Bisnis.com, JAKARTA — Pemanfaatan jutaan karya kreatif di ruang digital untuk melatih artificial intelligence (AI) berpotensi membuat para pencipta tidak memperoleh imbal hasil atas penggunaan karya mereka.

Ketiadaan aturan mengenai perizinan dan kompensasi atas penggunaan karya untuk pengembangan AI mendorong isu tersebut masuk ke dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Anggota DPR RI sekaligus musisi Melly Goeslaw menilai pemanfaatan karya kreatif untuk pengembangan AI tanpa skema perizinan dan kompensasi yang jelas berpotensi menggerus hak ekonomi para pencipta.

Menurut dia, kondisi tersebut memungkinkan perusahaan teknologi memperoleh nilai ekonomi dari pemanfaatan karya kreatif tanpa memberikan imbal hasil yang memadai kepada para kreatornya.

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut juga dapat melemahkan insentif berkarya dan mengurangi daya saing industri kreatif nasional. Indonesia bahkan berisiko hanya menjadi pemasok data kreatif sekaligus pasar bagi layanan AI yang dikembangkan pihak lain.

Bagi Melly, AI seharusnya diposisikan sebagai alat yang mendukung kreativitas manusia, bukan menggantikan peran pencipta.

"Karya berbasis AI hanya dapat memperoleh perlindungan hak cipta apabila tetap terdapat kontribusi intelektual manusia yang nyata dalam proses penciptaannya," katanya.

Melly menilai penguatan perlindungan hak ekonomi kreator juga perlu diikuti dengan pembentukan instrumen yang menjamin keberlanjutan kesejahteraan para pencipta. Salah satu usulan yang mengemuka ialah pembentukan Dana Abadi Royalti.

Menurut dia, dana tersebut dapat menjadi instrumen perlindungan sosial dan pengembangan kapasitas bagi pencipta, pelaku pertunjukan, dan pemegang hak terkait, terutama ketika pendapatan royalti bersifat fluktuatif dan tidak merata.

Melly mengatakan pengelolaan dana tersebut harus dilakukan secara transparan dan berbasis data penggunaan karya serta diawasi secara independen dengan melibatkan perwakilan pencipta dan pelaku industri kreatif.

"Dana Abadi Royalti tidak hanya menjadi instrumen keuangan, tetapi juga menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keberlanjutan ekosistem kreatif nasional," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perlindungan hak cipta di sektor seni rupa dan teater dinilai masih belum memberikan manfaat ekonomi yang memadai bagi para pelaku seni. Kondisi tersebut membuat banyak pekerja kreatif belum memperoleh pengakuan dan imbal hasil yang sepadan atas kontribusi mereka.

Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB nasional mencapai Rp1.611,2 triliun atau sekitar 7,28% pada 2024 serta menyerap lebih dari 26 juta tenaga kerja.

Besarnya kontribusi tersebut menempatkan ekonomi kreatif sebagai salah satu mesin pertumbuhan baru. Di tengah transformasi digital, karya kini dapat diproduksi, didistribusikan, dan diperdagangkan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Di sektor seni rupa, karya para seniman Indonesia semakin mendapat pengakuan di tingkat nasional maupun internasional. Pasar seni juga terus berkembang dan nilai transaksinya meningkat.

Namun, kenaikan nilai karya belum otomatis meningkatkan kesejahteraan para perupa. Banyak seniman tidak menikmati keuntungan ketika karya mereka dijual kembali di pasar sekunder.

Perupa Fiametta Gabriela mengaku harus menghadapi beragam skema kerja sama dan negosiasi yang tidak selalu berpihak kepada seniman. Menurut dia, tidak ada standar yang konsisten dalam hubungan antara perupa dan galeri, termasuk dalam pembagian hasil penjualan serta dukungan biaya produksi.

"Kalau balik modal untuk hanya penjualan karya, yang aku rasakan belum balik modal," katanya.

Persoalan serupa juga ditemukan di sektor teater. Peneliti hak cipta teater Selira Dian menemukan praktik penggunaan naskah tanpa izin, perubahan karya tanpa persetujuan pencipta, hingga budaya fotokopi naskah yang masih berlangsung luas.

“Dalam 17 tahun berteater, saya tidak pernah sekalipun mendengar istilah hak cipta," katanya.

Pendiri dan Manajer Teater Koma Ratna Riantiarno mengakui perhatian terhadap hak cipta selama ini memang belum menjadi prioritas di dunia teater.

"Pemahaman mengenai hak cipta dan perlindungan kekayaan intelektual tidak pernah mengakar sebagai nilai mendasar dalam kehidupan berkesenian kita," ujarnya.

Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta Yustiansyah Lesmana menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari basis komunitas yang menjadi fondasi perkembangan teater di Indonesia. Menurut dia, loyalitas dan semangat berkesenian selama ini lebih dominan dibandingkan pertimbangan ekonomi.

"Sebagian besar praktisi teater di Jakarta itu semua berangkat dari basis komunitas. Yang dominan biasanya loyalitas, militansi, dan ukuran-ukuran yang nonmaterial," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perlindungan hak cipta di sektor seni rupa dan teater dinilai masih belum memberikan manfaat ekonomi yang memadai bagi para pelaku seni. Kondisi tersebut membuat banyak pekerja kreatif belum memperoleh pengakuan dan imbal hasil yang sepadan atas kontribusi mereka.

Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB nasional mencapai Rp1.611,2 triliun atau sekitar 7,28% pada 2024 serta menyerap lebih dari 26 juta tenaga kerja.

Besarnya kontribusi tersebut menempatkan ekonomi kreatif sebagai salah satu mesin pertumbuhan baru. Di tengah transformasi digital, karya kini dapat diproduksi, didistribusikan, dan diperdagangkan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Di sektor seni rupa, karya para seniman Indonesia semakin mendapat pengakuan di tingkat nasional maupun internasional. Pasar seni juga terus berkembang dan nilai transaksinya meningkat.

Namun, kenaikan nilai karya belum otomatis meningkatkan kesejahteraan para perupa. Banyak seniman tidak menikmati keuntungan ketika karya mereka dijual kembali di pasar sekunder.

Perupa Fiametta Gabriela mengaku harus menghadapi beragam skema kerja sama dan negosiasi yang tidak selalu berpihak kepada seniman. Menurut dia, tidak ada standar yang konsisten dalam hubungan antara perupa dan galeri, termasuk dalam pembagian hasil penjualan serta dukungan biaya produksi.

"Kalau balik modal untuk hanya penjualan karya, yang aku rasakan belum balik modal," katanya.

Persoalan serupa juga ditemukan di sektor teater. Peneliti hak cipta teater Selira Dian menemukan praktik penggunaan naskah tanpa izin, perubahan karya tanpa persetujuan pencipta, hingga budaya fotokopi naskah yang masih berlangsung luas.

“Dalam 17 tahun berteater, saya tidak pernah sekalipun mendengar istilah hak cipta," katanya.

Pendiri dan Manajer Teater Koma Ratna Riantiarno mengakui perhatian terhadap hak cipta selama ini memang belum menjadi prioritas di dunia teater.

"Pemahaman mengenai hak cipta dan perlindungan kekayaan intelektual tidak pernah mengakar sebagai nilai mendasar dalam kehidupan berkesenian kita," ujarnya.

Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta Yustiansyah Lesmana menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari basis komunitas yang menjadi fondasi perkembangan teater di Indonesia. Menurut dia, loyalitas dan semangat berkesenian selama ini lebih dominan dibandingkan pertimbangan ekonomi.

"Sebagian besar praktisi teater di Jakarta itu semua berangkat dari basis komunitas. Yang dominan biasanya loyalitas, militansi, dan ukuran-ukuran yang nonmaterial," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Revisi Undang-Undang Hak Cipta berisiko menekan daya saing industri kreatif dan memperlambat inovasi digital apabila tidak dirumuskan secara hati-hati, di tengah potensi lonjakan biaya kepatuhan dan ketidakpastian hukum.

Sejumlah kalangan menilai perubahan regulasi tersebut dapat menambah beban pelaku usaha, terutama di era ekonomi digital yang menuntut fleksibilitas dalam pemanfaatan konten.

Akademisi Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Devi Syukri Azhari menilai penguatan perlindungan hak pencipta perlu diapresiasi. Namun, implementasi aturan yang terlalu ketat justru berisiko menghambat inovasi.

Menurutnya, pengaturan baru terkait lisensi, penggunaan konten, dan royalti dapat meningkatkan biaya operasional, terutama bagi UMKM, startup, dan kreator independen yang memiliki keterbatasan sumber daya.

"Hak eksklusif berpotensi membatasi penyebaran dan modifikasi karya, sehingga biaya untuk menggunakan riset, perangkat lunak, atau materi edukasi menjadi tinggi. Akibatnya, inovasi para pelaku ekonomi kreatif lokal bisa terhambat," ujar Devi dalam keterangan tertulisnya.

Dia menambahkan, kewajiban administratif tambahan berisiko menjadi hambatan masuk pasar sekaligus mempersempit ruang ekspansi usaha.

Di sisi lain, ketidakjelasan pengaturan hak cipta dalam konteks kecerdasan buatan dinilai dapat memicu ketidakpastian hukum. Kondisi ini berisiko membuat investor dan perusahaan teknologi menahan ekspansi hingga terdapat kejelasan regulasi.

Devi juga mengingatkan pembatasan prinsip penggunaan wajar atau fair use dapat meningkatkan biaya produksi konten dan pengembangan produk digital.

"Apabila ruang penggunaan yang wajar atau fair use menjadi terlalu terbatas, biaya produksi konten dan pengembangan produk digital dapat meningkat secara signifikan," katanya.

Dampak lanjutan diperkirakan menjalar ke sektor pendidikan dan riset. Akses terhadap materi berhak cipta yang lebih mahal berpotensi meningkatkan biaya pengembangan sumber daya manusia sekaligus memperlambat transfer pengetahuan.

Selain itu, regulasi yang lebih ketat berisiko mendorong konsentrasi pasar pada perusahaan besar yang lebih mampu memenuhi ketentuan. Sementara itu, pelaku usaha kecil berpotensi semakin terpinggirkan.

Sementara itu, kalangan legislatif menilai revisi UU Hak Cipta justru diperlukan untuk menjawab tantangan baru di ruang digital.

Anggota DPR RI Once Mekel menyampaikan bahwa perubahan regulasi harus menjadi prioritas pemerintah, terutama terkait distribusi dan pemanfaatan karya. “Subjek utama pemegang hak cipta tetaplah manusia sebagai pencipta karya. Negara harus memastikan perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi para kreator,” ujar Once beberapa waktu lalu.

Senada, anggota DPR RI Melly Goeslaw menilai revisi UU Hak Cipta dapat memperkuat perlindungan hukum sekaligus menghadirkan sistem pengelolaan royalti yang lebih transparan.

Dia menambahkan, RUU tersebut juga merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 yang memuat sejumlah substansi baru, termasuk penyempurnaan definisi ciptaan dan pengaturan penggunaan kecerdasan buatan dalam proses kreatif.

Sebagai informasi, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR. Persetujuan tersebut diserahkan secara tertulis kepada para Pimpinan DPR RI dalam agenda Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta pada pertengahan Maret 2026.

Sejumlah fraksi menilai revisi regulasi hak cipta merupakan langkah penting untuk menyesuaikan kerangka hukum nasional dengan perkembangan teknologi digital, kecerdasan artifisial (AI), serta perubahan ekosistem industri kreatif yang semakin kompleks.

Dengan persetujuan mayoritas fraksi, RUU Perubahan UU Hak Cipta selanjutnya akan masuk tahap pembahasan bersama pemerintah sesuai mekanisme legislasi yang berlaku di DPR.

Pembahasan tersebut diperkirakan akan menyoroti sejumlah isu strategis. Mulai dari perlindungan kreator di era digital, pengaturan pemanfaatan kecerdasan artifisial, reformasi sistem royalti, hingga perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional di tengah arus digitalisasi global.

JAKARTA - Sejumlah pelaku usaha, akademisi, dan pengamat kebijakan publik mengingatkan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta perlu dirumuskan secara hati-hati dan tidak terburu-buru untuk menghindari dampak ekonomi yang tidak diinginkan. Pasalnya, sejumlah perubahan regulasi berpotensi menimbulkan biaya ekonomi tambahan, memperlambat inovasi, serta mengurangi daya saing sektor kreatif jika tidak diimbangi dengan mekanisme implementasi yang proporsional.

"Pertama-tama, harus diakui bahwa niat di balik revisi UU Hak Cipta adalah sesuatu yang baik. Kendati demikian, dalam praktik di lapangan, hak eksklusif berpotensi membatasi penyebaran dan modifikasi karya sehingga biaya untuk menggunakan riset, perangkat lunak, atau materi edukasi menjadi tinggi. Akibatnya, inovasi para pelaku ekonomi kreatif lokal bisa terhambat," ujar akademisi dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Devi Syukri Azhari, dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).

Salah satu kekhawatiran utama yang disampaikan Devi adalah meningkatnya biaya kepatuhan bagi perusahaan, platform digital, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketentuan yang lebih kompleks terkait lisensi, penggunaan konten, dan pembayaran royalti dapat meningkatkan biaya operasional, terutama bagi pelaku usaha dengan sumber daya terbatas.

Selain itu, ketidakjelasan definisi atau ruang lingkup perlindungan hak cipta dalam era kecerdasan buatan (AI) berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Kondisi ini dapat membuat investor dan perusahaan teknologi menunda ekspansi hingga terdapat kepastian mengenai kewajiban dan risiko hukum yang harus ditanggung.

Devi juga menilai regulasi yang terlalu ketat berpotensi menghambat inovasi dan kolaborasi kreatif. “Apabila ruang penggunaan yang wajar atau istilahnya fair use menjadi terlalu terbatas, biaya produksi konten dan pengembangan produk digital dapat meningkat secara signifikan,” tambahnya.

Dampak lainnya dapat dirasakan oleh sektor pendidikan, penelitian, dan pengembangan teknologi. Jika akses terhadap materi yang dilindungi hak cipta menjadi lebih mahal atau sulit diperoleh, biaya riset dan pengembangan sumber daya manusia berpotensi meningkat, yang pada gilirannya dapat mengurangi kecepatan transfer pengetahuan dan inovasi dalam jangka panjang.

Bagi UMKM, startup, dan kreator independen, kewajiban administratif tambahan dapat menjadi hambatan untuk memasuki dan memperluas pasar. Pelaku usaha baru yang belum memiliki kemampuan hukum atau finansial memadai mungkin menghadapi kesulitan memenuhi seluruh persyaratan lisensi dan kepatuhan.

Di sisi lain, terdapat pula risiko konsentrasi pasar apabila regulasi lebih mudah dipenuhi oleh perusahaan besar dibandingkan pelaku usaha kecil. Dalam situasi tersebut, sebagian manfaat ekonomi dari perlindungan hak cipta yang lebih kuat dapat terkonsentrasi pada kelompok pelaku industri tertentu, sementara beban biaya lebih banyak ditanggung oleh usaha skala kecil dan menengah.

Dari perspektif makro, peningkatan biaya produksi, lisensi, dan kepatuhan berpotensi diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi untuk layanan digital maupun produk berbasis kekayaan intelektual. Jika terjadi secara luas, kondisi ini dapat menurunkan daya beli dan mengurangi konsumsi produk kreatif domestik.

"Kita mengharapkan bahwa revisi UU Hak Cipta benar-benar dilakukan melalui konsultasi publik yang menyeluruh dan tidak terburu-buru. Diperlukan strategi komprehensif yang tidak hanya menekankan aspek regulasi, tetapi juga memperkuat pendidikan masyarakat, kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta penerapan teknologi modern untuk mendukung efektivitas perlindungan hak cipta," tutup Devi.

JAKARTA - Dewan Pers menghimpun masukan terkait usulan pengaturan karya jurnalistik dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta. Hal itu dilakukan melalui forum dengar pendapat dengan berbagai konstituen di Hall Dewan Pers, Kamis (11/6/2026).

Forum itu merupakan upaya Dewan Pers untuk terus memastikan perubahan regulasi hak cipta mampu menjawab tantangan baru yang dihadapi industri pers di era platform digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Dewan Pers menegaskan karya jurnalistik merupakan hasil kerja intelektual yang lahir melalui proses jurnalistik yang profesional, mulai dari peliputan, verifikasi, pengolahan informasi, hingga publikasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, karya jurnalistik memiliki nilai ekonomi yang layak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana karya intelektual lainnya.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengungkapkan, anggota Dewan Pers tengah serius mengupayakan bagaimana merintis inovasi, solusi dari kesulitan yang tengah dihadapi insan pers.

"Resiliensi teman-teman di industri pers sungguh luar biasa. Kita akan sama-sama mengupayakan bagaimana beradaptasi dan apa solusinya di tengah situasi yang sedang kurang baik ini. Perlindungan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta semoga bisa menjadi salah satu solusi," kata Komaruddin.

Dalam forum itu, hadir pula Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI). Turut hadir pula LBH Pers dan Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB).

Dalam pembahasan tersebut, muncul sejumlah pokok pikiran yang memperoleh perhatian luas dari peserta. Pertama, perlunya pengakuan eksplisit terhadap karya jurnalistik sebagai objek yang dilindungi dalam UU Hak Cipta.

Kedua, perlunya pengakuan hak ekonomi perusahaan pers atas karya jurnalistik yang diproduksi dan diterbitkannya. Ketiga, perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai penggunaan karya jurnalistik oleh platform digital, agregator berita, mesin pencari, dan sistem kecerdasan buatan.

Peserta forum juga menyoroti semakin luasnya penggunaan karya jurnalistik sebagai bahan pengindeksan, agregasi informasi, penayangan cuplikan berita, hingga pelatihan model kecerdasan buatan.

Praktik tersebut dinilai telah menciptakan manfaat ekonomi

bagi berbagai pihak, tetapi belum diikuti oleh mekanisme kompensasi yang proporsional kepada perusahaan pers dan para pencipta karya jurnalistik.

Selain itu, forum membahas kemungkinan pembentukan mekanisme kolektif, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), untuk mengelola lisensi dan distribusi nilai ekonomi dari penggunaan karya jurnalistik.

Sejumlah peserta menilai mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat posisi tawar industri pers nasional dalam berinteraksi dengan platform digital global dan perusahaan pengembang AI.

Dewan Pers menegaskan, usulan perlindungan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi, akses informasi publik, maupun perkembangan teknologi.

Sebaliknya, pengaturan tersebut diarahkan untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh pelaku.

“Perlindungan terhadap karya jurnalistik pada akhirnya bukan hanya melindungi perusahaan pers dan jurnalis, tetapi juga menjaga hak publik untuk memperoleh informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya," ujar Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto.

Menurut Dahlan Dahi, Ketua Komisi Digital & Sustainability Dewan Pers, perlindungan karya jurnalistik hanya berlaku bagi penggunaan komersil. Penggunaan non-komersil terhadap karya jurnalistik tetap diperbolehkan. "Misalkan jika karya jurnalistik digunakan untuk pendidikan, penelitian, kajian akademik," ucap Dahlan Dahi.

Seluruh masukan yang berkembang dalam forum dengar pendapat ini akan menjadi bahan penyempurnaan usulan Dewan Pers kepada pemerintah dan DPR dalam proses pembahasan RUU Hak Cipta.

Pemerintah tengah mempersiapkan sejumlah regulasi untuk mengantisipasi pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau AI di Indonesia. Aturan tersebut tidak hanya mencakup peta jalan pengembangan AI nasional, tetapi juga etika AI, perlindungan hak cipta, hingga mekanisme penggunaan karya kreator sebagai data latih untuk model AI.

"Teman-teman Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital) sedang memimpin penyusunan rancangan Perpres terkait peta jalan AI nasional, di situ ada subsektor-subsektor kreatif prioritas yang dimasukkan sebagai arah kebijakan untuk AI nasional. Salah satunya ekonomi kreatif,” kata Direktur Teknologi Digital Baru Kementerian Ekonomi Kreatif Dandy Yudha Feryawan dalam acara GARUDA AI Impact Summit 2026 di Jakarta, Kamis (11/6).

Selain itu juga sedang dikembangkan rancangan Perpres terkait etika AI. Menurutnya, aturan etika AI ini nantinya akan menjadi acuan bagi berbagai sektor termasuk ekonomi kreatif.

Selain itu, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR juga tengah membahas perubahan Undang-undang Hak Cipta. Ini dilakukan ntuk mengakomodasi perkembangan teknologi AI generatif yang memunculkan berbagai tantangan baru.

Menurut Dandy, salah satu isu penting yang menjadi perhatian adalah status kepemilikan karya yang dibuat dengan bantuan AI. Ini termasuk mekanisme monetisasi dan perlindungan hak para kreator.

"Kalau seseorang membuat suatu karya dibantu AI, siapa pemilik karyanya dan sejauh mana dimonetisasi karyanya? Itu yang saat ini sedang diatur,” katanya.

Persoalan lain yang menjadi fokus pemerintah adalah penggunaan karya-karya kreatif sebagai data latih AI. Dandy menjelaskan sistem AI pada dasarnya bekerja dengan memanfaatkan data dan pengetahuan dalam jumlah besar, termasuk kemungkinan menggunakan karya yang telah memiliki perlindungan hak cipta.

Karena itu, pemerintah ingin memastikan terdapat mekanisme yang adil bagi para kreator. Hal ini dilakukan apabila karya mereka dimanfaatkan untuk melatih model AI.

Siapkan AI Sandbox dan Pedoman Praktis

Selain menyiapkan regulasi, pemerintah juga tengah merancang pedoman praktis pemanfaatan AI bagi para pelaku ekonomi kreatif. Pemerintah mewacanakan pembentukan AI Sandbox untuk sektor ekonomi kreatif sebagai ruang uji coba kebijakan dan teknologi sebelum diterapkan secara lebih luas.

“Ini kita coba wacanakan untuk bisa dikembangkan ke depannya untuk memastikan bahwa karya-karya baik dari karya-karya non AI yang mungkin nanti jadi data latih harus ada kontributor tentunya untuk para kreator yang datanya digunakan sebagai data latih,” katanya.

Tak hanya itu, pemerintah juga mulai menjajaki pemanfaatan teknologi untuk menjaga orisinalitas dan keterlacakan karya digital. Dandy mengatakan pemerintah sedang mencoba mengembangkan beberapa platform yang bisa menjaga orisinalitas.

“Jadi setelah kami bekerja sama dengan Microsoft dan juga tim lainm kita juga apkai blockchain. Saat ini ada 10 proyek yang sedang kita inisiasi supaya tadi pada saat karyanya dimanfaatkan atau seperti apa itu traceability-nya bisa dijaga,” ujarnya.

AI Tak Gerus Ekonomi hingga Moral Kreator

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menyiapkan pengaturan khusus mengenai kecerdasan buatan atau AI dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Hak Cipta. Regulasi ini disiapkan untuk memastikan perkembangan AI tidak menggerus hak ekonomi dan moral para kreator.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Razilu, mengatakan pemerintah memandang perlindungan kreator sebagai prioritas utama di tengah pesatnya perkembangan AI generatif seperti ChatGPT dan Gemini.

“Perlindungan pencipta adalah prioritas. Sistem AI mengonsumsi karya manusia dalam skala industri tanpa kompensasi merupakan bentuk eksploitasi yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum maupun etika,” kata Razilu dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (26/5).

Menurut dia, AI saat ini berkembang sangat cepat dan telah masuk ke berbagai sektor, mulai dari industri film, musik, kesehatan hingga pemrograman. Namun di balik kemudahan itu, muncul persoalan baru terkait penggunaan data dan karya cipta manusia sebagai bahan pelatihan AI.

Razilu menjelaskan, sistem AI bekerja melalui proses pengambilan data atau data crawling, kemudian dilanjutkan dengan machine learning dan deep learning. Tahapan ini untuk memahami pola sebelum menghasilkan keluaran berupa teks, gambar, video, maupun audio.

“Nah, ini yang menjadi permasalahan ketika data tersebut diambil apakah memakai izin atau tidak,” ujarnya.

Ia menilai penggunaan karya kreator tanpa persetujuan berpotensi merugikan pemilik hak cipta, terutama dari sisi hak ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah sedang merumuskan aturan yang dapat menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan pelindungan kreator.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menyiapkan pengaturan khusus mengenai kecerdasan buatan atau AI dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Hak Cipta. Regulasi ini disiapkan untuk memastikan perkembangan AI tidak menggerus hak ekonomi dan moral para kreator.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Razilu, mengatakan pemerintah memandang perlindungan kreator sebagai prioritas utama di tengah pesatnya perkembangan AI generatif seperti ChatGPT dan Gemini.

“Perlindungan pencipta adalah prioritas. Sistem AI mengonsumsi karya manusia dalam skala industri tanpa kompensasi merupakan bentuk eksploitasi yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum maupun etika,” kata Razilu dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (26/5).

Menurut dia, AI saat ini berkembang sangat cepat dan telah masuk ke berbagai sektor, mulai dari industri film, musik, kesehatan hingga pemrograman. Namun di balik kemudahan itu, muncul persoalan baru terkait penggunaan data dan karya cipta manusia sebagai bahan pelatihan AI.

Razilu menjelaskan, sistem AI bekerja melalui proses pengambilan data atau data crawling, kemudian dilanjutkan dengan machine learning dan deep learning. Tahapan ini untuk memahami pola sebelum menghasilkan keluaran berupa teks, gambar, video, maupun audio.

“Nah, ini yang menjadi permasalahan ketika data tersebut diambil apakah memakai izin atau tidak,” ujarnya.

Ia menilai penggunaan karya kreator tanpa persetujuan berpotensi merugikan pemilik hak cipta, terutama dari sisi hak ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah sedang merumuskan aturan yang dapat menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan pelindungan kreator.

Dalam pembahasan RUU Hak Cipta, pemerintah juga menegaskan AI tidak dapat diakui sebagai pencipta. Sebab, berdasarkan definisi dalam undang-undang, pencipta adalah manusia yang menghasilkan karya khas dan pribadi.

“Kalau AI merupakan suatu alat yang sepenuhnya secara otonom dan mandiri tanpa ada bantuan manusia, tentu di sini kita bisa definisikan dia bukanlah pencipta ataupun yang bisa diberikan hak cipta,” katanya.

Meski demikian, pemerintah membedakan antara AI asistif dan AI otonom. Untuk AI asistif yang hanya membantu proses kreatif manusia, hak cipta tetap melekat pada pencipta manusia. Sementara AI otonom yang bekerja secara mandiri tidak dapat memperoleh hak cipta.

Selain itu, pemerintah mengusulkan adanya kewajiban transparansi terhadap karya yang dibuat menggunakan AI. Salah satunya melalui pencantuman label atau watermark agar publik mengetahui keterlibatan AI dalam proses kreatif.

“Dibutuhkan pernyataan bahwa ini merupakan karya AI, ada watermark maupun tanda yang mengatakan ini adalah AI. Ini penting agar ada kejujuran,” ujar Razilu.

Tak hanya itu, pemerintah juga membuka opsi pengaturan lisensi dan kompensasi bagi kreator yang karyanya digunakan untuk melatih sistem AI. Menurutnya, mekanisme royalti kolektif bisa menjadi solusi dibandingkan izin satu per satu yang dinilai sulit diterapkan di tengah cepatnya perkembangan teknologi.

“Mungkin akan ada nanti LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) terkait dengan ini, manajemen kolektif terkait dengan penggunaan royalti kreator untuk perusahaan AI,” katanya.

Di tingkat global, kata dia, berbagai negara juga masih mencari formulasi terbaik dalam mengatur hubungan antara AI dan hak cipta. Amerika Serikat menggunakan pendekatan fair use. Sementara Uni Eropa, Jepang, dan Cina menerapkan mekanisme text and data mining dengan aturan tertentu.

Pemerintah Indonesia pun masih mengkaji model regulasi yang paling sesuai untuk diterapkan di dalam negeri. “Indonesia mau memilih yang mana? Ini nanti tentu para dewan yang terhormat dan tentu dengan diskusi kita, kita memilih yang mana yang paling tepat untuk kita,” ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah tidak ingin menolak perkembangan AI. Namun tetap ingin memastikan teknologi tersebut tetap tunduk pada prinsip keadilan dan tidak mematikan kreativitas manusia.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia Arys Hilman menilai praktik pembajakan buku masih menjadi persoalan serius yang belum menemukan solusi tuntas dalam ekosistem literasi di Indonesia.

Menurutnya, masalah ini terus membayangi industri penerbitan dan menjadi tantangan besar bagi pelaku usaha buku dalam menjaga keberlangsungan karya para penulis.

Arys menjelaskan praktik pembajakan buku kini tidak lagi terbatas di pasar-pasar loak. Seiring perkembangan teknologi dan perdagangan digital, buku bajakan juga semakin mudah ditemukan di berbagai marketplace, sehingga memperluas penyebaran serta menyulitkan pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta.

"Data pada 2021 menunjukkan angka profit yang berkurang akibat pembajakan ini bisa sampai mencapai 60%," ungkapnya.

Sayangnya, upaya memberantas pembajakan buku di marketplace dinilai memiliki tantangan yang lebih kompleks dibandingkan saluran penjualan lainnya. Kondisi tersebut membuat banyak penulis dan penerbit merasa penanganan kasus pembajakan sering kali tidak efektif, sehingga memunculkan anggapan bahwa upaya melawannya cenderung sia-sia.

Salah satu hambatan utama terletak pada penerapan kebijakan safe harbor di platform digital. Dalam skema ini, produk yang dilaporkan melanggar biasanya hanya diturunkan dari platform tanpa konsekuensi hukum lanjutan bagi penjual.

Akibatnya, banyak penerbit menilai upaya pelaporan pembajakan kerap tidak efektif dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap pelaku.

Selain itu, penanganan kasus pembajakan buku di Indonesia masih bergantung pada skema delik aduan. Artinya, pelanggaran tidak dapat diproses apabila tidak ada laporan dari pihak yang dirugikan.

Namun, katanya, proses pelaporan tersebut dinilainya rumit. Sebab, harus melalui tahapan panjang, dimulai dari mediasi, rekomendasi penyelesaian, arbitrase, baru kemudian membicarakan kemungkinan berlanjut ke pengadilan. Dengan demikian, perjalanan perkara hingga masuk ke meja hijau membutuhkan waktu dan proses yang tidak singkat.

Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan besar bagi penulis maupun penerbit. Sebab, dalam proses pengaduan mereka juga harus menyiapkan berbagai bukti secara rinci, mulai dari barang bukti buku bajakan, data penjualan, harga, hingga jalur distribusinya. Kerumitan prosedur inilah yang membuat banyak pihak merasa kesulitan membawa kasus pembajakan ke ranah hukum.

"Jadi agak menyulitkan. Karena dulu kan delik pidana biasa. Polisi bisa berinisiatif untuk menyelidiki ataupun menyidik penjualan buku bajakan. Kalau sekarang tidak, polisi harus menunggu kalau ada laporan baru mereka bergerak. Ini yang melemahkan upaya untuk memberantas pembajakan buku," imbuhnya.

Penggandaan Ilegal

Selain pembajakan, terdapat pula bentuk pelanggaran hak cipta lain yang dinilai masih kerap luput dari perhatian publik, yakni penggandaan buku secara ilegal. Praktik ini, menurutnya, masih banyak ditemukan di banyak tempat, termasuk di lingkungan pendidikan seperti sekolah, kampus, hingga tempat fotokopi, ketika materi buku diperbanyak tanpa izin dari pemegang hak cipta.

Padahal, tindakan memperbanyak dan mendistribusikan materi tanpa izin tersebut pada dasarnya juga termasuk pelanggaran hak cipta. Arys menyebut kalau sebuah buku kemudian difotokopi, berarti di situ ada penggunaan hak cipta sekunder.

Dengan demikian, pengguna hak cipta tersebut seharusnya membayar royalti kepada penulis, penerbit, atau kreator. Namun, praktik ini dinilai masih belum berjalan optimal lantaran membutuhkan peran lembaga manajemen kolektif untuk menghimpun pembayaran royalti.

Dalam skema tersebut, institusi pendidikan seperti kampus semestinya turut membayar royalti melalui sistem blanket license atau lisensi menyeluruh atas penggunaan karya untuk kebutuhan akademik.

"Misalnya, dihitung berdasarkan jumlah mahasiswanya, nanti ada log sheet-nya, penggunaan buku apa saja yang difotokopi, digandakan, dan sebagainya. Nah, ini belum berjalan di negeri kita. Sementara di negara lain seperti Malaysia itu sudah berjalan," tuturnya.

Arys juga menyoroti bentuk baru pelanggaran hak cipta yang muncul seiring perkembangan teknologi, yakni penggunaan buku oleh model kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) sebagai bahan pelatihan mesin tanpa izin.

Menurutnya, praktik tersebut tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia karena perusahaan pengembang AI seharusnya terlebih dahulu memperoleh lisensi apabila ingin menggunakan buku sebagai materi pelatihan.

Dia menjelaskan, saat ini sejumlah perusahaan dinilai mengambil konten dari buku untuk melatih sistem AI tanpa meminta persetujuan pemilik hak cipta. Meski buku tersebut tidak diperjualbelikan ulang atau digandakan secara langsung, isinya tetap dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran mesin.

Dirinya berharap perlindungan hak cipta dapat diperkuat dengan mengembalikan pelanggaran hak cipta ke kategori tindak pidana umum seperti sebelumnya. Dengan skema tersebut, aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, dapat langsung melakukan penindakan tanpa harus menunggu adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum membahas Indonesian Proposal dalam pertemuan bilateral dengan United Kingdom Intellectual Property Office (UK IPO) di sela Annual Meeting International Trademark Association (INTA) 2026 di ExCeL London. Pertemuan ini membahas penguatan pelindungan hak ekonomi kreator di tengah perkembangan ekosistem digital global.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar mengatakan, Elements Paper yang diajukan Indonesia telah diakui sebagai dokumen sesi formal dalam World Intellectual Property Organization Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) ke-48. Pengakuan tersebut dinilai menjadi langkah maju bagi Indonesia dalam mendorong isu pelindungan hak cipta di tingkat internasional.

Hermansyah mengatakan, dukungan dan pengalaman Inggris penting untuk memperkuat substansi Indonesian Proposal, terutama dalam menghadapi praktik eksploitasi karya di platform digital. “Pandangan dan pengalaman Inggris sangat berharga bagi kami, khususnya dalam memperkuat Indonesian Proposal agar mampu menjawab tantangan eksploitasi karya di ekosistem digital modern,” kata Hermansyah di ExCeL, London pada Selasa, 5 Mei 2026.

Ia menambahkan, Indonesia juga sedang menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar lebih responsif terhadap disrupsi digital. Revisi tersebut mencakup penguatan tanggung jawab perantara digital serta pembenahan tata kelola royalti melalui lembaga manajemen kolektif.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum Andry Indrady mengatakan tantangan pelindungan hak cipta saat ini berkaitan dengan pemanfaatan algoritma dan arus data lintas negara yang memengaruhi distribusi nilai ekonomi karya kreatif. Menurutnya, koordinasi internasional diperlukan untuk memastikan sistem remunerasi berjalan adil dan transparan. “Tujuan proposal Indonesia adalah memperkuat pemenuhan hak-hak yang telah diakui tanpa mengubah hukum substantif, sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum dan mendorong remunerasi yang adil melalui transparansi algoritmik,” kata Andry.

Dalam pertemuan tersebut, UK IPO menyampaikan respons positif terhadap Indonesian Proposal dan membuka peluang kerja sama lanjutan melalui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU). Pembahasan internal masih akan dilakukan oleh pihak Inggris seiring perubahan kepengurusan di lembaga tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Indonesia berencana menggelar pertemuan lanjutan dengan perwakilan UK IPO di kawasan ASEAN untuk merumuskan kerja sama teknis yang lebih konkret. Pertemuan dengan tim Copyright UK IPO juga dijadwalkan guna membahas lebih lanjut pengembangan Indonesian Proposal serta progres revisi RUU Hak Cipta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah menggelar uji publik Rancangan Undang-Undang Hak Cipta untuk memperbarui regulasi yang dinilai perlu menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan ekosistem industri kreatif. Isu kecerdasan artifisial (AI) serta pembenahan tata kelola royalti menjadi fokus utama pembahasan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum menyampaikan hal tersebut dalam Uji Publik RUU Hak Cipta yang digelar secara daring melalui Zoom, Senin (4/5/2026).

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 diperlukan untuk menjawab perubahan lanskap kreatif yang semakin terdigitalisasi. “Perkembangan teknologi digital, termasuk kecerdasan artifisial dan platform digital, telah menghadirkan tantangan baru yang membutuhkan kerangka hukum yang adaptif, antisipatif, dan berkeadilan,” kata Hermansyah dalam siaran pers, Selasa (5/5/2026),

Ia menjelaskan RUU Hak Cipta memuat sejumlah perubahan mendasar, antara lain pengakuan karya berbasis AI dengan syarat adanya kontribusi intelektual manusia, penguatan tata kelola lembaga manajemen kolektif, serta pengaturan hak jurnalistik, kebebasan panorama, dan penggunaan sekunder karya literasi. Pemerintah menilai perubahan ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pelindungan pencipta dan akses publik terhadap karya.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damarsasongko menambahkan penguatan kelembagaan menjadi faktor penting agar sistem royalti berjalan transparan dan akuntabel. Ia mengatakan distribusi royalti diharapkan lebih tepat sasaran melalui peningkatan fungsi pengawasan serta tata kelola lembaga manajemen kolektif.

"Melalui penguatan fungsi pengawasan dan tata kelola, diharapkan distribusi royalti dapat lebih tepat sasaran dan memberikan kepastian hukum bagi pencipta maupun pengguna,” kata Agung.

Dalam pandangan akademik, Ahmad M Ramli menilai AI harus ditempatkan sebagai alat bantu, bukan subjek hukum pencipta. Ia menegaskan pelindungan hak cipta tetap bergantung pada kontribusi kreatif manusia, termasuk proses kurasi, penyuntingan, dan pengambilan keputusan kreatif.

"Penggunaan AI dalam penciptaan karya harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta adanya intervensi manusia yang signifikan,” kata Ramli.

Komisioner LMKN Hak Terkait Marcell Siahaan menilai rekonstruksi lembaga royalti perlu disertai penguatan pengawasan dan mekanisme penyelesaian sengketa administratif yang cepat dan mengikat. Ia menekankan pentingnya integrasi sistem nasional agar tata kelola royalti tidak terfragmentasi.

"Tanpa sistem nasional tunggal yang terintegrasi dan dapat diaudit, tata kelola royalti akan tetap terfragmentasi dan berpotensi merugikan pencipta,” kata Marcell.

Pembina Federasi Serikat Musisi Indonesia Untuk Profesi Musisi Candra Darusman menyoroti kebutuhan transformasi kelembagaan menuju konsep LMKN 2.0 yang berbasis integrasi data nasional. Ia menjelaskan sistem tersebut mencakup konsolidasi lembaga manajemen kolektif, penerapan standar metadata global, serta pemanfaatan teknologi digital seperti AI dan blockchain guna meningkatkan akurasi distribusi royalti.

"Transformasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik, mempercepat distribusi royalti, dan memastikan pencipta memperoleh haknya secara optimal,” kata Candra.

Melalui uji publik ini, pemerintah menegaskan pelindungan kekayaan intelektual menjadi fondasi penguatan ekonomi kreatif nasional. Pemerintah juga mendorong partisipasi publik untuk memberikan masukan terhadap RUU Hak Cipta agar regulasi yang dihasilkan relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelaku kreatif.

Bisnis.com, JAKARTA— Platform arsip digital Anna’s Archive dijatuhi hukuman membayar ganti rugi sebesar US$322 juta atau sekitar Rp5,56 triliun setelah terbukti melanggar hak cipta dengan mengunduh dan menyebarkan jutaan lagu secara ilegal dari layanan streaming musik Spotify.

Melansir laman Music Radar pada Minggu (26/4/2026) kasus ini bermula ketika kelompok tersebut mengklaim telah berhasil mengunduh sekitar 86 juta lagu dari Spotify. Mereka menyebut proyek tersebut sebagai upaya membangun “perpustakaan musik terbuka terbesar dalam sejarah manusia” yang diklaim bertujuan untuk pelestarian karya musik secara bebas.

Dalam pernyataannya, Anna’s Archive mengaku menemukan cara untuk mengekstrak data dari Spotify dalam skala besar. Mereka bahkan menyebut platform tersebut sebagai titik awal yang baik untuk membangun arsip musik global, meskipun mengakui bahwa Spotify tidak memuat seluruh musik di dunia.

Menanggapi hal tersebut, Spotify bersama tiga label rekaman besar Warner Music Group, Sony Music Entertainment, dan Universal Music Group mengajukan gugatan hukum dengan nilai fantastis hingga US$13 triliun atau sekitar Rp224,7 kuadriliun atas dugaan pelanggaran hak cipta dan distribusi ilegal.

Dalam proses hukum di Pengadilan Distrik Selatan New York, pihak Anna’s Archive tidak hadir pada sidang awal. Hakim kemudian mengeluarkan perintah larangan sementara (injunction) yang mewajibkan penyedia layanan hosting seperti Cloudflare untuk memblokir akses ke domain yang terkait dengan platform tersebut.

Meski telah ada larangan, Anna’s Archive tetap merilis sebagian dari 86 juta file yang diklaim telah diunduh. Tindakan ini dinilai sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap perintah pengadilan.

Dalam putusan akhir, pengadilan menyatakan Anna’s Archive bersalah atas pelanggaran hak cipta, pelanggaran kontrak, serta melanggar Digital Millennium Copyright Act. Dari total denda US$322 juta atau sekitar Rp5,56 triliun, sekitar US$300 juta atau sekitar Rp5,19 triliun akan diberikan kepada Spotify, sementara sisanya US$22 juta atau sekitar Rp380,3 miliar dibagi kepada tiga label rekaman.

Namun demikian, masih belum diketahui secara pasti pihak yang akan bertanggung jawab membayar denda tersebut, mengingat Anna’s Archive beroperasi secara anonim sehingga identitas pengelolanya tidak terungkap.