Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan serangan siber di Indonesia kian menuntut perusahaan meninggalkan sistem keamanan yang terfragmentasi. Ancaman yang bergerak cepat dan makin adaptif membuat pendekatan lama tak lagi memadai untuk melindungi sistem digital.

Data Badan Siber dan Sandi Negara mencatat sepanjang Januari—Juli 2025 terdapat lebih dari 3,64 miliar anomali trafik atau aktivitas serangan siber di Indonesia. Angka itu mencerminkan meluasnya ruang serangan seiring percepatan digitalisasi di berbagai sektor.

Vice President and Principal Analyst Constellation Research Chirag Mehta mengatakan ancaman siber kini tidak hanya meningkat dari sisi volume, tetapi juga semakin kompleks.

Menurut dia, pola serangan seperti malware, akses tidak sah, hingga ransomware kini bergerak lebih cepat dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan digital yang menjadi sasaran. “Keamanan endpoint sekarang adalah soal kecepatan,” ujarnya.

Namun, tantangan utama tidak hanya terletak pada laju serangan. Di level organisasi, kerentanan justru kerap muncul akibat sistem keamanan yang dibangun secara terpisah-pisah melalui berbagai perangkat dan platform yang tidak terintegrasi.

Kondisi itu membuat proses deteksi ancaman, respons insiden, hingga pengawasan perangkat menjadi lebih lambat. Celah seperti ini memberi ruang bagi serangan untuk menyebar lebih luas sebelum tertangani.

Seiring dengan itu, pendekatan keamanan siber mulai bergeser. Model lama yang bertumpu pada kepercayaan berbasis jaringan perlahan ditinggalkan dan digantikan oleh sistem berbasis identitas serta verifikasi berkelanjutan atau Zero Trust.

Sejumlah perusahaan teknologi keamanan pun mulai merespons perubahan ini dengan mengembangkan sistem terpadu yang menggabungkan pengelolaan endpoint, pemantauan ancaman secara real-time, dan kontrol akses adaptif dalam satu platform.

Salah satunya dilakukan ManageEngine melalui platform Endpoint Central. Sistem ini mengintegrasikan pengelolaan perangkat dengan kemampuan endpoint detection and response untuk mendeteksi perilaku mencurigakan dan merespons ancaman secara otomatis.

Vice President at ManageEngine Mathivanan Venkatachalam mengatakan integrasi tersebut dibutuhkan agar organisasi tidak lagi hanya bereaksi setelah serangan terjadi.

“Pendekatan kami adalah membantu organisasi bergerak dari model reaktif menuju sistem yang lebih proaktif dan otomatis dalam mendeteksi serta merespons ancaman,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerapan skema pembagian spektrum frekuensi yang berkeadilan oleh pemerintah pada lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz dinilai sebagai hal yang krusial untuk menjaga keberlanjutan bisnis operator seluler di Tanah Air dan menciptakan persaingan yang adil.

Director and Head of Government and Industry Relations Ericsson Indonesia Ronni Nurmal mengatakan pemanfaatan kedua pita tersebut merupakan kunci utama untuk meningkatkan penetrasi sinyal di area indoor sekaligus memperluas kapasitas jaringan masa depan.

Ronni berpendapat struktur pasar telekomunikasi Indonesia saat ini telah mencapai titik yang ideal setelah melewati berbagai fase konsolidasi. Fokus utama saat ini terletak pada bagaimana regulator mampu menciptakan arena bermain yang setara bagi para pemain yang tersisa, termasuk dalam hal ketersediaan spektrum frekuensi.

“Menurut saya sih, tiga operator itu udah jumlah operator yang cukup bagus dengan konsolidasi-konsolidasi sudah terjadi. Artinya adalah pemerintah memang harus memikirkan bagaimana caranya supaya tiga operator ini bisa berkompetisi dengan fair,” kata Ronni, dikutip Selasa (14/4/2026).

Ronni menambahkan Indonesia saat ini juga tengah membutuhkan jaringan 5G dan teknologi AI untuk mendukung digitalisasi Indonesia. Idealnya, untuk 5G itu setiap operator punya 80-100 MHz per spektrum. Namun, dengan pita selebar 60 MHz -70 MHz sudah cukup mumpuni.

Adapun pada pita 2,6 GHz diperkirakan tersedia pita frekuensi selebar 190 MHz sementara itu pada pita 700 MHz, terdapat frekuensi sebesar 112 MHz.

Dengan membagi secara adil untuk pita 2,6 GHz, maka seharusnya masing-masing operator mendapat sekitar 60-60-70. Pita frekuensi, menurutnya, akan lebih leluasa jika pemerintah melelang pita 3,5 GHz yang saat ini masih digunakan oleh pemain satelit.

“Perlu dipikirkan juga segera 3.500 MHz yang masih dipakai satelit, diskusinya sudah cukup lama, koeksis antara seluler dan satelit, menurut saya 3.500 bisa membantu kalau misalkan yang 2,6 itu tadi, apapun hasil pembagiannya,” kata Ronni.

Memasuki tahun 2026, peta kepemilikan spektrum frekuensi di Indonesia masih memperlihatkan dominasi yang bervariasi. PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) masih memegang porsi terbesar di pita frekuensi rendah dan menengah, disusul oleh Indosat Ooredoo Hutchison yang telah melakukan integrasi spektrum pascakonsolidasi besar-besaran, serta XL Axiata yang terus memperkuat efisiensi pita frekuensinya untuk melayani pelanggan data.

Pemanfaatan frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz memiliki peran teknis yang berbeda namun saling melengkapi. Pita 700 MHz, yang sering disebut sebagai digital dividend, memiliki karakteristik gelombang yang panjang sehingga mampu menembus hambatan fisik seperti dinding bangunan dengan sangat baik (deep penetration). Frekuensi ini menjadi solusi efisien untuk memperluas jangkauan sinyal di daerah terpencil tanpa perlu membangun banyak menara BTS.

Sebaliknya, pita 2,6 GHz bekerja pada frekuensi lebih tinggi yang mampu membawa kapasitas data sangat besar dalam waktu singkat. Secara teknis, pita ini berfungsi sebagai jalur cepat untuk menangani kepadatan trafik di area perkotaan dan memenuhi kebutuhan use case teknologi masa depan yang memerlukan latensi rendah.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti dominasi asing, khususnya dari China, dalam ekosistem marketplacedi Indonesia.

Pandangan itu disampaikan usai dirinya melakukan siaran langsung (live) di TikTok bersama anaknya. Purbaya mengaku tengah memanfaatkan momen tersebut untuk belajar sekaligus menyerap berbagai aspirasi masyarakat.

Dia menyebut, dalam interaksi tersebut banyak keluhan yang masuk terkait kondisi marketplace di Tanah Air.

“Iya, saya kemarin live TikTok, sekalian menemani anak saya. Saya juga lagi belajar, baca-baca majalah dan paper. Lumayan, banyak keluhan soal marketplace, katanya dikuasai sana [China] semua,” ujar Purbaya ketika ditemui usai melaksanakan Salat Id di Masjid Salahuddin Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Sabtu (21/3/2026).

Menurutnya, dominasi platform digital oleh pihak asing berpotensi membuat pasar domestik semakin bergantung pada luar negeri. Dia mencontohkan sejumlah marketplace besar yang dinilai telah berada di bawah kendali asing.

"Saya lagi mikir gimana kembalikan marketplace-nya, nggak hanya yang dikuasai China, misalnya kan Tokopedia dikuasai China kan semuanya. Tiktok juga. Boleh dibilang, digitalisasi seperti itu, seperti memberikan pasar ke China,” katanya.

Dia menyampaikan saat ini tengah mengkaji kemungkinan menghidupkan kembali atau mendorong lahirnya platform lokal yang mampu menjadi penantang dominasi asing di sektor marketplace.

Tujuannya yakni untuk mengembalikan keseimbangan pasar, termasuk membuka peluang bagi perusahaan domestik untuk tumbuh dan bersaing.

“Saya lagi mikir, ada tidak perusahaan domestik yang bisa dihidupkan lagi untuk jadi kompetisi. Bahkan di pasar domestik kita sendiri, di marketplace-nya,” ujarnya.

Bisnis.com, MALANG — Jumlah merchant QRIS di wilayah kerja Bank Indonesia (BI) Malang mencapai 946.000 dengan volume transaksi lebih dari 157 juta kali sepanjang 2025.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, mengatakan kinerja ini turut memberikan kontribusi terhadap pencapaian target nasional QRIS pada 2025.

“Saya selalu mengatakan kalau di fora-fora internasional orang mengatakan digitalisasi itu milik kalangan menengah atas. Saya mengatakan tidak di Indonesia. Di Indonesia QRIS digitalisasi dimulai dari masyarakat subsistence.Kita lihat kita punya kartu prakerja, kartu belajar, yang lain-lain,” katanya pada Pengukuhan Kepala Perwakilan BI Malang, Indra Kuspriyadi, di Malang, Rabu (11/2/2026).

Dia menegaskan, pemanfaatan QRIS ini akan berdampak mengurangi penggunaan uang fisik dan juga mendukung pemegangan UMKM.

“ Tadi saya bergembira karena tadi saya berkesempatan jalan-jalan ke Kayu Tangan dan ternyata di situ QRIS-nya banyak. Semua memakai QRIS. Dan mereka mengatakan banyak anak-anak muda dan juga orang tua mulai terbiasa memakai QRIS,” ucapnya.

Menurutnya, semua orang saat ini sudah terbiasa menggunakan digitalisasi dan pembayaran transfer secara digital. Kemajuan juga terlihat di sisi elektronifikasi daerah.

“Tadi saya mengatakan transaksi pemerintah daerah, hingga semester 2 tingkat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di wilayah Malang, Pasuruan, Probolinggo telah berada dalam tahap digital. Ini tahap yang tinggi,” ucapnya.

Dia juga melihat, QRIS juga bisa mendukung elektronifikasi pemerintahan daerah untuk meningkatkan penerimaan asli daerah. Data menunjukkan bahwa penggunaan digitalisasi ini bisa meningkatkan PAD.

“Kami punya program namanya KATALIS dan sudah di-blessing oleh Pak Tito Mendagri,” ujarnya.

Ke depan, kata dia, BI akan sharing secara daring dengan seluruh Pemda di Indonesia.

Pemda-pemda sudah sukses menggunakan digitalisasi, baik untuk retribusi, lalu pajak yang lain-lain, atau juga untuk pariwisata agar bisa saling belajar satu dengan yang lain. “Nanti di akhir tahun kita akan ada field trip,” ujarnya.

Menurutnya, BI akan mengundang pemda untuk field trip untuk melihat di daerah mana yang sukses menggunakan digitalisasi untuk meningkatkan penerimaan asli daerah.

Dalam kesempatan itu, dia mengingatkan peran Bank Indonesia di daerah sebagai strategic advisor untuk membantu dan bersinergi dengan pemerintah daerah, seperti pengendalian harga pangan.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menilai peran BI sangat strategis bagi pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi regional, pengendalian inflasi, serta pengembangan jangka panjang daerah. BI juga penting sebagai katalisator menguatkan ekosistem ekonomi daerah.

Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat Telematika Nasional (Mastel) menilai seleksi frekuensi dengan skema lelang harga berisiko membuat pergelaran 5G di Indonesia melambat dan digitalisasi makin tertinggal.

Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika, Sigit Puspito Wigati Jarot, mengatakan bahwa sistem lelang harga akan memberatkan operator dari segi finansial. Akibatnya, jaringan lambat dibangun dan tujuan 5G tidak tercapai, serta digitalisasi makin tertinggal.

Operator harus menyiapkan dana setiap tahun untuk membayar frekuensi di tengah ongkos penggelaran internet yang tidak murah.

Data ATSI menyebut biaya yang dibayarkan operator seluler untuk ongkos regulasi, termasuk bayar frekuensi tahunan, telah mencapai Rp20 triliun. Nilai tersebut setara 12,2% dari pendapatan yang dibukukan.

“Kalau lelang otomatis kan operator yang punya lelang, yang menang lelang akan menggelar. Tapi kan tadi di presentasi orang bilang operator itu enggak punya cukup napas,” kata sigit dalam acara Bisnis Indonesia Forum dengan tema Menanti Frekuensi Baru Demi Akselerasi Digital dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Selasa (23/12/2025).

Sigit juga memaparkan bahwa Indonesia seharusnya tidak fokus pada satu cara, terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan, seperti beauty contest. Indonesia pada awalnya pernah melakukan beauty contest pada tahun 2013, namun tetap ada perbaikan yang harus diperhatikan.

“Ada opsi kedua gitu, beauty kontes kan, dan kita pernah kontes waktu ya 2013,” kata Sigit.

Skema beauty contest cukup baik, kata Sigit, hanya saja membutuhkan kerja keras di sisi regulator karena harus menilai banyak aspek teknis dan bisnis tidak sekedar membandingkan harga.

Namun untuk menjalankan skema ini, harus dipastikan bahwa penilaian dilakukan secara benar dan transparan sehingga tidak muncul persepsi di kemudian hari bahwa Komdigi ‘main belakang’.

“Tapi kalau kontes memang nanti khawatir ini apa namanya main apa ada main belakang”

Sigit juga berpendapat bahwa perlu adanya desain yang sangat hati-hati. Jika kriteria tidak jelas, beauty contest bisa gagal mencapai tujuan.

Untuk mengoptimalkan spektrum frekuensi yang belum terlelang, Sigit menyarankan agar Komdigi membuat regulasi spektrum yang lebih fleksibel dan inovatif, tidak hanya lelang harga yang mahal.

Regulasi di Indonesia butuh pembaharuan agar bisa mengikuti perkembangan kontribusi spektrum 5G.

Kedua, Sigit menjelaskan bahwa pemerintah bisa menggunakan mekanisme kombinasi (hybrid) misal lelang dengan beauty contest atau skema berbagi jaringan.

Dengan cara ini pengembangan spektrum 5G bisa merata ke segala daerah yang ada di indonesia, misal di daerah perkotaan bisa menggunakan mekanisme lelang atau beauty contest sedangkan untuk daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) bisa menggunakan mekanisme yang lebih cocok.

Tiga, tujuan utama harus jelas, apa yang ingin dicapai oleh pemerintah dan apa dampak ekonomi dan digital yang ingin dicapai 3 sampai 5 tahun kedepan, bukan sekedar uang masuk cepat.

“Kalau cara lama terus dipakai, indonesia akan makan tertinggall dalam transformasi digital,” kata Sigit. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA— Nobu Bank memperluas layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Tap yang bisa digunakan untuk berbagai transportasi umum.

Suhaimin Johan, Direktur Utama Nobu Bank, menyampaikan sejak awal diluncurkannya inisiatif QRIS Indonesia, Nobu Bank secara konsisten aktif melakukan implementasi dan pengembangan dan terobosan inovasinya. Aktivitas ini terus berlanjut hingga kini, seiring dengan upaya memperluas pemanfaatan QRIS di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Dia melihat potensi besar dari pengembangan QRIS dalam jangka panjang sebagai wujud nyata terbentuknya ekosistem ekonomi digital yang tangguh, efisien, dan inklusif.

QRIS Tap di sektor transportasi diharapkan menjadi langkah nyata menuju integrasi sistem pembayaran digital yang lebih praktis dan efisien. Fasilitas ini memungkinkan masyarakat melakukan transaksi dengan lebih cepat dan nyaman saat menggunakan layanan transportasi publik.

“Kami ingin mengajak para pengelola sektor transportasi umum maupun pelaku usaha lainnya untuk memanfaatkan terobosan dan inovasi QRIS Tap sebagai metode pembayaran yang mudah dan aman bagi masyarakat. Nobu Bank siap mendukung integrasi yang dapat memperluas pemanfaatan QRIS Tap di berbagai sektor yang berkontribusi kepada ekonomi keuangan digital,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (1/11/2025).

Dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2025, yang digelar pada 30 Oktober – 1 November 2025 di Hall B JCC Senayan, Jakarta, Nobu Bank turut berpartisipasi.

Mengusung tema “Sinergi dan Inovasi untuk Akselerasi Transformasi Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia,” kegiatan tahunan ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebagai salah satu first mover Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) yang secara inovatif telah mengimplementasikan QRIS Tap, Nobu Bank menampilkan booth bertema “QRIS Tap Transportasi” pada FEKDI & IFSE 2025 kali ini.

Melalui partisipasi tersebut, Nobu Bank ingin memperkenalkan manfaat QRIS Tap dalam mendukung kemudahan transaksi nontunai bagi masyarakat luas, khususnya pengguna transportasi umum.
“Nobu Bank terus berupaya menjadi bagian dari digitalisasi Indonesia bagi pertumbuhan ekonomi keuangan digital,” tutur Suhaimin Johan.

Bisnis.com, JAKARTA— Center for Policy Studies (Prasasti) menilai pemanfaatan digitalisasi di Indonesia masih terpusat di dua sektor utama, yakni teknologi informasi dan komunikasi (ICT) serta keuangan. Sementara itu, sektor lain seperti pertambangan dan pertanian masih tertinggal jauh dalam penerapan teknologi digital.

Director of Research Center for Policy Studies, Gundy Cahyadi, menjelaskan digitalisasi perlu dilihat sebagai upaya lintas sektor untuk memperkuat efisiensi nasional.

“Apa yang kami nilai sebenarnya bukanlah sektor digitalisasi secara spesifik, melainkan bagaimana seluruh perekonomian memanfaatkan digitalisasi untuk memperkuat efisiensi di setiap sektor,” kata Gundy dalam acara Peluncuran Prasasti Insights: Kajian 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta pada Senin (20/10/2025).

Menurutnya, dorongan digitalisasi selaras dengan rekomendasi Prasasti yang menilai transformasi digital dapat memperbaiki efisiensi di berbagai lini, baik di pemerintahan, sektor moneter, maupun dunia usaha.

Dia menambahkan, hasil riset terbaru Prasasti menunjukkan tingkat digitalisasi nasional masih terkonsentrasi pada dua sektor besar yakni ICT dan keuangan. Sementara itu, sektor lainnya masih menunjukkan tingkat adopsi digital yang sangat rendah sehingga ruang untuk peningkatan masih terbuka lebar.

“Rendah contoh agrikultur dan mining [pertambangan] itu masih rendah sekali digitalisinya, jadi gapnya tinggi. ICT 70%, Finance 50%, kemudian gapnya terhadap yang paling bawah itu sangat besar,” katanya.

Secara keseluruhan, dalam kajian bertajuk “1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran”, Prasasti memberikan penilaian “Cukup Baik” (Acceptable) terhadap kinerja kabinet Merah Putih pada tahun pertama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kajian tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang mencakup delapan Asta Cita, tujuh belas Program Prioritas (PP), dan delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

Prasasti mengelompokkan evaluasi kinerja ke dalam empat pilar utama yakni Ekonomi dan Industrialisasi, Transformasi Sumber Daya Manusia (SDM), Sosial, Kemiskinan, Lingkungan, dan Budaya, serta Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).

“Berdasarkan pilar, kami melihat pilar Sosial, Kemiskinan, Lingkungan dan Budaya, serta pilar Polhukam memiliki peringkat ‘Cukup Baik’ atau ‘Acceptable’. Sementara pilar Ekonomi dan Industrialisasi serta pilar Transformasi SDM masuk dalam kategori ‘Perlu Perbaikan’ atau ‘Developing’,” kata Gundy.

Kajian ini juga menekankan pentingnya memperkuat implementasi kebijakan di lapangan, terutama dengan mengoptimalkan peran task force lintas kementerian dan lembaga. Prasasti menilai digitalisasi tata kelola dan transparansi data dapat memperkuat akuntabilitas serta efektivitas program.

Sementara itu, Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, menilai pengawasan perlu diperkuat melalui penggunaan database dan dashboard digital yang transparan dan mudah diakses publik. Menurutnya, keterbukaan data dapat meningkatkan akuntabilitas sekaligus mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam memantau capaian program-program prioritas nasional.