Beijing (ANTARA) -

Pameran dan Konferensi Penyimpanan Energi Internasional (Energy Storage International Conference and Expo/ESIE) ke-14 digelar di Beijing, China. Pameran ini menampilkan enam paviliun bertema. Dibuka pada 31 Maret, gelaran tersebut berlangsung hingga 3 April. Mari tengok suasana pameran melalui deretan foto Xinhua berikut.

Pewarta: Xinhua
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah membangun fasilitas penyimpanan (storage) minyak nasional dengan kapasitas cadangan hingga tiga bulan dinilai perlu dilakukan secara tersebar di berbagai wilayah.

Pembangunan storage itu juga perlu melibatkan pihak swasta agar lebih efisien dari sisi pembiayaan.

Wacana pembangunan storage berkapasitas tiga bulan alias 90 hari ini muncul lantaran terdapat ancaman pengurangan pasokan dan kenaikan harga buntut Iran dikabarkan menutup Selat Hormuz. Apalagi, saat ini storage minyak Indonesia maksimal hanya 25 hingga 26 hari saja.

Praktisi minyak dan gas (migas) Hadi Ismoyo mengatakan, kondisi geografis Indonesia yang membentang luas dari Sabang hingga Merauke membuat pembangunan fasilitas penyimpanan energi tidak ideal jika hanya terpusat di satu lokasi.

Menurutnya, jaringan storage minyak sebaiknya disebar di sejumlah titik strategis untuk memastikan ketahanan pasokan energi di seluruh wilayah.

“Karena geografi kita terbentang sangat luas, sekitar 2.000 km kali 5.000 km, maka idealnya fasilitas penyimpanan ini disebar ke beberapa titik,” ujarnya, Kamis (12/3/2026).

Selain itu, Hadi menilai pemerintah juga perlu melibatkan badan usaha swasta dalam pembangunan fasilitas tersebut. Pasalnya, kebutuhan belanja modal (capital expenditure/capex) maupun biaya operasional (operational expenditure/opex) untuk proyek storage minyak tergolong sangat besar.

Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu menyarankan agar pembangunan fasilitas penyimpanan dilakukan oleh pihak swasta. Sementara, pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) dapat menyewa fasilitas tersebut melalui kontrak jangka panjang.

“Biarkan swasta yang membangun, kemudian pemerintah atau Pertamina menyewanya sehingga lebih efisien,” katanya.

Hadi memperkirakan kebutuhan dana untuk meningkatkan storage hingga sekitar 70 hari tambahan dapat mencapai sekitar US$13,4 miliar hanya untuk biaya stok energi. Di sisi lain, pemerintah juga perlu menanggung biaya sewa fasilitas penyimpanan terapung atau floating storage and offloading (FSO) yang diperkirakan mencapai sekitar US$4 miliar per tahun.

Dengan demikian, total kebutuhan dana yang harus disiapkan pemerintah bisa mencapai sekitar US$17,4 miliar atau setara hampir Rp300 triliun per tahun.

Menurut Hadi, angka tersebut menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah untuk menilai kelayakan rencana peningkatan cadangan energi nasional tersebut.

“Artinya pemerintah harus menyiapkan dana yang tidak sedikit. Total sekitar US$17,4 miliar atau setara dengan hampir Rp300 triliun setahun," katanya.

Dia menilai skema kolaborasi dengan swasta dalam pembangunan storage minyak dapat menjadi solusi untuk menekan beban fiskal pemerintah. Namun, ada sejumlah aspek yang perlu diperhatikan agar proyek tersebut menarik bagi investor.

Salah satunya terkait waktu pembangunan fasilitas penyimpanan terapung. Hadi menjelaskan proses engineering, procurement, construction, and installation (EPCI) untuk FSO dapat memakan waktu hingga 36 bulan.

Selain itu, pembangunan storage juga perlu didukung dengan infrastruktur terminal yang memadai untuk melayani kapal tanker berukuran kecil maupun distribusi BBM menggunakan truk ke berbagai wilayah.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memberikan kemudahan perizinan bagi investor, mulai dari izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), izin terminal, izin storage, izin distribusi hingga izin niaga.

Tak kalah penting, pemerintah perlu menyiapkan skema komersial yang menarik agar badan usaha swasta tertarik berinvestasi dalam proyek pembangunan storage minyak nasional.

“Pemerintah juga harus menyiapkan commercial term and condition yang menarik supaya badan usaha swasta tertarik masuk,” kata Hadi.

Bisnis.com, JAKARTA— Transformasi menuju green mining kini semakin dipandang sebagai kebutuhan bisnis jangka panjang. Hal itu dilakukan melalui adopsi penggunaan energi terbarukan hingga armada operasional.

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia - Indonesian Coal Mining Association (APBI-ICMA) menilai bahwa sektor pertambangan nasional mulai menunjukkan kesiapan untuk mengadopsi praktik green mining.

Meskipun implementasinya perlu dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan operasional dan infrastruktur di masing-masing perusahaan, mengingat setiap site tambang memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda.

“Transformasi menuju green mining kini semakin dipandang sebagai kebutuhan bisnis jangka panjang. Tantangannya adalah bagaimana memastikan implementasi dapat berjalan lebih cepat dan lebih luas, didukung ekosistem teknologi yang semakin siap, serta kolaborasi yang kuat antara pelaku industri, pemerintah, dan penyedia solusi,” ujar Aditya Pratama, Ketua Komite Komunikasi & Government Relations APBI-ICMA, dalam keterangan resminya, Kamis (12/3/2026).

Dalam praktiknya, implementasi green mining memerlukan pendekatan sistem energi yang dirancang secara menyeluruh sesuai kebutuhan operasional setiap site tambang.

Integrasi antara sumber energi terbarukan, sistem penyimpanan energi, serta teknologi pemantauan operasional menjadi salah satu pendekatan yang mulai dipertimbangkan untuk mendukung operasional tambang yang lebih efisien dan rendah emisi.

Sebagai salah satu penopang utama ekonomi nasional, sektor pertambangan berkontribusi sekitar 10,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Namun, di saat yang sama, sektor ini juga berada dalam fase transisi penting seiring target nasional penurunan emisi sebesar 31,89% pada 2030 serta meningkatnya standar keberlanjutan dalam rantai pasok global.

Salah satu tantangan utama sektor ini adalah tingginya ketergantungan operasional tambang terhadap bahan bakar fosil, baik untuk pembangkit listrik di area terpencil maupun mobilitas armada operasional. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan emisi, tetapi juga memengaruhi efisiensi biaya dan keandalan pasokan energi di lapangan.

Secara global, sektor pertambangan sendiri diperkirakan menyumbang sekitar 4–7% emisi gas rumah kaca dunia, menjadikannya salah satu sektor strategis dalam upaya transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Jefferson Kuesar, CEO SUN Energy, menilai pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di area tambang dinilai semakin relevan karena mampu menjawab beberapa kebutuhan utama sekaligus, mulai dari pengurangan ketergantungan pada diesel, peningkatan efisiensi biaya operasional, hingga penguatan ketahanan pasokan energi di lokasi terpencil.

Dengan dukungan sistem penyimpanan energi baterai, pemanfaatan energi surya juga dapat menjadi solusi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan operasional tambang yang dinamis.

“Strategi green mining yang efektif perlu melihat karakter operasional tambang secara menyeluruh. Karena itu, implementasinya perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing site. Integrasi antara energi surya, penyimpanan energi, dan sistem monitoring menjadi penting agar perusahaan tambang dapat menekan emisi sekaligus menjaga efisiensi dan kontinuitas operasi,” ujarnya.

Selain dari sisi pembangkitan energi, CEO SUN Mobility Karina Darmawan juga melihat elektrifikasi armada operasional sebagai langkah strategis berikutnya dalam mendorong operasional tambang yang lebih rendah emisi.

Mengingat mobilitas merupakan salah satu komponen penting dalam rantai operasional tambang, sehingga transformasi menuju kendaraan listrik dapat memberikan dampak yang signifikan, baik dari sisi lingkungan maupun efisiensi operasional.

“Elektrifikasi armada perlu dipandang sebagai bagian dari transformasi operasional yang lebih menyeluruh. Implementasinya harus disesuaikan dengan karakteristik tambang, mulai dari jenis armada, rute operasional, intensitas penggunaan, hingga kesiapan infrastruktur pengisian dayanya. Jika dirancang dengan tepat, elektrifikasi dapat membantu perusahaan tambang menekan emisi, meningkatkan efisiensi biaya, dan menciptakan sistem operasional yang lebih modern serta lebih terukur,” ujarnya.

Ke depan, transformasi green mining tidak hanya akan ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh kolaborasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan. Melalui pendekatan yang terintegrasi, SUN berkomitmen untuk mendukung sektor pertambangan Indonesia dalam membangun operasional yang lebih rendah karbon, efisien, dan tetap berdaya saing.

Dalam konteks tersebut, SUN telah mulai mengimplementasikan pendekatan energi terintegrasi yang mencakup pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), sistem penyimpanan energi baterai (BESS), infrastruktur pengisian kendaraan listrik, serta elektrifikasi armada operasional sebagai bagian dari solusi untuk mendukung transformasi menuju green mining di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana membangun fasilitas penyimpanan energi atau storage baru untuk memperkuat cadangan energi nasional. Lokasi pembangunan tersebut diproyeksikan berada di wilayah Sumatra.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan hal itu usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

“Storage di daerah Sumatra,” ujar Bahlil saat menjawab pertanyaan awak media mengenai rencana pembangunan fasilitas penyimpanan energi tersebut.

Pulau Nipah Kemungkinan Tidak Dipilih

Ketika ditanya apakah fasilitas tersebut akan dibangun di Pulau Nipah, Kepulauan Riau, Bahlil menyebut lokasi tersebut kemungkinan kecil menjadi pilihan utama.

Menurutnya, pemerintah membutuhkan area yang cukup luas untuk pembangunan fasilitas penyimpanan energi skala besar.

“Salah satu di antaranya, karena ada beberapa yang dibentuk. Tapi Pulau Nipah kemungkinan kecil tidak. Maaf, kemungkinan besar tidak, karena arealnya yang tidak terlalu besar,” kata Bahlil.

Dia menjelaskan, kebutuhan lahan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan lokasi pembangunan storage energi nasional tersebut.

Lokasi Spesifik Masih Dikaji

Meskipun telah memastikan wilayah Sumatra sebagai peluang menjadi lokasi utama, tetapi Bahlil menekankan bahwa pemerintah belum mengumumkan titik pasti pembangunan fasilitas penyimpanan tersebut.

Dia mengatakan penentuan lokasi masih dalam tahap kajian dan akan disampaikan lebih lanjut setelah proses evaluasi selesai.

“Nanti kita cek. Nanti saya akan sampaikan,” tandas Bahlil.

Di sisi lain, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani pun mengatakan bahwa sejauh ini rencana pembangunan storage energi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Harapannya, dengan kapasitas penyimpanan yang lebih besar, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan cadangan energi strategis sekaligus mengantisipasi potensi gangguan pasokan global.

Meski begitu, Rosan mengatakan bahwa rencana masih dalam tahap pembahasan dengan kementerian terkait.

“Baru akan pembahasan. [Investasinya butuh berapa] lagi dihitung sama ESDM,” pungkas Rosan.

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui gudang penyimpanan energi nasional hanya mampu sampai 25 hari. Jumlah ini di bawah standar internasional yang merekomendasikan untuk 3 bulan.

Bahlil menjelaskan minimnya ketahanan energi nasional dikarenakan kapasitas penyimpanan atau storage di dalam negeri hanya mampu menyimpan energi, dalam hal ini minyak dan LPG, maksimal untuk 25 hari saja.

Sehingga walaupun pemerintah belanja energi untuk kebutuhan selama 3 bulan, sudah barang tentu tidak ada tempat untuk menyimpan.

"Kalau kita impor sebanyak itu (untuk ketahanan lebih dari 25 hari), mau di taruh di mana? Itu kira-kira problem kita. Kita tidak usah menyalahkan siapa-siapa, memang faktanya begitu negara kita, dan kita harus perbaiki," kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (3/3/2026).

Bahlil mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk membangun kapasitas penyimpanan energi untuk ketahanan sampai dengan 3 bulan.

Hal ini melihat dinamika eskalasi geopolitik yang tengah memanas belakangan pasca luncuran serangan AS ke Iran. Bahkan, konflik tersebut sampai pada penutupan selat Hormuz, yang menjadi jalur perdagangan energi global.

"Memang sejak dahulu, sudah sejak lama. Bahwa kemampuan storage kita, daya tampung BBM kita tidak lebih dari 21-25 hari. Sekarang ini di bawah arahan Presiden Prabowo, memerintahkan kepada kami untuk segera membangun storage agar ketahanan energi kita ada," kata Bahlil di Istana Negara (4/3/2026).

Dia menargetkan, pembangunan storage rampung dalam tiga bulan. Pembangunan storage penyimpanan minyak rencananya akan mulai masuk tahap konstruksi pada 2026.

Adapun lokasi yang tengah dibidik yaitu di Sumatera. Saat ini, proyek tersebut masih dalam tahap kajian kelayakan sebelum masuk tahap konstruksi.

(NIA DEVIYANA)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional saat ini cukup untuk 23 hari. Jumlah tersebut diklaim sudah masuk dalam standar minimum nasional.

Bahlil mengungkapkan stok saat ini masih berada di atas standar minimum nasional yang ditetapkan, yakni selama 21 hari.

"Stok BBM kita, crude BBM LPG itu, semua rata-rata di atas standar minimum nasional. Kita tahu bahwa standar minimum nasional adalah 21 hari. Ini semuanya di atas 21 hari," katanya dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).

Stok tidak bisa ditingkatkan lebih jauh karena keterbatasan kapasitas penyimpanan (storage) energi nasional yang maksimal hanya mampu menampung pasokan untuk 25 hingga 26 hari.

"Secara faktanya ketahanan energi kita, storage itu maksimal di angka 25 sampai 26 hari. Enggak lebih dari itu," ujar Bahlil.

Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan, penambahan impor tanpa diimbangi kapasitas tangki penyimpanan tidak akan efektif.

"Kalau kita impor sebanyak itu kita mau taruh dimana? Itu kira-kira problem kita. Kita tidak usah menyalahkan siapa-siapa, memang faktanya begitu negara kita dan kita harus perbaiki," ucap Bahlil.

Oleh karena itu, pemerintah berencana membangun fasilitas penyimpanan energi dengan kapasitas hingga tiga bulan sesuai standar internasional.

Proyek tersebut kini memasuki tahap studi kelayakan dan ditargetkan mulai dibangun tahun ini di wilayah Sumatera.

Lebih lanjut, di kondisi Timur Tengah yang sedang memanas, Bahlil memastikan pemerintah telah menyiapkan langkah untuk menjaga pasokan minyak mentah RI.

Di tengah konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran tersebyt, Selat Hormuz telah ditutup. Penutupan ini berdampak pada kondisi energi global.

Menurut Bahlil, Selat Hormuz dilalui sekitar 20,1 juta barel minyak per hari, termasuk pasokan crude Indonesia dari kawasan Timur Tengah.

"20,1 juta barel per day itu termasuk di dalamnya adalah Indonesia melakukan impor crude dari Timur Tengah yang melewati Selat Hormuz," kata Bahlil.

Berdasarkan catatan pemerintah, sekitar 20-25 persen impor minyak mentah Indonesia berasal dari Timur Tengah. Sisanya didatangkan dari Afrika, Amerika Serikat, Brasil, dan sejumlah negara lain.

Melihat ketegangan yang dinilai belum dapat dipastikan kapan berakhir, pemerintah memutuskan mengambil langkah antisipatif dengan mengalihkan sebagian impor minyak mentah dari Timur Tengah ke Amerika Serikat.

"Sekarang ini untuk crude yang kita ambil dari Timur Tengah, sebagian kita alihkan untuk ambil di Amerika. Supaya apa? Ada kepastian ketersediaan crude kita," ucap Bahlil.

Untuk BBM jenis RON 90, 93, 95, dan 98, Bahlil memastikan pasokan tidak bergantung pada Timur Tengah karena selama ini diimpor dari kawasan lain, termasuk Asia Tenggara.

Sementara untuk LPG, Indonesia mengimpor sekitar 7,3 juta ton per tahun dan tahun ini meningkat menjadi 7,8 juta ton. Sebanyak 70 persen dipasok dari Amerika Serikat dan 30 persen dari Timur Tengah, termasuk Saudi Aramco.

Namun, melihat dinamika konflik, pemerintah juga menyiapkan opsi pengalihan pasokan LPG dari negara yang tidak terdampak jalur Selat Hormuz.

"Maka alternatifnya adalah kita switch lagi supaya kita tidak mau ambil risiko, sebagiannya kita switch lagi untuk kita belanja di negara yang tidak ada kaitannya dengan selat Hormuz," ujar Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan pembangunan fasilitas penyimpanan (storage) minyak berkapasitas hingga 3 bulan sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan energi nasional.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pembangunan storage menjadi prioritas karena kapasitas penyimpanan nasional saat ini masih terbatas. Proyek tersebut direncanakan berlokasi di Sumatra dan ditargetkan mulai dibangun tahun ini setelah studi kelayakan rampung.

Secara teknis, fasilitas penyimpanan energi yang ada saat ini hanya mampu menampung cadangan BBM sekitar 25 hari, belum mencapai standar internasional.

“Pemerintah sedang membangun storage yang kapasitasnya bisa sampai 3 bulan,” kata Bahlil dalam konferensi pers di ESDM, Selasa (3/3/2026).

Keterbatasan storage dinilai menjadi persoalan mendasar dalam memperkuat cadangan energi jangka panjang. Tanpa kapasitas penyimpanan yang memadai, impor dalam jumlah besar tidak akan efektif karena keterbatasan ruang penampungan.

Menurut Bahlil, kondisi tersebut merupakan tantangan struktural yang harus segera dibenahi melalui pembangunan infrastruktur baru agar Indonesia memiliki bantalan energi yang lebih kuat menghadapi gejolak global.

“Kalau impor banyak, kita mau taruh di mana? Itu problem kita dan harus diperbaiki,” tuturnya.

Pemerintah menargetkan feasibility study (FS) proyek storage baru rampung tahun ini sehingga konstruksi bisa segera dimulai. Meski lokasi pastinya belum diperinci, proyek tersebut dipastikan berada di wilayah Sumatra sebagai bagian dari strategi distribusi nasional.

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah telah melakukan pra-studi kelayakan untuk membangun fasilitas penyimpanan minyak di 18 daerah dengan total nilai investasi Rp72 triliun. Proyek ini direncanakan tersebar di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung (Bali), Bima, Ende, Makassar, Dongala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, dan Fakfak.

Adapun, proyek penyimpanan minyak tersebut menjadi salah satu dari 18 proyek hilirisasi dan ketahanan energi prioritas yang tengah dikaji oleh Badan Pengelola Investasi Danantara.

Selain memperkuat fasilitas penyimpanan, pemerintah juga mendorong peningkatan kapasitas kilang minyak dalam negeri. Targetnya, pada 2027, kilang nasional mampu memproduksi BBM dengan spesifikasi RON 93, 95, dan 98 serta avtur sehingga impor ke depan lebih difokuskan pada minyak mentah (crude) untuk kemudian diolah di dalam negeri guna memenuhi kebutuhan nasional.

Di sisi lain, Bahlil memastikan stok energi nasional dalam kondisi aman menjelang Hari Raya Idulfitri. Cadangan BBM, crude, dan LPG saat ini tercatat berada di atas standar minimum nasional yang ditetapkan selama 23 hari.

Dia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pasokan energi dalam jangka pendek karena posisi stok masih terkendali dan melebihi ambang batas keamanan nasional.

“Stok BBM, crude, dan LPG rata-rata di atas standar minimum 21 hari,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengembangan energi terbarukan berpotensi mendapat dorongan signifikan seiring dengan penurunan biaya penyimpanan energi baterai ke rekor terendah pada 2025. Tren ini memperbaiki nilai keekonomian proyek-proyek yang mengombinasikan baterai dengan pembangkit surya dan angin, sekaligus membantu mengatasi pembatasan produksi (curtailment).

Biaya penyimpanan baterai turun lebih dari seperempat sepanjang tahun lalu. BloombergNEF (BNEF) mencatat levelized cost of electricity (LCOE) untuk proyek baterai berdurasi empat jam secara standalone merosot 27% secara tahunan menjadi US$78 per megawatt-jam (MWh) pada 2025. Harga ini diproyeksikan turun lagi menjadi US$58 per MWh pada 2035.

“Seiring biaya yang terus menurun, kami memperkirakan penyimpanan baterai akan memperkuat pendapatan proyek surya, mendukung ekspansi energi terbarukan secara lebih luas, serta mempercepat peralihan menuju sistem penyeimbang berbasis penyimpanan dibandingkan pembangkit puncak berbasis fosil,” ujar Amar Vasdev, Senior Energy Economics Associate BNEF sekaligus penulis utama laporan, dikutip dari Bloomberg.

Penurunan biaya baterai dinilai krusial karena teknologi ini mampu menyerap kelebihan listrik pada siang hari dan melepaskannya saat permintaan memuncak pada malam hari. Hal ini makin penting ketika lonjakan kapasitas surya dan angin di sejumlah negara mulai membebani jaringan listrik dan memaksa pembatasan produksi energi terbarukan.

Adopsi penyimpanan energi yang lebih luas juga meningkatkan ketahanan infrastruktur kelistrikan di tengah lonjakan permintaan listrik, serta membantu meredam dampak badai musim dingin ekstrem di AS bulan lalu.

Bagi negara berkembang, penyediaan energi bersih yang lebih murah dan andal menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing terhadap bahan bakar fosil dan mendorong dekarbonisasi.

BNEF mencatat penyimpanan baterai menghadapi tren yang kontras pada 2025 di tengah kenaikan biaya pada sejumlah teknologi energi lain akibat kendala rantai pasok dan faktor lain, termasuk pembangkit angin, proyek surya fixed-axis, dan turbin gas siklus gabungan.

Penurunan harga sel baterai, peningkatan desain, serta kompetisi yang lebih ketat mendorong efisiensi biaya, bahkan melampaui proyeksi awal BNEF yang memperkirakan penurunan 11% pada 2025.

Dalam laporan terpisah bulan lalu, BNEF memproyeksikan kapasitas penyimpanan energi stasioner akan meningkat sepertiga pada 2026 menjadi 122,5 gigawatt (GW). Pertumbuhan ini ditopang oleh kenaikan di Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Peningkatan instalasi didorong ekspansi proyek skala utilitas, permintaan sektor residensial, serta integrasi baterai dengan pembangkit surya.

Meski biaya pembiayaan lebih tinggi serta tekanan kebijakan proteksionis dan gangguan rantai pasok masih membayangi, BNEF memperkirakan inovasi dan kompetisi akan terus menekan biaya energi bersih.

Hingga 2035, tambahan penurunan LCOE diproyeksikan mencapai 30% untuk surya, 25% untuk penyimpanan baterai, 23% untuk angin darat, dan 20% untuk angin lepas pantai.

Bisnis.com, JAKARTA — Emisi karbon dioksida China, negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, diperkirakan turun 0,3% pada 2025 menjadi 12,10 miliar ton CO₂ ekuivalen dari 12,13 miliar ton pada tahun sebelumnya.

Jika terealisasi, penurunan ini akan menjadi kontraksi tahunan pertama sejak pembatasan aktivitas pada era Covid-19 di 2022, sekaligus terjadi di tengah pertumbuhan permintaan energi yang tetap kuat. Saat pembatasan, angka emisi China tercatat turun dari 11,68 miliar ton CO₂e pada 2021 menjadi 11,37 miliar ton CO₂e pada 2022.

Estimasi tersebut merujuk analisis Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) untuk Carbon Brief. Penurunan dipicu berkurangnya emisi di hampir seluruh sektor utama, termasuk ketenagalistrikan. Di sektor ini, lonjakan pasokan energi terbarukan tercatat melampaui konsumsi batu bara meski pembangunan pembangkit termal masih berlanjut.

Analis utama CREA, Lauri Myllyvirta, menyatakan pada tahun lalu China untuk pertama kalinya mampu memenuhi seluruh tambahan pertumbuhan permintaan listrik dari sumber bebas karbon, serta menambah kapasitas penyimpanan energi yang cukup untuk mengimbangi kenaikan beban puncak.

“Hal ini menciptakan lebih banyak opsi untuk menghindari pemadaman tanpa harus bergantung pada bahan bakar fosil,” ujarnya, dikutip dari Bloomberg, Kamis (12/6/2026).

Meski relatif kecil, penurunan yang masih menunggu konfirmasi dari data konsumsi energi itu tetap menjadi tonggak penting dalam upaya China untuk menahan laju pertumbuhan jejak karbonnya. Perkembangan ini juga menegaskan potensi energi angin, surya, dan baterai dalam mendukung ekspansi ekonomi negara berkembang tanpa meningkatkan polusi.

Namun, masih terlalu dini untuk memastikan bahwa emisi China telah mencapai puncaknya. Presiden Xi Jinping berkomitmen mencapai titik puncak emisi sebelum 2030, sementara China tetap menjalankan strategi energi “all-of-the-above”, sehingga emisi masih berpotensi kembali meningkat, kata Myllyvirta. Sebagai catatan, China menyumbang sekitar sepertiga dari total emisi karbon global.

Sinyal penting berikutnya akan terlihat pada Maret saat pemerintah China merilis rencana pembangunan lima tahunan terbaru. Untuk memenuhi target 2030 dalam Perjanjian Paris, China perlu menurunkan intensitas emisi per unit PDB sebesar 23%, menurut Myllyvirta. Angka ideal tersebut sangat jauh terpaut dengan realisasi penurunan intensitas emisi China yang berada di kisaran 12% dalam lima tahun terakhir.

Adapun sektor lain yang perlu dicermati dalam upaya penurunan emisi adalah industri kimia. Meski emisi turun pada sektor ketenagalistrikan, logam, semen, dan transportasi, lonjakan emisi justru terjadi dari pembangunan pabrik baru berbasis batu bara dan minyak untuk memproduksi plastik serta material maju lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengembangan baterai penyimpanan energi (Battery Energy Storage System/BESS) menjadi bagian tak terpisahkan dari penguatan keandalan sistem kelistrikan nasional, seiring dengan meningkatnya penetrasi energi terbarukan dan kebutuhan listrik energi terbarukan di sektor industri.

Co-Founder & Director of Technology Xurya Daya Indonesia Edwin Widjonarko mengatakan, pengembangan BESS pada dasarnya bukan untuk mengejar keuntungan tambahan (upside), melainkan sebagai proteksi terhadap risiko (downside) pada sistem kelistrikan.

“Integrasi BESS adalah keniscayaan bagi keandalan jaringan listrik nasional sebagai infrastruktur kritis,” ujarnya dalam jawaban tertulis kepada Bisnis, Kamis (28/1/2026).

Menurut Edwin, dibandingkan dengan teknologi baterai penyimpanan lainnya, BESS memiliki keunggulan teknis signifikan karena kapasitasnya yang besar serta frekuensi respons yang sangat cepat.

Dengan karakteristik tersebut, BESS tidak hanya berfungsi sebagai cadangan listrik (backup), tetapi juga mampu meningkatkan kualitas daya, serupa dengan fungsi capacitor bank.

Kemampuan ini membuat BESS relevan tidak hanya bagi jaringan PLN, tetapi juga bagi sektor-sektor yang sangat sensitif terhadap gangguan listrik berdurasi sub-detik. “Rumah sakit, pabrik berteknologi tinggi seperti semikonduktor dan bahan kimia, pusat data, hingga industri presisi lainnya akan sangat diuntungkan,” katanya.

Edwin menambahkan, penurunan harga BESS yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir membuka peluang implementasi yang lebih luas, baik pada skala jaringan maupun komersial dan industri.

Sejalan dengan temuan studi EMBER yang mencatat turunnya biaya proyek BESS secara global, Xurya juga mengamati tren serupa di dalam negeri.

Selama tujuh tahun terakhir, perusahaan memantau biaya investasi capex BESS di Indonesia, yang menurun drastis dalam satu hingga dua tahun terakhir, khususnya untuk teknologi baterai lithium-ion.

Meski demikian, Edwin mencatat harga BESS masih sangat bervariasi, tergantung pada merek, form factor, serta apakah baterai dijual dalam bentuk solusi containerized atau unit yang lebih kecil.

“Namun, kami sudah mulai melihat kondisi tertentu di mana integrasi BESS dapat bersaing dengan harga listrik di Indonesia,” ujarnya.

Xurya saat ini telah mulai mengintegrasikan BESS pada sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk meningkatkan tingkat pemanfaatan energi surya. Kendati begitu, BESS belum dijadikan standar pada seluruh proyek.

“BESS kami posisikan sebagai solusi bernilai tambah. Fokus kami saat ini adalah klien komersial dan industri di wilayah yang belum terjangkau jaringan PLN, tetapi membutuhkan keandalan pasokan listrik yang tinggi,” jelas Edwin.

Ke depan, Xurya memperkirakan adopsi BESS di Indonesia akan berkembang secara bertahap, seiring dengan penyesuaian regulasi, struktur tarif, serta kesiapan sistem kelistrikan nasional. Oleh karena itu, perusahaan memilih memulai dari use case yang jelas secara ekonomi.

“Solar plus storage kami jadikan bagian dari strategi jangka panjang untuk menghadirkan solusi energi yang lebih fleksibel dan andal bagi pelaku usaha,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Prospek pengembangan penyimpanan energi baterai (Battery Energy Storage System/BESS) cukup menjanjikan di tengah biaya proyek telah anjlok ke level yang di luar perkiraan.

Merujuk Laporan dari lembaga analisis energi Ember, dijelaskan BESS kini bukan lagi barang mewah, melainkan alat ekonomis untuk menstabilkan pasokan listrik dari sumber energi terbarukan.

Mencermati tren proyek BESS, Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa merekomendasikan agar pemerintah mendorong pemanfaatan BESS untuk PLTS Atap di atas 500 kWp. Hal ini dilakukan untuk membantu menjaga kehandalan jaringan dan mengurangi dampak intermitensi pada sistem kelistrikan PLN.

Menurutnya, BESS punya prospek besar di Indonesia. Paling tidak saat ini terlihat dari RUPTL PLN 2025-2034, direncanakan pengembangan 10,3 GW penyimpanan energi dan rencana pembangunan BESS berkapasitas 4.3 GW.

“Seiring dengan harga BESS yang semakin terjangkau, kapasitas yang dibangun bisa lebih besar dari sini, terutama jika para pengguna PLTS Atap mulai memasang BESS. Selain itu, kombinasi PLTS + BESS memberikan harga listrik yang kompetitif dengan listrik dari PLN,” katanya kepada Bisnis, Rabu (28/1/2026).

Berdasarkan analisis Ember, yang didasarkan pada hasil lelang di Italia, Arab Saudi, dan India, serta wawancara dengan pakar di berbagai negara, menetapkan $125/kWh sebagai capex all-in untuk proyek BESS skala utilitas di pasar global di luar AS dan China.

Fabby menambahkan prospek BESS sebenarnya menjanjikan di Tanah Air. Hal ini merujuk rencana pemerintah yang akan membangun PLTS berkapasitas 100 Gigawatt (GW).

Program ini merencanakan pembangunan 80 GW PLTS dan 320 GWh Battery Energy Storage System (BESS) yang akan dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di 80 ribu desa, dan 20 GW PLTS Terpusat.

Sistem PLTS yang dikelola KDMP bertujuan menyediakan listrik yang andal dan terjangkau untuk mendorong aktivitas ekonomi produktif di pedesaan.

“Apabila terlaksana dengan baik, proyek ini akan menjadi inisiatif elektrifikasi desa dan program pembangkit energi terbarukan terdistribusi yang terbesar di Asia Tenggara,” katanya.

Mengutip laporan International Renewable Energy Agency (Irena), pasar BESS di negara berkembang sedang menjanjikan. Hal ini menunjukkan negara-negara berkembang ingin mendorong pasokan daya yang andal dan dapat disediakan dalam skala belum pernah terjadi sebelumnya.

Irena mencontohkan seperti Proyek Bugesera di Rwanda senilai US$187 juta yang mengintegrasikan PLTS berkapasitas 60 MW dengan 60 MWh BESS untuk memasok daya ke bandara internasional baru negara tersebut serta menyediakan kapasitas malam hari yang terjamin ke jaringan nasional.

Selain itu, di Mesir, International Finance Corporation membiayai BESS 300 MWh untuk ladang panel surya Kom Ombo 500 berkapasitas MW. Sistem berukuran besar ini mengonfirmasi evolusi penyimpanan dari sekadar pengurang ketidakstabilan menjadi pendorong inti energi terbarukan skala besar di jaringan yang terbatas.

Keandalan Sistem Kelistrikan

Di sisi lain, pengembangan BESS juga didorong untuk memastikan keandalan sistem kelistrikan nasional, seiring dengan meningkatnya penetrasi energi terbarukan dan kebutuhan listrik berkualitas tinggi di sektor industri.

Co-Founder & Director of Technology Xurya Daya Indonesia Edwin Widjonarko mengatakan, pengembangan BESS pada dasarnya bukan untuk mengejar keuntungan tambahan, melainkan sebagai proteksi terhadap risiko pada sistem kelistrikan.

“Integrasi BESS adalah keniscayaan bagi keandalan jaringan listrik nasional sebagai infrastruktur kritis,” ujarnya.

Menurut Edwin, dibandingkan teknologi baterai penyimpanan lainnya, BESS memiliki keunggulan teknis signifikan karena kapasitasnya yang besar serta frekuensi respons yang sangat cepat. Dengan karakteristik tersebut, BESS tidak hanya berfungsi sebagai cadangan listrik, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas daya, serupa dengan fungsi capacitor bank.

Kemampuan ini membuat BESS relevan tidak hanya bagi PLN, tetapi juga bagi sektor-sektor yang sangat sensitif terhadap gangguan listrik berdurasi sub-detik. “Rumah sakit, pabrik berteknologi tinggi seperti semikonduktor dan bahan kimia, pusat data, hingga industri presisi lainnya akan sangat diuntungkan,” katanya.

Edwin menambahkan, penurunan harga BESS yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir membuka peluang implementasi yang lebih luas, baik pada skala jaringan maupun komersial dan industri.

Bisnis.com, MAKASSAR - Produsen baja PT Dexin Steel Indonesia (DSI) membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap berkapasitas 65,89 Megawatt-peak (MWp) di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah (Sulteng).

Pembangunan ditujukan untuk menghasilkan listrik yang akan digunakan pada kegiatan operasional pabrik dan perkantoran DSI agar lebih efisiensi dan keberlanjutan. Panel surya dipasang di atas bangunan yang sudah ada, sehingga tidak memerlukan pembukaan lahan baru.

“Dengan memanfaatkan atap fasilitas industri, kami bisa mengoptimalkan ruang yang tersedia sekaligus meminimalkan dampak lingkungan,” kata Cui Bao Yong, Perwakilan Manajemen PT DSI melalui keterangan resmi, Sabtu (24/1/2026).

Pengerjaan PLTS Atap dilaksanakan Longyuan Weide mulai dari pekerjaan konstruksi dasar (sipil), commissioning, hingga operasi komersial.

Untuk mendapatkan listrik yang ditargetkan, sebanyak 119.800 panel surya silikon monokristalin dipasang pada area atap seluas sekitar 396.700 meter persegi. Sistem ini juga dilengkapi penyimpanan energi sebesar 22 MW/22 MWh untuk menjaga kestabilan pasokan listrik dan mengatur frekuensi.

Sementara itu, dalam proses integrasi PLTS dengan jaringan listrik yang sudah ada, Cui Bao Yong mengatakan bahwa IMIP memberikan dukungan teknis, mencakup pengaturan stabilitas frekuensi dan rekomendasi penggunaan sistem penyimpanan energi.

Melalui skema ini, PLTS berfungsi sebagai sumber energi tambahan yang secara bertahap membantu mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik berbasis batu bara.

Skema pemakaian mandiri dengan penyaluran surplus memungkinkan pemanfaatan energi surya berjalan lebih optimal sekaligus membantu menstabilkan sistem kelistrikan di kawasan IMIP.

“Apabila terjadi kelebihan produksi, energi tersebut dapat disalurkan ke jaringan listrik kawasan industri,” tutur Cui Bao Yong.

Pengoperasian PLTS berpotensi menurunkan emisi karbon dioksida hingga lebih dari 81.000 ton per tahun. Selain itu, pemanfaatan energi surya ini diperkirakan mampu menekan konsumsi hingga puluhan ribu ton batu bara setiap tahun, juga mengurangi emisi nitrogen oksida dan sulfur dioksida.

“Kami memandang energi terbarukan sebagai investasi jangka panjang yang memberikan manfaat berlapis, tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi juga sosial dan lingkungan,” tegas Cui Bao Yong.