Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali ingin membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menyelesaikan satu permasalahan klasik yaitu hambatan usaha karena regulasi hingga birokrasi. Padahal, Satgas serupa sudah ada.

Prabowo menyadari betul fakta bahwa izin investasi di Indonesia yang berbelit-belit. Kepala pemerintahan ini mengaku kerap menerima keluhan dari para pengusaha.

Menurutnya, para pemilik modal rata-rata harus menunggu satu hingga dua tahun untuk mendapatkan izin usaha. Padahal, katanya, negara lain hanya butuh waktu sekitar dua pekan.

Prabowo juga tidak menampik bahwa banyak birokrat bawahannya yang meminta uang dari proses perizinan agar izinnya dipercepat keluar. Untuk itu, dia ingin pembentukan satgas khusus deregulasi.

"Mensesneg [Menteri Sekretaris Negara] saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar bikin satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan ya, jangan persulit. Para pengusaha harus dibantu, harus didukung; yang nakal kita tertibkan tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja ya harus dibantu," jelasnya di Kejagung RI, Rabu (13/5/2026).

Ini bukan pertama kali Prabowo menyoroti permasalahan serupa. Pada tahun lalu, Prabowo memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan deregulasi ekonomi.

Perintah tersebut menyusul laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 dari United States Trade Representative (USTR) yang menyoroti berbagai hambatan perdagangan di Indonesia

Prabowo memerintah bawahannya menghilangkan kuota impor terutama terkait dengan komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti yang disoroti USTR.

"Siapa mau impor daging silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor]," ujar Prabowo dalam forum Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025).

Selain itu, Prabowo memerintahkan kementerian yang mengatur terkait perhitungan TKDN untuk membuat aturan dengan lebih realistis—yang juga disoroti USTR. Dia pun menekankan bahwa TKDN tidak dapat menyelesaikan masalah kemampuan komponen lokal.

"Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif," katanya.

Menyusul perintah tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan membentuk Satgas Deregulasi Ekonomi untuk merelaksasi aturan TKDN hingga kuota impor.

Setahun berselang, Prabowo kembali memerintahkan pembentukan Satgas Deregulasi. Sama seperti sebelumnya, perintah ini datang usai adanya tekanan dari luar: Kamar Dagang China di Indonesia (China Chamber of Commerce in Indonesia) mengirimkan surat terbuka kepada Prabowo untuk memperbaiki iklim berusaha bagi para investor Negeri Panda tersebut.

Para pengusaha asal China yang berinvestasi di Indonesia itu merasa belakangan menghadapi kebijakan yang terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, bahkan korupsi maupun pemerasan oleh pihak berwenang.

"Masalah-masalah ini telah sangat mengganggu operasional bisnis normal, secara langsung merusak kepercayaan investasi jangka panjang, dan menyebabkan kekhawatiran yang meluas di kalangan perusahaan asal investasi China, mengenai lingkungan bisnis saat ini dan perkembangan masa depan mereka di Indonesia," demikian dikutipBisnisdari surat yang telah dikonfirmasi keabsahannya itu, Rabu (13/5/2026).

Tak heran apabila presiden langsung merespons keluhan dari AS dan China. Bagaimanapun, kedua negara ini merupakan mitra dagang utama Indonesia sekaligus kerap masuk lima besar penanam modal asing langsung terbesar ke Indonesia

Dari segi perdagangan, AS merupakan penyumbang surplus dagang terbesar untuk Indonesia. Pada 2025 misalnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan AS (US$18,11 miliar) memang menjadi negara dengan penyumbang neraca perdagangan total terbesar RI pada 2025, diikuti India (US$13,49 miliar) dan Filipina (US$8,42 miliar).

Sementara itu, China merupakan negara yang mendominasi rantai pasok bahan baku industri di Indonesia. Berdasarkan data BPS, nilai impor nonmigas Indonesia dari China mencapai US$86,99 miliar atau setara 41,6% dari keseluruhan nilai impor pada 2025.

Dari segi investasi, data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan China selalu masuk tiga besar negara penanam modal asing langsung ke Indonesia sejak 2020–2025 (bahkan selalu berada di urutan pertama apabila China daratan dan Hong Kong digabung).

Sementara AS dua kali masuk dalam lima besar negara penyumbang investasi langsung terbesar di Indonesia pada periode yang sama.

Ada Satgas Debottlenecking

Di samping itu, notabenenya pemerintah sudah mempunyai badanad hocyang coba mengatasi berbagai hambatan usaha yaitu Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3-MPPE).

Satgas P3-MPPE ditetapkan oleh Prabowo melalui Keputusan Presiden No. 4/2026. Badan ini terdiri dari setidaknya tiga kelompok kerja (Pokja).

Pokja I bertugas memonitor anggaran kementerian/lembaga. Pokja II bertugas menyelesaikan berbagai hambatan aliasdebottleneckingdalam dunia usaha berdasarkan laporan para pengusaha/investor yang masuk lewat kanallapor.satgasp2sp.go.id.

Sementara Pokja III menangani perihal regulasi dan penegakan hukum. Jika dalam Pokja II ditemukan regulasi yang hambat dunia usaha maka Pokja III akan turun tangan.

Wakil Ketua I Satgas P3-MPPE sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, perombakan regulasi untuk memperbaiki iklim usaha akan memakan waktu lama dan berisiko tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan.

Oleh sebab itu, kanaldebottleneckingSatgas P3-MPPE diyakini bisa menjadi solusi yang lebih taktik mengatasi berbagai permasalahan klasik hambatan usaha.

Lewat kanal itu, Satgas P2SP menerima langsung permasalahan riil di lapangan dari komunitas bisnis. Satgas kemudian memanggil kementerian/lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah (Pemda) yang dianggap menghambat kegiatan usaha berdasarkan laporan tersebut.

Nantinya, Purbaya akan memimpin sidang terbuka yang dihadiri pelaporan (pelaku usaha/investor) dan terlapor (K/L hingga Pemda) untuk memutuskan solusi dari permasalahan yang ada.

"Menurut saya, itu adalah pendekatan yang lebih baik dan akan memberikan hasil yang lebih cepat karena kita menangani masalah nyata yang dihadapi oleh komunitas bisnis di negara kita," ujar Purbaya dalamInternational Seminar on Debottlenecking Channel, Selasa (12/5/2025).

Berdasarkan data operasional terkini, kanaldebottleneckingtelah menerima 142 pengaduan. Dari jumlah itu, sebanyak 83 aduan telah disidangkan secara terbuka dan 45 kasus di antaranya telah sukses diselesaikan.

Reformasi Struktural

Kendati demikian, kalangan investor global hingga ekonom menilai berbagai Satgas tidak akan memberi pengaruh berarti terhadap perbaikan iklim usaha di Indonesia tanpa diikuti reformasi struktural.

Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia dan Asean Abdulla Salem AlDhaheri mengamati para investor internasional kerap dihadapkan pada rintangan regulasi yang luar biasa besar saat hendak menanamkan modalnya di Indonesia.

AlDhaheri memberi contoh, seorang calon investor kenalannya yang berkomitmen menanamkan modal langsung senilai US$5 miliar. Menurutnya, komitmen tersebut gagal terealisasi di Indonesia namun sukses di AS.

Dia menilai upaya mengurangi hambatan usaha sudah menjadi langkah awal yang bagus untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia. Kendati demikian, AlDhaheri menekankan pentingnya memastikan adanya nilai tambah dan manfaat bagi calon investor.

“Untuk menciptakan bahwa nilai tambah benar-benar tercipta dengan baik, menurut saya harus ada satu entitas khusus yang meninjau manfaatnya secara keseluruhan,” katanya juga dalamInternational Seminar on Debottlenecking Channel.

Senada, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Denis Chaibi turut menyuarakan urgensi kebijakan yang melampaui batas deregulasi semata.

Dia mencontohkan, pemerintah Indonesia sudah coba melakukan deregulasi lewat UU Omnibus Law Cipta Kerja. Hanya saja, sambungnya, yang terpenting adalah tindak lanjut alias implementasinya agar deregulasi itu mendorong reformasi struktural lebih lanjut.

“Akankah ada reformasi struktural yang diajukan? Itu akan menjadi insentif yang sangat kuat,” ujar Chaibi dalam kesempatan yang sama.

Sejalan, Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa Indonesia bukan kekurangan instrumen deregulasi.

Dia mencontohkan, pemerintah mempunyai UU Cipta Kerja, Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA/sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik), hingga Satgas P3-MPPE.

“Persoalan utamanya justru ada pada implementasi. Banyak izin tetap lambat karena tumpang tindih aturan pusat-daerah, proses manual yang membuka ruang rente, serta perubahan kebijakan yang terlalu sering dan mendadak,” jelas Yusuf kepadaBisnis, Kamis (14/5/2026).

Dia mengingatkan investor jangka panjang cenderung ingin adanya kepastian seperti apakah aturan main yang bisa diprediksi dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Yusuf meyakini investor pada dasarnya masih bisa menerima aturan yang ketat, asalkan arah kebijakannya jelas dan tidak berubah mendadak.

Singkatnya, yang terpenting adalah konsistensi regulasi—bukan hanya deregulasi. Dia mendorong agar pemerintah melakukan reformasi struktural yang lebih substantif daripada terus-terusan membentuk badanad hocbaru seperti Satgas Deregulasi.

Yusuf mengusulkan otoritas fokus melakukan harmonisasi aturan pusat-daerah, digitalisasi izin yang benar-benarend-to-end, pengurangan ruang interaksi manual yang rawan pungli, hingga kepastian hukum yang lebih kuat.

“Tanpa itu, problem investasi kita kemungkinan tetap berulang meski nama satgasnya berganti-ganti,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto merasa kesal bahwa perizinan investasi di Indonesia membutuhkan waktu yang lama. Untuk itu, Prabowo akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus terkait deregulasi.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato dalam seremonial penyerahan hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada Rabu (13/5/2026) di Kejagung RI.

Prabowo meminta agar izin investasi jangan sampai dipersulit. Dia menjelaskan bahwa pengusaha-pengusaha kerap mengeluh.

"Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi tapi kadang-kadang nunggu izin itu satu tahun, dua tahun, sedangkan di negara lain dua minggu," katanya.

Untuk itu, Prabowo menilai bahwa Indonesia pun mesti bisa mencontoh negara tetangga agar bisa mengatasi masalah perizinan investasi secara cepat.

"Kalau mereka [negara lain] bisa keluarkan izin dalam dua minggu kenapa kita dua tahun? Regulasi sederhanakan. Kecenderungan regulasi adalah inisiatif dari birokrat-birokrat untuk, terus terang saja saya sampaikan, untuk cari peluang," ujarnya.

Prabowo menambahkan bahwa banyak juga para birokrat yang meminta uang dari proses perizinan agar izinnya dipercepat keluar.

Untuk itu, pemerintah pun akan mengambil langkah yakni pembentukan satgas khusus deregulasi.

"Mensesneg [Menteri Sekretaris Negara] saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar bikin satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan ya, jangan persulit. Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja ya harus dibantu," jelasnya.

PAPUA BARAT - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyoroti investasi bernilai ratusan triliun rupiah di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor pupuk, migas, hingga agroindustri dinilai berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi Papua Barat, namun juga menyimpan tantangan sosial dan kultural yang tidak kecil.

Sejumlah proyek besar diketahui direncanakan berjalan di wilayah ini antara lain kawasan industri pupuk dengan nilai investasi lebih dari Rp26 triliun, pengembangan Blok Migas Ubadari yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028, serta proyek agroindustri jagung dan tebu di wilayah Bomberay dan Tomage seluas 50.000 hektare yang melibatkan investor asal Korea Selatan.

Selain itu, investasi perkebunan kelapa sawit juga terus didorong di Distrik Tomage dan Bomberay melalui pengembangan PT STM Agro Energi dengan total lahan sekitar 15.960 hektare. Di sektor hilirisasi, pemerintah juga menyiapkan pembangunan industri oleoresin pala senilai Rp1,8 triliun sebagai bagian dari agenda ketahanan energi dan penguatan hilirisasi nasional.

Anggota DPD RI Papua Barat, Filep Wamafma menegaskan pembangunan di Papua harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Dalam agenda reses di Kabupaten Fakfak yang digelar di Kantor Dewan Adat Mbaham Matta, Kamis, 7 Mei 2026, Filep menekankan investasi tidak boleh dipahami semata sebagai agenda ekonomi, melainkan juga menyangkut struktur sosial masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

“Terkait investasi di Papua, pada prinsipnya saya mendukung setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk pembangunan. Namun pemerintah pusat perlu membuka diri terhadap masukan dari lembaga adat,” ujarnya, Sabtu (9/5/2026).

Lihat video: Inspiratif! Pemuda Raja Ampat, Papua Barat Jadi Anggota Paskibraka Nasional



Filep menegaskan di Papua tidak ada wilayah yang dapat dikategorikan sebagai tanah kosong. Seluruh wilayah, kata dia, merupakan ruang hidup masyarakat adat yang memiliki hak atas tanah dan sumber daya alam. “Perlu dipahami bahwa di Papua, tidak ada tanah kosong. Semua wilayah adalah milik masyarakat adat, termasuk sumber daya alamnya. Karena itu, setiap bentuk investasi harus melibatkan masyarakat adat sejak awal,” katanya.

Filep juga mengingatkan prinsip keterlibatan masyarakat adat telah diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, yang menegaskan bahwa setiap rencana investasi wajib mengedepankan partisipasi pemilik hak ulayat. Menurut Filep, tanpa keterlibatan masyarakat adat, investasi berisiko memicu konflik sosial berkepanjangan yang justru dapat menghambat tujuan pembangunan itu sendiri.

“Tanpa persetujuan dan keterlibatan mereka, berpotensi menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan tidak menguntungkan pembangunan daerah,” tambahnya.

Filep menegaskan dirinya mendukung penuh masuknya investasi ke Papua, namun harus dengan pendekatan yang tepat dan berbasis penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai fondasi utama pembangunan di Tanah Papua.

“Ini penting agar pembangunan tidak hanya mengejar angka investasi, tetapi juga menghadirkan keadilan bagi masyarakat pemilik tanah,” ucapnya.

JAKARTA - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang dikelola oleh InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) menyiapkan sejumlah tawaran insentif fiskal bagi investor. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menggenjot investasi.

Direktur Komersial dan Marketing ITDC, Febrina Mediana menyampaikan KEK Mandalika menawarkan berbagai insentif fiskal yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kepastian investasi. Optimalkan Potensi KEK Mandalika dengan Membangun Ekosistem Pariwisata Hijau

"Antara lain fasilitas Tax Holiday untuk kegiatan usaha utama, serta skema pengurangan pajak setelah periode insentif berakhir," kata Febrina dalam keterangannya, Senin (30/3/2026).

Selain itu lanjut Febrina, tersedia pula skema Tax Allowance berupa pengurangan penghasilan kena pajak dari nilai investasi, percepatan depresiasi dan amortisasi, serta pengaturan tarif pajak dividen bagi investor asing.

Dari sisi perpajakan tidak langsung, investor juga memperoleh berbagai kemudahan seperti pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor barang modal dan barang kena pajak tertentu, pembebasan bea masuk, serta pembebasan pajak penjualan atas barang mewah untuk properti di kawasan KEK.

Ia menambahkan bahwa KEK Mandalika tidak hanya menawarkan insentif, tetapi menghadirkan ekosistem investasi yang siap dieksekusi. KEK Mandalika Magnet Bagi Pelaku UMKM Membentuk Perseroan Perorangan



“Kami membangun KEK Mandalika sebagai investment-ready ecosystem, di mana insentif fiskal yang kompetitif berpadu dengan kesiapan infrastruktur, kepastian regulasi, serta demand yang terus bertumbuh. Hal ini memberikan confidence bagi investor untuk masuk lebih cepat, lebih efisien, dan mengembangkan bisnis secara berkelanjutan di kawasan.” ujarnya.

Tidak hanya dari sisi fiskal, KEK Mandalika juga memberikan berbagai kemudahan non-fiskal yang mempercepat proses investasi, termasuk pelayanan perizinan terpadu satu pintu, kemudahan perizinan tenaga kerja asing, serta kepastian hukum melalui hak atas tanah yang bankable dengan jangka waktu hingga 80 tahun.

Pengembangan kawasan KEK Mandalika dilakukan melalui masterplan terintegrasi yang terbagi ke dalam sejumlah zona strategis, antara lain Circuit District, Kuta District, serta area pengembangan berbasis lifestyle and leisure.

Beberapa kawasan unggulan yang ditawarkan meliputi Golf Resort Community seluas 298 hektare, Tanjung Aan Premium Serenity District seluas 146 hektare yang dirancang untuk pengembangan hotel berstandar internasional, serta Eastern Adventure District seluas sekitar 164 hektare yang membuka peluang investasi pada sektor hospitality, entertainment, dan lifestyle destination.

Dalam pengembangannya, KEK Mandalika juga mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan melalui alokasi ruang terbuka hijau sekitar 30%, termasuk kawasan mangrove di sisi timur seluas 45 hektare.

Dari sisi kinerja, KEK Mandalika menunjukkan traction pasar yang kuat. Sepanjang tahun 2025, jumlah kunjungan wisatawan mencapai lebih dari 1,4 juta orang dengan tingkat okupansi rata-rata sekitar 55%. Tingkat hunian meningkat signifikan hingga 90%–100% pada periode penyelenggaraan MotoGP, mencerminkan tingginya daya tarik kawasan bagi wisatawan domestik maupun internasional.

Penyelenggaraan berbagai event internasional seperti GT World Challenge Asia dan Asia Road Racing Championship (ARRC), yang didukung oleh keberadaan Sirkuit Mandalika sebagai katalis utama, semakin memperkuat posisi kawasan sebagai destinasi sportstainment tourism kelas dunia sekaligus mendorong multiplier effect terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kawasan.

Dengan dukungan kebijakan pemerintah, kesiapan kawasan, serta pertumbuhan aktivitas pariwisata yang konsisten, KEK Mandalika semakin mempertegas perannya sebagai Indonesia’s Premier Sportstainment Destination.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan sekaligus Wakil Ketua Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan segan memanggil kementerian dan lembaga (K/L) yang terbukti memperlambat proses perizinan usaha.

Purbaya kembali memberi peringatan tersebut menyusul laporan dari Inpex Masela Ltd. terkait mandeknya sejumlah perizinan pada megaproyek gas alam cair (LNG) Abadi Blok Masela yang bernilai US$20,9 miliar atau sekitar Rp351 triliun. Laporan tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan konsorsium dalam rapat terbuka Satgas P2SP di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (24/2/2026).

Dia secara blak-blakan menyoroti lambannya birokrasi perizinan yang selama ini menahan laju proyek raksasa tersebut. Purbaya mencatat, sejumlah izin krusial baru dikebut penerbitannya menjelang sidang terbuka antara Satgas P2SP dengan perwakilan Inpex.

"Kan sebetulnya sudah lama proyek ini. Sebelumnya keluarnya lambat sekali, izin segala macam. Tadi sebetulnya izin-izin baru keluar kan Januari, Februari yang lingkungan hidup dan lain-lain. Itu sebetulnya dipercepat karena mereka tahu mau dibawa ke sini," ungkapnya usai sidang terbuka Satgas P2SP di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Untuk memutus rantai birokrasi yang berbelit, Purbaya menyatakan pemerintah telah membentuk tim khusus di internal Satgas P2SP guna mengawal megaproyek tersebut. Dia bahkan melabeli operator Blok Masela tersebut sebagai 'investor spesial' yang mendapat keistimewaan pelaporan reguler.

"Jadi kalau ada hambatan di izin investasi, kita panggil Kementerian Investasi ke sini. Di perdagangan, kita panggil terkait impor misalnya. Di perindustrian, kita panggil juga ke sini," ujarnya.

Target Operasi Dipercepat

Terkait status Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) lanjutan yang sempat menjadi tanda tanya, Purbaya meyakini prosesnya sudah mencapai 90%. Dia mendesak agar proses groundbreaking bisa segera dieksekusi, bahkan menantang Inpex untuk memajukan target produksi.

"Mereka bilang kan 2030-2031 baru online. Saya sih kalau bisa sebelum 2029 sudah kelihatan bangunan atau sudah hampir online, jadi gasnya sudah berproduksi. Kita akan percepat semaksimal mungkin. Seluruh hambatan di pemerintah, kita akan hilangkan," janjinya.

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Executive Project Director INPEX Masela Jarrad Blinco secara terbuka meminta bantuan pemerintah untuk mengurai lima titik permasalahan (bottlenecking) yang berpotensi mengganjal realisasi proyek.

Pertama, mengamankan penerimaan masyarakat (community acceptance) pasca-penerbitan izin pelepasan hutan dan pemanfaatan ruang laut. Kedua, pengamanan area untuk fasilitas laut (marine facilities).

Ketiga, penyelesaian persetujuan perizinan Amdal final setelah tahapan desain rekayasa teknis atau front-end engineering design (FEED) rampung. Keempat, memitigasi potensi gangguan sosial di area proyek.

Kelima, mengamankan izin dan formalitas administratif untuk memasuki tahap Engineering, Procurement, Construction, and Installation (EPCI). "Kami memerlukan bantuan dari pemerintah," ujar Jarrad dalam rapat.

Di samping itu, Inpex sudah mengantongi Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk kilang darat (OLNG) dari Kementerian Kehutanan pada Januari 2026. Langkah ini disusul dengan terbitnya Persetujuan Lanjutan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Kementerian Lingkungan Hidup pada awal Februari 2026.

Menyusul progres tersebut, Inpex berencana memulai pekerjaan konstruksi keliling, seperti pemasangan pagar dan jalan pengalihan (diversion road), pada kuartal II/2026. Di saat yang sama, proses prakualifikasi (PQ) tender EPCI untuk empat paket utama beserta fasilitas Carbon Capture and Storage (CCS) tengah berjalan.

Dari sisi komersial, perusahaan asal Jepang itu melaporkan telah meneken sejumlah perjanjian tidak mengikat (MoU/LoI) dengan calon pembeli gas potensial, baik dari pasar domestik maupun internasional. Diskusi mengenai pembiayaan (financing arrangement) dengan pihak lender juga terus dipacu.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Ketua BKPM Todotua Pasaribu mengungkapkan bahwa terdapat sekitar Rp1.500 triliun potensi investasi yang belum terealisasi sepanjang 2022—2024.

Todotua menjelaskan padahal banyak calon investor sudah memiliki nomor induk berusaha (NIB) seperti yang tercatat di Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Kendati demikian, realisasi investasi belum ada.

"Karena apa? Masih pengurusan izin lah, itulah, inilah. Unrealized investment, potensi investasi yang bisa terjadi tetapi tidak bisa terjadi karena beberapa hal," ujar Todotua dalam Forum Investasi Nasional 2025 yang diselenggarakan secara daring, Kamis (13/11/2025).

Oleh sebab itu, sambungnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi coba terus mempermudah perizinan usaha. Dia mencontohkan pemerintah belum lama ini menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Menurut Todotua, ada dua substansi baru yang diatur dalam PP 28/2025. Pertama, penerapan service level agreement (SLA) yang membuat setiap tahapan dalam proses perizinan usaha—mulai dari pendaftaran hingga penerbitan izin—akan diberikan batas waktu layanan yang jelas.

Kedua, kebijakan fiktif positif yaitu izin usaha akan terbit otomatis apabila instansi tidak memberikan keputusan dalam batas waktu SLA yang telah ditetapkan.

"Jadi dunia usaha itu, pelaku usaha itu, datang di negara kita, ngurus izin, itu selalu dibilang, 'Berapa lama ngurus izin?' Ini kan susah. Nah ini kita bikin namanya fiktif positif," jelas Todotua.

Mantan CEO Bomba Group ini pun mengingatkan bahwa investasi merupakan komponen terbesar kedua pembentukan produk domestik bruto (PDB). Pada kuartal III/2025 sendiri, Badan Pusat Statistik mencatat investasi berkontribusi hingga 29,09% untuk PDB (hanya kalah dari konsumsi rumah tangga sebesar 53,14%).

Dengan demikian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi coba terus menciptakan iklim usaha yang menarik investor sehingga target pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai pada 2029. Dia meminta semua pihak bekerja sama dalam menciptakan iklim investasi yang bersahabat itu.

"Orang mau investasi di sini susah, ditekan, diperas, dipalak, ya kan? Habis itu, enggak pasti izinnya keluar. Siapa yang mau masuk?" kata Todotua.

Lebih lanjut, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, dia menjelaskan pemerintah telah menargetkan investasi sebesar tak kurang dari Rp13.000 triliun selama 2024—2029. Angka itu naik signifikan dibandingkan realisasi investasi sebesar Rp9.200 triliun selama 2014—2024.

Adapun secara tahunan, perincian target investasi yaitu Rp1.650 triliun pada 2024, Rp1.900 triliun pada 2025, Rp2.175 triliun pada 2026, Rp2.567 triliun pada 2027, Rp2.969 triliun pada 2028, dan Rp3.014 triliun pada 2029.