Bisnis.com, JAKARTA - Informasi mengenai pencairan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) sebesar Rp900.000 kembali menjadi perhatian masyarakat pada awal Juni 2026.

BLT Kesra selama ini dikenal sebagai bantuan tambahan yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Bantuan ini juga menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Pada periode sebelumnya, bantuan diberikan sebesar Rp300.000 per bulan dan dicairkan sekaligus untuk tiga bulan, sehingga total bantuan yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM) mencapai Rp900.000.

Namun hingga awal Juni 2026, pemerintah belum mengumumkan secara resmi terkait pencairan kembali BLT Kesra Rp900.000. Karena itu, masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap berbagai informasi yang beredar di media sosial maupun pesan berantai yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Masyarakat disarankan untuk selalu memantau informasi dari pemerintah dan memastikan data kependudukan serta data sosial ekonomi mereka tetap valid agar berpeluang masuk dalam daftar penerima bantuan apabila program kembali disalurkan.

Penyaluran Bansos Kini Mengacu pada Sistem Desil

Dalam menentukan penerima bantuan sosial, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama penyaluran berbagai program bantuan.

Melalui DTSEN, masyarakat dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan menggunakan sistem desil. Penilaian dilakukan berdasarkan berbagai indikator sosial dan ekonomi, seperti:

1. Jenis pekerjaan anggota keluarga
2. Tingkat pendidikan
3. Kondisi tempat tinggal
4. Penggunaan listrik
5. Kepemilikan aset
6. Kondisi sosial ekonomi rumah tangga lainnya

Sistem desil membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok kesejahteraan.

• Desil 1: Kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rendah
• Desil 2-4: Kelompok rentan miskin dan berpenghasilan rendah
• Desil 5-10: Kelompok dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik

Untuk program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maupun bantuan tunai lainnya, prioritas umumnya diberikan kepada masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4 atau sekitar 40 persen kelompok ekonomi terbawah.

Pemerintah juga menegaskan bahwa status desil dapat berubah sesuai kondisi ekonomi terbaru masyarakat. Karena itu, proses pemutakhiran dan verifikasi data terus dilakukan secara berkala oleh pemerintah daerah dan instansi terkait.

Syarat Penerima BLT Kesra Rp900.000 Juni 2026

Meskipun belum ada kepastian pencairan BLT Kesra pada tahun 2026, terdapat sejumlah persyaratan umum yang selama ini digunakan pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial.

Berikut syarat yang perlu diperhatikan:

1. Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Memiliki KTP elektronik yang masih aktif.
3. Memiliki Kartu Keluarga (KK) yang valid.
4. Terdaftar dalam DTSEN atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
5. Masuk kategori keluarga miskin atau rentan miskin.
6. Diprioritaskan bagi masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4.
7. Tidak sedang menerima bantuan lain dengan kriteria yang sama apabila terdapat ketentuan pembatasan program.
8. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri.
9. Lolos proses verifikasi dan validasi pemerintah daerah.
10. Memiliki data kependudukan yang sesuai dan dapat diverifikasi.

Perlu diketahui bahwa pemerintah terus melakukan pemutakhiran data penerima bantuan agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Oleh sebab itu, masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan belum tentu otomatis menjadi penerima pada periode berikutnya apabila kondisi sosial ekonominya telah berubah.

Cara Daftar BLT Kesra 2026

Bagi masyarakat yang merasa memenuhi kriteria namun belum terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, pengajuan usulan dapat dilakukan melalui aplikasi resmi Cek Bansos.

Berikut langkah-langkahnya:

1. Unduh Aplikasi Cek Bansos
   Aplikasi dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.
2. Buat Akun Baru
   Lakukan registrasi menggunakan data sesuai KTP dan Kartu Keluarga.
3. Unggah Dokumen Pendukung
   Pemohon perlu mengunggah foto KTP serta swafoto (selfie) sambil memegang KTP untuk proses verifikasi identitas.
4. Login ke Aplikasi
   Masuk menggunakan akun yang telah berhasil dibuat.
5. Pilih Menu "Daftar Usulan"
   Menu ini digunakan untuk mengusulkan diri sendiri maupun anggota keluarga yang dinilai layak menerima bantuan sosial.
6. Lengkapi Data Diri
   Isi seluruh data yang diminta secara jujur dan sesuai kondisi sebenarnya.
7. Pilih Jenis Bantuan
   Tentukan program bantuan sosial yang ingin diusulkan sesuai kategori yang tersedia.
8. Tunggu Proses Verifikasi
   Data yang masuk akan diverifikasi oleh dinas sosial dan pemerintah daerah setempat.
9. Pantau Hasil Pengajuan
   Apabila dinyatakan memenuhi syarat dan lolos verifikasi, nama pemohon berpeluang masuk dalam daftar penerima bantuan sosial pemerintah pada periode penyaluran berikutnya.

Cara Cek Status Penerima Bansos

Selain mengajukan usulan, masyarakat juga dapat memeriksa status penerimaan bantuan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos maupun situs resmi Kemensos.

Siapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data wilayah sesuai KTP untuk melakukan pengecekan. Pastikan informasi yang dimasukkan sesuai dengan data kependudukan yang tercatat.

Hingga awal Juni 2026, belum terdapat pengumuman resmi mengenai pencairan kembali BLT Kesra Rp900.000. Meski demikian, masyarakat yang memenuhi kriteria bantuan sosial tetap disarankan memastikan data kependudukan dan data sosial ekonominya telah terdaftar serta terverifikasi dalam DTSEN maupun DTKS.

Masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap informasi yang belum jelas sumbernya dan hanya mengacu pada pengumuman resmi pemerintah terkait program bantuan sosial. Jika BLT Kesra kembali disalurkan, penerima akan ditentukan berdasarkan hasil verifikasi terbaru agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

FAQ

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maka bisa mengecek Desil dan melakukan update desil.

Penerima bansos PKH dan BPNT wajib melakukan update Desil agar tetap terdaftar menjadi penerima bantuan sosial. Adapun bansos ini berikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Kini pemerintah terus memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran pada 2026.

Pemerintah membuat sistem yakni pembagian masyarakat ke dalam 10 kelompok kesejahteraan atau desil. Semakin rendah angka desil, maka semakin diprioritaskan untuk menerima bansos. Karena itu, banyak warga yang sebelumnya menerima bantuan kini tidak lagi terdaftar akibat perubahan kategori desil.

Apa Itu Desil dalam DTSEN?

Desil adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi ekonomi dan sosial. Pemerintah membaginya menjadi 10 kelompok, mulai dari masyarakat paling miskin hingga paling sejahtera.

Pada 2026, saat ini bansos diprioritaskan bagi masyarakat yang berada di desil 1 sampai desil 4. Sementara itu, masyarakat desil 5 ke atas dianggap memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil sehingga tidak lagi menjadi prioritas penerima bantuan.

Berikut gambaran kategori desil:

• Desil 1: Sangat miskin
• Desil 2: Miskin
• Desil 3: Rentan miskin
• Desil 4: Hampir miskin
• Desil 5: Menengah bawah
• Desil 6: Menengah
• Desil 7: Menengah atas
• Desil 8: Mapan
• Desil 9: Kaya
• Desil 10: Sangat kaya

Jika seseorang berada pada desil 5 hingga 10, maka kemungkinan besar tidak lagi menerima PKH atau BPNT pada penyaluran 2026.

Cara Mengajukan Pembaruan Data DTSEN

Masyarakat dapat mengusulkan perubahan data melalui 3 jalur resmi yakni:

1. Melalui Aplikasi Cek Bansos

Pemerintah menyediakan aplikasi resmi untuk pengajuan pembaruan data bansos.

Langkah-langkahnya:

1. Unduh aplikasi “Cek Bansos”
2. Login atau buat akun baru
3. Pilih menu “Usulan”
4. Isi data terbaru sesuai kondisi saat ini
5. Unggah dokumen pendukung jika diperlukan
6. Kirim pengajuan
7. Tunggu proses verifikasi petugas lapangan

Pengajuan tidak langsung disetujui karena tetap harus melalui survei dan pengecekan data.

2. Melalui Website Resmi Kemensos

Masyarakat juga bisa mengecek status bansos melalui situs resmi Kemensos.

Caranya:

1. Buka laman resmi cek bansos
2. Masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa
3. Isi nama lengkap sesuai KTP
4. Masukkan kode captcha
5. Klik tombol pencarian
6. Sistem akan menampilkan status penerima bansos

Website ini berguna untuk memastikan apakah nama masih terdaftar sebagai penerima bantuan atau tidak.

3. Datang ke Kantor Desa atau Kelurahan

Bagi masyarakat yang kesulitan menggunakan aplikasi, pembaruan data juga bisa dilakukan secara langsung.

Tahapannya meliputi:

1. Mengajukan laporan perubahan kondisi ekonomi
2. Menyerahkan dokumen pendukung
3. Pendataan ulang oleh petugas
4. Survei lapangan
5. Pengiriman data ke sistem DTSEN pusat
6. Evaluasi dan pemeringkatan ulang

Cara ini sering menjadi pilihan masyarakat karena dapat menjelaskan kondisi secara langsung kepada petugas.

Kenapa Ada Warga yang Dicoret dari Penerima Bansos PKH dan BPNT?

Banyak masyarakat mengaku kondisi ekonominya masih sulit, tetapi namanya tidak lagi muncul sebagai penerima bansos. Hal ini biasanya terjadi karena data dalam DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) menunjukkan tingkat kesejahteraan yang dinilai sudah meningkat.

Penilaian desil dilakukan berdasarkan berbagai indikator, seperti:

1. Penghasilan keluarga
2. Kondisi rumah
3. Kepemilikan kendaraan atau aset
4. Jenis pekerjaan
5. Tingkat pendidikan
6. Jumlah anggota keluarga
7. Keberadaan lansia, anak kecil, atau penyandang disabilitas
8. Akses listrik, air bersih, dan fasilitas dasar lainnya

Masalahnya, kondisi ekonomi masyarakat bisa berubah sewaktu-waktu. Ada yang kehilangan pekerjaan, usaha menurun, atau penghasilan berkurang, tetapi perubahan tersebut belum tercatat dalam sistem. Akibatnya, data dianggap tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Apakah Desil Bisa Diubah?

Kategori desil sebenarnya tidak bisa diubah secara manual oleh masyarakat. Namun, posisi desil dapat berubah setelah dilakukan pembaruan dan verifikasi data sosial ekonomi.

Artinya, jika kondisi ekonomi menurun dan data terbaru sudah diverifikasi pemerintah, maka peluang masuk ke desil prioritas bansos tetap terbuka.

Karena itu, langkah terpenting bukan meminta perubahan desil secara langsung, melainkan memperbarui data DTSEN agar sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Berapa Lama Proses Perubahan Data?

Perubahan data bansos tidak berlangsung instan. Pemerintah perlu melakukan pengecekan agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Secara umum, prosesnya meliputi:

1. Verifikasi administrasi
2. Validasi lapangan
3. Pencocokan data pusat dan daerah
4. Pemeringkatan ulang desil

Proses tersebut biasanya memakan waktu sekitar satu hingga tiga bulan, tergantung antrean dan hasil verifikasi lapangan.

Perlu dipahami juga bahwa pembaruan data tidak otomatis membuat seseorang langsung menerima bansos. Semua tetap bergantung pada hasil penilaian kesejahteraan terbaru dalam DTSEN.

Pemerintah menegaskan bahwa sistem DTSEN dibuat untuk meningkatkan transparansi dan ketepatan penyaluran bantuan sosial. Karena itu, masyarakat diimbau rutin memastikan data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi selalu sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Jika terdapat perubahan pekerjaan, penghasilan, jumlah tanggungan keluarga, atau kondisi rumah tangga lainnya, masyarakat sebaiknya segera melaporkannya melalui jalur resmi.

Dengan data yang akurat, peluang mendapatkan bantuan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan akan menjadi lebih besar, sekaligus mencegah bansos salah sasaran di 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Kabar mengenai pencairan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) sebesar Rp900.000 kembali ramai dibicarakan masyarakat pada Mei 2026. Bansos ini disebut-sebut akan kembali disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

BLT Kesra sebelumnya menjadi bagian dari program bantuan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Bansos yang diberikan sebesar Rp300.000 per bulan dan biasanya dicairkan sekaligus untuk tiga bulan sehingga total penerimaan mencapai Rp900.000.

Program tersebut merupakan bantuan tambahan dari Kartu Sembako reguler yang menyasar masyarakat miskin dan rentan miskin. Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan data sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSEN dan diperbarui secara berkala.

Dalam proses penyalurannya, pemerintah menggunakan sistem desil untuk menentukan prioritas penerima bantuan sosial. Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan kondisi sosial ekonomi, mulai dari pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, penggunaan listrik, hingga kepemilikan aset.

Terdapat 10 kelompok desil dalam DTSEN. Desil 1 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah atau 10 persen terbawah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Untuk bantuan sosial seperti PKH dan bantuan sembako, prioritas penerima berada pada desil 1 hingga desil 4.

Pemerintah juga menegaskan bahwa status desil bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kondisi ekonomi masyarakat. Jika terdapat ketidaksesuaian data, masyarakat dapat melakukan pembaruan melalui pemerintah desa, kelurahan, dinas sosial, maupun aplikasi Cek Bansos.

Syarat Penerima BLT Kesra 2026

Meski belum ada kepastian mengenai kelanjutan pencairan BLT Kesra pada 2026, terdapat sejumlah syarat umum yang biasanya menjadi acuan penerima bantuan sosial, antara lain:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) aktif
2. Terdaftar dalam DTSEN atau DTKS Kemensos
3. Masuk kategori keluarga miskin atau rentan miskin
4. Tidak menerima bantuan sosial sejenis dari program lain
5. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri

Selain itu, data penerima bantuan akan disesuaikan dengan hasil verifikasi pemerintah daerah dan kondisi ekonomi terbaru masyarakat.

Cara Daftar BLT Kesra 2026

Masyarakat yang belum terdaftar dapat mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan melalui aplikasi resmi Cek Bansos. Berikut langkah-langkahnya:

1. Unduh aplikasi “Cek Bansos” melalui Play Store atau App Store
2. Buat akun menggunakan data sesuai KTP dan KK
3. Unggah foto KTP serta swafoto sambil memegang KTP
4. Login menggunakan akun yang telah diverifikasi
5. Pilih menu “Daftar Usulan”
6. Isi data diri secara lengkap sesuai kondisi sebenarnya
7. Tunggu proses verifikasi dari dinas sosial setempat

Jika lolos verifikasi, masyarakat akan masuk dalam data usulan penerima bantuan sosial pemerintah.

Cara Cek Status Penerima BLT Kesra

Pengecekan status penerima bantuan dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi Kemensos maupun aplikasi Cek Bansos.

Cek lewat situs resmi Kemensos

Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka situs cekbansos.kemensos.go.id
2. Pilih wilayah mulai dari provinsi hingga desa atau kelurahan
3. Masukkan nama lengkap sesuai KTP
4. Isi kode captcha yang muncul
5. Klik tombol “Cari Data”

Sistem akan menampilkan status apakah nama yang dimasukkan terdaftar sebagai penerima bantuan sosial atau tidak.

Cek melalui aplikasi Cek Bansos

Selain melalui website, pengecekan juga bisa dilakukan lewat aplikasi resmi dengan langkah berikut:

1. Download aplikasi “Cek Bansos”
2. Registrasi akun menggunakan identitas pribadi
3. Lakukan verifikasi dengan unggah KTP dan swafoto
4. Login ke aplikasi
5. Masuk ke menu profil atau status bansos

Jika terdaftar sebagai penerima, informasi bantuan dan status penyaluran akan muncul di aplikasi.

Hingga kini, belum ada pengumuman resmi mengenai jadwal pencairan BLT Kesra Rp900.000 pada Mei 2026. Program tersebut sebelumnya diketahui berakhir pada akhir 2025, sehingga masyarakat diimbau menunggu informasi resmi dari pemerintah.

Selain BLT Kesra, pemerintah juga masih melanjutkan sejumlah bantuan sosial lain pada 2026, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan rutin memeriksa status data bansos agar memastikan kepesertaan tetap aktif dan terhindar dari informasi hoaks terkait bantuan sosial.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat saat ini menantikan kelanjutan program penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat atau BLT Kesra. Untuk 2026, belum ada pengumuman resmi dari pemerintah terkait dengan kelanjutan pencairan BLT Kesra kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Program BLT Kesra merupakan program tambahan dari Kartu Sembako (BLT) Reguler untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui program tersebut, Pemerintah menyalurkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan. Pencairan BLT biasanya untuk 3 bulan dan akan diberikan sekaligus Rp900.000.

Mengutip laman resmi Kemensos, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyaluran BLT, di antaranya adalah penyaluran kepada KPM dilakukan mengacu pada (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Penyaluran BLT juga dilakukan berdasarkan desil atau kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan variabel sosial ekonomi mencakup keterangan individu (pekerjaan, pendidikan), keterangan perumahan (kondisi rumah, daya listrik) dan kepemilikan aset.

Terdapat 10 desil yang masing-masing berisi 10% keluarga di Indonesia, desil 1 merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% terbawah, sedangkan desil 10 merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% tertingi

"Desil bersifat dinamis, jika tidak sesuai dapat diperbarui melalui desa/kelurahan dan dinas sosial atau melalui aplikasi cek bansos dengan menyampaikan data sesuai kondisi nyata; selanjutnya desil akan dihitung ulang oleh BPS secara periodik," jelas Kemensos dikutip dari laman resminya, Kamis (21/5/2026).

Adapun, desil digunakan untuk penentuan sasaran bantuan sosial. Desil 1-4 (40% terbawah) merupakah prioritas penerima bantuan sosial PKH dan Sembako. Desil 5 masih bisa menjadi peserta PBI-JK

Meski belum ada pengumuman resmi terkait dengan BLT Kesra di 2026, tetapi jutaan masyarakat menantikan kelanjutan pencairan bantuan tersebut.

Namun, masyarakat diimbau lebih berhati-hati dalam menyaring informasi agar tidak terjebak hoaks maupun penipuan. Berikut beberapa poin penting yang perlu diperhatikan terkait dengan BLT Kesra.

Berikut Cara Daftar, Syarat dan Cek Penerima BLT Kesra:

Syarat daftar BLT Kesra 2026:

• Warga Negara Indonesia (WNI) dengan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang sah
• Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) Kemensos
• Masuk kategori keluarga miskin atau rentan miskin
• Tidak sedang menerima bantuan serupa dari program pemerintah lainnya
• Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri Kemudian

Cara Daftar BLT Kesra 2026:

• Unduh aplikasi Cek Bansos di ponsel anda
• Buat akun baru dengan mengisi data sesuai dengan KTP dan KK
• Unggah dokumen yang dibutuhkan, sepertii foto foto KTP dan swafoto memegang KTP
• Setelah itu, login ke aplikasi Cek Bansos ddengan akun yang sudah terverifikasi
• Pilih menu “Daftar Usulan”, lalu isi data diri lengkap
• Pilih jenis bantuan yang sesuai, misalnya Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
• Tunggu proses verifikasi oleh petugas Dinas Sosial. Apabila berhasil maka anda akan otomatis terdaftar sebagai penerima manfaat.

Cara Cek Penerima BLT Kesra:

• Buka situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id/
• Pilih wilayah: Pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat tinggal
• Masukkan nama lengkap seperti nama sesuai KTP
• Ketikkan kode captcha: Masukkan empat huruf kode yang tertera
• Klik “Cari Data”: Tunggu sistem memproses data
• Lihat hasilnya: Status penerima manfaat akan ditampilkan sesuai wilayah dan nama yang dimasukkan

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran pada 2026. Salah satu perubahan penting adalah penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Melalui sistem ini, masyarakat dibagi ke dalam 10 kelompok kesejahteraan atau desil. Semakin rendah angka desil, maka semakin diprioritaskan untuk menerima bansos. Karena itu, banyak warga yang sebelumnya menerima bantuan kini tidak lagi terdaftar akibat perubahan kategori desil.

Apa Itu Desil dalam DTSEN?

Desil adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi ekonomi dan sosial. Pemerintah membaginya menjadi 10 kelompok, mulai dari masyarakat paling miskin hingga paling sejahtera.

Pada 2026, bansos reguler diprioritaskan hanya untuk masyarakat yang berada di desil 1 sampai desil 4. Sementara masyarakat di desil 5 ke atas dianggap memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil sehingga tidak lagi menjadi prioritas penerima bantuan.

Berikut gambaran kategori desil:

• Desil 1: Sangat miskin
• Desil 2: Miskin
• Desil 3: Rentan miskin
• Desil 4: Hampir miskin
• Desil 5: Menengah bawah
• Desil 6: Menengah
• Desil 7: Menengah atas
• Desil 8: Mapan
• Desil 9: Kaya
• Desil 10: Sangat kaya

Jika seseorang berada pada desil 5 hingga 10, maka kemungkinan besar tidak lagi menerima PKH atau BPNT pada penyaluran 2026.

Kenapa Ada Warga yang Dicoret dari Penerima Bansos?

Banyak masyarakat mengaku kondisi ekonominya masih sulit, tetapi namanya tidak lagi muncul sebagai penerima bansos. Hal ini biasanya terjadi karena data dalam DTSEN menunjukkan tingkat kesejahteraan yang dinilai sudah meningkat.

Penilaian desil dilakukan berdasarkan berbagai indikator, seperti:

1. Penghasilan keluarga
2. Kondisi rumah
3. Kepemilikan kendaraan atau aset
4. Jenis pekerjaan
5. Tingkat pendidikan
6. Jumlah anggota keluarga
7. Keberadaan lansia, anak kecil, atau penyandang disabilitas
8. Akses listrik, air bersih, dan fasilitas dasar lainnya

Masalahnya, kondisi ekonomi masyarakat bisa berubah sewaktu-waktu. Ada yang kehilangan pekerjaan, usaha menurun, atau penghasilan berkurang, tetapi perubahan tersebut belum tercatat dalam sistem. Akibatnya, data dianggap tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Apakah Desil Bisa Diubah?

Kategori desil sebenarnya tidak bisa diubah secara manual oleh masyarakat. Namun, posisi desil dapat berubah setelah dilakukan pembaruan dan verifikasi data sosial ekonomi.

Artinya, jika kondisi ekonomi menurun dan data terbaru sudah diverifikasi pemerintah, maka peluang masuk ke desil prioritas bansos tetap terbuka.

Karena itu, langkah terpenting bukan meminta perubahan desil secara langsung, melainkan memperbarui data DTSEN agar sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Cara Mengajukan Pembaruan Data DTSEN

Masyarakat dapat mengusulkan perubahan data melalui beberapa jalur resmi berikut.

1. Melalui Aplikasi Cek Bansos

Pemerintah menyediakan aplikasi resmi untuk pengajuan pembaruan data bansos.

Langkah-langkahnya:

1. Unduh aplikasi “Cek Bansos”
2. Login atau buat akun baru
3. Pilih menu “Usulan”
4. Isi data terbaru sesuai kondisi saat ini
5. Unggah dokumen pendukung jika diperlukan
6. Kirim pengajuan
7. Tunggu proses verifikasi petugas lapangan

Pengajuan tidak langsung disetujui karena tetap harus melalui survei dan pengecekan data.

2. Melalui Website Resmi Kemensos

Masyarakat juga bisa mengecek status bansos melalui situs resmi Kemensos.

Caranya:

1. Buka laman resmi cek bansos
2. Masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa
3. Isi nama lengkap sesuai KTP
4. Masukkan kode captcha
5. Klik tombol pencarian
6. Sistem akan menampilkan status penerima bansos

Website ini berguna untuk memastikan apakah nama masih terdaftar sebagai penerima bantuan atau tidak.

3. Datang ke Kantor Desa atau Kelurahan

Bagi masyarakat yang kesulitan menggunakan aplikasi, pembaruan data juga bisa dilakukan secara langsung.

Tahapannya meliputi:

1. Mengajukan laporan perubahan kondisi ekonomi
2. Menyerahkan dokumen pendukung
3. Pendataan ulang oleh petugas
4. Survei lapangan
5. Pengiriman data ke sistem DTSEN pusat
6. Evaluasi dan pemeringkatan ulang

Cara ini sering menjadi pilihan masyarakat karena dapat menjelaskan kondisi secara langsung kepada petugas.

Berapa Lama Proses Perubahan Data?

Perubahan data bansos tidak berlangsung instan. Pemerintah perlu melakukan pengecekan agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Secara umum, prosesnya meliputi:

1. Verifikasi administrasi
2. Validasi lapangan
3. Pencocokan data pusat dan daerah
4. Pemeringkatan ulang desil

Proses tersebut biasanya memakan waktu sekitar satu hingga tiga bulan, tergantung antrean dan hasil verifikasi lapangan.

Perlu dipahami juga bahwa pembaruan data tidak otomatis membuat seseorang langsung menerima bansos. Semua tetap bergantung pada hasil penilaian kesejahteraan terbaru dalam DTSEN.

Pemerintah menegaskan bahwa sistem DTSEN dibuat untuk meningkatkan transparansi dan ketepatan penyaluran bantuan sosial. Karena itu, masyarakat diimbau rutin memastikan data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi selalu sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Jika terdapat perubahan pekerjaan, penghasilan, jumlah tanggungan keluarga, atau kondisi rumah tangga lainnya, masyarakat sebaiknya segera melaporkannya melalui jalur resmi.

Dengan data yang akurat, peluang mendapatkan bantuan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan akan menjadi lebih besar, sekaligus mencegah bansos salah sasaran di 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah cara cek desil agar Anda mendapatkan bansos alias bantuan sosial dari pemerintah.

Mengutip laman resmi Kementerian Sosial, desil merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi.

Kemensos membagi masyarakat menjadi 10 kelompok, mulai dari yang paling miskin hingga yang tergolong sejahtera.

Penentuan desil oleh Kemensos merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 79/HUK/2025 Tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial.

Desil Berapa yang Dapat Bansos?

Pemerintah melalui Kementerian Sosial mulai Triwulan I tahun 2026 melakukan pembaruan kriteria desil penerima bantuan sosial.

Langkah ini diambil untuk memperbaiki ketepatan data sekaligus memastikan bantuan sosial benar-benar sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama penentuan penerima bansos.

Data ini memuat informasi tingkat kesejahteraan keluarga penerima manfaat yang telah dikelompokkan secara nasional.

Berdasarkan keterangan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos), seluruh penduduk yang terdaftar dalam DTSEN telah diklasifikasikan ke dalam sepuluh kelompok desil, mulai dari desil 1 hingga desil 10.

Pengelompokan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan siapa saja yang berhak memperoleh bantuan sosial.

Pada ketentuan sebelumnya, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako dapat diterima oleh masyarakat yang berada pada Desil 1 hingga Desil 5.

Namun, mulai 2026, kriteria tersebut disesuaikan dan dibatasi hanya untuk masyarakat dalam Desil 1 sampai Desil 4.

Dengan perubahan ini, keluarga yang berada pada Desil 5 tidak lagi termasuk sebagai penerima bantuan sembako.

Posisi tersebut akan dialihkan kepada keluarga dalam Desil 1–4 yang diusulkan oleh masyarakat melalui pemerintah desa, kalurahan, atau Dinas Sosial setempat sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagaimana Cara Cek Desil? lanjut halaman 2..

Cara Cek Desil agar Dapat Bansos

1. Lewat Website cekbansos.kemensos.go.id

Langkah-langkah cek desil untuk bansos di website:

• Kunjungi laman resmi https://cekbansos.kemensos.go.id/.
• Masukkan data sesuai KTP.
• Masukkan kode captcha.
• Klik cari data.
• Jika terdaftar sebagai penerima bansos, sistem akan menampilkan status, dan jenis bantuan.

2. Lewat Aplikasi Cek Bansos Kemensos

Langkah-langkah cek desil untuk bansos di aplikasi:

• Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store atau App Store.
• Klik "Daftar" bagi pengguna baru dan isi data secara lengkap.
• Verifikasi akun dengan mengunggah foto KTP dan swafoto.
• Login jika akun telah terverifikasi.
• Buka menu "Profil" atau "Cek Bansos".
• Lihat status desil, angka yang muncul menunjukkan peringkat rumah tangga di DTSEN.

Itulah cara cek desil untuk dapat bansos 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki 2026, pemerintah Indonesia menerapkan penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan. Kebijakan ini ditujukan kepada masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, yakni desil 1 hingga 4, sebagai upaya menjaga daya beli kelompok rentan.

Sistem DTSEN digunakan untuk mengelompokkan penerima secara lebih akurat berdasarkan data sosial ekonomi, sehingga penyaluran bansos menjadi lebih tepat sasaran. Perubahan ini juga membuka mekanisme pembaruan data bagi masyarakat yang merasa statusnya tidak sesuai.

Melalui DTSEN, masyarakat diklasifikasikan ke dalam 10 tingkat kesejahteraan atau yang dikenal sebagai desil. Sistem ini dirancang untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran karena berbasis data, bukan sekadar penilaian administratif atau subjektif di lapangan.

Dalam skema terbaru, bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hanya diberikan kepada masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4, atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah. Sementara itu, masyarakat yang masuk desil 5 hingga desil 10 tidak lagi menjadi prioritas penerima karena dianggap memiliki kondisi ekonomi yang relatif lebih stabil.

Penentuan posisi desil sendiri dilakukan berdasarkan berbagai indikator sosial ekonomi, mulai dari pendapatan keluarga, kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, jumlah tanggungan, hingga kondisi anggota keluarga seperti lansia atau penyandang disabilitas. Data ini dihimpun dari berbagai sumber dan diolah secara terintegrasi dalam DTSEN.

Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit masyarakat yang merasa bahwa status desil mereka tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Perubahan kondisi ekonomi yang tidak segera tercatat dalam sistem sering kali menjadi penyebab utama ketidaksesuaian ini.

Cara Mengajukan Perubahan Status Desil

Perlu dipahami, status desil tidak bisa diubah secara langsung oleh masyarakat. Perubahan hanya dapat terjadi jika data sosial ekonomi yang tercatat di DTSEN diperbarui dan diverifikasi ulang oleh petugas. Artinya, kunci utama ada pada pembaruan data yang akurat.

Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengajukan perubahan:

1. Melalui Aplikasi Cek Bansos

Langkah paling praktis adalah melalui aplikasi resmi dari Kementerian Sosial:

1. Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Play Store atau App Store
2. Buat akun atau login
3. Pilih menu “Usulan Pembaruan”
4. Isi data sesuai kondisi terbaru (pendapatan, pekerjaan, kondisi rumah, dll)
5. Kirim pengajuan
6. Tunggu proses verifikasi lapangan oleh petugas

2. Melalui Website Resmi

Alternatif lain bisa melalui situs resmi:

1. Kunjungi cekbansos.kemensos.go.id
2. Masukkan data wilayah dan nama lengkap
3. Cek status bansos dan data yang tercatat

Meski website lebih difungsikan untuk pengecekan, informasi di dalamnya bisa menjadi dasar untuk memastikan apakah data Anda sudah sesuai atau perlu diperbarui.

3. Datang ke Kantor Desa/Kelurahan

Bagi yang ingin memastikan langsung:

1. Datangi kantor desa atau kelurahan setempat
2. Ajukan pembaruan data DTSEN
3. Petugas akan mencatat laporan Anda
4. Dilanjutkan dengan survei atau verifikasi lapangan
5. Data akan dikirim untuk proses pemeringkatan ulang

Proses pembaruan data hingga perubahan desil umumnya memakan waktu sekitar 1 hingga 3 bulan, tergantung pada proses verifikasi di lapangan. Setelah itu, data akan dievaluasi ulang dan dapat memengaruhi posisi desil.

Perlu diingat, perubahan data tidak otomatis membuat seseorang langsung menerima bansos, karena tetap bergantung pada hasil pemeringkatan dan kuota penerima.

Dengan sistem DTSEN, penyaluran bansos di 2026 diarahkan agar semakin tepat sasaran dan adil. Oleh karena itu, memastikan data sosial ekonomi selalu akurat dan terbaru menjadi hal yang sangat penting.

Bagi masyarakat yang merasa layak menerima bansos namun belum terdaftar, pembaruan data menjadi satu-satunya jalur resmi untuk membuka peluang kembali masuk dalam kategori penerima.

Dengan memahami mekanisme ini, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima pasif, tetapi juga aktif memastikan data yang dimiliki negara benar-benar mencerminkan kondisi nyata. Sistem berbasis data seperti DTSEN pada akhirnya ditujukan untuk menciptakan distribusi bantuan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

FAQ

1. Apa itu desil dalam bansos?

Desil adalah pembagian tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi 10 kelompok, dari yang paling miskin (desil 1) hingga paling kaya (desil 10).

2. Kenapa tidak lagi menerima bansos di 2026?

Kemungkinan besar karena Anda masuk ke desil 5 ke atas, yang tidak lagi menjadi prioritas penerima bansos reguler.

3. Apakah status desil bisa diubah sendiri?

Tidak. Status desil hanya bisa berubah melalui pembaruan data dan verifikasi ulang dalam sistem DTSEN.

4. Apa yang harus dilakukan jika data saya tidak sesuai?

Segera ajukan pembaruan melalui aplikasi Cek Bansos, website resmi, atau kantor desa/kelurahan.

5. Apakah setelah update data saya pasti dapat bansos?

Tidak selalu. Hasil akhir tetap bergantung pada evaluasi data, posisi desil terbaru, dan kuota penerima bansos.

Bisnis.com, SEMARANG — Bantuan sosial (bansos) dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang diberikan pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang miskin, tidak mampu, dan kelompok yang rentan terhadap risiko sosial.

Dalam menentukan penerima bantuan sosial (bansos), pemerintah telah menggunakan sistem terbaru yakni Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama bansos.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada 5 Februari 2025, DTSEN telah resmi menggantikan peran DTKS yang sebelumnya digunakan oleh Kementerian sosial (Kemensos) sebagai acuan pemberian bansos.

Dilansir dari laman Pemerintah Kota Cirebon, Senin (20/4/2026), DTSEN merupakan sistem data satu pintu yang memuat informasi lengkap tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia yang digabungkan dari berbagai instansi pemerintahan mulai dari Kemensos, Badan Pusat Statistik (BPS), Dukcapil, Bappenas, dan pemerintah daerah. Di dalam DTSEN, pemerintah membagi tingkatan kesejahteraan masyarakat menjadi 10 kelompok yang biasa disebut dengan sistem desil.

Melalui sistem desil, pemerintah dapat lebih mudah dalam menentukan siapa kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial tanpa menggunakan penilaian subjektif.

Dalam penentuannya, pemerintah menggunakan sejumlah indikator untuk menilai kondisi sosial ekonomi keluarga mulai dari pendapatan keluarga, kondisi rumah dan fasilitas dasar, kepemilikan aset, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, jumlah tanggungan dalam keluarga, hingga keberadaan anggota keluarga rentan (lansia, anak, dan disabilitas). Semua indikator tersebut diolah melalui DTSEN sehingga menghasilkan pemeringkatan yang lebih objektif.

Selain pemerintah, masyarakat juga dapat melakukan pengecekan desil melalui laman resmi DTSEN. Pengecekan ini bertujuan untuk mengetahui peringkat kesejahteraan rumah tangga (desil 1-10) untuk memastikan kelayakan dalam menerima bantuan sosial.

Pembagian Desil dalam Penerimaan Bansos

Dalam sistem DTSEN, pembagian desil menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara berjenjang dari kelompok paling rentan hingga kelompok paling mapan.

Dalam pemberian bansos, pemerintah akan memprioritaskan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang termasuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Hal ini karena kelompok desil 1-4 dinilai menjadi kelompok yang paling membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Berikut ini informasi lengkap mengenai pembagian desil di DTSEN:

- Desil 1: Kelompok sangat miskin atau 10% miskin

- Desil 2: Kelompok miskin

- Desil 3: Kelompok hampir miskin

- Desil 4: Kelompok rentan miskin

- Desil 5: Kelompok menengah bawah yang relatif stabil

- Desil 6: Kelompok menengah

- Desil 7: Kelompok menengah atas

- Desil 8: Kelompok mapan

- Desil 9: Kelompok kaya

- Desil 10: Kelompok sangat kaya

Cara Cek Desil untuk Penerimaan Bansos

Untuk mengecek desil, masyarakat dapat mencoba dalam dua cara, yakni melalui laman resmi Kemensos dan menggunakan aplikasi “Cek Bansos”. Berikut ini panduan pengecekan desil di laman Kemensos.

Cek Desil Melalui Laman Kemensos

1. Buka laman resmi Kemensos melalui https://cekbansos.kemensos.go.id

2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sesuai dengan KTP

3. Masukkan kode captcha yang muncul. Klik tombol “Refresh” jika kode yang muncul tidak terlalu jelas

4. Klik “Cari Data”

5. Sistem akan secara otomatis menampilkan informasi terkait desil, jenis bansos, serta status dan periode pencairan

Cek Desil Melalui Aplikasi Cek Bansos

1. Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Google Play Store

2. Buka aplikasi “Cek Bansos” melalui smartphone

3. Login menggunakan akun yang sudah dibuat sebelumnya dengan memasukkan username dan password

4. Masuk ke menu profil, kemudian Anda bisa melihat kategori desil

Cara Cek Penerimaan Bansos

Untuk melihat status bansos, penerima bantuan bisa melakukan pengecekan dengan dua cara, yakni melalui website dan aplikasi “Cek Bansos”. Berikut ini panduan untuk mengecek penerimaan bansos.

Cara Cek Melalui Laman Resmi

1. Buka laman resmi cekbansos.kemensos.go.id

2. Masukkan data wilayah mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan

3. Masukkan nama penerima yang sesuai dengan KTP

4. Masukkan kode captcha yang muncul

5. Klik “Cari Data”

6. Sistem akan menampilkan informasi status PKH dengan periode pencairannya

Cara Cek Melalui Aplikasi Cek Bansos

1. Login ke aplikasi “Cek Bansos” menggunakan akun yang sudah dibuat sebelumnya

2. Pilih menu “Cek Bansos” pada halaman utama

3. Sistem akan menampilkan secara otomatis data penerima yang akan mendapatkan bantuan berdasarkan NIK

Bisnis.com, CIREBON- Sebanyak 166.708 warga Kabupaten Cirebon, Jawa Barat tidak lagi tercatat sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) pada 2026.

Pencoretan tersebut terjadi seiring penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digunakan pemerintah sebagai acuan terbaru penyaluran bantuan sosial. Kebijakan ini memicu keresahan di kalangan masyarakat, terutama warga miskin yang sebelumnya bergantung pada jaminan kesehatan gratis dari negara.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cirebon, Adi Darmawan, menyatakan struktur kepesertaan JKN di Kabupaten Cirebon hingga kini masih didominasi oleh masyarakat penerima bantuan iuran. Menurutnya, kondisi tersebut menegaskan peran strategis negara dan pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi warga tidak mampu.

Melalui DTSEN, pemerintah mengelompokkan penduduk ke dalam 10 desil tingkat kesejahteraan, dengan hanya desil 1 hingga desil 5 yang dinilai berhak menerima bantuan sosial, termasuk kepesertaan BPJS Kesehatan PBI.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan Cabang Cirebon, total peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Cirebon pada 2026 mencapai 1.097.395 jiwa. Dari jumlah tersebut, 930.687 peserta masih tercatat sebagai PBI JKN, sedangkan 166.708 lainnya berasal dari segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) serta badan usaha dan pemerintah daerah.

“Jumlah peserta PBI di Kabupaten Cirebon masih sangat besar. Ini menunjukkan tanggung jawab negara tetap krusial dalam memastikan layanan kesehatan dapat diakses masyarakat rentan,” kata Adi, Selasa (10/2/2026).

Adi menjelaskan, pengurangan jumlah PBI tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada kuota bantuan iuran. Menyikapi hal tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Cirebon terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Dinas Sosial agar masyarakat yang benar-benar tidak mampu tetap memperoleh perlindungan kesehatan melalui skema PBI.

Di sisi lain, keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan utama dalam menjaga kesinambungan pembiayaan PBI JKN. Untuk warga yang dinilai sudah memiliki kemampuan ekonomi, BPJS Kesehatan mengimbau agar segera beralih ke kepesertaan mandiri guna memastikan status jaminan kesehatan tetap aktif.

Selain itu, BPJS Kesehatan Cabang Cirebon secara rutin melakukan pemadanan dan pemutakhiran data bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Langkah ini dilakukan untuk memastikan akurasi data peserta dan mencegah terjadinya kelebihan pembayaran iuran.

“Jika ditemukan data ganda atau peserta yang telah meninggal dunia, akan segera dilakukan pembaruan. Iuran yang sudah terbayar akan dikompensasikan pada periode berikutnya,” ujar Adi.

Dengan penerapan DTSEN, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial, termasuk PBI JKN, menjadi lebih tepat sasaran. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga menuntut kesiapan pemerintah daerah dalam merespons dampak sosial yang dirasakan masyarakat akibat perubahan status kepesertaan jaminan kesehatan.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Sosial (Kemensos) menggunakan sistem desil sebagai salah satu acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Sistem ini berfungsi untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan data yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dilansir dari akun Instagram @pusdatinkesos, Rabu (12/2/2026), penentuan desil dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah variabel, antara lain kepemilikan aset, kondisi tempat tinggal, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan anggota keluarga, hingga jumlah tanggungan dalam satu rumah tangga.

Masyarakat yang tercatat dalam Desil 1 hingga Desil 4 dikategorikan sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan lebih rendah. Kelompok ini menjadi prioritas dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial.

Meski demikian, sebagian warga menilai data desil yang tercantum belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial ekonomi mereka saat ini. Menanggapi hal tersebut, Kemensos menyediakan layanan bagi masyarakat untuk melakukan pengecekan status desil sekaligus mengajukan pembaruan data secara mandiri apabila ditemukan ketidaksesuaian. Simak penjelasannya.

Cara Cek Desil Bansos Kemensos

Pengecekan desil kini bisa dilakukan dengan mudah melalui ponsel maupun website resmi Kemensos.

1. Melalui Aplikasi Cek Bansos

• Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store (Android) atau App Store (iPhone).

• Login menggunakan akun yang sudah terdaftar.

• Jika belum memiliki akun, lakukan pendaftaran dengan mengisi data diri seperti NIK, nomor Kartu Keluarga (KK), mengunggah foto KTP, serta swafoto untuk proses verifikasi.

• Setelah akun aktif, masuk ke menu Profil untuk melihat informasi desil bansos.

• Gunakan menu Cek Bansos untuk mengetahui status kepesertaan bantuan sosial.

Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat melakukan pengecekan desil, termasuk cek NIK DTSEN dan status penerima bansos secara langsung dari ponsel.

2. Melalui Website Resmi

Pengecekan juga dapat dilakukan melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id dengan memasukkan wilayah sesuai e-KTP serta nama lengkap.

3. Datang ke Kantor Kelurahan atau Desa

Bagi masyarakat yang mengalami kendala akses digital, pengecekan bisa dilakukan dengan mendatangi kantor kelurahan atau desa setempat dan meminta bantuan petugas untuk mengecek status desil.

Cara Memperbarui Desil Jika Tidak Sesuai

Apabila desil yang tercatat dianggap tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya, masyarakat dapat mengajukan pembaruan data. Prosesnya sebagai berikut:

Melalui Aplikasi Cek Bansos

1. Buka aplikasi Cek Bansos dan login ke akun Anda.

2. Pilih menu “Usulkan Pembaruan”.

3. Isi pertanyaan dan data yang diminta secara lengkap.

4. Setelah pengajuan dikirim, petugas dinas sosial akan melakukan survei langsung ke alamat yang terdaftar.

5. Hasil survei akan diproses dan data akan diperbarui.

6. Pembaruan desil biasanya dilakukan dalam kurun waktu maksimal tiga bulan.

Langsung ke Kantor Desa atau Dinas Sosial

Masyarakat juga dapat mendatangi kantor desa, kelurahan, atau dinas sosial setempat untuk meminta pembaruan data DTSEN. Setelah laporan diterima, petugas akan melakukan survei kelayakan ke alamat yang bersangkutan.

Data hasil survei tersebut kemudian diproses dan dikirim ke Badan Pusat Statistik (BPS) untuk dilakukan pemeringkatan ulang. Proses pembaruan dan evaluasi data dilakukan secara berkala, umumnya setiap tiga bulan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) resmi melakukan penyesuaian kriteria penerima bantuan sosial (bansos) mulai Triwulan I Tahun 2026. Salah satu perubahan paling signifikan adalah pembatasan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako hanya untuk masyarakat Desil 1 hingga Desil 4.

Kebijakan ini diterapkan sebagai bagian dari upaya peningkatan akurasi data dan efektivitas penyaluran bansos agar benar-benar tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi paling rentan. Penyesuaian tersebut merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini menjadi satu-satunya acuan resmi pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial.

Apa Itu Desil?

Mengutip laman resmi Kementerian Sosial, desil merupakan ukuran statistik untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi.

Dalam sistem DTSEN, seluruh penduduk Indonesia diperingkat ke dalam 10 kelompok desil, mulai dari masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah hingga tertinggi. Pemeringkatan ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 79/HUK/2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial.

Kategori Desil Berdasarkan Kemensos

Berikut klasifikasi desil kesejahteraan masyarakat yang digunakan Kemensos:

• Desil 1
  Kelompok 10 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah (miskin ekstrem)
• Desil 2–4
  Masyarakat dengan kesejahteraan rendah, termasuk kategori miskin dan rentan miskin
• Desil 5–10
  Kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi dan dinilai sudah mampu

Perubahan Kriteria Penerima BPNT Tahun 2026

Berdasarkan informasi dari akun resmi Instagram @pusdatinkesos, terdapat perubahan penting pada kriteria penerima BPNT:

• Sebelumnya: BPNT dapat diterima oleh masyarakat Desil 1 hingga Desil 5
• Mulai 2026: BPNT hanya diberikan kepada Desil 1 sampai Desil 4

Dengan kebijakan ini, keluarga yang berada di Desil 5 tidak lagi menjadi penerima BPNT. Posisi tersebut dialihkan kepada keluarga Desil 1–4 yang diusulkan melalui pemerintah desa, kelurahan, atau Dinas Sosial sesuai mekanisme yang berlaku.

Sebagai dampaknya, Kemensos melakukan pengalihan terhadap:

• 696.920 penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
• 1.735.032 penerima BPNT yang tercatat berada di luar Desil 1–4 dalam DTSEN.

Cara Cek Desil BPNT Secara Mandiri

Masyarakat dapat mengecek status desil dan kepesertaan bansos secara mandiri melalui dua cara berikut:

1. Cek Desil via Website Kemensos

Langkah-langkahnya:

1. Kunjungi https://cekbansos.kemensos.go.id
2. Masukkan data sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan nama)
3. Masukkan kode captcha
4. Klik Cari Data
5. Sistem akan menampilkan status kepesertaan bansos dan jenis bantuan yang diterima

2. Cek Desil via Aplikasi Cek Bansos Kemensos

Langkah-langkahnya:

1. Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store atau App Store
2. Klik Daftar untuk pengguna baru dan lengkapi data
3. Verifikasi akun dengan mengunggah foto KTP dan swafoto
4. Login setelah akun terverifikasi
5. Buka menu Profil atau Cek Bansos
6. Angka desil yang muncul menunjukkan peringkat kesejahteraan rumah tangga di DTSEN

Cara Mengubah atau Memperbarui Ranking Desil di DTSEN

Bagi masyarakat yang merasa kondisi ekonominya berubah dan tidak sesuai dengan peringkat desil saat ini, Kemensos menyediakan mekanisme pembaruan data DTSEN. Berikut caranya:

Cara Pertama: Melalui Aplikasi Cek Bansos

1. Unduh dan login ke aplikasi Cek Bansos
2. Klik menu Pembaruan Data
3. Ajukan usulan pembaruan dan isi seluruh pertanyaan yang tersedia
4. Data akan diverifikasi dan petugas sosial akan melakukan kunjungan langsung
5. Hasil survei menjadi dasar pembaruan DTSEN

Cara Kedua: Melalui Desa/Kelurahan atau Dinas Sosial

1. Datang langsung ke kantor desa atau kelurahan setempat
2. Atau ke Dinas Sosial kabupaten/kota
3. Ajukan permohonan pembaruan data DTSEN
4. Petugas akan melakukan survei lapangan
5. Data diproses dan diserahkan ke BPS
6. Proses pemeringkatan dilakukan setiap 3 bulan sekali
7. Pembaruan desil tidak langsung mengubah status bansos secara instan. Seluruh usulan tetap
8. melalui proses verifikasi, survei, dan pemeringkatan ulang sesuai jadwal nasional DTSEN.

Dengan memahami cara cek dan memperbarui desil, masyarakat diharapkan dapat memastikan data kesejahteraannya tercatat secara akurat dan peluang menerima bantuan sosial tetap terbuka sesuai kondisi riil di lapangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menata ulang sistem pendataan bantuan sosial (bansos) yang sebelumnya tersebar di DTKS, P3KE, dan Regsosek melalui pembentukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Data terpadu yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) ini kini menjadi acuan utama dalam menentukan penerima bansos, termasuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dan Sekolah Rakyat.

“Saat ini kami sudah memberikan kepada ke empat menteri ini sesuai dengan amanat dari Inpres [Instruksi Presiden] Nomor 4 Tahun 2020 ini. Dan berbagai pemanfaatan dari DTSEN ini sudah dilakukan oleh berbagai kementerian. Lanjut, ini salah satu contoh kolaborasi ataupun pemanfaatan DTSEN untuk penyaluran bansos,” ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rapat daring Konsultasi Pimpinan Komisi DPR RI dengan Pemerintah Terkait Jaminan Sosial, Senin (9/2/2026).

Amalia memaparkan penyaluran bansos pertama kali menggunakan DTSEN dilakukan pada Kuartal II/2025. Pada 3 Februari 2025, DTSEN mencatat 285.579.122 individu dan 93.025.360 keluarga.

Data itu kemudian diperbarui secara bertahap. Per 31 Juli 2025, jumlah catatan individu mencapai sekitar 286.800.865, dengan 94.251.663 keluarga.

Selanjutnya, pada 3 September 2025, DTSEN mencatat 287.624.267 individu dan 94.555.442 keluarga. Pemutakhiran kembali dilakukan pada 11 November 2025, dengan jumlah 288.056.584 individu dan 94.497.587 keluarga.

Hingga pembaruan terbaru per 23 Januari 2026, DTSEN telah memuat sekitar 289.060.513 individu dengan 95.006.179 keluarga.

Amalia menyampaikan bahwa hingga saat ini DTSEN telah mencapai versi kelima, yang merupakan versi terbaru per 23 Januari 2026. Dalam versi ini, tercatat sekitar 289 juta individu dengan NIK unik dan sekitar 95 juta data keluarga.

Meskipun demikian, Amalia mengakui bahwa DTSEN masih berada dalam masa transisi dan belum sepenuhnya sempurna.

“Mungkin kesempurnaan itu belum sempurna 100%, tentunya belum. Tetapi, perbaikan itu sudah kami lihat, dan proses improving dari ketepatan bansos itu juga sudah kami lihat, bahwa semakin lama penyaluran bansos menggunakan DTSEN ini semakin kecil error-nya,” ujar Amalia.

Dia menilai, seiring waktu, ketepatan sasaran bantuan semakin meningkat berkat perbaikan dan pemutakhiran data yang terus dilakukan.

Pemutakhiran dilakukan melalui berbagai cara, termasuk kerja sama dengan pemerintah daerah, pemanfaatan data individu dari survei BPS, serta ground check bersama Kementerian Sosial.

DTSEN kemudian dimanfaatkan untuk menentukan peserta PBI BPJS Kesehatan, serta calon peserta Sekolah Rakyat.

Sebelum bantuan disalurkan, dilakukan pelatihan, pendampingan, serta verifikasi dan validasi lapangan. Hasil dari proses ini kemudian digunakan untuk melakukan pemeringkatan ulang penerima bantuan.

“Kami lakukan ground check terlebih dahulu bersama dengan BPS daerah dan juga petugas pendamping PKH [Program Keluarga Harapan], sehingga nanti yang mau mendapatkan bansos, ataupun yang harus keluar dari bansos, tidak perlu mendapatkan bansos lagi, sesuai dengan hasil pendataan di lapangan sebelum proses penyaluran bansos,” tambahnya.

Amalia memaparkan perbandingan kondisi sebelum dan sesudah penggunaan DTSEN dalam penentuan peserta PBI BPJS Kesehatan. Hasilnya menunjukkan peningkatan ketepatan sasaran, di mana jumlah peserta PBI di desil 1 hingga desil 5 meningkat secara signifikan.

Sebaliknya, jumlah peserta PBI dari kelompok desil atas terus menurun. Hal ini menunjukkan adanya realokasi penerima PBI dari kelompok yang kurang berhak ke kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan, sehingga kebijakan menjadi lebih adil dan tepat sasaran.

“Dan yang menerima di desil 1 jumlahnya semakin besar, yaitu saat ini sekitar 22,9 juta [orang]. Yang di desil 2, 3, 4, 5 itu juga dibandingkan sebelumnya semakin besar,” terangnya.

Untuk diketahui, desil adalah pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan atau kondisi ekonomi. Untuk desil 1 hingga 4 artinya kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah dan menjadi prioritas bansos.

Sementara itu, untuk desil 5 adalah kelompok dengan ekonomi yang pas-pasan dan umumnya tidak masuk kategori penerima bansos. Adapun untuk desil 6 hingga 10 adalah kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif baik sehingga mereka bukan kelompok prioritas penerima bansos.

Selain menentukan peserta yang menerima PBI BPJS Kesehatan, DTSEN ini juga digunakan dalam menentukan peserta Sekolah Rakyat. Serupa dengan PBI BPJS Kesehatan, dalam menentukan peserta Sekolah Rakyat, BPS akan melalui ground check terlebih dahulu agar bantuan tepat sasaran.

“Salah satu pemanfaatan dari DTSEN oleh Pak Mensos [adalah] untuk memilih dan menemukan calon peserta didik sekolah rakyat, dan ini dipastikan bahwa sekolah rakyat itu pesertanya adalah yang berasal dari desil 1 dan 2 berbasis kepada DTSEN,” tegas Amalia.

Dalam akhir paparannya, Amalia menekankan bahwa BPS akan terus melakukan pemutakhiran agar DTSEN semakin akurat dan dapat mendukung kebijakan pemerintah secara optimal. (Putri Astrian Surahman)