Jakarta (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) mengungkapkan kebijakan Kementerian Kesehatan yang akan mengatur pelarangan bahan tambahan pada produk hasil tembakau, termasuk bahan yang selama ini tergolong food grade dapat menimbulkan dampak ganda pada industri hasil tembakau (IHT) nasional.

Menurut Ketua Gapero Surabaya Sulami Bahar, rencana kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak ganda secara signifikan bagi keberlangsungan industri hasil tembakau legal yang selama ini bergantung pada variasi bahan tambahan untuk menjaga cita rasa dan daya saing karakter produk mereka.

"Larangan penggunaan bahan tambahan dikhawatirkan dapat mematikan industri rokok, terutama rokok kretek yang merupakan warisan budaya (local wisdom) Indonesia," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Apabila larangan tersebut diberlakukan, lanjutnya, maka industri rokok legal tidak akan dapat memenuhi ketentuan baru tersebut, sehingga berpotensi menghentikan operasionalnya.

Selain itu, menurut dia Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) juga akan mengatur batasan kadar nikotin tar yang mengacu pada standar luar negeri dengan ambang batas sangat rendah.

Menurut Sulami, ketentuan tersebut akan sulit dipenuhi, khususnya oleh industri rokok kretek yang mencakup 97 persen dari total produksi rokok nasional.

Sebab, mereka menggunakan bahan baku tembakau dan cengkeh lokal yang secara alamiah memiliki kandungan nikotin dan tar lebih tinggi dibandingkan tembakau impor.

Dia menambahkan kebijakan pembatasan kadar tar dan nikotin juga berpotensi mengancam keberlangsungan industri hasil tembakau, khususnya sektor padat karya seperti sigaret kretek tangan (SKT).

Industri hasil tembakau memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara dan penyerapan tenaga kerja, terutama di wilayah Jawa Timur.

Saat ini jumlah industri hasil tembakau (IHT) legal mencapai 920 industri, dengan jumlah buruh lebih dari 186 ribu tenaga kerja.

Jumlah tenaga kerja tersebut mencapai 60 persen terhadap nasional yang mencapai sekitar 360 ribu tenaga kerja.

Adapun jumlah produksi rokok saat ini secara nasional sebesar 307,8 miliar batang per tahun.

Menurut dia, aturan pelarangan bahan tambahan dan pembatasan kadar tar nikotin, dianggap berpotensi memicu lonjakan peredaran rokok ilegal karena konsumen mencari alternatif yang lebih murah.

Oleh karena itu, lanjutnya, kebijakan yang bersifat restriktif perlu disertai dengan solusi transisi yang jelas bagi para pelaku usaha demi menjaga kelangsungan iklim usaha yang kondusif, mengingat hingga kini, IHT diatur oleh lebih dari 300 peraturan, baik melalui kebijakan fiskal dan nonfiskal, di tingkat undang-undang sampai peraturan daerah.

Gapero Surabaya juga mengharapkan pemerintah untuk melibatkan asosiasi industri dalam proses perumusan regulasi, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan kesehatan publik dan keberlanjutan usaha.

"Kebijakan pertembakauan harus bersifat inklusif, proporsional, dan berbasis konteks Indonesia, bukan sekadar meniru kebijakan negara lain. Terlebih negara yang menjadi acuan usulan larangan bahan tambahan dan batas maksimum nikotin dan tar adalah Uni Eropa secara faktual memiliki kondisi yang jauh berbeda dengan Indonesia," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Strategi Smart Money Concept (SMC) kian populer di kalangan trader seiring dengan meningkatnya partisipasi investor ritel di pasar keuangan, termasuk komoditas dan valuta asing (valas).

Analis Dupoin Futures Geraldo Kofit menyampaikan Smart Money Concept menjadi salah satu pendekatan dalam membaca pergerakan pasar dan memahami struktur market.

"Hal ini dapat menjadi referensi bagi trader dalam mengambil keputusan," paparnya dalam keterangan resmi, Kamis (23/4/2026).

Pendekatan SMC menitikberatkan pada upaya membaca dan mengikuti pergerakan pelaku besar atau institusi yang memiliki kemampuan menggerakkan harga secara signifikan.

Mengutip publikasi Dupoin Futures, SMC berangkat dari asumsi bahwa pergerakan harga tidak sepenuhnya acak. Arah pasar kerap dipengaruhi oleh aksi pelaku besar seperti bank sentral, hedge fund, bank investasi, hingga institusi keuangan seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi.

Dengan modal besar dan akses informasi yang lebih luas, kelompok ini sering disebut sebagai “smart money”. Artinya, investor kakap seperti Federal Reserve, European Central Bank, maupun bank global seperti JPMorgan Chase dan Goldman Sachs dinilai memiliki pengaruh besar terhadap likuiditas dan arah pasar.

Secara teknis, terdapat tiga komponen utama dalam strategi ini. Pertama, market structure yang digunakan untuk mengidentifikasi arah tren melalui pola break of structure (BOS) dan change of character (CHoCH).

Kedua, order block, yakni area akumulasi atau distribusi institusi yang biasanya muncul sebelum pergerakan harga yang kuat. Ketiga, fair value gap (FVG), yaitu ketidakseimbangan harga akibat pergerakan cepat yang berpotensi diisi kembali.

Lebih lanjut, pergerakan smart money umumnya terbagi dalam empat fase. Pada fase akumulasi, institusi mulai membeli aset secara bertahap saat harga cenderung bergerak datar.

Fase berikutnya adalah manipulasi, di mana harga kerap ditekan untuk memicu aksi jual investor ritel, yang dikenal sebagai stop hunt.

Setelah itu, memasuki fase distribusi, institusi mulai melepas aset di harga lebih tinggi ketika minat beli ritel meningkat. Tahap terakhir adalah pembalikan arah (reversal), saat harga berbalik turun dan pelaku besar telah mengamankan keuntungan.

Meski menawarkan kerangka analisis yang sistematis, penerapan SMC tetap memerlukan disiplin tinggi. Pelaku pasar disarankan mencermati rilis data ekonomi, menggunakan timeframe besar untuk membaca tren utama.

Investor dapat menerapkan manajemen risiko yang ketat, termasuk penggunaan stop loss dan rasio risiko-imbal hasil yang terukur.

Dari sisi eksekusi, strategi Smart Money Concept menuntut penyelarasan analisis antara timeframe besar dan kecil agar keputusan masuk pasar lebih presisi.

Pelaku pasar umumnya memulai dengan mengamati timeframe besar seperti harian atau H4 untuk menentukan arah tren utama sekaligus mengidentifikasi area krusial atau point of interest (POI), seperti order block atau fair value gap (FVG) yang belum tersentuh harga.

Setelah itu, trader akan memperkecil pengamatan ke timeframe intraday seperti M15 atau M5. Pada fase ini, fokus diarahkan untuk menunggu pergerakan harga mendekati area POI yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, pelaku pasar tidak disarankan terburu-buru membuka posisi.

Konfirmasi menjadi kunci, yakni dengan menunggu munculnya sinyal change of character (CHoCH) di timeframe kecil. Perubahan struktur mikro ini dipandang sebagai indikasi awal bahwa harga mulai bergerak searah dengan tren utama yang teridentifikasi di timeframe besar.

Jika konfirmasi tersebut telah terbentuk, barulah trader menempatkan posisi masuk di area yang lebih spesifik pada timeframe kecil, seperti order block atau FVG terdekat.

Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan akurasi entry sekaligus membantu pengelolaan risiko, karena titik masuk menjadi lebih terukur dibandingkan hanya mengandalkan pergerakan harga secara umum.

Pembahasan mengenai SMC menjadi tema Utama dalam acara edukasi PT Dupoin Futures Indonesia bertajuk Market Hunt with Dupoin Futures 2026. Acara akan diselenggarakan di berbagai kota di Indonesia sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memperluas edukasi mengenai industri perdagangan berjangka kepada masyarakat.

Sebanyak 55 peserta hadir dalam kegiatan ini, yang terdiri dari masyarakat umum yang tertarik pada trading dan investasi, trader pemula hingga intermediate, calon pengguna platform trading, serta nasabah eksisting Dupoin Futures.

Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan pemaparan mengenai strategi membaca pasar, manajemen risiko, serta pemahaman dasar mengenai trading berjangka yang legal dan terstruktur.

Head of Marketing PT Dupoin Futures Indonesia, Taufan, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk membangun koneksi langsung dengan masyarakat sekaligus memperluas pemahaman publik terhadap perdagangan berjangka.

“Melalui Market Hunt, kami ingin menghadirkan ruang belajar yang lebih terbuka bagi masyarakat untuk memahami trading berjangka secara lebih terstruktur. Ini bukan hanya tentang memperkenalkan platform, tetapi juga membangun pemahaman yang lebih baik mengenai market, manajemen risiko, dan pentingnya trading yang legal serta teregulasi,” ujar Taufan.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi salah satu bentuk dukungan perusahaan terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Menurutnya, peningkatan akses terhadap edukasi finansial, termasuk pemahaman mengenai instrumen perdagangan berjangka, menjadi bagian penting dalam memperluas partisipasi masyarakat terhadap ekosistem keuangan formal.

Jakarta (ANTARA) - Industri kelapa sawit menegaskan komitmen untuk mewujudkan ekonomi hijau dengan secara aktif meningkatkan peran di pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta kontribusi sosial.

Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Edi Suhardi di Jakarta, Jumat mengatakan dalam upaya pelestarian lingkungan industri sawit memiliki komitmen yang kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan atau sustainability.

"Perkebunan kelapa sawit memiliki kemampuan sebagai penyerap karbon atau carbon sink serta industri kelapa sawit mampu mengolah limbah menjadi produk bernilai tambah dan berdaya saing," katanya.

Hal-hal tersebut menunjukkan industri kelapa sawit telah sejalan dengan prinsip ekonomi hijau yakni pertumbuhan ekonomi inklusif, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta pelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi karbon.

"Industri sawit telah membangun standar, prinsip, dan kriteria keberlanjutan melalui Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Industri sawit harus patuh dan taat terhadap standar keberlanjutan," kata dia dalam keterangannya.

Edi menyampaikan, industri kelapa sawit harus mengikuti standar keberlanjutan yang sangat ketat. Penerapan standar keberlanjutan tersebut memiliki pengaruh terhadap penerimaan pasar khususnya yang berasal dari negara-negara maju.

"Industri sawit ini mendapat dorongan praktik keberlanjutan dari pemerintah melalui ISPO dan dari pasar melalui RSPO. Kami memiliki komitmen untuk tidak melakukan deforestasi," katanya.

Menurut dia industri kelapa sawit memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional serta memberikan dampak positif terhadap aspek sosial di Indonesia.

"Selain manfaat ekonomi, industri sawit ini memberi manfaat terhadap bidang sosial ekonomi dengan penciptaan lapangan kerja baik secara langsung maupun tak langsung sebanyak 17 juta jiwa," katanya.

Edi Suhardi menjelaskan, industri kelapa sawit turut memberikan multiplier effect atau dampak ganda positif terhadap perekonomian daerah serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani, pelaku UMKM, hingga masyarakat di sekitar kawasan perkebunan, serta berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur di lokasi perkebunan yang umumnya merupakan daerah terpencil.

"Kalau kita bicara tentang perkebunan sawit, biasanya lokasi sawit ini berada di daerah yang sangat terisolir. Perusahaan itu harus membangun jalan dan infrastruktur untuk membuka akses ke lokasi perkebunan. Selain itu, perusahaan sawit membangun fasilitas pendukung untuk masyarakat," ujarnya.

Ia menyatakan keyakinannya, industri sawit masih memiliki potensi untuk berkontribusi lebih besar dalam mendukung pembangunan ekonomi hijau di Tanah Air.

Oleh karena itu, ia mengharapkan terjalin sinergi yang semakin erat antara pelaku industri dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk mendorong perkembangan sektor kelapa sawit baik dari sisi produktivitas maupun dampak ekonomi sosial bagi Indonesia.

"Industri sawit telah membuka peluang baik itu pembangunan daerah maupun nasional. Dengan kehadiran industri sawit, masyarakat semakin berkembang, kemiskinan berkurang, dan tingkat kesejahteraan masyarakat membaik," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) menyatakan penolakan rencana pemerintah yang hendak mengatur batasan kadar nikotin, tar dan larangan bahan tambahan pada produk hasil tembakau.

Ketua umum Perkumpulan Gappri, Henry Najoan di Jakarta, Kamis mengatakan rencana kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan karakteristik bahan baku lokal, sehingga berpotensi mematikan kelangsungan mata rantai pasok Industri Hasil Tembakau (IHT) nasional.

Dia menegaskan penolakan ini didasarkan pada fakta lapangan mengenai kekhasan bahan baku sebagai ciri khas rokok kretek yang tidak dimiliki negara lain.

"Bahan baku utama produk kami adalah tembakau dan cengkeh dalam negeri seperti tembakau Temanggung, yang secara alami memiliki kadar nikotin relatif tinggi," kata dia dalam keterangannya.

Sebagai gambaran, lanjutnya, rata-rata satu gram tembakau Temanggung mengandung 30 mg hingga 80 mg nikotin. Jika nanti batasan yang ditetapkan berada jauh di bawah angka tersebut, kami akan sangat kesulitan memenuhi standar itu.

Sebelumnya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) hendak mengatur batasan kadar tar dan nikotin, selain itu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang menyusun Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Bahan Tambahan yang dilarang dalam Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

Henry menyatakan rencana pengaturan itu juga akan mengancam komoditas cengkeh. Sebagai komponen utama kretek, cengkeh merupakan penyumbang kadar tar yang signifikan sehingga membatasi kadar tar sama saja dengan memangkas penggunaan cengkeh dalam rokok.

"Kebijakan ini dinilai akan merusak cita rasa khas kretek sebagai wujud kearifan lokal yang selama ini telah diterima pasar, sekaligus menghancurkan mata pencaharian ribuan petani cengkeh," katanya.

Dia menyebutkan sebenarnya Indonesia telah memiliki standardisasi pengukuran kadar Nikotin dan Tar melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Perumusan SNI, lanjutnya, bahkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, produsen, konsumen, dan para pakar, sehingga memiliki legitimasi yang kuat.

"SNI 8676:2019 tentang Rokok Kretek telah mengakomodasi karakteristik cengkeh dan tembakau lokal. Jika batasan baru lebih ketat dari SNI Kretek, maka standar nasional yang ada, menjadi tidak relevan. Sudah seyogyanya standar tersebut yang dijadikan rujukan," ujarnya.

Gappri juga menyoroti rancangan peraturan yang melarang penggunaan hampir seluruh bahan tambahan, termasuk yang berkategori food grade.

Menurut dia, selama ini, bahan tambahan digunakan untuk meningkatkan cita rasa dan karakter produk, apabila larangan ini diberlakukan, industri rokok legal tidak akan dapat memenuhi ketentuan baru tersebut, sehingga berpotensi menghentikan operasionalnya, di sisi lain, kondisi ini dapat memicu peningkatan peredaran rokok ilegal.

Dia mengungkapkan, pemerintah sampai saat ini menggantungkan sumber cukai hasil tembakau (CHT) yang berkontribusi Rp200 triliun setiap tahun, dan menyerap 6 juta tenaga kerja, sehingga kebijakan harus diseimbangkan dengan kepentingan ekonomi nasional di sektor hasil tembakau.

Henry Najoan juga mengingatkan, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan yang menyatakan pelaku usaha diwajibkan memproduksi tembakau dengan kadar maksimal nikotin 1,5 mg dan tar 20 mg per gram.

"Aturan tersebut terbukti mustahil diterapkan oleh pelaku industri kretek nasional karena bertabrakan dengan kondisi riil di masyarakat," ujar Henry Najoan.

Oleh karena itu Gappri berharap pemerintah lebih bijak merumuskan kebijakan, terlebih di tengah kondisi global yang tidak pasti akibat perang Iran-Amerika yang belum berakhir, yang berimbas pada kelangsungan industri dalam negeri, termasuk industri kretek nasional.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Kita belajar dari sejarah bahwa inovasi kecil bisa membawa dampak besar

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memperkenalkan serangga penyerbuk terbaru guna membantu meningkatkan produktivitas kelapa sawit.

Direktur Perbenihan Perkebunan, Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Ebi Rulianti mengatakan meskipun berukuran kecil, peran serangga penyerbuk sangat besar dalam menentukan terbentuknya buah yang menjadi sumber utama produksi minyak sawit.

“Kita belajar dari sejarah bahwa inovasi kecil bisa membawa dampak besar,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Pada 1982 introduksi serangga penyerbuk menjadi titik balik yang mendorong lonjakan produktivitas secara signifikan, tambahnya, 40 tahun kemudian yakni pada 2026 di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Unit Marihat, tiga pendatang baru serangga penyerbuk dari Tanzania resmi diperkenalkan yakni Elaeidobius subvittatus, Elaeidobius kamerunicus, dan Elaeidobius plagiatus.

Menurut Ebi Rulianti, pengenalan serangga penyerbuk terbaru tersebut menjadi langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia.

Keberadaan serangga penyerbuk, tambahnya, dinilai mampu menekan biaya dalam kegiatan budi daya, khususnya pada aspek penyerbukan, sehingga mendukung efisiensi di sektor perkebunan kelapa sawit.

“Kita menandai langkah strategis dalam keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia. Keberadaan serangga ini sangat mampu menurunkan biaya dalam produktivitas sawit,” ujar dia saat sambutan pelepasan serangga penyerbuk di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Ke-45 Gapki.

Selain Kementan dan Gapki, introduksi serangga penyerbuk hingga pelepasan tersebut juga melibatkan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Badan Karantina Indonesia, PT Riset Perkebunan Nusantara, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), dan konsorsium perusahaan anggota Gapki.

Ebi menegaskan seluruh proses yang dilakukan sudah melalui tahapan ilmiah dan regulasi yang sangat ketat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Mulai eksplorasi dari negara asal, kemudian pengujian yang komprehensif melibatkan Agen hayati juga kementerian dan lembaga.

"Dari seluruh pengujian tersebut menunjukkan bahwa spesies yang diintroduksi memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Langkah yang kita ambil ini adalah kebijakan berbasis sains, terukur dan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian,” ujar dia.

Sementara itu Ketua Umum Gapki Eddy Martono menilai pengenalan serangga penyerbuk baru tersebut sebagai simbol kesinambungan inovasi serta menjaga masa depan industri sawit Indonesia.

Ketiga spesies penyerbuk tersebut telah melalui serangkaian pengujian ilmiah dan dinyatakan aman untuk dikembangkan, lanjutnya, harapannya, mereka dapat memperkuat sistem penyerbukan sekaligus meningkatkan ketahanan ekosistem perkebunan.

"Langkah kecil ini membawa harapan besar lahirnya generasi baru kelapa sawit Indonesia yang lebih produktif, adaptif, dan berkelanjutan," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI mendorong optimalisasi digital guna memenuhi standar kompetensi bankir yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Utama BRIS Anggoro Eko Cahyo mengatakan Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau Asbisindo telah meluncurkan platform e-learning terintegrasi guna memperkuat kompetensi lebih dari 50.000 bankir syariah di Indonesia sebagai upaya menjawab tantangan digitalisasi serta memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan OJK.

Anggoro yang juga ketua umum Asbisindo mengatakan digitalisasi platform ini merupakan upaya asosiasi dalam mendorong penyegaran kompetensi bagi para bankir di tengah kesibukan operasional.

“Pemanfaatan teknologi pembelajaran menjadi sarana penting untuk mengakses ilmu tanpa batas ruang dan waktu. Sifatnya scalable dan selaras dengan kebutuhan industri yang terus berkembang,” ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (8/4/2026).

Ketua Asbisindo Institute, Wahyu Avianto, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan perpanjangan tangan dari cetak biru pengembangan SDM sektor jasa keuangan milik OJK. Saat ini, terdapat sekitar 71 hingga 91 jenis kompetensi yang harus dipenuhi oleh insan perbankan.

Untuk tahap awal, pemanfaatan digitalisasi fokus pada Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko (PPSMR) Jenjang 4 hingga 6. Sementara untuk Jenjang 7 (level direksi), pelatihan tetap dilakukan secara luring atau offline untuk menjaga kedalaman interaksi strategis.

Sementara itu, Chairman VOCASIA Farid Subkhan mengutip arahan dari Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia Muliaman Darmansyah Hadad yang menyebut masih adanya digital gap dalam pengembangan SDM yang selama ini belum terorkestrasi dengan baik.

Dalam upaya digitalisasi ini Asbisindo Institute bersama platform edutech Vocasia menjawab tantangan itu lewat e-learning.

"Kehadiran kami untuk membantu agar insan perbankan syariah terorkestrasi dalam satu platform e-learning," katanya.

Dengan demikian, jelas Farid, vocasia bertindak sebagai penyedia teknologi yang mengelola platform dan fasilitas produksi konten sementara Asbisindo fokus pada substansi kompetensi dan pemasaran.

Farid menambahkan, kolaborasi ini telah diinisiasi selama hampir satu tahun untuk menemukan model terbaik. Ke depan, platform ini akan terus dikembangkan untuk mencakup seluruh kamus kompetensi OJK dan mengajak para ahli perbankan syariah untuk bergabung sebagai instruktur digital.

Dia menargetkan para profesional perbankan syariah agar dapat mengakses konten video terkurasi, modul aplikatif, dan diskusi interaktif kapan saja, guna mendorong standarisasi kompetensi dan kesiapan menghadapi dinamika industri keuangan yang semakin kompleks.

SERANG - Kemacetan panjang yang sering terjadi di penyeberangan Merak, Cilegon, Banten dikeluhkan para sopir, pengurus truk, dan masyarakat di sekitar pelabuhan. Pasalnya, kemacetan menimbulkan banyak kerugian bagi mereka.

Ketua Paguyuban Pengurus Truk (Petruck) Merak, Marhan mengatakan bahwa truk-truk yang mengantre di jalan raya membuat aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan terganggu. Masyarakat tidak bisa lagi leluasa mengunakan akses jalan raya untuk kegiatan keseharian mereka.

"Selain itu sopir-sopir kami juga mengalami kerugian pembengkakan biaya operasional, penurunan pendapatan, terganggunya mental dan psikologis, serta klaim akibat keterlambatan pengiriman,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Marhan meminta kapal-kapal yang banyak menganggur di penyeberangan Merak supaya bisa dioperasikan semua karena masih banyak kapal yang tidak dioperasikan.

“Seharusnya Gapasdap mengoperasikan kapal-kapal yang banyak menganggur itu supaya antrean tidak kerap terjadi lagi," ucapnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPC Gapasdap Merak Togar Napitupulu menegaskan, kapal-kapal yang banyak menganggur di lintasan penyeberangan Merak tidak mungkin bisa dioperasikan semua karena terbatasnya jumlah dermaga tempat bersandarnya kapal-kapal tersebut.

“Jumlah kapal yang sedang tidak beroperasi atau menganggur memang banyak, tapi karena keterbatasan jumlah dermaga, maka kapal-kapal tersebut tidak memungkinkan lagi untuk dioperasikan," ujarnya.

Menurut Togar, supaya kapal-kapal mengganggur tersebut bisa dioperasikan secara maksimal, ASDP perlu menambahkan atau membangun beberapa dermaga baru.

"Kami akan mendorong ASDP dan pemerintah untuk segera membangun dermaga-dermaga baru agar kapal-kapal yang banyak menganggur tersebut bisa dioperasikan secara maksimal sehingga kejadian antrean kendaraan dan kerugian-kerugian yang timbul akibat antrean tidak terulang kembali," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengungkap sederet risiko yang diperkirakan meningkat selama periode El Niño ekstrem atau dijuluki ‘El Niño Godzilla’ dan berpotensi berdampak bagi industri asuransi umum.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan menyebut risiko itu meliputi kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gangguan pasokan air, penurunan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, serta gangguan bisnis akibat terhambatnya operasional maupun distribusi.

Dalam kondisi tertentu, lanjutnya, kualitas udara yang memburuk juga dapat mengganggu mobilitas dan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.

“Dari perspektif asuransi umum, risiko-risiko tersebut dapat berimbas langsung maupun tidak langsung terhadap portofolio pertanggungan, terutama pada objek dan sektor yang memiliki paparan tinggi,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (30/3/2026).

Oleh sebab itu, dirinya mendorong agar industri asuransi umum perlu mencermati secara serius dampak dari El Niño ekstrem tersebut, meskipun sebenarnya tetap terukur.

Namun demikian pula, Budi mengingatkan hal yang perlu dipahami ihwal dampak dari El Niño tidak selalu sama dengan dampak finansial terhadap industri asuransi.

Hal tersebut terjadi karena protection gap di Indonesia yang masih relatif tinggi, sehingga tidak seluruh kerugian ekonomi telah terlindungi oleh asuransi.

“Dengan demikian, kejadian dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, tetapi dampak klaim terhadap industri asuransi umum belum tentu sebesar itu apabila tingkat penetrasi asuransinya masih terbatas,” jelasnya.

Lebih jauh, dia menilai produk yang diperkirakan paling terdampak antara lain asuransi properti, khususnya yang memiliki paparan tinggi terhadap risiko kebakaran, kemudian engineeringinsurance, marine cargo, serta business interruption apabila terjadi gangguan operasional maupun distribusi.

“Selain itu, sektor-sektor yang sangat bergantung pada kondisi cuaca seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, energi, dan distribusi air juga perlu menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan eksposur risiko pada beberapa lini asuransi umum,” bebernya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memproyeksikan pada periode April hingga Juli 2026 Indonesia akan didominasi kemarau kering di sebagian besar wilayah Jawa hingga Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, wilayah seperti Sulawesi, Halmahera, dan Maluku diperkirakan masih akan menerima curah hujan relatif tinggi.

Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yulihastin menekankan pentingnya langkah mitigasi yang komprehensif. Pemerintah perlu mengantisipasi risiko kekeringan yang dapat mengganggu ketahanan pangan nasional, sekaligus menyiapkan strategi penanganan bencana hidrometeorologi di wilayah dengan curah hujan tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengungkap sederet risiko yang diperkirakan meningkat selama periode El Niño ekstrem atau dijuluki ‘El Niño Godzilla’ dan berpotensi berdampak bagi industri asuransi umum.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan menyebut risiko itu meliputi kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gangguan pasokan air, penurunan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, serta gangguan bisnis akibat terhambatnya operasional maupun distribusi.

Dalam kondisi tertentu, lanjutnya, kualitas udara yang memburuk juga dapat mengganggu mobilitas dan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.

“Dari perspektif asuransi umum, risiko-risiko tersebut dapat berimbas langsung maupun tidak langsung terhadap portofolio pertanggungan, terutama pada objek dan sektor yang memiliki paparan tinggi,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (30/3/2026).

Oleh sebab itu, dirinya mendorong agar industri asuransi umum perlu mencermati secara serius dampak dari El Niño ekstrem tersebut, meskipun sebenarnya tetap terukur.

Namun demikian pula, Budi mengingatkan hal yang perlu dipahami ihwal dampak dari El Niño tidak selalu sama dengan dampak finansial terhadap industri asuransi.

Hal tersebut terjadi karena protection gap di Indonesia yang masih relatif tinggi, sehingga tidak seluruh kerugian ekonomi telah terlindungi oleh asuransi.

“Dengan demikian, kejadian dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, tetapi dampak klaim terhadap industri asuransi umum belum tentu sebesar itu apabila tingkat penetrasi asuransinya masih terbatas,” jelasnya.

Lebih jauh, dia menilai produk yang diperkirakan paling terdampak antara lain asuransi properti, khususnya yang memiliki paparan tinggi terhadap risiko kebakaran, kemudian engineeringinsurance, marine cargo, serta business interruption apabila terjadi gangguan operasional maupun distribusi.

“Selain itu, sektor-sektor yang sangat bergantung pada kondisi cuaca seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, energi, dan distribusi air juga perlu menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan eksposur risiko pada beberapa lini asuransi umum,” bebernya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memproyeksikan pada periode April hingga Juli 2026 Indonesia akan didominasi kemarau kering di sebagian besar wilayah Jawa hingga Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, wilayah seperti Sulawesi, Halmahera, dan Maluku diperkirakan masih akan menerima curah hujan relatif tinggi.

Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yulihastin menekankan pentingnya langkah mitigasi yang komprehensif. Pemerintah perlu mengantisipasi risiko kekeringan yang dapat mengganggu ketahanan pangan nasional, sekaligus menyiapkan strategi penanganan bencana hidrometeorologi di wilayah dengan curah hujan tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai industri asuransi umum perlu mencermati secara serius ihwal potensi dampak dari fenomena iklim El Niño ekstrem atau dijuluki ‘El Niño Godzilla’, meskipun sebenarnya tetap terukur.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan membeberkan dampak utama El Niño ekstrem bagi industri asuransi umum adalah munculnya peningkatan eksposur risiko seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gangguan operasional usaha, hingga gangguan rantai pasok pada sektor-sektor tertentu.

“Namun demikian, perlu juga dipahami bahwa dampak ekonomi akibat El Niño tidak selalu sama dengan dampak finansial terhadap industri asuransi. Hal ini antara lain karena protection gap di Indonesia masih relatif tinggi, sehingga tidak seluruh kerugian ekonomi telah terlindungi oleh asuransi,” jelasnya kepada Bisnis, Senin (30/3/2026).

Dengan demikian, lanjutnya, kejadian tersebut dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Namun, dampak klaim terhadap industri asuransi umum belum tentu sebesar itu apabila tingkat penetrasi asuransinya masih terbatas.

Budi meneruskan, produk yang diperkirakan paling terdampak adalah asuransi properti, khususnya yang memiliki paparan tinggi terhadap risiko kebakaran, engineering insurance, marine cargo, dan business interruption apabila terjadi gangguan operasional maupun distribusi.

“Selain itu, sektor-sektor yang sangat bergantung pada kondisi cuaca seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, energi, dan distribusi air juga perlu menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan eksposur risiko pada beberapa lini asuransi umum,” ungkap Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama tersebut.

Oleh karena itu, dia mengatakan hal yang perlu diwaspadai industri asuransi umum meliputi potensi akumulasi klaim pada wilayah dan sektor yang sama, kenaikan severity terutama pada risiko kebakaran, tekanan terhadap proses survei, loss adjustment, dan penyelesaian klaim bila kejadian berlangsung luas atau berulang.

Selain itu, Budi menyebut industri juga perlu memperhatikan kecukupan reasuransi, pemetaan eksposur, serta kejelasan wording polis. Dari sisi kesiapan, dia menilai industri pada prinsipnya telah memiliki pengalaman dalam menghadapi risiko bencana dan cuaca ekstrem.

“Namun, dengan pola iklim yang makin tidak pasti, industri perlu terus memperkuat underwriting, manajemen akumulasi risiko, early warning, serta koordinasi dengan reasuradur dan pihak terkait,” tegasnya.

Lebih jauh, dia turut menilai fenomena iklim ekstrem seperti ini berpotensi mendorong penyesuaian risk appetite dan risk tolerance perusahaan asuransi dalam proses seleksi risiko dan underwriting, sehingga bukan hanya pada desain produk saja.

Menurutnya, perusahaan asuransi ke depannya akan semakin selektif dalam menilai lokasi pertanggungan, jenis objek yang diasuransikan, kualitas proteksi, rekam jejak pengelolaan risiko tertanggung, serta akumulasi eksposur di wilayah rawan.

“Penyesuaian ini juga dapat tercermin pada persyaratan underwriting, kebutuhan loss prevention, deductible, dan pendekatan tarif yang lebih hati-hati untuk risiko dengan paparan tinggi,” tutupnya.

industri sawit terus berupaya untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia (SDM), termasuk perempuan pekerja

Jakarta (ANTARA) - Industri kelapa sawit memiliki komitmen mewujudkan prinsip kesetaraan bagi perempuan pekerja termasuk dalam hal keadilan akses, kesempatan kerja, serta pemenuhan hak-hak tenaga kerja tanpa diskriminasi.

Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumarjono Saragih menyatakan industri sawit terus berupaya untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia (SDM), termasuk perempuan pekerja.

Menurut dia di Jakarta, Kamis, prinsip kesetaraan di industri sawit diwujudkan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kekhasan perempuan.

"Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan itu memang harus setara, tetapi kita juga harus mempertimbangkan kekhasan perempuan dari sisi kecocokan pekerjaan hingga kekuatan fisik perempuan," ujarnya.

Dia menjelaskan perempuan pekerja di industri kelapa sawit umumnya bekerja di bagian perawatan dan administrasi yang relatif memiliki tingkat beban kerja fisik lebih ringan.

Di sektor hulu, perempuan bekerja sebagai pemanen dan pengumpul brondolan, sedangkan di sektor hilir menjadi anggota koperasi atau pengelola lahan plasma.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyebutkan bahwa 86 persen tenaga kerja dalam proses produksi kelapa sawit didominasi oleh perempuan khususnya pada tahapan awal dalam rantai pasok.

Mereka banyak terlibat dalam aktivitas seperti pemupukan, penyiangan gulma, penyemprotan pestisida, hingga pengumpulan hasil panen kelapa sawit.

Terkait aspek perlindungan tenaga kerja, Sumarjono memastikan tidak terdapat perbedaan perlakuan antara pekerja laki-laki dan perempuan, karena perlindungan serta pemenuhan hak merupakan hak dasar setiap pekerja yang harus diberikan secara setara tanpa memandang gender.

"Walaupun perempuan punya kekhasan sendiri karena berkaitan dengan reproduksi seperti cuti hamil dan cuti haid. Akan tetapi, yang sifatnya hak universal, hak tentang jaminan sosial, hak tentang kondisi kerja yang aman, itu sama saja antara laki-laki dan perempuan," ujarnya.

Sumarjono menambahkan industri kelapa sawit menggagas pembentukan komite perempuan di lingkungan kerja sebagai upaya untuk memastikan terwujudnya kesetaraan gender secara optimal.

Keberadaan komite tersebut berperan penting untuk mendeteksi secara dini sekaligus mencegah berbagai risiko yang dapat merugikan, membahayakan, maupun mengurangi pemenuhan hak-hak perempuan pekerja.

"Kalau ada perempuan di direksi, dialah pemimpinnya. Ini adalah wadah atau kelompok yang ada di tempat kerja untuk mewadahi aspirasi, keluhan, pengaduan perempuan pekerja," ujar dia dalam keterangannya.

Terakhir, ia mendorong pemerintah khususnya Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk terus mendukung pengarusutamaan gender secara berkelanjutan agar tercipta lingkungan kerja yang mendukung pengembangan potensi penuh dari setiap individu, tanpa ada yang terdiskriminasi.

"Harus ada gerakan terus-menerus karena membangun kesadaran, menjadikan budaya penghormatan dan kesetaraan itu kan proses yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Tidak boleh hanya sekali," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

BANTEN - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) mendorong optimalisasi Pelabuhan Merak saat arus mudik Lebaran. Tujuannya untuk mencegah kemacetan dan penumpukan penumpang.

Hal itu disampaikan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gapasdap Khoiri Soetomo terkait kondisi yang tidak lazim pada periode arus mudik Lebaran. Di mana Pelabuhan Merak sebagai pelabuhan utama penyeberangan nasional justru terlihat kosong dan tidak dimanfaatkan secara optimal.

"Kondisi ini terjadi bukan karena berkurangnya jumlah pemudik, melainkan akibat pemberlakuan kebijakan pengaturan arus melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang cenderung kaku dan tidak adaptif terhadap dinamika di lapangan," uajrnya, Selasa (17/3/2026).

Sebagai pelabuhan utama yang telah beroperasi lebih dari 50 tahun, kata dia, Pelabuhan Merak memiliki 7 pasang dermaga aktif, sekitar 71 kapal ferry Ro-Ro berukuran besar lebih kurang 5.000 GT, serta kapasitas besar untuk melayani lonjakan kendaraan.

Namun dalam implementasi SKB saat ini Pelabuhan Merak dibatasi hanya melayani kendaraan penumpang, kendaraan roda dua dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan, dan seluruh kendaraan logistik/truk diarahkan ke Pelabuhan BBJ (Bojonegara).

Pengaturan tersebut menimbulkan ketidakseimbangan yang nyata di lapangan Pelabuhan Merak mengalami kekurangan muatan, bahkan pada saat peak season. Pelabuhan Ciwandan dan BBJ justru mengalami penumpukan dan kemacetan. "Distribusi arus kendaraan menjadi tidak merata, sehingga kapasitas nasional tidak dimanfaatkan secara optimal," katanya.

Lihat video: Kondisi Terkini Pelabuhan Merak, Puncak Arus Mudik Diprediksi Rabu



Kondisi ini juga berdampak langsung pada pengguna jasa Pemudik roda dua harus menempuh jarak lebih jauh ke Ciwandan, dengan fasilitas yang belum seoptimal pelabuhan utama, serta berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan dan risiko keselamatan.

“Permasalahan yang terjadi bukan karena kekurangan kapasitas, melainkan akibat kebijakan yang membagi arus secara tidak proporsional. Pelabuhan utama justru dikosongkan, sementara pelabuhan penunjang dipaksa menanggung beban berlebih ini yang memicu kemacetan," katanya.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Gapasdap mendorong beberapa langkah perbaikan yakni, evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan SKB agar lebih adaptif terhadap kondisi riil di lapangan. Kemudian penerapan fleksibilitas operasional, termasuk diskresi kepada otoritas pelabuhan untuk mengatur arus secara real-time.

"Optimalisasi Pelabuhan Merak sebagai backbo ne nasional, sehingga kapasitas dermaga dan kapal dapatKetua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gapasdap Khoiri Soetomo dimanfaatkan maksimal," ujarnya.