangan BUMN yang bermasalah ditertibkan dan dihitung ulang secara objektif.

​Dony memastikan bahwa saat ini fokus utama timnya adalah melakukan audit mendalam dan merapikan pencatatan aset agar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Ia berharap melalui konsolidasi dan pembersihan buku ini, Danantara dapat memulai langkahnya di atas fondasi keuangan yang sehat, bersih dari beban masa lalu, serta menerapkan standar transparansi berkelas global.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) tengah mempersiapkan pelaporan keuangan atas aset-aset yang dikelolanya. Terkait isu tersebut, Danantara sebagai manajemen dan pemegang mandat atas portofolio Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjalankan langkah penguatan tata kelola dan penataan fundamental perusahaan secara menyeluruh. Dalam keterangan resmi yang diterima Republika pada Kamis (5/3/2026), Danantara menyebut saat ini tengah melakukan reset tata kelola agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat lebih akurat.

Sebagai bagian dari proses transisi dan konsolidasi manajemen, Danantara Indonesia melalui entitas holding operasionalnya, Danantara Asset Management, melakukan pengkajian secara menyeluruh dan terstruktur terhadap perusahaan-perusahaan BUMN. Proses ini mencakup evaluasi kebijakan akuntansi, kualitas dan pencatatan aset, penguatan sistem tata kelola, serta manajemen risiko yang terintegrasi guna memastikan standar pengelolaan yang semakin solid dan selaras dengan praktik terbaik.

Langkah penguatan ini sebelumnya telah dimulai pada kelompok Perusahaan Karya dan kini diperluas secara bertahap ke sektor-sektor lainnya dalam portofolio BUMN. Fokus utama dari inisiatif ini adalah normalisasi dan peningkatan kualitas aset, penyelarasan pencatatan agar laporan keuangan semakin akurat, wajar, dan terkini sesuai standar akuntansi yang berlaku serta praktik pelaporan keuangan yang diakui secara luas. Selain itu, langkah ini juga bertujuan memastikan praktik pengelolaan yang transparan dan prudent.

Danantara Indonesia juga menekankan penguatan fundamental keuangan yang berbasis pada kualitas laba (earnings quality) dan arus kas operasional (operating cash flow) yang kuat, peningkatan EBITDA yang berkelanjutan, disiplin belanja modal (capital expenditure discipline), serta struktur permodalan yang sehat dan terjaga.

Perhatian juga diarahkan pada optimalisasi return on assets (ROA), perbaikan margin operasional, penguatan kapasitas pemenuhan kewajiban finansial, serta pengelolaan likuiditas yang konservatif dan terukur.

Pendekatan ini memastikan bahwa kinerja perusahaan tidak hanya tercermin dalam pertumbuhan nominal, tetapi juga dalam kemampuan menghasilkan arus kas yang konsisten, menjaga solvabilitas, meningkatkan return on equity (ROE), serta memperkuat kapasitas pembagian dividen secara berkelanjutan bagi negara sebagai pemegang saham. Managing Director Stakeholder Management Danantara Indonesia, Rohan Hafas, menyampaikan bahwa governance reset ini merupakan bagian dari komitmen manajemen baru dalam memastikan pengelolaan BUMN berorientasi pada nilai ekonomi riil dan keberlanjutan jangka panjang.

“Sebagai manajemen baru dan pemegang mandat pengelolaan aset negara, Danantara Indonesia berkewajiban melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kualitas aset, kebijakan akuntansi, serta disiplin tata kelola di seluruh portofolio. Governance reset ini adalah langkah penguatan fondasi agar neraca perusahaan mencerminkan kondisi yang aktual, prudent, dan kredibel,” ujar Rohan.

Rohan juga menegaskan ukuran keberhasilan ke depan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya angka dalam neraca, melainkan oleh kualitas kinerja yang nyata.

“Ke depan, ukuran keberhasilan bukan hanya pada besarnya angka di neraca, tetapi pada kualitas laba, kekuatan arus kas, dan kemampuan perusahaan menciptakan nilai ekonomi secara nyata. Fokus kami adalah membangun fundamental yang menghasilkan uang riil dan dividen berkelanjutan bagi negara. Pertumbuhan yang sehat harus berbasis pada produktivitas dan kinerja operasional, sehingga kontribusinya terhadap penerimaan negara benar-benar terukur dan berkelanjutan,” tegasnya.

Menurut Rohan, dengan fondasi keuangan yang semakin solid dan disiplin manajemen yang kuat, perusahaan akan lebih fokus pada efisiensi, peningkatan margin operasional, serta penciptaan nilai riil bagi pemegang saham, yaitu negara.

Danantara Indonesia menegaskan bahwa proses ini dilakukan secara sistematis dan bertahap dengan tetap menjaga stabilitas operasional serta kesinambungan bisnis di seluruh portofolio. Langkah tersebut merupakan bagian dari transformasi institusional jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.