Bisnis.com, JAKARTA — Wikimedia Foundation, organisasi nirlaba (non-profit) global, perlu segera mendaftar menuntaskan proses registrasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat di Indonesia mengingat batas waktu yang diberikan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) hampir habis.

Pada 15 April 2026, Komdigi memberikan waktu 7 hari kerja bagi Wikimedia untuk segera mendaftar PSE. Artinya, waktu yang tersisa tinggal besok, Rabu (22/4). Jika kewajiban tersebut tetap diabaikan, pemerintah bersiap mengambil langkah tegas berupa pemutusan akses sementara terhadap seluruh ekosistem Wikimedia, termasuk ensiklopedia populer Wikipedia Indonesia.

Wikimedia Foundation (WMF) merupakan organisasi nirlaba (non-profit) global yang bermarkas di San Francisco, Amerika Serikat. WMF adalah "induk" atau lembaga yang mengelola infrastruktur di balik ensiklopedia raksasa Wikipedia.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menyampaikan komitmen otoritas dalam menjaga ketertiban tata kelola ruang digital. Menurutnya, aturan ini berlaku bagi seluruh penyelenggara tanpa terkecuali, termasuk platform global yang memiliki basis pengguna masif di tanah air.

"Pemerintah menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku demi menciptakan ekosistem digital yang adil. Wikimedia Foundation diharapkan segera menyelesaikan pendaftaran ini agar terhindar dari sanksi pemblokiran," ujar Alexander pekan lalu.

Langkah tegas ini diambil bukan tanpa alasan. Komdigi telah menjalin komunikasi intensif dengan Wikimedia sejak 14 November 2025. Meski otoritas telah memberikan beberapa kali perpanjangan waktu atas permintaan yayasan tersebut, komitmen pendaftaran PSE tak kunjung dipenuhi.

Bahkan, pada 28 Januari 2026, Wikimedia sempat mengabaikan batas waktu final yang telah disepakati bersama. Ketidakhadiran perwakilan resmi Wikimedia di Indonesia dalam pertemuan pada 9 April 2026 kian mempersulit koordinasi teknis, meskipun pemerintah tetap membuka ruang dialog hingga detik terakhir sebelum ancaman blokir total dieksekusi.

Pendaftaran PSE Lingkup Privat merupakan kewajiban hukum bagi setiap platform digital, baik lokal maupun asing, yang menyediakan layanan di wilayah kedaulatan Indonesia. Kewajiban ini mencakup legalitas operasional, perlindungan data pribadi pengguna, serta kepastian tata kelola ruang digital yang bersih. Tanpa status PSE resmi, sebuah platform dianggap beroperasi di luar koridor hukum nasional, sehingga menyulitkan perlindungan hukum bagi pengguna maupun platform itu sendiri jika terjadi sengketa atau gangguan siber.

Merujuk pada Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, PSE yang gagal memenuhi kewajiban registrasi dapat dikenakan sanksi bertahap. Sanksi ini dimulai dari teguran tertulis hingga tindakan administratif paling berat berupa pemutusan akses atau pemblokiran layanan secara permanen.

Alexander menambahkan, proses pendaftaran PSE sebenarnya tidak dipungut biaya dan dirancang untuk melindungi kepentingan publik. Jika dalam sepekan ke depan tidak ada perkembangan positif, publik Indonesia kemungkinan besar harus bersiap kehilangan akses ke salah satu sumber informasi digital terbesar di dunia akibat ketidakpatuhan regulasi dari pihak penyedia layanan.

“Hal ini dilakukan untuk melindungi publik, juga melindungi platform itu sendiri, dalam hal ini Wikimedia, agar terlindungi secara hukum,” tutup Dirjen Alex.

TIMELINE EVALUASI KEPATUHAN PSE WIKIMEDIA FOUNDATION

- 14 November 2025 : Kemkomdigi mengirimkan notifikasi awal mengenai kewajiban pendaftaran PSE Lingkup Privat

- 21 November 2025 : Wikimedia meminta perpanjangan waktu, Kemkomdigi memenuhi permintaan tersebut

- 1 Desember 2025 : Wikimedia kembali meminta perpanjangan waktu, Kemkomdigi memenuhi permintaan tersebut

- 6 Januari 2026 : Wikimedia Kembali meminta perpanjangan waktu, dengan Batas Waktu Final di 20 Januari 2026

- 28 Januari 2026 : Batas Waktu Final diingkari Wikimedia, Kemkomdigi kirimkan surat pemberitahuan rencana blokir

- 28 Januari 2026 - 25 Februari 2026 : Pada kurun waktu ini, Wikimedia Foundation kembali tidak memberikan tanggapan atas rencana pemblokiran

- 25 Februari 2026 : Pemblokiran terbatas pada tautan auth.wikimedia.org

- 7 April 2026 : Kemkomdigi mengundang Wikimedia untuk rapat pembahasan pendaftaran PSE

- 9 April 2026 : Wikimedia sampaikan tidak memiliki perwakilan di Indonesia

- 13 April 2026 : Wikimedia masih belum mendaftar PSE Lingkup Privat

- 15 April 2026 : Kemkomdigi berikan perpanjangan waktu terakhir, yaitu selama 7 hari, apabila tidak mendaftar maka akan diblokir

Bisnis.com, JAKARTA — Wikimedia Foundation, organisasi nirlaba (non-profit) global, perlu segera mendaftar menuntaskan proses registrasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat di Indonesia mengingat batas waktu yang diberikan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) hampir habis.

Pada 15 April 2026, Komdigi memberikan waktu 7 hari kerja bagi Wikimedia untuk segera mendaftar PSE. Artinya, waktu yang tersisa tinggal besok, Rabu (22/4). Jika kewajiban tersebut tetap diabaikan, pemerintah bersiap mengambil langkah tegas berupa pemutusan akses terhadap seluruh ekosistem Wikimedia, termasuk ensiklopedia populer Wikipedia Indonesia.

Wikimedia Foundation (WMF) merupakan organisasi nirlaba (non-profit) global yang bermarkas di San Francisco, Amerika Serikat. WMF adalah "induk" atau lembaga yang mengelola infrastruktur di balik ensiklopedia raksasa Wikipedia.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menyampaikan komitmen otoritas dalam menjaga ketertiban tata kelola ruang digital. Menurutnya, aturan ini berlaku bagi seluruh penyelenggara tanpa terkecuali, termasuk platform global yang memiliki basis pengguna masif di tanah air.

"Pemerintah menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku demi menciptakan ekosistem digital yang adil. Wikimedia Foundation diharapkan segera menyelesaikan pendaftaran ini agar terhindar dari sanksi pemblokiran," ujar Alexander pekan lalu.

Langkah tegas ini diambil bukan tanpa alasan. Komdigi telah menjalin komunikasi intensif dengan Wikimedia sejak 14 November 2025. Meski otoritas telah memberikan beberapa kali perpanjangan waktu atas permintaan yayasan tersebut, komitmen pendaftaran PSE tak kunjung dipenuhi.

Bahkan, pada 28 Januari 2026, Wikimedia sempat mengabaikan batas waktu final yang telah disepakati bersama. Ketidakhadiran perwakilan resmi Wikimedia di Indonesia dalam pertemuan pada 9 April 2026 kian mempersulit koordinasi teknis, meskipun pemerintah tetap membuka ruang dialog hingga detik terakhir sebelum ancaman blokir total dieksekusi.

Pendaftaran PSE Lingkup Privat merupakan kewajiban hukum bagi setiap platform digital, baik lokal maupun asing, yang menyediakan layanan di wilayah kedaulatan Indonesia. Kewajiban ini mencakup legalitas operasional, perlindungan data pribadi pengguna, serta kepastian tata kelola ruang digital yang bersih. Tanpa status PSE resmi, sebuah platform dianggap beroperasi di luar koridor hukum nasional, sehingga menyulitkan perlindungan hukum bagi pengguna maupun platform itu sendiri jika terjadi sengketa atau gangguan siber.

Merujuk pada Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, PSE yang gagal memenuhi kewajiban registrasi dapat dikenakan sanksi bertahap. Sanksi ini dimulai dari teguran tertulis hingga tindakan administratif paling berat berupa pemutusan akses atau pemblokiran layanan secara permanen.

Alexander menambahkan, proses pendaftaran PSE sebenarnya tidak dipungut biaya dan dirancang untuk melindungi kepentingan publik. Jika dalam sepekan ke depan tidak ada perkembangan positif, publik Indonesia kemungkinan besar harus bersiap kehilangan akses ke salah satu sumber informasi digital terbesar di dunia akibat ketidakpatuhan regulasi dari pihak penyedia layanan.

“Hal ini dilakukan untuk melindungi publik, juga melindungi platform itu sendiri, dalam hal ini Wikimedia, agar terlindungi secara hukum,” tutup Dirjen Alex.

TIMELINE EVALUASI KEPATUHAN PSE WIKIMEDIA FOUNDATION

- 14 November 2025 : Kemkomdigi mengirimkan notifikasi awal mengenai kewajiban pendaftaran PSE Lingkup Privat

- 21 November 2025 : Wikimedia meminta perpanjangan waktu, Kemkomdigi memenuhi permintaan tersebut

- 1 Desember 2025 : Wikimedia kembali meminta perpanjangan waktu, Kemkomdigi memenuhi permintaan tersebut

- 6 Januari 2026 : Wikimedia Kembali meminta perpanjangan waktu, dengan Batas Waktu Final di 20 Januari 2026

- 28 Januari 2026 : Batas Waktu Final diingkari Wikimedia, Kemkomdigi kirimkan surat pemberitahuan rencana blokir

- 28 Januari 2026 - 25 Februari 2026 : Pada kurun waktu ini, Wikimedia Foundation kembali tidak memberikan tanggapan atas rencana pemblokiran

- 25 Februari 2026 : Pemblokiran terbatas pada tautan auth.wikimedia.org

- 7 April 2026 : Kemkomdigi mengundang Wikimedia untuk rapat pembahasan pendaftaran PSE

- 9 April 2026 : Wikimedia sampaikan tidak memiliki perwakilan di Indonesia

- 13 April 2026 : Wikimedia masih belum mendaftar PSE Lingkup Privat

- 15 April 2026 : Kemkomdigi berikan perpanjangan waktu terakhir, yaitu selama 7 hari, apabila tidak mendaftar maka akan diblokir

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah mengaktifkan kembali lebih dari 3 ribu Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang mantan suami yang sebelumnya terblokir usai menunaikan kewajiban nafkah sesuai dengan amar putusan perceraian.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad membeberkan dari 11.202 putusan Pengadilan Agama (PA) yang menjadi dasar kebijakan penonaktifan NIK itu, sebanyak 3.041 orang tercatat telah menunaikan kewajiban nafkah.

"Masih terdapat 8.161 orang yang NIK-nya kami nonaktifkan hingga kewajiban tersebut dipenuhi. Sementara, yang sudah kami buka sebanyak 3.041 orang," tutur Irvan, Kamis (16/4/2026).

Irvan membeberkan bahwa langkah pengaktifan kembali NIK mantan suami yang telah membayarkan nafkah pasca-putusan cerai tersebut berkekuatan hukum tetap atau inkrah itu dilakukan secara otomatis melalui sistem. Pangkalan data milik Dispenducakpil dengan PA Surabaya disebutnya telah terintegrasi.

"Sehingga setiap putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap langsung terkoneksi dengan sistem administrasi kependudukan," tegasnya.

Lebih lanjut, Irvan mengungkapkan melalui sistem tersebut pihaknya tidak hanya berperan untuk menegakkan aturan semata. Namun, juga mengubah pola pengawasan kewajiban pascaperceraian, dari yang sebelumnya pasif menjadi aktif, berbasis data dan berdampak langsung.

“Setiap ada laporan yang berasal dari Pengadilan Agama, sistem kami akan menyesuaikan. Status pembatasan ini bersifat sementara, dan secara otomatis akan dicabut setelah kewajiban diselesaikan,” ujarnya.

Irvan menyebut kebijakan tersebut berpotensi berimplikasi luas karena penonaktifan layanan administrasi kependudukan (adminduk) terhadap mantan suami yang belum menuntaskan kewajibannya itu juga dapat berpengaruh terhadap akses terhadap layanan lain, mulai dari perizinan usaha hingga layanan kesehatan.

"Dampaknya pasti akan cukup luas karena ketika layanan adminduk seseorang itu dinonaktifkan, maka layanan-layanan lain seperti izin usaha, bahkan mungkin layanan kesehatannya itu bisa berpengaruh," terangnya.

Dengan mekanisme tersebut, Pemkot Surabaya berharap tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan amar putusan PA dapat meningkat. Dengan demikian, hak-hak perempuan serta anak dapat terlindungi secara lebih optimal lewat kebijakan tersebut.

"Sehingga diharapkan kepatuhan dari pelaksanaan amar putusan PA ini akan menjadi sangat efektif," jelas Irvan.

Perceraian Tak Boleh Rusak Masa Depan Anak

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan kebijakan tersebut berhasil direalisasikan berkat kerja sama antara pemkot melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dengan Pengadilan Agama Kota Surabaya sejak 2023.

Menurut Eri, banyak pasangan yang telah bercerai acapkali tidak memerhatikan kondisi dari masing-masing buah hati mereka sehingga dapat berpengaruh pada kondisi kesehatan mental anak.

"Orang cerai itu tidak boleh merusak karakter dan jiwanya seorang anak. Biasanya kalau orang yang sepuh-sepuh ini, yang senior ini, yang bapak-ibunya cerai, setelah itu gak mikir istrinya, yang laki-laki tidak memberikan nafkah karena setiap putusan pengadilan itu ada keputusan dia untuk menafkahi seorang istri dan anaknya," tutur Eri.

Lebih lanjut, Eri menyebut kebijakan tersebut ditempuh pihaknya karena ditemukannya banyak kasus mantan suami yang secara sengaja mengabaikan hak mantan istri hingga anak-anak pasca-putusan perceraian terbit, sehingga mereka tidak ternafkahi secara lahiriah sesuai dengan ketentuan pengadilan agama.

"Bagaimana nasibnya seorang wanita? Bagaimana nasibnya seorang anak? Kalau laki-lakinya tidak mau tanggung jawab. Mau nikahnya, mau cerainya, tidak mau menjaganya, berarti tidak boleh begitu. Kalau sudah mau nikah, ya harus siap lahir batin untuk menafkahi seorang istri dan anak," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan peringatan terakhir kepada Wikimedia Foundation untuk segera menuntaskan proses registrasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat di Indonesia.

Jika dalam kurun waktu 7 hari kerja ke depan kewajiban ini tetap diabaikan, pemerintah bersiap mengambil langkah tegas berupa pemutusan akses terhadap seluruh ekosistem Wikimedia, termasuk ensiklopedia populer Wikipedia Indonesia.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menyampaikan komitmen otoritas dalam menjaga ketertiban tata kelola ruang digital. Menurutnya, aturan ini berlaku bagi seluruh penyelenggara tanpa terkecuali, termasuk platform global yang memiliki basis pengguna masif di tanah air.

"Pemerintah menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku demi menciptakan ekosistem digital yang adil. Wikimedia Foundation diharapkan segera menyelesaikan pendaftaran ini agar terhindar dari sanksi pemblokiran," ujar Alexander dikutip, Rabu (15/04/2026).

Langkah tegas ini diambil bukan tanpa alasan. Komdigi telah menjalin komunikasi intensif dengan Wikimedia sejak 14 November 2025. Meski otoritas telah memberikan beberapa kali perpanjangan waktu atas permintaan yayasan tersebut, komitmen pendaftaran PSE tak kunjung dipenuhi.

Bahkan, pada 28 Januari 2026, Wikimedia sempat mengabaikan batas waktu final yang telah disepakati bersama. Ketidakhadiran perwakilan resmi Wikimedia di Indonesia dalam pertemuan pada 9 April 2026 kian mempersulit koordinasi teknis, meskipun pemerintah tetap membuka ruang dialog hingga detik terakhir sebelum ancaman blokir total dieksekusi.

Pendaftaran PSE Lingkup Privat merupakan kewajiban hukum bagi setiap platform digital, baik lokal maupun asing, yang menyediakan layanan di wilayah kedaulatan Indonesia. Kewajiban ini mencakup legalitas operasional, perlindungan data pribadi pengguna, serta kepastian tata kelola ruang digital yang bersih. Tanpa status PSE resmi, sebuah platform dianggap beroperasi di luar koridor hukum nasional, sehingga menyulitkan perlindungan hukum bagi pengguna maupun platform itu sendiri jika terjadi sengketa atau gangguan siber.

Merujuk pada Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, PSE yang gagal memenuhi kewajiban registrasi dapat dikenakan sanksi bertahap. Sanksi ini dimulai dari teguran tertulis hingga tindakan administratif paling berat berupa pemutusan akses atau pemblokiran layanan secara permanen.

Alexander menambahkan, proses pendaftaran PSE sebenarnya tidak dipungut biaya dan dirancang untuk melindungi kepentingan publik. Jika dalam sepekan ke depan tidak ada perkembangan positif, publik Indonesia kemungkinan besar harus bersiap kehilangan akses ke salah satu sumber informasi digital terbesar di dunia akibat ketidakpatuhan regulasi dari pihak penyedia layanan.

“Hal ini dilakukan untuk melindungi publik, juga melindungi platform itu sendiri, dalam hal ini Wikimedia, agar terlindungi secara hukum,” tutup Dirjen Alex.

TIMELINE EVALUASI KEPATUHAN PSE WIKIMEDIA FOUNDATION

- 14 November 2025 : Kemkomdigi mengirimkan notifikasi awal mengenai kewajiban pendaftaran PSE Lingkup Privat

- 21 November 2025 : Wikimedia meminta perpanjangan waktu, Kemkomdigi memenuhi permintaan tersebut

- 1 Desember 2025 : Wikimedia kembali meminta perpanjangan waktu, Kemkomdigi memenuhi permintaan tersebut

- 6 Januari 2026 : Wikimedia Kembali meminta perpanjangan waktu, dengan Batas Waktu Final di 20 Januari 2026

- 28 Januari 2026 : Batas Waktu Final diingkari Wikimedia, Kemkomdigi kirimkan surat pemberitahuan rencana blokir

- 28 Januari 2026 - 25 Februari 2026 : Pada kurun waktu ini, Wikimedia Foundation kembali tidak memberikan tanggapan atas rencana pemblokiran

- 25 Februari 2026 : Pemblokiran terbatas pada tautan auth.wikimedia.org

- 7 April 2026 : Kemkomdigi mengundang Wikimedia untuk rapat pembahasan pendaftaran PSE

- 9 April 2026 : Wikimedia sampaikan tidak memiliki perwakilan di Indonesia

- 13 April 2026 : Wikimedia masih belum mendaftar PSE Lingkup Privat

- 15 April 2026 : Kemkomdigi berikan perpanjangan waktu terakhir, yaitu selama 7 hari, apabila tidak mendaftar maka akan diblokir

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan TikTok telah melakukan takedown terhadap hampir 1 juta akun anak di bawah usia 16 tahun per hari ini.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Dalam aturan turunannya, pemerintah meminta platform digital berisiko tinggi untuk membatasi akses bagi anak berusia di bawah 16 tahun sejak 28 Maret 2026.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, terdapat delapan platform yang dikategorikan berisiko tinggi dan wajib menerapkan ketentuan ini, yakni YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan hingga saat ini baru TikTok yang melaporkan telah melakukan takedown akun anak di bawah umur. Per 10 April 2026, TikTok telah menonaktifkan sebanyak 780.000 akun anak di bawah usia 16 tahun di Indonesia.

Meutya mengatakan capaian ini menjadi langkah awal yang positif bagi Indonesia, orang tua, dan anak-anak di Indonesia.

“Kami sekali lagi apresiasi Tiktok yang sudah melaporkan awal terkait jumlah akun yang berhasil di takedown. Kami belum punya data yang hari ini, karena ini adalah data 10 April, tapi kami menghitung dari rata-rata dilakukan takedown, berarti sudah hampir 1 juta per hari ini,” kata Meutya dalam konferensi pers di Kantor Komdigi pada Selasa (14/4/2026).

Meutya pun meminta platform lain untuk segera menyampaikan jumlah akun yang telah ditangani atau takedown.

Lebih lanjut, Meutya mengungkapkan TikTok telah menunjukkan berbagai bentuk kepatuhan. Pertama, dengan menyerahkan surat komitmen kepatuhan kepada Pemerintah Republik Indonesia terkait pelaksanaan ketentuan dalam PP Tunas dan Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026.

Kedua, TikTok telah mempublikasikan batas usia minimum pengguna, yakni 16 tahun, melalui halaman pusat bantuan (help center). TikTok juga berkomitmen untuk memperbarui secara bertahap laporan hasil pelaksanaan kebijakan tersebut.

Meutya mencatat, dari delapan platform yang diawasi, Komdigi telah menerima komitmen kepatuhan dari X, Bigo Live, serta seluruh grup Meta, yaitu Instagram, Facebook, Threads, dan juga TikTok.

Sementara itu, Komdigi menyebut dua platform yang belum mematuhi, yakni Roblox dan YouTube. Meskipun Roblox telah memperkenalkan dua jenis akun berbasis usia untuk pengguna anak hingga remaja, yaitu Roblox Kids dan Roblox Select, pemerintah menyatakan belum menerima proposal resmi dari Roblox yang menyatakan kepatuhan terhadap aturan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima 21.143 pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen atau APPK hingga akhir Maret 2026, sebagai bagian dari 147.310 permintaan layanan yang diterima otoritas.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengatakan bahwa OJK telah menerima 10.516 pengaduan terkait entitas keuangan ilegal. Dari angka itu, 8.515 adalah pengaduan mengenai pinjaman online atau pinjol ilegal, 1.933 pengaduan terkait investasi ilegal, dan 68 pengaduan terkait dengan gadai ilegal.

“OJK ini terus melakukan berbagai upaya pemberantasan kegiatan-kegiatan keuangan ilegal, ini komitmen kita. Ini banyak sekali yang sudah kita tindak lanjuti,” ujar Dicky dalam Konferensi Pers hasil dari Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK secara daring, Senin (6/4/2026).

Dia mengatakan bahwa OJK telah berkoordinasi dengan semua kementerian dan lembaga negara yang ada dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) untuk menindaklanjuti berbagai pengaduan tersebut.

Hasilnya, mereka berhasil memberhentikan operasi dari 953 entitas pinjol ilegal. Dia menyebut bahwa Satgas PASTI juga menghentikan penawaran-penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat dengan tindakan pemblokiran.

Dicky juga menegaskan bahwa OJK terus melakukan upaya untuk melakukan pemberantasan penipuan keuangan atau scam melalui platform Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), sesuai dengan komitmen nasional. Sejak mulai beroperasi pada November 2024 hingga akhir Maret 2026, OJK telah memblokir sebanyak 460.270 rekening.

“460.270 [rekening] dengan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp585,4 miliar. Kurang lebih di sini kita bisa lindungi hampir Rp600 miliar. Ini terus berjalan dari waktu ke waktu,” paparnya

Secara internal, OJK juga mengkombinasikan kelompok-kelompok kerjanya, seperti dengan Satgas PASTI yang memantau laporan penipuan masyarakat yang masuk ke IASC. Hasil pekerjaan tersebut kemudian digunakan dalam upaya kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk melakukan tindakan lanjut.

Dicky pun melaporkan bahwa terdapat sebanyak 94.294 nomor telepon yang diduga terkait penipuan yang berhasil diblokir. Dia pun menyebut pihaknya akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan telekomunikasi.

Masih dalam periode kuartal I/2026, dia menuturkan bahwa OJK telah memberikan berbagai sanksi administrasi kepada berbagai pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dalam rangka penegakan peraturan dan perlindungan konsumen.

“Berupa 33 peringatan tertulis kepada 31 PUJK, 3 instruksi tertulis kepada 3 PUJK, dan 15 sanksi denda kepada 13 PUJK,” katanya.

Dalam meraih tujuan yang sama, Dicky menyatakan bahwa OJK telah mengenakan 17 sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, dan 11 sanksi administratif, berupa denda, kepada berbagai pihak sebagai bagian dari pengawasan perilaku pasar (market conduct). Dalam pengawasan tersebut, OJK melibatkan seluruh pelaku industri. (Laurensius Katon Kandela)

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memblokir 33.252 rekening yang terindikasi berkaitan dengan judi online atau judol, meningkat dari catatan sebelumnya sebanyak 32.556 rekening.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan pemblokiran tersebut merupakan hasil dari Enhanced Due Diligence (EDD) yang diminta OJK kepada perbankan.

“Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK juga telah meminta perbankan melakukan EDD atau pemblokiran atas 33.252 rekening yang terindikasi judi online,” kata Dian dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026 di Jakarta, Senin.

Sementara itu dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di bidang perbankan, sejak Januari hingga Maret 2026, OJK telah mencabut enam izin usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

BPR yang izinnya dicabut termasuk PT BPR Koperindo Jaya yang berkantor di Jakarta Pusat dan PT BPR Pembangunan Nagari yang berkantor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Dian mengatakan OJK senantiasa berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menangani permasalahan BPR/BPR Syariah (BPRS) sesuai dengan mandat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Untuk menegakkan integritas sistem keuangan secara konsisten dan berkelanjutan, OJK memerlukan dukungan dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), pemerintah, DPR, seluruh penegak hukum, serta pihak terkait lainnya,” ujar Dian.

Adapun penyaluran kredit perbankan tercatat tumbuh sebesar 9,37 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp8.559 triliun pada Februari 2026. Kredit investasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 20,72 persen (yoy).

Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 13,18 persen (yoy) menjadi Rp10.102 triliun. Giro, deposito, dan tabungan masing-masing tumbuh sebesar 18,56 persen, 13 persen, dan 8,12 persen (yoy).

OJK menyebut likuiditas industri perbankan tetap memadai yang tercermin pada rasio alat likuid/non-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid/dana pihak ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 121,29 persen dan 27,4 persen. Keduanya masih berada di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Keputusan untuk memanggil Google dan Meta dibuat setelah kedua pihak gagal mematuhi permintaan selama pemanggilan pertama terkait tuduhan ketidakpatuhan terhadap larangan anak-anak mengakses media sosial.

Pada tanggal 2 April,pemerintahIndonesia mengeluarkan surat panggilan kedua kepada dua raksasa teknologi, Google dan Meta, terkait tuduhan ketidakpatuhan terhadap larangan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun, yang mulai berlaku akhir pekan lalu.

Pernyataan dari Kementerian Komunikasi dan Teknologi Digital (CDM) Indonesia mengklarifikasi bahwa surat panggilan dapat dikeluarkan hingga tiga kali sebelum tindakan penegakan hukum diterapkan.

Mematuhi peraturan perlindungan anak bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga tanggung jawab langsung atas keselamatan anak-anak di ruang digital.

Kementerian Komunikasi dan Teknologi Digital menyatakan bahwa pemanggilan terbaru kepada perwakilan Google (perusahaan induk platform YouTube) dan Meta (perusahaan induk jejaring sosial Facebook, Instagram, dan Threads) dilakukan setelah kedua pihak gagal mematuhi permintaan yang diajukan selama pemanggilan pertama awal pekan ini.

Alexander Sabar, Direktur Departemen Pemantauan Ruang Digital di Kementerian Komunikasi dan Teknologi Digital, menekankan bahwa penundaan sekecil apa pun meningkatkan risiko bagi anak-anak.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mewajibkan platform global untuk mengambil tindakan kepatuhan yang spesifik dan tepat waktu, jika tidak, pihak berwenang akan mengambil tindakan hukuman yang sesuai.

Sebagai negara dengan salah satu tingkat pengguna media sosial tertinggi di kawasan ini, Indonesia secara resmi menerapkan larangan penggunaan platform media sosial Google dan Meta bagi mereka yang berusia di bawah 16 tahun pada tanggal 30 Maret untuk melindungi anak-anak dari ancaman pornografi online, perundungan siber, dan kecanduan internet.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Teknologi Digital, baik Google maupun Meta telah meminta penundaan implementasi peraturan baru tersebut.

Langkah Indonesia ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran global tentang dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental anak-anak.

Sebelumnya, Australia menjadi negara pertama diduniayang mewajibkan situs media sosial untuk menghapus akun pengguna di bawah usia 16 tahun

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan akses terhadap domain commons.wikimedia.org telah dipulihkan sepenuhnya. Sebelumnya, situs penyedia aset media bebas tersebut sempat terblokir akibat mekanisme otomatis pengendalian konten perjudian.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar menjelaskan gangguan akses tersebut dipicu oleh sistem yang mendeteksi elemen visual dan teks di dalam situs. Sistem mengidentifikasi adanya kemiripan dengan kategori konten terlarang yang masuk dalam daftar penanganan perjudian.

“Tidak dapat diaksesnya Wikimedia Commons bermula dari sistem yang mendeteksi kata kunci [wording] dan konten visual yang terasosiasi memiliki kemiripan dengan kategori konten yang dilarang, khususnya perjudian, sehingga sistem memasukkan Wikimedia Commons ke dalam kategori penanganan,” jelas Alexander dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (27/3/2026).

Alexander menambahkan bahwa deteksi pengendalian konten ini bersifat preventif untuk menjaga ruang digital nasional. Namun, dia mengakui dalam kondisi tertentu sistem dapat menghasilkan false positive terhadap situs yang bersifat netral dan memiliki fungsi edukatif.

Kendati demikian, Komdigi memastikan segera mengerahkan tim teknis untuk melakukan verifikasi manual setelah menerima laporan pemblokiran situs tersebut. Peninjauan ulang terhadap parameter klasifikasi dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan akurasi deteksi sebelum normalisasi dilakukan.

“Setelah kami menerima informasi atas pemblokiran, tim teknis segera melakukan verifikasi manual atas indikasi temuan konten negatif termasuk peninjauan ulang terhadap parameter klasifikasi untuk memastikan akurasi deteksi. Begitu diketahui sebagai false positive, kami langsung melakukan normalisasi terhadap Wikimedia Commons,” tambahnya.

Alexander menyatakan bahwa sejak Rabu (25/3/2026) pukul 22.00 WIB, situs Wikimedia Commons sudah sepenuhnya dinormalisasi. Saat ini, masyarakat sudah dapat mengakses kembali layanan tersebut secara normal tanpa adanya pembatasan akses.

Pasca-kejadian tersebut, Komdigi melakukan audit internal terhadap sistem dan koordinasi tim pengendalian. Langkah evaluasi ini diambil untuk meningkatkan akurasi deteksi konten negatif serta memperbaiki mekanisme kerja di lapangan agar kejadian serupa tidak terulang.

Terakhir, pemerintah mengimbau Wikimedia untuk segera menuntaskan proses registrasi hingga terbit Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Kepatuhan terhadap regulasi di Indonesia dinilai krusial agar platform edukasi tersebut dapat masuk dalam daftar prioritas keamanan sistem digital nasional.

“Kejadian ini bisa dicegah apabila Wikimedia telah masuk database whitelist, namun karena mereka belum menyelesaikan proses registrasi sebagai PSE lingkup Privat di Indonesia, Wikimedia Commons belum masuk kategori whitelist dalam sistem pemblokiran,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memblokir akses situs Wikimedia Commons di seluruh jaringan internet Indonesia pada Rabu (25/03/2026).

Pihak Wikipedia bahasa Indonesia melalui akun resmi media sosial X @idwiki mengonfirmasi bahwa layanan mereka sudah tidak dapat diakses secara domestik.

“Per tanggal 25 Maret 2026, situs web Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org) telah diblokir oleh pihak Kemkomdigi,” tulis pernyataan resmi Wikipedia dikutip dari akun X @idwiki Kamis, (26/03/2026).

Berdasarkan catatan kronologis, Komdigi sebelumnya telah membatasi akses pada fitur login di subdomain auth.wikimedia.org sejak 25 Februari 2026.

Pembatasan awal tersebut dilakukan karena Wikimedia Foundation dinilai belum memenuhi kewajiban hukum untuk mendaftarkan diri sebagai PSE Lingkup Privat di Indonesia. Yayasan tersebut merupakan organisasi induk yang menaungi seluruh proyek-proyek Wikimedia secara global.

Namun, pada Maret 2026 Komdigi menekankan akses akan dinormalisasi segera setelah proses verifikasi pendaftaran PSE selesai dilakukan.

Menanggapi hal tersebut, akun X Wikipedia bahasa indonesia memuat unggahan pada Rabu (18/3/2026) yang menjelaskan bahwa seluruh PSE harus melakukan pendaftaran ke Komdigi, serta diwajibkan untuk “menyerahkan akses sistem dan data ke pihak berwajib”, “tidak boleh menyediakan ‘konten terlarang’“, “mematuhi permintaan penghapusan konten.”

Sebagai informasi, Wikimedia Commons merupakan infrastruktur digital krusial yang berfungsi sebagai repositori pusat untuk berbagai berkas media berlisensi bebas. Situs ini memegang peranan vital sebagai mesin penggerak konten visual yang ditampilkan di seluruh artikel Wikipedia dan proyek-proyek Wikimedia lainnya.

Platform ini juga digunakan secara luas oleh publik untuk kepentingan pendidikan maupun kreatif. Masyarakat biasanya memanfaatkan situs tersebut untuk mencari, mengunggah, serta mengunduh berkas dengan lisensi terbuka secara legal.

Dampak dari pemblokiran ini dirasakan signifikan bagi komunitas kontributor dan pengguna informasi digital di tanah air.

Selain itu, masyarakat kehilangan akses terhadap jutaan konten berlisensi bebas yang biasanya menjadi sumber aset digital legal. Kondisi ini dinilai menghambat distribusi informasi dan edukasi berbasis digital bagi pengguna internet di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Roblox merespons rencana pemerintah yang membatasi penggunaan platform digital, termasuk game Roblox, bagi anak berusia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.

Roblox menyatakan menghormati seluruh hukum yang berlaku di Indonesia serta mengapresiasi kepemimpinan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan peran penting PP TUNAS dalam melindungi anak-anak dan keluarga dalam interaksi daring.

“Kami juga berkomitmen untuk membangun platform di mana pengguna dari segala usia dapat memiliki pengalaman positif, dan untuk itu kami terus berinovasi demi meningkatkan keamanan pengguna,” tulis manajemen Roblox dikutip pada Kamis (26/3/2026).

Manajemen Roblox menyebutkan, setelah berdialog secara konstruktif dengan perwakilan pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang keamanan digital di Indonesia, pihaknya berkomitmen menerapkan solusi yang memenuhi persyaratan lokal sebagai tambahan terhadap perlindungan canggih yang sebelumnya telah diterapkan di platform.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Roblox akan memperkenalkan kontrol tambahan untuk konten dan fitur komunikasi bagi setiap pemain berusia di bawah 16 tahun di Indonesia.

Selain itu, Roblox juga akan terus bekerja sama dengan Komdigi untuk memastikan proses penilaian risiko sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri TUNAS dapat dilengkapi dengan baik.

“Hal ini selaras dengan kolaborasi kami dalam implementasi klasifikasi usia IGRS (Indonesia Game Rating System) pada Januari 2026,” tulis Roblox.

Roblox menyatakan bangga dapat melayani komunitas global, termasuk jutaan pemain dari Indonesia, dengan menyediakan ruang daring yang positif untuk belajar, berkreasi, dan bersenang-senang.

Manajemen juga menegaskan komitmennya untuk menghormati hukum dan budaya di setiap negara serta menjalankan standar global terkait keamanan, akhlak, dan perilaku di ruang digital.

Sebelumnya, Komdigi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) pada 6 Maret 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan melalui aturan tersebut pemerintah akan menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Implementasi kebijakan ini akan dimulai pada 28 Maret 2026.

“Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan,” kata Meutya dikutip dari Instagram resmi Komdigi pada Jumat (6/3/2026).

Penonaktifan akan dimulai dari sejumlah platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh platform memenuhi kewajiban kepatuhan.

Meutya mengatakan Indonesia menjadi negara non-Barat pertama yang menerapkan penundaan akses anak di ruang digital berbasis usia. Menurutnya, kebijakan ini diambil karena anak-anak menghadapi ancaman yang semakin nyata di ruang digital, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan daring, hingga risiko adiksi.

“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma,” katanya.

Dia juga mengakui implementasi aturan ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan pada tahap awal, baik bagi anak maupun orang tua. Namun, langkah tersebut dinilai penting di tengah kondisi yang disebut sebagai darurat digital.

“Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menyerahkan uang Rp58 miliar dari hasil penindakan judi online untuk kas negara.

Dittipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan penyerahan uang hasil TPPU judi online ini berawal dari laporan hasil analisis (LHA) PPATK.

Dia merinci bahwa secara total ada 16 laporan polisi 20 LHA PPATK yang telah selesai dan berstatus inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, uang puluhan miliar itu diserahkan terlebih dahulu ke Kejagung sebelum disetorkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Total nilai aset yang kami serahkan kepada negara melalui Kejaksaan Agung yang pada hari ini sejumlah Rp58.183.165.803 rupiah dari 133 rekening," ujar Himawan di Bareskrim, Kamis (5/2/2026).

Selain 16 LP, Himawan menyampaikan masih ada 11 laporan polisi terkait LHA PPATK yang masih dalam proses penyidikan oleh penyidik Bareskrim.

Dalam proses tersebut, Dittipidsiber Bareskrim Polri telah menyita Rp142 miliar dari 359 rekening. Sementara itu, dana yang diblokir Bareskrim mencapai Rp1,6 miliar dari 40 rekening.

"Satu LHA telah kami selesaikan melalui mekanisme reguler penerapan KUHP dan Undang-Undang ITE, dan 9 LHA masih dalam proses penyelidikan," imbuhnya.

Adapun, Himawan mengemukakan bahwa tindak pidana perjudian online telah merugikan tatanan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penindakan judi online tidak berhenti saat pelaku dipidana.

"Khususnya judi online, merupakan proses penegakan hukum tidak hanya pada pemidanaan pelaku, tetapi berlanjut hingga perampasan aset hasil kejahatan kepada negara," pungkasnya.