Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali mencanangkan pembaharuan ketentuan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pekerja/buruh serta pemberian bonus hari raya (BHR) untuk pengemudi ojek online (ojol) menjelang lebaran Idulfitri 2026, yang menurut rencana akan diumumkan pada Selasa (3/3/2026) hari ini.

Sejumlah masukan telah dikemukakan berbagai pihak terkait THR, terutama agar batas waktu pencairan oleh perusahaan dapat dipercepat dari H-7 lebaran menjadi H-14. Sementara itu, pemberian BHR disarankan agar berdasarkan perhitungan yang lebih adil bagi pengemudi ojek daring dan kurir platform.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pembahasan ketentuan THR pekerja dan Bonus Hari Raya (BHR) ojol dilakukan bersama Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Presiden Prabowo Subianto, selagi pihaknya mempertimbangkan masukan yang ada.

“Terkait dengan THR, tentu saya dan Pak Menko harus konsultasi dahulu dengan Pak Presiden, ya," kata Yassierli kepada wartawan di kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026) lalu.

Lebih lanjut, dia menyebut telah bertemu dengan aplikator transportasi daring untuk membahas skema perhitungan BHR ojol. Yassierli mengaku telah menyamakan persepsi dengan aplikator bahwa pemberian BHR tahun ini akan menjangkau penerima manfaat yang lebih luas dengan jumlah yang lebih besar, meskipun tetap mempertimbangkan aspek keuangan perusahaan.

“BHR yang jelas kan komitmen dari aplikator, maka kan kita selalu komunikasi, akan lebih baik. Lebih baik itu dalam artian nilainya lebih besar,” ujar Yassierli.

THR Diusulkan Cair H-14

Ketentuan tenggat pemberian THR selambat-lambatnya H-7 lebaran termaktub dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR Keagamaan. DPR RI hingga pengamat ketenagakerjaan mengusulkan tenggat diubah menjadi H-14 karena berkaitan dengan kepatuhan perusahaan.

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengaitkan pemberian THR dengan imbauan kepada perusahaan swasta untuk menerapkan kebijakan work from anywhere (WFA) sebelum dan sesudah Lebaran, yakni pada 16–17 Maret serta 25–27 Maret 2026. Jika batas pembayaran THR masih H-7, dia mencermati potensi adanya ketidakpatuhan oleh perusahaan dan perputaran ekonomi yang terhambat.

“Pembayaran THR lebih awal memberi ruang waktu bagi penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran,” kata Edy belum lama ini.

Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai jeda 7 hari sebelum hari raya tiba tidak cukup untuk tindak lanjut pengawas apabila menemukan pelanggaran kewajiban THR. Lebih lagi, pekerja juga membutuhkan THR untuk menyokong kebutuhan hari raya mereka.

“DPR dapat mendorong pemerintah merevisi Permenaker No. 6/2016 dari H-7 menjadi H-14. Kalau perusahaan pada H-14 tidak membayar, kan masih punya waktu sebelum hari raya. Pekerja bisa merancang mau beli ini-itu, pengawas punya waktu lebih satu minggu pengawasan,” kata Timboel kepada Bisnis, Kamis (26/2/2026).

Polemik BHR Ojol

Adapun, pemberian BHR untuk pengemudi ojek daring masih menuai pro-kontra sejak pertama kali diterapkan pada lebaran 2025 lalu. Hal ini berkaitan dengan posisi perusahaan aplikator dan besaran bonus yang akan diterima mitra pengemudi.

Perusahaan aplikator transportasi daring seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) hingga Grab Indonesia telah memastikan bahwa pemberian THR akan berlanjut pada lebaran tahun ini, terutama sebagai bentuk apresiasi perseroan terhadap kinerja mitra pengemudi.

“Yang kita lakukan tahun lalu, tahun ini juga akan dijalankan. Jadi untuk mitra-mitra yang kinerjanya baik, kami akan memberi bonus hari raya, untuk agar teman-teman mitra saat merayakan hari raya bisa lebih tenang, lebih nyaman,” kata CEO GOTO Hans Patuwo dalam konferensi pers di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026) lalu.

Setali tiga uang, Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy menyatakan bahwa pemberian BHR didasarkan pada tingkat aktivitas, kualitas layanan, serta konsistensi pengemudi dalam periode tertentu.

“BHR merupakan itikad baik Grab, bukan merupakan tunjangan rutin maupun kewajiban upah,” kata Tirza kepada Bisnis, Rabu (28/1/2026).

Di sisi lain, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menilai bahwa kebijakan BHR terbatas pada imbauan, bukan kewajiban perusahan. Ketua SPAI Lily Pujiati tetap menuntut agar pengemudi ojol mendapatkan THR, alih-alih mendapatkan BHR berdasarkan syarat yang dinilai diskriminatif seperti persentase minimum penyelesaian order.

"Platform justru mengakali aturan tersebut atas nama produktivitas dengan membuat berbagai syarat yang diskriminatif,” ujar Lily melalui keterangan resmi, Jumat (30/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menegaskan jika pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja harus dilakukan paling lambat dua minggu sebelum Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri.

Menurutnya, ketentuan tersebut merupakan regulasi yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan telah dikomunikasikan kepada Komisi IX.

"THR paling lambat harus dibayarkan 2 minggu sebelum hari raya. Ini yang harus ditegaskan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, siapa yang melanggar harus diberikan sanksi," kata Irma di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip dari situs web DPR RI, Kamis (19/2/2026).

Dia lantas menjelaskan bahwa ketentuan tersebut berlaku tegas, khususnya bagi sektor swasta. Hal ini berbeda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mana mekanisme pemberian THR bersumber dari anggaran pemerintah.

Irma pun kembali menegaskan bahwa pengawas ketenagakerjaan perlu berperan agar pemberian THR kepada pekerja dapat berlangsung sesuai ketentuan.

Dia menyebut bahwa Dewan akan turut melakukan pengawasan agar tidak ada lagi perusahaan yang menunda atau mengabaikan kewajiban pembayaran THR kepada karyawan.

“Kalaupun paling lambat-lambatnya pun 1 minggu itu sudah tidak boleh lagi sebetulnya. Toleransinya sudah jelas, 2 minggu sebelum hari raya,” pungkas Irma.

Dalam perkembangan sebelumnya, pemerintah akan menggelontorkan THR Idulfitri bagi ASN maupun TNI-Polri senilai Rp55 triliun. Rencananya, THR disalurkan pada awal Ramadan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa otoritas fiskal telah menyiapkan anggaran untuk THR ASN. Namun, dia belum memutuskan tanggal berapa THR akan disalurkan.

“Saya enggak tahu tanggal pastinya. Yang jelas di awal-awal puasa kami harapkan udah bisa kami salurkan,” kata Purbaya kepada wartawan usai menghadiri acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara mulai dicairkan pada awal Ramadhan 2026.

Pencairan ditargetkan berlangsung paling lambat pada pekan pertama puasa.

“(Jadwal pencairan THR) minggu pertama puasa,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (18/2).

Ia belum menyampaikan tanggal pasti pencairan.

Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran Rp 55 triliun untuk pembayaran THR aparatur negara pada 2026. Anggaran ini dialokasikan untuk ASN, PPPK, prajurit TNI, Polri, hakim, dan pensiunan.

Purbaya menyebut pencairan THR menjadi bagian dari belanja negara kuartal I 2026 yang mencapai Rp 809 triliun.

Nilai anggaran THR tahun ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 49,9 triliun.

Pada 2025, pemerintah menyalurkan THR kepada sekitar 9,4 juta aparatur negara. Jumlah tersebut mencakup ASN, PPPK, prajurit TNI dan Polri, hakim, serta pensiunan.

Kebijakan pemberian THR dan gaji ke 13 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025.

Komponen THR meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja sebesar 100 persen bagi ASN pusat, prajurit TNI dan Polri, serta hakim.

ASN daerah menerima THR dengan skema serupa yang disesuaikan kemampuan fiskal daerah. Pensiunan memperoleh THR sebesar uang pensiun bulanan.

“Udah pasti nanti. Tapi saya tidak tahu tanggal pastinya yang jelas. Di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan,” ujar Purbaya usai forum Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).

Jika merujuk pola sebelumnya, pencairan THR ASN dilakukan 10 sampai 14 hari sebelum Idulfitri.

Lebaran 2026 diperkirakan jatuh pada 21 Maret 2026 berdasarkan kalender. Kepastian tanggal menunggu sidang isbat.

Jika mengikuti pola lama, pencairan berpotensi terjadi pada 11 sampai 15 Maret 2026.

Tahun ini pemerintah menargetkan pencairan lebih awal, yakni pada awal Ramadhan. Kepastian jadwal tetap menunggu terbitnya peraturan pemerintah menjelang puasa.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pertanyaan mengenai kapan THR cair 2026 dan apakah THR cair awal Ramadhan kembali menjadi perhatian publik. Pemerintah memberi sinyal kuat bahwa THR ASN 2026 berpeluang dicairkan pada fase awal bulan puasa.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran sebesar Rp 55 triliun telah disiapkan dalam APBN 2026 untuk membayar THR PNS 2026, termasuk bagi PPPK, TNI, dan Polri.

“Udah pasti nanti. Tapi saya tidak tahu tanggal pastinya yang jelas. Di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan,” ujar Purbaya usai forum Indonesia Economic Outlook (IEO) di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).

Pernyataan itu menjawab spekulasi publik soal kapan THR cair 2026, THR 2026 kapan cair, hingga THR PNS 2026 kapan cair yang ramai diperbincangkan menjelang bulan puasa.

THR cair awal Ramadhan?

Jika merujuk praktik sebelumnya, pencairan THR ASN biasanya dilakukan 10–14 hari sebelum Idul Fitri. Namun tahun ini pemerintah menargetkan agar THR cair awal Ramadhan.

Lebaran 2026 secara kalender diperkirakan jatuh pada 21 Maret 2026, meski kepastian tanggal menunggu sidang isbat. Bila mengikuti pola lama, maka pencairan THR berpotensi terjadi pada 11–15 Maret 2026.

Namun dengan pernyataan Menkeu, peluang kapan THR cair 2026 bisa lebih maju dari pola biasanya, yakni di awal bulan puasa.

Meski demikian, kepastian kapan THR 2026 cair tetap menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang biasanya terbit menjelang Ramadhan.

Bukan sekadar tunjangan, tapi strategi ekonomi

Pemerintah menempatkan THR ASN 2026 bukan hanya sebagai isu kesejahteraan aparatur negara, tetapi juga instrumen fiskal untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi kuartal I.

Selain alokasi Rp 55 triliun untuk THR, total belanja negara pada awal 2026 diproyeksikan mencapai Rp 809 triliun. Belanja tersebut mencakup percepatan program Makan Bergizi Gratis, rehabilitasi bencana, hingga stimulus tambahan.

“Jadi kita keluarkan semua belanjanya mungkin di bulan pertama untuk memastikan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi masih akan berkelanjutan,” kata Purbaya.

Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa terdorong dari asumsi APBN 5,4 persen menuju 6 persen.

“Pertumbuhan ekonomi kita di APBN tahun ini 5,4 persen, tapi saya akan coba dorong ke arah 6 persen. Saya bayarnya dari situ,” ujarnya.

pexels.com/@ahsanjaya Ilustrasi THR atau tunjangan hari raya.

Komponen THR PNS 2026

Sambil menunggu kepastian THR kapan cair, komponen yang akan diterima ASN diperkirakan mengacu kebijakan dua tahun terakhir, yakni:

• Gaji pokok
• Tunjangan keluarga
• Tunjangan pangan
• Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
• Tunjangan kinerja (tukin)

Pada 2024 dan 2025, pemerintah membayarkan THR secara penuh termasuk 100 persen tukin untuk ASN pusat, TNI, Polri, dan hakim. ASN daerah menerima skema serupa sesuai kemampuan fiskal daerah.

Guru dan dosen yang tidak menerima tukin memperoleh tunjangan profesi satu bulan gaji, sedangkan CPNS menerima 80 persen dari gaji pokok.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan THR 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri tetap akan dibayarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Anggaran sebesar Rp 55 triliun telah disiapkan untuk pembayaran THR PNS 2026, THR ASN 2026, hingga THR PPPK 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, dana tersebut sudah dialokasikan dalam APBN 2026. Meski demikian, pemerintah masih mematangkan jadwal resmi pencairan sehingga kepastian mengenai kapan THR cair, kapan THR 2026, dan kapan THR 2026 cair masih menunggu regulasi lebih lanjut.

“Udah pasti nanti. Tapi saya tidak tahu tanggal pastinya yang jelas. Di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan,” kata Purbaya kepada awak media usai forum Indonesia Economic Outlook (IEO) di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).

Pernyataan tersebut memberi sinyal bahwa pencairan THR kemungkinan dilakukan pada fase awal Ramadhan.

Perkiraan kapan THR 2026 cair

Sejauh ini, pemerintah memang belum menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar hukum pencairan. Namun, jika mengacu pada pola tahun-tahun sebelumnya, THR ASN umumnya dibayarkan sekitar 10 hingga 14 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Berdasarkan kalender sementara, Idul Fitri 2026 diperkirakan jatuh pada 21 Maret 2026, meski tanggal pastinya masih menunggu sidang isbat pemerintah. Dengan asumsi tersebut, pembayaran THR berpotensi dilakukan pada rentang 11–15 Maret 2026.

Perkiraan itu juga merujuk pada ketentuan bahwa THR dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Jika Lebaran jatuh pada 21 Maret, maka batas akhir pembayaran berada di sekitar 14 Maret 2026.

Dengan demikian, rentang pertengahan Maret tersebut menjadi estimasi paling realistis untuk menjawab pertanyaan publik soal kapan THR 2026 cair, termasuk bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Meski begitu, jadwal final tetap menunggu aturan resmi yang biasanya terbit menjelang Ramadhan.

Komponen THR ASN 2026

Selain jadwal pencairan, publik juga menyoroti besaran dan komponen yang akan diterima. Jika mengikuti kebijakan dua tahun terakhir, THR PNS dan ASN mencakup:

• Gaji pokok
• Tunjangan keluarga
• Tunjangan pangan
• Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
• Tunjangan kinerja (tukin)

Pada 2024 dan 2025, pemerintah membayarkan THR secara penuh termasuk 100 persen tunjangan kinerja. Untuk THR ASN 2026, komposisi tersebut masih menunggu keputusan resmi pemerintah.

Bagi guru dan dosen yang tidak menerima tukin, diberikan tunjangan profesi sebesar satu bulan gaji. Sementara itu, bagi CPNS, komponen gaji pokok yang dihitung sebesar 80 persen dari gaji pokok sesuai ketentuan.

KOMPAS.com/SUKOCO Ilustrasi PNS.

Acuan gaji pokok PNS

Besaran gaji PNS secara nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Gaji pokok ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja golongan (MKG). Rincian gaji pokok tersebut menjadi salah satu komponen utama dalam perhitungan THR.

Golongan I

• IA: Rp 1.685.700–Rp 2.522.600
• IB: Rp 1.840.800–Rp 2.670.000
• IC: Rp 1.918.700–Rp 2.783.700
• ID: Rp 1.999.900–Rp 2.901.400

Golongan II

• IIA: Rp 2.184.000–Rp 3.643.400
• IIB: Rp 2.385.000–Rp 3.797.500
• IIC: Rp 2.485.900–Rp 3.958.200
• IID: Rp 2.591.100–Rp 4.125.600

Golongan III

• IIIA: Rp 2.785.700–Rp 4.575.200
• IIIB: Rp 2.903.600–Rp 4.768.800
• IIIC: Rp 3.026.400–Rp 4.970.500
• IIID: Rp 3.154.400–Rp 5.180.700

Golongan IV

• IVA: Rp 3.287.800–Rp 5.399.900
• IVB: Rp 3.426.900–Rp 5.628.300
• IVC: Rp 3.571.900–Rp 5.866.400
• IVD: Rp 3.723.000–Rp 6.114.500
• IVE: Rp 3.880.400–Rp 6.373.200