Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan segera mengenakan bea keluar dan pajak tambahan alias windfall tax atas komoditas nikel dan batu bara.

Purbaya menyampaikan bahwa rencana pengenaan tarif ganda untuk komoditas nikel tersebut saat ini masih dalam tahap pematangan bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil

"Oh iya nanti ada [windfall tax dan bea keluar nikel]. Tapi itu masih didiskusikan dengan Menteri ESDM, saya terima saja pokoknya duitnya," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Terkait besaran tarif yang akan dibebankan kepada pengusaha, Purbaya belum merinci persentase pastinya. Kendati demikian, bendahara negara itu menjamin bahwa formulasi tarif yang ditetapkan akan mampu mengompensasi beban subsidi APBN akibat kenaikan harga minyak dunia.

Di sisi lain, Purbaya meyakini bahwa kebijakan ini tidak akan mematikan industri. Justru, menurutnya, pemerintah akan mengiringinya dengan pemberian insentif untuk mendorong ekosistem hilirisasi yang lebih dalam, terutama bagi industri baterai kendaraan listrik di dalam negeri yang menyerap nikel sebagai bahan baku utamanya.

"Kita akan dorong pertumbuhan industri baterai di sini juga dengan insentif tertentu supaya nikelnya juga laku. Pokoknya nanti produk yang memakai bahan dalam lagi, dia akan mendapat insentif lebih," jelas Purbaya.

Bongkar Praktik Under-Invoicing

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa untuk sementara waktu, instrumen bea keluar dan windfall tax ini hanya akan difokuskan pada dua komoditas utama: batu bara dan nikel.

Dia mengklaim tujuan utama penerapan bea keluar bukan semata-mata soal penerimaan negara, melainkan menjadi instrumen pengawasan (kontrol) yang selama ini hilang dari tangan pemerintah.

Dia membongkar fakta bahwa ketiadaan pungutan ekspor atau tarif nol persen telah menjadi celah besar bagi eksportir nakal. Tanpa adanya bea keluar, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tidak memiliki kewenangan dan dasar yang kuat untuk memeriksa kontainer barang sebelum diberangkatkan.

Kondisi tersebut memicu praktik under-invoicing alias manipulasi dokumen dengan melaporkan nilai ekspor yang lebih rendah dari harga aslinya dalam jumlah yang besar.

"Ya nanti ada bea keluar jumlah tertentu, tapi tujuan utamanya adalah saya yang mengendalikan. Supaya under-invoicing terkendali dan ekspor ilegal bisa dikendalikan. Itu yang dimaukan," tutup Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemegang saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) atau Harita Nickel, Glencore International Investments Ltd. melakukan aksi penjualan saham secara bertahap dengan nilai mencapai Rp276,9 miliar.

Berdasarkan keterbukaan informasi, dikutip Sabtu (10/1/2026), aksi divestasi dilakukan dalam kurun waktu akhir Desember 2025 hingga awal Januari 2026.

Glencore tercatat melepas sekitar 204,97 juta saham emiten tambang nikel tersebut dalam rentang waktu 29 Desember 2025 hingga 7 Januari 2026.

Transaksi dilakukan secara bertahap melalui lima kali penjualan tidak langsung dengan kisaran harga Rp1.129 hingga Rp1.414 per saham. Jika dikalkulasikan, harga jual rata-rata dari seluruh transaksi berada di level Rp1.351 per saham.

Transaksi dengan volume terbesar tercatat terjadi pada 7 Januari 2026 kala Glencore melepas 122,45 juta saham pada harga Rp1.414 per lembar, diikuti transaksi pada 6 Januari 2026 sebanyak 64,24 juta saham di harga Rp1.288.

Setelah penjualan, porsi kepemilikan Glencore di NCKL susut, dari semula 4,53 miliar saham atau setara dengan 7,20% kini turun menjadi 4,33 miliar saham atau sekitar 6,87% dari total modal ditempatkan dan disetor perseroan.

Dari lantai Bursa Efek Indonesia (BEI), saham NCKL saat ini berada di level Rp1.300 per saham hingga penutupan perdagangan Jumat (9/1/2026). Harga itu mencerminkan pertumbuhan sebesar 15,56% sepanjang tahun berjalan.

Kenaikan harga saham NCKL terjadi seturut kenaikan harga komoditas nikel. Peningkatan nikel saat ini dinilai memiliki dasar struktural setelah pasar global keluar dari fase kelebihan pasokan yang terjadi dalam dua tahun terakhir.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta Utama, menyampaikan bahwa normalisasi pasokan menjadi faktor utama yang menopang pergerakan harga nikel saat ini.

Dia menjelaskan bahwa pada 2023–2024, pasar nikel global berada dalam kondisi oversupply yang tinggi. Kondisi tersebut dipicu oleh melemahnya permintaan dari sektor baja tahan karat serta kendaraan listrik secara global.

“Sifat yang struktural ini lebih dipengaruhi oleh adanya normalisasi pasokan setelah sebelumnya mengalami fase oversupply yang sangat tinggi,” ungkap Nafan saat dihubungi Bisnis, Rabu (7/1/2026).

Di sisi lain, pasar juga sempat tertekan oleh ekspansi kapasitas produksi yang masif di Indonesia, baik melalui penerapan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) maupun Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF).

Namun demikian, memasuki tahun 2026, arah kebijakan mulai berubah melalui isu pengetatan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka menguat ke level 8.959,07 pada perdagangan hari ini, Rabu (7/1/2026). Sejumlah saham seperti PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) hingga PT Superbank Indonesia Tbk. (SUPA) kinclong.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG dibuka di posisi 8.959,09 pada perdagangan hari ini atau makin mendekati level psikologis baru 9.000. IHSG menguat 0,28% menuju ke posisi 8.959,07 pada pukul 09.05 WIB.

Pada awal perdagangan, IHSG bergerak di rentang terbawah 8.940,60 dan tertinggi 8.970,87. Adapun, kapitalisasi pasar alias market cap saat pembukaan mencapai Rp16.349 triliun.

Pada pembukaan perdagangan hari ini, deretan saham dengan nilai transaksi saham tinggi di pasar dibuka menguat. Harga saham BUMI misalnya menguat 2,16% pada pembukaan perdagangan dan SUPA menanjak 7,87%.

Selain itu, saham PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) pun naik 4,29% dan saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) menguat 3,48%.

Pada perdagangan sebelumnya, Selasa (6/1/2026), IHSG mencatatkan penguatan sebesar 0,83% ke level 8,933 dan kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah (all time high/ATH).

Tim Riset Phintraco Sekuritas mencatat penguatan IHSG sejauh ini ditopang oleh saham-saham komoditas, khususnya nikel dan emas, seiring kenaikan harga komoditas global.

Secara teknikal, IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan meski terbatas menuju resistance 8.947–8.972, dengan support di 8.860–8.880.

Pelaku pasar tetap mencermati dinamika geopolitik AS–Venezuela yang berpotensi memengaruhi harga komoditas dan pergerakan saham sektor terkait.

Tim Analis BRI Danareksa Sekuritas menyampaikan secara teknikal, IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan meski terbatas menuju resistance 8.947–8.972 dengan support di 8.860–8.880.

“Pelaku pasar tetap mencermati dinamika geopolitik AS–Venezuela yang berpotensi memengaruhi harga komoditas dan pergerakan saham sektor terkait,” tulisnya dalam riset, Rabu (7/1/2026).

Pada hari ini, BRI Danareksa Sekuritas merekomendasikan investor untuk mencermati saham INDY, SCMA, dan SMGA. Target harga INDY Rp2.430–Rp2.580, SCMA Rp368—Rp380, dan SMGA Rp131-Rp134 per saham.

Terpisah, Head of Retail Research BNI Sekuritas Fanny Suherman mengatakan IHSG masih potensi melanjutkan kenaikan hari ini ditopang oleh kenaikan bursa AS dan kenaikan komoditas nikel yang cukup signifikan.

Berdasarkan catatan BNI Sekuritas, indeks-indeks saham AS mayoritas mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa baru pada penutupan perdagangan Selasa (6/1/2026). Indeks S&P 500 naik 0,62%, Dow Jones juga menguat 0,99%, dan Nasdaq Composite bertambah 0,65%.

Hal tersebut terjadi karena investor mengabaikan ketegangan geopolitik terbaru menyusul serangan AS ke Venezuela.

“Tapi hati-hati karena sudah naik 5 hari berturut-turut, akan rentan koreksi. Support IHSG hari ini 8.860-8.900 dan resistance 8.950-9.000,” paparnya.

BNI Sekuritas merekomendasikan saham INCO, DEWA, BUVA, IATA, BULL, dan SMDR sebagai trading idea pada hari ini.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Ramson Siagian, mengingatkan bahwa praktik pertambangan tanpa izin (PETI) atau tambang ilegal dapat merugikan negara hingga ribuan triliun rupiah.

Hal itu dia sampaikan dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (10/12/2025). Dia mulanya menegaskan bahwa menteri di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) harus memiliki kompetensi dalam memberantas PETI.

Menurut Ramson, permasalahan PETI harus dilihat secara menyeluruh. Pasalnya, dia menilai keberadaan PETI dapat merugikan negara hingga ribuan triliun, terlebih jumlah PETI saat ini mencapai lebih dari 2.700 titik.

“Ribuan triliun sudah habis dari tambang ilegal ini,” ucap Ramson.

Di sisi lain, dia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), khususnya Satgas Halilintar, yang difokuskan untuk memberantas PETI.

Menurut Ramson, keberadaan Satgas Halilintar juga perlu didukung oleh kebijakan dari kementerian terkait untuk menggalakkan pemberantasan PETI.

“Saya sangat hormat pada kegiatan Presiden Prabowo melakukan tindakan extraordinary, yaitu membentuk Satgas Halilintar,” ujar Ramson.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Satgas Halilintar, Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memverifikasi 120 perusahaan tambang yang terindikasi melakukan pelanggaran.

Dia mengatakan ratusan perusahaan itu tersebar di 12 wilayah mulai dari Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Gorontalo, hingga Bangka Belitung.

“Sampai dengan hari ini, kita sudah melakukan verifikasi atau pemanggilan kepada perusahaan tambang yang teridentifikasi melakukan pelanggaran itu sebanyak 120 perusahaan,” ujar Febriel.

Dia menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mengelola sejumlah komoditas yang berbeda. Komoditas yang paling mendominasi adalah nikel, batu bara, emas, bijih tembaga, besi, hingga batu kapur.

“Dengan berbagai komoditas, memang sementara ini mayoritas didominasi oleh komoditas nikel. Nikel, batu bara, bijih tembaga, emas, batu kapur sampai besi,” imbuhnya.

Febriel menegaskan pihaknya masih terus melakukan verifikasi terhadap perusahaan yang diduga melanggar di kawasan tambang. Secara total, masih ada 200 perusahaan lagi yang masuk daftar verifikasi Satgas Halilintar PKH.

Belakangan, Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya PETI di Tanah Air. Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi kegiatan pertambangan dan ekspor komoditas ilegal yang selama ini menyebabkan kerugian besar bagi negara.

Prabowo menyebut praktik tersebut sebagai bentuk penipuan terhadap bangsa Indonesia yang telah berlangsung selama puluhan tahun, dengan nilai kerugian mencapai Rp800 triliun.

Menurutnya, praktik tambang ilegal dan penyelundupan komoditas strategis seperti timah, batu bara, dan hasil mineral lainnya telah menyebabkan kerugian negara antara Rp30 triliun hingga Rp40 triliun per tahun selama hampir dua dekade.

Jika dihitung secara konservatif, kata Prabowo, nilai kerugian nasional bisa mencapai Rp800 triliun.

“Katakanlah kita ambil angka rendahnya, Rp20 triliun tiap tahun. Itu pun sudah Rp800 triliun dalam 20 tahun. Negara apa yang bisa kita bangun dengan hal-hal seperti itu?” tegasnya.

Dia juga menilai praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap amanah konstitusi, karena kekayaan alam yang seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat justru dieksploitasi demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Bisnis.com, JAKARTA —JP Morganmemperkirakan pungutan bea keluar yang tengah direncanakan untuk ekspor emas berpotensi diperluas untuk sejumlah komoditas lain, termasuk nikel.

Dalam laporan terbarunya, Benny Kurniawan dan sederet analis JP Morgan lainnya menjelaskan bahwa rencana pungutan ekspor untuk emas disiapkan dengan tarif berkisar antara 7,5%–15%.

Menurut para analis, kepastian implementasi pungutan tersebut semakin nyata lantaran penerimaan pajak berada di bawah ekspektasi dengan penurunan sekitar 3% secara (year-on-year/YoY) untuk periode Januari–September 2025.

Namun tak hanya emas dan batu bara, perbankan investasi asal Amerika Serikat ini meyakini bahwa implementasi bea keluar ekspor komoditas itu akan diperluas, khususnya kepada produk antara komoditas nikel sepertinickel pig iron(NPI),ferronickel(FeNi) dan mixed hydroxide precipitate (MHP).

Dia memerinci, Indonesia memiliki tiga komoditas yang berkontribusi besar terhadap perdagangan yakni minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), nikel, dan batu bara.

Bea keluar untuk ekspor CPO sendiri telah dipungut, sedangkan pungutan serupa untuk nikel dan batu bara belum terwujud meski telah dibahas beberapa kali sebelumnya.

“Kami berpendapat bahwa terdapat risiko yang lebih tinggi untuk mengenakan pungutan pada perantara nikel, khususnya NPI, FeNi dan MHP dibandingkan dengan batu bara,” tulis Benny cs dalam laporan bertajukIndonesia Commodity and Mining, Export Levies: Gold imminent, who's impacted and what's next?, Selasa (18/11/2025).

Alasannya, sambung Benny, produk antara komoditas nikel dapat diproses lebih lanjut menjadi produk hilir seperti baja tahan karat (stainless steel), nikel sulfat, dan nikel olahan.

“Sementara permintaan batu bara dalam negeri relatif kecil terhadap total produksi,” jelasnya.

Bisniscom, JAKARTA – Hilirisasi dan industrialisasi adalah duet maut bagi pertumbuhan ekonomi maupun pembukaan lapangan kerja. Tidak heran jika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadikan hilirisasi dan industrialisasi sebagai salah satu dari Asta Cita, bagaimana nasibnya kini?

Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat program hilirisasi. Dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis (6/11/2025) lalu, Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pentingnya program hilirisasi di berbagai sektor strategis. Baik itu sektor perikanan, pertanian, hingga energi dan sumber daya mineral.

Pemerintah pun menargetkan prastudi kelayakan 18 proyek hilirisasi dengan nilai investasi hampir mencapai Rp600 triliun rampung pada tahun ini. Bahkan, DataIndonesia yang merupakan tim riset Bisnis Indonesia Group, mencatat potensi nilai investasi penghiliran mineral dan batu bara (minerba) menjadi yang paling tinggi.

Data Editor DataIndonesia Gita Arwana Cakti menjabarkan sektor minerba mencapai Rp321,8 triliun, sedangkan ketahanan energi sebesar Rp232 triliun, disusul transisi energi senilai Rp40 triliun.

“Kelautan dan perikanan Rp17,22 triliun dan yang terakhir, yang paling kecil itu pertanian, padahal dia yang di posisi kedua [kontribusi terhadap PDB], tapi potensi nilai investasinya Rp7,11 triliun,” ungkap Gita dalam siniar Factory Hub yang dikutip pada Minggu (16/11/2025).

Dari sisi investasi, sektor penyerap terbesar adalah industri logam dengan nilai investasi Rp62,02 triliun pada kuartal III/2025. Pada posisi kedua terdapat sektor pertambangan sebesar Rp55,87 triliun.

Lebih rinci lagi, realisasi investasi hilirisasi diserap paling besar oleh komoditas nikel yakni senilai Rp42 triliun. Untuk komoditas nikel, pemerintah sebelumnya berharap hilirisasi itu bisa menopang pengembangan produksi kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

Hanya saja, hingga kini proses itu belum tersambung, sebab mobil listrik yang dipasarkan justru lebih banyak menggunakan baterai jenis lithium ferro phosphate (LFP). Para produsen menilai LFP relatif lebih murah dibandingkan baterai berbasis nikel.

LAPANGAN KERJA

Lebih lanjut, investasi jumbo proyek hilirisasi juga tidak berjalan beriringan dengan penyerapan tenaga kerja yang optimal. Hingga periode kuartal III/2025, tercatat penyerapan tenaga kerja mencapai 696.478 orang. Posisi tersebut naik dari periode yang sama pada 2024 sebanyak 650.172 orang.

Namun, jika melihat data lebih dekat, pada 2024 sendiri jenis industri dengan proporsi pekerja manufaktur terbesar adalah industri makanan dengan persentase 4% disusul dengan industri pakaian jadi atau tekstil sebanyak 2%.

Berbanding terbalik dengan kucuran investasinya, industri barang logam bukan mesin dan peralatannya serta industri logam dasar hanya berkontribusi masing-masing 0,43% dan 0,16%.

Industri produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi juga tidak lebih baik, sektor ini mencatat proporsi tenaga kerja manufaktur sebanyak 0,03%. Hal ini menunjukkan hilirisasi yang ada bersifat padat modal tetapi minim rangsangan terhadap industri padat karya lainnya.

Padahal, hilirisasi diharapkan bisa mewujudkan indonesia sebagai negara industri mengingat hilirisasi dan industrialisasi saling berkaitan. Industrialisasi, jelas Gita, merupakan proses transformasi ekonomi dari sektor agraris ke sektor manufaktur yang menghasilkan barang produksi massal.

Oleh karena itu, penghiliran menjadi salah satu prasyarat negara industri karena mengolah sumber daya mentah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi. “Nah jadi penghiliran itu langkah awal menciptakan industrialisasi, keduanya saling berkaitan,” ujar Gita.

Lebih jauh, data menunjukkan hilirisasi di Indonesia tidak menambah geliat industri sebagaimana yang diharapkan. Kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada kuartal II tahun 2023–2025 masih datang dari industri pengolahan.

Pada Kuartal II/2025, industri pengolahan menyumbang kontribusi sebesar 18,67%. Pencapaian ini menurun dari tren kontribusi manufaktur terhadap PDB pada awal 2000-an yang bisa mencapai 30%.

“Itu sekitar awal 2000-an tapi sekitar 2020-an sampai sekarang itu [kontribusi industri manufaktur] masih di bawah 20% gitu,” terang Gita.

Berdasarkan laporan S&P Global Market, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia terus mengalami fluktuasi selama setahun terakhir.

DataIndonesia memaparkan PMI manufaktur Indonesia tercatat 51,2 poin pada Oktober 2025. Sebelumnya, sempat mengalami kontraksi dari 51,5 poin pada Agustus 2025 menjadi 50,4 poin di September 2025.

“Satu tahun terakhir PMI Manufaktur ini juga cukup dinamis sih. Sempat kontraksi terus naik ke ekspansif, tapi turun lagi dan baru Agustus kemarin naik ke ekspansi. Tapi, kemudian Septembernya turun lagi,” jelas Gita.

Persoalannya, berdasarkan data yang sama, manufaktur Indonesia cukup tertinggal dibandingkan negara-negara kawasan Asia Tenggara lainnya. Thailand, misalnya, tercatat PMI berada di level 56,6 poin dan Vietnam 54,5 poin pada Oktober 2025.

Berdasarkan pengamatan data-data tersebut, maka pemerintah perlu menggenjot agar hilirisasi bisa mendongkrak industri. Hanya saja, keduanya juga dibutuhkan bagi pembukaan luas lapangan kerja, agar Indonesia Emas bisa diwujudkan. Bukan sebaliknya, malah terjadi deindustrialisasi dini!

Bisnis.com, JAKARTA — Pergerakan saham emiten nikel, PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) atau Harita Nickel terpantau masih berada di bawah harga saat penawaran umum saham perdana (initial public obligation/IPO).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), harga saham NCKL pada perdagangan hari ini, Selasa (4/11/2025) pukul 16.00 WIB berada di level Rp1.155 per lembar, turun 45 poin atau 3,75% dari harga pembukaan di level Rp1.200 per lembar.