Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa korban jiwa akibat bencana banjir longsor di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, Sumatra Barat bertambah 1 orang berdasarkan data terbaru hari ini, Sabtu (27/12/2025) pukul 17.00.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom) BNPB Abdul Muhari menjelaskan bahwa total korban jiwa mencapai 1.138 orang, sebanyak 163 orang dinyatakan hilang, sedangkan 449.846 orang tercatat mengungsi.

“Per hari ini terdapat kenaikan jumlah korban jiwa menjadi 1.138 jiwa,” kata Abdul dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia.

Secara terperinci, Aceh mencatatkan 511 korban jiwa, sebanyak 31 korban hilang, serta 429.577 pengungsi. Sementara itu, terdapat 365 korban jiwa, enam puluh korban hilang, dan 10.354 pengungsi di Sumatra Utara.

Berikutnya, Sumatra Barat mencatat 262 korban jiwa, sebanyak 72 korban hilang, dan 9.935 orang yang mengungsi. Abdul menyebut bahwa pencarian korban terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, seiring kemungkinan masih adanya jasad di lokasi permukiman maupun pusat aktivitas warga.

Terkait daerah yang menetapkan status transisi darurat ke pemulihan, BNPB mencatat sebanyak 6 kabupaten/kota di Aceh telah menetapkan status tersebut, yakni Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Subulussalam, Langsa, Aceh Singkil, dan Lhokseumawe. Aceh Besar masih dalam proses pengesahan surat keputusan (SK).

Sementara itu di Sumatra Utara, wilayah Binjai dan Tebing Tinggi masih dalam proses SK transisi. Deli Serdang, Langkat, Mandailing Natal, Sibolga, Padang Sidempuan, dan Batubara telah terlebih dahulu menetapkan transisi darurat ke pemulihan.

Adapun di Sumatra Barat, transisi darurat ke pemulihan dicatatkan Padang Panjang, Pasaman, Solok, Padang Pariaman, Pariaman, Pesisir Selatan, serta Kota Padang. Lima Puluh Kota masih dalam proses transisi.

Abdul lantas menyebut bahwa akses jalan nasional di Sumatra Utara dan Sumatra Barat sudah pulih. Sementara itu, pemulihan dan pembersihan akses jalan di Aceh disebut berkembang signifikan.

Di koridor lintas timur, BNPB mencatat akses jalan dan jembatan yang terputus telah nihil, seperti Jembatan Krueng Tingkem yang kembali fungsional per hari ini. Demikian pula dengan akses jalan dan jembatan di koridor lintas barat.

Namun demikian, perbaikan jalan dan jembatan masih banyak berlangsung di koridor lintas penghubung serta koridor lintas tengah.

“Ini merupakan progres yang signifikan, tanggal 27 Desember sesuai target yang sebelumnya disampaikan oleh Kementerian PU, untuk lintas timur dan lintas barat itu sudah fungsional,” ujar Abdul.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyatakan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan bantuan berupa uang tunai untuk perbaikan jalan yang rusak akibat diterjang banjir bandang hingga tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Hingga Kamis (11/12/2025), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah berhasil mengumpulkan uang sebesar kurang lebih Rp1,35 miliar. Dana tersebut merupakan hasil donasi para warga yang diberikan kepada Posko Peduli Bencana Sumatra.

Eri menjelaskan bahwa masing-masing pemerintah daerah telah menerima Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900.1.1.4/9595/SJ Tahun 2025 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam

“Ada surat [edaran] dari Mendagri karena seperti Lhokseumawe kemarin itu meminta bantuan karena jalannya putus,” beber Eri di Balai Kota Surabaya, Jumat (12/12/2025).

Sebagai Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Eri menyebut bahwa dirinya juga diminta untuk mengimbau kepada segenap pemerintah kota di penjuru tanah air agar bisa memberikan sumbangsih.

“Pak Mendagri menyampaikan ke saya, sebagai Ketua APEKSI supaya disampaikan kepada seluruh anggota APEKSI, agar bisa membantu, dan lebih baik dalam bentuk uang,” ujarnya.

Eri menerangkan, kebutuhan untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana ekologis yang melanda tiga provinsi di Sumatra tersebut membutuhkan biaya yang cukup fantastis.

“Kebutuhan di Aceh sangat besar, untuk jalan putus di Lhokseumawe butuh Rp 3 miliar, belum rumah yang rusak. Belum bagaimana mengangkat gelondongan kayu,” katanya.

Nantinya, sebut Eri, bantuan dana yang telah terkumpul tersebut akan dipindahbukukan ke rekening milik pemerintah pusat yang tersedia. Hal tersebut untuk mempercepat proses pemulihan wilayah-wilayah yang terdampak signifikan.

“Kita kumpulkan dulu hingga nilainya bisa kita bagi di beberapa kota. Jadi kita nanti tidak [terjun langsung] ke sana, tidak ke Aceh, tapi kita sampaikan melalui rekening-rekening,” jelasnya.

Bisnis, JAKARTA — Korban bencana banjir dan longsor di wilayah tengah Aceh menghadapi kesulitan pasokan makanan meski pemerintah telah memulai penyaluran logistik ke wilayah terdampak via udara. Tersambungnya akses darat dibutuhkan segera.

Wilayah seperti Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah masih kekurangan bantuan bahan makanan meski bencana telah lewat dua pekan. Tiga wilayah ini terisolasi akibat terputusnya jalan penghubung antardaerah.

Warga Desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Tasya menyebutkan bahwa pasokan bahan pokok di daerah tersebut nyaris kosong.

Terakhir kali masyarakat sekitar mendapat bantuan berupa dua liter beras per KK pada akhir pekan kemarin. Pun begitu, tidak semua keluarga mendapat logistik tersebut.

Dia berharap bantuan melalui udara segera masuk ke seluruh wilayah terdampak. Sebab, sejauh ini wilayah tengah Aceh termasuk Bener Meriah masih terisolasi akibat lumpuhnya akses jalan yang terdampak banjir dan longsor.

"Bantuan lain belum terlihat apapun. Bahan pokok memang sudah habis total di pasaran," katanya kepada Bisnis, Senin (8/12/2025).

Senada, warga Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Aulia menceritakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, kebutuhan pangan makin berkurang. Bahkan, pedagang beberapa pasar utama di daerah itu tidak lagi berjualan.

Dia menyebutkan bahwa dalam beberapa hari terakhir, warga yang telah kehabisan logistik mengambil paksa bahan pangan pokok yang masih tersedia di ritel modern.

Warga kini mulai menyiapkan ubi dan kentang di rumah masing-masing sebagai bahan pokok terakhir bila beras habis.

"Keadaan tidak berubah sejak banjir longsor. Warga sudah banyak yang kesulitan, logistik habis, penjarahan di mana-mana. Bantuan yang diturunkan pakai helikopter bahkan tidak tepat sasaran penyalurannya," katanya.

Dia bersama masyarakat lain menuntut agar pemerintah mempercepat perbaikan akses utama menuju kabupaten/kota lainnya agar bantuan logistik dapat disalurkan melalui jalur darat terutama jalan KKA.

Jalan ini merupakan salah satu urat nadi yang menghubungkan antara kabupaten di dataran tinggi Gayo dengan wilayah utara Aceh. Dirinya juga mengharap agar Pemda Bener Meriah dan Aceh Tengah dapat bekerja sama menyelesaikan perbaikan jalan yang terputus.

"Kami hanya mengharapkan agar akses jalan KKA dapat diselesaikan segera agar bantuan mudah masuk. Kami mengharapkan bantuan segera agar masalah ini cepat diatasi," tuturnya.

Pemerintah Aceh Fokus Perbaikan Jalan

Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyebutkan bahwa akses jalan KKA menjadi salah satu prioritas pemerintah. Hal ini disampaikan saat memimpin rapat koordinasi penanganan bencana Hidrometeorologi Aceh, di Posko Lanud Sultan Iskandar Muda, Jumat (5/12/2025).

Mualem menilai bahwa jalur tersebut menjadi akses vital yang menghubungkan wilayah tengah Aceh dengan utara Aceh. Dia meminta Dinas PUPR dan instansi terkait segera melakukan percepatan pembenahan.

“Kalau [akses jalan wilayah] Juli agak kewalahan, karena ada jembatan putus. Lebih cepat dikerjakan di KKA. PUPR harus cepat benahi,” ujarnya.

Data per 8 Desember 2025, sedikitnya 389 orang meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Aceh dengan 57 orang masih berstatus hilang.

Adapun, bencana ini terjadi di tiga provinsi sekaligus yakni Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Khusus di Serambi Mekkah, 18 kabupaten kota terdampak bencana tersebut dengan 1,92 juta jiwa terdampak.

Peristiwa tersebut ikut merusak 205 unit perkantoran, 209 unit rumah ibadah, 279 sekolah, 15 pesantren dan 145 fasilitas kesehatan. Sementara kerusakan jalan terjadi di 416 titik dan 332 unit jembatan.

Selain itu, banjir dan longsor ikut menghancurkan 156.404 unit rumah, 56.274 ekor hewan mati, 89.286 hektare sawah diterjang lumpur, 14.800 hektare ikut hancur dan merusak 40.328 hektare tambak.