JAKARTA, KOMPAS.com – Pertanyaan mengenai kapan THR cair 2026 dan apakah THR cair awal Ramadhan kembali menjadi perhatian publik. Pemerintah memberi sinyal kuat bahwa THR ASN 2026 berpeluang dicairkan pada fase awal bulan puasa.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran sebesar Rp 55 triliun telah disiapkan dalam APBN 2026 untuk membayar THR PNS 2026, termasuk bagi PPPK, TNI, dan Polri.

“Udah pasti nanti. Tapi saya tidak tahu tanggal pastinya yang jelas. Di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan,” ujar Purbaya usai forum Indonesia Economic Outlook (IEO) di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).

Pernyataan itu menjawab spekulasi publik soal kapan THR cair 2026, THR 2026 kapan cair, hingga THR PNS 2026 kapan cair yang ramai diperbincangkan menjelang bulan puasa.

THR cair awal Ramadhan?

Jika merujuk praktik sebelumnya, pencairan THR ASN biasanya dilakukan 10–14 hari sebelum Idul Fitri. Namun tahun ini pemerintah menargetkan agar THR cair awal Ramadhan.

Lebaran 2026 secara kalender diperkirakan jatuh pada 21 Maret 2026, meski kepastian tanggal menunggu sidang isbat. Bila mengikuti pola lama, maka pencairan THR berpotensi terjadi pada 11–15 Maret 2026.

Namun dengan pernyataan Menkeu, peluang kapan THR cair 2026 bisa lebih maju dari pola biasanya, yakni di awal bulan puasa.

Meski demikian, kepastian kapan THR 2026 cair tetap menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang biasanya terbit menjelang Ramadhan.

Bukan sekadar tunjangan, tapi strategi ekonomi

Pemerintah menempatkan THR ASN 2026 bukan hanya sebagai isu kesejahteraan aparatur negara, tetapi juga instrumen fiskal untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi kuartal I.

Selain alokasi Rp 55 triliun untuk THR, total belanja negara pada awal 2026 diproyeksikan mencapai Rp 809 triliun. Belanja tersebut mencakup percepatan program Makan Bergizi Gratis, rehabilitasi bencana, hingga stimulus tambahan.

“Jadi kita keluarkan semua belanjanya mungkin di bulan pertama untuk memastikan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi masih akan berkelanjutan,” kata Purbaya.

Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa terdorong dari asumsi APBN 5,4 persen menuju 6 persen.

“Pertumbuhan ekonomi kita di APBN tahun ini 5,4 persen, tapi saya akan coba dorong ke arah 6 persen. Saya bayarnya dari situ,” ujarnya.

pexels.com/@ahsanjaya Ilustrasi THR atau tunjangan hari raya.

Komponen THR PNS 2026

Sambil menunggu kepastian THR kapan cair, komponen yang akan diterima ASN diperkirakan mengacu kebijakan dua tahun terakhir, yakni:

• Gaji pokok
• Tunjangan keluarga
• Tunjangan pangan
• Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
• Tunjangan kinerja (tukin)

Pada 2024 dan 2025, pemerintah membayarkan THR secara penuh termasuk 100 persen tukin untuk ASN pusat, TNI, Polri, dan hakim. ASN daerah menerima skema serupa sesuai kemampuan fiskal daerah.

Guru dan dosen yang tidak menerima tukin memperoleh tunjangan profesi satu bulan gaji, sedangkan CPNS menerima 80 persen dari gaji pokok.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan THR 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri tetap akan dibayarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Anggaran sebesar Rp 55 triliun telah disiapkan untuk pembayaran THR PNS 2026, THR ASN 2026, hingga THR PPPK 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, dana tersebut sudah dialokasikan dalam APBN 2026. Meski demikian, pemerintah masih mematangkan jadwal resmi pencairan sehingga kepastian mengenai kapan THR cair, kapan THR 2026, dan kapan THR 2026 cair masih menunggu regulasi lebih lanjut.

“Udah pasti nanti. Tapi saya tidak tahu tanggal pastinya yang jelas. Di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan,” kata Purbaya kepada awak media usai forum Indonesia Economic Outlook (IEO) di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).

Pernyataan tersebut memberi sinyal bahwa pencairan THR kemungkinan dilakukan pada fase awal Ramadhan.

Perkiraan kapan THR 2026 cair

Sejauh ini, pemerintah memang belum menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar hukum pencairan. Namun, jika mengacu pada pola tahun-tahun sebelumnya, THR ASN umumnya dibayarkan sekitar 10 hingga 14 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Berdasarkan kalender sementara, Idul Fitri 2026 diperkirakan jatuh pada 21 Maret 2026, meski tanggal pastinya masih menunggu sidang isbat pemerintah. Dengan asumsi tersebut, pembayaran THR berpotensi dilakukan pada rentang 11–15 Maret 2026.

Perkiraan itu juga merujuk pada ketentuan bahwa THR dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Jika Lebaran jatuh pada 21 Maret, maka batas akhir pembayaran berada di sekitar 14 Maret 2026.

Dengan demikian, rentang pertengahan Maret tersebut menjadi estimasi paling realistis untuk menjawab pertanyaan publik soal kapan THR 2026 cair, termasuk bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Meski begitu, jadwal final tetap menunggu aturan resmi yang biasanya terbit menjelang Ramadhan.

Komponen THR ASN 2026

Selain jadwal pencairan, publik juga menyoroti besaran dan komponen yang akan diterima. Jika mengikuti kebijakan dua tahun terakhir, THR PNS dan ASN mencakup:

• Gaji pokok
• Tunjangan keluarga
• Tunjangan pangan
• Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
• Tunjangan kinerja (tukin)

Pada 2024 dan 2025, pemerintah membayarkan THR secara penuh termasuk 100 persen tunjangan kinerja. Untuk THR ASN 2026, komposisi tersebut masih menunggu keputusan resmi pemerintah.

Bagi guru dan dosen yang tidak menerima tukin, diberikan tunjangan profesi sebesar satu bulan gaji. Sementara itu, bagi CPNS, komponen gaji pokok yang dihitung sebesar 80 persen dari gaji pokok sesuai ketentuan.

KOMPAS.com/SUKOCO Ilustrasi PNS.

Acuan gaji pokok PNS

Besaran gaji PNS secara nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Gaji pokok ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja golongan (MKG). Rincian gaji pokok tersebut menjadi salah satu komponen utama dalam perhitungan THR.

Golongan I

• IA: Rp 1.685.700–Rp 2.522.600
• IB: Rp 1.840.800–Rp 2.670.000
• IC: Rp 1.918.700–Rp 2.783.700
• ID: Rp 1.999.900–Rp 2.901.400

Golongan II

• IIA: Rp 2.184.000–Rp 3.643.400
• IIB: Rp 2.385.000–Rp 3.797.500
• IIC: Rp 2.485.900–Rp 3.958.200
• IID: Rp 2.591.100–Rp 4.125.600

Golongan III

• IIIA: Rp 2.785.700–Rp 4.575.200
• IIIB: Rp 2.903.600–Rp 4.768.800
• IIIC: Rp 3.026.400–Rp 4.970.500
• IIID: Rp 3.154.400–Rp 5.180.700

Golongan IV

• IVA: Rp 3.287.800–Rp 5.399.900
• IVB: Rp 3.426.900–Rp 5.628.300
• IVC: Rp 3.571.900–Rp 5.866.400
• IVD: Rp 3.723.000–Rp 6.114.500
• IVE: Rp 3.880.400–Rp 6.373.200