Bisnis.com, JAKARTA – Para pengamat dan pelaku pasar mengingatkan agar target-target ambisius yang dipasang pengurus baru PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak hanya sebatas mengejar kinerja tinggi. Perhatian khusus juga perlu diberikan ke fondasi pasar modal dari sisi kualitas emiten, investor, hingga tata kelola.

Pengamat pasar modal sekaligus founder Republik Investor, Hendra Wardana menilai target-target yang dibidik BEI sebaiknya tidak dimaknai sebatas mengejar besarnya kapitalisasi pasar, jumlah investor, ataupun RNTH. Menurutnya, ukuran bursa yang besar harus dibangun di atas fondasi yang kuat, yakni kualitas emiten, kualitas investor, serta kualitas tata kelola pasar.

Menurutnya, bursa yang mampu tumbuh secara berkelanjutan adalah bursa yang dipercaya. Oleh karena itu, langkah paling mendasar yang perlu dilakukan direksi baru adalah memperkuat kepercayaan investor melalui peningkatan transparansi, kepastian regulasi, penegakan aturan yang konsisten, dan perlindungan investor.

"Dalam jangka pendek, BEI juga perlu lebih fokus memperdalam kualitas likuiditas pasar dibanding sekadar mengejar tingginya frekuensi transaksi. Likuiditas yang sehat bukan hanya tercermin dari besarnya nilai transaksi, tetapi dari semakin banyaknya saham berkualitas yang aktif diperdagangkan dan diminati investor jangka panjang," ujar Hendra, Senin (29/6/2026).

Adapun, kurang dari empat tahun atau tenggat pada 2030, BEI menargetkan masuk ke dalam 10 besar bursa dunia dari ukuran kapitalisasi pasar dan/atau nilai transaksinya. Pada 2030, nilai kapitalisasi pasar ditargetkan mencapai Rp30.000 triliun, dengan rasio terhadap PDB nasional lebih dari 83%.

Kemudian, rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) saham dipacu hingga menyentuh Rp31 triliun. Jumlah investor pasar modal ditargetkan mencapai 35 juta, serta ada lebih dari 1.100 perusahaan tercatat.

Hendra melanjutkan, BEI juga perlu mengubah paradigma dari mengejar kuantitas IPO menjadi mengedepankan kualitas emiten. Dalam hal ini, proses IPO menurutnya perlu melalui kurasi yang lebih komprehensif, tidak hanya melihat pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga menilai kualitas model bisnis, tata kelola perusahaan, prospek pertumbuhan, kesehatan keuangan, serta kewajaran valuasi.

Hendra meyakini bahwa pasar modal membutuhkan perusahaan-perusahaan yang benar-benar siap menjadi perusahaan publik, bukan sekadar perusahaan yang memanfaatkan momentum pasar untuk menghimpun dana.

Semakin baik kualitas emiten yang masuk ke bursa, kata dia, semakin tinggi pula kepercayaan investor. Hal ini akan membuat target peningkatan kapitalisasi pasar dan likuiditas akan lebih mudah dicapai secara berkelanjutan.

"Selain itu, yang juga perlu menjadi perhatian adalah jangan sampai IPO hanya dijadikan sebagai exit strategy bagi pemegang saham lama. Esensi IPO seharusnya adalah memperoleh pendanaan untuk ekspansi usaha, meningkatkan daya saing perusahaan, dan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham," tegasnya.

Agar esensi IPO tersebut dapat terjaga, Hendra menilai salah satu prinsip yang layak dipertimbangkan adalah menjaga agar pemegang saham pengendali tetap memiliki kepemilikan mayoritas, setidaknya di atas 51% setelah IPO. Hal ini dinilai penting sebagai sinyal bahwa pemegang saham pengendali masih memiliki komitmen jangka panjang terhadap perusahaan dan kepentingannya tetap selaras dengan investor publik.

Di sisi lain, pengawasan juga tidak boleh berhenti ketika perusahaan resmi tercatat di bursa. Justru pasca-IPO, BEI dinilai perlu memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana hasil penawaran umum, kepatuhan terhadap keterbukaan informasi, kualitas laporan keuangan, serta realisasi rencana bisnis yang telah disampaikan dalam prospektus.

"Dengan demikian, pasar modal Indonesia tidak hanya akan memiliki lebih banyak perusahaan tercatat, tetapi juga emiten yang berkualitas, berintegritas, dan mampu tumbuh secara berkelanjutan. Inilah yang akan menjadi fondasi utama bagi Indonesia untuk benar-benar menjadi salah satu bursa terbesar dan paling dipercaya di dunia, bukan hanya besar dari sisi angka, tetapi juga kuat dari sisi kualitas," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Aktivitas penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) di pasar modal Indonesia diperkirakan bergeliat lagi pada semester II/2026. Hal itu lantaran saat ini pasar masih berhati-hati menghadapi gejolak.

Head of research Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Wisnubroto menilai bahwa volatilitas pasar global, ketidakpastian geopolitik, serta koreksi tajam pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan IPO.

“Valuasi menjadi kurang optimal bagi calon emiten di tengah tekanan pasar saat ini,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Dari sisi internal, ia menambahkan adanya wacana penyesuaian ketentuan free float minimum serta fokus regulator terhadap peningkatan kualitas emiten turut memengaruhi kesiapan perusahaan.

Korporasi pun kini lebih berhati-hati dalam memastikan aspek tata kelola dan struktur permodalan sebelum masuk ke pasar publik.

Ke depan, arah pengembangan pasar modal Indonesia diperkirakan akan semakin menitikberatkan pada kualitas IPO dibandingkan sekadar kuantitas. Regulator dan bursa disebut telah mempertegas standar yang lebih tinggi, mulai dari persyaratan masuk entry requirement, porsi kepemilikan publik, transparansi pemegang saham pengendali, hingga kejelasan kebijakan exit.

“Langkah ini penting agar emiten yang masuk benar-benar siap menjadi perusahaan publik dalam jangka panjang,” jelasnya.

Di tengah fluktuasi pasar, minat korporasi untuk menghimpun dana melalui pasar modal sebenarnya masih terjaga. Namun, pendekatan yang diambil menjadi jauh lebih selektif. Perusahaan dengan fundamental kuat dan kebutuhan pendanaan jangka panjang seperti ekspansi, belanja modal (capex), hingga deleveraging, dinilai tetap melihat pasar modal sebagai opsi menarik.

Hal ini tidak terlepas dari keunggulan pasar modal yang menawarkan biaya dana relatif kompetitif serta peluang diversifikasi sumber pendanaan.

Untuk prospek ke depan, Rully memproyeksikan aktivitas IPO berpotensi kembali menggeliat pada semester II/2026. Namun, hal tersebut sangat bergantung pada sejumlah prasyarat, seperti stabilisasi sentimen global, kejelasan arah kebijakan domestik, serta pulihnya minat risiko atau risk appetite investor.

Dari sisi sektoral, pipeline IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini didominasi oleh perusahaan di sektor energi dan sumber daya, keuangan, infrastruktur, serta teknologi berbasis digital. Sektor-sektor tersebut dinilai memiliki daya tarik tinggi karena sejalan dengan kebutuhan pembiayaan jangka panjang dan transformasi ekonomi nasional.

Tantangan Luar Dalam di Pasar Saham

Sementara itu, Head of Research Kisi Sekuritas Muhammad Wafi mengatakan aktivitas IPO di pasar modal Indonesia tengah menghadapi tantangan berat akibat tekanan global yang belum mereda. Volatilitas pasar, suku bunga tinggi yang bertahan lebih lama atau higher for longer, serta likuiditas yang ketat menjadi faktor utama yang menekan minat perusahaan untuk melantai di bursa.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada ekspektasi valuasi yang cenderung tertekan. Di saat yang sama, regulator juga memperketat proses seleksi dengan menitikberatkan pada fundamental perusahaan, sehingga tidak semua calon emiten dapat dengan mudah mengakses pasar modal.

Selain itu, otoritas semakin fokus pada penguatan kualitas pasar melalui pengetatan seleksi profitabilitas, penegakan aturan free float, serta upaya mencegah munculnya saham tidak likuid pasca-IPO. Langkah ini dinilai penting untuk meminimalisasi potensi manipulasi pasar sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap investor.

Di tengah kondisi tersebut, minat korporasi untuk melakukan IPO pun cenderung menurun. Risiko saham yang undervalued atau tidak terserap optimal oleh pasar menjadi pertimbangan utama. Akibatnya, banyak perusahaan mulai melirik alternatif pendanaan lain seperti kredit perbankan maupun private equity yang dinilai lebih fleksibel dalam situasi pasar yang bergejolak.

“Meski demikian, peluang IPO pada 2026 masih terbuka, meski cenderung moderat dengan pendekatan wait and see,” ujarnya.

Menurutnya perbaikan signifikan diperkirakan baru akan terjadi pada semester II/2026, terutama jika bank sentral AS, Federal Reserve System (The Fed), mulai memangkas suku bunga dan stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga.

Dari sisi sektoral, sejumlah industri diproyeksikan tetap menarik bagi investor. Sektor konsumer defensif, misalnya, dinilai memiliki ketahanan tinggi terhadap tekanan inflasi dan fluktuasi ekonomi. Sementara itu, sektor energi baru terbarukan (EBT) mendapat dorongan kuat dari tren transisi energi dan meningkatnya perhatian terhadap prinsip environmental, social, and governance (ESG) secara global.

Tak ketinggalan, sektor komoditas dan material dasar juga berpotensi mencuri perhatian seiring tren penguatan harga komoditas global yang dapat menopang kinerja emiten di sektor tersebut.

Fath Aliansyah Budiman, Head of Investment Specialist Maybank Sekuritas menilai salah satu alasan sepinya aktivitas IPO adalah reformasi di pasar modal yang sedang berjalan. Hal ini berkaitan dengan pergerakan likuiditas secara keseluruhan. Hal tersebut juga berkaitan dengan status Indonesia yang akan diumumkan oleh MSCI pada akhir April atau awal Mei sebelum pengumuman rebalancing.

“Setelah hal-hal seperti ini jauh lebih tergambar, likuditas akan berangsur-angsur kembali normal maka minat IPO akan segera membaik,” ujarnya.

Presiden Direktur Samuel Sekuritas Suria Dharma menilai sepinya aktivitas IPO pada tahun ini karena pasar sedang kurang kondusif dengan adanya persoalan Indeks MSCI dan lainnya, yang kemudian berlanjut dengan terjadinya perang Amerika-Israel dengan Iran. Dia memperkirakan sektor yang masih menarik yakni komoditas.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sebanyak 70 emiten berpotensi dicoret dari bursa (delisting) per 30 Desember 2025. Puluhan saham tersebut digembok atau disuspensi oleh otoritas dari perdagangan. Sesuai regulasi, suspensi tersebut bisa berujung pada delisting.

Adapun, daftar tersebut mencakup saham-saham seperti WSKT yang sudah disuspensi sejak 8 Mei 2023, SRIL yang disuspensi sejak 18 Mei 2021, sampai INAF yang sudah disuspensi sejak 2 Juli 2024.

Pengamat Pasar Modal Reydi Octa menilai banyaknya emiten yang disuspensi dan terancam delisting mengindikasikan adanya persoalan di proses kurasi calon perusahaan tercatat maupun kualitas tiap emitennya.

"Di satu sisi, regulasi relatif lebih menekankan kepatuhan dan kelengkapan IPO, sementara kesiapan bisnis jangka panjang, kualitas tata kelola, dan keberlanjutan usaha belum tentu teruji. Akibatnya, ada emiten yang lolos melantai, tetapi tidak mampu bertahan," kata Reydi kepada Bisnis, dikutip Rabu (11/2/2026).

Adapun, saat ini BEI tengah menyiapkan ketentuan penyesuaian batas minimum free float menjadi 15% sampai 25%. Sebelumnya, free float minimum untuk emiten bisa IPO sebesar 10% sampai 20%. Otoritas menilai hal ini sebagai solusi komprehensif yang bisa sekaligus memperdalam pasar.

Reydi mengatakan, ketentuan free float yang lebih tinggi memang tidak otomatis menjamin kualitas fundamental emiten, tetapi penting untuk meningkatkan likuiditas, transparansi harga.

"Free float yang baru memaksa harga saham lebih mencerminkan penilaian pasar, mengurangi potensi dan manipulasi," jelasnya.

Pada akhirnya, batas free float yang dinaikkan berpotensi membuat jumlah IPO akan semakin sedikit namun pasar dinilai lebih sehat. Menurut Reydi, hal itu lebih positif, karena tidak diukur dari banyaknya emiten, tetapi dari kualitas, likuiditas, dan kepercayaan investor.

"Lebih sedikit IPO namun berkualitas akan memperkuat kredibilitas bursa dalam jangka panjang. Dampak negatifnya hanya bersifat jangka pendek, yaitu berkurangnya variasi saham baru," tandasnya.

Sebelumnya, Pjs Direktur Utama BEI Jeffery Hendrik menilai penyesuaian ketentuan free float bagi emiten yang melakukan IPO bisa menjadi solusi komprehensif, tak sebatas pada pendalaman pasar.

Dalam regulasi terbaru yang sedang digodok, BEI menyesuaikan kewajiban free float bagi emiten yang melakukan IPO berdasarkan kapitalisasi sahamnya. Rinciannya, untuk calon emiten dengan kapitalisasi saham Rp50 triliun ke atas minimal free float ditetapkan sebesar 15%, kapitalisasi Rp5 triliun sampai Rp50 triliun wajib free float 20%, dan untuk kapitalisasi kurang dari Rp5 triliun harus memenuhi free float minimal 25%.

Pada regulasi yang lama, besaran ketentuan free float bagi calon emiten IPO secara berjenjang diatur lebih kecil dan basis perhitungannya ada pada nilai ekuitas. Rinciannya, perusahaan dengan ekuitas di bawah Rp500 miliar minimum free float 20%, perusahaan ekuitas Rp500 miliar sampai Rp2 triliun minimum free float 15%, serta perusahaan dengan ekuitas lebih dari Rp2 triliun minimum free float 10%.

"Free float apakah ini bisa menjawab? Tentu apa yang ingin kita tuju dari ketentuan free float ini adalah bagaimana supaya pasar kita menjadi lebih dalam. Dengan pendalaman baik dari sisi supply, dari sisi demand, juga dari kesiapan infrastrukturnya. Ini adalah satu solusi yang komprehensif, tidak parsial," ujar Jeffery dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Senin (9/2/2026).

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bursa Efek Indonesia (BEI) sepakat untuk menaikkan kualitas emiten yang melantai di pasar modal. Hal itu dilakukan dengan merevisi sejumlah aturan pencatatan saham demi meningkatkan kepercayaan investor.

Senior Equity Research Kiwoom Sekuritas Sukarno Alatas menjelaskan upaya OJK serta BEI yang akan merevisi aturan pencatatan saham dan meningkatkan kualitas emiten yang melakukan IPO dapat berdampak cukup baik terhadap pasar modal.

“Dampak positifnya akan meningkatkan kualitas emiten, memperbaiki tata kelola, dan mengurangi kasus saham IPO yang harganya turun tajam tak lama setelah listing,” kata Sukarno, Kamis (5/2/2026).

Dia menuturkan hal-hal tersebut akan memperkuat kepercayaan investor, khususnya investor institusi terhadap pasar modal Indonesia.

Sementara itu, dalam dalam jangka pendek, Sukarno menilai suplai saham baru akan berkurang dengan kebijakan ini.

Namun, katanya, dalam jangka menengah-panjang, pasar akan menjadi lebih sehat, stabil, dan kredibel, dengan likuiditas yang lebih selektif mengalir ke emiten dengan fundamental kuat.

Sebelumnya, Pejabat Sementara (PJS) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi mengatakan penyesuaian target IPO menjadi konsekuensi dari penerapan aturan free float baru 15%.

Pasalnya, kewajiban pemenuhan porsi kepemilikan publik sebesar 15% akan diberlakukan sejak awal bagi emiten-emiten yang akan melantai di bursa pada tahun ini.

Menurut Hasan, kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk menghambat rencana pencatatan saham. Emiten yang memang berminat memberikan porsi kepemilikan publik lebih besar diyakini tetap akan melanjutkan rencana IPO mereka.

Namun, dia juga tak menampik bahwa dalam tahap awal, tidak tertutup kemungkinan ada sejumlah perusahaan yang memilih meninjau ulang rencana pencatatan sahamnya.

Adapun, sebelumnya BEI menargetkan IPO sebanyak 50 perusahaan, dengan 6 perusahaan masuk dalam kategori lighthouse pada 2026.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan BEI akan berupaya meningkatkan kualitas perusahaan tercatat ke depannya, seperti menerapkan sejumlah persyaratan yang harus terpenuhi. Hal tersebut seperti financial test, governance, bisnis perusahaan terkait, dan growth opportunity atau peluang pertumbuhannya.

Dia juga menjelaskan Bursa akan meningkatkan level papan akselerasi. Level papan akselerasi akan ditingkatkan sebagaimana persyaratan papan pengembangan yang ada saat ini.

“Jadi sudah naik kelas. Dulu kan akselerasi, pengembangan, terus utama. Yang akselerasi nih, persyaratan financial test-nya sudah kami naikkan ke tahapan pengembangan, pengembangan naik ke utama,” ucap dia.

Dengan demikian, kata Nyoman, perusahaan yang masuk ke bursa merupakan perusahaan yang memang sizeable, dengan kualitas keuangan dan operasional yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) meminta agar penyesuaian ketentuan free float dilakukan secara bertahap. Harapan itu disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pertemuan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini, Rabu (4/2/2026).

Rencananya, OJK dan BEI akan menyesuaikan kewajiban free float dari 7,5% ke 15%. Masalahnya, berdasarkan data Bloomberg Terminal, hingga 2 Februari 2026 masih ada 248 emiten yang memiliki free float di bawah 15%.

Ketua Umum AEI Armand Wahyudi Hartono menilai penyesuaian free float secara bertahap lebih ideal dengan mempertimbangkan kemampuan serapan pasar ketika saham publik yang beredar lebih banyak.

"Secara kesiapan biasanya kalau ketika meningkatkan free float ini, masukan kami sebaiknya dilakukan step by step. Itu lebih umum dipasarkan, coba jualan, coba dulu segini, nanti lihat laku atau enggak. Kalau ternyata ada strategi khusus itu memang harus dilakukan sesuai dengan permintaan pasar," ujar Armand saat ditemui usai pertemuan dengan OJK dan BEI, Rabu (4/2/2026).

Armand tak menyebut kenaikan bertahap tersebut akan berada di level berapa dahulu sebelum langsung ke 15%. Yang pasti, dia menegaskan asosiasi akan mendukung dan mengikuti arahan dari regulator.

"Menurut saya itu butuh waktu [semua emiten memenuhi ketentuan free float 15%]. Butuh waktu dan melihat kondisi pasar," ujarnya.

Armand menambahkan, di tengah reformasi pasar modal yang digencarkan OJK bersama Self Regulatory Organization (SRO) saat ini, dibutuhkan pula peningkatan kualitas emiten-emiten. Untuk mencapai pasar modal berkualitas dunia yang diinginkan OJK, menurutnya dari sisi emiten juga harus punya standar yang sama.

Kemudian dari sisi demand, Armand menilai kondisi itu juga harus didukung oleh jumlah investor domestik maupun asing, dari yang ritel sampai institusi.

"Jadi ketika bicara fokus pembicaraan tadi [kesiapan], tentu fokus dalam memastikan free float-nya bisa lebih banyak, tapi itu tergantung kemampuan pasar menyerap juga. Itu fokus utama," pungkasnya.

Melansir data Bloomberg Terminal, sampai Senin 2 Februari 2026 masih terdapat 248 emiten tercatat yang memiliki free float di bawah 15%. Teratas adalah PT Mastersystem Infotama Tbk. (MSTI) yang mencatat free float 14,99% sampai di urutan paling bawah ada PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. (IBST) yang punya free float hanya 0,05%.

Sementara bila mengacu pada ketentuan free float sekarang, masih ada 39 emiten dengan peredaran saham publik di bawah 7,5%. Emiten paling mendekati batas kewajiban itu adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) dengan free float 7,46%, PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) dengan free float 7,42%, atau PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) dengan free float 6,57%.

Sebagai informasi, landasan ketentuan free float ini diatur dalam Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, terbit dan mulai berlaku sejak 21 Desember 2021.

Plt Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan BEI akan menyampaikan kepada publik draft atau rancangan regulasi yang mengatur perubahan ketentuan free float tersebut. Otoritas bursa akan menunggu selama 10 hari kerja untuk menjaring aspirasi semua pihak.

Kemudian, tahapan berikutnya OJK akan menunggu penyampaian permohonan persetujuan perubahan peraturan tersebut. Hasan memastikan OJK berkomitmen untuk bergerak cepat dan melakukan review sampai regulasi baru ditetapkan.

"Di dalamnya akan membuat pentahapan yang pada dasarnya mempertimbangkan aspek kehati-hatian dan kesiapan pasar dalam melakukan agenda besar ini. Target penyampaian atau penerbitan peraturan itu adalah Maret 2026, tapi mohon doa dan dukungan, mudah-mudahan kami bisa melakukan atau menerbitkan peraturan itu bahkan lebih cepat dari apa yang kita rencanakan," kata Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sinyal kuat untuk melakukan revisi terhadap jumlah target penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) pada tahun ini.

Langkah tersebut diambil seiring dengan pergeseran strategi otoritas yang kini lebih mengedepankan aspek integritas dan kualitas emiten dibandingkan dengan sekadar mengejar jumlah perusahaan tercatat.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK) OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan bahwa otoritas tidak menutup kemungkinan untuk melakukan revisi terhadap target IPO pada 2026.

Hal ini dinilai menjadi konsekuensi logis dari pengetatan regulasi, termasuk rencana kewajiban pemenuhan porsi saham publik (free float) yang lebih besar.

“Kalau itu menjadi konsekuensi akan kami lakukan. Karena nanti kewajiban pemenuhan besaran free float kalau dilihat nanti di peraturan bursanya kemungkinan akan kami berlakukan sejak awal untuk yang IPO baru,” ujar Hasan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Menurut Hasan, perusahaan yang berniat memberikan porsi kepemilikan publik yang lebih besar tentu akan tetap melanjutkan rencana IPO. Namun, dia juga tidak menampik adanya potensi hambatan bagi sebagian calon emiten.

“Kalau kemudian beberapa perusahaan berpikir ulang, itu mungkin akan menjadi konsekuensi awal. Namun, kami harapkan justru mereka [calon emiten] menyambut hal ini dengan baik juga,” pungkasnya.

Dorongan untuk meningkatkan porsi saham publik yang dapat diperdagangkan di pasar merupakan tujuan utama bursa-bursa global. Upaya ini disebut bertujuan untuk meningkatkan daya tarik pasar dengan menjamin kecukupan ketersediaan saham yang dapat dimiliki oleh masyarakat secara luas.

Meskipun pengetatan standar ini diprediksi akan membuat peningkatan kuantitas emiten menjadi terbatas dalam jangka pendek, OJK optimistis fundamental pasar modal Indonesia akan semakin kuat di masa depan.

Hasan menyebutkan bahwa fokus pada integritas dinilai menjadi fondasi utama agar pasar saham domestik jauh lebih menarik dibanding kondisi sebelumnya.

“Reformasi integritas ini prinsipnya kami akan mengutamakan quality over quantity. Kami akan lebih fokus menghadirkan kualitas dari seluruh perusahaan tercatat. Sekalipun di jangka pendek mungkin kami akan menghadapi kondisi peningkatan kuantitasnya menjadi lebih terbatas,” tuturnya.

Reformasi ini muncul di saat pasar sedang menyoroti transparansi struktur kepemilikan dan likuiditas perdagangan, yang sebelumnya sempat menjadi perhatian serius lembaga indeks global seperti MSCI.

OJK juga telah mengeluarkan 8 aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia demi mengembalikan kepercayaan pasar di tengah sentimen negatif pasar saham yang dipicu pengumuman pembekuan rebalancing MSCI.

Delapan aksi itu terdiri dari kebijakan baru free float, transparansi data ultimate beneficial owner (UBO), penguatan data kepemilikan saham, demutualisasi BEI, penegakan peraturan dan sanksi, tata kelola emiten, pendalaman pasar secara terintegrasi, serta kolaborasi dan sinergi dengan stakeholders.

_________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pimpinan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi berjanji akan mempercepat reformasi pasar modal dengan mendorong perbaikan kualitas emiten, perlindungan investor ritel, hingga pemberantasan saham-saham gorengan.

Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers mengenai kondisi pasar saham Tanah Air hingga perkembangan kepemimpinan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan OJK. Konferensi pers berlangsung di Wisma Danantara, Jakarta pada Sabtu (31/1/2026) malam.

Friderica menjelaskan bahwa setelah mendapatkan mandat sebagai Pejabat Sementara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK berdasarkan hasil rapat dewan komisioner, otoritas berkomitmen untuk mempercepat reformasi bursa. Upaya itu menurutnya sangat penting di tengah gejolak pasar belakangan, usai pengumuman Morgan Stanley Capital Indonesia (MSCI) yang memicu IHSG anjlok dan rentetan trading halt.

"Kami akan mempercepat reformasi pasar modal, melalui pendekatan yang lebih holistik, mulai dari perbaikan kualitas emiten, dan saham yang diperdagangkan; peningkatan literasi dan perlindungan kepada investor, terutama investor ritel, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten," ujar Friderica pada Sabtu (31/1/2026) malam.

Dia juga menjelaskan bahwa OJK akan terus meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar modal melalui kebijakan peningkatan minimal free float 15%. Sebagai informasi, free float adalah jumlah saham dari suatu perusahaan yang bisa diperdagangkan secara bebas di pasar reguler.

OJK juga akan mendorong optimalisasi peran liquidity provider untuk menjaga stabilitas bursa.

Selain itu, Friderica juga menyebut akan terdapat upaya peningkatan peran investor institusional, khususnya asuransi dan dana pensiun yang dimiliki oleh pemerintah, melalui peningkatan batas maksimal investasi di instrumen saham.

Hal itu juga telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yakni pemerintah ingin menaikkan batas maksimal investasi asuransi dan dana pensiun di instrumen saham menjadi 20%, dari saat ini maksimal 8%.

"Dengan tetap, tentu saja, memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, tata kelola, dan governance," ujar Kiki, panggilan akrab Friderica, saat menjelaskan rencana penambahan batas maksimal investasi di saham itu.

Otoritas juga berkomitmen untuk mendorong peningkatan transparansi pemegang saham melalui kewajiban transparansi ultimate beneficial ownership (UBO), affiliated party disclosure, serta penguatan due diligence dan KYC oleh perusahaan efek.

Friderica juga turut menyinggung isu panas di bursa, yakni pemberantasan saham gorengan. Dia berjanji bahwa OJK akan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum dengan segera memulai penyelidikan goreng menggoreng saham atau memanipulasi pasar.

OJK juga akan mendorong penegakan hukum yang memberikan efek jera, serta penguatan pengawasan market conduct, termasuk kepada para influencer.

"Kemudian penguatan governance dan mengurangi konflik kepentingan, di antaranya melalui demutualisasi bursa, yang akan mengubah struktur kelembagaan dan perluasan kepemilikan, serta diikuti reformasi governance process dan struktur di self regulatory organization, yaitu di Bursa, KPEI, dan KSEI," ujar Friderica.

Friderica juga menjelaskan bahwa otoritas akan memperluas aktivitas bank umum di pasar modal melalui revisi Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

(Wibi Pangestu Pratama)

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mulai menggeser fokus dari sekadar mengejar jumlah emiten baru ke arah penguatan bobot perusahaan melantai menuai respons positif dari pelaku pasar.

Kehadiran penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) lighthouse pada 2026 dinilai menjadi sinyal kuat bahwa otoritas bursa kini lebih mengedepankan kualitas fundamental dibandingkan kuantitas pencatatan.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta Utama, menilai inisiatif ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan standar pasar modal Indonesia. Menurutnya, fokus pada emiten berkapitalisasi besar dengan fundamental kokoh akan memberikan rasa aman jauh lebih besar bagi investor.

“BEI melalui skema lighthouse lebih menekankan kualitas IPO dibandingkan kuantitas, dan pendekatan ini patut diapresiasi,” ujar Nafan, Senin (5/1/2025).

Dia menambahkan bahwa program tersebut memberikan manfaat nyata karena emiten yang ditawarkan bukan bersifat membeli ‘kucing dalam karung’, melainkan perusahaan dengan kualitas dan visibilitas yang jelas sejak awal.

Kriteria emiten lighthouse yang mewajibkan kapitalisasi pasar jumbo bukan tanpa alasan. Nafan menjelaskan bahwa emiten dalam kategori ini umumnya memiliki rekam jejak penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) secara konsisten dan konsekuen.

Selain itu, dukungan arus kas yang memadai menjadi pembeda utama dengan emiten skala kecil yang sering kali masih dalam tahap ekspansi berisiko.

Penekanan pada arus kas yang sehat memastikan bahwa emiten tersebut memiliki daya tahan di tengah dinamika ekonomi global. Hal ini sekaligus meminimalisir risiko bagi investor ritel maupun institusi terhadap emiten yang memiliki fundamental rapuh namun berhasil melantai di bursa.

Dampak dari pergeseran fokus ini diyakini akan memperluas basis investor institusi, baik domestik maupun global. Kualitas emiten yang terjaga diprediksi bakal menjadi magnet bagi asuransi, dana pensiun, hingga sovereign wealth fund untuk menempatkan dana jangka panjang mereka di BEI.

Masuknya investor institusi dengan skala besar juga diharapkan mampu mendorong arus modal masuk secara masif, yang pada akhirnya akan meningkatkan stabilitas dan kepercayaan pasar secara keseluruhan.

“Dari sisi tantangan, realisasi IPO lighthouse bergantung pada kondisi ekonomi dan pasar. Jika kondisi ekonomi domestik maupun global berada dalam situasi kondusif, maka pipeline IPO lighthouseberpeluang besar terealisasi,” ucapnya.

_________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – BRI Danareksa Sekuritas memprediksi tren penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) akan lebih semarak pada 2026 dibandingkan realisasi 2025. Meskipun begitu, sejumlah prasyarat mesti dipenuhi untuk memberikan ekosistem yang menarik bagi calon emiten tercatat.

Proyeksi Analis BRI Danareksa Sekuritas Chory Agung ihwal kondisi pasar perdana saham pada 2026 salah satunya didasarkan pada proyeksi IPO global yang cenderung menguat di tengah volatilitas pasar.

Laporan EY Global IPO Trends 2025 menunjukkan bahwa tren IPO pada 2026 cenderung optimis di seluruh pasar global.

Meskipun begitu, pada saat bersamaan, investor akan kian selektif dalam memilih saham baru ke depannya dengan fokus pada profitabilitas, tata kelola, dan monetisasi teknologi seperti AI.

“IPO Indonesia diperkirakan akan lebih aktif di 2026 dibandingkan 2025, tetapi akan tetap bergantung pada kualitas emiten dan kondisi pasar secara luas,” katanya kepada Bisnis, dikutip Selasa (23/12/2025).

Adapun sepanjang 2025, terdapat 26 perusahaan anyar yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Realisasi itu masih berada di bawah target BEI sebanyak 45 perusahaan tercatat baru. Bahkan, realisasi pada 2025 jauh di bawah realisasi IPO BEI sejak 2017.

Lesunya tren IPO sepanjang 2025 ditengarai beberapa faktor, salah satunya sentimen global yang kian tidak menentu. Menurutnya, ketidakpastian ekonomi global telah mendorong investor dan banyak emiten menunggu waktu yang lebih kondusif untuk melantai di Bursa.

“Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di pasar global yang mengakibatkan banyak perusahaan mengurangi mendaftar IPO atau menundanya,” kata Chory.

Dari dalam negeri, fokus BEI pada kualitas dan ukuran emiten dinilai menjadi salah satu alasan lesunya IPO Tanah Air belakangan. Menurutnya, terjadi pergeseran tren IPO ke kualitas emiten yang memiliki fundamental kuat dan prospek jangka panjang.

Terakhir, sentimen investor terhadap kondisi pasar saham Tanah Air turut mengambil peran terhadap lesunya minat IPO di Indonesia. Menurutnya, kinerja IHSG yang volatil serta kekhawatiran investor terhadap pasar modal telah mendorong perusahaan lebih jauh dari BEI.

“Lesunya pencatatan saham selama 2025 akibat kombinasi antara sentimen makro yang lemah, ketidakpastian pasar, fokus padaquality over quantity, serta kondisi valuasi yang tidak ideal bagi emiten yang ingingo public,” katanya.

Memasuki 2026, Chory menilai peluang pencatatan saham di BEI akan lebih besar. Namun, sejumlah kondisi makroekonomi dinilai bakal menentukan realisasinya ke depan. Namun, dia tidak menerangkan proyeksi jumlah IPO pada tahun mendatang.

Kendati stabilitas ekonomi, penurunan volatilitas, serta suku bunga yang lebih rendah bisa mendorong minat IPO, tetapi Chory menilai persepsi investor terhadap pasar modal Tanah Air juga menjadi sentimen kunci lainnya.

“Momentum pencatatan di 2026 belum bisa dipastikan sepenuhnya hidup tanpa perbaikan dalam sentimen investor, fundamental perusahaan, dan kondisi makro global, termasuk likuiditas pasar dan persepsi risiko,” tegas Chory.

Bisnis.com, JAKARTA – Kalangan analis menilai target Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mengantarkan 50 perusahaan melantai di BEI pada 2026 mendapat sejumlah catatan dari kalangan analis pasar modal.

Sebagai gambaran, sepanjang 2025 BEI mencatat 26 perusahaan baru resmi menjadi emiten. Dari jumlah tersebut, sedikitnya 10 emiten mencatatkan kinerja harga saham yang lesu dalam waktu kurang dari satu tahun perdagangan. Beberapa saham bahkan mengalami penurunan signifikan dalam waktu singkat setelah pencatatan.

Saham PT Raja Roti Cemerlang Tbk. (BRRC) misalnya, yang semula ditawarkan seharga Rp210 per saham, tercatat melemah tajam setelah lima hari melantai di BEI. Saat ini, harga saham BRRC berada di level Rp110 per saham.

Kondisi serupa terjadi pada saham produsen permen PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk. (YUPI). Saham ini semula dibanderol Rp2.390 per saham dan kini tercatat di level Rp1.610. Harga saham YUPI telah terkoreksi 32,64% sepanjang tahun berjalan 2025 (year to date/YtD).

Di tengah target BEI untuk menghadirkan 50 emiten baru, analis menekankan pentingnya penyelenggara untuk lebih memprioritaskan kualitas emiten ketimbang mengejar kuantitas. Dengan demikian, target tersebut dinilai lebih agresif dibandingkan realistis.

“Menurut saya, target 50 emiten IPO pada 2026 itu lebih merupakan target ambisius daripada sesuatu yang realistis. Apalagi kalau kita bandingkan dengan bursa lain di dunia,” kata Investment Analyst Infovesta Utama Ekky Topan kepada Bisnis, Senin (22/12/2025).

Dorongan agar BEI lebih selektif bukan tanpa alasan. Pada pertengahan tahun lalu, Bisnis mencatat setidaknya 14 dari 25 emiten baru saat itu mengalami penurunan harga saham setelah melantai di Bursa. Sejumlah emiten bahkan masih mencatatkan kinerja serupa hingga saat ini.

Sebagai contoh, saham PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk. (MPIX) yang semula dilepas seharga Rp268 per saham, kini berada di level Rp70. Adapun saham PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk. (ATLA) kini diperdagangkan di kisaran Rp62 per saham, setelah sebelumnya melantai dengan harga Rp100 per saham.

“Tidak masalah jumlahnya tidak terlalu banyak, asalkan kualitas dan sustainabilitas kinerjanya terjaga, bukan sekadar mengejar euforia jangka pendek yang rentan diikuti koreksi tajam setelah hype hilang,” katanya.

Pandangan senada disampaikan Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi. Ia menilai target pencatatan saham yang dipatok Bursa untuk 2026 cenderung ambisius dan bahkan dinilai kontradiktif dengan rencana Bursa untuk memperketat seleksi calon emiten.

KISI menilai regulator perlu lebih selektif agar tidak memperbesar ketidakpercayaan investor ritel terhadap saham IPO yang kerap mengalami auto rejection bawah (ARB) secara beruntun.

“Kalau target kuantitas dipaksakan, khawatir bisa jebol lagi dan pasar dibanjiri emiten papan akselerasi atau UKM yang fundamentalnya rapuh. Idealnya target diturunkan tapi bobot kapitalisasi pasar dinaikkan,” kata Wafi kepada Bisnis, Senin (22/12/2025).

KISI memproyeksikan tren IPO pada 2026 akan lebih semarak dibandingkan 2025. Namun, hal tersebut mensyaratkan penurunan suku bunga yang dapat menekan cost of fund (CoF) dan membuat valuasi saham lebih menarik.

IPO yang Sehat

Memasuki 2026, analis lain memprediksi kondisi IPO akan membaik dibandingkan 2025. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia memperkirakan jumlah IPO pada 2026 akan berada di kisaran 35–45 emiten, dan hanya mendekati 50 emiten jika sejumlah prasyarat terpenuhi, mulai dari penurunan suku bunga, kinerja pasca-IPO yang konsisten, hingga arus dana asing yang membaik.

Di sisi lain, aturan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait porsi investor ritel sebesar 50% dalam proses IPO dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan struktural di pasar perdana. Kiwoom menilai peningkatan porsi ritel tidak otomatis menyelesaikan persoalan mendasar IPO di Indonesia.

“Selama IPO masih supply driven, anchor investor terlalu dominan dan tidak memiliki insentif kuat menjaga harga pasca-listing, serta ritel sering dijadikan sumber likuiditas hari pertama, maka risiko harga amblas tetap tinggi,” kata Liza kepada Bisnis, Senin (22/12/2025).

Dalam kondisi tersebut, peningkatan porsi investor ritel justru berpotensi membuat IPO semakin sepi atau menempatkan investor ritel pada risiko yang lebih besar jika harga saham tidak mengalami kenaikan.

Oleh karena itu, Liza menekankan pentingnya kebijakan regulator yang tidak semata berorientasi pada jumlah IPO, melainkan pada kualitas emiten, struktur pemegang saham, serta likuiditas saham.

“IPO yang sehat mensyaratkan anchor investor yang benar-benar strategis dan dikunci lebih lama, valuasi yang rasional, serta alokasi ritel yang bermakna tanpa menjadikan investor ritel sebagai penyangga risiko,” kata Liza.

Free Float Saham

Sementara itu, Infovesta Utama menilai rencana peningkatan free float saham pada 2026 berpotensi berdampak positif terhadap likuiditas pasar dan perlindungan investor.

“Konsekuensinya proses IPO memang akan terasa lebih menantang bagi emiten yang belum siap dari sisi governance dan struktur kepemilikan,” tegas Ekky.

Meski demikian, Ekky menilai risiko IPO tetap perlu diantisipasi melalui seleksi yang lebih ketat terhadap calon emiten, khususnya yang memiliki kualitas laba dan arus kas belum stabil. Selain itu, pengawasan terhadap rencana penggunaan dana hasil IPO juga dinilai krusial.

“Pengetatan bukan sekadar memperbanyak checklist, melainkan benar-benar mengurangi emiten yang kualitas laba dan arus kasnya belum stabil, tata kelolanya lemah, struktur utangnya berat, atau penggunaan dana yang terlalu dominan untuk menutup kewajiban lama tanpa prospek pertumbuhan yang jelas,” tegas Ekky.

Pandangan serupa disampaikan KISI yang menilai pentingnya regulator memperhatikan rekam jejak calon emiten sebelum melantai di bursa guna menjaga keberlanjutan kepercayaan investor.

“Jangan sampai bursa hanya menjadi tempat exit strategy founder untuk cash out meninggalkan investor ritel yang nyangkut,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah rencana Bursa menurunkan sejumlah target pada 2026, pelaku pasar modal tidak memandang hal itu sebagai sikap pesimisme dari Bursa. Melainkan, Bursa dinilai lebih baik fokus pada kualitas pasar modal ketimbang kuantitas target itu sendiri.

Adapun, Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) pada 2026 sebesar Rp14,5 triliun dan jumlah IPO sebanyak 50 emiten. Target RNTH tersebut susut dibandingkan realisasi RNTH tiga bulan terakhir senilai Rp16,5 triliun.

Sementara itu, Bursa pada tahun ini turut mengoreksi target IPO mereka menjadi 45 emiten dari 66 emiten. Dengan begitu, target IPO pada tahun mendatang lebih kecil dibandingkan target awal tahun yang sempat ditetapkan oleh Bursa.

Meskipun begitu, Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia, menilai bahwa rencana Bursa menurunkan RNTH tidak menjadi sinyal pesimisme Bursa terhadap kondisi pasar modal di tahun mendatang. Melainkan, upaya tersebut merupakan langkah realistis yang diambil oleh Bursa.

“Langkah BEI menurunkan target transaksi dan IPO bukan tanda pesimisme, tapi bentuk realisme terhadap kondisi pasar. Aktivitas memang tinggi, tapi masih banyak ditopang euforia jangka pendek. BEI kini memilih fokus pada kualitas emiten dan tata kelola, bukan sekadar jumlah IPO,” katanya saat dihubungi, Rabu (29/10/2025).

Justru, menurut Liza, Bursa seharusnya lebih berfokus pada pengawasan terhadap saham gorengan dan kualitas IPO. Hal itu dinilai bakal memperkuat kredibilitas Bursa ke depan.

Pasalnya, Liza menilai bahwa pada 2026, kondisi pasar modal Tanah Air akan cenderung positif, meski lebih selektif. Menurutnya, penurunan suku bunga lanjutan dan arus masuk dana asing akibat hal itu, mampu menopang IHSG ke depan.

“Reformasi free float, penguatan pengawasan, dan edukasi investor penting agar pasar makin kredibel dan tak lagi didominasi spekulasi jangka pendek,” kata Liza.

Namun, Liza memprediksi, volatilitas global akan tetap tinggi di tahun mendatang. Hal itu yang dinilai bakal menjadi salah satu tantangan Bursa dalam mengelola pasar modal di 2026.

“Hanya saham berfundamental kuat yang akan menarik,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Panin Asset Management Rudiyanto, menilai penetapan target RNTH dan IPO yang menyusut dari Bursa, bukan berarti Bursa memandang pesimis kondisi pasar tahun depan. Menurutnya, ada baiknya Bursa menetapkan target yang konservatif.

Artinya, yang lebih penting bagi Bursa adalah memastikan kualitas pasar modal Tanah Air itu sendiri, ketimbang mengejar kuantitas.

“Karena banyak transaksi tapi rugi, akhirnya investor akan kabur juga. Lebih baik wajar tapi investor untung, meskipun tugas Bursa bukan memastikan untung tapi lebih ke wajar, transparan, dan setiap investor punya akses informasi yang sama,” tegas Rudi, Rabu (29/10/2025).

Menurut Rudi, sebab pasar modal Tanah Air masih dibayangi olehnet sellasing, penting bagi Bursa untuk memberikan kenyamanan bagi investor asing dalam berinvestasi di Tanah Air, seperti melalui keterbukaan informasi yang lebih baik.

Rudi memberikan contoh, ihwal keterbukaan informasi bagi pemegang saham yang memiliki lebih dari 5%. Menurutnya, ada baiknya Bursa mempertimbangkan kewajiban keterbukaan informasi bagi pemegang saham yang menggenggam 3–4% saham sebuah emiten.

“Kemudian jika kurang dari 3% namun pemiliknya ternyata 1 pihak dengan total lebih dari 3,4 atau 5%, tetap perlu diungkap,” tegasnya.

Senada, Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi, menilai bahwa penyesuaian target yang dilakukan oleh Bursa, merupakan langkah realistis danrisk-awaredi tengah kondisi pasar saat ini.

Alih-alih menilai penyesuaian target tersebut sebagai sikap pesimisme Bursa, Wafi menilai bahwa upaya tersebut merupakan langkah Bursa untuk menjaga kualitas dan stabilitas pasar modal Tanah Air.

“Aktivitas transaksi memang sedang tinggi, tetapi struktur likuiditasnya masih belum merata. Sebagian besar volume masih terkonsentrasi di saham-saham tertentu,” tegas Wafi, Rabu (29/10/2025).

Senada dengan Kiwoom, Wafi mendesak pengawasan Bursa terhadap saham gorengan dan praktikpump and dumpyang perlu diperketat ke depan. Selain itu, menurut Wafi, Bursa perlu untuk memperketat transparansi emiten baru yang melantai di Bursa.

Pasalnya, dia memprediksi bahwa pada tahun mendatang, pasar masih akan positif tetapi cenderung selektif. Artinya, katalis seperti penurunan suku bunga dan stimulus fiskal bisa mendorong optimisme pasar, tetapi tekanan global masih akan membuat volatilitas yang tinggi di pasar modal.

“Penguatan sistem pemantauan transaksi, edukasi investor ritel, dan peningkatan standarcorporate governancejuga penting banget, agar pasar kita makin kredibel dan dipercaya investor global,” tegas Wafi.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.