PetroChina International Jabung Ltd. mencatat tingkat keberhasilan tinggi dalam rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di Jambi. Rehabilitasi ini berhasil memulihkan kawasan seluas 34 hektare dengan tingkat kelangsungan hidup vegetasi mencapai 95,88 persen sebagai bagian dari komitmen pengelolaan hutan berkelanjutan.

Pemulihan dilakukan di kawasan Hutan Lindung Gambut Londerang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Area tersebut sebelumnya menjadi bagian dari jalur pipa Blok Jabung, fasilitas produksi, serta sumur eksploitasi milik perusahaan.

Pada 17 Desember 2025, PetroChina secara resmi menyerahkan kembali lahan rehabilitasi seluas 34 hektare itu kepada Kementerian Kehutanan. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Presiden Operasi PetroChina, Khostarosa Andhika Jaya, kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan, Dyah Murtiningsih, di Jakarta.

Keberhasilan rehabilitasi tersebut diperkuat hasil evaluasi tim penilaian lintas lembaga yang melibatkan Balai Pengelolaan DAS (BPDAS) Batanghari, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) XIV Tanjung Jabung Timur, serta sejumlah instansi terkait lainnya.

Hasil evaluasi mencatat tingkat keberlangsungan hidup tanaman mencapai 95,88 persen. Beragam spesies tanaman asli berhasil tumbuh di kawasan itu, mulai dari jelutung rawa, pulai rawa, balangeran, kayu aro, jengkol, nangka, hingga palem areca.

Dalam proses rehabilitasi, vegetasi ditanam dengan pola jarak 3 x 3 meter atau setara sekitar 1.100 pohon per hektare. Rata-rata tinggi tanaman kini mencapai 127,5 sentimeter, menandakan perkembangan vegetasi yang dinilai optimal di kawasan gambut tersebut.

PetroChina telah menjalankan program rehabilitasi hutan gambut dan DAS terlindungi di Tanjung Jabung Timur sejak 2022. Upaya itu menjadi bagian dari kewajiban reklamasi sekaligus strategi keberlanjutan perusahaan di sektor lingkungan.

Komitmen tersebut juga mendapat pengakuan pemerintah. Pada 2023, PetroChina menerima penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas kontribusinya dalam rehabilitasi DAS dan reklamasi lahan. Program itu mencakup rehabilitasi 473 hektare DAS serta pengembangan 40 hektare hutan kota di Muara Sabak Barat.

Tak hanya di Jambi, PetroChina juga aktif menjalankan program penanaman mangrove di berbagai wilayah Indonesia. Hingga kini, perusahaan telah menanam lebih dari 93 ribu bibit mangrove secara nasional, termasuk 35.200 bibit di Waitambi, Tanjung Jabung Timur, 10.813 bibit di Pangkal Babu, Tanjung Jabung Barat, 10 ribu bibit di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, serta 5 ribu bibit di Pulau Pari, Kepulauan Seribu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan rumah yang digeledah terkait dengan kasus dugaan korupsi terkait Kemenhut merupakan kediaman eks Menteri Siti Nurbaya.

Siti Nurbaya sendiri merupakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK selama dua periode era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menjabat.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan ada sejumlah tempat yang dilakukan geledah oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI.

Secara terperinci, Matraman, Jakarta Timur, dan Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu (28/1/2026). Sementara itu, di Rawamangun, Jakarta Timur, dan Bogor, Jawa Barat, dilakukan pada Kamis (29/1/2026).

"Memang ada beberapa tempat ya, beberapa tempat. Tapi kalau yang namanya anggota DPR itu saya belum monitor. Kalau yang disebutkan tadi [Siti Nurbaya], betul. Gitu," ujar Syarief di Kejagung, Jumat (30/1/2026).

Dia menjelaskan bahwa kasus ini berkaitan dengan perkara tata kelola kebun dan industri sawit periode 2015-2024. Kasus ini pun dinyatakan sudah naik penyidikan sejak 2025.

Adapun, dari penggeledahan ini telah dilakukan penyitaan sejumlah barang bukti berupa dokumen terkait perkara. Di samping itu, dia juga menegaskan bahwa penyidikan ini tidak terkait dengan giat penyidik di Kemhut pada Rabu (7/1/2026).

"Kalau penggeledahan itu, kita akan mencari barang bukti dan alat bukti. Jadi tidak harus diperiksa. Jadi satu konteks yang berbeda. Gitu ya. Kita di sini adalah mencari alat bukti dan barang bukti," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mendorong upaya hilirisasi dengan membangun industri yang selaras dengan sumber daya alam, seperti nikel. Sejumlah kawasan industri pun dikembangkan mulai dari Sulawesi hingga Maluku Utara.
Namun, akselerasi hilirisasi ini tak lepas dari aspek keberlanjutan. Stigma dirty nickel masih menghantui reputasi industri nikel Indonesia di pasar global. Di tengah tekanan ini, sejumlah pelaku industri mulai menunjukkan komitmen serius terhadap tata kelola berkelanjutan.
Harita Nickel, perusahaan nikel terintegrasi yang beroperasi di Pulau Obi, Maluku Utara, menjadi contoh pelaku industri yang berani membuka diri terhadap pengawasan internasional. Langkah sukarela ini mendapat apresiasi dari pengamat ESG seperti Agus Sari, CEO Landscape Indonesia.
"Saya angkat topi saat Harita bersedia untuk diaudit oleh IRMA," ujar Agus.
IRMA atau Initiative for Responsible Mining Assurance merupakan standar global untuk industri pertambangan dengan lebih dari 400 indikator ESG. Kesediaan Harita Nickel menjalani audit independen oleh SCS Global Services menandai transparansi operasional pertambangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia.
Harita Nickel menerapkan sistem pengelolaan lingkungan berbasis data dan teknologi. Saat ini, 52 kolam pengendapan dengan luas total sekitar 80 hektare dioperasikan untuk menahan dan mengolah air limpasan sebelum dialirkan ke laut.
Air yang akan dibuang dipantau melalui Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan (SPARING) milik KLHK yang terhubung real-time ke pusat data pemerintah.

Transparansi juga ditunjukkan melalui keterbukaan terhadap penelitian independen dari Universitas Indonesia dan Universitas Khairun Ternate yang mencatat nelayan di Kawasi dan Soligi tetap beroperasi normal dengan hasil tangkapan produktif.
Keberlanjutan sosial menjadi pilar penting dalam strategi Harita Nickel. Melalui program SUTAN (Sentra Pengolahan Ikan Nelayan), perusahaan membantu nelayan meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan. Sepanjang 2024, kelompok nelayan SUTAN telah menyalurkan 28,5 ton ikan untuk kebutuhan konsumsi karyawan, menciptakan rantai ekonomi yang stabil.

Bernilai Tambah

Langkah-langkah ini sejalan dengan visi pemerintah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hilirisasi harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan.

"Arahan Presiden sangat jelas, hilirisasi sektor energi adalah jalan menuju nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan penyediaan lapangan kerja yang berkelanjutan," tegasnya.
Bahlil juga menyoroti pentingnya ESG sebagai daya saing industri nikel Indonesia di pasar global. "ESG ini satu-satunya senjata kita supaya diterima di [pasar] Eropa atau Amerika," ujarnya.
Untuk memperkuat tata kelola, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM No. 77 Tahun 2022 tentang Kebijakan Mineral dan Batubara Nasional. Kebijakan ini memuat tiga pilar utama, yakni inventarisasi, pengelolaan dan pemanfaatan, serta konservasi.
Chairman Indonesia Mining Institute (IMI), Irwandy Arif, menekankan pentingnya penerapan good mining practice untuk menangkal stigma "dirty nickel". Praktik ini mencakup seluruh tahapan pertambangan dari penyelidikan umum hingga pascatambang dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, keselamatan, konservasi sumber daya, dan CSR.
Akademisi Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Tri Edhi Budhi Soesilo, menambahkan bahwa standar lingkungan menjadi penentu daya saing produk Indonesia di kancah internasional.

"Indonesia sering disorot dengan isu lingkungan, misalnya dianggap sebagai dirty mining atau dirty nickel. Justru di sinilah tantangan kita: bagaimana memperbaiki praktik lingkungan agar tidak menjadi kelemahan dalam perdagangan,” tuturnya.
Penerapan praktik pertambangan bertanggung jawab (responsible mining) di Indonesia pun menjadi kebutuhan mendesak. Kolaborasi multipihak antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci sukses. Sinergi memastikan manfaat pengelolaan nikel dirasakan secara luas dan berkelanjutan, sesuai prinsip yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. (*)

Toba Pulp Lestari membantah menjadi biang kerok banjir dahsyat di Sumatra yang telah memakan korban jiwa hingga 604 orang per Senin (1/12).

Bantahan disampaikan perorangan melalui surat resmi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin, 1 Desember 2025.

"Perseroan dengan tegas membantah tuduhan bahwa operasional menjadi penyebab bencana ekologi," ujar Corporate Secretary Anwar Lawden yang dikutip Selasa (2/12).

Anwar menyebutkan pihaknya menjalankan operasional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang jelas dan terdokumentasi.

Pemantauan lingkungan dilakukan secara periodik, bekerja sama dengan lembaga independen dan tersertifikasi, untuk memastikan seluruh aktivitas sesuai ketentuan yang berlaku.

"Seluruh kegiatan HTI (Hutan Tanaman Industri) telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga untuk memastikan penerapan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari," terangnya.

Menurut Anwar, dari total areal 167.912 Ha, perseroan hanya mengembangkan tanaman eucalyptus sekitar 46.000 Ha. Sementara, sisanya dipertahankan sebagai kawasan lindung dan konservasi.

Selain itu, ia juga menekankan selama lebih dari 30 tahun beroperasi, perseroan selalu berkomitmen menjaga komunikasi terbuka melalui dialog, sosialisasi, serta program kemitraan dengan pemerintah, masyarakat hukum adat, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

"Perseroan menghormati penyampaian aspirasi publik, namun mengharapkan informasi yang disampaikan didasarkan pada data yang akurat dan dapat diverifikasi," katanya.

Kendati, ia mengungkapkan perseroan tetap membuka ruang dialog konstruktif untuk memastikan keberlanjutan yang adil dan bertanggung jawab di areal PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan).

Perseroan juga menyebutkan kegiatan peremajaan pabrik pada 2018 dilakukan dengan fokus pada efisiensi dan pengurangan dampak lingkungan secara signifikan melalui teknologi yang lebih ramah lingkungan.

Tak hanya itu, audit menyeluruh oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah dilakukan pada 2022-2023 dan hasilnya menyatakan bahwa Perseroan TAAT mematuhi seluruh regulasi serta tidak ditemukan pelanggaran terhadap aspek lingkungan maupun sosial.

"Mengenai tuduhan deforestasi, kami tegaskan bahwa Perseroan melakukan operasional pemanenan dan penanaman kembali di dalam konsesi berdasarkan tata ruang, Rencana Kerja Umum (RKU), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan pemerintah," tegas Anwar.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten terafiliasi Aguan-Sugianto Kusuma, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) atau PIK 2 memastikan dicabutnya status Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland tidak akan memberikan dampak negatif terhadap perseroan.

Hal itu dikarenakan proyek Tropical Coastland, yang dihapus dari daftar PSN oleh Presiden Prabowo Subianto, tidak berada di kawasan pengelolaan PANI.

Corporate Secretary PIK 2 Christy Grassela menjelaskan bahwa seluruh area proyek PSN Tropical Coastland justru berada di kawasan hutan lindung yang di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“PSN Tropical Coastland seluruhnya di area hutan lindung dalam wewenang KLHK, di bawah pengawasan Perhutani. Tidak benar bahwa PSN Tropical berada di tanah milik Agung Sedayu, Grup Salim atau PANI,” ucapnya kepada Bisnis, Senin (13/10/2025.)

Christy menambahkan, lokasi lahan Perhutani itu berdampingan dengan area pengembangan PIK 2. Dengan demikian, proyek yang dihapus dari daftar PSN tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan kawasan PIK 2 milik PANI.

Dalam perkembangan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.16/2025 menghapus proyek PIK 2 Tropical Coastland dari daftar PSN. Proyek tersebut sebelumnya tercantum di nomor urut 226 dalam Permenko No.12/2024 sebagai bagian dari sektor pariwisata.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan nilai investasi pengembangan proyek Tropical Coastland mencapai Rp65 triliun dan diharapkan dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung.

Kabar tersebut kemudian membuat saham PANI ditutup terkoreksi 7,80% ke level Rp13.600 per saham pada perdagangan hari ini. Total volume saham yang diperdagangkan mencapai 25,69 juta dengan nilai turnover sebesar Rp357,33 miliar.

Penurunan tersebut juga membuat saham emiten properti ini terkontraksi sebesar 15% sepanjang tahun berjalan alias year-to-date (YtD) dan turun 0,73% sebulan terakhir.

Saham CBDK yang juga berafiliasi dengan Grup Agung Sedayu ikut ambles 9,19% menjadi Rp6.425 hingga penutupan perdagangan. Volume saham yang diperdagangkan mencapai 38,07 juta lembar dengan nilai transaksi Rp252,47 miliar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.