BANDARLAMPUNG - Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi ditetapkan tersangka dugaan korupsi oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Selasa (28/4/2026) malam. Arinal diduga terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan dana partisipasi modal (participating interest) di PT Lampung Energi Berjaya (LEB) senilai Rp271 miliar.

Berdasarkan pantauan di lokasi, suasana tampak tegang saat Arinal keluar dari ruang pemeriksaan di gedung Pidsus Kejati Lampung. Arinal mengenakan kemeja hitam yang dilapisi rompi tahanan berwarna merah muda khas tindak pidana khusus (Pidsus).

Pada bagian belakang rompi tertulis identitas "Tahanan Pidsus Kejati Lampung". Kedua tangan Arinal tampak diborgol saat digiring petugas menuju mobil tahanan.

Arinal juga memilih bungkam saat dicecar pertanyaan oleh awak media. Usai melewati kerumunan awak media, Arinal langsung dimasukkan ke mobil tahanan Kejati Lampung.

Kepala Kejati Lampung Danang Suryo Wibowo mengatakan, penyidik telah mengantongi dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Arinal sebagai tersangka. "Penyidik telah memeriksa ARD dan telah cukup alat bukti untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka," ujar Danang.

Setelah ditetapkan tersangka, Arinal langsung ditahan di rumah tahanan kelas 1 Way Hui, Bandar Lampung.

Sebelum diperiksa, Arinal diketahui sempat dua kali mangkir dari panggilan penyidik. Pemeriksaan terhadapnya dilakukan setelah muncul fakta persidangan dari tiga terdakwa lain dalam kasus yang sama.

Ketiganya yakni mantan Komisaris PT Lampung Energi Berjaya (LEB) Heri, mantan Direktur Utama PT LEB M Hermawan Eriadi, dan mantan Direktur Operasional PT LEB Budi Kurniawan.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten produsen enamel rumah tangga, PT Kedawung Setia Industrial Tbk. (KDSI) mengumumkan akan membagikan dividen tunai tahun buku 2025 kepada investor senilai Rp32,40 miliar atau setara Rp20 per saham.

Corporate Secretary KDSI Andi Subroto mengungkapkan pembagian dividen tersebut telah sesuai dengan hasil RUPS Tahunan yang digelar pada 22 April 2026, di mana ditetapkan pembagian dividen tunai kepada investor senilai Rp32.400.000.000
yang bersumber dari laba bersih tahun 2025.

"Perseroan akan membagikan total nilai dividen untuk periode tahun buku 2025 senilai Rp32.400.000.000 atau setara Rp20 per saham," kata Andi di keterbukaan informasi, Kamis (23/4/2026).

Adapun jadwal pembagian dividen KDSI antara lain, akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (cum dividen) di pasar reguler dan negosiasi pada 30 April 2026. Sementara itu, tanggal perdagangan saham tanpa hak dividen (ex dividen) di pasar reguler dan negosiasi jatuh pada 4 Mei 2026.

Kemudian cum dividen di pasar tunai pada 5 Mei 2026, dengan ex dividen di pasar tunai pada 6 Mei 2026. Sementara itu, tanggal daftar pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen atau recording date 5 Mei 2026.

"Tanggal pembayaran dividen tunai KDSI pada 22 Mei 2026," tambah Andi.

Andi menuturkan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembayaran dividen tersebut telah dikoordinasikan dengan BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Biro Administrasi Efek perseroan.

Perseroan juga menegaskan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2025 kepada pemegang saham KDSI, sebagaimana disebutkan dan tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha perseroan.

Sebagai informasi, KDSI mencetak laba bersih senilai Rp32,33 miliar sepanjang 2025. Sementara itu, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya adalah sebesar Rp551,03 miliar.

Sementara itu, total ekuitas KDSI tercatat sebesar Rp793,41 miliar sampai akhir Desember 2025.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) memutuskan tidak membagikan dividen atau dividend payout ratio (DPR) sebesar 0% pada tahun buku 2025.

Keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari strategi memperkuat permodalan untuk mendukung rencana akuisisi portofolio kredit berskala besar.

Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, menjelaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui pembahasan panjang, termasuk bersama pemegang saham utama seperti Danantara.

“Memang kalau kita lihat kenapa latar belakang dividen 0%? Jadi ceritanya gini, kita berencana beli portofolio. Ini terus terang sudah diproses lama oleh BTN, naik turun, naik turun. Portofolionya bisa macam-macam, bisa kredit produktif, bisa kredit konsumtif, dan sebagainya,” ujar Nixon dalam konferensi pers Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Kamis (23/4/2026).

Dia mengungkapkan, nilai akuisisi portofolio yang direncanakan bahkan melebihi 20% dari modal inti perseroan. Hal ini berpotensi memengaruhi rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR), sehingga diperlukan langkah antisipatif untuk menjaga kesehatan permodalan bank.

Sebelumnya, BTN sempat mempertimbangkan berbagai opsi pendanaan tambahan, mulai dari penerbitan surat utang subordinasi (sub-debt) hingga instrumen additional tier 1 capital.

Namun, keterbatasan waktu membuat opsi penambahan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun injeksi dari Danantara tidak dapat direalisasikan dalam waktu dekat.

“Kalau pakai PMN, waktunya nggak memungkinkan. Atau pakai penambahan modal oleh Danantara juga waktunya sudah terlalu mepet,” jelasnya.

Dengan menahan seluruh laba sebagai laba ditahan, BTN menilai langkah ini lebih efisien dibandingkan harus menanggung beban bunga dari instrumen modal tambahan seperti tier 1 atau tier 2.

“Dengan dividend payout menjadi 0%, maka kita tidak perlu lagi nantinya menerbitkan surat utang yang dianggap sebagai tier 1 atau tier 2 capital,” kata Nixon.

Manajemen menilai strategi ini akan memberikan fleksibilitas lebih besar bagi BTN dalam mengeksekusi aksi korporasi, sekaligus menjaga struktur permodalan tetap solid di tengah rencana ekspansi melalui akuisisi portofolio kredit.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN) memutuskan membagikan dividen tunai sebesar Rp101,11 miliar dari laba bersih tahun buku 2025. Nilai tersebut setara 20% dari total laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp505,56 miliar. Dengan besaran ini, dividen BTPN setara Rp9,49 per saham.

Keputusan pembagian dividen tersebut disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) perseroan yang diselenggarakan hari ini, Kamis (23/4/2026). Sementara itu, sebesar 80% laba bersih ditetapkan sebagai laba ditahan guna memperkuat struktur permodalan dan mendukung ekspansi bisnis ke depan.

Perseroan juga tidak menyisihkan dana cadangan wajib karena telah memenuhi ketentuan minimum sebesar 20 persen dari modal ditempatkan dan disetor, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Direktur Utama SMBC Indonesia Henoch Munandar mengatakan kebijakan dividen tersebut mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara pemberian imbal hasil kepada pemegang saham dan penguatan fundamental permodalan.

“Pembagian dividen ini menjadi bagian dari komitmen SMBC Indonesia dalam memberikan nilai tambah secara berkelanjutan kepada pemegang saham, sekaligus mencerminkan keseimbangan antara pemberian imbal hasil dan tingkat permodalan yang sehat untuk mendukung pertumbuhan ke depan," ujar Henoch dalam keterangan resmi.

Aset Tumbuh

Di tengah dinamika ekonomi, permodalan dinilai menjadi faktor penting bagi perbankan untuk menjaga ketahanan sekaligus membuka ruang pertumbuhan. Hal tersebut tercermin dari kinerja keuangan SMBC Indonesia yang tetap mencatatkan pertumbuhan aset sepanjang tahun lalu.

Per akhir 2025, total aset perseroan mencapai Rp245,9 triliun atau tumbuh 2,0 persen secara tahunan. Dengan dukungan permodalan yang kuat, bank memiliki ruang untuk tetap agresif menyalurkan pembiayaan, terutama saat permintaan kredit mulai menunjukkan pemulihan.

Sebagai entitas bank saja (bank only), SMBC Indonesia membukukan laba bersih setelah pajak sebesar Rp1,5 triliun sepanjang 2025.

Dalam RUPST yang sama, pemegang saham juga menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan. Emilya Tjahjadi diangkat sebagai Direktur, sedangkan Linus Ekabranko Windoe ditunjuk sebagai Komisaris Independen.

Selain itu, perseroan juga memperbarui dokumen Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan mitigasi risiko di tengah potensi tekanan ekonomi. Langkah ini mencerminkan pendekatan manajemen risiko yang lebih proaktif.

Ke depan, SMBC Indonesia akan terus mengandalkan model bisnis yang terdiversifikasi, termasuk layanan digital melalui Jenius, pengelolaan kekayaan melalui Sinaya, pembiayaan berkelanjutan, serta penguatan pembiayaan pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pensiunan.

Ekosistem bisnis tersebut turut diperkuat oleh entitas anak seperti PT Bank BTPN Syariah Tbk, PT Oto Multiartha, dan PT Summit Oto Finance yang memperluas jangkauan pembiayaan di berbagai segmen.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten sektor penunjang pertambangan PT Sinar Terang Mandiri Tbk. (MINE), memutuskan pembagian dividen tunai dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) pada Rabu (22/4/2026).

Direktur Utama MINE Ivo Wangarry menyampaikan RUPS menyetujui pembagian dividen sebesar Rp14,75 per saham. Dengan jumlah saham beredar sebanyak 4.084.435.300 saham, total dividen yang dibagikan mencapai sekitar Rp60,25 miliar.

Selain itu, pemegang saham juga menyepakati penetapan sebagian laba sebagai dana cadangan serta laba ditahan guna mendukung ekspansi usaha ke depan.

“Pembagian dividen Rp14,75 per saham dan penyisihan dana cadangan Rp1,5 miliar,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, manajemen turut melaporkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham (IPO). Perseroan menegaskan seluruh dana IPO telah direalisasikan 100% sesuai rencana, baik untuk belanja modal maupun modal kerja.

Sebagaimana diketahui, MINE resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 10 Maret 2025 dengan melepas 612,67 juta saham atau sekitar 15% dari modal ditempatkan dan disetor. Dari aksi korporasi tersebut, perseroan menghimpun dana sebesar Rp132,34 miliar.

Dari sisi kinerja, perseroan mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang konsisten dalam tiga tahun terakhir. Pendapatan meningkat dari Rp1,76 triliun pada 2023 menjadi Rp2,12 triliun pada 2024, dan kembali naik menjadi Rp2,36 triliun pada 2025.

Kenaikan ini ditopang oleh ekspansi volume pekerjaan serta stabilitas kontrak, dengan kontribusi utama berasal dari jasa penambangan yang mencapai Rp2,18 triliun pada 2025.

Seiring ekspansi tersebut, struktur biaya juga mengalami peningkatan. Total beban usaha pada 2025 tercatat Rp1,96 triliun, naik dari Rp1,56 triliun pada tahun sebelumnya.

Kenaikan ini dipicu oleh kebutuhan operasional yang lebih besar, terutama dari konsumsi bahan bakar, biaya tenaga kerja, serta perbaikan dan pemeliharaan alat berat.

Beban penyusutan juga meningkat signifikan menjadi Rp343,4 miliar dari Rp205,3 miliar pada 2024.

Meski demikian, perseroan tetap mencatatkan profitabilitas yang relatif solid. EBITDA tercatat stabil di kisaran Rp635 miliar pada 2025.

Sementara itu, laba bersih sempat meningkat hingga Rp306,1 miliar pada 2024 sebelum turun menjadi Rp202,0 miliar pada 2025, yang dipengaruhi oleh lonjakan beban operasional dan depresiasi.

Ke depan, manajemen menyatakan komitmen untuk menjaga kinerja operasional dan menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi pemegang saham di tengah dinamika industri pertambangan.

KCIC berharap seluruh penumpang mengikuti aturan dan arahan petugas serta tidak melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri, mengganggu operasional,

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta seluruh penumpang mematuhi aturan keselamatan setelah insiden pintu Kereta Cepat Whoosh ditahan seorang pengguna di Stasiun Padalarang, guna menjaga kelancaran operasional dan kenyamanan perjalanan.

“KCIC berharap seluruh penumpang dapat mengikuti aturan dan arahan petugas serta tidak melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri, mengganggu operasional, maupun merusak sarana Whoosh," kata General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan hal itu menyikapi penumpang menahan pintu kereta yang sudah mulai menutup karena menyadari ada barang miliknya yang tertinggal di peron.

Ia menegaskan tindakan penumpang yang menahan pintu Kereta Cepat Whoosh di Stasiun Padalarang pada Selasa 7 April 2026 dengan rute Padalarang-Halim menyebabkan sensor pada sistem buka tutup pintu otomatis di kereta terganggu.

Kejadian tersebut memicu keterlambatan perjalanan Whoosh, jadwal pemberangkatan yang seharusnya pada pukul 07.23 WIB baru dapat dilakukan pada pukul 07.25 WIB.

Eva menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun, sehingga pihaknya mengecam hal yang dilakukan tersebut.

“Kami mengecam tindakan penumpang yang menahan pintu kereta, karena selain melanggar aturan, tindakan tersebut juga sangat berpotensi merusak sarana serta berdampak merugikan ratusan penumpang lain akibat keterlambatan keberangkatan,” ujar Eva.

Ia menjelaskan setiap rangkaian Whoosh dilengkapi dengan sistem pintu otomatis yang menjadi bagian penting dalam keamanan perjalanan.

Tindakan menahan pintu secara paksa menyebabkan sistem penutupan otomatis tidak berfungsi dan berpotensi menimbulkan risiko kerusakan sarana secara jangka panjang.

Lebih lanjut dia mengatakan KCIC telah menyiagakan petugas di peron dan di dalam kereta untuk memastikan seluruh penumpang telah berada di dalam Whoosh dengan aman sebelum pintu ditutup.

Selain itu, penumpang diharuskan selalu mematuhi arahan dari petugas untuk keselamatan perjalanan.

Seluruh penumpang wajib memperhatikan dan memeriksa kembali barang bawaan sebelum memasuki kereta karena seluruh bawang bawaan penumpang menjadi tanggung jawab pribadi.

Apabila terdapat barang yang tertinggal, tambah Eva, penumpang dapat berkoordinasi dengan petugas di dalam kereta untuk dilakukan penanganan lebih lanjut melalui sistem lost and found milik KCIC.

"Penumpang yang bersangkutan telah diberikan teguran agar tidak mengulangi tindakan tersebut," kata Eva.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan pengusaha Samin Tan (ST) sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan tambang ilegal terkait PT Amin Koalindo Tuhup (AKT). Samin Tan langsung ditahan sejak Jumat (27/3/2026).

"Pada hari ini kami telah menetapkan satu orang tersangka yaitu saudara ST (Samin Tan) dalam perkara tersebut. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah tim penyidik memperoleh bukti yang cukup melalui serangkaian tindakan penyidikan," ujar Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi, Sabtu (28/3/2026).

Dia menjelaskan PT AKT diduga melakukan penyimpangan pengelolaan tambang sejak izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dicabut pada 2017. PT AKT ternyata masih melakukan kegiatan tambang hingga tahun 2025.

"Bahwa setelah dicabut, PT AKT masih terus melakukan penambangan dan penjualan hasil tambang secara tidak sah dan melawan hukum sampai tahun 2025," kata Syarief.

Pengusaha Samin Tan melalui PT AKT dan afiliasinya diduga melakukan perbuatan melawan hukum melakukan pertambangan sekaligus penjualan hasil tambang menggunakan dokumen perizinan ilegal. Dokumen itu diperoleh bekerja sama dengan penyelenggara negara.

"Bahwa saudara ST melalui PT AKT dan afiliasinya secara melawan hukum telah melakukan pertambangan dan penjualan menggunakan dokumen perizinan yang tidak sah bekerja sama dengan penyelenggara negara yang bertugas melakukan tugas pengawasan terhadap kegiatan penambangan," ungkap Syarief.

Perbuatan hukum Samin Tan membuat kerugian terhadap keuangan negara sekaligus perekonomian negara. Adapun Kejagung masih menghitung kerugian negara ini.

Atas perbuatannya, Samin Tan dijerat dengan Pasal 603 dan/atau Pasal 604 Jo Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026 pada 17 April 2026. Salah satu mata acara rapat yakni penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2025.

Pada 2025, Maybank Indonesia mencatatkan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik sebesar Rp1,65 triliun. Dalam RUPST bulan depan, perseroan mengusulkan penggunaan laba bersih untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham maksimal Rp580,07 miliar atau setara dengan 35% laba perseroan.

“Sebesar maksimal Rp580,07 miliar akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham dengan nilai Rp7.611 per saham,” tulis manajemen dalam laman resminya, dikutip pada Kamis (26/3/2026).

Sementara itu, sisanya sebesar Rp1,07 triliun akan ditetapkan sebagai laba ditahan. Nilai tersebut setara dengan 65% laba perseroan tahun buku 2025.

Adapun, usulan penggunaan laba perseroan tahun buku 2025 tersebut telah disetujui oleh Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi pada 18 Februari 2026 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan melalui rapat Dewan Komisaris pada 20 Februari 2026.

Selain pembagian dividen, rapat juga akan membahas tujuh mata acara lainnya. Di antaranya, persetujuan laporan tahunan perseroan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Kemudian, penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026 dan Penetapan Honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Mata acara lainnya yakni penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026, serta perubahan susunan anggota pengurus perseroan.

Selain itu, rapat turut membahas mengenai persetujuan terhadap pengkinian rencana aksi pemulihan (recovery plan) perseroan guna memenuhi Pasal 34 POJK No.5/2024.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. akan memasuki periode cum dividen pada pekan ini menjelang libur Nyepi dan Lebaran 2026. Untuk pasar reguler dan pasar negosiasi, cum dividen dijadwalkan berlangsung pada Selasa (17/3/2026).

Sementara itu, cum dividen di pasar tunai ditetapkan pada 26 Maret 2026 yang juga menjadi tanggal recording date atau penentuan pemegang saham yang berhak menerima dividen tahun buku 2025.

Dengan jadwal tersebut, para pemegang saham bank berkode saham BBNI tersebut yang tercatat pada recording date akan mulai menerima pembayaran dividen pada 7 April 2026. Momentum pembagian dividen ini pun dinilai menjadi semacam “THR” bagi investor menjelang periode libur panjang Nyepi dan Lebaran.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan keputusan pembagian dividen merupakan wujud komitmen perseroan untuk terus memberikan imbal hasil yang optimal kepada para pemegang saham sekaligus menjaga fundamental perusahaan tetap kuat.

“Keputusan ini merupakan bagian dari upaya perseroan untuk memberi nilai tambah bagi para pemegang saham, sekaligus memastikan kinerja perusahaan dapat terus tumbuh secara berkelanjutan,” ujar Okki dalam keterangan tertulis, Senin (16/3/2026).

Sebelumnya, pembagian dividen tersebut telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2025 yang digelar pada Senin (9/3/2026).

Dalam rapat tersebut, BNI menetapkan pembagian dividen tunai sebesar Rp13,03 triliun atau setara 65% dari laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp20,04 triliun. Dengan demikian, setiap pemegang saham akan memperoleh dividen sebesar Rp349,41 per saham.

Selain itu, pemegang saham juga menyetujui penggunaan 35% dari laba bersih atau sekitar Rp7,01 triliun sebagai saldo laba ditahan.

Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan bisnis serta memperkuat kapasitas permodalan perseroan di tengah dinamika industri perbankan yang terus berkembang.

“Ke depan, BNI akan terus memperkuat kinerja secara berkelanjutan sekaligus menjaga struktur permodalan yang solid agar mampu menciptakan nilai yang lebih optimal bagi para pemegang saham,” tutur Okki.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas karena diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

Penahanan usai Yaqut diperiksa selama sekitar 5 jam. Dari pantauan Bisnis di gedung KPK, Yaqut mengenakan rompi oranye dengan tulisan 'Tahanan KPK'. Ketika hendak masuk ke mobil tahanan, Yaqut mengatakan tidak melakukan korupsi yang disangkakan kepada dirinya.

"Saya tidak pernah menerima sepeser pun dari kasus yang dituduhkan kepada saya, dan saya lakukan semua kebijakan ini semata-mata untuk keselamatan jemaah," katanya, Kamis (12/3/2026).

Massa Banser yang telah berkumpul sejak sore hari berteriak tidak menerima penahanan tersebut. Mereka serentak menyampaikan 'KPK Zolim'. Bahkan mencoba merangsek masuk ke gedung dengan berupaya merusak pagar

Orator massa menyebutkan bahwa Banser akan turun ke jalan dengan jumlah yang lebih banyak.

Sekadar informasi, selain Yaqut, KPK juga menetapkan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex sebagai tersangka. Keduanya belum ditahan meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 8 Januari 2026.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Yaqut dan Gus Alex diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% kuota haji reguler - 8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50% - 50%, 10.000 - 10.000. Itu tentu tidak, apa namanya, tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000 - 10.000," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2026).

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," jelas Asep.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menghentikan penanganan kasus guru honorer yang rangkap jabatan jadi Pendamping Lokal Desa (PLD) di Probolinggo, Jawa Timur, Muhammad Misbahul Huda (MMH). Kejaksaan pun akhirnya membebaskannya dari jeruji besi pada Jumat (20/2/2026).

"Bahwa terhadap yang bersangkutan hari Jumat, 20 Februari 2026 sudah dikeluarkan penahanannya dari Rutan Kraksaan," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna, Rabu (25/2/2026).

Anang berkata, penanganan kasus itu telah diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim). Kejati Jatim pun memutuskan untuk menghentikan penanganan kasus tersebut.

"Selanjutnya kasus ini diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Jatim dan perkara ini dihentikan penyidikannya oleh Kejaksaan Tinggi Jawa timur," ucapnya.

Sedianya, ada sejumlah alasan Kejati Jatim menghentikan kasus tersebut, pertama sifat perbuatan melawan hukum dalam arti negatif.

"Kerugian negara telah dipulihkan sebesar Rp118.861.000; tersangka tidak diuntungkan; kepentingan umum terlayani dan pertimbangan cost dan benefit penanganan perkara," pungkas Anang.

Sekedar informasi, guru honorer berinisial MMH ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Probolinggo karena diduga merangkap jabatan sebagai PLD.

Akibat rangkap jabatan tersebut, MMH dianggap telah merugikan negara hingga Rp118 juta karena menerima gaji dari dua sumber yang dibiayai anggaran negara.

Penetapan tersangka dilakukan setelah jaksa menemukan adanya ketentuan dalam kontrak kerja pendamping desa yang melarang penerima kontrak memiliki ikatan kerja lain yang bersumber dari APBN, APBD, maupun APBDes.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) kembali melanjutkan aksi pembelian kembali saham (buyback) seiring masih tersisanya dana buyback sebelumnya di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi signifikan. Hal ini seiring dengan sentimen aksi panic selling investor menyusul pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait penangguhan sementara terhadap saham asal Indonesia.

Manajemen Allo Bank mengungkapkan perseroan telah menyelesaikan pelaksanaan buyback saham yang berlangsung sejak 30 Oktober 2025 hingga 29 Januari 2026. Dari program tersebut, masih terdapat sisa dana sebesar Rp60,65 miliar yang belum digunakan dan tetap berada dalam batas maksimum sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan keterbukaan informasi, sisa dana tersebut selanjutnya akan digunakan untuk melanjutkan buyback saham tahap berikutnya yang dijadwalkan berlangsung selama 30 Januari 2026 hingga 29 April 2026.

Aksi korporasi ini dilakukan mengacu pada POJK No.13/2023 dan POJK No.29/2023, serta Surat OJK No. S-102/D.04/2025, sehingga perseroan dapat melakukan buyback tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Pembelian kembali saham bertujuan menjaga stabilitas harga saham agar lebih mencerminkan kinerja fundamental perseroan, sekaligus menjaga kepercayaan pemangku kepentingan di tengah volatilitas pasar," tulis manajemen perusahaan dalam keterangannya, Kamis (29/1/2026).

Adapun, saham hasil buyback nantinya akan disimpan sebagai treasury stock sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari sisi pendanaan, buyback saham akan menggunakan saldo laba ditahan. Perseroan menilai dampak aksi tersebut terhadap kinerja keuangan tidak material. Secara proforma, laba bersih, EPS, serta rasio profitabilitas seperti ROA dan ROE hanya mengalami perubahan yang sangat terbatas setelah pelaksanaan buyback penuh.

Manajemen Allo Bank juga menegaskan likuiditas dan permodalan perseroan tetap solid, dengan rasio kecukupan modal (CAR) masih berada pada level yang sangat kuat meskipun terdapat potensi penurunan akibat buyback saham.

Sebelumnya, BCA juga mengumumkan rencana pembelian kembali saham (shares buyback) dengan nilai maksimal Rp5 triliun. Rencana ini seiring dengan saham BCA yang ambles 6% ke level Rp7.025 per saham pada penutupan perdagangan Rabu (28/1/2026).

Buyback dilakukan sebagai upaya mendukung stabilitas pasar modal, meningkatkan kepercayaan investor, serta memberikan imbal hasil yang lebih optimal bagi pemegang saham.

Rencana buyback tersebut akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Maret 2026.

Apabila disetujui, pelaksanaan buyback akan berlangsung selama 12 bulan sejak tanggal persetujuan RUPST, kecuali diakhiri lebih cepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menyampaikan bahwa aksi korporasi ini merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam menjaga kepercayaan investor di tengah dinamika pasar modal.

“Periode shares buyback akan dilaksanakan selama 12 bulan sejak disetujuinya rencana shares buyback oleh RUPST, kecuali diakhiri lebih cepat oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Hera dalam keterangan resminya, Rabu (28/1/2026).

Adapun nilai pembelian kembali saham ditetapkan sebesar-besarnya Rp5 triliun, termasuk biaya perantara pedagang efek serta biaya lain yang terkait. Jumlah saham yang dapat dibeli kembali tidak akan melebihi 10% dari modal disetor perseroan.

Majemen menegaskan, pelaksanaan buyback tidak akan mengakibatkan penurunan modal di bawah batas minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.