#30 tag 24jam
Purbaya Mau Buka Data Anggaran usai Eks Kepala BGN Dadan jadi Tersangka Kejagung
Menteri Keuangan Purbaya siap berbagi data dengan penegak hukum terkait dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis 2025-2026 setelah eks Kepala BGN jadi tersangka. [273] url asal
#purbaya-yudhi-sadewa #data-anggaran #eks-kepala-bgn #dadan-hindayana #kejagung #korupsi-mbg #program-makan-bergizi #tata-kelola-mbg #prabowo-subianto #efisiensi-belanja #kebocoran-anggaran #pengadaan
(Bisnis.Com - Terbaru) 03/06/26 20:53
v/239231/
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap bertukar data dengan penegak hukum terkait dengan penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026.
Untuk diketahui, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua bekas wakilnya yakni Sony Sonjaya serta Lodewyk Pusung telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) hari ini, Rabu (3/6/2026).
Menurut Purbaya, proses hukum di Korps Adhyaksa ini sudah sejalan dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto merombak kepemimpinan BGN. Dia memastikan evaluasi juga berjalan tidak terkecuali pada efisiensi belanja anggaran MBG.
"Enggak ikut campur. Yang jelas emang anggarannya sekarang berapa? 260 [triliun]? Akan berkurang kan? Karena ada pemotongan hari, segala macam. Jadi akan berkurang di bawah itu sedikit," jelasnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Di sisi lain, Purbaya tidak menutup kemungkinan bakal saling tukar menukar data dengan auditor maupun penegak hukum. Sebelum dilakukannya penahanan, Bendahara Negara ini sempat mengungkap adanya kebocoran anggaran MBG terkait dengan pengadaan motor listrik.
Usai kejadian tersebut, Purbaya juga mengungkap Presiden Prabowo telah merestui penghematan anggaran MBG dari awalnya pagu Rp335 triliun menjadi sekitar Rp260 triliun. Ini juga sejalan dengan pemangkasan jumlah hari penyaluran MBG dari enam ke lima hari.
"Mungkin salah satu laporan juga dari kami asalnya kan. Bukan dari kami aja ya. BPKP memeriksa, Kejaksaan memeriksa, semuanya memeriksa, mengecek. Jadi kami tukar-tukar data lah kira-kira," tuturnya.
Adapun Kejagung telah menetapkan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program MBG periode 2025-2026. Sehari sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan Nanik S Deyang naik dari Wakil Kepala menjadi Kepala BGN.
Polemik Deposito, Dedi Mulyadi Siap Cocokan Data ke Kemendagri dan Bank Indonesia
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, akan ke Kemendagri dan BI untuk verifikasi data deposito Rp4,1 triliun Pemprov Jabar yang jadi polemik. [278] url asal
#deposito-pemprov-jabar #dedi-mulyadi #kemendagri #bank-indonesia #polemik-data-anggaran #sumber-data-anggaran #verifikasi-data #rp4 #1-triliun #pengelolaan-keuangan-jabar #kebenaran-data #pencopotan-pe
(Bisnis.Com - Terbaru) 22/10/25 12:35
v/12066/
Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi akan menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia guna membahas sumber data anggaran Rp4,1 triliun milik Pemprov Jabar yang dinyatakan sebagai deposito.
Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya harus menelusuri kebenaran data yang dimiliki oleh kementerian dan bank sentral karena data tersebut menjadi polemik.
"Hari ini saya sudah jadwalkan ke Kemendagri, setelah dari sana ke Bank Indonesia," katanya, Rabu (22/10/2025).
Secara internal pihaknya sudah memastikan kejelasan sumber data tersebut dengan memanggil seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terkait pengelolaan keuangan.
"Para pejabat sudah saya panggil. Saya kumpulkan untuk bertanya sekali lagi, mereka itu berkata jujur, data, dan fakta, atau berbohong," katanya.
Menurutnya dari data yang diterima, pada periode 15 Oktober 2025 tidak ada simpanan Pemprov Jabar mencapai Rp4,1 triliun seperti yang dilansir oleh Menteri Keuangan Purbaya.
"Tidak ada," katanya.
Karena itu pihaknya akan mendatangi Kemendagri untuk mencocokkan data yang dimiliki Pemprov Jabar. Langkah selanjutnya, ia akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk menelusuri data yang menandai polemik tersebut.
"Hari ini saya juga akan bertemu dengan pimpinan Bank Indonesia untuk menanyakan sumber data tersebut," tutur Dedi.
Dedi menegaskan, seluruh rangkaian verifikasi data tersebut akan dilakukan secara transparan sehingga publik dapat mengetahui informasi yang sesuai fakta.
Dirinya mengancam akan memberikan sanksi tegas berupa pencopotan terhadap pejabat yang berbohong mengenai kebenaran data tersebut.
Ancaman tersebut tidak pandang bulu, termasuk kepada Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan, hingga Kepala Badan Pendapatan Daerah jika terbukti melanggar.
"Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, menyembunyikan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dan terbuka, saya tidak akan segan-segan, saya berhentikan pejabat itu," pungkas Dedi.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)