Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memblokir akses situs Wikimedia Commons di seluruh jaringan internet Indonesia pada Rabu (25/03/2026).

Pihak Wikipedia bahasa Indonesia melalui akun resmi media sosial X @idwiki mengonfirmasi bahwa layanan mereka sudah tidak dapat diakses secara domestik.

“Per tanggal 25 Maret 2026, situs web Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org) telah diblokir oleh pihak Kemkomdigi,” tulis pernyataan resmi Wikipedia dikutip dari akun X @idwiki Kamis, (26/03/2026).

Berdasarkan catatan kronologis, Komdigi sebelumnya telah membatasi akses pada fitur login di subdomain auth.wikimedia.org sejak 25 Februari 2026.

Pembatasan awal tersebut dilakukan karena Wikimedia Foundation dinilai belum memenuhi kewajiban hukum untuk mendaftarkan diri sebagai PSE Lingkup Privat di Indonesia. Yayasan tersebut merupakan organisasi induk yang menaungi seluruh proyek-proyek Wikimedia secara global.

Namun, pada Maret 2026 Komdigi menekankan akses akan dinormalisasi segera setelah proses verifikasi pendaftaran PSE selesai dilakukan.

Menanggapi hal tersebut, akun X Wikipedia bahasa indonesia memuat unggahan pada Rabu (18/3/2026) yang menjelaskan bahwa seluruh PSE harus melakukan pendaftaran ke Komdigi, serta diwajibkan untuk “menyerahkan akses sistem dan data ke pihak berwajib”, “tidak boleh menyediakan ‘konten terlarang’“, “mematuhi permintaan penghapusan konten.”

Sebagai informasi, Wikimedia Commons merupakan infrastruktur digital krusial yang berfungsi sebagai repositori pusat untuk berbagai berkas media berlisensi bebas. Situs ini memegang peranan vital sebagai mesin penggerak konten visual yang ditampilkan di seluruh artikel Wikipedia dan proyek-proyek Wikimedia lainnya.

Platform ini juga digunakan secara luas oleh publik untuk kepentingan pendidikan maupun kreatif. Masyarakat biasanya memanfaatkan situs tersebut untuk mencari, mengunggah, serta mengunduh berkas dengan lisensi terbuka secara legal.

Dampak dari pemblokiran ini dirasakan signifikan bagi komunitas kontributor dan pengguna informasi digital di tanah air.

Selain itu, masyarakat kehilangan akses terhadap jutaan konten berlisensi bebas yang biasanya menjadi sumber aset digital legal. Kondisi ini dinilai menghambat distribusi informasi dan edukasi berbasis digital bagi pengguna internet di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi memutus akses sementara terhadap aplikasi kecerdasan artifisial (AI) Grok AI di platform X milik Elon Musk.

Langkah ini diambil sebagai respons atas potensi penyalahgunaan teknologi tersebut untuk memproduksi konten pornografi palsu atau deepfake.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menegaskan bahwa pemutusan akses ini merupakan upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak, dari risiko paparan konten negatif yang dihasilkan oleh AI.

"Pemerintah memandang praktik deepfake seksual, nonkonsensual sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, martabat, serta keamanan warga negara di ruang digital," ujar Meutya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (10/1/2026).

Selain pemutusan akses, Kementerian Komdigi juga telah melayangkan permintaan resmi kepada Platform X (sebelumnya Twitter) untuk memberikan klarifikasi.

Dalam laporannya, pemerintah RI meminta pengelola platform X untuk segera hadir dan menjelaskan mitigasi dampak negatif dari penggunaan fitur Grok di ekosistem mereka.

Adapun secara regulasi, tindakan tegas pemutusan akses ini didasarkan pada kewenangan kementerian yang tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.

Berdasarkan Pasal 9 regulasi tersebut, setiap PSE memiliki kewajiban hukum untuk memastikan sistem elektronik yang dikelolanya tidak memuat, memfasilitasi, maupun menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

"Pasal 9 mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memastikan sistem elektronik yang dikelolanya tidak memuat, memfasilitasi, atau menyebarluaskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang," pungkas Meutya.