#30 tag 24jam
Kemenhub perkuat implementasi zero ODOL 2027 dari hulu hingga hilir
Kementerian Perhubungan memperkuat implementasi kebijakan menuju zero penanganan kendaraan lebih dimensi dan muatan (over dimension over loading/ODOL) pada ... [468] url asal
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan memperkuat implementasi kebijakan menuju zero penanganan kendaraan lebih dimensi dan muatan (over dimension over loading/ODOL) pada 2027 secara menyeluruh dari hulu hingga hilir guna meningkatkan keselamatan transportasi dan efisiensi logistik nasional.
"Untuk mewujudkan zero ODOL 2027, permasalahan angkutan lebih dimensi dan lebih muatan tidak bisa lagi ditangani secara parsial, melainkan perlu ditangani secara menyeluruh dari hulu ke hilir," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, banyak yang melihat masalah ODOL hanya sebagai pelanggaran lalu lintas di jalan, tetapi dia menekankan semua pihak harus melihat hal itu sebagai persoalan keselamatan yang perlu ditangani dari hulu ke hilir karena ada ekosistem angkutan logistik di dalamnya.
"Diperlukan komitmen dari seluruh pihak baik dari kementerian dan lembaga, operator angkutan logistik, hingga masyarakat untuk merealisasikan zero over dimension over load 2027," ujarnya.
Ia mengatakan penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan yang menyeluruh itu didasarkan dari rencana aksi yang telah disusun oleh pemerintah.
Ia menyebut saat ini semua pemangku kepentingan yang terlibat tengah memproses langkah-langkah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada dalam ekosistem angkutan logistik, agar masalah truk lebih dimensi dan muatan dapat ditangani secara menyeluruh dari hulu ke hilir.
"Sebenarnya, kita sudah punya roadmap atau rencana aksi tidak hanya dari sisi pengawasan dan penegakan hukum tapi semua yang terlibat dalam ekosistem ini, mulai dari kesejahteraan para pengemudi sedang disusun oleh kementerian terkait," katanya.
Lebih lanjut, dia mengatakan masalah regulasi sedang berproses di DPR dan sedang diperbaiki untuk disesuaikan dengan kebutuhan ekosistem angkutan logistik saat ini.
"Seperti pemerintah akan memberikan insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha yang mematuhi dan yang melanggar," jelas Aan.
Sementara itu, di sisi pengawasan, Aan menilai pemerintah juga perlu terlibat sejak awal untuk melakukan pengawasan yang lebih sistematis hingga nantinya bisa menerapkan penegakan hukum yang lebih konsisten.
Menurutnya, pengawasan harus dimulai dari titik pemuatan barang, lalu diperkuat dengan deteksi digital di jalan, integrasi data, dan penegakan hukum sehingga semua pihak yang terlibat dalam proses distribusi logistik juga terawasi dan patuh dengan ketentuan yang ada.
"Penanganannya harus menyeluruh dari hulu ke hilir sehingga pendekatannya bukan sekadar menindak tetapi menata ekosistemnya," tegasnya.
Dengan roadmap dan sistem yang sedang dibangun, lanjut Aan, nantinya tanggung jawab tidak hanya dibebankan ke pengemudi, tapi juga operator atau pemilik barang juga dimintai pertanggungjawaban hukumnya.
Oleh karena itu, dengan adanya rencana aksi yang menyeluruh serta kolaborasi semua kementerian, lembaga, hingga pemangku kepentingan terkait yang terlibat dalam ekosistem angkutan logistik, Aan optimistis target zero ODOL 2027 dapat direalisasikan.
Ia juga menegaskan pentingnya komitmen dari seluruh kementerian/lembaga, operator atau pemilik barang, dan seluruh lapisan masyarakat sebagai titik awal semangat merealisasikan zero ODOL.
"Mudah-mudahan dengan roadmap yang kita buat dan komitmen yang sama dari seluruh stakeholder, saya optimis pada 2027 zero ODOL dapat tercapai," kata Aan.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
Zero Odol Bakal Kerek Naik Biaya Logstik 3,3%, Ini Kata Pemerintah
Implementasi Zero ODOL meningkatkan biaya logistik 3,3% sementara, namun menurunkan biaya jangka panjang dan mengurangi kecelakaan hingga 22,4%, kata pemerintah. [437] url asal
#zero-odol #biaya-logistik #kenaikan-biaya-logistik #pemerintah-zero-odol #implementasi-zero-odol #dampak-zero-odol #kendaraan-obesitas #penertiban-odol #biaya-bbm #keuntungan-sosial #inflasi-logistik
(Bisnis.Com - Ekonomi) 30/10/25 03:00
v/20875/
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengakui bahwa implementasi Zero Over Dimension Over Load(ODOL) kendaraan bakal mengerek naik biaya logistik sebesar 3,3%. Namun, hal tersebut hanya sementara dan bersifat jangka pendek.
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Rustam Effendi menuturkan bahwa penerbitan kendaraan obesitas tersebut memang akan memberikan immediate effect atau dampak langsung.
“Memang penertiban ODOL ada efek langsung, yaitu itu menaikkan harga logistik. Kalau medium long term itu akan menurunkan [biaya logistik],” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF) di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (29/10/2025).
Hal tersebut didorong kenaikan biaya BBM, tol, sewa truk, perawatan armada. Pasalnya, melalui implementasi tersebut, otomatis jumlah angkutan akan bertambah.
Rustam menjelaskan bahwa biaya logistik yang diperkirakan naik menjadi 14,7% tersebut akan tertutup dengan keuntungan lainnya.
Misalnya, efisiensi biaya untuk preservasi jalan hingga menghilangkan dampak sosial akibat kecelakaan. Alhasil, terdapat keuntungan dampak sosial yang diperkirakan mencapai Rp1,4 triliun per tahun.
Proyeksi dampak inflasi pun sangat kecil, yakni sebesar 0,02%—0,14%. Kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) tersebut justru diiringi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,06%—0,08%.
Rustam bercerita bahwa persoalan ODOL yang sudah puluhan tahun tidak rampung ini akibat belum sinkron satu kementerian dengan kementerian lainnya. Sebelumnya, aturan penertiban ODOL dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing K/L.
“Masing-masing itu mengerjakan sendiri, tidak ada yang orkestrasi, dengan demikian tidak selesai. Itu lah Kemenko IPK mengorkestrasi sehingga kita bersama menangani dari hulu ke hilir dan bersama-sama,” tuturnya.
Meski saat ini regulasi terkait Zero ODOL masih belum terbit, pemerintah terus mengimplementasikan sembilan Rencana Aksi Nasional (RAN) agar cita-cita bebas kendaraan obesitas terwujud.
Pada tahap awal, kendaraan untuk proyek pemerintah pusat, proyek pemerintah daerah, proyek BUMN dan Kawasan industri yang dikelola BUMN akan wajib Zero ODOL.
Kemudian dilanjutkan dengan penerapan terhadap pihak swasta, pemilik barang di kawasan industri, proyek-proyek swasta. Terakhir, penerapan terhadap hilir, yakni pengusaha angkutan barang, termasuk truk-truk pengangkutan bahan pangan seperti sayuran.
“Jadi meskipun ada immediate impact, tetapi kalau dihitung semuanya, termasuk tadi social cost, potensi investasi, dan sebagainya, itu ternyata memberikan kontribusi positif,” lanjut Rustam.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan menepis kekhawatiran penerapan Zero ODOL akan membebani perekonomian.
Aan menjelaskan, berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) di wilayah Jakarta dan Jawa Barat, penerapan zero ODOL dapat menekan angka kecelakaan sebesar 22,4% yang melibatkan angkutan logistik.
"Ada kekhawatiran masyarakat dari diterapkannya zero ODOL, tapi ternyata hasil surveinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Justru ini akan membuat iklim investasi dan perekonomian bergairah, para pengusaha logistik atau pemilik kendaraan akan diuntungkan secara ekonomi,” jelasnya, Jumat (23/10/2025).
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)