Bisnis.com, JAKARTA — Instruksi pemerintah kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk mengalihkan minyak mentah jatah ekspor ke dalam negeri dinilai menjadi langkah cepat merespons risiko gangguan pasokan di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.

Namun, di balik tujuan menjaga ketahanan energi, kebijakan ini menyimpan spektrum untung-rugi yang tak sederhana. Ini baik bagi negara maupun pelaku usaha hulu migas.

Adapun intruksi itu dilontarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kementerian yang dikepalai Bahlil Lahadalia itu menegaskan bahwa seluruh produksi minyak mentah dalam negeri diupayakan untuk memenuhi kebutuhan kilang domestik.

Dengan kata lain, porsi ekspor yang selama ini menjadi ruang fleksibilitas KKKS kini diminta berputar ke pasar dalam negeri.

Sekretaris Ditjen Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari mitigasi risiko pasokan, sekaligus memastikan kilang dalam negeri mendapatkan feedstock yang cukup.

"Kami sudah instruksikan ke seluruh KKKS untuk mengutamakan pasokan dalam negeri. Artinya, crude [minyak mentah] yang diproduksi dalam negeri diupayakan untuk seluruhnya dimanfaatkan sebagai bahan baku kilang minyak dalam negeri," ujar Rizwi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI yang disiarkan secara daring, pekan lalu.

Selain mengoptimalisasi hasil produksi KKKS, pemerintah juga telah mencari pasokan migas dari kawasan-kawasan di luar Timur Tengah, seperti Amerika Serikat (AS), Afrika, Asia, dan Asean.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengklaim bahwa KKKS telah bersedia menjual minyak bagiannya ke kilang Pertamina.

"Sesuai dengan instruksi pemerintah melalui dirjen migas dan SKK Migas, seluruh produksi minyak bumi bagian KKKS sudah dikonfirmasi dapat dijual dan diolah di dalam negeri," kata Djoko.

Untung Rugi Pengalihan Ekspor

Dari sisi negara, manfaat paling langsung adalah peningkatan keamanan pasokan energi. Dengan mengalihkan crude ke kilang domestik, pemerintah berupaya menutup celah risiko akibat disrupsi global.

Managing Director Energy Shift Institute (ESI) Putra Adhiguna menilai langkah ini bisa dipahami dalam situasi pasar yang bergejolak. Terlebih, beberapa negara seperti China juga mulai menahan ekspor produk minyak mereka, yang berpotensi memperketat suplai global.

“Positifnya tentu bisa lebih menjamin pasokan dalam negeri, selama crude tersebut bisa diolah di kilang domestik,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (16/4/2026).

Di sisi lain, Putra mengatakan bahwa ada pula risiko reputasi. Dalam industri migas global yang sangat mengandalkan kepercayaan, kegagalan memenuhi kontrak bisa berdampak panjang terhadap kredibilitas pelaku usaha Indonesia di mata mitra internasional.

Oleh karena itu, ketidakpastian kebijakan juga menjadi perhatian. Putra menekankan pentingnya kejelasan apakah kebijakan ini bersifat sementara atau akan berlanjut dalam jangka panjang.

"Jangan sampai KKKS dirugikan karena juga akan berimbas ke dalam stabilitas investasi jangka panjang yang juga pemerintah sedang usahakan," ujarnya.

Sementara itu, Praktisi Migas Hadi Ismoyo menilai kebijakan ini juga berpotensi mengurangi tekanan impor BBM yang selama ini masih tinggi.

Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu mencatat, meski produksi domestik sekitar 600.000 barel per hari (bph) masih jauh dari kebutuhan nasional sekitar 1,8 juta bph, setiap tambahan pasokan domestik tetap berarti.

"Untungnya bisa membantu pasokan domestik," kata Hadi.

Dalam konteks fiskal, kata dia, substitusi impor juga bisa membantu menahan tekanan neraca perdagangan dan nilai tukar, terutama saat harga minyak global volatil.

Namun, manfaat tersebut datang dengan konsekuensi yang tidak kecil bagi KKKS. Hadi berpendapat, pengalihan crude dari pasar ekspor ke domestik berpotensi mengganggu arus kas perusahaan, terutama bagi KKKS yang telah mengunci kontrak jangka panjang dengan pembeli luar negeri.

Dalam kondisi normal, kontrak lifting minyak bersifat mengikat dan kegagalan pengiriman bisa berujung penalti hingga arbitrase internasional.

“Beberapa KKKS bisa terpapar gangguan cash flow, penalti, bahkan potensi sengketa karena tidak bisa memenuhi komitmen kargo,” kata Hadi.

Isu lain yang tak kalah penting adalah mekanisme harga. Meski ada pandangan bahwa kilang domestik masih bisa menyerap crude dengan skema komersial yang mengacu pada harga internasional, tetap diperlukan kesepakatan yang adil.

"Kilang Pertamina Internasional bisa menyerap commercial term yang ada pada batas batas tertentu sesuai SOP Perusahaan, termasuk harga mengikuti harga internasional," jelas Hadi.

Namun, Hadi juga menilai bahwa dalam praktiknya, perbedaan struktur biaya, skema kontrak, hingga fleksibilitas negosiasi bisa menjadi sumber friksi antara pemerintah, KKKS, dan offtaker domestik.

Karena itu, pendekatan case by case dinilai lebih realistis untuk memastikan solusi yang win-win.

Kesiapan Kilang

Persoalan tidak berhenti di hulu. Di sektor hilir, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan kilang domestik.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti mengingatkan bahwa sebagian besar kilang di Indonesia dirancang untuk mengolah minyak dari Timur Tengah. Artinya, tidak semua crude domestik kompatibel secara teknis.

"Saya kira akan efektif jika infrastrukturnya sudah baik artinya teknologi dan infrastrukturnya tersedia dan rantai pasoknya kuat," kata Yayan.

Dia menambahkan, percepatan investasi kilang dengan teknologi kompleks, yang mampu mengolah berbagai jenis crude (light dan heavy), menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa itu, pengalihan pasokan hanya akan memindahkan masalah dari hulu ke hilir.

Pada akhirnya, kebijakan ini mencerminkan dilema klasik sektor energi: menjaga ketahanan pasokan di satu sisi, dan mempertahankan daya tarik investasi di sisi lain.

Dalam situasi darurat, intervensi pemerintah memang memiliki dasar hukum dalam kontrak bagi hasil (PSC). Namun, pelaku industri menilai penguatan payung hukum melalui kebijakan resmi pemerintah tetap diperlukan agar memberikan kepastian.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Refinery Unit Cilacap terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyediaan bahan baku bioavtur Pertamina Sustainable Aviation Fuel (PertaminaSAF) di Kilang Cilacap.

Keterlibatan masyarakat ini terlihat dari semakin banyaknya kelompok masyarakat yang menjadi bagian dalam proses pengumpulan minyak jelantah (used cooking oil/UCO).

Corporate Secretary PPN, Roberth M.V. Dumatubun menjelaskan keterlibatan masyarakat ini diimplementasikan melalui program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan di sekitar Kilang Cilacap.

“Hingga saat ini, setidaknya terdapat empat kelompok mitra binaan yang bergerak di bidang lingkungan dan ikut berperan aktif dalam pengumpulan minyak jelantah,” kata Roberth dalam keterangan, Selasa (24/2/2026).

Empat mitra binaan tersebut yakni, Bank Sampah Abhipraya di Kelurahan Kutawaru dan Bank Sampah Cahaya Asri di Kelurahan Tegalkamulyan yang beroperasi sejak Juli 2025, Bank Sampah Beo Asri di Kelurahan Tegalreja yang beroperasi sejak Oktober 2023 dan Komunitas Mom’s Go Green yang beranggotakan istri pekerja dan pekerja perempuan di Kilang Cilacap, yang beroperasi sejak Januari 2024.

“Isu lingkungan sudah menjadi perhatian kami sejak lama. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang energi, Pertamina Patra Niaga juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan, salah satunya dengan berinovasi melahirkan bahan bakar yang ramah lingkungan seperti PertaminaSAF. Selain itu, program ini akan menumbuhkan sirkular ekonomi bagi masyarakat di sekitar kilang,” ujar Roberth.

Dia menambahkan, peran serta empat mitra binaan tersebut dalam mengumpulkan minyak jelantah untuk produksi PertaminaSAF menjadi simbol keterlibatan masyarakat dalam ekosistem SAF.

Sepanjang 2025 lalu, lebih dari 4.300 liter minyak jelantah yang berhasil dikumpulkan. Perinciannya, Bank Sampah Abhipraya 73 liter, Bank Sampah Cahaya Asri 239 liter, Bank Sampah Beo Asri 1.586 liter dan Komunitas Mom’s Go Green 2.428 liter.

Roberth menjelaskan, ribuan liter minyak jelantah itu dikumpulkan dari lebih 1.000 warga yang ada di Kelurahan Kutawaru, Kelurahan Tegalrera, Kelurahan Tegalkamulyan dan warga Komperta Lomanis, Gunung Simping, Katilayu.

Tak hanya memiliki wawasan lingkungan, pengumpulan minyak jelantah ini juga memberikan dampak ekonomi. Menurut Roberth, minyak jelantah yang didapat dari warga dihargai rata-rata Rp5.000 per liter sehingga menghasilkan omzet sekitar Rp20 juta per tahun.

“Pengumpulan minyak jelantah ini tak hanya mencegah pencemaran lingkungan, tapi juga menanamkan kebiasaan baru pada masyarakat, yakni memilah sampah sejak dari rumah. Gerakan ini juga mewujudkan kemandirian masyarakat, yang merupakan salah satu tujuan digelarnya program TJSL,” kata Roberth.

Adapun, Kilang Cilacap menjadi pelopor produsen energi hijau di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Puncaknya, pada Agustus 2025, PertaminaSAF pertama kali digunakan dalam penerbangan komersial maskapai Pelita Air rute Jakarta—Denpasar.

“Kami bangga bisa menjadi yang terdepan dalam inovasi SAF, dan kami berkomitmen untuk terus mendukung produksinya. Upaya ini juga merupakan komitmen kami untuk mendukung Net Zero Emission (NZE) 2060 yang telah ditetapkan pemerintah. Kami optimis Pertamina SAF dapat segera digunakan secara luas dan menjadi standar baru dalam industri aviasi global,” kata Roberth.

Bisnis.com, INDRAMAYU – Tumpukan polipropilena (PP) di gudang produksi PT Polytama Propindo (Polytama) menunggu giliran untuk dikirimkan ke konsumen, Jumat (30/1/2026).

Polytama memainkan peran strategis di sektor petrokimia untuk memenuhi bahan baku plastik di Tanah Air. Bersama dengan Chandra Asri dan Lotte Chemical memenuhi setidaknya 50% pasokan PP di dalam negeri.

Polytama saat ini memiliki kapasitas produksi mencapai 300.000 metrik ton (MT) polipropilena per tahun. Adapun realisasi produksi Polytama tertinggi mencapai 266.262 MT pada tahun lalu.

Saat ini, kebutuhan PP di Indonesia mencapai sekitar 1,9–2,1 juta ton per tahun, sementara kapasitas produksi dalam negeri baru mampu memenuhi kurang dari separuhnya. Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya peluang penguatan industri petrokimia nasional melalui peningkatan kapasitas dan efisiensi produksi.

Polytama sendiri dapat berproduksi dengan mendapat pasokan propilen dari Refinery Unit (RU) VI Balongan milik Pertamina. Perusahaan dengan kepemilikan saham mayoritas oleh Pertamina dan Kementerian Keuangan ini, sedang melakukan ekspansi kapasitas produksi PP.

Nantinya, Polytama akan menyerap propilen dari proyek RDMP Balikpapan yang akan mampu memproduksi bahan baku petrokimia sebesar 225.000 ton per tahun. Adapun, berdasarkan rencana pengembangan RDMP Balikpapan, fasilitas produksi propilen akan rampung pada 2028. Nantinya, setelah ekspansi, kapasitas produksi Polytama mencapai 600.000 ton per tahun.

PIC Manager PT Polytama Propindo Riko Bimantara menjelaskan sejauh ini Kilang Pertamina selalu berkomitmen memenuhi pasokan bahan baku, dalam hal ini propilen.

“Untuk bahan baku tidak ada impor, semuanya dari Pertamina. (dengan ada proyek ekspansi) Kami harapkan 100% juga dari Pertamina,” katanya, Jumat (30/1/2026).

Adapun selama ini, propilen dari Kilang Balongan mengalir melalui pipa sepanjang 4 kilometer (km) menuju fasilitas produksi Polytama. Tidak hanya pasokan bahan baku, Pertamina juga mendukung pasokan bahan bakar gas pipa dari Pertagas.

Terpisah, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengungkapkan, Selain memproduksi BBM, kilang-kilang Pertamina juga menghasilkan produk antara (intermediary) yang menjadi bahan baku penting bagi industri petrokimia nasional.

Peran ini sejalan dengan upaya Pertamina dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya energi serta memperkuat ketahanan industri dalam negeri. "Eksistensi Pertamina melalui Polytama, menjadi bukti peran Pertamina dalam mendorong hilirisasi migas," jelasnya.

Baron menambahkan pemanfaatan propilen dari kilang Pertamina ini berperan strategis dalam mengurangi ketergantungan impor bahan baku petrokimia, serta memperkuat ketahanan industri petrokimia nasional.

“Ini sekaligus memperkuat nilai tambah sumber daya dalam negeri,” ujar Baron.

Di sisi lain, Direktur PT Polytama Propindo, Dwinanto Kurniawan, menegaskan bahwa Polytama merupakan bagian integral dari ekosistem Pertamina Group yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Polytama tidak berdiri sendiri. Kami merupakan bagian dari sistem industri nasional yang menghubungkan sektor hulu dan hilir, mulai dari kilang hingga ke industri manufaktur. Integrasi ini menjadi fondasi penting bagi ketahanan industri petrokimia Indonesia,” ujar Dwinanto.

Berdasarkan data Polytama, rata-rata pasokan dari Kilang Balongan mencapai 250.000 ton per tahun. Selanjutnya, bahan baku tersebut diolah menggunakan teknologi Spheripol dari LyondellBasell untuk menghasilkan produk polypropylene berkualitas.

Produk polypropylene Polytama dipasarkan dalam berbagai jenis (grade) untuk memenuhi kebutuhan sektor kemasan, peralatan rumah tangga, industri kesehatan, hingga ritel.

Strategi memaksimalkan bisnis eksisting dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas kilang.

Jakarta (ANTARA) - PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) menyebutkan pihaknya tidak hanya memaksimalkan kilang eksisting, namun juga membangun bisnis rendah karbon.

Pelaksana Tugas Harian Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis KPI Prayitno, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan perusahaan akan terus melakukan inovasi maupun efisiensi untuk mendukung ketahanan energi nasional sejalan Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, sebagai bagian dari PT Pertamina (Persero), KPI juga menerapkan strategi pertumbuhan ganda.

Pertama, memaksimalkan bisnis eksisting saat ini (legacy business), dan kedua adalah membangun bisnis rendah karbon (low carbon).

"Strategi memaksimalkan bisnis eksisting dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas kilang. KPI juga membangun bisnis low carbon dengan mengembangkan green refinery dan menghasilkan produk-produk yang berbahan baku nabati (biofuel)," kata Prayitno saat diskusi bertajuk "Kilang Pertamina Untuk Indonesia: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Hilirisasi, Transisi dan Ketahanan Energi".

Terkait dengan biofuel, KPI mengimplementasikan melalui sejumlah strategi.

Pertama melalui co-processing yaitu bahan baku nabati diproses melalui pencampuran dengan bahan baku fosil pada fasilitas eksisting.

Dengan strategi ini, KPI menghasilkan bioavtur Pertamina Sustainable Aviation Fuel (SAF) 2,4 persen yang berbahan baku minyak inti sawit atau refined bleached deodorized palm kernel oil.

Selanjutnya, conversion, yaitu bahan baku nabati 100 persen diproses menjadi bahan bakar.

Pada strategi ini, KPI memproduksi biodiesel 100 persen jenis hydrotreated vegetable oil (HVO) dengan produk Pertamina Renewable Diesel (RD).

Prayitno mengungkapkan pihaknya juga telah mengembangkan green refinery yang dapat mengolah bahan baku generasi kedua, berupa limbah nabati salah satunya adalah minyak jelantah.

"Proses produksinya dilakukan di Kilang Cilacap dan akan dikembangkan di Kilang Dumai dan Balongan," ujar Prayitno, yang juga Direktur Manajemen Risiko KPI.

Kilang Pertamina Unit Cilacap telah melakukan lifting atau pengiriman perdana produk SAF, yakni avtur berbahan baku campuran used cooking oil (UCO) atau minyak jelantah.

Prayitno mengatakan proyek Green Refinery Cilacap ini merupakan strategis mempercepat transisi menuju energi terbarukan dan berkontribusi pada pengurangan emisi karbon.

"Minyak jelantah bisa menciptakan added value. Kami sedang menyiapkan unit produksi baru di Kilang Cilacap untuk produksi SAF, pasarnya bisa dari dalam negeri maupun luar negeri," kata dia lagi.

Ia juga menjelaskan langkah tersebut memiliki multiplier effect, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan produksi, dan bertambahnya nilai tambah di dalam negeri.

"Upaya ini merupakan upaya untuk mendorong transformasi ekonomi berbasis sektor strategis, termasuk energi dan mineral. Selain mendukung pertumbuhan ekonomi, strategi ini juga bertujuan mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan," ujarnya.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan upaya hilirisasi telah dilakukan Kilang Pertamina sebelum terbit aturan hilirisasi.

"Sebelum ada regulasi hilirisasi, teman-teman di Kilang Pertamina sudah melakukannya. Fakta dan data di internasional saat ini justru kapasitas kilang bertambah, hanya produknya geser ke petrokimia," katanya.

Menurut Komaidi, di kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia, produk kilang masih bahan bakar minyak (BBM).

Kalau melihat tren tersebut, bisnis kilang akan terus ada dan tidak akan selesai.

"Artinya, mereka masih bisa switching dari produk BBM ke petrokimia," katanya pula.

Komaidi juga mengakui kompleksitas pengembangan kilang cukup tinggi, di samping memerlukan investasi besar.

Ia menjelaskan kompleksitas pembangunan kilang bisa mencapai 10-15 kali lipat lebih tinggi dibandingkan industri manufaktur.

Berdasarkan Nelson Complexity Index (NCI), indeks, yang digunakan untuk mengukur kompleksitas kilang minyak bumi, Kilang Pertamina Unit Cilacap terbesar di antara yang lainnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025