Upaya ini menjadi bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengakselerasi implementasi beras fortifikasi sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperluas pemanfaatannya secara berkelanjutan.

Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto dalam keterangan di Jakarta, Rabu, mengatakan langkah tersebut juga diarahkan untuk memperkuat standar mutu, keamanan, serta kandungan gizi pada setiap tahapan produksi dan distribusi.

“Upaya ini menjadi bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045,” ujarnya.

Ia menjelaskan pemerintah menempatkan perbaikan gizi sebagai landasan dalam penguatan ketahanan pangan yang mencakup ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan.

Menurut dia, pola konsumsi masyarakat masih didominasi karbohidrat, sementara asupan zat gizi mikro perlu ditingkatkan, terutama pada kelompok berpendapatan rendah.

Kondisi tersebut berkontribusi terhadap berbagai persoalan gizi, seperti kekurangan zat gizi mikro, stunting, anemia, hingga obesitas.

Dalam konteks itu, fortifikasi pangan dinilai menjadi pendekatan efektif karena dapat menjangkau masyarakat luas melalui konsumsi pangan sehari-hari.

Beras dipilih sebagai media fortifikasi karena merupakan pangan pokok utama masyarakat Indonesia dengan tingkat konsumsi sekitar 87 kilogram per kapita per tahun.

“Melalui beras fortifikasi, peningkatan kualitas gizi dapat dilakukan tanpa mengubah pola konsumsi masyarakat,” kata Andriko.

Untuk mempercepat implementasi, Bapanas telah menetapkan standar beras fortifikasi pada 2025 sebagai acuan dalam memastikan keseragaman mutu, keamanan, dan kandungan gizi produk.

Selain itu, Bapanas juga menyusun panduan teknis bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha yang mencakup seluruh tahapan, mulai dari bahan baku, proses produksi, pelabelan, hingga pengawasan dan perizinan edar.

Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Yusra Egayanti mengatakan keberhasilan implementasi sangat bergantung pada konsistensi pemenuhan standar teknis di seluruh rantai produksi.

Ia menambahkan beras fortifikasi wajib memenuhi ketentuan kandungan gizi, termasuk penambahan vitamin B1, B9, B12, zat besi, dan seng.

Selain kandungan gizi, aspek proses juga menjadi perhatian, terutama tingkat homogenitas pencampuran antara beras dan kernel fortifikan agar kualitas produk tetap seragam.

“Ini menjadi titik kritis yang harus dikontrol secara ketat oleh pelaku usaha,” ujarnya.

Penguatan sistem pengawasan dilakukan melalui mekanisme pengambilan sampel dan pengujian laboratorium, pelabelan yang informatif, serta registrasi izin edar.

Dalam implementasinya, beras fortifikasi juga didorong untuk terintegrasi dalam berbagai program pemerintah, seperti Cadangan Pangan Pemerintah, bantuan pangan, dan program Makan Bergizi Gratis.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan intervensi gizi, terutama di wilayah rentan rawan pangan dan stunting.

Bapanas juga menekankan pentingnya menjaga keterjangkauan harga, antara lain melalui pemanfaatan beras medium sebagai bahan baku fortifikasi.

Meski demikian, terdapat sejumlah tantangan, seperti kesiapan industri, ketersediaan produsen kernel fortifikan, serta kebutuhan pembiayaan dalam proses transisi.

Saat ini, produsen masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga perlu pengembangan ekosistem industri yang lebih merata di berbagai daerah.

Direktur Koalisi Fortifikasi Indonesia Nina Sardjunani menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperluas implementasi beras fortifikasi.

“Dengan dukungan kebijakan yang kuat dan implementasi yang konsisten, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat perbaikan gizi masyarakat,” ujarnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

setiap tahapan harus dilakukan secara hati-hati agar sistem berjalan optimal dan tidak menimbulkan risiko di lapangan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan implementasi sistem transaksi tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) saat ini masih berada pada tahap pra-uji coba, yang mencakup pelaksanaan functional test, dan belum memasuki fase uji coba secara luas.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU Wilan Oktavian menegaskan bahwa pengembangan MLFF merupakan bagian dari transformasi sistem layanan jalan tol nasional yang dilakukan secara bertahap dan terukur.

“Implementasi MLFF tidak bisa hanya dilihat sebagai penerapan teknologi, tetapi merupakan transformasi sistem secara menyeluruh. Karena itu, setiap tahapan harus dilakukan secara hati-hati agar sistem berjalan optimal dan tidak menimbulkan risiko di lapangan,” ujar Wilan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa saat ini pengembangan MLFF masih berada pada tahap awal (pra-uji coba) sebelum masuk ke fase uji coba yang lebih luas.

“Saat ini kami masih berada pada tahap pra-uji coba yang mencakup functional test. Tahapan ini penting untuk memastikan kesiapan sistem sebelum masuk ke fase uji coba dan evaluasi secara menyeluruh,” katanya.

Selain aspek teknologi, kesiapan pengguna menjadi faktor kunci dalam implementasi MLFF.

Meskipun penetrasi penggunaan smartphone di masyarakat relatif tinggi, masih terdapat tantangan terkait literasi digital, akses teknologi, serta kepatuhan pengguna dalam mengikuti sistem yang berlaku.

“Adopsi sistem baru membutuhkan kesiapan perilaku. Oleh karena itu, perlu disiapkan proses adaptasi dan sosialisasi agar masyarakat dapat menggunakan sistem ini dengan baik,” kata Wilan.

Di sisi lain, kesiapan ekosistem juga menjadi perhatian utama pemerintah. Penguatan koordinasi terus dilakukan bersama Badan Usaha Pelaksana MLFF dan para pemangku kepentingan terkait.

Hal itu termasuk dalam penyelarasan regulasi, integrasi sistem, keamanan data, serta dukungan operasional, guna memastikan implementasi MLFF dapat berjalan dengan baik.

Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan implementasi MLFF sangat bergantung pada sinergi antara kesiapan teknologi, kesiapan pengguna dan kesiapan ekosistem.

Oleh karena itu, implementasi dilakukan secara bertahap untuk memastikan sistem berjalan optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan MLFF ke depan dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas, efisiensi perjalanan, serta kualitas layanan jalan tol secara berkelanjutan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya percepatan implementasi kebijakan baru Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut tanpa hambatan birokrasi.

Ia mengingatkan agar tidak ada “deep state” atau hambatan birokrasi yang memperlambat pelaksanaan kebijakan pro rakyat.

“Keputusan ini pasti ditunggu rakyat banyak. Saya berharap tidak ada hambatan dalam implementasinya, baik di OJK maupun perbankan,” ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

Menurut dia, keputusan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang yang dilakukan Kementerian PKP melalui berbagai pertemuan dengan OJK.

“Kabar baik hari ini OJK memutuskan satu juta ke bawah yang ada di SLIK boleh mengajukan kredit rumah subsidi. Ini suatu fenomena. Saya sampai enam kali melakukan pertemuan di OJK untuk memperjuangkan hal ini, dan ini baru terjadi di era pemerintahan Presiden Prabowo,” katanya.

Sebagai informasi, Kementerian PKP bersama OJK memutuskan bahwa masyarakat dengan catatan kredit di SLIK OJK di bawah hingga Rp1 juta kini tetap dapat mengajukan kredit rumah subsidi.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi juga mengumumkan sejumlah kebijakan strategis untuk mendukung percepatan program perumahan, selain catatan SLIK yang ditampilkan hanya kredit dengan nominal Rp1 juta ke atas.

Kemudian pembaruan data pelunasan kredit maksimal H+3 setelah pelunasan dilakukan, pemberian akses data SLIK kepada BP Tapera untuk mempercepat proses pembiayaan perumahan, dan penegasan kredit rumah subsidi sebagai program prioritas pemerintah dalam aspek penjaminan.

"Juga pembentukan Satgas Percepatan Program 3 Juta Rumah bersama Kementerian PKP, OJK, Tapera, dan asosiasi pengembang. Penambahan informasi pada laporan SLIK bahwa data tersebut tidak menentukan persetujuan kredit oleh lembaga keuangan," kata Ketua OJK.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Melalui pengaturan yang lebih komprehensif dan penahapan yang jelas, kami ingin memastikan pemanfaatan BBN dapat diimplementasikan secara optimal..,

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah menyusun tahapan pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) menjelang implementasi Biodiesel 50 (B50) atau bahan bakar campuran minyak kelapa sawit (crude palm oil) sebesar 50 persen yang akan dimulai pada Juli 2026.

“Melalui pengaturan yang lebih komprehensif dan penahapan yang jelas, kami ingin memastikan pemanfaatan BBN dapat diimplementasikan secara optimal, dengan tetap mempertimbangkan kesiapan bahan baku, infrastruktur, serta dukungan industri,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Malang, Jawa Timur, Rabu.

Komitmen tersebut ditegaskan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 113.K/EK.05/MEM.E/2026 tentang Penahapan Pemanfaatan BBN dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan BBN.

Eniya menegaskan bahwa bahan bakar nabati memiliki peran strategis dalam memperkuat kemandirian energi nasional.

Selain itu, pemanfaatan turut mendorong peningkatan bauran energi terbarukan, mengurangi ketergantungan impor, serta mendukung pertumbuhan industri berbasis sumber daya domestik, sekaligus menekan emisi di sektor energi.

Eniya menjelaskan, penguatan kebijakan ini dirancang agar implementasi mandatori biofuel dapat berlangsung secara konsisten, namun tetap adaptif terhadap kesiapan nasional.

Dengan demikian, setiap tahapan pemanfaatan, termasuk B50, dapat diterapkan secara realistis sesuai kapasitas bahan baku, infrastruktur, pembiayaan, dan kesiapan sektor pengguna.

Ia menilai Kepmen ESDM tentang Penahapan Pemanfaatan BBN sebagai acuan strategis untuk mendorong investasi dan pengembangan industri BBN nasional.

Kebijakan ini mengatur pelaksanaan pencampuran BBN dalam bahan bakar minyak secara bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan bahan baku, infrastruktur, dukungan pembiayaan khusus untuk sektor PSO, serta kesiapan sektor pengguna.

Sementara itu, Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2025 menjadi landasan pengaturan pengusahaan BBN yang lebih menyeluruh.

Regulasi ini mencakup jenis BBN, rantai usaha dari penyediaan hingga distribusi dan pemanfaatan akhir, kewajiban badan usaha, penetapan harga, hingga aspek teknis, keselamatan, lingkungan, insentif, dan penerapan nilai ekonomi karbon.

Penahapan tersebut mencakup berbagai jenis bahan bakar nabati, mulai dari biodiesel, bioetanol, diesel biohidrokarbon, hingga bioavtur, yang akan diterapkan secara bertahap sesuai kesiapan nasional.

Diwartakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan bahwa campuran kelapa sawit sebesar 50 persen terhadap bahan bakar seperti solar mulai diterapkan pada tahun 2025. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Senin (30/3).

Prabowo mengatakan, langkah tersebut akan menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih aman dalam menghadapi ketidakpastian pasokan energi global.

Lalu, pada Selasa (31/3), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia akan memberlakukan kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026 untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun.

Ia menyampaikan bahwa Pertamina sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Kebijakan penerapan B50, kata Airlangga, berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (KL) dalam satu tahun.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan memperkuat implementasi kebijakan menuju zero penanganan kendaraan lebih dimensi dan muatan (over dimension over loading/ODOL) pada 2027 secara menyeluruh dari hulu hingga hilir guna meningkatkan keselamatan transportasi dan efisiensi logistik nasional.

"Untuk mewujudkan zero ODOL 2027, permasalahan angkutan lebih dimensi dan lebih muatan tidak bisa lagi ditangani secara parsial, melainkan perlu ditangani secara menyeluruh dari hulu ke hilir," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, banyak yang melihat masalah ODOL hanya sebagai pelanggaran lalu lintas di jalan, tetapi dia menekankan semua pihak harus melihat hal itu sebagai persoalan keselamatan yang perlu ditangani dari hulu ke hilir karena ada ekosistem angkutan logistik di dalamnya.

"Diperlukan komitmen dari seluruh pihak baik dari kementerian dan lembaga, operator angkutan logistik, hingga masyarakat untuk merealisasikan zero over dimension over load 2027," ujarnya.

Ia mengatakan penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan yang menyeluruh itu didasarkan dari rencana aksi yang telah disusun oleh pemerintah.

Ia menyebut saat ini semua pemangku kepentingan yang terlibat tengah memproses langkah-langkah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada dalam ekosistem angkutan logistik, agar masalah truk lebih dimensi dan muatan dapat ditangani secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

"Sebenarnya, kita sudah punya roadmap atau rencana aksi tidak hanya dari sisi pengawasan dan penegakan hukum tapi semua yang terlibat dalam ekosistem ini, mulai dari kesejahteraan para pengemudi sedang disusun oleh kementerian terkait," katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan masalah regulasi sedang berproses di DPR dan sedang diperbaiki untuk disesuaikan dengan kebutuhan ekosistem angkutan logistik saat ini.

"Seperti pemerintah akan memberikan insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha yang mematuhi dan yang melanggar," jelas Aan.

Sementara itu, di sisi pengawasan, Aan menilai pemerintah juga perlu terlibat sejak awal untuk melakukan pengawasan yang lebih sistematis hingga nantinya bisa menerapkan penegakan hukum yang lebih konsisten.

Menurutnya, pengawasan harus dimulai dari titik pemuatan barang, lalu diperkuat dengan deteksi digital di jalan, integrasi data, dan penegakan hukum sehingga semua pihak yang terlibat dalam proses distribusi logistik juga terawasi dan patuh dengan ketentuan yang ada.

"Penanganannya harus menyeluruh dari hulu ke hilir sehingga pendekatannya bukan sekadar menindak tetapi menata ekosistemnya," tegasnya.

Dengan roadmap dan sistem yang sedang dibangun, lanjut Aan, nantinya tanggung jawab tidak hanya dibebankan ke pengemudi, tapi juga operator atau pemilik barang juga dimintai pertanggungjawaban hukumnya.

Oleh karena itu, dengan adanya rencana aksi yang menyeluruh serta kolaborasi semua kementerian, lembaga, hingga pemangku kepentingan terkait yang terlibat dalam ekosistem angkutan logistik, Aan optimistis target zero ODOL 2027 dapat direalisasikan.

Ia juga menegaskan pentingnya komitmen dari seluruh kementerian/lembaga, operator atau pemilik barang, dan seluruh lapisan masyarakat sebagai titik awal semangat merealisasikan zero ODOL.

"Mudah-mudahan dengan roadmap yang kita buat dan komitmen yang sama dari seluruh stakeholder, saya optimis pada 2027 zero ODOL dapat tercapai," kata Aan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo menyatakan program pembangunan 3 juta rumah merupakan upaya mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila.

Hashim menilai program perumahan nasional tidak hanya menjawab kebutuhan hunian, tetapi juga menjadi langkah konkret pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial yang masih dirasakan sebagian masyarakat.

"Sekarang program yang kita saksikan hari ini, kita wujudkan hari ini, kita menuju sila kelima supaya rakyat kita betul-betul merasakan manfaat nyata dari pada kehadiran Pancasila sebagai ideologi negara," kata Hashim dalam Pencanangan Pembangunan Hunian Dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di lahan aset PT Kereta Api Indonesia di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin.

Menurut Hashim, selama ini terdapat anggapan bahwa program perumahan lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas dibandingkan masyarakat berpenghasilan rendah.

Padahal, kata dia, kebutuhan hunian layak justru lebih besar dirasakan oleh masyarakat di bawah kelas menengah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap perumahan terjangkau.

Ia menjelaskan pembentukan Satgas Perumahan dua tahun lalu bertujuan mempercepat upaya pemerintah dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat sekaligus mengurangi backlog perumahan nasional.

"Maka Satgas Perumahan dibentuk dua tahun lalu agar supaya mempercepat proses ini, untuk memenuhi sila kelima kita. Agar supaya Pancasila bukan hanya slogan-slogan kosong saja," ujar Hashim.

Backlog perumahan adalah kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat dengan jumlah rumah yang tersedia.

Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan kebijakan perumahan yang lebih inklusif sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Hashim menilai pembangunan perumahan rakyat juga menjadi bentuk nyata implementasi nilai-nilai Pancasila agar tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang dirasakan masyarakat.

Ia mengatakan selama ini perhatian publik sering lebih banyak tertuju pada sila pertama hingga ketiga, sementara sila kelima mengenai keadilan sosial belum sepenuhnya terimplementasi.

Melalui program pembangunan 3 juta rumah, pemerintah berupaya memperkuat penerapan sila kelima agar masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kehadiran negara.

Hashim juga menyinggung makna lagu kebangsaan Indonesia Raya yang menurutnya mencerminkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menghadirkan Indonesia merdeka sekaligus Indonesia yang sejahtera.

Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta merupakan langkah awal menuju kesejahteraan rakyat.

Namun demikian, ia menilai masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya merasakan keadilan sosial meskipun Indonesia telah merdeka selama puluhan tahun.

Karena itu, Hashim menegaskan program pembangunan perumahan rakyat diharapkan dapat mempercepat terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera serta menghadirkan Indonesia yang benar-benar merdeka dan bahagia.

"Pada intinya para pendiri bangsa kita ingin Indonesia bahagia. Indonesia merdeka sudah!. Indonesia bahagia, ini yang saya berapa kali ketemu Presiden (Prabowo Subianto) selalu kita mau wujudkan Indonesia bahagia," kata Hashim.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Setiap angka dalam laporan keuangan harus mencerminkan proses bisnis yang benar-benar terkendali, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo memperketat pengendalian laporan keuangan melalui implementasi penuh Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) guna memperkuat transparansi, manajemen risiko, serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja perusahaan.

"Sepanjang 2025, kami mengimplementasikan secara penuh sistem ICoFR guna memastikan keandalan laporan keuangan sekaligus memperkuat manajemen risiko perusahaan," kata Direktur Utama PTPN IV Jatmiko K. Santosa sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan penerapan ICoFR secara menyeluruh merupakan bagian penting dari upaya membangun budaya pengendalian internal yang kuat di seluruh lini organisasi.

“Setiap angka dalam laporan keuangan harus mencerminkan proses bisnis yang benar-benar terkendali, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bukan sekadar pencatatan administratif,” ujarnya.

Program itu diterapkan di seluruh unit kerja perusahaan, mulai dari operasional kebun dan pabrik, hingga fungsi pengawasan internal. Proses tersebut juga melibatkan auditor eksternal untuk memastikan sistem pengendalian berjalan efektif.

Menurut Jatmiko, penguatan sistem pengendalian internal tidak semata dilakukan untuk memenuhi kewajiban regulasi. Di tengah dinamika industri dan tuntutan transparansi terhadap badan usaha milik negara, sistem yang kuat menjadi kebutuhan strategis bagi perusahaan.

“Kepercayaan pemangku kepentingan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola. Karena itu, transformasi ini diarahkan agar perusahaan tidak hanya unggul dalam operasional, tetapi juga kokoh dari sisi manajemen risiko dan akuntabilitas,” katanya.

Dalam praktiknya, lanjut Jatmiko, sistem ICoFR di PTPN IV mencakup berbagai proses yang berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan, seperti pendapatan, produksi, pengadaan, pengelolaan aset, hingga proses penutupan laporan keuangan.

Perusahaan terlebih dahulu mengidentifikasi akun-akun yang memiliki pengaruh signifikan terhadap neraca dan laporan laba rugi. Dari sana, berbagai mekanisme kontrol dirancang untuk memastikan setiap transaksi tercatat secara akurat dan dapat ditelusuri.

Implementasi tersebut dijalankan melalui beberapa tahapan, mulai dari perancangan kontrol, penerapan dan pemantauan berkelanjutan, evaluasi efektivitas, hingga perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam sistem.

Pada tahap evaluasi, perusahaan melakukan pengujian terhadap desain kontrol serta pelaksanaannya dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Langkah ini penting untuk memastikan bahwa mekanisme pengawasan tidak hanya baik secara konsep, tetapi juga efektif dalam praktik.

Dalam penerapannya, perusahaan memetakan dua potensi risiko utama yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, yakni risiko salah saji dan risiko kecurangan (fraud).

"Salah saji dapat muncul akibat kesalahan perhitungan, klasifikasi akun yang tidak tepat, maupun proses peninjauan yang kurang memadai. Sementara itu, risiko fraud biasanya berkaitan dengan tekanan atau peluang yang memungkinkan manipulasi data keuangan," kata dia.

Untuk memitigasi risiko tersebut, perusahaan menerapkan sejumlah pengendalian, antara lain verifikasi berlapis terhadap pencatatan transaksi, pembatasan akses sistem keuangan, serta proses rekonsiliasi rutin terhadap rekening perusahaan.

Seluruh proses bisnis dan mekanisme pengendalian tersebut didokumentasikan secara sistematis sehingga dapat ditelusuri dalam proses audit.

Penguatan sistem pengendalian internal juga diharapkan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di tingkat manajemen.

Dengan laporan keuangan yang lebih andal dan bebas dari salah saji material, manajemen memiliki dasar yang lebih kuat dalam merumuskan strategi bisnis, mengelola biaya, hingga mengoptimalkan pengelolaan aset di berbagai wilayah operasional perusahaan.

Ke depan, lanjut Jatmiko, PTPN IV berencana memperkuat budaya evaluasi mandiri atas sistem pengendalian, memperbarui peta risiko secara berkala, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan.

Langkah itu diharapkan membuat pengendalian internal tidak berhenti sebagai program kepatuhan semata, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja perusahaan.

"Bagi PTPN IV, implementasi penuh ICoFR merupakan salah satu fondasi penting dalam agenda transformasi jangka panjang memperkuat tata kelola dan meningkatkan kepercayaan investor, regulator, serta masyarakat terhadap kinerja korporasi," kata Jatmiko.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

BEKASI - PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) terus memperkuat komitmennya dalam menerapkan prinsip environmental, social, and governance (ESG) melalui berbagai program keberlanjutan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Sebagai pengelola kawasan mandiri berskala kota, LPCK secara konsisten mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pengembangan kawasan.

Komitmen tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan properti , tetapi juga pada penciptaan nilai sosial jangka panjang serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar kawasan operasional. Upaya ini selaras dengan kerangka kerja keberlanjutan Lippo untuk Indonesia PASTI. Sebuah inisiatif strategis Lippo Group yang berlandaskan pada lima pilar utama, yakni Pendidikan, Lingkungan, Sejahtera, Kesehatan, dan Ekonomi, sebagai panduan perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari implementasi pilar sosial, LPCK menyerahkan bantuan berupa rompi Polisi Lalu Lintas kepada Polsek Serang Baru pada November 2025. ”Bantuan tersebut untuk mendukung peningkatan pengaturan serta kelancaran lalu lintas di kawasan sekitar Lippo Cikarang Cosmopolis, sekaligus membantu aparat kepolisian dalam menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat serta pengguna jalan,” kata Deputy COO LPCK, Lukas Budi Setiawan dalam siaran tertulis, Senin (16/2/2026).

Selanjutnya, pada Januari 2026, LPCK menunjukkan kepedulian terhadap kondisi darurat sosial dengan menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Bantuan yang diberikan meliputi beras, mi instan, telur, ikan kaleng, serta air mineral, yang disalurkan kepada tujuh desa terdampak, yaitu Desa Sukamulya, Sukadarma, Sukahurip, Sukamanah, Banjarsari, Sukaasih, dan Sukarukun.

Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Sekaligus menjadi wujud kehadiran perusahaan yang responsif dan empatik dalam menghadapi dinamika sosial di wilayah Kabupaten Bekasi.

Lebih dari sekadar bantuan jangka pendek, LPCK secara berkelanjutan membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Termasuk pemerintah daerah dan komunitas local guna menciptakan lingkungan kawasan yang aman, tertib, inklusif, serta memiliki ketahanan sosial dan lingkungan yang kuat.

Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, Lippo Cikarang Lakukan Sejumlah Langkah

Pendekatan kolaboratif ini menjadi fondasi penting agar pertumbuhan kawasan dapat berjalan seiring dengan kesejahteraan masyarakat. Rangkaian kegiatan sosial tersebut merupakan implementasi konkret dari kerangka kerja Lippo untuk Indonesia PASTI, khususnya pada pilar Sejahtera, yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan ketahanan sosial masyarakat.

Melalui berbagai inisiatif ESG ini, LPCK berkomitmen untuk terus tumbuh bersama masyarakat. Menghadirkan kawasan perkotaan yang tidak hanya modern dan berdaya saing, tetapi juga berkelanjutan bagi lingkungan serta generasi mendatang.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut kinerja ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) masih stabil jelang implementasi biodiesel 50 persen atau B50.

"Ekspor CPO kita meningkat terus ya," ujar Budi di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan sampai saat ini belum ada laporan keluhan terkait penurunan ekspor CPO. Menurutnya, ekspor CPO Indonesia masih berjalan sesuai dengan permintaan pasar.

Meski kebijakan B50 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan CPO di dalam negeri, pihaknya belum melihat dampak negatif terhadap kinerja ekspor.

"Belum-belum ada. Ekspornya turun gitu, kan ada kuota. Sampai sekarang sih belum ya, karena kami sering komunikasi juga dengan pelaku usaha," terangnya.

Pemerintah berencana menerapkan mandatori penggunaan bahan bakar solar dengan campuran 50 persen bahan nabati (fatty acid methylester/FAME) atau biodiesel B50 untuk menghentikan impor solar mulai semester kedua tahun 2026.

Adapun Kementerian ESDM mencatat pemanfaatan biodiesel selama periode 2020-2025 telah menghemat devisa hingga 40,71 miliar dolar AS.

Dengan penerapan B50 pada 2026, potensi penghematan tambahan diproyeksikan mencapai 10,84 miliar dolar AS hanya dalam satu tahun.

Secara teknis, program B50 dirancang untuk menutup sisa impor solar yang masih tersisa di bawah kebijakan B40 saat ini.

Pada 2025, impor solar diperkirakan mencapai 4,9 juta kiloliter atau 10,58 persen dari total kebutuhan nasional.

Implementasi B50 akan menghilangkan ketergantungan tersebut dan menjadikan pasokan solar sepenuhnya berasal dari sumber daya domestik.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Kota Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menargetkan implementasi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer mencapai 58,29 persen pada 2030.

"Dalam lima tahun ke depan kita membutuhkan tambahan sekitar 27,7 persen dari capaian saat ini yang sudah mencapai 30,59 persen," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Kota Padang, Kamis, pada diskusi terpumpun bertajuk "Sinergi Pengembangan Energi Terbarukan" bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Mahyeldi mengatakan transisi EBT sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumbar 2025–2029, khususnya misi lumbung pangan nasional dan ekonomi berkelanjutan dengan target implementasi sebesar 58,29 persen pada 2030.

Menurut Mahyeldi, target pencapaian 58,29 persen tersebut dapat tercapai jika didukung oleh kebijakan yang tepat. Apalagi, saat ini pemanfaatan energi air baru 33 persen dari total potensi yang ada.

Kemudian, potensi energi panas bumi yang mencapai 1.651 Megawatt (MW) namun baru lima persen yang berhasil dikembangkan. Selanjutnya bioenergi sebesar 923,1 MW, energi angin 428 MW, serta potensi energi surya setara 5.898 MW yang belum tergarap optimal.

"Ini peluang besar sekaligus tantangan yang harus kita jawab bersama," kata dia.

Ranah Minang mempunyai potensi pengembangan EBT yang besar, namun masih terdapat beberapa kendala untuk memaksimalkannya. Sebagai contoh, keterbatasan Sumbar dalam memfasilitasi perizinan, koordinasi lintas sektor yang masih lemah, serta tantangan sosial dan lingkungan di lapangan.

Sementara itu Direktur Jenderal (Dirjen) Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Prof Eniya Listiani Dewi menegaskan bahwa EBT merupakan solusi strategis masa depan bangsa.

Khusus di Sumbar, Prof Eniya menilai daerah itu mempunyai posisi penting karena sebagian besar pasokan listrik bersumber dari EBT seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Maninjau.

"Sumbar sudah memberikan kontribusi besar bagi pembangkit nasional. Kami berharap kontribusi ini terus meningkat," harap dia.

Ia mengatakan pemerintah pusat menargetkan porsi energi terbarukan mencapai 35 persen dalam bauran energi nasional pada 2034, terutama dari PLTS, hidro dan panas bumi. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan target swasembada energi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yakni paling lambat 2030 seluruh masyarakat sudah harus menikmati listrik.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Memasuki paruh akhir 2025, PT Medela Potentia Tbk (MDLA) menunjukkan kemampuan menjaga kesinambungan pertumbuhan di tengah pasar yang kompetitif. Dengan strategi diversifikasi dan efisiensi lintas lini bisnis, perusahaan mencatat peningkatan laba dua digit hingga kuartal III 2025.

Sepanjang sembilan bulan pertama 2025, MDLA membukukan pendapatan Rp11,1 triliun, tumbuh 2,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Laba bersih tercatat meningkat signifikan sebesar 16,3% menjadi Rp294 miliar, sementara gross profit naik 5,6% menjadi Rp1,07 triliun. Peningkatan margin kotor tersebut didorong oleh optimalisasi portofolio produk dan kontribusi positif dari berbagai prinsipal strategis.

Medela Potentia Resmi Melantai di Bursa, Himpun Dana Rp685 Miliar

Direktur Utama PT Medela Potentia Tbk Krestijanto Pandji mengatakan, kinerja ini menunjukkan efektivitas strategi diversifikasi bisnis yang dijalankan secara berkesinambungan. “Kami terus memperkuat integrasi lintas entitas anak dan menjaga efisiensi operasional, sehingga pertumbuhan yang dicapai tetap berkualitas dan berkelanjutan,” katanya dalam siaran pers, Jumat (7/11/2025).

Pertumbuhan kuat juga datang dari berbagai inisiatif baru di lini bisnis utama perusahaan. Pada sektor manufaktur alat kesehatan, entitas anak PT Deca Metric Medica (DMM) mencatat kinerja baik dengan capaian ekspor perdana ke Timor Leste dan Kamboja, yang menandai langkah penting menuju perluasan pasar regional.

Di sisi platform digital, performa positif terus berlanjut baik pada kanal B2B maupun B2C. Platform GPOS B2B mencatat pertumbuhan penjualan sebesar 10% dengan peningkatan cakupan distribusi hingga 22%. Sementara GoApotik mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 31%, disertai kenaikan jumlah pelanggan 34% dan peningkatan transaksi 13%.

Dalam segmen distribusi, melalui entitas anak PT Anugrah Argon Medica (AAM), MDLA terus memperluas kemitraan strategis dengan penambahan empat principal baru hingga akhir kuartal III—terdiri dari satu kategori consumer health dan tiga alat kesehatan. Langkah ini memperkuat posisi AAM sebagai mitra distribusi terpercaya bagi berbagai produsen farmasi dan alat kesehatan nasional maupun internasional. ESG Tak Lagi Sebatas Kewajiban, Kini Inti Strategi Bisnis Berkelanjutan dan Bernilai Panjang

Selaras dengan komitmen keberlanjutan, MDLA juga terus memperkuat penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Perusahaan memperoleh apresiasi melalui IDX Channel Anugerah ESG, serta dua pengakuan pada ajang Top GRC Awards 2025, yakni predikat TOP GRC #4 Star (Very Good) dan penghargaan The Most Committed GRC Leader 2025.

“Pencapaian ini menjadi bukti konsistensi MDLA dalam membangun tata kelola yang baik, tangguh, dan berorientasi pada keberlanjutan. Kami optimistis momentum positif ini dapat terus berlanjut hingga akhir tahun,” tuturnya.

Bondowoso (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan meninjau langsung implementasi kebijakan pemerintah yang telah menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi di kios pupuk di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Rabu.

Sejak 22 Oktober 2025, pemerintah telah menurunkan harga pupuk subsidi 20 persen, seperti urea turun menjadi Rp90.000 per sak (50 kg) dari sebelumnya Rp112.500 per sak, pupuk subsidi NPK turun menjadi Rp92.000 per sak dari sebelumnya Rp115.000.

"Ibu menebus pupuk subsidi apa? Sejak 22 Oktober lalu Pak Presiden (Prabowo Subianto) sudah menurunkan harga 20 persen ya Bu," kata Menko Pangan Zulkifli Hasan saat menyapa petani menebus pupuk subsidi di Kios Pupuk UD Jaya Mandiri di Desa Taman, Kabupaten Bondowoso, Rabu.

Dalam kesempatan itu, Zulhas (sapaanya), juga menyampaikan sudah cek di berbagai daerah di Indonesia bahwa Pupuk Indonesia telah menurunkan harga pupuk subsidi (urea, NPK, phonska dan pupuk organik) diturunkan 20 persen dari harga sebelumnya.

Kebijakan penurunan harga pupuk subsidi dan memenuhi kebutuhan atau ketersediaan pupuk, lanjutnya, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menyejahterakan petani.

"Saat ini sistemnya sudah diubah oleh Pupuk Indonesia dari cost plus menjadi market to market atau ikut perkembangan pasar," kata Zulhas.

Dengan sistem mengikuti perkembangan pasar, katanya, bisa menghemat harga pupuk 20 persen dan Pupuk Indonesia bisa membangun satu pabrik per tahun dan bahkan subsidi juga bisa hemat.

"Sebagaimana program Pak Presiden, untuk membenahi hampir semua BUMN (Badan Usaha Milik Negara) agar efisien, produktif dan menguntungkan, dan tentunya semua itu mendukung swasembada pangan," katanya.

Salah seorang petani, Ariyana Wahilda mengaku senang pemerintah peduli kepada petani dengan menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen.

"Terima kasih Pak Presiden, Pupuk Indonesia dan Pak Menko Pangan, karena dengan turunnnya harga pupuk subsidi ini minimal mengurangi biaya produksi pertanian," katanya.

Dari pantauan, dalam peninjauan implementasi kebijakan penurunan HET pupuk subsidi di Bondowoso, Menko Zulhas juga didampingi Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia (Persero) Wono Budi Tjahyono.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025