JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meminta para elite nasional tidak secara terus menerus mengembangkan narasi perpecahan dan polarisasi di masyarakat yang bisa menjurus pada perpecahan bangsa. Kata Fahri, dunia sekarang dipenuhi disrupsi akibat perang dan konflik, sehingga memberikan ketidakpastian kepada banyak orang di seluruh dunia.

Hal tersebut tentu saja memberikan tantangan kepada Indonesia, dan perlu tingkat kepercayaan diri yang tinggi untuk menghadapinya. Sehingga dapat menciptakan peluang besar untuk melakukan perubahan yang fundamental.

“Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) ini adalah orang yang punya latar unik dalam sejarah Indonesia, salah satunya adalah confidence-nya yang berlebihan di saat bangsa ini mengalami defisit kepercayaan diri,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).

Peryataan itu disampaikan Fahri Hamzah yang juga Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasaan Permukiman (PKP) RI dalam Kajian Pengembangan Kebangsaan Bagian-8 yang digelar secara pada Jumat (10/4/2026) malam. Menurut dia, deposit kepercayaan diri bangsa Indonesia saat ini sangat lemah, akibat terlalu lama dininabobokan sebagai bangsa lemah, dianggap bukan bangsa petarung dan tidak punya keinginan untuk maju.

“Ini akibat narasi yang kita kembangkan sendiri, kita dijajah 350 tahun. Narasi ini telah melemahkan kita sebagai bangsa, bahwa Indonesia bukan penguasa dunia, tetapi bangsa yang dijajah,” ujarnya.

Padahal, kata dia, Indonesia adalah termasuk salah satu negara asal muasal dari peradaban tua dunia seperti halnya Persia (Iran), Turki dan lain-lain yang menjadi penguasa dunia selama ribuan tahun. “Makanya sekarang ada upaya untuk menulis kembali sejarah Indonesia yang dilakulan oleh Pak Fadli Zon (Menteri Kebudayaan). Indonesia rupaya termasuk salah satu negara asal muasal dari peradaban tua, yang dibuktikan oleh artefak-artefek sejarah yang ditemukan. Kita ini adalah peradaban tua,” imbuhnya.

Fahri berharap seluruh pemimpin introspeksi dan memiliki kepercayaan diri atau confindence yang tinggi seperti halnya Presiden Prabowo Subianto. “Presiden mengatakan ini waktu kita, ini kesempatan kita. Di mana ada krisis, di situ ada peluang. Beliau mengingatkan, kalau di Selat Hormuz, Iran hanya mengendalikan 30% dari sumber minyak dan perdagangan dunia. Tetapi Indonesia dengan Selat-selatnya, mengendalikan 70% dari produk-produk dunia,” ungkapnya.

Artinya, lanjut dia, posisi strategis Indonesia jauh lebih besar dan jauh lebih kuat di masa yang akan datang, dibandingkan dengan negara lain, serta memiliki banyak peluang untuk dikembangkan. Sehingga para elite nasional diharapkan tidak secara terus menerus mengembangkan narasi perpecahan dan polarisasi di masyarakat yang bisa menjurus pada perpecahan bangsa.

“Saya sangat terharu dengan rakyat Iran yang mendukung para pemimpinnya. Para pemimpinnya juga mampu menggerakkan masyarakat ke depan meski di embargo puluhan tahun. Ketika satu pemimpinnya pergi sudah ada yang langsung menggantikan. Dan di tingkat bawah, rakyatnya itu turun ke jalan, memberikan dukungan sampai hari ini. Ini mengharukan,” ungkapnya.

Karena itu, kata Fahri, di tengah ketidakpastian situasi geoplitik global sekarang diperlukan kebersamaan yang kuat dan menyatukan seluruh komponen bangsa. “Inilah yang menyebabkan kita memerlukan persatuan, kita memerlukan narasi persatuan, narasi kenbersamaan,” katanya.

Lalu, diperlukan juga untuk mengatur cara kerja kelembagaan di pusat dan daerah, dengan membangun kekompakan lintas sektoral, serta kekompakan kolektif semua komponen bangsa. Selanjutnya adalah ikut membersamai pemimpin Indonesia yang punya keinginan menjadikan Indonesia sebagai negara Superpower baru, serta ikut serta menjaga ketertiban dunia dan mewujudkan negara Palestina.

“Jika melihat pergerakan Indonesia di kancah politik global sekarang di bawah kepimpinan Pak Prabowo. Ini satu pertanda bahwa kita ingin juga untuk menjadi kekuatan atau super power baru. Wajar kalau suatu hari Indonesia memimpin dunia,” kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.

Fahri mengatakan, Presiden Prabowo memiliki kesamaan dengan Partai Gelora dalam hal narasi gelombang sejarah dan arah baru Indonesia ke depan. “Pak Prabowo menggunakan kata-kata konsensus, sementara Pak Ketum kita (Anis Matta) menggunakan kata-kata gelombang dalam menuliskan sejarah Indonesia yang dibagi dalam tiga gelombang. Tetapi memang kata konsensus dengan gelombang itu bisa memiliki makna yang sama,” katanya.

Konsensus pertama yang disampaikan Presiden Prabowo diperlambangkan oleh peristiwa Sumpah Pemuda 1928, sementara gelombang pertama yang ditulis Anis Matta dalam bukunya tentang menjadi Republik. Konsensus kedua, yaitu lahirnya Pancasila dan UUD 1945, sementara dalam buku gelombang kedua adalah fase menjadi negara modern yang kuat.

Sedangkan konsensus ketiga adalah gelombang ketiga yang ditulis Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menjadikan Indonesia sebagai negara Superpower baru. “Apa yang dilakukan Presiden Prabowo sekarang ini adalah membebaskan Indonesia dari ketidakmandirian, membangun kemandirian pangan, kemandirian energi, hilirisasi, industrialisasi, dan membangun basis Indonesia digital, termasuk teknologi militer dan sebagainya,” ujar dia.

“Kemudian mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia untuk menjadi sumber daya yang kuat, yang bisa mengusung tema Indonesia Superpower Baru tadi,” pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah memberikan kritikan kepada pengamat politik senior Saiful Mujani yang menyinggung upaya untuk menggulingkan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini meminta publik untuk tetap berpijak pada prinsip demokrasi konstitusional dan tidak memberi ruang bagi tindakan yang bertentangan dengan konstitusi.

“Jadi kita menyarankan agar kita bicara dalam konsep demokrasi konstitusional. Jangan kasih izin dan ruang kepada tindakan inkonstitusional. Sebab itu nanti berbahaya. Dan jenis dari tindakan inkonstitusional itu banyak,” kata Fahri usai rapat bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Menurut Fahri, tindakan inkonstitusional yang dibiarkan dapat memicu kekacauan di tengah kondisi global yang tidak stabil. “Kalau semua orang boleh mengizinkan terjadinya tindakan inkonstitusional, ya negara kita lagi kayak begini, dunia lagi kacau, kita lagi memerlukan kesepahaman dan kesepakatan, harusnya kita bicara dalam wadah konstitusional,” katanya.

“Dan dalam sistem konstitusi kita, presiden itu bukan satu-satunya. Ada cabang-cabang kekuasaan yang lain yang juga bisa ditagih sebagai bagian daripada tanggung jawab kolektif negara kepada masyarakat, itu,” sambungnya.

Fahri juga menyebut pandangan tersebut sejalan dengan para aktivis yang selama ini berjuang membangun demokrasi di Indonesia. “Saya kira apa namanya, kawan-kawan itu sepakat itulah. Apalagi kalau yang aktivis, setengah mati loh kita membangun demokrasi kita. Kalau kita mengizinkan kekacauan kembali kan nanti repot,” katanya.

Fahri juga mengajak semua pihak untuk melakukan introspeksi diri dan menjaga persatuan, terutama di tengah situasi dunia yang menuntut kekompakan. “Ya, tolong introspeksi jugalah ya. Dunia lagi tidak mengizinkan kita untuk macam-macamlah ya. Dunia lagi memerlukan kita untuk kompak bersatu. Apalagi kalau kita bicara Pak Prabowo, kan tidak ada niatnya yang tidak baik. Semua ini kan untuk masyarakat,” ujarnya.

“Tapi kalau beliau bilang ada penghematan dan sebagainya, ya itu kita adjust-lah. Kan memang faktanya juga ada banyak kebocoran dan keborosan di mana-mana. Dan itu saja yang kita perlu perbaiki. Kan baik semua niat itu,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap kelanjutan pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3R). Badan tersebut dicanangkan dalam rangka mengakselerasi program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menjelaskan bahwa wacana pembentukan BP3R telah melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga. Saat ini, proses administrasi dan legalitas sedang dituntaskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk kemudian diserahkan kepada Sekretariat Negara.

"Diskusi antar kementerian sudah selesai dan tinggal di PAN-RB akan koordinasi dengan Sekretariat Negara [Setneg] untuk finalisasi BP3R ini," ujar Fahri di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Fahri menegaskan bahwa secara struktural, BP3R nantinya akan berada langsung di bawah komando Presiden, bukan di bawah kementerian teknis. Hal ini dimaksudkan agar badan tersebut memiliki kewenangan kuat dalam melakukan konsolidasi lahan dan mengintegrasikan berbagai program lintas sektoral.

Tugas krusial badan ini mencakup penyelesaian sengketa lahan serta penataan kawasan kumuh melalui Gerakan Indonesia Asri. Pemerintah membidik transformasi kawasan padat penduduk menjadi hunian vertikal yang lebih tertata tanpa menghilangkan nilai ekonomi dari lahan-lahan strategis di perkotaan.

"Kawasan kumuh itu kalau kita hitung skemanya, seperti kami sudah dibantu oleh ITB, itu sudah menghitung bahwa kawasan kumuh itu nilai ekonominya tinggi karena tanahnya mahal. Itu bisa kita pakai sebagai skema untuk menghilangkan kawasan kumuh di seluruh Indonesia. Semuanya akan digunakan karena itu kan ada renovasi, penataan kawasan, ada pembangunan rumah vertikal," tambahnya.

Melalui skema konsolidasi tanah dan pembangunan hunian vertikal, pemerintah optimistis dapat mempercepat penghapusan kawasan kumuh sekaligus meningkatkan suplai rumah bagi masyarakat.

Sebelumnya, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Panangian Simanungkalit, memberi sinyal bahwa pembentukan BP3R berpeluang direalisasikan pada Triwulan I/2026. Bahkan, Presiden Prabowo disebut telah menetapkan kandidat yang akan memimpin badan tersebut.

“Sebelum Lebaran diharapkan sudah terbentuk. Kalau bisa dalam waktu dekat. Alasan Presiden membentuk BP3R karena janji pemerintah ada di sana,” ujar Panangian saat ditemui di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Panangian menjelaskan, BP3R nantinya akan bertugas mengeksekusi pembangunan perumahan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo, termasuk menjalankan kebijakan hunian berimbang. Kebijakan ini mewajibkan pengembang perumahan skala besar membangun hunian dengan komposisi satu rumah mewah, dua rumah menengah, dan tiga rumah sederhana atau bersubsidi.

Pengembang dapat memenuhi kewajiban tersebut melalui pembangunan langsung atau dengan skema pembayaran tunai kepada pemerintah. Dalam struktur kelembagaan yang dirancang, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan berperan sebagai regulator, sementara BP3R menjadi pelaksana di lapangan.

“Nanti ada dua peran. Kementerian PKP sebagai pembuat kebijakan, BP3R sebagai eksekutor, termasuk menangani persoalan-persoalan utang pengembang yang bisa ditagih,” imbuh Panangian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyangsikan keakuratan dan kelengkapan data ketimpangan atau backlog perumahan dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Fahri menilai data perumahan nasional hingga kini belum solid, baik dari sisi metodologi maupun akurasi sehingga menyulitkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

Menurutnya, data perumahan kerap tidak sinkron karena disusun oleh banyak lembaga dengan pendekatan berbeda. Bahkan, BPS sendiri masih menghadapi tantangan dalam memantapkan basis data perumahan.

"BPS sendiri sebenarnya masih belum solid dalam penyiapan data. misalnya salah satu data yang saya kejar sekarang dan saya belum dapat sampai hari ini adalah saya ngotot tentang konsep double backlog," ujar Fahri acara Tasyakuran The HUD Institute di Tangerang, Rabu (14/1/2026).

Penjelasan Fahri Hamzah

Fahri mengungkapkan data backlog perumahan yang dimiliki BPS, yakni backlog kepemilikan rumah sekitar 10 juta unit dan backlog kelayakan rumah sekitar 20 juta unit.

Menurut Fahri, angka tersebut belum menggambarkan kondisi sesungguhnya yang dihadapi masyarakat di lapangan.

Sebab kata Fahri, banyak masyarakat yang mengalami double backlog yang tidak tertangkap di data BPS tersebut. Double backlog ini adalah keluarga yang tinggal di rumah tidak layak dan tinggal di rumah tidak layak yang bukan milik sendiri.

Padahal keluarga yang mengalami double backlog ini justru yang harus menjadi perhatian serius karena benar-benar miskin sampai mereka terpaksa tinggal di bawah kolong jembatan, kawasan kumuh, hingga sempadan pantai atau sungai.

Data kelayakan hunian BPS

Termasuk juga keluarga yang hidup nomaden atau berpindah tempat tinggal. Keluarga seperti ini biasanya tinggal di rumah tidak layak yang bukan miliknya.

"(Double backlog) ini jumlahnya 6 juta keluarga. Harusnya ini diakui dulu sebagai hal yang paling urgent di dalam data perumahan kita karena ini yang paling rawan," ucapnya.

Selain itu, ia mengkritik data kelayakan hunian BPS yang dinilai terlalu subjektif karena bergantung pada penilaian petugas lapangan tanpa basis dokumentasi yang memadai.

"Mohon maaf data kelayakan itu gak pernah ada fotonya. Tidak ada satu basis data yang betul-betul akurat, ada gambarnya dan gambarnya itu bisa dibikin online sehingga mobilitas standar hidup masyarakat kita itu bisa betul-betul terukur secara real," tuturnya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah memberi sinyal harga rumah subsidi yang disalurkan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tidak akan naik dalam waktu dekat.

Hal tersebut disampaikan Fahri untuk menanggapi usulan pengembang agar pemerintah mengerek harga rumah subsidi.

Fahri mengatakan keputusan pemerintah tidak mengerek harga rumah subsidi ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang hendak menghadirkan rumah murah bagi masyarakat.

"Trennya harus dibikin murah ya. Makanya di dalam kebijakan nanti ya mudah-mudahan ini kan tidak naik, kita tunggu Perpresnya dulu ya," kata Fahri saat ditemui di Tangerang, Banten, Rabu (14/1/2026).

Fahri menambahkan, untuk menjaga keterjangkauan harga rumah, pemerintah saat ini tengah menggodok skema baru. Salah satunya bakal diwujudkan melalui pembangunan hunian rakyat di atas lahan milik negara.

Sejalan dengan hal itu, ke depan penyediaan rumah murah akan difokuskan pada pengembangan hunian vertikal yang bakal berlokasi di daerah perkotaan.

"Karena kalau kita bangun di atas tanah swasta itu jatuhnya bukan rumah subsidi, karena pasti mahal. Karena harga tanah, terutama di perkotaan sudah mahal," imbuhnya.

Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Perumahan juga sempat mengungkap rencana pemerintah hendak membangun hunian vertikal rumah susun (rusun) di eks kompleks rumah dinas anggota DPR RI yang berlokasi di Kalibata, Jakarta Selatan.

Anggota Satgas Perumahan, Panangian Simanungkalit menjelaskan bahwa pengembangan rusun tersebut merupakan strategi pemerintah mencapai target 3 juta rumah. Di mana, 1 juta akan dibangun di perkotaan dan 2 juta akan direalisasikan lewat skema renovasi.

"Ide kita jangan 3 juta rumah itu [dibangun semua] yang penting adalah 2 juta renovasi karena kan perbaikan rumah lebih penting daripada pembangunan rumah kalau di perdesaan. Nah 1 jutanya didukung lewat pembangunan rusun di kota," jelasnya dalam Media Briefing di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Panangian menambahkan, nantinya satu unit rusun tersebut akan dijual mulai dari Rp360 juta. Dengan demikian, hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat memiliki hunian di tengah kota.

Mekanismenya, masyarakat yang membeli akan mengantongi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dengan tenggat waktu tertentu. Mengingat, rusun tersebut berdiri di tanah atau aset milik negara seluas 23 hektare (Ha).

Sementara itu, sejumlah pengembang mengusulkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk segera melakukan evaluasi terhadap harga jual patokan rumah subsidi di seluruh Indonesia.

Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya, menjelaskan langkah ini dinilai sebagai respons di tengah meningkatnya beban biaya konstruksi serta sulitnya mendapatkan suplai tanah atau land bank di tengah kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang diperketat oleh Pemerintah.

Selain itu, Bambang menegaskan bahwa revisi batas harga rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perlu dilakukan seiring dengan adanya penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 serta laju inflasi yang secara langsung mengerek biaya operasional para pengembang di lapangan.

“Setelah UMP 2026 dan inflasi dirumuskan, serta dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, Kementerian PKP harus segera mengevaluasi harga patokan rumah subsidi di seluruh Indonesia,” ujar Bambang kepada Bisnis, dikutip Minggu (4/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari ini, Rabu (7/1/2025). Hasil RUPSLB itu mencakup penambahan dan pengangkatan komisaris.

Dalam rapat tersebut para pemegang saham BBTN sepakat mengangkat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Didyk Choiroel.

Selanjutnya, Didyk Choiroel akan menjalani fit and proper test atau Uji Kemampuan dan Kepatutan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum dapat menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, total dewan komisaris BTN menjadi tujuh orang. Komisaris Utama tetap dijabat oleh Suryo Utomo dan Wakil Komisaris Utama Dwi Ary Purnomo

Kemudian, posisi Komisaris diisi oleh Didyk Choiroel dan Fahri Hamzah. Posisi Komisaris Independen diisi oleh Ida Nuryanti, Pietra Machreza Paloh, dan Panangian Simanungkalit.

Sementara itu, posisi Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan. Nixon L.P. Napitupulu tetap menjabat sebagai Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama dijabat oleh Oni Febriarto Rahardjo.

Profil Didyk Choiroel

Didyk Choiroel saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Posisi itu diembannya sejak Januari 2025.

Sebelum menjadi Sekjen Kementerian PKP, Didyk Choiroel sempat bertugas di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu.

Didyk Choiroel juga diketahui sempat menjabat sebagai Kabag Organisasi dan Tata Laksana Setditjen Perbendaharaan sebelum akhirnya dilantik sebagai Kepala Bagian Umum sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebut Presiden Prabowo Subianto sepakat menambah target renovasi hunian sosial menjadi 2 juta unit tahun depan.

Fahri menyebut Prabowo berniat melakukan akselerasi dalam program bedah rumah pemerintah itu.

"Beliau setuju sampai 2 juta sekalipun untuk renovasi, tidak ada masalah," kata Fahri di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/12) malam.

Ia mengatakan jumlah unit yang direnovasi itu bertambah dari target sebelumnya yang sudah dianggarkan pada APBN 2026 sekitar 400 ribu unit.

Ia pun menyampaikan pemerintah kini tengah mempersiapkan aturan untuk langkah itu, bisa melalui aturan setingkat perpres ataupun pp.

"Yang 1 juta di perkotaan, ini kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan, akselerasi karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit dan inilah yang kami lagi desain konsepnya dalam bentuk peraturan yang dibutuhkan," ucap dia.

Pada saat yang sama, Fahri menyampaikan pemerintah juga memandang urgensi pendirian lembaga yang membawahi urusan percepatan pembangunan rumah rakyat.

Ia menjelaskan lembaga itu nantinya mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, hingga persoalan perizinan.

"Selama ini kewenangan itu tersebar di banyak lembaga, tanah di tempat lain, izin di tempat lain, pembiayaan di tempat lain. Harus ada lembaga yang mengkonsolidasi semua jenis keperluan untuk percepatan pembangunan perumahan," ucapnya.

Fahri juga menyebut telah berkoordinasi dengan berbagai pihak guna menindaklanjuti rencana itu. Salah satunya dengan Kemenpan-RB dan Kemensesneg.

"Kalau bisa di awal tahun itu sudah kita sahkan. Saya juga berkoordinasi dengan Danantara karena salah satu penyedia lahan yang paling masif nanti terutama untuk konsep TOD, Transit Oriented Development," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap hingga saat ini masih terdapat enam juta keluarga yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Wakil Menteri Perumaha dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah menjelaskan bahwa enam juta keluarga tersebut masuk kategori tinggal di hunian tidak layak karena buruknya sistem sanitasi yang dimiliki.

"Enam juta keluarga masih tinggal di rumah tidak layak akibat buruknya sanitasi,” kata Fahri dalam agenda Bisnis Indonesia Group (BIG) 40 Conference di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Sejalan dengan hal itu, Fahri menyebut prioritas pemerintah bukan hanya memastikan kepemilikan hunian bagi masyarakat, tetapi juga memperhatikan kualitas hunian dan sanitasi.

Pada saat yang sama, Fahri juga menekankan pentingnya kebijakan perumahan yang berbasis data nasional dan melibatkan koperasi serta pemanfaatan kearifan lokal, baik dari sisi material bangunan maupun konsep pembangunan yang ramah lingkungan.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan komitmennya untuk menjadikan sektor perumahan dan kawasan permukiman sebagai penggerak pembangunan sekaligus pilar penting dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional.

"Program 3 Juta Rumah yang menjadi arahan Presiden dirancang sebagai kebijakan masif berbasis data untuk menjawab persoalan backlog perumahan dan kualitas hunian masyarakat di seluruh Indonesia," pungkasnya.

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Indonesia memiliki 93.554.082 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, backlog kepemilikan rumah mencapai 12.573.383 KK, sedangkan backlog kualitas yakni rumah yang tidak layak huni mencapai 16.597.839 KK.

Kemudian, berdasarkan pemetaan backlog per wilayah, kawasan urban mencatat backlog kualitas sebanyak 2,10 juta keluarga dan backlog kepemilikan mencapai 4,56 juta keluarga.

Adapun, wilayah pesisir memiliki backlog kualitas yang lebih tinggi, yakni 5,22 juta keluarga, dengan backlog kepemilikan sebanyak 2,60 juta keluarga. Angka tersebut menggambarkan persoalan kelayakan hunian masih lebih dominan di kawasan pesisir dibandingkan kawasan perkotaan.

Enam juta keluarga masih tinggal di rumah tidak layak akibat buruknya sanitasi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menekankan pada perbaikan sanitasi agar hunian menjadi layak untuk keluarga.

Ia menjelaskan kebutuhan perumahan nasional tidak hanya menyangkut kepemilikan, tetapi juga kualitas hunian dan sanitasi.

“Enam juta keluarga masih tinggal di rumah tidak layak akibat buruknya sanitasi,” ujar Fahri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Program 3 Juta Rumah yang menjadi arahan Presiden Prabowo dirancang sebagai kebijakan masif berbasis data untuk menjawab persoalan backlog perumahan dan kualitas hunian masyarakat di seluruh Indonesia.

Wamen PKP Fahri Hamzah mengungkapkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus dilengkapi dengan sarana sanitasi.

Wamen PKP mengatakan adanya Program BSPS selama ini dinilai sudah baik namun perlu adanya tambahan dalam hal fasilitasi sarana mandi cuci dan kasus (MCK).

Rumah yang sudah ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni juga harus dilengkapi dengan sarana sanitasi (MCK) dan masyarakatnya juga diedukasi agar menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya.

Fahri berharap pemerintah daerah yang tersebar di 38 provinsi, 415 kabupaten dan 98 kota serta sekitar 8.000 kecamatan, 75.000 desa dan 20.000 lebih kelurahan serta dukungan dari 1,2 juta RT dan RW untuk menyukseskan kegiatan Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat di daerahnya masing-masing.

Semangat tersebut, menurut dia, penting untuk mengentaskan rumah rakyat tidak layak dibantu agar lebih layak huni.

Fahri juga mengimbau agar warga yang tinggal di rumah-rumah di pinggir sungai tidak membuang limbah ke aliran sungai. Prioritas utama Program BSPS selain program peningkatan kualitas rumah adalah MCK.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengimbau pelaku industri properti syariah untuk berperan besar dalam Program 3 Juta Rumah.

Dia menyerukan kepada pelaku industri properti syariah agar tampil sebagai motor perubahan dalam Program 3 Juta Rumah yang tengah dijalankan pemerintah.

“Konsep syariah adalah konsep besar dari Allah. Jangan merasa di pinggir. Industri ini harus berani tampil, menguasai panggung, dan membawa solusi yang dirindukan rakyat,” ujar Fahri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia memastikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen untuk melindungi sistem perumahan yang lebih adil serta mengawal setiap koreksi kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat.

“Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, segala sistem yang lebih adil akan dilindungi. Jika ada sistem yang tidak adil, wajib dikoreksi dengan segala cara,” ujarnya.

Tantangan perumahan Indonesia masih sangat besar. Karena itu, sektor perumahan sosial harus terbebas dari praktik spekulatif dan dikembalikan pada tujuan utamanya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

Kolaborasi pemerintah bersama pelaku industri properti syariah diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan nasional dan menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi kerakyatan.

Program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah menjadi salah satu wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia dari ketimpangan sosial ekonomi.

Tujuan mulia dari program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah adalah memberikan akses hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan kelas menengah bawah, serta mempersempit kesenjangan antara masyarakat kota, desa, dan pesisir.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025