Kondisi hari ini, harga biaya pokok produksinya naik, tetapi harga telurnya juga turun

Semarang (ANTARA) - Para peternak unggas yang tergabung dalam Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) berharap penyerapan telur untuk program makan bergizi gratis (MBG) terus meningkat.

Ketua Umum KPUS Suwardi, di Semarang, Jateng, Rabu, mengatakan produksi telur di Jateng saat ini surplus, yakni per hari sekitar 2.300 ton, sedangkan kebutuhan per hari maksimal 1.600 ton.

Bahkan, kata dia, kebutuhan maksimal tersebut hanya terjadi ketika daya beli masyarakat baik.

Hal tersebut disampaikannya saat melakukan audiensi dengan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi untuk menyampaikan aspirasi terkait anjloknya harga jual telur, serta kelebihan pasokan, dan kurangnya daya serap pasar.

Ia menyebutkan harga telur di kandang atau di tingkat produsen saat ini rata-rata Rp21.000 per kilogram, atau sangat jauh dari harga acuan pembelian (HAP) telur ayam sebesar Rp26.500 per kg.

Diakuinya, hal itu berdampak pada margin keuntungan peternak.

"Kondisi hari ini, harga biaya pokok produksinya naik, tetapi harga telurnya juga turun," katanya.

Karena itu, ia berharap Badan Gizi Nasional (BGN) bisa menyerap telur lebih banyak untuk program MBG, salah satunya berharap Gubernur Jateng untuk mengoordinasikan dengan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Sebelum bertemu Gubernur Jateng, KPUS juga telah menemui Menteri Pertanian untuk menyampaikan persoalan yang sama, dan Kementerian Pertanian sudah berkoordinasi dengan BGN terkait masukan dari para peternak tersebut.

Merespons persoalan yang dihadapi oleh para peternak unggas tersebut, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi langsung menginstruksikan kepada Satgas MBG Provinsi Jateng guna melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota.

Ia juga meminta kepada Dinas Ketahanan Pangan bersama Dinas Koperasi dan UMKM untuk menyiapkan langkah-langkah mengatasi anjloknya harga dan surplus telur, termasuk ketersediaan pasokan pakan ternak.

"Hari Jumat langsung lakukan koordinasi. MBG kita harus bisa menyerap tenaga kerja, bahan pokok penting, dan tepat sasaran. Ini berkaitan dengan inflasi juga soalnya," katanya.

Terkait dengan harga telur tersebut juga sempat disinggung Luthfi dalam Rakor Tim Pengendali Inflasi (TPID) dan Temu Bisnis yang digelar di gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang.

Menurut dia, surplus telur telah berdampak pada rendahnya harga beli di tingkat petani. Karenanya, perlu adanya intervensi pemerintah dan stakeholder terkait agar harga telur tidak di bawah HAP.

"Telur kita harus bisa dinikmati oleh masyarakat, petaninya juga harus dapat untung, serta bisa membuat masyarakat kita lebih sejahtera," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Capaian itu menjadi WTP ke-15 yang diraih Pemprov Jateng secara berturut-turut.

Opini tersebut disampaikan dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah, di Gedung Berlian Semarang pada Senin, (8/6 2026).

Rapat paripurna itu dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno, termasuk pimpinan DPRD Jateng. Hadir pula Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK Widhi Widayat dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah.

Tak hanya mempertahankan WTP, Pemprov Jateng juga mencatat capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) sebesar 96,48 persen. Angka itu menjadi yang tertinggi secara nasional, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 75 persen.

Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK Widhi Widayat mengatakan, opini WTP merupakan bagian dari akuntabilitas. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan juga menjadi ukuran penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Widhi menyebut capaian TLRHP Jateng menjadi salah satu hal menonjol dari hasil pemeriksaan tersebut.

“Ada hal menarik, bahwa tingkat penyelesaian TLRHP, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu tertinggi di Indonesia,” ucapnya.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas pemeriksaan yang telah dilakukan. Menurutnya, WTP ke-15 menjadi tantangan bagi Pemprov Jateng untuk terus menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.

“Ini merupakan suatu tantangan bagi kita untuk selalu menciptakan kinerja yang good and clean government,” ujarnya.

Luthfi menilai, capaian TLRHP yang hampir menyentuh 96 persen menunjukkan keseriusan Pemprov Jateng dalam merespons temuan dan rekomendasi BPK. Ia menegaskan, tindak lanjut tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan organisasi pemerintahan.

Luthfi meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait tidak menunda penyelesaian rekomendasi BPK. Meski ketentuan tindak lanjut diberikan waktu hingga 60 hari, ia meminta penyelesaian dilakukan secepat mungkin.

Berdasar hasil pemeriksaan BPK, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kinerja positif. Realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp23,761 triliun atau 96,38 persen dari target Rp24,654 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja daerah dan belanja transfer mencapai Rp23,871 triliun atau 94,61 persen dari anggaran Rp25,231 triliun. Adapun pembiayaan netto Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp577,049 miliar, yang berasal dari penggunaan SiLPA dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

Bisnis.com, SEMARANG— Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan sebagai salah satu pemerintah daerah berprestasi untuk kategori Pengendalian Inflasi Terbaik.

Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini diterima oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Jawa-Bali 2026 di Yogyakarta Marriott Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).

Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa dalam pengendalian inflasi, faktor penting yang harus dipenuhi adalah ketersediaan bahan pokok dan kemampuan daya beli masyarakat yang terjaga. Guna menjaga ketersediaan harga, Pemprov Jateng berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga perbankan, untuk memastikan distribusi bahan pokok penting sampai kepada konsumen dengan baik.

"Misalnya bawang merah kita distribusikan, cabai bisa kita distribusikan, sehingga keterjangkauan ini menjadi penting, sehingga inflasi bisa kita tekan," ujarnya dalam siaran pers.

Selain Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, beberapa pemerintah kabupaten/kota juga mendapatkan penghargaan dari Kemendagri. Di antaranya Kota Semarang yang menjadi terbaik III tingkat kota untuk kategori Penurunan Stunting. Selanjutnya Kabupaten Sukoharjo terbaik II tingkat kabupaten kategori Pengendalian Inflasi. Kemudian ada Kota Magelang yang menjadi terbaik I dan Kota Surakarta terbaik II tingkat kota untuk kategori Penurunan Tingkat Pengangguran.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Apresiasi Pemerintah Daerah ini memang dilakukan untuk menilai kinerja setiap pemerintah daerah, sekaligus menjadi pemicu agar setiap program yang dilaksanakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai tambahan maka diberikan insentif kepada pemerintah daerah yang berprestasi.

Menurut Tito, penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga upaya menghadirkan lebih banyak contoh kepemimpinan yang berhasil menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia menjelaskan, pemerintah sengaja menggelar apresiasi berbasis regional agar setiap daerah memiliki kesempatan yang lebih setara untuk bersaing. Dengan skema tersebut, daerah yang memiliki kapasitas fiskal lebih kecil tetap dapat menunjukkan inovasi dan capaian terbaiknya.

"Sebetulnya banyak sekali kepala daerah yang memiliki kinerja dan prestasi yang bagus. Ini perlu diangkat. Perlu diangkat bahwa banyak pemimpin-pemimpin yang juga bagus," kata Tito.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menilai capaian para daerah penerima penghargaan menunjukkan kemajuan yang relatif merata. Djamari mengingatkan bahwa penghargaan tersebut bukan garis akhir, melainkan titik awal untuk mempertahankan dan meningkatkan berbagai capaian yang telah diraih.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam program aksi pembangunan daerah, seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan akses kesehatan, dan perwujudan keadilan sosial bagi masyarakat.

"Nilai Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Maka harus kita dengung-dengungkan," jelas Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Provinsi Jawa Tengah yang digelar di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, pada Senin (1/6/2026).

Menurut Luthfi, keberagaman suku, bahasa, ras, dan latar belakang sosial di Jawa Tengah memerlukan landasan berpikir yang kuat. Nilai-nilai Pancasila dinilai menjadi pegangan penting bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan sosial sekaligus menjaga stabilitas daerah.

Luthfi menegaskan bahwa apapun latar belakang masyarakat, Pancasila tetap berfungsi sebagai perekat hubungan sosial politik di Jawa Tengah.

Dalam penerapannya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mewujudkan nilai-nilai tersebut melalui sejumlah program kerja sektoral. Pada sektor kesehatan, terdapat Program Dokter Spesialis Keliling (Speling) yang bertujuan memberikan pelayanan medis kepada masyarakat di kawasan pelosok. Kebijakan ini ditujukan untuk memenuhi hak kesehatan warga yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas medis modern.

Selain pelayanan kesehatan, aspek keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan diakomodasi melalui program Kecamatan Berdaya serta Kartu Zilenial. Program-program ini menyasar stimulasi produktivitas ekonomi bagi pelaku usaha lokal dan generasi muda.

Di sisi lain, Jawa Tengah juga memiliki program Pesantren Obah, penyediaan fasilitas penitipan anak bagi buruh perempuan, serta program perlindungan lingkungan pesisir melalui gerakan Mageri Segoro.

Pada upacara tersebut, Luthfi juga membacakan amanat tertulis dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.

Dalam amanat tersebut, Kepala BPIP menginstruksikan para menteri dan kepala daerah untuk mengawal setiap kebijakan publik agar tetap selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kebijakan yang dilahirkan harus dipastikan memenuhi rasa keadilan publik dan menjamin hak-hak masyarakat terkecil agar tidak ada warga yang merasa ditinggalkan.

BPIP sendiri telah menyelesaikan seluruh persiapan teknis untuk menyelenggarakan puncak Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 secara nasional. Hal tersebut dipaparkan dalam konferensi pers di Gedung BPIP, Jakarta, pada Jumat (29/5/2026).

Yudian menyampaikan bahwa peringatan ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan wujud komitmen bersama dalam mengamalkan Pancasila pada kehidupan bernegara. Guna menjaga ketertiban, BPIP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP No. 2/2026 tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026. Surat edaran ini menjadi panduan resmi bagi kementerian, TNI/Polri, pemerintah daerah, hingga instansi pendidikan.

Di tingkat pusat, upacara peringatan hari lahir Pancasila akan dilaksanakan secara luring pada Senin (1/6/2026), tepat pukul 10.00 WIB di Lapangan Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai Inspektur Upacara. Upacara tersebut juga akan dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran Kabinet Merah Putih, serta mantan Presiden dan Wakil Presiden RI.

Susunan perangkat upacara nasional ini akan diisi oleh pimpinan lembaga negara, di mana Ketua MPR bertugas membacakan teks Pancasila, Ketua DPD membacakan Pembukaan UUD 1945, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah memimpin doa.

Pasukan Pengibar Bendera Pusaka akan menggunakan "Formasi Pancasila" yang terdiri dari lima kelompok. Melalui penyelenggaraan upacara serentak ini, BPIP mendorong penguatan Pancasila sebagai living ideology di tengah masyarakat.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) memberikan perhatian mendalam terhadap upaya pemerataan dan keseimbangan pembangunan antara kawasan utara dan selatan.

Langkah ini dinilai krusial untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah sekaligus mengatasi ketimpangan infrastruktur yang selama ini terjadi.

Urgensi penyelarasan pembangunan ini mengemuka dalam acara Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 wilayah Banyumas Raya yang diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Banjarnegara pada Senin (18/5/2026).

"Kenapa Jawa Tengah harus kita rembug dan harus kita bicarakan, agar ini nanti menjadi policy (kebijakan) bersama. Sehingga dalam membangun Provinsi Jawa Tengah bisa setarikan napas, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan dalam rangka mengintegrasikan dengan pemerintah pusat," ucap Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam arahannya di depan para kepala daerah se-Banyumas Raya.

Luthfi menegaskan bahwa wilayah utara dan selatan memiliki karakteristik geografi dan tantangan sosiologis yang berbeda.

Perbedaan tersebut menuntut adanya perlakuan kebijakan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing kawasan demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah tidak boleh hanya mengandalkan instruksi dari tingkat atas tanpa melihat dinamika di lapangan.

Kondisi pembangunan di wilayah selatan Jawa Tengah saat ini memang memerlukan dorongan investasi dan perbaikan infrastruktur yang lebih masif.

Sektor pangan, energi terbarukan, pariwisata, hingga pengembangan ekosistem ekonomi syariah menjadi pilar potensial yang belum tergarap optimal.

Di sisi lain, isu kemiskinan dan keterbatasan aksesibilitas masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh jajaran pemangku kebijakan.

Secara khusus, di Kabupaten Banjarnegara, ancaman penurunan fungsi ekonomi pada Waduk Panglima Besar Soedirman atau Waduk Mrica menjadi ancaman serius. Sedimentasi yang terjadi pada infrastruktur energi itu telah mengancam pasokan listrik untuk sistem transmisi Jawa-Bali.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tak bisa berbuat banyak. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengambil inisiatif untuk mengajukan proyek pengerukan dan revitalisasi waduk tersebut ke tingkat nasional.

Langkah ini memerlukan rekomendasi politik dan administratif yang kuat dari pemerintah provinsi. Penanganan kawasan hulu sungai secara lintas wilayah juga mendesak dilakukan guna menghentikan laju erosi tanah.

Merespons tuntutan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan kesiapan penuh dari jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengawal usulan revitalisasi itu ke kementerian terkait.

Sektor energi dinilai sebagai fondasi utama pembangunan sehingga gangguan pada operasional PLTA Mrica harus diatasi secara kolektif.

Pemprov Jateng berencana melakukan langkah formal dalam waktu dekat untuk membuka jalur komunikasi dengan korporasi negara terkait.

"Waduk Mrica ini nanti akan kita dorong ke pusat. Karena kalau tidak salah itu ada proyek PLN. Kita akan bersurat, kita kawal, sehingga sedimentasi bisa kita atasi bersama-sama," kata Luthfi memberikan kepastian.

Gubernur menyimpulkan bahwa penyelesaian ketimpangan pembangunan wilayah utara dan selatan memerlukan pola kerja simultan yang melibatkan pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, serta seluruh pemangku kepentingan strategis lainnya.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setya Arinugroho memberikan apresiasi atas langkah proaktif jajaran eksekutif dalam menyelaraskan program kerja ini.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di bagian selatan harus dipacu agar tidak tertinggal dari koridor utara yang secara industri telah berkembang lebih maju.

"Atas nama DPRD, penghargaan setinggi-tingginya atas terlaksananya kegiatan pagi ini," kata Setya dalam sambutannya.

DPRD Jawa Tengah berharap komitmen pengimbangan ini dapat diwujudkan dalam program kerja yang konkret pada tahun anggaran mendatang.

"DPRD Jateng berharap ada keseimbangan Jawa Tengah selatan dan utara. Ini adalah upaya kita bersama. Semoga kita betul-betul bisa menjalankan ngopeni (merawat) dan ngelakoni (menjalankan)," katanya menambahkan.

Capaian ini menjadikan Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah gedung dan operasional KDKMP tertinggi nasional

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan setidaknya 6.271 unit Koperasi Merah Putih di wilayah tersebut telah beroperasi, atau sebanyak 73 persen dari yang ditargetkan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, di Kabupaten Boyolali, Sabtu, menyebutkan bahwa 2.769 unit dari 6.271 koperasi itu telah memiliki bangunan atau gedung.

"Capaian ini menjadikan Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah gedung dan operasional KDKMP (koperasi desa/kelurahan merah putih) tertinggi nasional," katanya.

Hal tersebut disampaikannya usai acara Peresmian 1.061 KDKMP oleh Presiden Prabowo Subianto yang dipusatkan di Nganjuk, Jawa Timur, yang diikutinya secara daring dari KDKMP Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.

Dari 1.061 KDKMP yang diresmikan Prabowo Subianto, sebanyak 531 koperasi ada di Jawa Tengah sedangkan 530 lainnya di Jawa Timur.

Sebanyak 531 koperasi itu merupakan hasil dari percepatan pembangunan gedung yang berkolaborasi dengan Kodam IV/Diponegoro.

Yakni, meliputi wilayah Korem 071/Wijayakusuma 41 titik, Korem 072/Pamungkas 103 titik, Korem 073/Makutarama 55 titik, dan Korem 074/Warastratama 332 titik.

Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes), Kabupaten Wonogiri menjadi daerah dengan pembangunan gedung terbanyak, yaitu 186 gedung, disusul Boyolali 180 gedung, dan Klaten 174 gedung.

Ia menjelaskan bahwa KDKMP di Jateng sudah banyak yang sudah operasional walaupun gedung yang dibangun belum jadi, misalnya ada KDKMP yang baru memiliki satu gerai atau 2-3 gerai tetapi sudah operasional.

"Gedung KDKMP yang sudah terbangun di Jawa Tengah ada 2.679 bangunan. Ini akan terus bertambah. Kalau yang sudah operasional ada 6.271 koperasi," katanya.

Karena itu, ia meminta Dinas Koperasi Jateng dan kabupaten/kota kolaborasi dengan Kodam IV/Diponegoro untuk mempercepat pembangunan gedung KDKMP yang hingga kini belum selesai.

Pada kesempatan itu, Luthfi menekankan bahwa KDKMP merupakan koperasi yang berbasis desa sehingga meminta agar kearifan lokal dan potensi desa menjadi produk unggulan dari koperasi itu sendiri.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa operasionalisasi 1.061 KDKMP tersebut merupakan tonggak sejarah.

Sebab, koperasi tersebut dilengkapi dengan gedung, petugas, barang, sistem, unsur-unsur logistik, maupun kendaraan operasional.

"Mari kita maju dengan rasa percaya diri. Koperasi ini akan jadi milik kita bersama, kekuatan kita bersama membangun Indonesia. Koperasi harus kuat, UMKM harus kuat," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

SEMARANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menggelar Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (Rakergub FKD-MPU) Tahun 2026 di Semarang, Selasa (12/5/2026). Forum tersebut mempertemukan 10 provinsi anggota MPU guna memperkuat konektivitas dan kerja sama antardaerah menuju swasembada pangan serta ketahanan energi nasional.

Rakergub FKD-MPU 2026 mengusung tema “Sinergi MPU 2026: Memperkuat Konektivitas Antarwilayah Menuju Swasembada Pangan dan Ketahanan Energi Nasional”. Kegiatan dibuka Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi selaku tuan rumah dan dihadiri Wakil Gubernur DI Yogyakarta serta NTB, juga pimpinan delegasi dari Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur.

Dalam forum tersebut digelar diskusi panel yang dipandu jurnalis senior Dessy Anwar dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah pusat. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memaparkan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi berkelanjutan.

Menurut Bima Arya, 10 provinsi anggota FKD-MPU memberikan kontribusi sebesar 62 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, kolaborasi antardaerah dinilai penting untuk menjaga stabilitas pangan dan energi nasional.

“Energi ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Presiden telah memberikan arahan agar harga BBM subsidi tetap stabil sampai akhir tahun ini. Juga percepatan transformasi ke kendaraan elektrik, kalau bisa semua gubernur mulai memakai kendaraan listrik,” ujarnya.

Selain itu, Plh Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tin Latifah memaparkan strategi mitigasi dampak El Nino terhadap ketahanan pangan daerah.

Materi yang dibahas meliputi proyeksi dampak El Nino di 10 provinsi anggota MPU, sistem peringatan dini wilayah rawan gagal panen, hingga diversifikasi pangan lokal dan penguatan cadangan pangan daerah.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam menjelaskan peran pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan energi nasional melalui tata kelola energi, investasi, serta transisi energi berkeadilan.

Forum juga membahas langkah menghadapi ancaman musim kemarau panjang 2026-2027, distribusi surplus pangan antarprovinsi, efisiensi energi, kebijakan energi hijau, hingga dukungan anggaran terhadap rencana aksi kerja sama tahun 2027.

Rakergub FKD-MPU 2026 menghasilkan enam kesepakatan strategis yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani seluruh pimpinan delegasi provinsi anggota. Kesepakatan itu mencakup penguatan ketahanan pangan, kerja sama BUMD pangan, penguatan ketahanan energi, implementasi rencana aksi kerja sama 2027, dukungan pembangunan giant sea wall Pantai Utara Jawa, serta penguatan monitoring dan evaluasi program.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berharap hasil rapat kerja tersebut segera ditindaklanjuti di masing-masing daerah melalui kolaborasi lintas provinsi.

“Saya berharap sekembalinya teman-teman ke wilayah masing-masing, segera membahas implikasi dari hasil rapat kerja ini. Outputnya adalah kita bisa melakukan eksplorasi wilayah dan kolaborasi antardaerah,” kata Luthfi.

Dia juga menegaskan persoalan pengelolaan sampah menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Menurutnya, target zero sampah 2028 harus bisa dicapai dengan mereplikasi praktik baik dari sejumlah daerah.

“Persoalan sampah ini menjadi prioritas Presiden melalui zero sampah 2029. Kita harus berupaya bisa zero sampah tahun 2028, dengan mereplikasi praktik baik yang sudah ada di beberapa daerah,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama MPU Suhajar Diantoro mengatakan kerja sama antardaerah terus berkembang. Setelah enam klaster kerja sama pada 2025, kini ada tambahan fokus baru di bidang energi, pengolahan sampah, dan giant sea wall.

“Setelah rapat kerja gubernur ini, insyaAllah bulan Juni nanti akan ditindaklanjuti melalui rapat kepala

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan setidaknya 73 persen dari keseluruhan koperasi merah putih yang ada di wilayah tersebut sudah beroperasi.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jateng Eddy Sulistiyo Bramiyanto, di Semarang, Rabu, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 8.523 yang sudah berbadan hukum di Jateng, dan sekitar 73 persennya atau sebanyak 6.271 koperasi desa/kelurahan merah putih sudah beroperasi.

"Kami ingin tahun ini mencapai 100 persen, itu upaya kami. Tapi kami sudah di atas target nasional. Target nasional kan 60 persen. Kita sudah 73 persen," katanya.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara pada Workshop Media "Cerita Koperasi Desa Jadi Berita Bermakna" yang digelar Direktorat Ekosistem Media, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital.

Menurut dia, belum beroperasinya koperasi merah putih tersebut adalah potensi dari usaha yang akan dijalankan, kemudian kolaborasi pengurus dengan kepala desa atau kelurahan.

"Teman-teman pengurus ini memang luar biasa. Mereka bekerja sebagai pejuang koperasi desa/kelurahan merah putih. Enggak pernah berpikir honor ya. Mereka jalan dulu yang penting melayani anggotanya," katanya.

Untuk permodalan, kata dia, setidaknya ada modal Rp34,6 miliar dari 8.523 koperasi merah putih di Jateng, terdiri atas simpanan pokok dan wajib.

"Untuk simpanan pokok dan wajib itu kan beda-beda. Ada yang simpanan pokoknya Rp10.000, ada yang Rp5.000. Ada yang simpanan wajibnya;Rp20.000, Rp30.000, Rp10.000. Jadi, modal itu yang akhirnya mereka putar," katanya.

Karena itu, ia mendorong koperasi merah putih untuk bergerak di sektor produktif dan riil yang perputaran uangnya lebih cepat sehingga bisa terus bertambah.

"Seperti koperasi di Dadapsari. Dari awal Rp500.000, sekarang sudah Rp450 juta. Karena setiap hari mereka berproduksi, keliling barang-barang disampaikan pada anggota. Alhamdulillah sorenya uang kembali. Paginya kulakan lagi," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

WONOSOBO - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara tegas menyatakan perang terhadap hoaks sebagai bagian dari upaya menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan publik, dan menciptakan iklim investasi yang sehat. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi dalam seminar “Wonosobo Melawan Hoaks” yang digelar di Gelanggang Olahraga Kampus Universitas Sains Alquran (NSIQ 2), Sabtu (25/4/2026).

Kegiatan ini diinisiasi oleh Gerakan Mantap Pilih Prabowo (GMPP) pimpinan Mantep Abdul Gani, seorang tokoh Wonosovo. Kegiatan itu menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Prof. Iswandi Syahputra (Guru Besar UIN Jakarta), Indra Jaya Piliang, serta Hersubeno Arief.

Dalam sambutannya, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa hoaks dan disinformasi merupakan ancaman nyata yang dapat memecah belah masyarakat serta menghambat pembangunan daerah. “Jangan biarkan masyarakat kita terpecah oleh informasi yang tidak benar. Informasi harus menjadi alat untuk membangun, bukan memecah belah,” tegasnya.

Senada dengan Gubernur Ahmad Luthfi, dalam kesempatan yang sama, Koordinator Nasional GMPP Mantep Abdul Gani menegaskan bahwa perlunya stabilitas untuk membangun Wonosobo. Menurutnya, Wonosobo memiliki potensi besar untuk berkembang tidak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai kawasan investasi dan kota residensial.

“Wonosobo jangan hanya jadi kota destinasi wisata. Kita ingin menjadi kota investasi, tempat orang datang, tinggal, dan berkontribusi secara ekonomi,” ujarnya.



Seminar ini dihadiri lebih dari 3.000 peserta dari berbagai kalangan ini—mulai dari mahasiswa, pengemudi ojek online, hingga masyarakat umum—juga menjadi momentum Deklarasi Wonosobo Melawan Hoaks yang dipimpin oleh Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat bersama GMPP.



Dalam deklarasi tersebut, seluruh peserta menyatakan komitmen bersama untuk: Menolak segala bentuk hoaks, disinformasi, dan informasi menyesatkan. Menjadi pengguna media digital yang bijak, kritis, dan bertanggung jawab



Kegiatan ini menjadi tonggak awal gerakan sistematis melawan hoaks di tingkat daerah, sekaligus memperkuat fondasi sosial bagi pembangunan berkelanjutan. Dalam seminar Wonosobo Melawan Hoax ini, Hersubeno Arief memberikan contoh-contoh konkret hoaks yang baru saja terjadi di jagad media sosial dan sangat berbahaya jika dipercaya.

Dia memberikan contoh misalnya terkait pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang dipelintir menjadi hoaks. "Hoaks ini kalau dipercaya bisa memicu permusuhan antara umat beragama,” kata Hersubeno Arief.

Kemudian, kata dia, baru saja ada hoaks yang menyatakan JK meninggal dan sudah 2.500 orang yang menshare. “Saya juga sudah mengecek ke berbagai kanal resmi media baik mainstream maupun media sosial, itu tidak ada,” katanya.

Narasumber lain, Indra J Piliang menyarankan agar jangan percaya setiap informasi yang masuk ke ponsel. "Metode di jurnalistik adalah tidak mempercayai setiap informasi yang datang ke kita. Cek dulu kebenarannya melalui berbagai jalur bisa seperti Google atau berbagai platform AI,” kata Indra J Piliang.

Pemateri lain, Staf Ahli Kemenag RI Iswandi Saputra menjelaskan bedanya hoaks dan mitos. "Hoaks biasanya terkait politik dan kekuasaan, bukan kebenaran, kalau mitos terkait budaya yang telah menjadi keyakinan,” katanya.

Dia menuturkan, hoaks menyebar dengan cepat karena algoritma dan sistem insentif di media sosial mendorong itu. "Cara menghentikan hoaks tidak cepat menyebar adalah dengan tidak melanjutkan menonton video hoaks sebelum lima detik. Karena setelah lima detik kita sama saja memberikan gift, like, adsense ke pembuat hoaks," kata Prof Iswandi.

Para narasumber sepakat dengan pernyataan para pejabat yang hadir di seminar ini bahwa diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh nasional, Wonosobo. Dengan itu, Wonosobo diharapkan mampu berkembang sebagai daerah yang tidak hanya unggul di sektor pariwisata, tetapi juga memiliki ketahanan sosial yang kuat dan daya tarik investasi yang tinggi.

“Dari Wonosobo, kami menyatakan: melawan hoaks adalah langkah nyata menjaga kebenaran, menjaga persatuan, dan menjaga masa depan Indonesia,” pungkasnya.

Penguatan koperasi kini harus masuk ke tahap yang lebih konkret, yakni operasionalisasi KDKMP dan pengembangan kolaborasi usaha

Semarang (ANTARA) - Menteri Koperasi Ferry Juliantono meminta produk-produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diprioritaskan untuk masuk ke gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Penguatan koperasi kini harus masuk ke tahap yang lebih konkret, yakni operasionalisasi KDKMP dan pengembangan kolaborasi usaha yang berdampak langsung pada ekonomi warga," kata Menkop di Semarang, Selasa.

Hal tersebut disampaikannya saat Pengukuhan Pimpinan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Wilayah Provinsi Jateng, serta Rapat Kerja Wilayah Tahun 2026.

Menurut dia, Gerakan Koperasi juga perlu masuk ke sektor produksi kebutuhan harian masyarakat dan pascaproduksi agar efek ekonominya terasa lebih luas.

Ia menilai bahwa pengembangan koperasi dapat menjadi pintu masuk untuk menghidupkan industri kecil di daerah.

"Kita bisa belajar buat sabun, sampo, detergen, sampai sambal sendiri. Itu bisa menghidupkan industri kecil dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jateng serta menjadi terobosan untuk memecahkan berbagai masalah di masyarakat," katanya.

Ia juga menyebut Jateng menjadi salah satu daerah yang menonjol dalam pengembangan koperasi, terutama dalam percepatan pembentukan badan hukum KDKMP.

Dalam kesempatan itu, Menkop berharap Dekopinwil Jateng bergerak seirama dengan Kementerian Koperasi untuk menghidupkan kembali aktivitas badan usaha koperasi di daerah.

"Amanah ini menjadi tidak ringan karena Dekopin adalah satu tarikan napas yang harus sama dengan Kemenkop," katanya.

Ferry juga berharap Dekopinwil Jateng dapat menjadi contoh koperasi modern yang manfaatnya dirasakan luas.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan koperasi harus hadir sebagai hub pendampingan ekonomi rakyat, terutama untuk mendorong pelaku usaha mikro agar naik kelas.

Ia menekankan peran koperasi sebagai alternatif pembiayaan yang lebih sehat bagi masyarakat.

Dekopinwil Jateng juga didorong mengambil peran lebih nyata dalam transformasi sumber daya manusia dan digitalisasi, penguatan usaha dan jaringan, serta advokasi dan perlindungan koperasi.

"Pengurus telah terbentuk. Dengan adanya pengurus yang baru ini, rekan-rekan bisa mewarnai, agar koperasi di Jateng jadi cikal bakal kemakmuran masyarakat," katanya.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM, Jateng memiliki 19.022 koperasi aktif dengan lebih dari 6,8 juta anggota, total aset koperasi mencapai Rp60,13 triliun, dengan volume usaha Rp43,78 triliun, serta imbal hasil kepada anggota sebesar Rp1,16 triliun.

Saat ini juga ada sebanyak 8.523 KDKMP di Jateng, dan sebanyak 6.271 unit di antaranya telah beroperasi dan 1.466 unit telah memiliki gerai fisik sebagai pusat aktivitas ekonomi.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Tanggal 12 Maret itu pendaftaran untuk kereta api, dan tanggal 13 Maret itu pembukaan pendaftaran untuk bus

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyediakan 68 unit bus untuk Program Balik Rantau Gratis Lebaran 1447 Hijriah, melengkapi program mudik gratis.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jateng Arief Djatmiko di Semarang, Rabu, menyebutkan total kapasitas penumpang untuk bus sebanyak 3.400 tempat duduk.

Menurut dia, pihaknya juga menyediakan moda transportasi kereta api (KA) untuk program balik rantau gratis sebanyak 320 tempat duduk untuk KA Tawang Jaya Premium.

Ia mengatakan pendaftaran untuk Program Balik Rantau Gratis 2026 dibuka pada 12-13 Maret 2026.

"Tanggal 12 Maret itu pendaftaran untuk kereta api, dan tanggal 13 Maret itu pembukaan pendaftaran untuk bus," kata Miko, sapaan akrabnya.

Untuk pemberangkatan, kata dia, akan dilakukan pada 28 Maret 2026 untuk armada bus, dan 27 Maret 2026 untuk pemberangkatan moda KA.

Bagi masyarakat yang berminat bisa melakukan pendaftaran melalui aplikasi online Pedamateng di laman https://pedamateng.penghubung.jatengprov.go.id/.

Website Pedamateng merupakan laman resmi milik Provinsi Jateng, yang dikelola Badan Penghubung Jateng untuk mendaftar, serta bisa juga mendaftar di aplikasi JNN (Jateng Ngopeni Nglakoni), yang bisa diunduh secara bebas.

Verifikasi pendaftaran akan dilakukan pada 14-16 Maret 2026, kemudian penerbitan e-tiket 17 Maret 2026. Dengan finalisasi persiapan pelaksanaan Balik Rantau Gratis pada 25-26 Maret 2026.

Persyaratannya mudah, yaitu memiliki KTP domisili Jateng, bekerja di sektor informal berpenghasilan rendah, seperti penarik ojek, ART, pedagang asongan, kaki lima, buruh, pengemudi dan lainnya yang dibuktikan dengan dokumentasi yang menjelaskan pekerjaannya.

"Pendaftaran satu keluarga maksimal empat orang. Dan karena ini kan kita berbicara terkait dengan program-program Jateng, harus punya rekening Bank Jateng," jelasnya.

Pemberangkatan utama armada bus melalui Asrama Haji Donohudan Boyolali dengan satelit atau lokasi pemberangkatan terdekat dari Terminal Tipe B Pilangsari Sragen, Terminal Tipe B Tegalgede Kabupaten Karanganyar, Terminal Tipe A Giriadipura Klaten, dan Terminal Tipe A Ir Soekarno Klaten.

Lokasi pemberangkatan bus selanjutnya di Terminal Tipe A Mangkang Kota Semarang dengan satelit dari Terminal Tipe A Kabupaten Demak.

Kemudian, Terminal Tipe A Bulupitu Kabupaten Banyumas dengan satelit dari Kantor Dishub Kabupaten Cilacap, Terminal Kebumen, Terminal Banjarnegara, Terminal Purbalingga.

Selanjutnya juga dilakukan pemberangkatan mandiri melalui Pendapa Kabupaten Blora, Kantor Dishub Kabupaten Magelang, dan Pendapa Kabupaten Kendal.

"Kami komitmen bagaimana membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk meringankan beban mereka," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengumumkan komitmennya dalam menjamin kesejahteraan aparatur negara menjelang hari raya. Sebanyak 13.077 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kategori paruh waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dipastikan akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) pada pertengahan Maret ini.

"THR kita pastikan H-7 sudah dibagikan untuk (karyawan) perusahaan-perusahaan di seluruh kabupaten/kota, termasuk di Jawa Tengah bagi PPPK paruh waktu dapat THR," ujar Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin (09/03/2026).

Langkah ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan sekaligus bentuk apresiasi atas kinerja para pegawai di Jawa Tengah. Adapun anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban tersebut mencapai angka Rp6,023 miliar.

Luthfi menjelaskan bahwa pemberian tunjangan tersebut mengacu sepenuhnya pada Peraturan Pemerintah No.9/2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026. Berdasarkan beleid tersebut, PPPK paruh waktu secara hukum merupakan komponen yang berhak menerima hak keuangan serupa dengan aparatur negara lainnya.

Luthfi menegaskan bahwa jadwal pencairan telah ditetapkan secara spesifik untuk memastikan ketepatan waktu distribusi dana.

"Nanti tanggal 13 Maret akan kita bagikan kepada PPPK paruh waktu," ungkapnya.

Adapun perhitungan THR akan ditentukan menggunakan formula proporsional, berdasarkan masa kerja sejak diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT). Perhitungannya dilakukan dengan membagi jumlah bulan bekerja dengan 12, kemudian dikalikan dengan total penghasilan satu bulan.

"Dapatnya sesuai dengan pengangkatannya, terhitung 1 Januari kemarin. Jadi kalau yang sudah 1 tahun lebih berarti dapat penuh, kalau terhitung 1 Januari kemarin dihitung sesuai dengan proporsinya. Kalau kerjanya belum satu bulan ya ora oleh (tidak mendapatkan)," jelas Gubernur Jawa Tengah.

Selain memastikan hak bagi pegawai internal pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) juga memperketat pengawasan terhadap sektor swasta. Kepala Disnakertrans Jawa Tengah, Ahmad Aziz, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan infrastruktur pengawasan berupa posko konsultasi dan pengaduan THR.

Posko ini tersebar di Kantor Disnakertrans Provinsi serta enam wilayah Satwaker, meliputi Semarang, Surakarta, Pati, Pekalongan, Banyumas, dan Magelang. Langkah ini bertujuan untuk memediasi potensi sengketa antara pemberi kerja dan buruh terkait keterlambatan atau ketidaksesuaian nilai tunjangan.

Layanan pengaduan ini beroperasi mulai tanggal 2-31 Maret 2026. Selain melalui tatap muka, masyarakat dapat mengakses kanal digital seperti LaporGub, Sistem Layanan Pengaduan Ketenagakerjaan (Siladu) milik Kementerian Ketenagakerjaan, serta layanan WhatsApp khusus untuk konsultasi dan aduan.

Berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan per Februari 2026, terdapat 263.832 perusahaan di Jawa Tengah dengan total sekitar 2.497.000 pekerja yang berhak menerima THR. Pemerintah mengimbau seluruh pelaku usaha untuk mematuhi Peraturan Pemerintah No.36/2021 tentang Pengupahan dan Permenaker No.6/2016.

Sanksi administratif yang tegas telah disiapkan bagi perusahaan yang melanggar ketentuan batas waktu pembayaran H-7 lebaran. Aziz mengingatkan bahwa sanksi tersebut dapat dimulai dari teguran lisan hingga teguran tertulis, sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum ketenagakerjaan di wilayah Jawa Tengah.