Bisnis.com, JAKARTA — Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) periode 2025–2026 menemukan indikasi masalah kesehatan jiwa pada hampir 10% anak di Indonesia. Dari sekitar 7 juta anak yang telah menjalani pemeriksaan, Kementerian Kesehatan mendeteksi gejala kecemasan dan depresi dalam jumlah signifikan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan hasil skrining menunjukkan sebanyak 4,4 persen atau sekitar 338 ribu anak mengalami gejala kecemasan (anxiety disorder). Sementara itu, 4,8 persen atau sekitar 363 ribu anak menunjukkan gejala depresi (depression disorder).
“Ini menunjukkan masalah kesehatan jiwa itu besar sekali,” ujar Budi melalui keterangan resminya, Selasa (10/3/2026).
Menurut Budi, persoalan kesehatan mental pada anak perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi berujung pada tindakan bunuh diri. Berdasarkan data Global School-Based Student Health Survey, tren anak yang mencoba bunuh diri mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2015, angka percobaan bunuh diri tercatat sebesar 3,9 persen. Angka tersebut meningkat menjadi 10,7 persen pada 2023.
Budi menjelaskan bahwa masalah kesehatan jiwa pada anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga kondisi lingkungan keluarga, pergaulan, hingga sistem pendidikan.
“Yang perlu diperbaiki bukan hanya anaknya, tetapi juga pola asuh keluarga serta lingkungan belajar. Kita perlu mensosialisasikan life skill dan Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP). Semua orang pasti menghadapi tekanan, namun yang terpenting adalah bagaimana meresponsnya dengan baik,” kata Budi.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Kemenkes menargetkan perluasan skrining dalam program CKG hingga menjangkau 25 juta anak di seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Maria Endang Sumiwi mengatakan hasil skrining nantinya akan ditindaklanjuti oleh layanan kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat pemenuhan tenaga psikolog klinis di puskesmas yang jumlahnya masih sangat terbatas. Saat ini tercatat hanya sekitar 203 psikolog klinis yang bertugas di fasilitas kesehatan tersebut.
Untuk memperkuat respons terhadap kasus krisis kesehatan mental, pemerintah juga menyiagakan layanan bantuan melalui platform Healing119.id.
Di sektor pendidikan, Kemenkes mendorong keterlibatan guru bimbingan konseling (BK) serta guru kelas untuk mendampingi siswa yang terdeteksi memiliki gejala masalah kesehatan mental.
Upaya deteksi dini ini juga diperkuat melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak oleh sembilan kementerian dan lembaga pada 5 Maret 2026.
Kolaborasi tersebut melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Melalui kerja sama lintas sektor tersebut, pemerintah menargetkan terbentuknya sistem penanganan kesehatan jiwa anak yang terintegrasi, mulai dari upaya pencegahan (promotif-preventif) hingga pengobatan dan rehabilitasi (kuratif-rehabilitatif).
Pemerintah juga menegaskan bahwa data pribadi anak yang mengikuti skrining akan dijaga kerahasiaannya guna mencegah stigma serta memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan kesehatan mental secara menyeluruh, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah.