#30 tag 24jam
Ekspor CPO Menguat, Indonesia Kian Kokoh Sebagai Raja Sawit Dunia
Potensi terbesar justru berada pada pengembangan produk turunan yang lebih luas. [426] url asal
#kementan #mentan #kinerja-ekspor-cpo #daya-saing-komoditas #strategi-hilirisasi #penopang-devisa
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kinerja ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya kembali menegaskan kekuatan Indonesia sebagai pemain utama global.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor CPO dan turunannya pada Januari-Februari 2026 mencapai 4,69 miliar dolar AS, melonjak 26,40 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,71 miliar dolar AS.
Lonjakan ini tidak hanya terlihat dari nilai, juga volume. Ekspor meningkat dari 3,33 juta ton menjadi 4,54 juta ton pada periode yang sama. Kenaikan ini, menunjukkan permintaan global terhadap produk berbasis sawit Indonesia masih sangat kuat, sekaligus mempertegas daya saing komoditas ini di pasar internasional.
Kinerja impresif ini juga ditopang produksi yang terus meningkat. Berdasarkan rilis resmi GAPKI pada 13 Maret 2026, produksi CPO Indonesia sepanjang 2025 mencapai 51,66 juta ton atau naik 7,26 persen (sekitar 3,5 juta ton) dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara total produksi CPO dan PKO (palm kernel oil) tercatat sebesar 56,55 juta ton atau naik 7,18 persen. Dari sisi perdagangan, ekspor produk sawit Indonesia sepanjang 2025 juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat kuat.
Volume ekspor mencapai 32,34 juta ton atau naik 9,51 persen, dengan nilai menembus 35,87 miliar dolar AS, melonjak 29,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, kekuatan ekspor sawit Indonesia tidak lepas dari strategi hilirisasi yang terus diperkuat pemerintah.
Menurutnya, potensi terbesar justru berada pada pengembangan produk turunan yang lebih luas, termasuk minyak goreng dan berbagai produk industri lainnya.
“Kalau CPO kita olah menjadi margarin, kosmetik, dan produk turunan lainnya, dunia akan sangat bergantung pada Indonesia. Kita kuasai lebih dari 60 persen pasar dunia. Artinya Indonesia sangat menentukan,” ujar Mentan Amran dalam keterangan Sabtu (18/4/2026).
Indonesia saat ini memang menjadi produsen dan eksportir sawit terbesar di dunia. Selain CPO mentah, produk turunan seperti minyak goreng olahan, biodiesel hingga bahan baku industri makanan dan kosmetik semakin mendominasi pasar ekspor.
Tren ini menunjukkan pergeseran penting dari ekspor berbasis komoditas mentah menuju ekspor berbasis industri.
Penguatan ekspor minyak goreng juga menjadi bagian strategis menjaga stabilitas pasar global, sekaligus memperluas pangsa pasar Indonesia di berbagai negara tujuan. Dengan kebutuhan minyak nabati dunia yang terus meningkat, posisi Indonesia dinilai semakin strategis dalam rantai pasok global.
Ke depan, Kementerian Pertanian (Kementan) akan terus mendorong penguatan ekosistem sawit dari hulu hingga hilir, mulai dari peningkatan produktivitas kebun, efisiensi industri pengolahan, hingga perluasan akses pasar ekspor.
Dengan tren positif ini, sektor sawit tidak hanya menjadi penopang devisa negara, juga pilar utama dalam memperkuat ekonomi nasional berbasis pertanian dan industri hilir yang berdaya saing global.
Menilik Nasib Ekspor CPO Saat Konflik Timur Tengah Memanas
Konflik Timur Tengah memicu lonjakan harga energi, menekan ekspor CPO Indonesia. Kebijakan pungutan ekspor juga membebani petani sawit, mengancam daya saing. [809] url asal
#ekspor-cpo #konflik-timur-tengah #harga-energi-global #minyak-sawit-mentah #kinerja-ekspor-cpo #permintaan-cpo #selat-hormuz #kebijakan-pungutan-ekspor #harga-tandan-buah-segar #program-biodiesel #tek
(Bisnis.Com - Ekonomi) 27/03/26 07:15
v/174015/
Bisnis.com, JAKARTA — Prospek ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia kian menghadapi tekanan seiring memanasnya konflik di Timur Tengah yang berdampak pada lonjakan harga energi global.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan konflik di Timur Tengah berdampak ganda terhadap CPO, yakni mendorong kenaikan harga sekaligus menekan permintaan dari negara tujuan utama akibat perlambatan ekonomi, terutama di negara-negara Asia yang bergantung pada pasokan minyak dari Selat Hormuz.
“Ada dampak tidak langsung dari konflik ini terhadap perlambatan ekonomi dari negara-negara mitra kita, terutama di Asia yang terpengaruh oleh bergantung pada pasokan dari Selat Hormus untuk minyak, [seperti] China, India, bahkan juga Jepang, termasuk juga Singapura,” kata Faisal kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).
Menurutnya, kondisi ini membuat volume ekspor CPO berpotensi menurun, meski di sisi lain harga yang meningkat dapat menahan dampaknya sehingga secara keseluruhan bersifat relatif berimbang.
Selain faktor eksternal, Faisal menyebut tekanan juga datang dari dalam negeri, terutama terkait produktivitas yang cenderung menurun serta meningkatnya permintaan domestik.
“Untuk CPO, sekarang tingkat produktivitasnya agak menurun dan selain karena faktor global, juga ada faktor kebijakan yang menambah permintaan terhadap CPO di dalam negeri, misalnya program biodiesel, sehingga itu juga cenderung meningkatkan harga juga sebetulnya,” ujarnya.
Berdasarkan dokumen Core Insight bertajuk Awas Efek Domino Konflik Timur Tengah, eskalasi konflik Iran menjadi ancaman nyata yang akan mengguncang stabilitas ekonomi Asia. Terlebih, sekitar 80% perdagangan minyak dan gas yang melewati Selat Hormuz ditujukan ke pasar Asia, sehingga gangguan pada jalur tersebut berisiko mendorong lonjakan harga energi global dan meningkatkan tekanan inflasi.
Selain itu, penutupan Selat Hormuz juga berpotensi mengganggu rantai pasok industri manufaktur serta membatasi akses perdagangan dengan kawasan Timur Tengah.
Pungutan Ekspor Harus Dikaji
Di tengah ketidakpastian tersebut, kebijakan domestik berupa kenaikan pungutan ekspor justru dinilai berpotensi menambah beban sektor hulu, khususnya petani sawit.
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) secara tegas menolak kenaikan tarif pungutan ekspor CPO dari 10% menjadi 12,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung pembiayaan program peningkatan pencampuran biodiesel dari B40 menuju B50.
Namun demikian, SPKS menilai kebijakan tersebut tidak berpihak kepada petani karena berpotensi menekan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat produsen. Ketua Umum SPKS Sabarudin menegaskan bahwa kenaikan pungutan ekspor akan berdampak langsung terhadap penurunan harga jual hasil kebun petani.
“Kami secara tegas menolak dan mendesak pembatalan kebijakan kenaikan tarif pungutan ekspor tersebut,” ujar Sabarudin, Minggu (15/3/2026).
Menurut dia, dampak penurunan harga TBS bukan sekadar asumsi, melainkan telah didukung oleh kajian akademis. SPKS merujuk pada hasil riset Prananta Center Universitas Indonesia yang menyebutkan bahwa setiap kenaikan pungutan ekspor sebesar 1% dapat menekan harga TBS sekitar Rp333 per kilogram.
Dengan kenaikan tarif sebesar 2,5% seperti yang direncanakan pemerintah, maka penurunan harga TBS di tingkat petani diperkirakan berada pada kisaran Rp500 hingga Rp800 per kilogram. Angka ini dinilai cukup signifikan, mengingat margin keuntungan petani pada dasarnya sudah relatif tipis.
“Penurunan harga diperkirakan berada pada kisaran Rp500 hingga Rp800 per kilogram,” katanya.
Tekanan terhadap harga TBS tersebut terjadi di saat yang kurang tepat. Pasalnya, petani sawit juga tengah menghadapi kenaikan biaya produksi, mulai dari harga pupuk hingga kebutuhan operasional kebun lainnya. Kondisi ini semakin mempersempit ruang gerak petani dalam menjaga keberlanjutan usaha.
Di sisi lain, konflik di Timur Tengah turut memperparah situasi melalui jalur yang berbeda, yakni kenaikan harga minyak dunia. Lonjakan harga energi berpotensi meningkatkan biaya logistik dan distribusi ekspor, sehingga dapat menekan daya saing CPO Indonesia di pasar internasional. Dengan demikian, sektor sawit menghadapi tekanan ganda, baik dari sisi domestik maupun global.
Ancaman Kerugian Triliunan dan Risiko Daya Saing Ekspor
SPKS memperingatkan bahwa dampak kebijakan kenaikan pungutan ekspor tidak hanya dirasakan pada level individu petani, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dalam skala nasional.
Berdasarkan perhitungan organisasi tersebut, penurunan harga TBS secara agregat dapat menyebabkan kerugian petani sawit mencapai Rp85 miliar hingga Rp100 miliar per bulan.
Jika kondisi ini berlangsung secara konsisten, maka total kerugian dalam setahun dapat menembus kisaran Rp1,2 triliun. Nilai tersebut mencerminkan besarnya kontribusi sektor sawit rakyat terhadap perekonomian nasional sekaligus menunjukkan tingginya sensitivitas sektor ini terhadap kebijakan fiskal.
Menurut SPKS, tekanan berlapis yang dihadapi petani saat ini berisiko menurunkan produktivitas dan kesejahteraan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat berdampak pada stabilitas pasokan bahan baku industri sawit nasional, termasuk untuk kebutuhan ekspor maupun program biodiesel dalam negeri.
“Kebijakan ini justru menambah beban petani yang saat ini sudah menghadapi tekanan biaya produksi,” ujar Sabarudin.
Lebih lanjut, SPKS menilai bahwa kebijakan peningkatan pungutan ekspor perlu dikaji secara lebih komprehensif agar tidak menimbulkan distorsi pada rantai nilai industri sawit. Meskipun tujuan kebijakan tersebut adalah untuk mendukung program energi terbarukan melalui biodiesel, implementasinya dinilai tidak boleh mengorbankan sektor hulu.
Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, keseimbangan antara kepentingan hilirisasi dan perlindungan petani menjadi semakin krusial. Apalagi, konflik di Timur Tengah berpotensi memperpanjang volatilitas harga energi dan memperburuk kondisi perdagangan komoditas global.
Mendag pastikan kinerja ekspor CPO aman jelang implementasi B50
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut kinerja ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) masih stabil jelang implementasi biodiesel 50 ... [235] url asal
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut kinerja ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) masih stabil jelang implementasi biodiesel 50 persen atau B50.
"Ekspor CPO kita meningkat terus ya," ujar Budi di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan sampai saat ini belum ada laporan keluhan terkait penurunan ekspor CPO. Menurutnya, ekspor CPO Indonesia masih berjalan sesuai dengan permintaan pasar.
Meski kebijakan B50 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan CPO di dalam negeri, pihaknya belum melihat dampak negatif terhadap kinerja ekspor.
"Belum-belum ada. Ekspornya turun gitu, kan ada kuota. Sampai sekarang sih belum ya, karena kami sering komunikasi juga dengan pelaku usaha," terangnya.
Pemerintah berencana menerapkan mandatori penggunaan bahan bakar solar dengan campuran 50 persen bahan nabati (fatty acid methylester/FAME) atau biodiesel B50 untuk menghentikan impor solar mulai semester kedua tahun 2026.
Adapun Kementerian ESDM mencatat pemanfaatan biodiesel selama periode 2020-2025 telah menghemat devisa hingga 40,71 miliar dolar AS.
Dengan penerapan B50 pada 2026, potensi penghematan tambahan diproyeksikan mencapai 10,84 miliar dolar AS hanya dalam satu tahun.
Secara teknis, program B50 dirancang untuk menutup sisa impor solar yang masih tersisa di bawah kebijakan B40 saat ini.
Pada 2025, impor solar diperkirakan mencapai 4,9 juta kiloliter atau 10,58 persen dari total kebutuhan nasional.
Implementasi B50 akan menghilangkan ketergantungan tersebut dan menjadikan pasokan solar sepenuhnya berasal dari sumber daya domestik.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)