Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani optimistis realisasi investasi pada triwulan I 2026 mencapai sekitar Rp497 triliun atau tumbuh sekitar tujuh persen secara tahunan.

Rosan, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin, mengatakan capaian tersebut sejalan dengan target yang telah ditetapkan pemerintah.

"Insya Allah target yang dicanangkan oleh pemerintah pada triwulan pertama ini bisa kami capai, yaitu sebesar Rp497 triliun," kata Rosan.

Ia menambahkan capaian investasi tersebut juga diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 627 ribu orang atau meningkat 5,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Rosan, target investasi nasional pada 2026 ditetapkan sebesar Rp2.041,3 triliun sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi menuju delapan persen dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Rosan menyampaikan kontribusi investasi dari sektor hilirisasi masih cukup besar, yakni sekitar 30 persen dari total investasi yang masuk ke Indonesia.

"Hilirisasi masih menjadi salah satu kontribusi yang besar, kurang lebih 30 persen dari seluruh investasi yang ada dan yang masuk ke Indonesia,: ujar dia.

Berdasarkan paparan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, subsektor dengan perkiraan realisasi investasi terbesar pada triwulan I 2026 antara lain industri logam dasar sekitar Rp67 triliun, transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi sekitar Rp54 triliun, serta sektor pertambangan sekitar Rp51 triliun.

Selain itu, kontribusi investasi juga diperkirakan berasal dari sektor jasa lainnya sekitar Rp43 triliun serta perumahan, kawasan industri, dan perkantoran sekitar Rp36 triliun.

Dari sisi wilayah, proyeksi realisasi investasi terbesar tercatat di DKI Jakarta sekitar Rp74 triliun, diikuti Jawa Barat sekitar Rp72 triliun, Jawa Timur sekitar Rp38 triliun, Sulawesi Tengah sekitar Rp34 triliun, serta Banten sekitar Rp33 triliun.

Ia menjelaskan investasi yang masuk ke Indonesia masih didominasi oleh sejumlah negara, antara lain Singapura, China, Jepang, Korea Selatan, serta Amerika Serikat.

"Walaupun di tengah tantangan meningkatnya geopolitik maupun geoekonomi, kami melihat peluang tetap terbuka karena Indonesia diterima oleh semua negara dengan kebijakan luar negeri yang terbuka," ucapnya.

Rosan menilai stabilitas politik, keamanan, dan iklim investasi yang terjaga menjadi faktor utama yang mendorong minat investor untuk tetap menanamkan modal di Indonesia.

Ia juga mengungkapkan minat investasi dari sejumlah negara, termasuk kawasan Timur Tengah, justru meningkat di tengah dinamika geopolitik global saat ini.

"Ini justru para investor yang melalui negara-negara Timur Tengah ini berbicara juga secara intens kepada kami dan kami pun secara aktif juga bertemu dengan para potensial investor itu," ungkap Rosan.

Rosan menegaskan pemerintah akan terus memperkuat berbagai kebijakan untuk menjaga momentum pertumbuhan investasi guna mendukung pencapaian target ekonomi nasional.

"Kami mencoba selalu mengurangi faktor ketidakpastian dan ini berdampak positif terhadap minat investasi yang tetap tinggi," ucapnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - CEO dan Founder Tangkas Motor Listrik Agung Pamungkas alias Don Papank didaulat menjadi Waketum DPP Pengusaha Bela Bangsa (PBB) periode 2025-2030. Penunjukan Don Papank sebagai Waketum DPP PBB tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Bela Bangsa Nomor: 004/010/DPP-PBB/IV/2026 dan ditandatangani Ketua Umum DPP PBB Trisya Suherman dan Sekjen Vincent Young.

Ketua Umum Pengusaha Bela Bangsa, Trisya Suherman menyebut, bergabungnya Don Papank menjadi angin segar bagi DPP PBB dalam mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Don Papank ini punya track record yang panjang dalam dunia usaha dan bisnis. Dan kami ucapkan terima kasih selamat bergabung Don Papank,” katanya, Jumat (10/4/2026). BI Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,7% di 2026

Sementara itu, Don Papank mengaku bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Menurutnya, ini merupakan kesempatan bergabung dengan orang-orang yang dinilainya sangat luar biasa.

“Sudah saatnya pengusaha lokal bisa lebih berkontribusi di dalam ekonomi nasional dan mengimplementasikan Asta Cita melalui Pengusaha Bela Bangsa untuk bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% sesuai keinginan Presiden Prabowo,” tegasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan hilirisasi kelapa sawit (crude palm oil/CPO) merupakan strategi kunci dalam memperkuat ekonomi nasional, mendorong kemandirian energi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch Arief Cahyono menyampaikan Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia dengan pangsa lebih dari 60 persen produksi global memiliki posisi strategis untuk mengendalikan rantai nilai industri sawit melalui penguatan sektor hilir.

“Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi pengekspor bahan mentah. Hilirisasi CPO adalah langkah konkret untuk mentransformasi Indonesia dari pemasok bahan baku menjadi produsen utama produk bernilai tambah tinggi yang dibutuhkan pasar global,” kata Arief dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, pengolahan CPO menjadi berbagai produk turunan seperti pangan olahan (margarin), kosmetik, sabun, oleokimia, hingga bioenergi akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

“Dengan penguasaan lebih dari 60 persen pasar CPO dunia, Indonesia memiliki leverage besar dalam menentukan arah pasokan dan harga produk turunan sawit global,” katanya menegaskan.

Lebih lanjut, hilirisasi sawit juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian energi nasional melalui pengembangan biodiesel B50 (campuran 50 persen biodiesel berbasis sawit dengan solar).

“Pemanfaatan biofuel sawit secara optimal berpotensi menggantikan impor solar secara signifikan. Bahkan, dengan implementasi penuh B50, Indonesia berpeluang tidak lagi mengimpor solar dan mampu memenuhi kebutuhan energi dari sumber daya dalam negeri,” katanya menjelaskan.

Ia menuturkan penegasan itu sekaligus meluruskan berbagai framing yang tidak utuh terhadap pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait dinamika geopolitik global, termasuk ilustrasi penutupan Selat Hormuz yang selama ini hanya merepresentasikan sekitar 20 persen distribusi minyak dunia.

Pernyataan tersebut, menurut dia, bukan prediksi krisis, melainkan ilustrasi untuk menunjukkan bagaimana gangguan pasokan global dapat berdampak pada harga energi.

Dalam konteks tersebut, ia mengatakan Indonesia justru memiliki keunggulan strategis. Dengan penguasaan lebih dari 60 persen produksi CPO dunia, potensi pengaruh Indonesia terhadap pasar energi alternatif berbasis nabati jauh lebih besar.

Apabila dikelola secara optimal melalui hilirisasi, lanjutnya, posisi itu dapat menjadi kekuatan strategis dan bargaining power Indonesia dalam percaturan ekonomi global.

Perhitungan pemerintah menunjukkan implementasi biodiesel B50 membutuhkan sekitar 5,3 juta ton CPO. Volume itu dapat dialihkan dari ekspor untuk diolah menjadi biofuel, sehingga berpotensi menggantikan impor solar secara signifikan, menghemat devisa, dan memperkuat ketahanan energi nasional.

"Selama ini, harga dan standar perdagangan produk energi global kerap ditentukan oleh negara lain," katanya.

Namun dengan kekuatan sumber daya sawit yang dimiliki, Indonesia memiliki peluang untuk berperan lebih besar dalam menentukan arah pasar, mengingat tingginya kebutuhan dunia terhadap sumber energi alternatif yang lebih berkelanjutan, termasuk yang berbasis minyak sawit.

Kinerja sektor sawit nasional juga menunjukkan tren yang sangat positif. Berdasarkan rilis resmi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) per 13 Maret 2026, produksi CPO Indonesia pada 2025 mencapai 51,66 juta ton atau meningkat 7,26 persen (naik sekitar 3,5 juta ton) dibandingkan tahun sebelumnya. Total produksi CPO dan PKO tercatat sebesar 56,55 juta ton atau naik 7,18 persen.

Di sisi perdagangan, ekspor produk sawit menunjukkan pertumbuhan kuat dengan volume mencapai 32,34 juta ton (naik 9,51 persen) dan nilai sebesar 35,87 miliar dolar AS atau sekitar Rp 590triliun (naik 29,23 persen). Kenaikan itu ikut mendorong kesejahteraan petani, terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 125,45 pada Februari 2026.

Peningkatan produksi dan kinerja ekspor sawit tersebut turut mendorong kenaikan NTP subsektor perkebunan hingga mencapai level tertinggi. Kondisi itu mencerminkan membaiknya kesejahteraan petani sawit, seiring meningkatnya permintaan dan harga yang lebih kompetitif di tingkat petani.

Hilirisasi kelapa sawit juga terbukti mampu meningkatkan nilai tambah (value added) produk secara signifikan, berkisar antara 3 hingga lebih dari 30 kali lipat dibandingkan hanya mengekspor CPO mentah.

Secara umum, hilirisasi dapat meningkatkan nilai ekonomi 3–10 kali lipat, bahkan untuk produk bernilai tinggi seperti vitamin E dan oleokimia tertentu, nilai tambahnya dapat mencapai lebih dari 30 kali lipat.

Pengembangan industri hilir sawit saat ini telah menghasilkan lebih dari 193 jenis produk turunan, mulai dari pangan, kosmetik, bahan kimia, hingga bioenergi.

Menurut dia, transformasi itu tidak hanya memperkuat struktur industri nasional, tetapi juga meningkatkan harga di tingkat petani, memperluas lapangan kerja, serta menciptakan efek ekonomi berantai yang luas.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Koperasi akan mempunyai strategi baru yang akan berpotensi menjadi game changer di perekonomian Indonesia dengan dukungan penuh dari pemerintah saat ini

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi (Kemenkop) Herbert Siagian menyatakan koperasi diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi nasional pada 2026, melalui strategi baru dan dukungan kebijakan pemerintah untuk memperkuat daya saing pelaku usaha.

Herbert mengatakan dalam menyikapi tekanan ekonomi global, pergeseran geopolitik, dan percepatan transformasi teknologi yang tidak menentu, pelaku usaha terus dituntut untuk menata ulang strategi bisnis yang sudah diimplementasikan.

"Untuk mengatasi banyaknya perubahan tersebut, para pelaku bisnis tidak bisa hanya terpaku oleh satu strategi. Kita harus bisa melakukan beberapa gaya untuk bisa bertahan di kondisi saat ini. Di tahun 2026 dan seterusnya, akan muncul pemain lama, yaitu koperasi," kata Herbert dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Herbert menekankan hal itu dalam Forum Business & Legal Outlook 2026 yang digelar di Jakarta Selatan, sebagai ruang dialog menghadapi kondisi perekonomian global saat ini.

"Koperasi akan mempunyai strategi baru yang akan berpotensi menjadi game changer di perekonomian Indonesia dengan dukungan penuh dari pemerintah saat ini," ujar Herbert.

Di tengah tekanan ekonomi global, pergeseran geopolitik, dan percepatan transformasi teknologi yang tidak menentu, pelaku usaha terus dituntut untuk menata ulang strategi bisnis yang sudah diimplementasikan.

Sebagai mitra pendidikan dan pelatihan terkemuka untuk pengembangan sumber daya manusia di Asia, ET-Asia bersama dengan HIPMI Jaya dan juga law firm Legal Next, Bilad Elkomindo Multimedia, serta Delapan Capital menciptakan forum Business & Legal Outlook 2026 yang digelar di Jakarta Selatan.

Dengan menghadirkan regulator, pimpinan perusahaan, perbankan, ekonom, hingga mitra firma hukum untuk membahas arah kebijakan dan strategi bisnis tahun 2026.

Direktur Operasional ET-Asia, Deasy Widiantie menuturkan Business & Legal Outlook 2026 lahir dari kebutuhan untuk menghadirkan ruang dialog yang lebih mendalam dan relevan bagi para pengambil keputusan.

Dia menuturkan di tengah perubahan global yang berlangsung begitu cepat, dunia usaha Indonesia perlu memiliki ruang untuk berhenti sejenak, membaca arah, dan menyusun langkah dengan lebih tenang dan terukur.

"Forum ini kami hadirkan bukan hanya sebagai diskusi, tetapi sebagai ruang refleksi dan pertukaran perspektif yang konstruktif," ujarnya.

Dalam situasi seperti ini, kata Deasy, pelaku usaha membutuhkan lebih dari sekadar optimisme, dibutuhkan strategi yang terukur dan perspektif lintas sektor.

"Business and Legal Outlook 2026 dihadirkan sebagai ruang dialog strategis untuk membantu pelaku usaha membaca risiko, menangkap peluang, dan mengambil keputusan dengan lebih percaya diri," tutur Deasy.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama MIND ID, Dany Amrul Ichdan, yang hadir dalam kegiatan itu mengulas prospek sektor sumber daya alam ke depan, dengan penekanan pada pentingnya menjaga keseimbangan antara akselerasi pertumbuhan dan komitmen terhadap keberlanjutan.

“Untuk bisa menjadi engine of growth yang terbaik bagi negara, maka BUMN tidak bisa bekerja sendiri. BUMN harus inklusif dan harus membuat strategi inklusifitas yang bagus," kata Dany.

Sementara itu, Komisaris Jasamarga Related Business sekaligus Ketua Bidang XII Investasi dan Kerja Sama Antar Daerah BPD HIPMI Jaya, Samira Alatas menekankan pentingnya perhatian terhadap dinamika geopolitik dan prospek bisnis ke depan, termasuk bagaimana pelaku usaha menavigasi ketidakpastian, menyusun strategi yang adaptif, serta menangkap peluang di tengah perubahan global.

Founder & CEO Radian Syam & Syam Law Firm, Radian Syam menilai pemerintah saat ini telah membangun sistem tata kelola yang kuat dalam meningkatkan perekonomian nasional.

"Hari ini kita dapat melihat komitmen pemerintah dalam membangun sistem tata kelola yang kuat. Jatuh bangunnya sebuah negara sangat bergantung pada bangsanya sendiri," kata Radian mengutip Bung Hatta.

Forum itu juga menyoroti terkait tahun 2026 yang diwarnai tekanan global, dipicu dinamika geopolitik, ekonomi Amerika Serikat, volatilitas suku bunga dan komoditas, hingga isu MSCI yang mempengaruhi arus modal pada pasar modal Tech in Asia.

Isu digital dan kesiapan menghadapi era kecerdasan buatan turut menjadi perhatian utama dalam forum itu. Diskusi menyoroti kesiapan regulasi serta kapasitas organisasi dalam beradaptasi dengan perkembangan AI.

“Perkembangan teknologi, khususnya AI, tidak hanya membuka peluang baru, tetapi juga menuntut kesiapan tata kelola dan kepatuhan yang lebih matang dari pelaku usaha,” kata Managing Partner Legal Next Attorneys at Law, Joddy Mulyasetya P.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Muhammad Syarkawi Rauf

Dosen FEB Unhas dan Chairman ASEAN Competition Institute- ACI

PEREKONOMIANIndonesia memasuki fase “five percent growth trap” atau “jebakan pertumbuhan lima persen”. Hal ini sejalan dengan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Februari 2026 bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 sebesar 5,11 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 sekitar 5,04 persen.

Perekonomian Indonesia diperkirakan masih akan sulit keluar dari “5 percent growth trap” hingga dua tahun ke depan karena proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2026 dan 2027 hanya sekitar 5,10 - 5,40 persen.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah sekitar 5,40 persen tahun 2026 lebih tinggi dibandingkan proyeksi International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5,10 – 5,20 persen tahun 2026-2027.

Secara historis, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir hanya sekitar 5,0 persen. Lebih rendah dibandingkan dengan peer group Indonesia di Asia, seperti India yang tumbuh lebih besar dari 7,0 persen dan Vietnam tumbuh rata-rata 6,5 persen selama periode 2014 – 2025.

Sejak tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,01 persen. Lima tahun setelahnya, yaitu tahun 2019 tumbuh 5,02 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi Indonesia sebesar 5,31 persen dicapai pada tahun 2022, kemudian mengalami pelambatan menjadi 5,04 persen tahun 2024.

Kecenderungan ini kontras dengan pertumbuhan ekonomi Vietnam, yaitu 6,42 persen tahun 2014 kemudian meningkat menjadi 7,36 persen tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Vietnam pada tahun 2025 mencapai angka 8,02 persen tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi tertinggi Vietnam selama periode 2014 – 2025 terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar 8,12 persen.

Pada saat perekonomian Indonesia mengalami “5 percent growth trap”, perekonomian India justru mengalami akselerasi pertumbuhan, yaitu dari 6,5 persen tahun 2024 menjadi 7,4 persen tahun 2025.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi selama periode 2015 – 2025 dicapai oleh India pada tahun 2022 sebesar 9,7 persen. Fenomena “5 percent growth trap” diproyeksi berlanjut hingga tahun 2026 karena tekanan ketidakpastian perekonomian global akibat kondisi geopolitik global yang tidak menentu dan Trade War 2.0 yang belum juga mereda.

Risiko perekonomian nasional semakin berat karena lembaga pemeringkat internasional, seperti Moody’s menurunkan outlook perekonomian Indonesia dari stable menjadi negatif. Meskipun masih dalam kategori investment grade (layak investasi).

Persepsi risiko berinvestasi di Indonesia semakin tinggi karena Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan Financial Times Stock Exchange (FTSE) sebagai penyedia indeks harga saham menunda review terhadap saham-saham Indonesia. Lebih jauh, terdapat tekanan penurunan peringkat pasar saham menjadi “frontier market”.

Penurunan outlook perekonomian nasional oleh Moody’s salah satunya disebabkan oleh ketidakpastian arah kebijakan makro ekonomi nasional, khususnya dari sisi kebijakan fiskal dan moneter.

Hal yang paling mengkhawatirkan investor global adalah tata kelola anggaran yang tidak pruden, tidak berhati-hati. Hingga saat ini, difisit fiskal mencapai 2,92 persen dari Gross Domestic Product (GDP) dan kemampuan membayar utang yang tercermin pada Debt Service Ratio (DSR) lebih besar 30 persen sebagai batas aman kemampuan membayar utang. Hampir setengah dari pendapatan negara digunakan untuk membayar cicilan utang dan bunganya.

Fenomena “5 percent growth trap” semakin mengkhawatirkan karena tingginya inefisiensi perekonomian nasional. Hal ini tercermin pada Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang sangat tinggi sekitar 6,25 – 6,50 persen. Lebih tinggi dibandingkan rata-rata ICOR negara-negara ASEAN dan India sekitar 3,5 – 4,0 persen.

Jika perekonomian Indonesia tidak bisa segera keluar dari “5 percent growth trap” maka pada tahun 2030, GDP riil hanya akan mencapai 1,871 trilyun dolar AS dan maksimum 3,889 trilyun dolar AS tahun 2045. Proyeksi ini didasarkan pada data Trading Economics tahun 2024, GDP Indonesia sekitar 1,396 trilyun dolar AS.

Pada saat yang sama, jika GDP per kapita Indonesia sebesar 4.924,510 dolar AS tahun 2024 maka dengan pertumbuhan rata-rata 5,0 persen per tahun, maka pendapatan per kapita Indonesia hanya 6.034,574 dolar AS tahun 2030 dan maksimum 12.003,715 dolar AS tahun 2045. Masih jauh dari GDP riil dan GDP per kapita negara maju.

Lalu, apa langkah pemerintahan Prabowo Subianto agar segera keluar dari “5 percent growth trap”? Apa mitigasi risiko atas ketidakpastian global dan risiko fiskal sehingga tidak mengganggu agenda jangka panjang, menuju status negara maju tahun 2045? Bagaimana dalam 20 tahun ke depan, GDP riil menjadi 7,3 trilyun dolar AS dan GDP per kapita sebesar 25.000 dolar AS?

Terdapat dua langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk keluar dari “5 percent growth trap”, sekaligus memitigasi risiko ketidakpastian global dan risko fiskal, yaitu: langkah pertama, menurunkan angka ICOR dari 6,3 saat ini menjadi 4,5 tahun 2030 dan 3,0 tahun 2045.

Langkah ini akan membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 9,0 persen per tahun hingga tahun 2045. Hal ini didukung oleh realisasi investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), pada tahun 2030 sekitar 40,50 persen GDP, dengan ICOR 4,5 dan 27,0 persen GDP dengan ICOR 3,0 tahun 2045.

Melanjutkan proses transformasi ekonomi nasional sehingga pada tahun 2030 nilai ICOR turun menjadi 4,5 sehingga kebutuhan investasi menjadi hanya 948,199 milyar dolar AS untuk mencapai pertumbuhan 9,0 persen. Hal ini lebih kecil dibandingkan kebutuhan investasi sebesar 1,325 trilyun dolar AS untuk mencapai pertumbuhan 9,0 persen dengan ICOR sebesar 6,3.

Tujuannya, mewujudkan GDP riil sebesar 2,341 trilyun dolar AS dengan pendapatam per kapita 7.552,361 dolar AS tahun 2030. Dan selanjutnya, pada tahun 2045, GDP riil dan GDP per kapita setara negara maju, yaitu GDP riil sebesar 8,528 trilyun dolar AS dengan pendapatan per kapita 26.320,665 dolar AS tahun 2045.

Langkah kedua, meningkatkan The Economic Complexity Index (ECI) karena status negara maju tidak cukup hanya berdasarkan GDP per kapita tetapi juga pada produktifitas pengetahun yang tercermin pada diversifikasi dan sopistikasi produk-produk ekspor suatu negara. Faktanya dalam 26 tahun terakhir, sejak tahun 2000, peringkat ECI Indonesia justru semakin buruk, dari peringkat 49 tahun 2000 menjadi 72 tahun 2023.

Hal ini mencerminkan bahwa produk ekspor Indonesia semakin bergantung pada hasil eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) non olahan bernilai tambah rendah. Kondisi ini sejalan dengan peran sektor manufaktur dalam pembentukan GDP Indonesia yang menurun dari 32 persen tahun 2000 menjadi hanya 18,98 persen.

Agenda mendesak adalah mendorong Sovereign Wealth Fund Danantara berinvestasi untuk mengakselerasi pengembangan integrated industrial estate berbasis komoditi unggulan di setiap provinsi.

Pengembangan industri berbasis SDA dengan medium-technology industry dipusatkan di luar pulau Jawa dan high-tech industry yang membutuhkan tenaga kerja terampil, dukungan lembaga pelatihan, riset dan pengembangan dibangun di pulau Jawa.

Akhirnya, untuk menghindari “5 percent growth trap” ada baiknya merujuk fisikawan, Albert Einstein bahwa “insanity is doing the same thing over and over again and expecting the different result”. Ibarat mobil, saatnya pemerintah berpindah dari “gigi tiga ke gigi lima”, mengubah cara berpikir dan bertindak menuju status negara maju tahun 2045.

JAKARTA - Pemerintah menganggap penilaian lembaga pemeringkat internasional Moody's soal peringkat kredit Indonesia pada level Baa2 oleh lembaga pemeringkat internasional Moody’s sebagai cerminan ketahanan ekonomi nasional serta kekuatan fundamental struktural yang solid.

Penilaian tersebut didasarkan pada kekuatan endowment sumber daya alam, demografi yang menguntungkan, serta kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan secara prudent dan konsisten. Afirmasi tersebut juga menunjukkan kepercayaan terhadap kemampuan Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Dibayangi Beban Utang Baru Rp1.650 Triliun, Purbaya: Tak Ada Alasan Ketakutan



Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, menjelaskan bahwa fundamental perekonomian Indonesia hingga saat ini masih tetap terjaga. Ini merujuk pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,39% pada Q4-2025 yang merupakan pertumbuhan tertinggi sejak pandemi Covid-19 dan 5,11% pada tahun 2025, defisit fiskal yang berada di bawah 3 terhadap PDB, serta rasio utang Pemerintah sekitar 40 persen terhadap PDB.

“Terkait perubahan outlook, kami yakin perkembangan kebijakan dan kerangka kelembagaan yang telah dan sedang diimplementasikan akan menjawab kekhawatiran yang disampaikan,” ujar Haryo Limanseto dalam keterangan resminya, Minggu (8/2/2026).

Lebih lanjut untuk mendorong geliat investasi, Pemerintah telah menyelesaikan kerangka hukum dan kelembagaan Danantara secara komprehensif melalui pengesahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagai dasar pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur pemisahan fungsi regulasi Badan Pengelola BUMN dan fungsi operasional Danantara.

Dalam implementasinya, Danantara telah mempresentasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 kepada Komisi XI DPR RI, sejalan dengan catatan Moody’s bahwa Pemerintah telah menetapkan kerangka hukum dan kelembagaan untuk Danantara melalui berbagai instrumen legislatif.

Selanjutnya terkait dengan sistem koordinasi pembiayaan yang lebih terstruktur dan terarah, program prioritas nasional tetap dibiayai melalui APBN sesuai dengan kerangka fiskal yang berlaku, sementara pembiayaan pembangunan lainnya didukung oleh Danantara.

Pemisahan peran pembiayaan ini menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit APBN di bawah 3%, sekaligus memobilisasi sumber pembiayaan alternatif guna mendukung agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan tanpa menimbulkan beban berlebihan terhadap anggaran negara.

Negosiasi Dagang RI-AS Tuntas, Tinggal Tunggu Pertemuan Trump dan Prabowo



Haryo menerangkan soal komitmen terhadap kerangka fiskal yang berlaku juga terus ditegaskan, dimana tercermin dari realisasi defisit APBN 2025 sebesar 2,92% atau tetap berada di bawah batas 3 persen, serta persetujuan APBN 2026 dengan target defisit 2,68%.

Salah satu kebijakan prioritas Pemerintah yang dibiayai dengan mengoptimalisasi APBN yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diposisikan sebagai investasi strategis pada penguatan human capital, dengan 22.091 dapur komunitas telah beroperasi, lebih dari 55 juta penerima manfaat, serta penciptaan lebih dari 1 juta lapangan kerja.

Berkait dengan program prioritas Pemerintah, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dilakukan pada pengendalian pengeluaran administratif, tanpa mengurangi program pembangunan inti.

Lebih lanjut, Haryo bilang reformasi struktural terus dipercepat melalui koordinasi antara Pemerintah, OJK, dan Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan langkah-langkah yang mencakup peningkatan minimum free float menjadi 15%, penguatan transparansi ultimate beneficial ownership, percepatan demutualisasi bursa efek, serta peningkatan kualitas keterbukaan informasi.

Adapun, draf regulasi terkait dijadwalkan untuk dipublikasikan pada Maret 2026, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penguatan integritas dan tata kelola pasar modal nasional.

Ke depan, kata dia, pemerintah berkomitmen terus memperkuat kredibilitas kebijakan melalui konsistensi kebijakan fiskal dengan mempertahankan defisit di bawah 3% terhadap PDB, transparansi tata kelola Danantara dengan konsultasi reguler dengan DPR dan publikasi kinerja, reformasi pasar modal dengan implementasi kebijakan free float 15% dan penguatan integritas pasar, serta koordinasi kebijakan yang efektif melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga.

“Seperti apa yang disampaikan Menko Airlangga, komunikasi menjadi penting, pihak Danantara dan perbankan Indonesia agar bisa memberikan penjelasan kepastian arah fiskal dan moneter Indonesia ke lembaga-lembaga pemeringkat yang ada,” ucap Haryo.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons positif atas rilis data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi nasional tumbuh 5,39% pada kuartal IV 2025, yang membawa angka pertumbuhan ekonomi akumulatif sepanjang tahun 2025 ke level 5,11%.

Meski angka tersebut sedikit di bawah target pribadinya, Purbaya menegaskan, bahwa pencapaian ini merupakan rekor tertinggi dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi indikator kuat pemulihan ekonomi.

Purbaya Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV Bisa Tembus di Atas 5,5%



"Ini lebih rendah dari perkiraan saya atau janji saya. Saya kan maunya 5,6 atau 5,7 atau 5,5. Tapi sejujurnya lumayan, kita masih tumbuh 5,11 persen. Yang penting apa? Arah ekonomi sudah membalik," kata Menkeu Purbaya saat ditemui di kawasan industri Cikupa, Tangerang, Kamis (5/2/2026).

Purbaya menambahkan bahwa performa ekonomi Indonesia di kuartal IV sangat krusial. "Itu tertinggi dalam berapa tahun terakhir, mungkin dalam 4-5 tahun terakhir. Jadi lumayan, ada sinyal pembalikan ekonomi," ungkap Menkeu menekankan.

Ekonomi Kuartal IV-2025 Tumbuh 5,45%, Purbaya: di Bawah Janji Saya!



Sebelumnya Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, bahwa dari sisi lapangan usaha, sektor industri pengolahan menjadi kontributor utama yang mendorong laju pertumbuhan di penghujung tahun 2025.

"Apabila kita lihat dari sumber pertumbuhan pada triwulan IV 2025, maka industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar yaitu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan 1,10 persen basis poin," jelas Amalia.

Selain industri, sektor perdagangan menyumbang 0,79%, diikuti informasi dan komunikasi (0,55%), serta sektor pertanian (0,51%). Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung ekonomi dengan kontribusi mencapai 53,63%.

"Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB sisi pengeluaran adalah konsumsi rumah tangga, dengan kontribusi sebesar 53,63 persen, dan konsumsi rumah tangga ini tumbuh 5,11 persen pada triwulan IV 2025," tambah Amalia.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 mencapai 5,11% secara tahunan (year on year/yoy). Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB), ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tercatat sebesar Rp23.821,1 triliun atas dasar harga berlaku (ADHB) dan Rp13.580,5 triliun atas dasar harga konstan (ADHK).

“Secara kumulatif, perekonomian Indonesia selama tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11 persen,” ujar Amalia dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Kamis (5/2/2026).

Ramalan Pertumbuhan Ekonomi 2025: Sentuh 5,05 Persen, Meleset dari Target APBN



Sementara itu, perekonomian Indonesia pada kuartal IV 2025 tumbuh 5,39% secara tahunan (yoy). Pada periode tersebut, PDB Indonesia tercatat sebesar Rp6.147,2 triliun (ADHB) dan Rp3.474,5 triliun (ADHK).

Amalia menjelaskan, perkembangan ekonomi Indonesia sejak kuartal I 2021 hingga kuartal IV 2025 menunjukkan tren pemulihan dan penguatan yang konsisten pasca pandemi COVID-19.

“Pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 sebesar 5,39 persen merupakan pertumbuhan tahunan triwulan IV yang tertinggi sejak pandemi COVID-19,” jelasnya.

Dari sisi lapangan usaha, hampir seluruh sektor mencatatkan pertumbuhan positif pada kuartal IV 2025 secara tahunan. Satu-satunya lapangan usaha yang mengalami kontraksi adalah sektor pertambangan.

Adapun lima lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB nasional meliputi industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan. Kelima sektor tersebut secara total menyumbang 63,09 persen terhadap PDB Indonesia.

“Kontribusi besar dari sektor-sektor utama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional pada akhir 2025,” ungkap Amalia.

Proyeksi Purbaya

Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2025 mencapai 5,45%. Angka tersebut berada di bawah target yang sebelumnya ia sampaikan, yakni di kisaran 5,6% hingga 5,7%, namun tetap menunjukkan perbaikan dibandingkan capaian triwulan sebelumnya.

Proyeksi ini menandai penguatan kinerja ekonomi di penghujung tahun setelah pertumbuhan mengalami fluktuasi sepanjang 2025. Pada kuartal I-2025, ekonomi tumbuh 4,87%, meningkat menjadi 5,12% pada kuartal II-2025, lalu kembali melambat ke 5,04% pada kuartal III-2025.

"Di bawah janji saya, tapi lumayanlah masih lebih tinggi dari triwulan-triwulan sebelumnya," ujar Purbaya saat konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Purbaya menjelaskan, meski tidak mencapai target awal, proyeksi pertumbuhan kuartal IV-2025 tetap mencerminkan tren pemulihan yang lebih baik. Dengan capaian tersebut, ia optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan pada 2025 akan berada di kisaran 5%.

Candra Fajri Ananda

Wakil Ketua Badan Supervisi OJK

MEMASUKI awal tahun 2026, perekonomian global dihadapkan pada dinamika yang kian tak pasti dan sarat dengan berbagai risiko. Perekonomian global menunjukkan kondisi yang relatif rentan, ditandai oleh perlambatan pertumbuhan dan meningkatnya frekuensi guncangan kebijakan serta geopolitik.

Dana Moneter Internasional (IMF) melalui World Economic Outlook Update yang dirilis pada 19 Januari 2026 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia menurun secara bertahap dari 3,3% pada 2024 menjadi 3,2% pada 2025 dan kembali melemah menjadi 3,1% pada 2026. Proyeksi tersebut mengindikasikan bahwa proses pemulihan global masih berlangsung, namun kehilangan momentum yang signifikan.

Sejalan dengan itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam laporan World Economic Situation and Prospects 2026 memperkirakan pertumbuhan output global hanya mencapai 2,7% pada 2026, masih berada di bawah rata-rata pra-pandemi sebesar 3,2%, yang mencerminkan pemulihan ekonomi global yang berlangsung tidak merata antarwilayah. Dalam situasi ini, pasar keuangan dan pelaku usaha menjadi semakin sensitif terhadap sinyal kebijakan yang berpotensi memengaruhi ekspektasi biaya perdagangan, inflasi, serta stabilitas hubungan internasional.

Ketidakpastian global tersebut pun semakin diperkuat oleh statemen politik yang bernada konfrontatif, khususnya yang disampaikan oleh Donald Trump terkait kebijakan tarif dan tekanan terhadap mitra dagang. Ancaman pengenaan tarif terhadap negara-negara sekutu yang tidak sejalan dengan kepentingan politiknya, termasuk dalam isu geopolitik Greenland, dengan cepat direspons pasar sebagai tambahan risiko bagi tatanan perdagangan internasional dan hubungan trans-Atlantik.

Tingginya persepsi risiko ini tercermin pada Global Economic Policy Uncertainty Index yang dirilis oleh Federal Reserve Economic Data (FRED), yang tercatat mencapai 389,43 pada Oktober 2025, setelah sebelumnya berada pada level yang lebih tinggi yaitu 412,36 pada Juli 2025. Lonjakan ketidakpastian kebijakan tersebut mendorong perusahaan untuk menunda investasi, memperpendek horizon kontrak bisnis, serta melakukan penyesuaian dan pengamanan rantai pasok, yang pada akhirnya menekan produktivitas dan meningkatkan volatilitas harga komoditas maupun nilai tukar.

Dampak peningkatan ketidakpastian ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga tercermin secara nyata dalam kinerja ekonomi riil. Di Amerika Serikat, aktivitas manufaktur dilaporkan mengalami kontraksi pada kuartal IV 2025, sementara sektor tersebut mencatat kehilangan sekitar 68.000 lapangan kerja sepanjang 2025, seiring dengan tekanan tarif dan kebijakan imigrasi yang memperketat pasar tenaga kerja.

Di kawasan Eropa, PBB juga mengaitkan pelemahan prospek ekonomi dengan meningkatnya hambatan perdagangan, di mana pertumbuhan ekonomi Uni Eropa diproyeksikan turun dari 1,5% pada 2025 menjadi 1,3% pada 2026, di tengah tarif Amerika Serikat yang lebih tinggi dan ketidakpastian global yang berlanjut. Hal ini menunjukkan bahwa kejutan negatif dari statemen politik bekerja melalui mekanisme transmisi yang jelas, mulai dari peningkatan ketidakpastian kebijakan dan premi risiko hingga penundaan investasi dan perlambatan perdagangan global.

Di sisi lain, dinamika global tersebut mengungkap paradoks bahwa negara dengan sumber daya energi besar tidak selalu aman secara ekonomi maupun pangan apabila kapasitas produksi domestik lemah dan ketergantungan impor tinggi. Venezuela menjadi contoh konkret, di mana meskipun memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia sebesar sekitar 303 miliar barel, kontribusinya terhadap produksi global tetap terbatas akibat rendahnya output minyak yang hanya sekitar 960 ribu hingga 1,1 juta barel per hari pada 2025/2026, dipengaruhi oleh keterbatasan teknologi, infrastruktur, dan persoalan struktural sektor energi.

Pada saat yang sama, ketidakamanan pangan global terus meningkat. WFP Global Outlook 2026 mencatat bahwa jumlah penduduk dunia yang menghadapi ketidakamanan pangan akut meningkat sekitar 20% sejak 2020, mencerminkan kerentanan struktural sistem pangan global, terutama di negara-negara yang bergantung pada impor pangan dan energi.

Ketergantungan tersebut memperbesar risiko terhadap fluktuasi harga global dan gangguan rantai pasok, sehingga ketidakamanan energi dan pangan berdampak langsung pada sektor industri serta kesejahteraan rumah tangga melalui kenaikan biaya produksi, penurunan daya beli, dan melemahnya ketahanan ekonomi jangka panjang.

Ekonomi Indonesia di Tengah Gejolak Dunia

Sebagai perekonomian terbesar di kawasan ASEAN, Indonesia menghadapi tantangan struktural yang semakin kompleks di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Walaupun kinerja ekonomi nasional relatif stabil, ketahanan tersebut belum sepenuhnya bebas dari tekanan eksternal.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa secara tahunan pertumbuhan PDB berada pada kisaran 5,0% - 5,12% sepanjang 2025, sejalan dengan proyeksi lembaga internasional untuk periode 2025-2026. Capaian ini menunjukkan konsistensi pertumbuhan, namun sekaligus mengindikasikan kerentanan terhadap fluktuasi permintaan global dan hambatan perdagangan internasional.

Tekanan tersebut diperparah oleh tantangan fiskal dan stabilitas pasar keuangan, termasuk defisit anggaran serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang mendorong Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing guna meredam volatilitas. Kondisi ini menegaskan bahwa stabilitas eksternal tidak dapat bertumpu semata pada hubungan internasional tanpa fondasi ekonomi domestik yang kuat.

Dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks, hubungan ekonomi dan diplomasi internasional tetap memainkan peran strategis bagi Indonesia, khususnya dalam memperluas akses pasar dan mendorong arus investasi. Tahun 2025 menjadi momentum penting melalui penguatan kerja sama perdagangan dan investasi, antara lain dengan penandatanganan perjanjian perdagangan bebas bersama Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) yang berpotensi membuka akses ke sekitar 180 juta konsumen serta memperluas peluang ekspor komoditas nasional.

Upaya diversifikasi mitra dagang melalui perjanjian semacam ini berkontribusi mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional. Meski demikian, capaian investasi menunjukkan tantangan tersendiri, di mana realisasi Foreign Direct Investment (FDI) Indonesia pada 2025 tercatat sekitar Rp900,9 triliun atau setara US$53,4 miliar dengan pertumbuhan yang relatif terbatas, yakni 0,1% secara tahunan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hubungan internasional yang positif perlu disertai penguatan dan reformasi struktural di dalam negeri agar mampu mendorong arus modal asing yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Pada saat yang sama, penguatan ekonomi domestik menjadi faktor penentu utama dalam meningkatkan ketahanan nasional terhadap guncangan global maupun tekanan internal. Struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bertumpu pada konsumsi rumah tangga, investasi, dan sektor industri mencerminkan kapasitas adaptasi ekonomi nasional, meskipun masih memerlukan penguatan agar lebih inklusif dan berdaya saing.

Peningkatan kapasitas industri nasional, pengembangan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan produktivitas sektor-sektor strategis seperti manufaktur, pertanian, dan teknologi merupakan prasyarat penting bagi ketahanan ekonomi jangka panjang. Pada konteks ini, hubungan internasional yang kuat seharusnya diposisikan sebagai instrumen untuk memperkokoh struktur ekonomi domestik melalui sinergi perdagangan, investasi, dan inovasi teknologi, sehingga tidak hanya memperkuat daya saing global Indonesia, tetapi juga memperkokoh fondasi sosial bangsa melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, dan pengurangan ketimpangan sosial.

Menguatkan Fondasi Ekonomi

Menjaga ketahanan ekonomi domestik di tengah lanskap geopolitik global yang semakin kompleks menjadi tantangan utama bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Perubahan arah kebijakan perdagangan, konflik geopolitik, fragmentasi ekonomi global, serta pergeseran aliansi strategis menciptakan lingkungan eksternal yang penuh ketidakpastian.

Dalam kondisi tersebut, stabilitas ekonomi nasional tidak dapat sepenuhnya bergantung pada faktor eksternal seperti hubungan internasional atau akses pasar global, melainkan harus ditopang oleh fondasi domestik yang kuat, adaptif, dan berdaya tahan terhadap guncangan. Oleh karena itu, peran negara dalam menjaga keseimbangan makroekonomi menjadi semakin krusial sebagai penyangga utama stabilitas ekonomi dan sosial.

Kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan fiskal menjadi instrumen strategis dalam menghadapi dinamika global tersebut. Pengelolaan fiskal tidak hanya terbatas pada optimalisasi penerimaan negara semata, melainkan juga sangat ditentukan oleh kualitas belanja negara.

Belanja publik yang dirancang secara hati-hati, terukur, dan berbasis prioritas akan menentukan efektivitas kebijakan fiskal dalam menjaga daya beli masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi produktif, serta meminimalkan risiko pemborosan anggaran. Dalam konteks ketidakpastian global, belanja negara yang tidak fokus justru berpotensi memperlemah ketahanan fiskal dan meningkatkan kerentanan ekonomi nasional.

Lebih jauh, fokus belanja negara pada sektor-sektor strategis seperti perlindungan sosial, penguatan industri domestik, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam merespons perubahan global yang bersifat drastis dan struktural. Kebijakan fiskal yang disiplin namun fleksibel memungkinkan pemerintah menjaga keseimbangan antara stabilitas jangka pendek dan pembangunan jangka panjang.

Pengelolaan fiskal yang prudent dan berorientasi pada penguatan ekonomi domestik bukan hanya berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi, tetapi juga sebagai fondasi utama bagi ketahanan nasional dalam menghadapi tatanan ekonomi dan geopolitik dunia yang terus berubah secara fundamental. Semoga.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan ucapan Selamat Hari Natal kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta masyarakat Indonesia yang merayakan. Dalam momen penuh khidmat ini, Purbaya menekankan pentingnya Natal sebagai sarana memperkuat kepedulian sosial dan memutar roda ekonomi nasional .

Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, Purbaya memberikan imbauan khusus bagi masyarakat yang tengah menikmati masa libur akhir tahun agar memprioritaskan destinasi wisata domestik demi membantu pelaku usaha lokal.

“Liburannya di Indonesia aja ya. Jangan lupa beli oleh-oleh dan juga cobain jajanan di sekitar tempat wisata anda, agar ekonomi lokal kita berputar,” tulis Purbaya dalam akun TikTok @purbayayudhis, Kamis (25/12/2025).

Purbaya Pastikan Harga Rokok Eceran Tidak Naik



Di tengah suasana sukacita, Menkeu juga memberikan perhatian mendalam bagi warga yang sedang tertimpa musibah bencana alam. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menunjukkan solidaritas nyata bagi saudara-saudara yang terdampak banjir di wilayah Sumatera.

Menurutnya, esensi Natal yang sesungguhnya terletak pada kasih yang diwujudkan melalui doa dan dukungan kepada sesama yang sedang mengalami kesulitan.

“Semangat Natal adalah semangat kasih dan kepedulian. Mari kita sejenak menundukkan kepala, mendoakan dan memberikan dukungan terbaik bagi saudara-saudara kita yang terdampak musibah,” jelas Purbaya.

Purbaya menilai bahwa kerukunan, gotong royong, dan persaudaraan adalah kekuatan utama Indonesia dalam menghadapi tantangan sosial maupun ekonomi. Ia berharap semangat Natal tahun ini dapat menjadi lentera harapan bagi masyarakat untuk melangkah ke depan dengan penuh optimisme.

Kumpulan Ucapan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dalam Bahasa Inggris Lengkap dengan Artinya



Menutup pesannya, ia mengajak masyarakat untuk menjadikan semangat Natal sebagai energi positif dalam memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa serta bersiap menyambut pergantian tahun dengan motivasi baru.

"Selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru dengan penuh semangat baru. Tuhan berkati," pungkas Purbaya.

MAKASSAR - Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap adanya musuh dalam selimut yang menghambat kebangkitan laju ekonomi nasional. Ini diakibatkan kelalaian pengawasan dan praktik under invoicing selama 20 tahun terakhir.

"Kita berhadapan dengan musuh dalam selimut yang tidak menghendaki Indonesia bangkit perekonomiannya. Kerugian negara yang diakibatkan mencapai USD800 miliar," ujar Sjafrie saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Sulawesi Selatan dikutip dari YouTube Sindonews, Jumat (12/12/2025).

Dia juga kecewa dengan longgarnya protokol keamanan yang selama ini memicu suburnya aktivitas ilegal di sektor pertambangan. Berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan terlarang merasa aman dan terbiasa membawa muatan ilegal karena jarangnya inspeksi ketat dari petugas lapangan.

"RI punya banyak nikel dan bauksit. Sayangnya, realitas di lapangan orang-orang bisa keluar masuk dari pelabuhan tanpa diperiksa. Mereka juga bisa keluar masuk dari bandara tanpa pemeriksaan," katanya.

Karena itu, di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai diimplementasikan penertiban dan memperketat regulasi. Akhirnya banyak pelaku penyelundupan yang tertangkap.

“Oknum masih mengandalkan pola pikir lama. Mereka tidak menyadari perubahan kebijakan pemerintah yang kini agresif dalam menegakkan kedaulatan ekonomi melalui pengawasan lebih ketat,” ujar Jenderal Kopassus ini.

Sjafrie juga sangat fokus terhadap celah keamanan di titik-titik vital transportasi seperti bandara dan pelabuhan. Banyak individu dapat melintas dan melakukan kegiatan tanpa melalui prosedur pemeriksaan yang memadai.

Menurut dia, kelemahan ini terpantau di area-area strategis yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk nikel dan bauksit.

Jakarta (ANTARA) - ‎Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini pertumbuhan ekonomi RI pada 2026 tumbuh lebih tinggi, yakni berada di angka enam persen.

"Saya perkirakan akan tumbuh lebih cepat lagi, mungkin di kisaran enam persen," ucap dia, saat ditemui di Jakarta, Minggu.

Optimisme itu, menurutnya, karena pemerintah saat ini sudah banyak menjalankan kebijakan yang mampu mendorong kemajuan ekonomi.

"Jadi, kelihatannya kalau kebijakan yang sekarang dijalankan terus dengan baik, kita berada di arah yang benar," ucapnya lagi.

Untuk di triwulan IV 2025, kata Purbaya, pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,7 persen, serta memastikan ekonomi Indonesia akan terus tumbuh dengan menjaga defisit fiskal di bawah tiga persen.

"Defisitnya masih aman, kita jaga di bawah tiga persen, jadi nggak usah takut saya melanggar prinsip kehati-hatian pengelolaan fiskal," ucap dia.

Sebelumnya, Purbaya menyatakan realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan III 2025 yang tercatat 5,04 persen menunjukkan bahwa APBN dikelola secara efektif.

Secara keseluruhan, momentum pertumbuhan ekonomi berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja sebesar 1,9 juta orang.

Jumlah pengangguran turun 4.000 orang menjadi 7,46 juta dibandingkan Agustus 2024, sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun dari 4,91 persen di Agustus 2024 menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025.

Dari sisi permintaan domestik, konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 4,89 persen (yoy), seiring meningkatnya mobilitas penduduk, pertumbuhan transaksi digital, serta dukungan kebijakan pemerintah.

Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh 5,49 persen dengan belanja barang dan belanja pegawai masing-masing tumbuh 19,3 persen dan 9,0 persen merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan menopang daya beli melalui percepatan dan optimalisasi belanja.

Di sisi lain, investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 5,04 persen (yoy) didukung keyakinan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi nasional serta komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang stabil dan mendukung ekspansi usaha.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025