Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai penguatan instrumen moneter saja belum cukup untuk menahan laju pelemahan nilai tukar rupiah yang kini menembus rekor baru di kisaran Rp17.800-an per dolar AS.

“Ketika instrumen moneter yang relatif agresif belum mampu membalik arah pergerakan kurs, pasar sebenarnya sedang menyampaikan bahwa persoalannya tidak bisa diselesaikan oleh suku bunga semata,” kata Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Adapun pelemahan rupiah tetap terjadi walaupun suku bunga acuan (BI-Rate) naik sebesar 50 basis poin (bps) dan imbal hasil (yield) Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) ditingkatkan.

Menurut Yusuf, kondisi tersebut memberi sinyal bahwa tekanan terhadap rupiah saat ini bukan terutama dipicu oleh rendahnya daya tarik imbal hasil aset domestik, sehingga peningkatan yield pun berdampak terbatas.

Ia mencatat, pelemahan nilai tukar rupiah ke kisaran Rp17.800 per dolar AS lebih banyak dipicu kombinasi faktor global dan domestik secara bersamaan.

Dari sisi global, pasar tengah beralih ke dolar AS dan aset aman di tengah ketegangan geopolitik serta tingginya ketidakpastian global. Sementara dari sisi domestik, pasar melihat adanya pelemahan kredibilitas fiskal dan menurunnya keyakinan terhadap konsistensi kebijakan ekonomi.

Dalam situasi saat ini, Yusuf menilai arus modal keluar lebih banyak ditentukan oleh selera risiko global dibanding selisih bunga antarnegara. Karena itu, kenaikan suku bunga 50 bps menghadapi tekanan yang jauh lebih besar daripada kapasitas pengaruhnya sendiri.

“Suku bunga tetap penting untuk menahan tekanan pada margin dan menjaga stabilitas jangka pendek, tetapi fungsinya lebih sebagai penahan sementara daripada penyembuh utama,” katanya.

Ia menambahkan bahwa intervensi valas memang tetap diperlukan untuk meredam gejolak yang terlalu ekstrem, tetapi efektivitasnya terbatas karena menguras cadangan devisa apabila dilakukan secara terus-menerus.

“Pasar saat ini sebenarnya tidak hanya menunggu langkah tambahan dari Bank Indonesia, melainkan ingin melihat bahwa beban stabilisasi dibagi secara lebih luas. Artinya, pasar ingin ada penguatan pengelolaan pasokan devisa domestik dan, yang lebih penting, pemulihan kredibilitas fiskal melalui proses kebijakan yang konsisten dan teknokratis,” kata Yusuf menjelaskan.

Menurut dia, pemerintah juga perlu mengembalikan prediktabilitas kebijakan, memperkuat kualitas teknokrasi, dan memperbaiki komunikasi ekonomi yang selama ini dinilai kurang meyakinkan oleh pasar.

“Ini penting karena pelepasan aset rupiah oleh investor asing saat ini lebih banyak dipengaruhi persepsi terhadap arah kebijakan dibanding persoalan suku bunga semata,” kata Yusuf menambahkan.

Pada saat yang sama, Yusuf juga mengingatkan agar pasokan devisa domestik diperkuat melalui pengelolaan devisa hasil ekspor yang lebih efektif, termasuk pelibatan Danantara dan BUMN untuk melakukan konversi valas secara terjadwal ketika tekanan pasar meningkat.

Sementara itu dalam jangka panjang, menurut dia, pekerjaan rumah terbesar tetap berada pada struktur neraca pembayaran Indonesia yang membuat rupiah sangat rentan setiap kali terjadi gejolak global.

“Ketergantungan terhadap komoditas, defisit pendapatan primer yang persisten, dan pasar keuangan yang masih dangkal merupakan sumber kerapuhan yang terus berulang. Selama persoalan struktural ini belum dibenahi, kenaikan suku bunga hanya akan menjadi penundaan sementara atas tekanan yang sama,” kata Yusuf.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Adhitya Wardhono

Dosen dan Peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

RUPIAH masih meluncur ke bawah. Meski sebenarnya pelemahan rupiah sudah terpindai sejak awal tahun 2026 ini, jauh sebelum ketegangan di Timur Tengah. Pelemahan rupiah yang dalam kali ini tidak dibaca sebagai tekanan eksternal semata, namun juga refleksi atas pengelolaan makroekonomi domestik di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Pada kondisi ini seringkali mata publik langsung tertuju pada Bank Indonesia (BI). Tidak bisa dipungkiri, BI adalah otoritas moneter yang bertanggung jawab atas naik turunnya nilai Rupiah.

Saat ini, BI telah menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) 5,25% sebagai antisipasi pelemahan rupiah dan ekspektasi inflasi. Yang sebelumnya BI telah bereaksi, terlihat dengan merilis tujuh langkah strategis, intervensi triple intervention di pasar spot, DNDF dan NDF offshore, memperketat pembelian valas dibatasi USD100 ribu menjadi USD50 ribu per orang per bulan, membeli SBN di pasar sekunder sejak awal tahun.

Pemain pasar uang sadar benar bahwa negara emerging market adalah playground untuk mendulang keuntungan. Kondisi negara yang valuta asingnya relatif stabil, sangat tidak menarik. Karena volatilitas rendah tidak bisa mencari keuntungan. Tapi negara dengan volatilitas yang tinggi seperti negara emerging market adalah peluang untuk memburu rente.

Ini sepadan dengan teori informasi dan signaling. Dimana sebenarnya pelaku keuangan tidak memiliki informasi yang sempurna di pasar, yang dilakukan adalah kemampuan membaca ‘sinyal”. Juga paralel dengan Portfolio Balance Theory Tobin (1958) yang menandaskan investor global memilih aset berdasarkan: return, risiko, kredibilitas negara.

Ciri negara emerging market menampakkan kecenderungan pemerintahnya memilih pasar uang sebagai sumber pembiayaan menutupi defisit APBN-nya. Lewat utang di pasar uang akan mendapat bunga relatif rendah dan bisa digunakan untuk mendongkrak sempitnya ruang fiskal.

Sebenarnya efektivitas kebijakan moneter BI mampu meredam gejolak jangka pendek dan sulit memastikan kontinuitasnya. Pelemahan Rupiah yang terjadi tidak bisa semata dijelaskan sebagai kegagalan kebijakan moneter. Masalahnya jauh lebih struktural, terutama berkaitan dengan kualitas pengelolaan fiskal dan arah kebijakan ekonomi domestik secara keseluruhan.

Dengan demikian, simplikasi pelemahan rupiah itu bukan semata kegagalan bank sentral. Masalahnya tidak sekedar di sektor moneter. Ada masalah yang lebih besar dan tidak menutup kemungkinan adalah problem struktural yang akan menggerus rupiah semakin terpuruk.

BI bukan institusi yang bebas halangan. Gerakannya dibatasi oleh Undang-Undang Bank Indonesia dan tunduk pada regulasi moneter global yang diawasi Bank for International Settlements (BIS). Intervensi BI terhadap pasar valas, pembelian Surat Berharga Negara, pengelolaan cadangan devisa, maupun operasi moneter lainnya tidak bisa dilakukan secara tak terbatas.

Dalam konteks ini, langkah-langkah yang dilakukan BI untuk menjaga stabilitas Rupiah pada dasarnya sudah berada dalam koridor yang tepat, profesional dan sesuai mandat institusionalnya. Disadari pergerakan dan stabilitas valas tidak hanya bergantung pada suku bunga atau intervensi pasar valas, tetapi juga pada kredibilitas fiskal, kualitas pertumbuhan ekonomi, dan struktur pembiayaan negara.

Pada titik ini, tekanan rupiah perlu dibaca lebih luas. Ini bukan hanya cerita tentang dolar AS yang sedang kuat. Ini juga cerita tentang trust, yaitu seberapa besar pasar percaya bahwa kebijakan ekonomi Indonesia masih dikelola dengan disiplin, konsisten, dan tidak saling membebani.

Lebih jauh, satu isu yang perlu mendapat perhatian adalah risiko fiscal dominance. Istilah ini memang terdengar teknis, tetapi maknanya tidak sederhana. Fiscal dominance terjadi ketika kebijakan fiskal menjadi terlalu dominan sehingga ruang gerak kebijakan moneter ikut menyempit.

Dalam kondisi normal, BI menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan berdasarkan kebutuhan menjaga inflasi dan nilai tukar. Namun dalam situasi fiscal dominance, bank sentral tidak lagi sepenuhnya bebas. Setiap keputusan moneter harus ikut mempertimbangkan dampaknya terhadap biaya utang pemerintah, stabilitas pasar SBN, dan kemampuan APBN menanggung beban bunga.

Indonesia tentu belum bisa langsung disebut sudah masuk ke dalam situasi fiscal dominance. Namun, arah ke sana perlu diwaspadai sejak dini. Sebab, pasar tidak selalu menunggu krisis benar-benar terjadi. Pasar bekerja dengan membaca sinyal.

Ketika kebutuhan pembiayaan negara meningkat, yield SBN naik, rupiah melemah, dan bank sentral terlihat harus ikut menjaga stabilitas pasar surat utang, maka pelaku pasar mulai bertanya, apakah kebijakan moneter masih sepenuhnya diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah, atau mulai ikut terbebani oleh kebutuhan menjaga fiskal?

Data terakhir menunjukkan tekanan itu memang nyata. Rupiah sempat menyentuh rekor terendah Rp17.719 per dolar AS pada 19 Mei 2026. Tekanan ini terjadi meskipun BI sudah meningkatkan intensitas intervensi valas. Reuters juga mencatat bahwa sebelum perang Iran, rupiah dan saham Indonesia sudah lebih dulu ditekan oleh kekhawatiran investor terhadap transparansi pasar, independensi bank sentral, dan rencana belanja pemerintah.

Di sinilah masalah kepercayaan muncul. Rupiah tidak hanya melemah karena dolar AS sedang kuat. Rupiah juga melemah karena pasar sedang menguji kredibilitas kebijakan ekonomi domestik. Dolar memang sedang perkasa, ekspektasi suku bunga tinggi di AS masih kuat, dan investor global cenderung kembali ke aset yang dianggap lebih aman.

Namun tekanan eksternal seperti itu akan terasa lebih berat jika pasar juga melihat ada keraguan di dalam negeri. Tekanan itu juga terlihat di pasar surat utang. Imbal hasil SBN 10 tahun Indonesia berada di kisaran 6,79 persen pada 20 Mei 2026.

Kenaikan yield ini penting dibaca karena yield bukan sekadar angka bunga. Yield adalah bahasa pasar. Ketika yield naik, artinya investor meminta kompensasi risiko yang lebih besar untuk memegang surat utang pemerintah.

Karena itu, tekanan rupiah tidak bisa hanya dibebankan kepada BI. Meski BI memang penjaga stabilitas moneter, tetapi BI bukan satu-satunya penjaga kepercayaan ekonomi. Kepercayaan pasar juga ditentukan oleh disiplin fiskal pemerintah, kualitas belanja negara, arah pembiayaan utang, kekuatan sektor riil, dan konsistensi komunikasi kebijakan.

Pelemahan rupiah hari ini adalah cermin. Pelemahan memantulkan tekanan global, tetapi juga memantulkan keraguan domestik. Dolar AS memang sedang kuat. Yield global memang naik. Risiko geopolitik juga meningkat. Namun rupiah akan lebih kuat menghadapi tekanan eksternal jika fondasi domestik dibaca solid oleh pasar.

Saya rasa sudah tepat. Tapi memang kalau BI tidak melakukan ini, pelemahan rupiah akan semakin parah,

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai kombinasi kebijakan Bank Indonesia (BI) sudah tepat untuk menahan agar rupiah tidak jatuh lebih dalam di tengah tekanan akibat belum meredanya konflik di Timur Tengah.

“Saya rasa sudah tepat. Tapi memang kalau BI tidak melakukan ini, pelemahan rupiah akan semakin parah,” kata Riefky saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Untuk diketahui, dalam menghadapi tekanan global, BI terus memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi, baik transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.

Belum lama ini, BI menurunkan ambang batas (threshold) tunai beli valas terhadap rupiah yang berlaku mulai April 2026. Di sisi lain, BI juga memberi pengecualian atas larangan transaksi NDF jual valas terhadap rupiah di pasar luar negeri (offshore) bagi dealer utama PUVA tertentu guna mendukung stabilitas rupiah.

Terkait hal ini, Riefky memandang kebijakan penurunan threshold tunai beli valas dapat berdampak positif dalam mengarahkan permintaan dolar agar lebih berbasis kebutuhan riil.

Sementara pelonggaran transaksi NDF di offshore untuk dealer tertentu dinilai sebagai langkah yang lebih bersifat kepatuhan (compliance).

Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman memandang kombinasi kebijakan yang ditempuh bank sentral untuk menjaga rupiah sudah berada di jalur yang tepat.

Namun, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut tidak lepas dari konsekuensi biaya yang cukup besar, terutama terhadap cadangan devisa yang mulai tergerus.

“Artinya, stabilisasi rupiah harus selektif dan tidak bisa hanya mengandalkan intervensi berkelanjutan,” kata dia.

Mengenai kebijakan penurunan threshold pembelian valas, Rizal menilai langkah tersebut tepat dalam menekan permintaan dolar yang bersifat precautionary.

“Kebijakan ini memberi sinyal bahwa permintaan valas harus berbasis kebutuhan riil, meski tetap perlu dijaga agar tidak mengganggu aktivitas impor dan pembayaran eksternal korporasi,” kata Rizal.

Sementara terkait pelonggaran NDF offshore untuk dealer tertentu, ia menilai kebijakan tersebut merupakan langkah taktis untuk mengurangi distorsi pasar offshore dan mendekatkan pembentukan harga ke pasar domestik.

Meski demikian, menurut Rizal, efektivitasnya terbatas apabila tidak disertai pengawasan ketat, karena berisiko bergeser menjadi kanal spekulasi, bukan murni lindung nilai.

Mengenai penguatan struktur bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang diupayakan bank sentral, ia memandang langkah ini cukup efektif sebagai instrumen antara untuk menarik inflow meski tidak bisa menjadi substitusi jangka panjang tanpa dukungan kredibilitas fiskal dan kebijakan.

Dalam kondisi inflasi terkendali, imbuh dia, kenaikan suku bunga acuan (BI-Rate) juga sebaiknya menjadi opsi terakhir karena berisiko menekan pertumbuhan.

Secara keseluruhan, ia memandang fundamental domestik relatif kuat, tetapi rupiah tetap rentan karena tekanan utama berasal dari faktor global dan kenaikan risk premium.

“Ini menunjukkan bahwa stabilitas rupiah saat ini lebih ditentukan oleh sentimen eksternal daripada kekuatan domestik semata,” kata Rizal.

Nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini atau Jumat (24/4) ditutup pada level Rp17.229 per dolar AS, menguat 57 poin atau 0,33 persen dari penutupan sebelumnya di level Rp17.286 per dolar AS.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan tiga faktor kunci penopang ketahanan ekonomi nasional dalam pertemuan lanjutan dengan investor global serta pertemuan dengan US-ASEAN Business Council dan International Monetary Fund (IMF) di Washington DC, Amerika Serikat.

Perry, sebagaimana dikutip dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa faktor kunci dimaksud yaitu kredibilitas kebijakan, kemampuan adaptasi terhadap dinamika global, dan penguatan kemitraan internasional.

Lebih lanjut, faktor kunci pertama yakni konsistensi dan sinergi kebijakan moneter, fiskal, serta stabilitas sistem keuangan yang dijalankan secara kredibel.​

Faktor kedua, kemampuan untuk terus beradaptasi dan menyesuaikan kerangka kebijakan seiring perubahan dinamika global.

Kemudian faktor kunci ketiga, penguatan kerja sama dan kemitraan internasional, termasuk dengan Amerika Serikat (AS) dan negara lainnya.

Pertemuan Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan para pelaku bisnis yang tergabung dalam US-ASEAN Business Council dan US Chamber of Commerce mencerminkan pentingnya interaksi langsung antara pemangku kebijakan dan swasta di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia menegaskan kinerja ekonominya yang berdaya tahan di tengah berbagai krisis, sekaligus memperkuat kepercayaan para pelaku usaha AS yang beroperasi di Asia Tenggara.

Pada hari yang sama, Gubernur BI juga melakukan pertemuan dengan First Deputy Managing Director (FDMD) IMF Dan Katz, yang membahas perkembangan geopolitik dan ketidakpastian global yang tinggi.

Diskusi menyoroti bahwa risiko global tidak hanya berasal dari harga minyak, tetapi juga potensi dampak rambatan melalui rantai pasok global.

Oleh karena itu, kalibrasi kebijakan tidak hanya berfokus pada indikator yang sudah terlihat, tetapi juga pada kemampuan untuk mengantisipasi risiko yang belum sepenuhnya teridentifikasi.

Selaras dengan tiga faktor kunci tersebut, BI pun terus memperkuat sinergi kebijakan internasional dan komunikasi dengan investor global guna menjaga stabilitas eksternal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah saat ini sudah lebih intensif melakukan komunikasi dengan lembaga ataupun investor global sehingga pada akhirnya itu yang bisa memberikan persepsi dari realitas kondisi ekonomi Indonesia,

Jakarta (ANTARA) - Global Markets Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai komunikasi aktif pemerintah Indonesia kepada investor global melalui kunjungan di Amerika Serikat, strategis untuk memperkuat kepercayaan pasar dan mendukung kelancaran arus investasi, baik investasi riil maupun portofolio.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakinkan investor global mengenai strategi fiskal Indonesia dalam pertemuan di AS. Sementara pada kesempatan terpisah di AS, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo juga menegaskan bauran kebijakan Indonesia kepada investor global.

“Pemerintah saat ini sudah lebih intensif melakukan komunikasi dengan lembaga ataupun investor global sehingga pada akhirnya itu yang bisa memberikan persepsi dari realitas kondisi ekonomi Indonesia,” kata Myrdal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Ia mencatat bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih relatif solid meski terdapat tekanan dari dinamika global. Karena itu, penyampaian informasi secara langsung kepada investor dinilai dapat memperkuat keyakinan pasar terhadap prospek ekonomi nasional.

Myrdal juga menekankan pentingnya menjaga intensitas komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memicu sentimen negatif.

Pengalaman sebelumnya terkait perubahan outlook dari lembaga pemeringkat menjadi pembelajaran untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi ke depan.

“Kita berharap langkah itu terus dilakukan rutin, sehingga kita tidak lagi kecolongan seperti pada bulan Januari ataupun Februari lalu di mana kita mendapatkan outlook negatif dari Moody's dan Fitch, juga mendapatkan ancaman dari MSCI,” kata Myrdal.

Dihubungi terpisah, Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memandang bahwa untuk jangka pendek, pertemuan langsung seperti ini berguna untuk meredam kebisingan informasi dan memperbaiki pembacaan investor. Namun, ia mengingatkan ketidakpastian global yang masih berlangsung.

Ia menambahkan bahwa lembaga pemeringkat biasanya tidak mengubah pandangan hanya karena penjelasan lisan, melainkan karena melihat bukti yang konsisten pada data, kebijakan, dan kelembagaan.

Agar prospek utang benar-benar membaik, menurut Josua, yang dibutuhkan adalah bukti bahwa defisit tetap terjaga, tata kelola kebijakan makin konsisten, arah fiskal makin jelas, dan koordinasi pemerintah dengan BI benar-benar terlihat stabil beberapa kuartal ke depan.

Dari sisi arus modal, ia mencatat masih terlalu dini untuk menyimpulkan hasil outreach sudah tercermin dalam arus modal masuk. Pada kuartal pertama 2026, catat Josua, investor asing masih mencatat arus keluar bersih sebesar sekitar 1,78 miliar dolar AS.

Pasar obligasi mencatat arus keluar bersih sebesar 1,48 miliar dolar AS, pasar saham mencatat arus keluar bersih yang lebih besar lagi sebesar 1,95 miliar dolar AS, sementara instrumen SRBI berhasil menarik arus masuk bersih sebesar 1,64 miliar dolar AS.

Sementara kekhawatiran atas arah kebijakan Indonesia sudah menekan sentimen dan mendorong jual bersih asing di saham maupun surat utang negara.

Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah masih menunjukkan tren pelemahan bersama beberapa mata uang Asia lainnya, cadangan devisa turun secara tahun berjalan, dan risiko arus keluar modal tetap tinggi bila defisit transaksi berjalan dan defisit fiskal melebar bersamaan.

“Jadi, kalau ditanya apakah roadshow itu sudah mengubah arah arus modal secara tegas, jawaban saya belum. Bukti yang ada masih lebih cocok dibaca sebagai pasar yang belum sepenuhnya pulih, bukan pasar yang sudah kembali percaya penuh,” kata dia.

Namun, ia melihat tanda awal yang layak dicermati meski menurutnya belum boleh dibaca terlalu jauh. DJPPR mencatat bahwa permintaan lelang SBN mencapai Rp78,44 triliun pada 14 April yang lalu, dan terdapat pandangan bahwa meredanya kekhawatiran atas eskalasi AS-Iran ikut membantu aliran dana kembali ke negara berkembang.

Aset negara berkembang sempat menguat ketika pasar mulai berspekulasi tentang lanjutan perundingan damai, penurunan harga minyak, dan pelemahan dolar Amerika.

Dari sini terlihat bahwa kalau ada perbaikan sentimen belakangan ini, penggerak utamanya kemungkinan adalah gabungan antara pertemuan langsung Indonesia dengan investor dan membaiknya suasana global.

"Jadi, menurut saya, terlalu dini jika seluruh perbaikan itu diklaim sebagai hasil outreach. Faktor eksternal masih sangat dominan, sementara efek komunikasi pemerintah dan BI lebih bersifat memperkuat momentum yang memang sedang membaik,” tutup Josua.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memandang bahwa Bank Indonesia (BI) perlu memperkuat ekosistem pasar valuta asing (valas) domestik untuk mendukung upaya stabilisasi nilai tukar rupiah.

Josua, saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu, menjelaskan tiga arah kebijakan yang dinilai lebih bijak untuk memperkuat pasar valas domestik.

Pertama, memperkuat peran dealer utama pasar uang dan valas sebagai penyedia likuiditas sekaligus pembentuk harga dua arah agar kedalaman pasar meningkat.

Kedua, memperluas transaksi bilateral dalam mata uang lokal dengan mitra dagang sehingga ketergantungan terhadap dolar berkurang secara bertahap.

Ketiga, tetap menggunakan intervensi BI secara terukur hanya ketika pasar tidak teratur, bukan untuk melawan arah fundamental dalam jangka panjang.

Sebelumnya pada Selasa (7/4) dalam acara Outlook Indonesia, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai cara BI menangani nilai tukar masih konvensional dan terlalu hati-hati di tengah kompleksitas yang meningkat.

Misbakhun mempertanyakan mengapa BI tidak menjadi penyedia likuiditas valas dengan mengamankan pasokan sejak awal melalui kontrak besar serta diplomasi tingkat tinggi agar ketersediaan di pasar tetap terjaga.

Terkait hal tersebut, menurut Josua, pandangan bahwa cara BI masih konvensional dan perlu menjadi penyedia likuiditas valas memiliki semangat yang dapat dipahami, namun kurang tepat apabila dimaknai secara harfiah.

Josua menjelaskan, BI saat ini tidak lagi hanya mengandalkan jalur suku bunga, melainkan aktif menstabilkan rupiah melalui intervensi di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) luar negeri, pasar spot, dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) domestik.

Selain itu, BI juga melakukan penyesuaian kebijakan transaksi valas serta menjaga stabilitas melalui struktur instrumen, operasi pro-pasar, pembelian SBN di pasar sekunder, dan pengelolaan likuiditas.

Oleh sebab itu, menurut Josua, menyebut pendekatan BI masih sepenuhnya konvensional menjadi kurang tepat karena kebijakan yang ditempuh sudah bersifat multidimensi.

Ia menambahkan bahwa BI memang telah berperan sebagai penyedia likuiditas valas, namun dilakukan secara terarah dan selektif, bukan sebagai pemasok tanpa batas.

Pendekatan tersebut dinilai lebih bijak, karena jika BI menjadi penjual valas utama untuk seluruh kebutuhan pasar, cadangan devisa berisiko cepat tergerus dan disiplin pasar dapat melemah.

Lebih lanjut, ia menilai diplomasi internasional tetap penting untuk mendukung perdagangan dan kepercayaan investor, namun bukan instrumen utama dalam menjaga stabilitas rupiah harian.

“Penggerak utama rupiah tetap harga minyak, arah dolar global, imbal hasil surat utang Amerika Serikat, aliran modal, dan persepsi risiko terhadap Indonesia,” kata Josua.

Karena itu, Josua menilai pendekatan yang paling relevan adalah bauran kebijakan yang mencakup intervensi BI secara terukur, pendalaman pasar valas domestik, penguatan investor domestik, perluasan transaksi bilateral mata uang lokal, serta koordinasi fiskal dan moneter guna meredam dampak guncangan eksternal.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet memandang, pelaksanaan transaksi pertukaran surat utang (debt switch) pada tahun ini dapat membantu pemerintah mengurangi risiko refinancing spike atau lonjakan kebutuhan pembiayaan ulang.

Kebijakan tersebut dilakukan dengan cara mendistribusikan kembali beban pembayaran ke tenor yang lebih panjang. Menurutnya, hal ini penting karena konsentrasi jatuh tempo yang besar dapat menciptakan tekanan likuiditas di pasar obligasi, meningkatkan premi risiko, dan pada akhirnya mendorong yield naik lebih tajam.

“Jadi, fungsi utamanya lebih bersifat preventif dan manajerial, yaitu menjaga orderly refinancing, bukan secara langsung mengendalikan yield,” kata Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Yusuf mengingatkan perlunya sikap realistis bahwa debt switch belum tentu efektif meredam volatilitas imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) secara signifikan.

Sebab, volatilitas imbal hasil SBN Indonesia secara empiris lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal dan fundamental makro, seperti arah suku bunga global, persepsi risiko negara berkembang, serta sentimen terhadap kredibilitas fiskal domestik.

Ia mencatat bahwa saat ini tren imbal hasil SBN justru sedang meningkat yang mencerminkan kombinasi beberapa faktor.

Faktor dimaksud mulai dari kehati-hatian investor global terhadap aset emerging markets, perkembangan outlook kredit oleh Moody's Investors Service, hingga kekhawatiran pasar terhadap prospek defisit anggaran dan kebutuhan pembiayaan pemerintah ke depan.

Dalam konteks seperti ini, debt switch hanya dapat membantu di margin, misalnya dengan mengurangi tekanan suplai jangka pendek. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak dapat sepenuhnya mengubah arah imbal hasil jika sentimen fundamental masih menekan.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menyepakati rencana pelaksanaan transaksi debt switch SBN dengan Pemerintah tahun 2026 sesuai dengan jumlah SBN yang jatuh tempo pada tahun tersebut sebesar Rp173,4 triliun.

Adapun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap terhadap SBN yang dimiliki BI dengan setelmen sebelum jatuh tempo sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal ini sebagaimana hasil dari rapat Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter Tahun 2026 pada Jumat (20/2).

Otoritas menyatakan, pembelian SBN oleh BI dari pasar sekunder akan dilakukan dari pelaku pasar dan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral debt switch) dengan Pemerintah, yang dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar.

Mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BI ini telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada 2021, 2022, dan 2025.

Per 16 Desember 2025, BI membeli SBN dengan nilai mencapai Rp327,45 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan Pemerintah sebesar Rp241,99 triliun.

Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2), Kemenkeu menyatakan transaksi debtswitch dengan BI di pasar sekunder bertujuan untuk meredam volatilitas dan menjaga stabilitas imbal hasil SBN.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menjelaskan pertukaran surat utang di pasar sekunder itu dilakukan dengan pendekatan berbasis pasar (market based), sehingga pelaksanaannya akan tetap menjaga integritas serta disiplin pasar.

“Dengan dilaksanakannya pertukaran SBN dengan BI, tentu akan menurunkan jumlah penawaran SBN di pasar primer, khususnya melalui lelang,” kata Suminto.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono yang akan segera mengemban amanah sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) , memberikan klarifikasi mendalam mengenai arah kebijakan sinergi otoritas fiskal dan moneter di masa depan.Thomas menegaskan, bahwa kolaborasi yang akan ia usung bukanlah pengulangan skema berbagi beban atau burden sharing seperti yang diterapkan saat masa pandemi Covid-19.

Menurutnya, tantangan ekonomi saat ini memerlukan pendekatan yang berbeda. Fokus utamanya adalah memastikan kebijakan moneter dapat menyentuh sektor riil secara lebih efektif melalui penguatan transmisi kebijakan.

"Burden sharing yang kita kenal adalah produk masa pandemi kalau mau dilihat teknisnya cost sharing. Yang saya tekankan di fit and proper adalah sinergi dari mengelola transmisi, ujung-ujungnya nih gimana di perbankan, BI rate selama ini trennya sudah turun terus," tegas Thomas kepada awak media di Kemenkeu, Rabu (28/1/2026).

Sah! Paripurna DPR Tetapkan Thomas Djiwandono Deputi Gubernur BI



Thomas menilai, sinergi antara pemerintah dan BI saat ini harus difokuskan pada percepatan transmisi suku bunga ke perbankan dan sektor riil. Menurutnya, meskipun suku bunga acuan (BI Rate) berada di level rendah, dampak signifikan terhadap percepatan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya terasa.

Oleh karena itu, penyelarasan langkah antara kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi sangat krusial untuk memastikan setiap penurunan suku bunga benar-benar diterjemahkan menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi.

"Itu sudah bukan konsep-konsep masa lalu seperti burden sharing. Yang saya tekankan itu transmisi. Ini urusan suku bunga di perbankan dan sebagainya," tutur Thomas.

Redam Bola Liar Persepsi Pasar, BI Hadapi Ujian Kredibilitas Baru



Senada dengan Thomas, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun sebelumnya juga menegaskan bahwa paradigma sinergi fiskal-moneter telah bergeser. Ia menyebutkan bahwa burden sharing merupakan instrumen masa lalu yang lahir dari situasi darurat kesehatan global.

"Kan burden sharing udah ceritanya. Kan tidak mesti harus sistemnya burden sharing. Itu yang waktu sebelum pas zaman Ibu Sri Mulyani," terang Misbakhun pada Senin (26/1/2026).

Misbakhun menambahkan bahwa bentuk sinergi baru ini akan mencakup ranah yang lebih luas, seperti menjaga stabilitas makro, optimalisasi imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), hingga operasi moneter yang lebih terintegrasi untuk mendukung daya saing ekonomi nasional di tengah tantangan tahun 2026.

Listya Endang Artiani

Ekonom Universitas Islam Indonesia (UII)

DI TENGAH klaim bahwa inflasi Indonesia tetap terjaga, banyak masyarakat justru merasakan sebaliknya. Di mana harga kebutuhan pokok meningkat, cicilan terasa berat, dan ruang konsumsi makin sempit. Ada jarak yang semakin lebar antara narasi makro yang optimistis dengan kenyataan mikro di dompet rumah tangga. Kebijakan moneter dan dinamika nilai tukar rupiah berada tepat di pusat ketegangan ini.

Bank Indonesia (BI) memang memikul mandat klasik yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah, baik melalui inflasi maupun nilai tukar. Dalam beberapa tahun terakhir, BI mengambil posisi konservatif yang sangat berhati-hati.

Suku bunga ditahan lama pada level tinggi untuk menahan inflasi dan mempertahankan daya tarik aset rupiah. Saat ruang untuk menurunkanbunga muncul, langkah itu dilakukan perlahan, seakan setiap basis poin adalah taruhan besar.

Sikap ini dapa dimengerti dunia sedang berada dalam fase ketidakpastian, suku bunga global tinggi, dan arus modal mudah berpindah hanya karena satu komentar Federal Reserve. Namun, sikap konservatif ini mulai menimbulkan pertanyaan: apakah stabilitas semata masih cukup untuk menjawab tekanan ekonomi masyarakat?

Rupiah sendiri bergerak dalam tekanan struktural yang tak sederhana. Bahkan ketika inflasi terkendali, mata uang tetap rapuh terhadap guncangan eksternal. Ketergantungan terhadap komoditas menjadikan pendapatan devisa volatil. Di sisi lain, kebutuhan impor pangan, energi, dan barang modal tetap tinggi.

Kombinasi ini membuat kurs rupiah sangat sensitif terhadap perubahan selera investor global. Setiap episode risk-off, setiap indikasi kenaikan suku bunga Amerika, langsung memukul rupiah. Intervensi BI memang mampu meredam gejolak jangka pendek, tetapi tidak menyelesaikan persoalan fundamental: ekonomi Indonesia belum menghasilkan cukup banyak barang yang diminati dunia.

Di titik ini terlihat paradoks, BI bekerja keras menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi, tetapi masyarakat tetap merasa harga-harga mahal. Inflasi resmi sering kali rendah karena komponen tertentu seperti energi bersubsidi ditahan oleh kebijakan fiskal. Namun, biaya hidup warga ditentukan oleh harga yang paling sering dibayar seperti beras, ayam, cabai, transportasi, sewa tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

Banyak dari pos ini terpengaruh oleh faktor non-moneter, yaitu rantai pasok yang tidak efisien, distribusi pangan yang rapuh, biaya logistik yang tinggi, hingga infrastruktur penyimpanan yang minim. Ketika pasokan terganggu, BI tidak punya instrumen untuk menurunkan harga beras atau mengatasi kelangkaan pasokan tertentu. Akhirnya, stabilitas inflasi secara statistik tidak diterjemahkan menjadi stabilitas biaya hidup.

Suku bunga pun menghadirkan dilema tersendiri. Bunga tinggi memang membantu menopang rupiah dan menarik modal asing, tetapi sekaligus menahan aktivitas ekonomi domestik. Rumah tangga kelas menengah yang bergantung pada kredit KPR, kendaraan, modal usaha kecil menanggung konsekuensinya.

Ketika cicilan meningkat, konsumsi tertekan. Pelaku usaha kecil dan menengah pun merasakan beban yang sama dan akses kredit lebih mahal, sehingga ekspansi dan rekrutmen tertahan.

Sementara itu, penurunan bunga yang terlalu cepat dapat melemahkan rupiah dan memicu tekanan inflasi berbasis impor. Indonesia terperangkap dalam situasi “jalan sempit”, di mana setiap pilihan kebijakan membawa risiko.

Masalah berikutnya adalah transmisi kebijakan moneter yang tidak optimal. Di negara dengan struktur industri kuat, perubahan suku bunga cepat diterjemahkan ke investasi dan produksi.

Di Indonesia, transmisi tersebut tertahan oleh masalah mendasar: produktivitas rendah, ketergantungan impor bahan baku yang tinggi, lemahnya industri manufaktur, serta dominasi sektor informal yang sulit dijangkau kredit perbankan. Akibatnya, kebijakan BI, betapapun hati-hatinya, tidak mengalir mulus ke aktivitas ekonomi riil.

Tekanan paling dirasakan oleh kelas menengah, yaitu kelompok ini tidak menerima subsidi langsung, tetapi paling sensitif terhadap inflasi pangan dan energi, sekaligus terikat cicilan yang dipengaruhi suku bunga. Mereka adalah penyumbang konsumsi terbesar dalam PDB Indonesia, namun justru yang paling terpukul ketika rupiah melemah atau bunga naik. Ketika konsumsi kelas menengah melemah, dampaknya bukan hanya pada rumah tangga, tetapi pada puluhan juta unit usaha yang bergantung pada permintaan domestik.

Pertanyaan pentingnya bukan lagi “apa yang dilakukan BI?”, tetapi “mengapa ekonomi kita masih rentan?”. Sistem ekonomi yang rapuh membuat instrumen moneter menjadi semacam peredam jangka pendek, bukan solusi yang benar-benar menyelesaikan masalah.

Dibutuhkan reformasi struktural yang berjalan beriringan, perbaikan logistik pangan, penguatan industri substitusi impor, efisiensi energi, serta kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran untuk menopang daya beli kelompok rentan dan kelas menengah.

BI perlu tetap menjaga stabilitas, tetapi tidak bisa berdiri sendiri. Pemerintah harus menyadari bahwa stabilitas makro bukanlah tujuan akhir, melainkan prasyarat bagi kesejahteraan yang nyata. Selama fondasi ekonomi tidak diperkuat, kebijakan moneter hanya akan menjadi kerja keras yang menahan gejolak sesaat sementara masyarakat tetap merasakan beban ekonomi yang berat.

Untuk Indonesia hari ini, stabilitas saja sudah tidak cukup. Indonesia membutuhkan keberanian untuk memperkuat struktur ekonomi agar setiap kebijakan moneter dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengakui, nilai tukar rupiah saat ini terus mengalami pelemahan.

Kendati begitu, ia memastikan, BI secara mati-matian telah mengambil kebijakan supaya pelemahan yang terjadi terhadap kurs rupiah itu bergerak stabil.

"Alhamdulillah memang melemah rupiah kita, tapi kita jaga stabil, dan relatif stabil dibanding negara lain," kata Perry saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Senin (17/11/2025).

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini pergerakan kurs rupiah telah jauh dari rata-rata asumsi dalam Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2025 yang senilai Rp 15.285/US$.

Per hari ini pun, kurs rupiah telah mengalami pelemahan sebesar 0,18% ke posisi Rp16.720/US$, berdasarkan data Refinitiv. Meski menguat dibanding posisi saat April 2025 yang mencapai tembus Rp 17.000/US$.

Perry menekankan, BI pun telah jor-joran memanfaatkan cadangan devisa untuk menjaga stabilitas kurs rupiah hingga saat ini melalui kebijakan intervensi di pasar domestik maupun luar negeri.

"Kami mati-matian, kami intervensi secara tunai, bisa juga secara forward. Kami itu tidak pernah berhenti, intervensi tidak hanya di dalam negeri tapi juga di seluruh dunia, pasar Asia, Eropa, Amerika, kami terus-terusan intervensi," paparnya.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Proses redenominasi yang tengah dirancang pemerintah tak akan mengubah harga atau nilai mata uang rupiah terhadap suatu barang. Berbeda dengan sanering, yang merupakan kebijakan untuk memotong nilai mata uang rupiah secara riil untuk menurunkan daya beli masyarakat.

"Redenominasi itu bukan sanering ya bukan pemotongan," tegas Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Perry menegaskan hal itu saat menunjukkan proses redenominasi yang akan dilakukan di Indonesia, bila sudah ada dasar hukumnya, yakni Undang-undang tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) yang harus diselesaikan pembahasannya oleh pemeirntah dan DPR.

Oleh sebab itu, Perry menekankan, ketika nantinya redenominasi betul-betul diberlakukan di Indonesia, maka satu buah kopi harganya tak akan berubah meski digit nol dalam rupiah dihilangkan.

"Kami beli kopi satu gelas pakai uang lama Rp 25 ribu, bisa dengan uang baru Rp 25 dan itu prosesnya harus paralel. Itu perlu kurang lebih lima sampai enam tahun dari sejak UU nya kemudian selesai," ungkap Perry.

Perry menekankan, meski begitu, hingga kini BI belum memprioritaskan pemberlakukan redenominasi di Indonesia, karena fokus utama masih tercakup dengan stabilitas kurs serta mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat.

"Fokus kami adalah menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan, oleh karena itu di sini kemarin saya sampaikan ke komisi XI bicara masalah redenominasi jawabannya kami fokus stabilitas dan pertumbuhan, sedangkan redenominasi tahapannya panjang," papar Perry.

(arj)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kabar redenominasi Rupiah kini kembali berhembus sejak 2013. Rencana tersebut kembali bergulir setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025. Jika redenominasi mata uang garuda tersebut dilakukan, maka akan berdampak pada pasar modal.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman mengaku, jika redenominasi dilakukan akan ada pekerjaan teknis yang perlu diselesaikan. Salah satunya, pada saham-saham seharga ratusan rupiah.

"Itu ada PR. Satu lotnya 100, karena itu aja sih yang PR mungkin bagi kita. Lotnya kan 100, kita kan dalam rangka penurunan lot. Jadi kalau harga sahamnya cuma Rp 200 boleh nggak nol koma harga sahamnya," ujarnya dalam acara Media Gathering di Bali, dikutip Senin (17/11).

Tak menutup kemungkinan, kata Iman, harga saham di bawah nilai ribuan rupiah akan memakai sebutan sen.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Eddy Manindo Harahap mengatakan, redenominasi Rupiah merupakan perihal penghilangan 3 angka 0 di belakang.

"Satu fungsi redominasi itu adalah ngilangin nol di belakang. Sehingga lebih simple dalam kita melakukan pencatatan, dalam rangka lain sebagainya lah," ungkapnya.

Di sisi lain, kata Eddy, sebenarnya redenominasi telah diterapkan oleh masyarakat secara penulisan. Seperti di warung-warung makan yang mengganti dengan huruf 'K' di depan angka.

"Bapak Ibu kalau misalnya ke warung makan itu, harga es jeruk Rp3.000, ditulisnya 3K. Nah itu sebenarnya redenominasi, nolnya kita hilangin. Nah karena itu hanya sekedar cara kita menulis, jadi harusnya tidak akan berdampak yang ditakutkan," jelasnya.

Ia menegaskan, tidak ada yang perlu dicemaskan dari rencana ini. Sebab, tidak akan berpengaruh pada penurunan nilai.

"Ini hanya penulisannya aja nol di belakang tuh dihilangin karena nolnya sudah kebanyakan kita. Sesimpel itu. Dan harusnya tidak akan terlalu berpengaruh dengan hal-hal yang lain ya," tuturnya.

Namun, Eddy menambahkan, yang menjadi fokus utamanya adalah uang fisik yang telah beredar di masyarakat. Dalam merespon hal tersebut ada dua tahapan, yaitu uang yang ada tetap beredar seperti biasa dan valid sebagai alat tukar-menukar, alat pembayaran.

Selanjutnya, secara bertahap Bank Indonesia sudah mengeluarkan uang dengan 3 angka 0 yang dihilangkan.

"Otomatis semua nilai uang itu akan disesuaikan, nolnya di belakang dihilangin. Tapi tidak akan berpengaruh pada hal lain," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam PMK 70/2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 Purbaya menargetkan penuntasan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah alias RUU Redenominasi pada 2026-2027.

"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," dikutip dari PMK 70/2025.

Kendati demikian, Menteri Keuangan Purbaya menekankan, pelaksanaan kebijakan itu sepenuhnya ada di tangan Bank Indonesia selaku otoritas moneter.

"Itu kebijakan bank sentral. Nanti dia akan nerapkan sesuai kebutuhan pada waktunya. Tapi enggak sekarang, enggak tahun depan, dan saya enggak tahu, bukan Kemenkeu tapi bank sentral," tegas Purbaya saat ditemui wartawan di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo sebelumnya juga telah mengatakan, redenominasi rupiah atau penyederhanaan digit nol dengan memangkas Rp 1.000 menjadi Rp 1 belum menjadi bagian dari fokus kebijakan bank sentral saat ini.

Ia mengatakan, fokus BI hingga kini masih tertuju pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Berkaitan dengan redenominasi tentu saja kami pada saat ini lebih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Perry saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (12/11/2025).

Perry juga menegaskan, proses redenominasi memerlukan persiapan yang lama. Selain itu, pelaksanaan kebijakannya juga membutuhkan waktu yang tepat. Sayangnya, ia belum mengungkap indikator penentunya timing redenominasi yang menjadi pertimbangan bank sentral.

"Redenominasi itu memerlukan timing dan persiapan yang lebih lama," tegas Perry.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]