Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM menyoroti persoalan banyaknya perlintasan kereta api tidak resmi tanpa dilengkapi palang pintu namun kerap dijadikan lintasan kendaraan khususnya di wilayah provinsi itu.

KDM saat melayat ke rumah duka almarhumah Nurlaela, korban kecelakaan KRL Commuter Line asal Kampung Ceger, RT 02/RW 02, Desa Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, itu menegaskan persoalan tersebut harus segera dievaluasi dan ditangani bersama.

"Ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dan ditangani bersama. Salah satunya ialah jalur perlintasan kereta api yang masih banyak jalur lintasan tidak resmi. Sehingga tidak dilengkapi palang pintu otomatis resmi," katanya di Cikarang, Selasa.

Menurut dia, penanganan persoalan itu tidak dapat dilakukan hanya oleh otoritas pemangku kepentingan seperti Kementerian Perhubungan maupun PT Kereta Api Indonesia (KAI) saja melainkan membutuhkan peran aktif segenap unsur terkait, termasuk masyarakat sekitar perlintasan.

"Kita semua harus secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini, membebaskan problem kecelakaan, termasuk palang pintu yang tidak resmi, banyak perlintasan tidak resmi, tidak menggunakan palang pintu keselamatan kereta api," katanya.

Ia juga menegaskan dukungan atas proses investigasi mendalam oleh pihak berwenang terkait insiden kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin (27/4) malam.

Ia berharap seluruh tahapan investigasi dapat dilakukan dengan optimal serta menyeluruh agar menjadi evaluasi bersama ke depan, terutama terhadap layanan transportasi massal.

"Investigasi harus dilakukan dengan baik sehingga di Indonesia tidak boleh ada lagi kecelakaan kendaraan angkutan massal atau transportasi publik yang menyebabkan korban jiwa," katanya.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

WONOSOBO - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara tegas menyatakan perang terhadap hoaks sebagai bagian dari upaya menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan publik, dan menciptakan iklim investasi yang sehat. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi dalam seminar “Wonosobo Melawan Hoaks” yang digelar di Gelanggang Olahraga Kampus Universitas Sains Alquran (NSIQ 2), Sabtu (25/4/2026).

Kegiatan ini diinisiasi oleh Gerakan Mantap Pilih Prabowo (GMPP) pimpinan Mantep Abdul Gani, seorang tokoh Wonosovo. Kegiatan itu menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Prof. Iswandi Syahputra (Guru Besar UIN Jakarta), Indra Jaya Piliang, serta Hersubeno Arief.

Dalam sambutannya, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa hoaks dan disinformasi merupakan ancaman nyata yang dapat memecah belah masyarakat serta menghambat pembangunan daerah. “Jangan biarkan masyarakat kita terpecah oleh informasi yang tidak benar. Informasi harus menjadi alat untuk membangun, bukan memecah belah,” tegasnya.

Senada dengan Gubernur Ahmad Luthfi, dalam kesempatan yang sama, Koordinator Nasional GMPP Mantep Abdul Gani menegaskan bahwa perlunya stabilitas untuk membangun Wonosobo. Menurutnya, Wonosobo memiliki potensi besar untuk berkembang tidak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai kawasan investasi dan kota residensial.

“Wonosobo jangan hanya jadi kota destinasi wisata. Kita ingin menjadi kota investasi, tempat orang datang, tinggal, dan berkontribusi secara ekonomi,” ujarnya.



Seminar ini dihadiri lebih dari 3.000 peserta dari berbagai kalangan ini—mulai dari mahasiswa, pengemudi ojek online, hingga masyarakat umum—juga menjadi momentum Deklarasi Wonosobo Melawan Hoaks yang dipimpin oleh Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat bersama GMPP.



Dalam deklarasi tersebut, seluruh peserta menyatakan komitmen bersama untuk: Menolak segala bentuk hoaks, disinformasi, dan informasi menyesatkan. Menjadi pengguna media digital yang bijak, kritis, dan bertanggung jawab



Kegiatan ini menjadi tonggak awal gerakan sistematis melawan hoaks di tingkat daerah, sekaligus memperkuat fondasi sosial bagi pembangunan berkelanjutan. Dalam seminar Wonosobo Melawan Hoax ini, Hersubeno Arief memberikan contoh-contoh konkret hoaks yang baru saja terjadi di jagad media sosial dan sangat berbahaya jika dipercaya.

Dia memberikan contoh misalnya terkait pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang dipelintir menjadi hoaks. "Hoaks ini kalau dipercaya bisa memicu permusuhan antara umat beragama,” kata Hersubeno Arief.

Kemudian, kata dia, baru saja ada hoaks yang menyatakan JK meninggal dan sudah 2.500 orang yang menshare. “Saya juga sudah mengecek ke berbagai kanal resmi media baik mainstream maupun media sosial, itu tidak ada,” katanya.

Narasumber lain, Indra J Piliang menyarankan agar jangan percaya setiap informasi yang masuk ke ponsel. "Metode di jurnalistik adalah tidak mempercayai setiap informasi yang datang ke kita. Cek dulu kebenarannya melalui berbagai jalur bisa seperti Google atau berbagai platform AI,” kata Indra J Piliang.

Pemateri lain, Staf Ahli Kemenag RI Iswandi Saputra menjelaskan bedanya hoaks dan mitos. "Hoaks biasanya terkait politik dan kekuasaan, bukan kebenaran, kalau mitos terkait budaya yang telah menjadi keyakinan,” katanya.

Dia menuturkan, hoaks menyebar dengan cepat karena algoritma dan sistem insentif di media sosial mendorong itu. "Cara menghentikan hoaks tidak cepat menyebar adalah dengan tidak melanjutkan menonton video hoaks sebelum lima detik. Karena setelah lima detik kita sama saja memberikan gift, like, adsense ke pembuat hoaks," kata Prof Iswandi.

Para narasumber sepakat dengan pernyataan para pejabat yang hadir di seminar ini bahwa diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh nasional, Wonosobo. Dengan itu, Wonosobo diharapkan mampu berkembang sebagai daerah yang tidak hanya unggul di sektor pariwisata, tetapi juga memiliki ketahanan sosial yang kuat dan daya tarik investasi yang tinggi.

“Dari Wonosobo, kami menyatakan: melawan hoaks adalah langkah nyata menjaga kebenaran, menjaga persatuan, dan menjaga masa depan Indonesia,” pungkasnya.

Kita melakukan kerja sama business to business (B to B) mulai dari OPD, BUMD, serta Hipmi dan Kadin

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Aceh berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi antardaerah yang diwujudkan dalam kerja sama berbagai sektor, khususnya ekonomi dengan nilai mencapai Rp1,06 triliun.

Perjanjian kerja sama itu ditandatangani oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis.

"Kita melakukan kerja sama business to business (B to B) mulai dari OPD, BUMD, serta Hipmi dan Kadin. Nilainya sekitar Rp1,06 triliun. Ini menjadi potensi awal untuk kita kembangkan di masing-masing daerah," kata Luthfi dalam pernyataan yang diterima di Semarang, Kamis.

Perjanjian kerja sama tersebut berlaku selama satu tahun setelah penandatanganan, meliputi kerja sama antarorganisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Jateng dan Aceh senilai Rp138,56 miliar.

Terdiri atas Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), serta Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf).

Selanjutnya, kerja sama antarbadan usaha milik daerah (BUMD) Jateng dan Aceh senilai Rp696,2 miliar, di antaranya ada PT JTAB dan PT JPEN dengan PT Pembangunan Aceh (Pema), serta Bank Jateng dengan Bank Syariah Aceh.

Kemudian, kerja sama antarasosiasi seperti Kadin Jateng dan Hipmi Jateng dengan Kadin Aceh dan Hipmi Aceh senilai Rp230 miliar.

Terakhir, kerja sama antarkabupaten, yaitu Kabupaten Klaten dengan Gayo Lues untuk bidang pariwisata, budaya, dan industri senilai Rp1 miliar.

Menurut dia, kerja sama antarprovinsi tersebut merupakan bagian dari skema collaborative government (pemerintahan kolaboratif), agar daerah satu dengan daerah lainnya dapat saling melengkapi, sehingga dapat maju dan tumbuh bersama.

Selain itu, kata dia, juga sebagai upaya untuk menciptakan ekonomi baru di masing-masing daerah.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengatakan bahwa Jateng merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk besar.

Kerja sama yang dilakukan antara Provinsi Aceh dan Jateng diharapkan dapat mendorong pembangunan di kedua daerah.

"Kami berharap ini memberikan motivasi lebih kepada kami untuk membangun Aceh. Nanti kita lebih sering komunikasi terkait segi perdagangan dan segi aparatur negara," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) berkolaborasi melakukan misi dagang dan investasi yang mampu menghasilkan transaksi mencapai lebih dari Rp2 triliun.

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran di Palangka Raya, Kamis, mengatakan pelaksanaan misi dagang itu menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antardaerah, khususnya antara Kalimantan Tengah dan Jawa Timur.

"Kegiatan ini kami pandang sebagai pintu gerbang kerja sama lebih luas, tak hanya dalam aspek perdagangan, tetapi juga investasi, hilirisasi industri, serta penguatan rantai pasok antar wilayah," kata Agustiar di sela kegiatan.

Adapun berbagai kerja sama transaksi dagang hingga investasi antara sektor usaha di Kalimantan Tengah dan Jawa Timur yang terjalin, di antaranya berbagai produk peternakan mencapai Rp1,21 triliun per tahun, sektor pertanian dengan komoditi pupuk organik cair mencapai Rp227,25 miliar per lima tahun, komoditi kayu hingga rotan mencapai Rp145,65 miliar per tahun, serta lainnya.

Agustiar mengatakan temu usaha dan misi dagang tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam perluasan akses pasar, memperkuat jejaring kemitraan usaha, serta membuka peluang kerja sama baru saling menguntungkan.

"Kami berharap, melalui forum ini terbangun kemitraan berkelanjutan dan saling memperkuat antara pelaku usaha dari Jawa Timur dan Kalimantan Tengah, sehingga mampu memberi dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya menjelaskan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah mengatakan dalam transaksi dagang maupun investasi yang dilakukan bersama Kalimantan Tengah itu dilakukan secara bersama-sama, ada yang pihaknya jual dan ada pula yang dibeli hingga melakukan investasi.

"Transaksi sampai dengan jam 14.30 WIB total mencapai Rp2 triliun lebih, ini nilainya masih akan terus bergerak selama kegiatan berlangsung, kita menutupnya resmi di jam 17.00 WIB. Namun setelah itu di masing-masing sektor masih akan saling menindaklanjuti dan terus berjalan," katanya menerangkan.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Penguatan koperasi kini harus masuk ke tahap yang lebih konkret, yakni operasionalisasi KDKMP dan pengembangan kolaborasi usaha

Semarang (ANTARA) - Menteri Koperasi Ferry Juliantono meminta produk-produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diprioritaskan untuk masuk ke gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Penguatan koperasi kini harus masuk ke tahap yang lebih konkret, yakni operasionalisasi KDKMP dan pengembangan kolaborasi usaha yang berdampak langsung pada ekonomi warga," kata Menkop di Semarang, Selasa.

Hal tersebut disampaikannya saat Pengukuhan Pimpinan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Wilayah Provinsi Jateng, serta Rapat Kerja Wilayah Tahun 2026.

Menurut dia, Gerakan Koperasi juga perlu masuk ke sektor produksi kebutuhan harian masyarakat dan pascaproduksi agar efek ekonominya terasa lebih luas.

Ia menilai bahwa pengembangan koperasi dapat menjadi pintu masuk untuk menghidupkan industri kecil di daerah.

"Kita bisa belajar buat sabun, sampo, detergen, sampai sambal sendiri. Itu bisa menghidupkan industri kecil dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jateng serta menjadi terobosan untuk memecahkan berbagai masalah di masyarakat," katanya.

Ia juga menyebut Jateng menjadi salah satu daerah yang menonjol dalam pengembangan koperasi, terutama dalam percepatan pembentukan badan hukum KDKMP.

Dalam kesempatan itu, Menkop berharap Dekopinwil Jateng bergerak seirama dengan Kementerian Koperasi untuk menghidupkan kembali aktivitas badan usaha koperasi di daerah.

"Amanah ini menjadi tidak ringan karena Dekopin adalah satu tarikan napas yang harus sama dengan Kemenkop," katanya.

Ferry juga berharap Dekopinwil Jateng dapat menjadi contoh koperasi modern yang manfaatnya dirasakan luas.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan koperasi harus hadir sebagai hub pendampingan ekonomi rakyat, terutama untuk mendorong pelaku usaha mikro agar naik kelas.

Ia menekankan peran koperasi sebagai alternatif pembiayaan yang lebih sehat bagi masyarakat.

Dekopinwil Jateng juga didorong mengambil peran lebih nyata dalam transformasi sumber daya manusia dan digitalisasi, penguatan usaha dan jaringan, serta advokasi dan perlindungan koperasi.

"Pengurus telah terbentuk. Dengan adanya pengurus yang baru ini, rekan-rekan bisa mewarnai, agar koperasi di Jateng jadi cikal bakal kemakmuran masyarakat," katanya.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM, Jateng memiliki 19.022 koperasi aktif dengan lebih dari 6,8 juta anggota, total aset koperasi mencapai Rp60,13 triliun, dengan volume usaha Rp43,78 triliun, serta imbal hasil kepada anggota sebesar Rp1,16 triliun.

Saat ini juga ada sebanyak 8.523 KDKMP di Jateng, dan sebanyak 6.271 unit di antaranya telah beroperasi dan 1.466 unit telah memiliki gerai fisik sebagai pusat aktivitas ekonomi.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Tekanan yang paling berat itu adalah di IKM maupun UKM sektor pangan, karena penggunaan plastik sangat intens sebagai kemasan utama. Sektor lain tetap terdampak, namun tidak sebesar industri makanan dan minuman,

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan sejauh ini tidak ada penimbunan plastik seiring dengan melonjaknya harga plastik di pasaran yang dampaknya telah dirasakan oleh masyarakat.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jateng July Emmylia, di Semarang, Jumat, menjelaskan bahwa kenaikan harga plastik dipicu gangguan pasokan global akibat ketegangan geopolitik.

"Kenaikan harga plastik itu disebabkan dari hilirnya dulu, yaitu terganggu pasokan secara global akibat ketegangan politik di Selat Hormuz, yang berdampak pada naiknya harga naphta sebagai bahan baku plastik," katanya.

Ia menyebutkan, kenaikan harga naphta cukup signifikan, yakni dari sekitar 600 dolar per ton menjadi 900 dolar per ton yang otomatis memicu lonjakan harga plastik.

Menurut dia, dampak kenaikan harga plastik sangat dirasakan para pelaku usaha, terutama sektor makanan dan minuman karena plastik digunakan sebagai kemasan primer

Sedangkan sektor lain, seperti furnitur dan tekstil hanya menggunakan plastik sebagai kemasan sekunder.

"Tekanan yang paling berat itu adalah di IKM maupun UKM sektor pangan, karena penggunaan plastik sangat intens sebagai kemasan utama. Sektor lain tetap terdampak, namun tidak sebesar industri makanan dan minuman," katanya.

Untuk mengantisipasi dampak tersebut agar tidak semakin menyulitkan, Pemprov Jateng telah menyiapkan langkah jangka pendek, menengah, dan panjang.

Dalam jangka pendek, Pemprov Jateng akan bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan monitoring dan pengawasan guna mencegah penimbunan plastik oleh oknum tertentu.

Ia mengatakan, kampanye pengurangan plastik sekali pakai juga akan dimasifkan kembali melalui penggunaan tumbler, tas belanja "reusable", serta pengurangan konsumsi plastik.

"Dalam jangka pendek kami akan turun ke lapangan bersama kepolisian, untuk mencegah penimbunan plastik, dan memperkuat kembali gerakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai," katanya.

Untuk jangka menengah dan panjang, kata dia, pihaknya mendorong penggunaan bioplastik yang salah satunya berbahan baku pati singkong.

Meski harganya lebih mahal dibanding plastik berbasis petrokimia, penggunaan bioplastik dinilai perlu mulai dicoba secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan.

Bahkan, Emmy menyebutkan bahwa substitusi awal bisa dilakukan sekitar 20 hingga 30 persen, sebelum beralih secara lebih luas.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk bisa beradaptasi dengan penggunaan plastik berbahan ramah lingkungan.

"Kami mengimbau masyarakat maupun UMKM untuk mulai mengganti penggunaan plastik dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Kesulitan itu justru bisa menjadi kesempatan untuk bertransformasi," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Semarang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas realisasi kredit program perumahan di sepanjang triwulan pertama 2026 yang menempati peringkat pertama nasional.

"Kita harus belajar sama Jateng dan Gubernurnya. Kredit perumahan ini program Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi. Saya senang sekali Jateng nomor 1," kata Maruarar dalam siaran pers di Semarang, Jumat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mencatat realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di bidang perumahan atau kredit program perumahan di Jawa Tengah periode 1 Januari hingga 1 April 2026 mencapai sekitar Rp2,3 triliun.

Penyaluran terbesar berada di Kabupaten Brebes sebesar Rp131,5 miliar, Banyumas Rp117,4 miliar, dan Sragen Rp115,6 miliar.

Selain kredit perumahan, Provinsi Jawa Tengah juga mencatat capaian program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau program rumah bersubsidi pada 2025 sebanyak 24.470 unit.

Menteri Maruarar meminta pada 2026 ini kuota FLPP untuk Jawa Tengah ditambah menjadi 40 ribu unit.

Menurut dia, terdapat berbagai rencana akselerasi program perumahan dan permukiman pada 2026, mulai dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, rumah susun, penataan kawasan permukiman kumuh, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) genteng.

"Sentra genteng di Jateng ada Kebumen dan Jepara. Ini akan kita manfaatkan, jadi menggunakan genteng dari Jateng agar UMKM maju," katanya.

Sementara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan penanganan backlog perumahan tahun 2025 di Jawa Tengah sebesar 274.514 unit. Tersisa backlog perumahan sekitar 1.058.454 unit.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengusulkan BSPS 2026 yang ditujukan untuk penanganan kawasan permukiman kumuh di Batang, Banyumas, Jepara, dan Kota Semarang.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ini satu sisi bisa meringankan beban masyarakat, di sisi lain perekonomian di Jawa Tengah juga akan berkembang

Purwokerto (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menilai Program Balik Rantau Gratis 2026 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan upaya meringankan beban pekerja perantau sekaligus memastikan arus balik berlangsung aman dan tertib.

“Program ini merupakan bentuk kehadiran negara, tidak hanya saat mudik tetapi juga saat balik, dengan tujuan meringankan beban masyarakat,” katanya saat melepas armada Balik Rantau Gratis 2026 secara hibrida di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, serta sejumlah daerah, salah satunya di Terminal Bus Bulupitu Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Sabtu.

Ia mengatakan program mudik dan balik gratis tersebut menyasar pekerja sektor informal seperti pedagang, buruh pabrik, hingga pengemudi ojek daring, agar mereka dapat pulang ke kampung halaman dan kembali ke perantauan tanpa terbebani biaya transportasi.

Menurut dia, program tersebut juga memberikan dampak ekonomi bagi daerah asal, karena para perantau membawa hasil kerja mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama berada di kampung halaman.

“Ini satu sisi bisa meringankan beban masyarakat, di sisi lain perekonomian di Jawa Tengah juga akan berkembang,” katanya.

Selain itu, kata dia, pelaksanaan arus mudik dan balik secara terkoordinasi melalui program tersebut turut membantu mengurangi kepadatan lalu lintas serta menekan potensi kecelakaan di titik rawan.

Dengan pengaturan perjalanan secara bersama-sama, arus lalu lintas menjadi lebih terpantau, terkonsentrasi, dan terawasi sehingga meminimalkan munculnya titik rawan kemacetan maupun kecelakaan.

Ia juga mengingatkan para perantau yang kembali ke daerah tujuan untuk menjaga nama baik Jawa Tengah dengan bekerja keras, menjunjung sopan santun, serta memperkuat sikap toleransi.

“Jaga marwah Jawa Tengah sebagai pekerja keras, sopan dan toleran, serta ingat keluarga di kampung halaman selalu menunggu untuk kembali bersilaturahmi,” kata Gubernur.

Sementara di Purwokerto, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan Program Balik Rantau Gratis 2026 mendapat respons positif dari masyarakat dan mampu membantu kelancaran arus lalu lintas.

“Alhamdulillah hari ini diberangkatkan dari Terminal Bulupitu, tidak hanya dari Banyumas, juga wilayah aglomerasi seperti Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen dan Cilacap,” katanya.

Ia menyebutkan total sebanyak 21 bus diberangkatkan dengan jumlah penumpang mencapai 1.047 orang.

Khusus dari Kabupaten Banyumas, pihaknya menyiapkan enam bus yang terdiri atas dua unit dari pemerintah daerah dan empat unit hasil dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Dari Banyumas ada enam bus, dua dari pemda, empat dari CSR, yakni PDAM dua bus, Bank Jateng satu bus, dan Baznas satu bus,” katanya menjelaskan.

Menurut dia, program tersebut tidak hanya meringankan beban ekonomi masyarakat, juga berdampak pada pengurangan kepadatan lalu lintas karena perjalanan dilakukan secara terkoordinasi.

“Kalau ada bus yang disediakan pemerintah, tentu lalu lintas bisa berkurang kepadatannya, kemudian perjalanan juga lebih aman dan nyaman. Yang penting mereka gratis,” katanya.

Menurut dia, Pemprov Jateng juga menyediakan fasilitas balik gratis melalui moda transportasi kereta api, sehingga pilihan bagi masyarakat semakin beragam.

Terkait kemungkinan penambahan kuota pada tahun mendatang, Bupati mengatakan hal tersebut akan dikaji lebih lanjut sesuai dengan kemampuan anggaran.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas Komisaris Besar Polisi Petrus P Silalahi mengatakan sebagian besar bus yang diberangkatkan dari Terminal Bulupitu tersebut menuju Jakarta, sedangkan dua bus lainnya menuju Bandung

Ia memastikan pengamanan dan kelancaran arus balik melalui program tersebut.

Dalam hal ini, pihaknya telah melakukan pengaturan dan pengamanan guna memperlancar arus lalu lintas serta memberikan rasa aman bagi para pemudik.

“Kami melakukan pengamanan dan pengaturan untuk mempercepat arus, supaya tidak ada kendala, serta memastikan para pemudik aman dan nyaman selama perjalanan,” katanya.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Cirebon (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebut program kompensasi bagi pengemudi becak yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah membantu kelancaran arus mudik Lebaran 2026 di wilayah tersebut.

Dudy dalam kunjungannya di Cirebon, Sabtu, mengatakan program tersebut dinilai mampu membantu petugas di lapangan dalam menjaga kelancaran lalu lintas sekaligus memberikan dukungan kepada para pengemudi becak selama periode mudik Lebaran.

“Program ini sangat baik dan sangat berharga. Kami sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pak Gubernur,” kata Dudy.

Ia menilai kebijakan tersebut berkontribusi dalam menciptakan perjalanan mudik, yang lebih lancar dan nyaman bagi masyarakat terutama di ruas arteri.

Menurut dia, program itu juga memberikan kesempatan bagi para pengemudi becak untuk sementara tidak beroperasi di jalan selama periode mudik, namun tetap mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah.

Dudy mengatakan kebijakan serupa dapat diterapkan di daerah lain, sebagai salah satu langkah pengaturan lalu lintas saat musim mudik.

Namun, ia menegaskan implementasi program tersebut bergantung pada kemampuan anggaran masing-masing pemerintah daerah.

“Kami selalu mengimbau pemerintah daerah lain untuk melakukan hal serupa, tetapi tentu menyesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing,” ujar dia.

Ia menilai Pemprov Jabar memiliki dukungan anggaran yang cukup, untuk menjalankan program tersebut selama periode mudik.

Sementara terkait kondisi arus mudik, Dudy mengatakan hingga saat ini terjadi peningkatan pergerakan kendaraan meski belum terlalu signifikan.

Meski demikian, kata Menhub, pemerintah terus memantau perkembangan arus lalu lintas untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan dalam beberapa hari ke depan.

Dudy menambahkan berdasarkan hasil survei, puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada 18 Maret 2026.

Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) untuk memilih waktu perjalanan yang lebih fleksibel, sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan pada satu waktu tertentu.

Sementara itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan pemberian kompensasi kepada pengemudi becak dilakukan untuk mengurangi aktivitas ngetem di jalur utama yang berpotensi memicu kemacetan.

Menurut dia, setiap pengemudi becak menerima bantuan sebesar Rp1,4 juta sebagai kompensasi untuk sementara waktu tidak beroperasi menjelang Idul Fitri.

Dedi menyebut di wilayah Cirebon terdapat sekitar 557 pengemudi becak yang menerima bantuan tersebut, dengan kemungkinan adanya penambahan penerima melalui dukungan pendanaan lainnya.

“Secara keseluruhan ada 5 ribu penerima kompensasi, tetapi barusan nanti ada tambahan-tambahan nanti kita cover dengan dana yang lain,” katanya.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Tanggal 12 Maret itu pendaftaran untuk kereta api, dan tanggal 13 Maret itu pembukaan pendaftaran untuk bus

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyediakan 68 unit bus untuk Program Balik Rantau Gratis Lebaran 1447 Hijriah, melengkapi program mudik gratis.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jateng Arief Djatmiko di Semarang, Rabu, menyebutkan total kapasitas penumpang untuk bus sebanyak 3.400 tempat duduk.

Menurut dia, pihaknya juga menyediakan moda transportasi kereta api (KA) untuk program balik rantau gratis sebanyak 320 tempat duduk untuk KA Tawang Jaya Premium.

Ia mengatakan pendaftaran untuk Program Balik Rantau Gratis 2026 dibuka pada 12-13 Maret 2026.

"Tanggal 12 Maret itu pendaftaran untuk kereta api, dan tanggal 13 Maret itu pembukaan pendaftaran untuk bus," kata Miko, sapaan akrabnya.

Untuk pemberangkatan, kata dia, akan dilakukan pada 28 Maret 2026 untuk armada bus, dan 27 Maret 2026 untuk pemberangkatan moda KA.

Bagi masyarakat yang berminat bisa melakukan pendaftaran melalui aplikasi online Pedamateng di laman https://pedamateng.penghubung.jatengprov.go.id/.

Website Pedamateng merupakan laman resmi milik Provinsi Jateng, yang dikelola Badan Penghubung Jateng untuk mendaftar, serta bisa juga mendaftar di aplikasi JNN (Jateng Ngopeni Nglakoni), yang bisa diunduh secara bebas.

Verifikasi pendaftaran akan dilakukan pada 14-16 Maret 2026, kemudian penerbitan e-tiket 17 Maret 2026. Dengan finalisasi persiapan pelaksanaan Balik Rantau Gratis pada 25-26 Maret 2026.

Persyaratannya mudah, yaitu memiliki KTP domisili Jateng, bekerja di sektor informal berpenghasilan rendah, seperti penarik ojek, ART, pedagang asongan, kaki lima, buruh, pengemudi dan lainnya yang dibuktikan dengan dokumentasi yang menjelaskan pekerjaannya.

"Pendaftaran satu keluarga maksimal empat orang. Dan karena ini kan kita berbicara terkait dengan program-program Jateng, harus punya rekening Bank Jateng," jelasnya.

Pemberangkatan utama armada bus melalui Asrama Haji Donohudan Boyolali dengan satelit atau lokasi pemberangkatan terdekat dari Terminal Tipe B Pilangsari Sragen, Terminal Tipe B Tegalgede Kabupaten Karanganyar, Terminal Tipe A Giriadipura Klaten, dan Terminal Tipe A Ir Soekarno Klaten.

Lokasi pemberangkatan bus selanjutnya di Terminal Tipe A Mangkang Kota Semarang dengan satelit dari Terminal Tipe A Kabupaten Demak.

Kemudian, Terminal Tipe A Bulupitu Kabupaten Banyumas dengan satelit dari Kantor Dishub Kabupaten Cilacap, Terminal Kebumen, Terminal Banjarnegara, Terminal Purbalingga.

Selanjutnya juga dilakukan pemberangkatan mandiri melalui Pendapa Kabupaten Blora, Kantor Dishub Kabupaten Magelang, dan Pendapa Kabupaten Kendal.

"Kami komitmen bagaimana membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk meringankan beban mereka," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Bupati Pekalongan Fadia Arafiq ditetapkan tersangka usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Selasa (3/3/2026). Hal itu diketahui berdasarkan Fadia yang terlihat sudah mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK.

Dia menyangkal terjaring OTT KPK. "Saya tidak OTT. Saya tidak ada barang apa pun yang diambil. Saat penangkapan saya apa mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apa pun barang serupiah pun demi Allah nggak ada," ujar Fadia di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (4/3/2026).

Fadia terlihat turun dari lantai dua Gedung Merah Putih KPK usai pemeriksaan pukul 12.03 WIB, Rabu (4/3/2026). Namun, wajahnya terlihat samar-samar lantaran ditutupi dengan selendang.

Sebelumnya, KPK sudah menetapkan status hukum terkait OTT yang menjaring Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menuturkan penetapan status hukum tersebut setelah dilakukan ekspose. "Dalam lanjutan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Pekalongan ini, malam tadi sudah dilakukan ekspose dan perkara ini dinyatakan naik ke tahap penyidikan," kata Budi, Rabu (4/3/2026).

"KPK juga sudah menetapkan status hukum kepada pihak-pihak yang diamankan dalam 1x24 jam," sambungnya.

Kendati begitu, dia belum menyebutkan siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka atau sekadar saksi. Hal tersebut akan disampaikan pada konferensi pers nanti.

"Untuk kronologi, konstruksi, dan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kami akan sampaikan lengkap nanti melalui konferensi pers," ujarnya.

Semarang, Jateng (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggencarkan gerakan pangan murah (GPM) dan dokter spesialis keliling (speling) di wilayah tersebut menjelang Lebaran 2026.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau pelaksanaan GPM di Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Jateng, Senin, untuk memastikan program GPM dan speling benar-benar memberikan manfaat nyata dan bersentuhan langsung kepada masyarakat.

Menjelang Lebaran, kata dia, Pemprov Jateng akan semakin menggencarkan GPM untuk menjaga stabilitas harga komoditas pangan strategis yang rawan melonjak seiring meningkatnya permintaan.

Dalam kesempatan itu, Luthfi juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat, baik bantuan modal usaha sampai bantuan cadangan pangan kepada masyarakat.

Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Jateng Sri Broto Rini menyebutkan selama Februari-Maret 2026, pihaknya menggelar 308 kali GPM, termasuk di Grobogan.

Melalui GPM tersebut, Pemprov Jateng memberikan fasilitasi distribusi berupa bantuan transportasi, kemasan, dan bongkar muat.

Oleh karena itu, kata dia, harga yang dijual di GPM merupakan harga produsen yang lebih murah dibandingkan harga pasaran.

Adapun komoditas yang dijual dalam GPM di Kabupaten Grobogan tersebut, meliputi beras SPHP 2 ton senilai Rp22,4 juta, beras premium 2 ton senilai Rp25 juta, telur 500 kg senilai Rp13,5 juta, dan minyak goreng 1.000 liter senilai Rp15,7 juta.

Kemudian, bawang merah 100 kg senilai Rp3,5 juta, bawang putih 100 kg senilai Rp3,4 juta, cabai 100 kg senilai Rp6,5 juta, gula pasir 1 ton senilai Rp16 juta, dan komoditas lainnya dengan nilai Rp5 juta.

Ia menyebutkan total subsidi harga pangan yang tersalurkan melalui GPM di Kabupaten Grobogan mencapai Rp111 juta.

"Pembelian bebas sesuai yang dibutuhkan masyarakat, namun tidak perlu beli yang macam-macam, cukup yang diperlukan," katanya.

Sementara itu, terkait dengan speling dan cek kesehatan gratis (CKG), data dari Dinas Kesehatan Jateng menunjukkan adanya peningkatan.

Per 28 Februari 2026, sudah terlaksana 957 kali speling di 414 kecamatan di 35 kabupaten/kota dengan total sasaran 93.599 Jiwa.

Capaian CKG per 28 Februari 2026 di Jateng sebanyak 2.523.102 jiwa yang hadir atau 95,77 persen dari 2.634.599 total pendaftar.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026