Manokwari, Papua Barat (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kanwil Ditjen) Imigrasi Papua Barat, melalui Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari, memanfaatkan lahan tidur seluas enam hektare untuk pertanian dengan komoditas padi sawah.

Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Papua Barat Asrul di Manokwari, Sabtu, mengatakan pemanfaatan lahan tersebut bertujuan mendukung Program Astacita Presiden Prabowo yang diterjemahkan melalui 15 aksi akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.​​​​​​

"Lahannya milik masyarakat di Kampung Macuan, Distrik Masni. Sudah tidak digunakan hampir lima tahun," kata Asrul.

Ia menjelaskan konsep pengelolaan lahan tidur menjadi lahan pertanian melibatkan peran kelompok masyarakat setempat dengan dukungan pembiayaan selama proses produksi berasal dari Kantor Imigrasi Manokwari.

Program pemberdayaan itu diharapkan dapat mendorong petani lokal lainnya untuk mengoptimalkan lahan sekitar sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan yang kemudian berdampak terhadap peningkatan perekonomian keluarga petani.

"Sistemnya kami sewa lahan, tapi kami berikan modal. Nanti hasilnya dibagi dua. Kalau enam hektar ini berhasil, kemungkinan kami akan sasar lahan tidur lainnya," ucap Asrul.

Sebelumnya, kata dia, Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasyarakatan Papua Barat telah merealisasikan penanaman 1.500 bibit pohon kelapa yang memanfaatkan lahan produktif di setiap lembaga pemasyarakatan di Papua Barat maupun Papua Barat Daya.

Kelapa merupakan salah satu komoditas unggulan yang memiliki nilai manfaat sangat tinggi, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun aspek lingkungan, dan hampir seluruh bagian tanaman kelapa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Syaifuddin Zuhri resmi dilantik dan diambil sumpah sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya menggantikan mendiang Dominikus Adi Sutarwijono dalam rapat paripurna, Rabu (6/5/2026). Momentum pelantikan tersebut menandai konsolidasi komando baru dari legislatif di tengah tekanan fiskal daerah yang kian menguat.

Syaifuddin menyinggung pentingnya pelibatan publik dalam berbagai agenda kedewanan agar dapat adaptif terhadap kondisi di lapangan, meski ia mengakui dinamika partisipasi masyarakat tidak sepenuhnya stabil.

Memasuki isu strategis, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut secara tegas menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi Kota Surabaya dan menekankan perlunya langkah konkret untuk memperkuat struktur pendapatan daerah.

APBD Kota Surabaya pada tahun anggaran 2026 diproyeksikan mencapai Rp12,755 triliun. Selain itu, Kota Pahlawan juga resmi menerima konsekuensi pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat imbas kebijakan efisiensi anggaran, yang tercatat menurun menjadi Rp760 miliar.

Tak hanya perolehan TKD yang terkoreksi, ruang fiskal Kota Surabaya juga semakin terhimpit karena menurunnya penerimaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang dilaporkan hanya diterima sebesar Rp29,327 miliar pada tahun 2026.

Dalam usaha menjaga keberlanjutan fiskal tersebut, Syaifuddin menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya dalam mengoptimalkan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara simultan.

Untuk memperkuat struktur pendapatan daerah, Syaifuddin menyampaikan beberapa langkah strategis, seperti pemanfaatan aset ataupun lahan tidur atau idle milik pemerintah kota yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan roda perekonomian lokal.

"Ya termasuk menggali satu potensi-potensi, termasuk mungkin nanti kita juga akan dorong lahan-lahan tidur bagaimana menghidupkan satu penglihatan ekonomi kerakyatan, lahan-lahan pemerintah kota yang tidak digunakan," ungkap Syaifuddin, Rabu (6/6/2026).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemanfaatan aset daerah harus diarahkan pada skema yang memberikan ruang bagi ekonomi kecil untuk tumbuh, salah satunya melalui mekanisme sewa dengan prioritas tertentu.

“Memungkinkan juga barangkali harusnya dilakukan dengan sistem sewa yang ada prioritas, agar supaya ada suatu pertumbuhan semangat ekonomi kecil ini bisa mendapatkan sarana fasilitas untuk itu,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Syaifuddin juga menegaskan pentingnya optimalisasi aset daerah yang tergolong dalam kategori non-lahan, termasuk di ruang-ruang publik yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

“Iya, memanfaatkan aset-aset itu bisa nanti kita akan dorong. Itu termasuk juga penggunaan atas reklame-reklame di tempat-tempat publik, taman-taman. Itu mungkin dirasa masyarakat juga ada perubahan-perubahan, tetapi ini yang mendorong untuk adanya kekuatan fiskal di Kota Surabaya,” jelasnya.

Mengenai opsi pembiayaan alternatif, ia menegaskan bahwa kebijakan pinjaman daerah tetap relevan untuk dilakukan selama kucuran dana tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk sektor yang produktif.

“Pinjaman alternatif ini kan didorong untuk membiayai sesuatu yang memungkinkan nilainya akan naik. Jadi itu justru kita malah untung,” pungkas Syaifuddin.

JAKARTA, KOMPAS.com KOMPAS.com — Penanaman jagung serentak kuartal I 2026 digelar di Posko Farm Panen Mekar Tani, Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Sabtu (7/3/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Penanaman Jagung Serentak yang diinisiasi Mabes Polri dan dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia.

Di Sumatera Barat, kegiatan tersebut mendapat dukungan dari perusahaan teknologi finansial (fintech) MEKAR bersama program Paten Mekar Tani.

UNSPLASH/KATHERINE VOLKOVSKI Ilustrasi tanaman jagung.

Chief Executive Officer (CEO) MEKAR Pandu Aditya Kristy mengatakan keterlibatan perusahaan dalam kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional.

“Ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi penting bagi kekuatan dan kemandirian sebuah bangsa. Melalui sinergi antara pemerintah, aparat, pelaku usaha, dan masyarakat, kita dapat bersama-sama memperkuat sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Pandu dalam siaran pers, Senin (9/3/2026).

Lahan tidur puluhan tahun diaktifkan kembali

Pandu menjelaskan, lahan yang digunakan untuk penanaman jagung tersebut sebelumnya merupakan lahan yang tidak produktif selama lebih dari tiga dekade.

Menurut dia, kondisi lahan semula rusak dan dipenuhi semak belukar sehingga tidak dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dalam jangka waktu lama.

“Lahan ini sebelumnya merupakan lahan tidur selama lebih dari 30 tahun. Kondisinya rusak, dipenuhi semak belukar, dan tidak produktif. Melalui upaya bersama, lahan tersebut kini mulai dihidupkan kembali menjadi lahan pertanian produktif yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” kata Pandu.

Shutterstock/VasitChaya Ilustrasi defisiensi unsur hara pada daun tanaman

Ia menambahkan, pengembangan sektor pertanian tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial serta lingkungan dari aktivitas tersebut.

“Kami ingin mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani, sekaligus memastikan pembangunan pertanian tetap menjaga keseimbangan dengan lingkungan,” jelasnya.

Dorong pengembangan sektor riil

Selama ini MEKAR dikenal sebagai platform yang aktif mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama usaha yang dijalankan oleh perempuan.

Dalam perkembangannya, perusahaan juga memperluas kontribusi ke sektor pertanian yang dinilai memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan.

Melalui program Paten Mekar Tani, MEKAR mengembangkan berbagai inisiatif yang ditujukan untuk mengoptimalkan potensi sektor pertanian sekaligus mendorong pertumbuhan sektor riil di daerah.

Program ini juga dinilai berpotensi membuka peluang kerja serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat setempat, seiring berkembangnya aktivitas pertanian di kawasan Padang Pariaman.

Upaya tersebut juga diperkuat melalui pengembangan MEKAR Ecosystem yang menghubungkan berbagai pelaku usaha dalam satu ekosistem ekonomi.

Melalui pendekatan ini, berbagai pihak diharapkan dapat saling mendukung dalam memperkuat kegiatan ekonomi di sektor riil, termasuk di bidang agrikultur.

“Ke depan, yang ingin kami dorong bukan hanya peningkatan produksi pertanian, tetapi juga pembangunan ekosistem ekonomi berkelanjutan melalui MEKAR Ecosystem, di mana setiap pihak dapat saling mendukung dan saling menguatkan,” ujar Pandu.

Program penanaman jagung serentak yang digelar di Padang Pariaman tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan nasional yang bertujuan meningkatkan produksi komoditas pertanian sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang selama ini belum produktif.

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simeulue melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanpan) mengajak masyarakat memanfaatkan lahan tidur untuk pertanian dengan menanam tanaman cepat panen guna meningkatkan ketahanan pangan di kabupaten kepulauan di Provinsi Aceh tersebut.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue Samsuar di Simeulue, Aceh, Kamis, mengatakan ada seluas 2.500 hektare lahan tidur di Kabupaten Simeulue. Lahan tidur tersebut dapat mendukung program tanam cepat panen yang diluncurkan pemerintah daerah.

"Jika 2.500 hektare lahan tidur dimanfaatkan untuk program tanam cepat panen, maka dapat mendukung program ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi di Pulau Simeulue," katanya saat dihubungi dari Banda Aceh.

Ia menyebutkan program tanam cepat panen tersebut dengan menanami lahan tidur dengan hortikultura di antaranya sayuran, kacangan cabai, timun, dan lainnya yang memiliki nilai ekonomis.

Samsuar mengatakan program tanam cepat panen menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat.

"Pemanfaatan lahan tidur dengan ditanami tanaman cepat panen, diharap dapat menjadi sumber perekonomian masyarakat. Dan ini bisa menjadi solusi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Simeulue," kata Samsuar.

Sementara itu, Bupati Simeulue Mohammad Nasrun Mikaris mengatakan program tanam cepat panen tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

"Kami berharap dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menekan angka kemiskinan dan inflasi melalui program tanam cepat panen ini," kata Muhammad Nasrun Mikaris.

Menurut dia, program tanam cepat panen tersebut dapat menjadi bahan baku untuk program Makanan Bergizi Gratis. Karena itu, pemerintah daerah mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Simeulue memanfaatkan hasil panen dari program tersebut

"Kami berharap bahan pangan lokal dari program tanam cepat panen bisa dimanfaatkan untuk program MBG, sehingga tidak perlu lagi didatangkan dari luar Kabupaten Simeulue," kata Muhammad Nasrun Mikaris.

Kabupaten Simeulue merupakan wilayah kepulauan terluar di Provinsi Aceh. Pulau Simeulue berada di Samudra Hindia yang jaraknya sekitar 180 mil laut dari pesisir barat Pulau Sumatra.

Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 1999. Kabupaten Simeulue memiliki 10 kecamatan dengan 138 gampong atau desa yang dihuni sekitar 96 ribuan jiwa.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat pimpinan alias Rapim TNI-Polri yang digelar Senin (9/2/2026).

Sigit menyampaikan setidaknya ada 18 catatan yang menjadi pembahasan pada rapim tersebut. Belasan catatan itu memuat sejumlah persoalan, khususnya di Polri membahas tugas pokok Polri.

"Jadi, yang jelas di dalam Rapim TNI-Polri ada 18 catatan dan salah satunya ada beberapa yang terkait dengan masalah negara, ada yang terkait dengan masalah tugas pokok Polri, dan ada yang terkait dengan rencana kerja pemerintah," ujar Sigit di sela Rapim Polri 2026 pada Selasa (10/2/2026).

Dari arahan tersebut, Sigit mengungkap bahwa pembahasan dengan presiden itu ditindaklanjuti secara internal melalui Rapim Polri 2026 yang digelar pada 10-12 Februari 2026.

Salah satu yang menjadi pembahasan yakni soal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Polri, kata Sigit, akan membangun dapur MBG alias SPPG yang dikhususkan di area tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

"Salah satunya, tadi bagaimana kita melanjutkan program SPPG, khususnya di wilayah-wilayah 3T yang masih kekurangan kita akan lanjutkan," imbuhnya.

Selanjutnya, Polri juga akan terus melanjutkan kontribusi pada sektor ketahanan pangan melalui program pemanfaatan lahan tidur untuk ditanam bibit pangan, seperti jagung.

Selain itu, program hilirisasi dan ketahanan energi dengan Kementerian ESDM hingga pengoptimalan pemasukan negara juga dibahas dalam Rapim Polri tersebut.

"Sehingga kemudian, rencana kerja pemerintah ini betul-betul bisa terwujud. Bagaimana Polri melaksanakan komitmen untuk mendukung penuh program tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi bisa terus terjaga dan kemudian terus bertumbuh," pungkasnya.

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggeser cara pandang terhadap aset investasi daerah dengan mengubah lahan tidur milik investor sebagai alat untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB Irnadi Kusuma mengatakan skema itu dilakukan dengan memberikan izin bagi masyarakat miskin dalam jangka waktu tertentu untuk memanfaatkan lahan tidur milik investor.

"Misalnya (pemanfaatan lahan) selama dua tahun dengan jaminan hukum dari pemerintah provinsi," ujar dia di Mataram, Senin.

DPMPTSP NTB saat ini sedang mendata lahan-lahan tidur milik investor di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Potensi lahan tidur milik perusahaan yang belum dioptimalkan salah satunya berada di Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara, katanya menjelaskan.

Irnadi mengungkapkan angka kemiskinan ekstrem di Desa Malaka terbilang tinggi, sehingga membutuhkan perhatian dan kontribusi dari sektor investasi.

"Kami diperintahkan untuk mendata lahan-lahan (milik investor) tersebut," ujar dia.

DPMPTSP NTB segera memfasilitasi pertemuan langsung antara pemilik perusahaan dengan pimpinan daerah guna membahas pendayagunaan lahan tidur bagi penduduk lokal.

Ia juga menjelaskan tujuan pemanfaatan lahan tidur agar investor tidak lagi khawatir lahan mereka diklaim oleh warga secara pribadi, karena ada ikatan perjanjian yang dikawal langsung oleh pemerintah daerah.

"Tanah tersebut tetap milik investor, namun selama belum digunakan, masyarakat bisa memanfaatkannya untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi mereka," kata Irnadi.

Jika merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, pemerintah NTB menargetkan 2,04 persen atau sekitar 119.932 ribu jiwa yang saat ini masuk kategori miskin ekstrem harus bisa menjadi nol persen pada 2029.

Pendekatan model graduasi dipakai dalam mengurangi kemiskinan ekstrem, yakni proses bertahap yang memastikan rumah tangga miskin mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan mata pencaharian, pemberdayaan sosial, dan inklusi keuangan.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026