Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan sembilan kampung dan desa sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA) hingga Januari 2026.

Penetapan ini membawa konsekuensi hukum berupa legalitas pengelolaan hutan adat yang diakui secara konstitusional oleh pemerintah pusat, sekaligus memperkuat perlindungan kawasan hutan.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menyatakan pengakuan status MHA bukan sekadar formalitas administratif.

"Selamat kepada sembilan desa, kampung, dan komunitas adat yang telah berstatus MHA. Kalian adalah penyelamat hutan Kaltim," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (28/1/2026)

Lebih lanjut, orang nomor satu di Kaltim tersebut menekankan wilayah adat yang telah teregistrasi harus dijaga sebagai ruang hidup dan penyangga lingkungan.

Dia juga menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara pelestarian dan pembangunan ekonomi.

Menariknya, pemerintah provinsi mengambil sikap terbuka terhadap masuknya investasi di kawasan adat, dengan catatan ketat.

Setiap bentuk penanaman modal yang memasuki wilayah tersebut diwajibkan menghormati adat-istiadat dan kearifan lokal yang telah mengakar turun-temurun.

"Masyarakat adat di Kaltim tidak menolak investasi, selama dilakukan dengan menjunjung etika dan kearifan lokal," tegasnya.

Di sisi lain, pengakuan MHA memberikan manfaat ganda. Pertama, komunitas adat memperoleh rasa aman terhadap keberlangsungan hutan dan sumber penghidupan mereka.

Kedua, payung hukum yang jelas memudahkan birokrasi dalam menyalurkan bantuan serta menjalankan program pembangunan secara tepat sasaran.

Lebih jauh, Pemprov Kaltim melalui perangkat daerah terkait menjalankan serangkaian program pemberdayaan.

Langkah konkret yang telah direalisasikan mencakup penguatan ketahanan pangan, pelatihan membatik, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual atas motif-motif adat khas Kalimantan Timur.

Adapun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim telah mendistribusikan bantuan mesin jahit kepada komunitas MHA Benuaq Telimuk di Kampung Penarung, Kabupaten Kutai Barat.

Tidak hanya itu, bantuan pakaian adat juga disalurkan kepada empat komunitas MHA lainnya sebagai upaya preservasi identitas budaya.

Sebagai informasi, proses penetapan MHA di Kalimantan Timur berlandaskan pada kerangka hukum yang jelas, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52/2014 dan Peraturan Daerah Kaltim Nomor 1 Tahun 2015.

Hingga tahun 2026, tercatat sebanyak 55 komunitas telah difasilitasi untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan sebagai MHA.

Toba Pulp Lestari membantah menjadi biang kerok banjir dahsyat di Sumatra yang telah memakan korban jiwa hingga 604 orang per Senin (1/12).

Bantahan disampaikan perorangan melalui surat resmi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin, 1 Desember 2025.

"Perseroan dengan tegas membantah tuduhan bahwa operasional menjadi penyebab bencana ekologi," ujar Corporate Secretary Anwar Lawden yang dikutip Selasa (2/12).

Anwar menyebutkan pihaknya menjalankan operasional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang jelas dan terdokumentasi.

Pemantauan lingkungan dilakukan secara periodik, bekerja sama dengan lembaga independen dan tersertifikasi, untuk memastikan seluruh aktivitas sesuai ketentuan yang berlaku.

"Seluruh kegiatan HTI (Hutan Tanaman Industri) telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga untuk memastikan penerapan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari," terangnya.

Menurut Anwar, dari total areal 167.912 Ha, perseroan hanya mengembangkan tanaman eucalyptus sekitar 46.000 Ha. Sementara, sisanya dipertahankan sebagai kawasan lindung dan konservasi.

Selain itu, ia juga menekankan selama lebih dari 30 tahun beroperasi, perseroan selalu berkomitmen menjaga komunikasi terbuka melalui dialog, sosialisasi, serta program kemitraan dengan pemerintah, masyarakat hukum adat, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

"Perseroan menghormati penyampaian aspirasi publik, namun mengharapkan informasi yang disampaikan didasarkan pada data yang akurat dan dapat diverifikasi," katanya.

Kendati, ia mengungkapkan perseroan tetap membuka ruang dialog konstruktif untuk memastikan keberlanjutan yang adil dan bertanggung jawab di areal PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan).

Perseroan juga menyebutkan kegiatan peremajaan pabrik pada 2018 dilakukan dengan fokus pada efisiensi dan pengurangan dampak lingkungan secara signifikan melalui teknologi yang lebih ramah lingkungan.

Tak hanya itu, audit menyeluruh oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah dilakukan pada 2022-2023 dan hasilnya menyatakan bahwa Perseroan TAAT mematuhi seluruh regulasi serta tidak ditemukan pelanggaran terhadap aspek lingkungan maupun sosial.

"Mengenai tuduhan deforestasi, kami tegaskan bahwa Perseroan melakukan operasional pemanenan dan penanaman kembali di dalam konsesi berdasarkan tata ruang, Rencana Kerja Umum (RKU), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan pemerintah," tegas Anwar.