perlindungan konsumen tidak bisa dianggap sebagai pelengkap, melainkan harus menjadi pijakan utama dalam membangun UMKM yang berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Tahun 2024, jumlah usaha kuliner di Indonesia mencapai 5,28 juta unit, meningkat sebesar 8,71 persen dibandingkan tahun 2023 (Kemenpar RI, 2026).

Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa UMKM kuliner dan pangan olahan semakin dekat dan melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari sarapan hingga camilan malam, produk UMKM hadir di hampir setiap aktivitas konsumsi.

Di balik geliat yang menggembirakan tersebut tersimpan persoalan mendasar yang kerap terabaikan, yakni rendahnya kesadaran terhadap standar dan mutu produk. Banyak pelaku usaha masih memandang kualitas sebagai beban tambahan biaya, bukan sebagai investasi jangka panjang. Akibatnya, produk yang beredar lebih berorientasi pada harga murah tanpa sepenuhnya menjamin aspek keamanan bagi konsumen yang mengonsumsinya setiap hari.

Di lapangan, kita masih menemukan praktik yang seharusnya tidak lagi terjadi. Produk pangan olahan yang dipalsukan, penggunaan bahan baku yang tidak layak, hingga kasus gangguan kesehatan yang muncul akibat konsumsi makanan yang tidak memenuhi standar.

Fenomena ini bukan sekadar kejadian sesekali, melainkan gambaran bahwa budaya mutu belum benar-benar mengakar. Ketika pelaku usaha mengabaikan standar, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi bisnis, tetapi juga kesehatan masyarakat.

Di titik ini, perlindungan konsumen tidak bisa dianggap sebagai pelengkap, melainkan harus menjadi pijakan utama dalam membangun UMKM yang berkelanjutan.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah soal transparansi informasi. Masih banyak produk UMKM yang beredar tanpa label yang memadai, tanpa penjelasan komposisi, bahkan tanpa informasi gizi yang jelas.

Konsumen akhirnya membeli dalam kondisi "tidak tahu", padahal mereka berhak mendapatkan informasi yang jujur dan terbuka. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sudah menegaskan hal ini, tetapi praktiknya masih jauh dari harapan. Ketika informasi tidak disampaikan secara utuh, hubungan antara produsen dan konsumen menjadi tidak seimbang, dan kepercayaan pun perlahan terkikis.

Di sisi lain, persoalan ini juga tidak bisa dilepaskan dari kebijakan yang belum sepenuhnya terhubung satu sama lain. Upaya menjaga keamanan pangan sering berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang kuat antarlembaga.

Akibatnya, ada celah dalam pengawasan yang membuat produk yang belum layak tetap bisa beredar di pasar. Padahal, instrumen, seperti izin P-IRT dan MD sudah ada untuk memastikan keamanan produk. Ketika sistem ini tidak berjalan optimal, maka perlindungan konsumen menjadi tidak maksimal dan berpotensi menimbulkan risiko yang lebih luas.

Jika situasi ini terus dibiarkan, UMKM akan terjebak dalam pola persaingan yang tidak sehat: murah, cepat, tetapi mengabaikan kualitas. Dalam jangka pendek mungkin terlihat menguntungkan, tetapi dalam jangka panjang justru merugikan. Kepercayaan konsumen bisa hilang, dan ketika itu terjadi, akan sulit untuk kembali.

Karena itu, perubahan cara pandang menjadi penting. UMKM tidak cukup hanya bertahan, tetapi harus mulai bergerak menuju kualitas yang lebih baik dan membangun kepercayaan yang kuat.

Regulasi dan implementasi

Secara aturan, Indonesia sebenarnya sudah memiliki fondasi yang cukup kuat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan pentingnya keamanan dan mutu, sementara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur hak-hak konsumen secara jelas.

Dalam kerangka ini, pelaku usaha seharusnya memahami bahwa tanggung jawab mereka bukan hanya menjual produk, tetapi juga memastikan produk tersebut aman dan layak dikonsumsi. Regulasi telah memberi arah, namun tantangan sesungguhnya ada pada bagaimana aturan itu dijalankan di lapangan.

Kenyataannya, masih banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami kewajiban tersebut. Sebagian menjalankan usaha secara sederhana, tanpa standar produksi yang memadai. Ada juga yang sebenarnya memahami, tetapi belum mampu menerapkan karena keterbatasan pengetahuan dan sumber daya.

Sementara di sisi lain, pengawasan dari pemerintah juga menghadapi keterbatasan, terutama dalam menjangkau pelaku usaha di daerah-daerah. Kondisi ini menciptakan ruang yang rawan, di mana konsumen menjadi pihak yang paling berisiko.

Dalam kondisi tertentu, tekanan ekonomi juga mendorong sebagian pelaku usaha mengambil jalan pintas. Untuk menekan biaya, kualitas bahan baku diturunkan, standar kebersihan diabaikan, bahkan ada yang menggunakan bahan yang seharusnya tidak digunakan.

Praktik seperti ini mungkin memberikan keuntungan sesaat, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak kepercayaan yang dibangun dengan susah payah. Sekali kepercayaan hilang, dampaknya bisa jauh lebih mahal daripada keuntungan yang didapat.

Di sisi lain, konsumen juga belum sepenuhnya siap. Banyak masyarakat yang masih belum terbiasa membaca label, memeriksa izin edar, atau memahami kandungan produk yang dikonsumsi.

Padahal, perlindungan konsumen bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan pelaku usaha, tetapi juga membutuhkan kesadaran dari konsumen itu sendiri. Konsumen yang kritis akan mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab, dan pada akhirnya menciptakan pasar yang lebih sehat.

Karena itu, solusi yang dibutuhkan tidak bisa hanya satu arah. Penegakan hukum tetap penting, tetapi harus diiringi dengan edukasi dan pendampingan. Pelaku UMKM perlu dibantu untuk memahami dan memenuhi standar, sementara konsumen perlu diberi pemahaman agar lebih bijak dalam memilih. Dengan cara ini, regulasi tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi benar-benar hidup dalam praktik sehari-hari.

Terstandar

Perubahan menuju UMKM yang lebih berkualitas harus dimulai dari cara pandang yang baru. Standar dan mutu tidak lagi dilihat sebagai beban, tetapi sebagai investasi yang menentukan masa depan usaha.

Pemerintah, melalui berbagai inisiatif, telah mulai mendorong penerapan standardisasi sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa produk yang beredar tidak hanya layak jual, tetapi juga aman dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Ketika sebuah produk sudah memenuhi standar, dampaknya terasa langsung. Konsumen menjadi lebih percaya, dan kepercayaan itu menjadi kekuatan utama dalam persaingan. Di tengah banyaknya pilihan, konsumen cenderung memilih produk yang jelas kualitasnya.

Selain itu, produk yang terstandar juga lebih mudah masuk ke pasar yang lebih luas, termasuk platform digital dan ritel modern yang memiliki proses seleksi yang ketat. Ini membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang lebih jauh.

Peningkatan mutu juga membawa dampak positif pada sisi pemasaran. Produk yang baik akan lebih mudah diterima dan direkomendasikan. Pemerintah pun dapat lebih efektif dalam melakukan pembinaan karena memiliki data UMKM yang lebih jelas dan terverifikasi.

Hal ini menciptakan ekosistem yang lebih tertata, di mana pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen saling terhubung dalam satu sistem yang saling mendukung.

Namun, proses transformasi ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Pemerintah, pelaku usaha, lembaga sertifikasi, hingga sektor swasta perlu bergerak bersama. Setiap pihak memiliki peran penting dalam memastikan bahwa standar benar-benar diterapkan. Tanpa kolaborasi yang kuat, upaya ini berisiko menjadi sekadar program tanpa dampak nyata.

Pada akhirnya, tujuan dari semua ini sederhana, tetapi penting: membangun UMKM yang tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh dan dipercaya. UMKM yang kuat adalah UMKM yang menjaga kualitas, jujur kepada konsumen, dan konsisten dalam standar.

Pada saat semua itu menjadi kebiasaan, maka perlindungan konsumen tidak lagi terasa sebagai kewajiban, melainkan menjadi bagian dari budaya usaha. Dari situlah kepercayaan tumbuh, dan dari kepercayaan itulah masa depan UMKM Indonesia dibangun.

Ketika mutu menjadi budaya, kepercayaan akan tumbuh; dan saat kepercayaan hadir, UMKM tidak sekadar bertahan, tetapi memimpin masa depan.

*) Dr Antoni Ludif Arifin,Associate Professor Institut STIAMI dan pemerhati perlindungan konsumen

Copyright © ANTARA 2026

kami tegaskan bahwa pendaftaran menjadi pangkalan LPG 3 kg bersubsidi tidak dipungut biaya alias gratis

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga menegaskan informasi di media sosial yang disebar melalui keterangan (caption) video tautan akun https://vt.tiktok.com/ZSHg8QpF8/ terkait biaya pendaftaran pangkalan dan subpangkalan LPG 3 kg bersubsidi adalah tidak benar atau hoaks, yang menyesatkan.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun memastikan LPG 3 kg merupakan produk subsidi pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga penyalurannya mengacu pada kebijakan pemerintah dan mekanisme subsidi tepat sasaran.

"LPG 3 kg adalah produk subsidi yang pendistribusiannya diatur oleh pemerintah dengan sistem kuota, sehingga harus dipastikan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak," ujarnya, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Roberth meminta masyarakat lebih waspada terhadap informasi yang menyesatkan dan meminta bayaran mengatasnamakan Pertamina maupun Pertamina Patra Niaga melalui berbagai platform komunikasi termasuk media sosial, yang bisa menyerupai akun resmi ataupun akun palsu seperti contoh tautan akun tersebut.

"Perlu kami tegaskan bahwa pendaftaran menjadi pangkalan LPG 3 kg bersubsidi tidak dipungut biaya alias gratis. Informasi yang mencantumkan biaya tertentu tersebut tidak benar dan bukan berasal dari Pertamina maupun Pertamina Patra Niaga. Akun tersebut yaitu akun platform media sosial TikTok @pertaminagas3kg_lpg, yang memberikan informasi, bukan akun resmi, akun itu mencoba menyerupai akun milik perusahaan serta berusaha memberikan informasi yang menyesatkan ke masyarakat," jelas Roberth.

Ia pun mengimbau masyarakat lebih waspada terhadap informasi yang beredar di media sosial yang mengatasnamakan perusahaan, serta selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi www.pertaminapatraniaga.com, akun sosial media @pertaminapatraniaga dan atau dapat menghubungi layanan resmi Pertamina Contact Center 135.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

kami tegaskan bahwa pendaftaran menjadi pangkalan LPG 3 kg bersubsidi tidak dipungut biaya alias gratis

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga menegaskan informasi di media sosial yang disebar melalui keterangan (caption) video tautan akun https://vt.tiktok.com/ZSHg8QpF8/ terkait biaya pendaftaran pangkalan dan subpangkalan LPG 3 kg bersubsidi adalah tidak benar atau hoaks, yang menyesatkan.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun memastikan LPG 3 kg merupakan produk subsidi pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga penyalurannya mengacu pada kebijakan pemerintah dan mekanisme subsidi tepat sasaran.

"LPG 3 kg adalah produk subsidi yang pendistribusiannya diatur oleh pemerintah dengan sistem kuota, sehingga harus dipastikan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak," ujarnya, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Roberth meminta masyarakat lebih waspada terhadap informasi yang menyesatkan dan meminta bayaran mengatasnamakan Pertamina maupun Pertamina Patra Niaga melalui berbagai platform komunikasi termasuk media sosial, yang bisa menyerupai akun resmi ataupun akun palsu seperti contoh tautan akun tersebut.

"Perlu kami tegaskan bahwa pendaftaran menjadi pangkalan LPG 3 kg bersubsidi tidak dipungut biaya alias gratis. Informasi yang mencantumkan biaya tertentu tersebut tidak benar dan bukan berasal dari Pertamina maupun Pertamina Patra Niaga. Akun tersebut yaitu akun platform media sosial TikTok @pertaminagas3kg_lpg, yang memberikan informasi, bukan akun resmi, akun itu mencoba menyerupai akun milik perusahaan serta berusaha memberikan informasi yang menyesatkan ke masyarakat," jelas Roberth.

Ia pun mengimbau masyarakat lebih waspada terhadap informasi yang beredar di media sosial yang mengatasnamakan perusahaan, serta selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi www.pertaminapatraniaga.com, akun sosial media @pertaminapatraniaga dan atau dapat menghubungi layanan resmi Pertamina Contact Center 135.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kehadiran Buku Saku 0% “Manfaat dan Penerima Program Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026” yang disusun Kantor Staf Presiden (KSP) mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Buku ini dinilai menjadi instrumen penting dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, sekaligus literasi publik terhadap program-program pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat.

Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Herik Kurniawan menuturkan buku saku tersebut memiliki peran strategis, tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi insan pers dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berbasis data.

“Saya menyambut baik hadirnya buku saku yang disusun Kantor Staf Presiden (KSP) dengan tema Manfaat dan Penerima Program Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026,” ujarnya.

Buku ini memiliki fungsi strategis sebagai instrumen yang tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga memperkuat ekosistem keterbukaan informasi publik di tengah meningkatnya kebutuhan akan transparansi kebijakan.

Herik menekankan penyajian informasi dalam format yang ringkas dan mudah dipahami menjadi kunci penting, terutama di tengah derasnya arus informasi yang kerap tidak terverifikasi dan membingungkan publik.

“Di tengah arus informasi yang semakin cepat dan kompleks, kehadiran panduan yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami seperti ini sangat membantu masyarakat untuk mengetahui hak-haknya sekaligus memahami mekanisme penyaluran bantuan secara tepat,” jelasnya.

Buku ini tidak hanya relevan bagi masyarakat umum, tetapi juga memiliki nilai strategis bagi media sebagai rujukan dalam menjaga kualitas pemberitaan yang akurat dan berbasis data.

Keterbukaan informasi bukan sekadar prinsip normatif, melainkan fondasi utama dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Karena itu, dia mendorong agar inisiatif ini tidak berhenti sebagai produk sesaat, melainkan terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan kebijakan serta dinamika kebutuhan masyarakat.

Kulturolog Indonesia Iwan Jaconiah melihat buku saku ini sebagai bagian dari narasi besar pembangunan kesejahteraan yang menempatkan negara hadir secara nyata di tengah masyarakat.

“Visi besar Bersama Indonesia Maju yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tak sekadar slogan politik, namun sebuah komitmen transformatif untuk memperkuat fondasi bangsa,” ujarnya.

Iwan menilai program kesejahteraan yang dijalankan pemerintah merupakan instrumen konkret yang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga menjadi manifestasi nyata dalam menerjemahkan konsep besar Negara Hadir ke dalam kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Melalui berbagai program dukungan kesejahteraan, pemerintah berupaya mewujudkan filosofi Negara Hadir, sebuah kondisi di mana instrumen kekuasaan digunakan sepenuhnya untuk melindungi dan mengangkat derajat kelompok yang paling rentan,” katanya.

Menurut dia, kehadiran negara yang nyata dan konsisten di tengah masyarakat akan melahirkan kekuatan sosial baru yang menjadi fondasi penting dalam mendorong kemajuan bangsa secara berkelanjutan.

Iwan juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu contoh paling konkret dari implementasi kebijakan kesejahteraan yang berdampak langsung pada masyarakat luas. Program ini tidak hanya menyasar aspek sosial, tetapi juga memiliki dampak strategis terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia secara jangka panjang.

Selain berdampak pada peningkatan kualitas SDM, program ini berperan dalam menggerakkan roda perekonomian di tingkat lokal, khususnya di desa dan kecamatan. “Hal ini menciptakan jutaan lapangan kerja baru di tingkat desa dan kecamatan, memastikan bahwa uang rakyat kembali berputar di tengah rakyat sendiri,” ucapnya.

Meski demikian, dia mengingatkan keberhasilan program tidak bisa dilepaskan dari sejumlah prasyarat penting yang harus dijaga secara konsisten oleh pemerintah. “Transparansi dan akuntabilitas kunci pencegahan kebocoran anggaran dan korupsi menjadi syarat mutlak agar kepercayaan publik tetap terjaga,” ungkapnya.

Dia menekankan tantangan implementasi di lapangan juga menuntut kesiapan sistem yang kuat baik dari sisi logistik maupun koordinasi kelembagaan lintas sektor

“Efisiensi Logistik, distribusi bantuan di wilayah geografis Indonesia yang menantang memerlukan inovasi teknologi dan manajemen rantai pasok yang tangguh. Sinergi kelembagaan, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta harus diperkuat untuk memastikan program tepat sasaran,” kata Iwan.

“Dengan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas tertinggi, pemerintah sedang membangun kedaulatan bangsa dari tingkat yang paling dasar,” tambahnya.

Banda Aceh (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) meminta masyarakat di Aceh tidak panik karena persediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) cukup dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Idul Fitri.

"Kami mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan panic buying, karena pasokan energi terus kami jaga agar tetap tersedia dan tersalurkan dengan baik,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw dalam keterangan diterima di di Banda Aceh, Kamis.

Ia menjelaskan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut terus memastikan ketersediaan pasokan BBM dan LPG bagi masyarakat.

Ia mengatakan ada berbagai langkah antisipasi telah dilakukan yakni mulai dari build up stock, penguatan sarana distribusi, hingga koordinasi aktif dengan berbagai pihak terkait.

Pertamina juga melakukan berbagai upaya penguatan layanan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi peningkatan konsumsi energi pada periode tersebut antara lain melalui build up stock serta memastikan kesiapan sarana dan fasilitas distribusi.

Menurut dia, langkah tersebut dilakukan agar penyaluran energi kepada masyarakat dapat berjalan lancar, aman, dan terukur.

Selain itu, lanjutnya, Pertamina juga terus menjalankan langkah-langkah mitigasi untuk menjaga ketahanan pasokan energi, termasuk optimalisasi distribusi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di seluruh wilayah operasional, termasuk Sumatera Bagian Utara.

Ia mengatakan sebagai perusahaan energi terintegrasi (integrated energy company), Pertamina didukung oleh rantai bisnis yang saling terhubung dan saling menguatkan, mulai dari sektor hulu, pengolahan di kilang, hingga distribusi ke masyarakat.

Pertamina juga terus memastikan pasokan energi dapat terus disalurkan secara optimal ke berbagai wilayah, termasuk Sumatera Bagian Utara.

Dalam kesempatan tersebut ia juga kembali berpesan agar masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan energi selama Ramadhan dan Idul Fitri.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut turut mengimbau masyarakat agar menggunakan energi secara bijak, efisien, dan sesuai kebutuhan.

Ia juga meminta masyarakat tidak perlu melakukan pembelian secara berlebihan, karena stok energi dijaga tetap aman dengan pola distribusi yang terukur.

Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak melakukan penimbunan BBM maupun LPG, karena tindakan tersebut melanggar ketentuan yang berlaku dan memiliki konsekuensi hukum.

Pertamina menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah, aparat, para pemangku kepentingan, serta seluruh masyarakat yang turut menjaga kelancaran distribusi energi.

Menurut dia, dengan sinergi dan dukungan bersama, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut akan terus memberikan Layanan Sepenuh Hati demi memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dengan baik.

Dalam kesempatan itu, ia juga memberi klarifikasi terkait beredarnya pesan berantai melalui aplikasi percakapan dan media sosial yang mengimbau masyarakat untuk segera mengisi penuh tangki kendaraan, bahkan menggunakan jeriken.

Ia mengatakan informasi tersebut tidak benar, karena saat ini penyaluran BBM kepada masyarakat berjalan normal dan stok BBM wilayah Aceh dan wilayah Sibolga sekitarnya dalam kondisi aman serta terus didistribusikan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pertamina mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta tidak mempercayai pesan berantai dari sumber yang tidak jelas yang tidak sesuai dengan fakta.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

TEHERAN - Badan Intelijen Pusat (CIA) telah menerbitkan permohonan kepada calon informan di Iran dengan panduan tentang cara menghubungi organisasi tersebut secara aman seiring dengan meningkatnya ketegangan antara Washington dan Teheran hingga mencapai titik kritis.

Video berdurasi dua menit yang diterbitkan pada hari Selasa memberikan instruksi teknis terperinci untuk melakukan kontak, merekomendasikan penggunaan jaringan pribadi virtual (VPN) dan jaringan Tor, serta menyarankan untuk tidak menggunakan komputer bisnis atau telepon kantor.

“Badan Intelijen Pusat dapat mendengar suara Anda dan ingin membantu Anda,” kata badan tersebut dalam pesan berbahasa Farsi, yang muncul di X, Instagram, dan YouTube.

Upaya perekrutan ini terjadi di tengah peningkatan signifikan kekuatan militer AS di Timur Tengah, termasuk pengerahan dua kelompok serang kapal induk dan aset udara tambahan dalam beberapa minggu terakhir.

Presiden Donald Trump telah mengeluarkan serangkaian peringatan kepada Teheran, menyatakan pada hari Senin bahwa Iran akan menghadapi “hari yang sangat buruk” kecuali jika menyetujui persyaratan kesepakatannya mengenai program nuklirnya.

Pembicaraan nuklir tidak langsung antara Washington dan Teheran, yang dimediasi oleh Oman, dijadwalkan akan dilanjutkan di Jenewa pada hari Kamis.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menggambarkan kesepakatan nuklir sebagai sesuatu yang "dapat dicapai" sambil menegaskan program rudal Teheran tetap menjadi "garis merah" dan "sama sekali tidak dapat dinegosiasikan." Iran mempertahankan aktivitas nuklirnya murni untuk tujuan sipil.

Badan intelijen AS telah berulang kali menargetkan negara-negara lain dengan kampanye serupa di masa lalu, merilis permohonan dalam bahasa Mandarin, Korea, dan Rusia.

Beijing mengutuk video perekrutan berbahasa Mandarin ketika muncul pada Mei 2025 sebagai "provokasi politik." Kementerian Luar Negeri China berjanji "mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk dengan tegas menolak infiltrasi dan aktivitas sabotase dari luar negeri."

Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR) tahun lalu mengejek upaya CIA dalam bahasa Rusia karena mengandalkan "klise Hollywood yang sudah usang" tentang kehidupan di Rusia – dan merilis video mereka sendiri yang menargetkan petugas CIA.

Rekaman tersebut mengingatkan pada kerja sama AS-Soviet selama Perang Dunia II dan menyerukan personel intelijen Amerika untuk bekerja sama dalam menyelesaikan konflik Ukraina, menggambarkan pihak berwenang di Kiev sebagai pihak yang tercemar oleh "pengaruh Nazi dan korupsi yang merajalela."

Jakarta (ANTARA) - PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa mengukuhkan posisinya sebagai badan publik terpercaya dengan mempertahankan predikat tertinggi sebagai badan publik informatif dengan skor sebesar 96,20 dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Direktur Utama Holding BUMN Danareksa, Yadi Jaya Ruchandi dalam pernyataan di Jakarta, Rabu menyatakan capaian ini menegaskan konsistensi Holding BUMN Danareksa dalam mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi vital untuk meraih kepercayaan publik dan pemangku kepentingan.

“Sebagai strategic holding yang menaungi dan mengoptimalisasi 14 entitas lintas sektor, kami menyadari bahwa keterbukaan informasi merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan publik dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, mempertahankan predikat informatif di tengah dinamika bisnis yang semakin kompleks adalah bukti bahwa integritas dan transparansi telah menjadi DNA di Holding BUMN Danareksa.” kata dia.

Menurutnya, prestasi Danareksa tahun ini terbilang istimewa mengingat ketatnya hasil monitoring dan evaluasi (Monev) KIP 2025. Berdasarkan data Komisi Informasi Pusat, dari 63 BUMN yang dinilai, Danareksa masuk dalam jajaran 39 BUMN terpilih yang meraih kualifikasi informatif, dengan rentang nilai 90–100.

Kata dia, dengan perolehan skor 96,20, kualitas keterbukaan informasi Danareksa berada jauh di atas rata-rata Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Nasional 2025 yang tercatat di angka 66,43. Ini menunjukkan kesiapan Danareksa dalam mendukung IKIP 2025 yang kini ditetapkan sebagai Program Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025–2029.

Yadi menambahkan, komitmen transparansi ini berkorelasi langsung dengan peta jalan transformasi bisnis perusahaan, khususnya dalam mengakselerasi pengembangan klaster Kawasan Industri yang modern, terintegrasi, dan berdaya saing global.

“Predikat informatif memberikan sinyal kuat kepada pasar dan investor bahwa Holding BUMN Danareksa mengelola aset negara dengan tata kelola unggul (Good Corporate Governance), akuntabel, dan terbuka. Hal ini kami harapkan dapat turut mempercepat masuknya arus investasi global, membuka lapangan kerja, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional sejalan dengan visi Astacita pemerintah,” kata Yadi.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian UMKM juga berkomitmen mengembangkan sistem informasi yang tepat sasaran, dengan kanal layanan publik melalui situs resmi umkm.go.id

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) meraih predikat “Informatif” dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta, Senin.

Sebagai institusi yang baru terbentuk pada 21 Oktober 2024, Kementerian UMKM meraih predikat Informatif sekaligus menerima Penghargaan Khusus sebagai Badan Publik Baru.

“Prestasi ini menunjukkan komitmen Kementerian UMKM dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan serta memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat,” ujar Sekretaris Kementerian UMKM Arif Rahman Hakim dalam keterangan pers Kementerian UMKM.

Ia menambahkan, Kementerian UMKM juga berkomitmen mengembangkan sistem informasi yang tepat sasaran, dengan kanal layanan publik melalui situs resmi umkm.go.id, akun media sosial, PPID, Call Center 106, serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Gedung Smesco, Jakarta Selatan.

Selain Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi juga berhasil mempertahankan predikat Informatif dengan nilai 98,01.

“Setelah berubah nomenklatur dari Kementerian Koperasi dan UKM menjadi Kementerian Koperasi, kami berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif dan masuk 10 besar,” ujar Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi dalam keterangan Kemenkop.

Zabadi menegaskan, keterbukaan informasi publik merupakan fondasi utama untuk membangun transparansi sekaligus pemenuhan hak masyarakat atas layanan informasi yang akurat.

Ia menyatakan, Kemenkop berkomitmen untuk menyediakan kemudahan akses terhadap informasi bagi masyarakat terkait program-program strategis kementerian.

"Uji publik menjadi ruang strategis untuk memperlihatkan keseriusan Kemenkop dalam memastikan informasi dapat diakses oleh seluruh warga negara," ujar Zabadi.

Predikat Informatif merupakan penghargaan tertinggi dalam pemeringkatan keterbukaan informasi publik oleh KIP.

Penilaian dilakukan melalui Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dengan klasifikasi nilai Informatif (90–100), Menuju Informatif (80–89,9), Cukup Informatif (60–79,9), Kurang Informatif (40–59,9), dan Tidak Informatif (<39,9).

Pada tahun ini, KIP menilai 387 badan publik dari tujuh kategori melalui monitoring dan evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik berbasis Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025. Hasilnya, sebanyak 197 badan publik meraih predikat Informatif.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Barat menewaskan lebih dari 900 orang. Perbaikan penyampaian informasi tentang bencana yang mengancam masyarakat hendaknya segera dilakukan.

Menurut pakar hidrometeorologi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Armi Susandi , kita gagap dalam menyampaikan informasi yang punya skala prioritas yang tinggi. "Kita tidak bisa membedakan tinggi atau rendahnya (potensi bencana), sehingga narasi kita itu seakan sama saja," kata Armi dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, Senin (8/12/2025).

Armi menjelaskan, seharusnya dalam lima hari ke depan kita tahu persis apa cuaca ekstrem yang akan terjadi di Indonesia. Menurutnya, dalam tempo dua minggu, sudah ketahuan siklon ada di mana, berkembang ke mana. Karena itu, daerah mana saja yang akan kena dampak siklon juga akan diketahui.

Menurut Armi, selama ini penyampaian informasi soal potensi bencana tidak ada penekanan alias datar saja. Seharusnya, ada penekanan soal potensi bencana yang akan melanda.

"Contoh gini, saya akan bilang di daerah Menteng akan terjadi banjir 1 meter, orang akan (bereaksi), 'Oh, bahaya itu'. Nah, itu sama dengan luar negeri," kata Armi.

Armi mencontohkan, di luar negeri biasanya ada informasi soal ketinggian salju. "Akan ada salju turun, ketinggian salju adalah 1 meter. Kita sudah bisa bayangkan, berarti kita harus bawa apa. Atau cuma 30 senti (sentimeter), oh itu aman. Jadi analogi cara komunikasi ini perlu kita perbaiki supaya dipahami masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali melakukan update data korban meninggal akibat bencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Data Senin (8/12/2025) pukul 16.00 WIB, total 961 orang meninggal dunia dan 293 dinyatakan hilang.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengungkapkan bahwa tim gabungan yang dipimpin Basarnas telah menemukan tambahan sebanyak 40 jenazah di Aceh, sehingga menjadi 389 meninggal.

"Pada hari ini hari ini per pukul 16.00 WIB, sekali lagi, innalillahi wa innailaihirojiun, empati dan simpati yang sangat mendalam bagi saudara-saudara kita korban. Tim yang dipimpin Basarnas atau tim gabungan menemukan 40 jenazah, 40 jasad dengan rincian untuk Aceh itu bertambah 23 dari 366 kemarin menjadi hari ini 389 jiwa meninggal dunia," kata Aam, sapaan Abdul Muhari saat Konferensi Pers secara virtual, Senin (8/12/2025).

Aam juga melaporkan di wilayah Sumatera Utara ditemukan sebanyak 9 jenazah pada hari ini, sehingga total menjadi 338 jiwa meninggal. Selanjutnya, di Sumatera Barat kembali ditemukan sebanyak 8 jenazah, sehingga total 234 jiwa meninggal.

Aam mengatakan bahwa angka korban hilang yang sebelumnya sebanyak 392 jiwa, hari ini menjadi 293 jiwa. "BNPB mencatat secara total korban hilang berkurang dari hari kemarin di angka 392 jiwa hari ini yang terdaftar di Pusdalops BNPB dari rekapitulasi dari 3 provinsi sebanyak 293 jiwa. Tentu saja tim gabungan di lapangan akan terus melakukan upaya semaksimal mungkin seoptimal mungkin, seefektif mungkin agar jumlah korban yang saat ini masih hilang bisa kita minimalkan bisa, kita reduksi sedikit mungkin."

JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya penerapan standar data dan metadata sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas, validitas, serta integritas informasi di lingkungan BSKDN. Hal itu disampaikan Sekretaris BSKDN Noudy RP Tendean saat membuka Sosialisasi Standar Data dan Metadata untuk Pengelolaan Data Lingkup BSKDN di Command Center BSKDN, Jumat (5/12/2025).

Noudy menjelaskan kebijakan berbasis bukti membutuhkan data yang tidak hanya lengkap dan akurat, tetapi juga terstandar. Semakin kompleksnya isu strategis saat ini menuntut adanya keseragaman dalam format, struktur, dan deskripsi data agar informasi yang dihasilkan dapat diandalkan dan mudah diintegrasikan antarunit kerja.

"BSKDN memiliki mandat strategis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data dan analisis. Kita dituntut menyajikan informasi dan bahan kajian yang tidak hanya cepat, tetapi juga akurat, lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan," ungkap Noudy.

Menurut dia, metadata memiliki peran penting dalam memberikan konteks atas setiap data yang dikumpulkan, termasuk definisi, metode pengumpulan, serta ruang lingkupnya. Tanpa metadata yang jelas, data berisiko menimbulkan interpretasi yang berbeda di antara unit kerja yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas rekomendasi kebijakan.

Selain memperkuat standar internal, kegiatan sosialisasi juga membahas implementasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN). Dia menyebut SDPDN sebagai langkah besar Kemendagri dalam membangun ekosistem data yang terpadu dan interoperabel, sehingga data dari setiap unit dapat saling mendukung dan digunakan untuk proses perumusan kebijakan secara lebih efektif.

“Ke depan, seluruh data yang dihasilkan BSKDN harus memenuhi prinsip satu standar, satu metadata, satu portal, dan interoperabilitas. Kalau kita kuat dalam data, tentunya kita tidak akan menghadapi hambatan dalam penyusunan policy brief," ungkapnya.

Noudy juga mengajak seluruh unit kerja memanfaatkan forum sosialisasi sebagai momentum penyamaan persepsi. Penguatan tata kelola data bukan hanya tugas pengelola data, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh jajaran BSKDN.

Pewakilan Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri Alwin Ferry menambahkan data bukan sekadar aturan teknis, tetapi menjadi fondasi interoperabilitas di seluruh jajaran Kemendagri. Jika setiap unit menerapkan standar data dan metadata yang sama, maka proses integrasi, verifikasi, dan pembaruan data dapat dilakukan jauh lebih cepat dan akurat.

"Penting juga bagi kita untuk memastikan sumber data yang dipakai benar-benar jelas, kita ketahui dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Darma Henwa Tbk (DEWA) berencana melakukan pembelian kembali (buyback) saham hingga Rp1,66 triliun di tengah kondisi pasar modal yang tengah berfluktuasi signifikan.

Aksi korporasi ini dilakukan mengikuti kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberi ruang bagi emiten untuk menjaga stabilitas harga saham.

Dalam keterbukaan informasi, perseroan menyatakan buyback akan berlangsung mulai 19 November 2025 hingga 19 Februari 2026, atau selama tiga bulan sejak pengumuman disampaikan.

Darma Henwa dapat melaksanakan buyback tanpa meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai ketentuan POJK 13/2023 dan POJK 29/2023.

Adapun DEWA menyiapkan dana maksimal Rp1,66 triliun, bersumber dari kas internal, untuk membeli sekitar 10% saham beredar. Angka tersebut belum termasuk biaya transaksi dan komisi perantara.

Manajemen menyebut aksi buyback tidak akan berdampak negatif pada kinerja maupun likuiditas perusahaan. Bahkan, berdasarkan proforma, laba per saham (EPS) diperkirakan naik dari Rp4,13 menjadi Rp4,59 setelah buyback dilakukan penuh.

"Perseroan meyakini buyback akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham serta mencerminkan fundamental yang sesungguhnya," tulis manajemen.

Selain itu, perseroan menegaskan akan menunjuk satu perusahaan efek untuk melaksanakan pembelian kembali saham.

OJK juga menetapkan pembatasan transaksi selama periode buyback. Sejumlah pihak dilarang memperdagangkan saham DEWA, termasuk direksi, komisaris, pegawai, pemegang saham utama, serta pihak yang memiliki akses terhadap informasi orang dalam.

Darma Henwa menutup keterangannya dengan memastikan pemegang saham dapat memperoleh informasi tambahan melalui kantor perseroan di SCBD, Jakarta.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia — Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), Nixon L.P. Napitupulu menjelaskan bagaimana Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menjadi penghambat penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR).

Menurutnya, ada dua alasan status SLIK macet. Pertama, disebabkan oleh faktor ekonomi, masalah kesehatan, dan sebagainya, dan dapat ditolerir dalam proses underwriting kredit.

Namun, alasan kedua adalah karakter si debitur, yakni urung memenuhi kewajibannya yang dalam hal ini mengembalikan pinjaman dana.

"Jadi kita mesti hati-hati. Kalau Rp200 ribu saja tidak mau bayar, masa lo kasih Rp200 juta?" katanya selepas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Menara BTN, Selasa (18/11/2025).

Nixon kemudian menyatakan bahwa penting bagi bank untuk memilah mana calon debitur yang memiliki SLIK karena karakter dan yang sedang terdampak kondisi eksternal.

"Itu yang menurut saya harus dipilah, jangan sama rata. Karena kalau tidak dipilah, bahaya. Moral hazard nanti," tukasnya.

Kata Nixon, orang dengan SLIK macet karena faktor eksternal cenderung kooperatif. Mereka mau datang menemui pihak bank saat dipanggil, serta mengurus surat-surat permohonan yang diperlukan.

"Tapi kalau nggak kooperatif, Rp200.000 saja nggak mau bayar. Dipanggil nggak ketemu, cenderung protes, bawa lawyer lagi. Ngapain lo kasih kredit lagi orang kayak gitu? Jadi ini tolong dibedakan, itu karena karakter atau memang dia jadi korban," ucap Nixon.

Sebelumnya, OJK menegaskan bahwa SLIK tidak dimaksudkan menjadi hambatan bagi lembaga keuangan dalam menyalurkan kredit. SLIK berfungsi sebagai sumber informasi netral untuk mendukung penilaian kelayakan calon debitur.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa status kredit yang tercatat dalam SLIK bukan satu-satunya acuan dalam proses analisis pembiayaan. Lembaga jasa keuangan (LJK) tetap memiliki ruang untuk mempertimbangkan berbagai faktor lain seperti karakter, kapasitas, dan prospek usaha calon debitur.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]