Kloter pertama Timwas Haji DPR RI mulai berangkat ke Tanah Suci pada Sabtu (16/5) dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Sabtu (16/05).

Salah satu anggota Timwas Haji DPR RI Selly Andriany Gantina menjelang berangkat mengatakan Timwas Haji DPR akan melakukan pengawasan langsung terhadap pelayanan jemaah haji Indonesia di Madinah dan Makkah.

Pengawasan akan difokuskan pada kawasan Markaziyah Madinah, layanan kesehatan, katering, hingga kelayakan hotel yang ditempati jemaah.

Selly mengatakan pihaknya telah memetakan sejumlah titik krusial yang akan menjadi perhatian selama proses pengawasan haji berlangsung.

"Kami akan memerhatikan beberapa titik krusial seperti rumah sakit yang berkaitan dengan layanan kesehatan jemaah, termasuk pelaksanaan asuransi kesehatan yang bekerja sama dengan Pemerintah Saudi," ujar Selly.

Selain kesehatan, Tim Pengawas Haji DPR juga menyoroti kualitas  layanan katering yang dikonsumsi jemaah haji. Selly menyebut menu katering yang kurang sesuai dengan selera Nusantara mulai dikeluhkan dan berpotensi menimbulkan kejenuhan bagi jemaah selama berada di Tanah Suci.

Timwas Haji DPR juga menyoroti fasilitas hotel bagi jemaah. Ia mengatakan Timwas Haji DPR sudah menerima laporan adanya hotel yang dinilai tidak layak untuk kembali digunakan pada musim haji mendatang.

Temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam rapat bersama Kementerian Agama.

Selly juga mengungkap adanya persoalan overkapasitas hotel di Makkah. Berdasarkan laporan yang diterima DPR, sejumlah hotel di sektor 4 dan sektor 9 diduga menempatkan enam tempat tidur dalam kamar yang seharusnya hanya berkapasitas empat orang.

"Ini menjadi evaluasi kami, apakah karena kamar tidak cukup atau memang dipaksakan oleh pihak terkait," kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Menurut Selly, dengan total sekitar 203 ribu jemaah haji reguler, seharusnya kapasitas hotel yang telah disiapkan pemerintah mampu menampung seluruh jemaah di 10 sektor wilayah Makkah tanpa harus memaksakan kapasitas kamar.

Di sisi lain, DPR mengapresiasi langkah pemerintah dalam mencegah keberangkatan haji ilegal. Selly menilai koordinasi lintas kementerian, imigrasi, dan aparat bandara cukup efektif menekan praktik pemberangkatan menggunakan visa nonhaji.

Namun demikian, ia menilai sosialisasi terkait aturan baru dari Pemerintah Arab Saudi masih lemah. Salah satu aturan yang perlu segera diinformasikan kepada jemaah adalah larangan mendokumentasikan area privat milik warga Saudi yang dapat berujung sanksi hukum.

"Informasi seperti ini harus disampaikan jauh-jauh hari agar tidak terlambat diterima jemaah," ujarnya.

Selly juga menyoroti laporan adanya jemaah yang terpisah dari rombongannya di hotel, sehingga distribusi makanan menjadi terganggu. Ia menilai pemisahan rombongan dalam satu kloter tidak seharusnya terjadi karena dapat menyulitkan pendistribusian konsumsi.

"Tidak boleh ada katering yang terpisah-pisah dari satu kloter karena itu akan menyulitkan distribusi makanan," tegasnya.

MAKKAH - Asupan gizi yang seimbang menjadi benteng pertahanan utama bagi jemaah haji Indonesia dalam menghadapi cuaca ekstrem di Arab Saudi. Merespons kebutuhan tersebut, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) merombak total struktur menu katering jemaah pada musim haji 2026 ini.

Evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa kejenuhan jemaah terhadap makanan menjadi penyebab utama menurunnya stamina fisik. Oleh karena itu, racikan bumbu Nusantara kini lebih dipertajam agar selera makan jemaah tetap terjaga dengan baik.

Bukan sekadar lauk pauk yang bervariasi, jemaah kini mendapatkan paket nutrisi pelengkap yang wajib dikonsumsi setiap harinya. Tambahan susu, buah-buahan segar, dan air mineral disediakan tanpa putus untuk menghalau ancaman dehidrasi di tengah terik matahari Makkah.

"Penyusunan menu dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan gizi, variasi lauk, dan penyesuaian selera jemaah haji Indonesia," papar Kepala Bidang Konsumsi PPIH Arab Saudi Indri Hapsari kepada Tim Media Center Haji (MCH).



Kepala Bidang Konsumsi PPIH Arab Saudi Indri Hapsari.

Pemenuhan standar kualitas ini dikawal ketat oleh otoritas Indonesia yang mengikat kontrak kerja sama dengan 51 dapur penyedia bersertifikat. Seluruh dapur ini diwajibkan mematuhi spesifikasi takaran gizi yang telah ditetapkan oleh ahli kesehatan Kemenhaj.

Kebugaran fisik hasil dari asupan gizi ini akan sangat diuji ketika jemaah memasuki etape puncak ibadah di Armuzna. Logistik makanan di lokasi wukuf telah disiapkan dengan presisi agar jemaah tidak kekurangan energi saat bermunajat di Padang Arafah.

Selama berada di Arafah, jemaah dipastikan akan menerima maksimal lima kali jatah makan penuh. Sebelum beranjak menuju Muzdalifah, sebuah paket kelengkapan konsumsi khusus juga akan dibagikan sebagai bekal perjalanan malam hari.

Tantangan fisik terberat justru berada di Lembah Mina saat jemaah harus berjalan kaki melontar jumrah selama hari tasyrik. PPIH telah menjamin alokasi maksimal sepuluh kali makan bagi setiap jemaah selama bermalam di kawasan tersebut.

"Untuk layanan konsumsi jemaah haji di Makkah sudah didistribusikan sebanyak 1.193.534 boks," ungkap Indri.

Distribusi jutaan boks yang nyaris tanpa cela ini dimungkinkan berkat transisi manajemen menuju sistem digitalisasi. Pengawasan pergerakan makanan di 177 hotel jemaah kini dipantau secara real-time sehingga tidak ada satu kloter pun yang terlewat.

Kolaborasi antara pemenuhan gizi yang tepat dan sistem distribusi yang modern ini menjadi bukti kehadiran negara. Jemaah diharapkan bisa sepenuhnya melepaskan urusan perut dan fokus menyelami kekhusyukan ibadah.

MAKKAH - Otoritas Daerah Kerja (Daker) Makkah menyatakan kesiagaan penuh untuk menyambut kedatangan 12 kelompok terbang (kloter) perdana jemaah haji Indonesia dari Madinah. Rombongan tamu Allah ini dijadwalkan tiba di Kota Makkah pada pukul 13.00 waktu setempat, Kamis (30/4), dan akan langsung menempati akomodasi di Sektor 7 wilayah Misfalah.

Guna menjamin kebutuhan dasar belasan kloter tersebut terpenuhi, panitia telah melakukan inspeksi ketat terhadap fasilitas penyedia katering haji, salah satunya Dapur Ahlazat. Dapur berskala raksasa ini terkonfirmasi memiliki kapasitas produksi mencapai 6.150 porsi dalam satu kali proses memasak.

Kapasitas masif ini disiagakan untuk menjamin distribusi makanan jemaah haji berjalan mulus sebanyak tiga kali sehari, yakni pagi, siang, dan malam. Dengan kekuatan logistik ini, pemerintah memastikan tidak akan ada jemaah yang terlantar kelaparan setibanya mereka di Kota Suci.

"Jadi bahan-bahan pokok seperti beras dan sebagainya sebenarnya tidak perlu dibawa, di sini sudah lengkap, bahkan sudah matang tinggal makan," tegas Kepala Daker Makkah, Ihsan Faisal di Makkah, Arab Saudi, Kamis (30/4/2026).

Ihsan menggaransi bahwa menu yang dihidangkan tidak hanya bernuansa nusantara, tetapi juga telah lolos perhitungan gramasi dari ahli gizi. Takaran nutrisi dalam setiap kotak makan dipastikan telah memenuhi standar minimal untuk menyokong ketahanan fisik jemaah di tengah cuaca ekstrem.

Oleh karena itu, tradisi merepotkan seperti membawa beras mentah dari Tanah Air kini sudah tidak lagi relevan bagi jemaah haji modern. Tamu Allah hanya diminta untuk beristirahat dan memusatkan seluruh energi fisik mereka pada rangkaian peribadatan yang padat.

"Setiap kali pihak dapur itu menyediakan atau memasak makanan, itu nanti ada sampel yang diserahkan ke kantor Daker untuk dites kualitas dan rasanya," ujar Ihsan mengurai prosedur operasional standar.

Pengecekan organoleptik oleh seksi konsumsi PPIH Arab Saudi ini merupakan garis pertahanan terakhir sebelum makanan didistribusikan secara massal.

Filter ketat ini menjadi bukti nyata keseriusan negara dalam melindungi kesehatan pencernaan jemaah dari risiko keracunan atau makanan basi.

Bisnis.com, JAKARTA — Jemaah haji Indonesia gelombang pertama dipastikan tidak perlu mengkhawatirkan konsumsi selama berada di Madinah. Pemerintah telah menyiapkan layanan katering dengan menjaga cita rasa khas Indonesia.

Kepala Seksi Konsumsi Daerah Kerja (Daker) Madinah Beny Darmawan mengatakan terdapat 23 dapur atau katering yang telah dikontrak untuk melayani kebutuhan makan jemaah.

“Seluruhnya sudah melalui proses seleksi oleh Kemenhaj Republik Indonesia,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (20/4) waktu setempat.

Selama sekitar sembilan hari di Madinah, jemaah akan mendapatkan konsumsi sebanyak 27 kali atau tiga kali sehari. Pola ini disesuaikan dengan kebiasaan makan masyarakat Indonesia.

Beny menjelaskan kualitas makanan menjadi perhatian utama, tidak hanya dari sisi porsi, tetapi juga menu dan cita rasa. Untuk menjaga konsistensi rasa, bumbu masakan didatangkan langsung dari Indonesia dalam bentuk pasta.

“Penggunaan bumbu pasta lebih efisien dalam distribusi dan produksi dibandingkan bahan mentah,” jelasnya.

Selain itu, setiap dapur diwajibkan memiliki tenaga juru masak dari Indonesia, yakni minimal dua koki utama dan empat asisten. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari standar layanan konsumsi bagi jemaah.

Dari sisi kesiapan, seluruh dapur telah siap beroperasi 100%. Layanan konsumsi akan langsung diberikan saat jemaah tiba di Madinah pada Rabu (22/4).

Adapun dapur katering diwajibkan telah siap paling lambat 10 hari sebelum operasional, termasuk ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja.

Beny menambahkan layanan konsumsi juga memperhatikan kebutuhan jemaah lanjut usia (lansia). Menu dapat disesuaikan, terutama dari sisi tekstur makanan agar lebih mudah dicerna.

“Untuk lansia, menu bisa disesuaikan, misalnya nasi dibuat lebih lunak atau menjadi bubur,” katanya.

Guna menjamin kualitas dan keamanan makanan, pengawasan dilakukan secara berlapis. Pemeriksaan mencakup bahan baku, proses memasak, hingga penyajian.

Selain itu, pengujian sampel makanan dilakukan di tiga titik, yakni kantor Daker Madinah, Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), serta di sektor tempat jemaah menginap.

“Pengawasan terakhir dilakukan oleh petugas konsumsi di hotel sebelum makanan disajikan kepada jemaah,” ujar Beny.

Dengan skema tersebut, pemerintah memastikan layanan konsumsi bagi jemaah haji Indonesia di Madinah tetap terjaga, baik dari sisi kualitas, keamanan, maupun cita rasa.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki kasus dugaan korupsi terkait pengadaan fasilitas bagi jemaah haji. Namun Perkara ini berbeda dengan dugaan kasus korupsi kuota haji.

Asep sebelumnya menjelaskan bahwa KPK mendeteksi dugaan korupsi pengadaan fasilitas haji di lingkungan BPKH mulai dari fasilitas katering, penginapan, hingga jasa pengiriman barang bagi jemaah.

"(Perkara) terpisah," Kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Rabu (12/11/2025).

Namun Asep belum bisa menjelaskan lebih detail terkait perkara tersebut karena belum naik ke tahap penyidikan seperti kasus kuota haji 2024.

"Tentang keterlibatan BPKH dan lain-lain. Nah, kami juga, tapi ini kan belum naik penyidikan nih, jadi belum bisa disampaikan secara detail," kata Asep, Senin (10/11).

Asep menyampaikan pihaknya akan menyelidiki penggunaan anggaran untuk memenuhi fasilitas para jemaah selama di Arab Saudi. Salah satunya adalah harga sewa fasiltas yang ditentukan berdasarkan jarak.

"Jadi di sana itu, berdasarkan kedekatan ya, jadi tempat, ini salah satu clue-nya itu berdasarkan tempat tinggal itu, tempatnya seberapa jauh dari Masjidil Haram, seberapa jauh dari Mina, Padang Arafah di Mina, seberapa jauh dari sana, kan seperti itu. Makin dekat ke sana-kemari, itu transportasinya makin mudah, itu makin mahal. Kemudian menu makanan dan lain-lain itu makin mahal, makin bagus makin mahal. Kelayakan tempat dan lain-lain makin mahal," ujarnya.

Menanggapi perkara tersebut, BPKH menyatakan mendukung penuh langkah KPK karena bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.

BPKH menyampaikan akan bersikap kooperatif dan terbuka sepenuhnya, termasuk dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk membantu memperjelas duduk persoalan

"BPKH memastikan kepada seluruh Jemaah Haji Indonesia dan masyarakat luas bahwa pengelolaan dana haji tetap berlangsung secara profesional, aman, dan akuntabel. Dalam seluruh aktivitasnya, BPKH berkomitmen kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Keadilan," ungkap Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, Rabu (12/11/2025).