MAKKAH - Jejak langkah persiapan menyambut jutaan umat manusia di fase puncak haji terus dikebut tanpa mengenal waktu istirahat. Tim Media Center Haji (MCH) berkesempatan menyusuri langsung garis depan persiapan infrastruktur di kawasan Arafah, Muzdalifah, hingga Mina (Armuzna).

Perjalanan ini menyingkap tabir kesibukan luar biasa para petugas, terutama Satgas Operasi Armuzna, dalam memastikan kenyamanan tamu Allah. Memasuki gerbang markaz di Padang Arafah, lorong-lorong antar-tenda kini telah dipasangi kamera pengawas CCTV untuk menjamin keamanan jemaah selama 24 jam.

Memasuki ruang dalam tenda, kenyamanan jemaah benar-benar diperhatikan mulai dari struktur penyangga paling bawah. Sebelum dilapisi karpet tebal, permukaan tanah gurun pasir Arafah kini telah ditutupi oleh struktur lantai tambahan yang cukup tebal.

Konstruksi lantai tambahan ini sengaja dirancang guna memastikan permukaan tetap rata dan efektif menghalau hawa panas dari bawah tanah. Di atas hamparan alas tersebut, tumpukan kasur busa baru yang cukup tebal di atas karpet yang empuk telah disiapkan untuk segera didistribusikan.

Nantinya, setiap satu jemaah dipastikan akan mendapatkan hak berupa satu kasur, lengkap dengan satu bantal, seprai, hingga selimut. Untuk melawan suhu ekstrem yang kerap membakar Arafah di siang hari, pihak penyelenggara juga memasang dua hingga tiga unit pendingin ruangan (AC) di setiap tenda.

Pengecekan detail juga merambah ke area sanitasi yang selama ini menjadi titik krusial penyebab kelelahan jemaah akibat antrean panjang. Selain menyediakan deretan kloset jongkok dan duduk, toilet kini didesain lebih manusiawi dengan tambahan tangga serta jalur khusus ramah disabilitas.

Terobosan paling menonjol tahun ini adalah pemasangan rangka urinoir di luar bilik toilet bagi para jemaah pria. Fasilitas tambahan ini sengaja dibangun sebagai jalan keluar untuk memecah kepadatan antrean jemaah yang hanya ingin buang air kecil.

Usai membedah Arafah, perjalanan inspeksi melintasi kawasan Muzdalifah untuk kemudian berlabuh di lembah tenda Mina. Di lokasi mabit ini, tumpukan kasur baru kembali diperiksa secara teliti oleh petugas. Setiap catatan evaluasi diberikan ke pihak syarikah untuk menuntaskan kekurangan yang tersisa.

"Pada saat awal kita melakukan pengecekan progres ya baru sampai mencapai sekitar 60 persen, hari ini alhamdulillah sudah sangat luar biasa perubahannya," ungkap Kepala Bidang Perlindungan Jemaah (Linjam), Muftiono, saat ditemui Tim Media Center Haji (MCH) di Mina.

Lompatan progres yang masif dalam sepekan terakhir ini memberikan suntikan moral yang besar bagi seluruh elemen petugas haji. Segala bentuk kekurangan minor di lapangan langsung dicatat dan diperintahkan untuk segera dieksekusi sebelum pergerakan jemaah dimulai.

"Melihat perkembangan itu, saya optimistis bahwa target H-5 seratus persen bisa terwujud," tegas Muftiono.

Janji penyelesaian infrastruktur ini menjadi bukti sahih bahwa para petugas haji bekerja secara spartan tanpa jeda demi melayani tamu Allah. Kenyamanan fasilitas fisik ini diharapkan mampu membebaskan jemaah dari rasa lelah sehingga mereka bisa totalitas berserah diri demi meraih predikat haji mabrur.

Bisnis.com, MAKKAH — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengimbau para jemaah haji untuk melaksanakan umrah sunnah maksimal tiga kali, agar menghemat tenaga dan stamina menjelang puncak haji. KBIHU pun harus kooperatif menjaga kesehatan jemaahnya.

Kepala Seksi Bimbingan Ibadah dan KBIHU Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja Makkah, Erti Herlina, menjelaskan bahwa sebelum puncak haji, jemaah hanya diperbolehkan melaksanakan umrah sunnah maksimal tiga kali. Tujuannya, demi menjaga kondisi fisik jemaah agar tidak kelelahan sebelum puncak haji.

Pemerintah meminta seluruh pimpinan dan pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah Arab Saudi maupun PPIH, terkait pembatasan city tour dan umrah sunnah menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

"Kepada para pimpinan KBIHU, mohon terus memberikan edukasi kepada para jemaah memberikan pengertian bahwa saat ini KBIHU hanya mengizinkan pelaksanaan umrah sunnah sebanyak tiga kali, maksimal tiga kali pra Armuzna," ujar Erti kepada tim Media Center Haji, Rabu (6/5/2026).

Selain pembatasan umrah sunnah, KBIHU juga diminta tidak mengadakan city tour ke luar Kota Makkah sebelum fase Armuzna atau puncak haji.

Larangan tersebut juga tertuang dalam Surat Edaran Nomor S-88/BN/2026 tentang Larangan Pelaksanaan Ziarah (City Tour) Bagi Jemaah Haji Sebelum Fase Armuzna Tahun 1447 H/2026 M.

Dalam edaran itu disebutkan bahwa fase Armuzna membutuhkan kondisi fisik dan stamina jemaah yang prima sehingga aktivitas di luar rangkaian ibadah inti perlu dibatasi. Kemenhaj juga menegaskan bahwa pendampingan sebelum Armuzna seharusnya difokuskan pada kesiapan fisik, mental, dan spiritual jemaah.

Erti menambahkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan KBIHU wajib dikoordinasikan dengan petugas sektor dan PPIH.

"Bagi para pimpinan KBIHU, para pembimbing ibadah KBIHU yang akan melaksanakan umrah sunnah maupun city tour di dalam kota Makkah, mohon untuk membuat surat pernyataan yang nanti ditembuskan kepada Kasektor," katanya.

Isi surat tersebut harus memuat tujuan kegiatan dan jumlah jemaah yang ikut agar mudah dipantau. Ia juga mengingatkan agar para pimpinan KBIHU memastikan kondisi kesehatan dan keamanan jemaah selama kegiatan berlangsung.

Bisnis.com, SURABAYA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI resmi mencabut izin operasional dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) asal Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, imbas kecelakaan bus saat mengadakan tur perjalanan ziarah ke Jabal Magnet atau Mantika Baid di luar jadwal yang semestinya.

Insiden yang terjadi pada Selasa (28/4/2026) Waktu Arab Saudi tersebut mengakibatkan lima jemaah mengalami luka-luka akibat terkena serpihan kaca. Dua di antaranya bahkan harus menjalani perawatan di rumah sakit di Madinah sebelum dipulang ke pemondokan masing-masing.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Kemenhaj Jawa Timur Mohammad As’adul Anam menjelaskan kementerian menilai pelanggaran yang dilakukan KBIHU tersebut terlampau fatal.

Pasalnya, kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin maupun persetujuan dari Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi serta melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

Sesuai aturan, kegiatan ziarah hanya boleh dilaksanakan seusai rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) rampung sepenuhnya.

Namun, KBIHU tersebut tidak patuh, dan membawa jemaah keluar jalur sebelum waktunya, yang berpotensi membahayakan keselamatan mereka.

"Sebenarnya sudah sejak dulu bahwa pelaksanaan ziarah di Madinah atau di Makkah itu tidak boleh dilaksanakan sebelum pelaksanaan Armuzna. Nah, kemarin ternyata sudah ada yang melaksanakan itu. Sehingga peringatan keras kemarin dikeluarkan oleh kementerian bahwa mereka yang melaksanakan city tour sebelum pelaksanaan Armuzna izinnya akan dicabut," ungkap Anam di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Sabtu (2/5/2026).

Tak hanya berpeluang izinnya dicabut pemerintah, Anam menyebut saat ini Kemenhaj tengah mengurus kelengkapan dokumen atas sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada dua KBIHU tersebut. Ia bahkan mengungkapkan Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak telah mengonfirmasi pengenaan hukuman tersebut.

"Tidak serta-merta kemudian dicabut, tapi ada bukti-bukti administratif yang dipakai sebagai dasar untuk pencabutan izin KBIHU tersebut. Yang jelas, InsyaAllah akan dicabut itu karena kemarin pernyataan dari Bapak Wakil Menteri [Dahnil Anzar Simanjuntak] sudah seperti itu. Tinggal proses administrasi saja," tegasnya.

Mengenai nasib dari pengelolaan jemaah yang sebelumnya dibersamai oleh KBIHU terkait, Anam menyatakan bahwa bimbingan terhadap mereka akan berpotensi dialihkan ke kelompok lain agar seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Teruntuk KBIHU yang harus menghadapi konsekuensi dari Kementerian Haji dan Umrah, Anam menerangkan bahwa kelompok bimbingan tersebut baru akan diperbolehkan untuk mengajukan izin operasional kembali kepada pemerintah usai menjalankan masa hukuman yang diperkirakan memakan waktu selama tiga tahun lamanya.

"Ya, itu prosesnya tiga tahun berikutnya. Jadi, kita tidak boleh langsung, tiga tahun berikutnya baru boleh mengajukan kembali terkait dengan izin operasional KBIH tersebut. Sebagaimana terjadi di Malang dulu 'kan pernah itu tahun 2012. Akhirnya dicabut, tiga tahun berikutnya baru mengajukan. Sekarang sudah turun izinnya itu," bebernya.

Oleh sebab itu, Anam pun mewanti-wanti kepada KBIHU lainnya yang masih beroperasi untuk dapat taat terhadap segenap regulasi yang dikeluarkan oleh kementerian. Tak hanya itu, ia juga mengimbau agar segenap jemaah dapat diperhatikan dengan baik dari segala aspek oleh kelompok bimbingan masing-masing.

"Jadi sebelum Armuzna, jemaah diminta fokus untuk menyiapkan pelaksanaan Armuzna. Baik terkait dengan aspek ibadah, fisik, dan psikologis. Ini harus diperhatikan. Jadi jemaah itu rata-rata pada saat mau menjelang Armuzna mengalami refleksi diri. Sehingga secara psikologis mereka ditunjukkan dengan naiknya tekanan darah dan sebagainya. Ini yang sudah kita lakukan mitigasi sejak awal," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan meninjau lokasi pendidikan dan pelatihan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, setelah terdapat pembagian lokasi kerja petugas haji 1447 H/2026 M.

Irfan meninjau lokasi diklat petugas haji 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta itu pada Senin (26/1/2026). Dia mendatangi tiga aula tempat berkumpulnya para petugas haji sesuai lokasi kerja masing-masing.

Memasuki pekan ketiga penyelenggaraan diklat di barak, petugas haji telah mendapatkan pembagian lokasi tugas, yakni di daerah kerja Mekkah, Madinah, dan bandara (yang mencakup Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan Bandara Prince Mohammad bin Abdulaziz Madinah).

"Saya harus memastikan bahwa mereka benar-benar siap dan memiliki semangat yang tinggi, karena mereka adalah ujung tombak Kementerian Haji dan Umrah di Arab Saudi," ujar Gus Irfan pada Senin (26/1/2026).

Dia menilai bahwa petugas haji yang telah mengikuti Diklat PPIH Arab Saudi sejak 10 Januari 2026 memiliki semangat melayani jemaah haji yang tinggi. Gus Irfan juga menyaksikan para petugas haji mendengarkan materi yang disampaikan pemateri dengan seksama.

Pembagian tugas itu menjadi penting agar petugas selalu berada di tiga lokasi vital saat penyelenggaraan haji. Para petugas akan melayani jemaah dari sejak tiba di Tanah Suci, menempati akomodasi dan beribadah, menjalankan puncak ibadah haji dengan aman, hingga kembali ke Tanah Air.

Khusus pada saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), seluruh petugas haji akan berada di lokasi tersebut. Artinya, para petugas dari Madinah dan bandara akan berada di Mekkah selama hari-hari Armuzna.

Dia juga optimistis bahwa penyelenggaraan diklat petugas haji selama 20 hari, yang dilanjutkan dengan pendidikan secara daring atau online selama 10 hari (berisi materi bina jasmani hingga Bahasa Arab), akan membuat kesiapan petugas lebih matang sehingga pelayanan bisa lebih baik.

"InsyaAllah seluruh wilayah telah tertata. Mudah-mudahan persiapan yang cukup panjang ini dapat menghasilkan capaian yang lebih baik," jelasnya.

Irfan menegaskan keberhasilan petugas haji sangat berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Kemenhaj itu sendiri dan hal ini sejalan dengan keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Para petugas ini adalah ujung tombak Kementerian Haji dan Umrah. Keberhasilan mereka akan sangat berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Kementerian itu sendiri. Keberhasilan Kementerian tentu juga berdampak pada keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo secara keseluruhan, karena Kementerian Haji merupakan bagian dari pemerintahan beliau. Oleh karena itu, kita pastikan semua berjalan dengan sebaik-baiknya," ujar Irfan.