Jakarta (ANTARA) - Pemengaruh atau influenser dinilai memiliki peran strategis dalam menyampaikan edukasi sekaligus membentuk persepsi publik yang lebih positif terhadap aset kripto seiring meningkatnya konsumsi informasi digital.

Menurut CEO Indodax William Sutanto, kehadiran pemengaruh tidak dapat dipisahkan dari perkembangan industri kripto di Indonesia, namun tetap memerlukan standardisasi atau batasan yang jelas.

"Platform seperti Instagram, YouTube, Twitter, dan lainnya banyak dimanfaatkan oleh para influenser untuk menyampaikan berita. Namun di luar itu, ini juga menjadi ladang bisnis bagi para influenser, karena di dalamnya ada aktivitas pemasaran, distribusi informasi, serta edukasi,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Saat memberikan pemaparan dalam salah satu sesi Bulan Literasi Kripto (BLK) 2026, ia menyatakan kontribusi pemengaruh selama ini berperan penting dalam pertumbuhan industri kripto, khususnya dalam menjembatani kompleksitas informasi kepada masyarakat.

Kripto, lanjutnya, merupakan topik yang tidak mudah karena cukup teknis, dan banyak sekali proyek di luar sana, oleh karena itu tanpa peran pihak yang mengedukasi masyarakat, pesan yang disampaikan berpotensi keliru atau tidak tersampaikan dengan baik.

"Ekosistem kripto di Indonesia pun tidak akan berkembang seperti saat ini tanpa kontribusi influenser dan konten kreator yang menggaungkan pasar kripto," katanya.

Namun demikian, William menegaskan perlunya penguatan pengawasan terhadap akun-akun anonim yang berpotensi menyebarkan misinformasi atau melakukan black campaign atau kampanye negatif terkait industri kripto.

"Seiring berkembangnya industri, mulai muncul akun-akun anonim yang suaranya tidak dapat dipertanggungjawabkan, namun memiliki pengaruh besar," katanya.

Dia mengungkapkan dalam beberapa kasus, termasuk yang dialami Indodax, akun-akun tersebut melakukan pencemaran nama baik dan kampanye negatif yang merugikan, baik bagi perusahaan maupun individu.

"Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat agar ekosistem kripto tetap sehat dan berintegritas," ujarnya.

Menurutnya, di satu sisi peran influenser sangat membantu dalam menyebarkan pemahaman kepada masyarakat, namun di sisi lain tetap memerlukan pengaturan yang jelas untuk melindungi publik.

Ketika berbicara tentang aset finansial, tambahnya, tidak dapat dipungkiri ada pihak-pihak yang memanfaatkan momen tersebut secara merugikan.

Oleh karena itu, pihaknya sangat mendukung adanya pengaturan dari otoritas agar kondisi tetap terkendali dan masyarakat terlindungi.

"Di sisi lain, langkah-langkah edukasi yang dilakukan oleh influenser dan konten kreator tetap perlu berjalan, selama memiliki batasan yang jelas dan tidak merugikan orang lain," katanya.

Sebelumnya, Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Bulan Literasi Kripto (BLK) 2026 yang berlangsung sepanjang April hingga Mei 2026.

Memasuki tahun keempat, program edukasi ini hadir dengan cakupan yang lebih luas dan inklusif dengan menyasar masyarakat umum, akademisi, influenser, developer teknologi, hingga aparat penegak hukum.

Mengusung tema "Integrasi Inovasi Blockchain dan Kripto: Mewujudkan Transformasi Ekosistem Digital yang Inklusif", BLK 2026 menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong transformasi digital nasional yang lebih merata, berkelanjutan, dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

Dalam salah satu sesi panel, peran influenser dan konten kreator menjadi sorotan dalam ekosistem kripto.

BLK 2026 menekankan pelibatan influenser dan konten kreator untuk meminimalkan misinformasi serta mendorong literasi kripto secara lebih luas.

Sejalan dengan upaya tersebut, BLK 2026 juga menggandeng influenser dan konten kreator sebagai langkah konkret dalam memperkuat literasi dan pemahaman masyarakat terhadap aset kripto.

Program ini turut menghadirkan rangkaian kegiatan edukasi di berbagai kota melalui diskusi dan workshop yang melibatkan komunitas, akademisi, developer, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya.

William menyatakan guna mendukung inisiatif tersebut pihaknya terus mendorong edukasi yang komprehensif lewat Indodax Academy, serta menghadirkan platform yang aman dan transparan sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap industri kripto nasional.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Untuk BLK tempatnya di Kampung Kekupu, di belakang Depok Maharaja. Tahun ini kita mulai penyusunan Feasibility study (studi kelayakan) dan Detail Engineering Design (DED),

Depok (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Jawa Barat menyiapkan bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) yang berfokus pada pengembangan keterampilan industri kreatif dan digital.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Depok, Dadang Wihana, Senin mengatakan, lokasi pembangunan BLK direncanakan berada di Kampung Kekupu, Sawangan.

“Untuk BLK tempatnya di Kampung Kekupu, di belakang Depok Maharaja. Tahun ini kita mulai penyusunanFeasibility study(studi kelayakan)danDetail Engineering Design (DED),” ujarnya.

Ia menyebutkan, luas lahan yang disiapkan sekitar 4.000 meter persegi. Namun, untuk kebutuhan anggaran masih menunggu hasil penyusunan terlebih dahulu.

“Anggarannya nanti setelah DED disusun baru kelihatan,” jelasnya.

Dadang menargetkan, pembangunan fisik BLK dapat dimulai pada 2027 dan rampung paling lambat 2028.

“Insya Allah tahun depan atau 2027 bisa mulai pembangunan, paling lambat 2028,” katanya.

Sementara menunggu pembangunan, program pelatihan akan mulai dijalankan melalui fasilitas sementara.

“Embrionya saat ini kita mulai di lantai 7 gedung parkir kawasan Balai Kota Depok,” ungkapnya.

Program tersebut juga akan dikembangkan melalui kolaborasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Menurut Dadang, BLK Depok tidak akan berbentuk seperti balai latihan kerja pada umumnya yang dilengkapi asrama.

“Jadi kita bukan BLK yang seperti ada tempat inap dan lain-lain, tetapi sebagai simpul atau hub,” jelasnya.

BLK ini nantinya akan terhubung dan berkolaborasi dengan balai latihan kerja lain yang sudah ada, termasuk yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan.

Selain itu, BLK juga akan menjadi pusat persiapan tenaga kerja, termasuk bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri melalui program Depok Maju Go Global (DMGG).

Ke depan, BLK Depok akan difokuskan pada pengembangan industri kreatif dan digital, menyesuaikan dengan potensi ekonomi daerah.

“Di Depok nanti lebih banyak ke industri kreatif,” ujarnya.

Berdasarkan data, sektor ekonomi kreatif unggulan di Kota Depok meliputi, kuliner, fashion, riya (craft), media art (aplikasi, game, robotik, dan lainnya).

“Yang paling dominan itu kuliner. Karena tren makan minum saat ini meningkat cukup tinggi,” jelasnya.

Dengan konsep tersebut, BLK Depok diharapkan mampu menjadi pusat pengembangan talenta kreatif yang adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus mendorong daya saing tenaga kerja di tingkat nasional hingga global.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menghapus batasan tahun kelulusan untuk peserta program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 1.

Keputusan ini diambil agar akses pelatihan tidak hanya bagi lulusan baru, tetapi juga lulusan lama yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Sebelumnya, program ini hanya diperuntukkan bagi lulusan 2023-2025.

"Penghapusan batasan tahun kelulusan ini merupakan bentuk komitmen kami untuk membuka akses pelatihan seluas-luasnya bagi masyarakat," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah, dalam keterangan yang dikutip Antara, Minggu (22/3).

Menurut Darmawan kebijakan ini akan membuka peluang bagi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat, termasuk lulusan lama, untuk meningkatkan keterampilan dan peluang kerja, dengan target 20 ribu peserta.

Menurutnya, perubahan ini penting karena masih banyak lulusan SMA/SMK/MA sederajat yang belum sempat mengikuti pelatihan untuk memperkuat bekal kerja dengan keterampilan yang relevan agar lebih siap bersaing.

"Ini menjadi peluang bagi lulusan lama untuk kembali meningkatkan kompetensinya, sehingga dapat lebih siap memasuki maupun bersaing di dunia kerja," ujarnya.

Pelatihan vokasi yang diselenggarakan Kemnaker dirancang berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (link and match), sehingga peserta dibekali keterampilan yang relevan dan aplikatif.

Pendaftaran tidak hanya tersedia di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kemnaker atau yang juga dikenal sebagai balai latihan kerja (BLK), tetapi juga melalui BLK milik pemerintah daerah.

Keterlibatan lebih banyak lembaga pelatihan ini diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan serta memudahkan masyarakat mengakses pelatihan di lebih banyak daerah.

Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun dan lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat.

Peserta pelatihan akan memperoleh berbagai fasilitas, mulai dari pelatihan dan makan siang gratis, bantuan uang transportasi, perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat pelatihan dari BPVP, serta sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Fasilitas asrama juga tersedia sesuai kriteria dan ketersediaan.

Karenanya, Kemnaker mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan ini dengan segera mendaftar melalui platform Skillhub Kemnaker di laman skillhub.kemnaker.go.id sebelum batas akhir pendaftaran pada 24 Maret 2026.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta agar peserta pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) memiliki akses ke dunia kerja melalui jejaring.

Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menilai BLK tidak boleh berhenti pada proses pelatihan dan penerbitan sertifikat semata, tapi juga harus aktif membantu para peserta menembus peluang kerja nyata.

“Kita harus berupaya semaksimal mungkin menjadikan fungsi BLK ini, sebagaimana fungsi BLK milik Kemnaker antara lain sebagai pusat pelatihan vokasi, pusat inovasi, pusat kewirausahaan, dan pusat pengembangan produktivitas,” kata Menaker.

Oleh Karena itu, lanjutnya, BLK perlu mengambil peran lebih luas, bukan hanya “mengajar”, tetapi juga menyiapkan jalan masuk ke dunia kerja agar keterampilan yang dipelajari tidak berhenti di ruang kelas.

“Kalau kita sudah memposisikan BLK seperti empat fungsi itu, artinya kita sudah melangkah di jalur yang tepat,” ujar dia.

Lebih lanjut Yassierli menyampaikan, praktik integrasi pelatihan dan penempatan telah diterapkan pada BLK Kemnaker.

Ia menyebut tingkat penempatan lulusan BLK Kemnaker mencapai 70 persen, yang didorong dengan memperkuat hubungan antara proses pelatihan dan kebutuhan pasar kerja.

Model tersebut, lanjut Menaker, bisa diterapkan juga di BLK milik pemerintah daerah agar manfaat pelatihan benar-benar dirasakan masyarakat.

Selain itu, ia juga menekankan peran Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), termasuk fungsi pengantar kerja, untuk ikut mengawal lulusan pelatihan dan memastikan mereka tidak berjalan sendiri setelah pelatihan selesai.

“Jadi 70 persen yang dilatih kita fasilitasi sampai kita hantarkan sampai ke tempat kerja. Makanya di dinas (ketenagakerjaan) ada fungsi pengantar kerja, mereka yang harus mengawal. Balai juga harus punya kolaborasi network jejaring dengan industri,” kata Yassierli.

Sementara itu, Menaker juga menjelaskan pelatihan berbasis kompetensi (PBK) di daerah, seperti di BLK Lahat, Sumatera Selatan, turut didorong melalui pelatihan dari dana hibah APBN sebanyak tujuh paket.

Ia berharap hibah ini dioptimalkan untuk memperkuat kapasitas pelatihan di BLK di daerah sekaligus menjadi pijakan untuk pengembangan program berikutnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah menyiapkan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) agar pelatihannya makin relevan dengan kebutuhan industri, lebih mudah diakses, buka kesempatan kerja serta wirausaha lebih luas.

“Transformasi itu mencakup penguatan BLK sebagai klinik produktivitas, talent and innovation hub (TIH), serta inkubator bisnis,” kata Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurut Yassierli, transformasi BLK ditujukan agar manfaat pelatihan lebih terasa bagi publik dimana keterampilan yang dipelajari lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah, sekaligus memperluas peluang masyarakat untuk bekerja maupun berusaha.

Untuk mengimplementasikan transformasi tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan berkolaborasi dengan kalangan akademisi agar kompetensi SDM selaras dengan kebutuhan industri terkini.

“Kami akan mengajak dunia kampus untuk menjadikan BLK sebagai klinik produktivitas untuk memenuhi kebutuhan industri dalam dan luar negeri. Misalnya dengan pelatihan di bidang green jobs, smart creative IT skills, dan smart operation,” ujar Menaker.

Ia menjelaskan, sinergi dengan akademisi juga akan dilakukan untuk memperkuat transformasi fungsi BLK sebagai pelaksanaan TIH, pusat pelatihan bagi penyandang disabilitas, serta pusat peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Lebih jauh, Yassierli menilai penguatan fungsi ini diperlukan agar BLK bukan hanya tempat pelatihan, tetapi juga ruang peningkatan kompetensi yang lebih inklusif dan berdampak.

Selain pelatihan, Kemnaker juga menyiapkan peran BLK sebagai inkubator bisnis (wirausaha).

“Kemnaker sedang menyiapkan BLK sebagai inkubator bisnis. Yang mau mulai wirausaha akan dicarikan ide bisnisnya apa, siapa kompetitornya, model bisnisnya, strategi pengembangan bisnisnya, dan pemasarannya,” kata Yassierli.

Menaker mengatakan selama ini BLK menghadapi sejumlah tantangan yang perlu dibenahi agar dampaknya lebih besar bagi masyarakat, antara lain jumlah penerima manfaat, efisiensi biaya, sistem jaminan kualitas pelatihan, kebaruan kurikulum, transparansi rekrutmen, serta pelacakan data lulusan atau alumni.

“Optimalisasi BLK ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas BLK yang saat ini dinilai perlu ditingkatkan agar lebih efisien dalam menjawab tantangan pengangguran,” ujar Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) harus inklusif demi memperluas kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, untuk memperoleh pelatihan dan pekerjaan yang layak.

“Kita harus membuka peluang yang sama bagi semua. Setiap warga negara berhak bekerja dan hidup sejahtera,” ujar Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, ia mengatakan pengembangan BLK harus selaras dengan kebutuhan industri masa kini dan masa depan, seperti teknologi informasi, digital marketing, hingga kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Pelatihan vokasi ia nilai menjadi solusi strategis untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, Menaker mengatakan salah satu fokus pemerintah adalah dengan melakukan revitalisasi BLK sebagai bagian dari strategi nasional untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berdaya saing, baik untuk pasar kerja dalam negeri maupun luar negeri.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu mengatakan, BLK harus merancang kelas-kelas pelatihan khusus dan menjalin komunikasi dengan pihak yang memiliki akses penempatan tenaga kerja sesuai keahlian.

“BLK tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja domestik, tetapi juga mempersiapkan tenaga kerja Indonesia agar siap bekerja di luar negeri,” kata Yassierli.

Di sisi lain, Menaker menilai langkah revitalisasi serta pemindahan BLK ke pusat kabupaten akan memperluas jangkauan layanan pelatihan, terutama bagi masyarakat yang selama ini terkendala jarak dan biaya transportasi.

Dengan akses yang lebih baik, BLK diharapkan mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal.

Menaker juga menilai daerah memiliki potensi besar sebagai sumber tenaga kerja unggul, namun perlu didukung pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri.

“Karena itu, pengembangan BLK tidak hanya menyasar infrastruktur, tetapi juga pembaruan tata kelola dan program pelatihan agar lebih adaptif terhadap perubahan dunia kerja,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa lulusan pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP/BLK) tidak boleh berhenti setelah menerima sertifikat namun harus bekerja atau dapat mengikuti program Perluasan Kesempatan Kerja.

Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan target akhir dari lulusan BLK harus jelas, yaitu bekerja lewat jalur penempatan atau berwirausaha melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) seperti Tenaga Kerja Mandiri (TKM).

“Yang harus kita kejar bukan sekadar berapa orang dilatih, tapi berapa yang benar-benar bekerja setelah dilatih ataupun mereka yang dapat wirausaha,” kata Menaker.

Menurut dia, ukuran sukses balai pelatihan tidak lagi sekadar banyaknya kegiatan atau tebalnya laporan.

Ia mengatakan bahwa yang dinilai adalah hasil nyata yang bisa dirasakan masyarakat, terutama pada penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Oleh karena itu, Yassierli meminta setiap program pelatihan vokasi didukung data yang akurat dan bisa ditelusuri, mulai dari identitas peserta hingga status pascapelatihan, seperti apakah para peserta BPVP atau BKL terserap kerja atau langsung merintis usaha.

Ia mengatakan pendekatan berbasis data tersebut penting agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan mudah dievaluasi.

Di sisi lain, Yassierli menyoroti kapasitas BPVP Kemnaker yang saat ini baru mampu melatih sekitar 70 ribu orang per tahun, atau sekitar 1 persen dari total pengangguran nasional.

Kondisi itu menjadi alasan Kemnaker menyiapkan transformasi balai agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Transformasi itu mencakup penguatan balai sebagai pusat pelatihan vokasi, talent and innovation hub, pusat pelatihan dan penempatan penyandang disabilitas, hingga pusat referensi peningkatan produktivitas usaha kecil dan menengah.

“Tujuan utamanya membangun kembali marwah dan kebanggaan Kemnaker melalui kinerja yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Binalavotas Kemnaker Darmawansyah mengatakan rapat koordinasi menjadi momentum menyinkronkan program prioritas lintas unit, mulai dari pelatihan vokasi, penempatan tenaga kerja, hingga perluasan kesempatan kerja.

“Sinkronisasi dilakukan pada aspek waktu, mekanisme, hingga standar operasional prosedur (SOP) agar program ini selaras dan mudah dimonitor,” kata Darmawansyah.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Standardisasi Nasional (BSN) memperkuat Infrastruktur Mutu Nasional (IMN). Langkah ini dilakukan agar transformasi ekonomi tidak hanya terjadi di pusat-pusat pertumbuhan tetapi juga dirasakan hingga ke seluruh wilayah Indonesia.

Upaya yang diwujudkan adalah melalui ketersediaan standar yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha, serta kemudahan dalam penerapannya melalui dukungan lembaga penilaian kesesuaian yang meliputi laboratorium uji, lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, dan layanan metrologi.

"Pemerataan Infrastruktur Mutu Nasional adalah fondasi agar transformasi ekonomi tidak hanya terjadi di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi dirasakan hingga ke seluruh wilayah Indonesia," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BSN Y. Kristianto Widiwardono dalam kegiatan Bulan Mutu Nasional (BMN) 2025 di Aula Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Jakarta pada Rabu (26/11/2025).

Kristianto mengatakan BSN menjalankan fungsi fasilitasi, pembinaan, dan harmonisasi kebijakan, termasuk pengembangan pedoman IMN serta koordinasi lintas sektor dengan kementerian, pemerintah daerah, lembaga penilaian kesesuaian, perguruan tinggi, asosiasi industri, serta mitra pembangunan.

Kristianto menyebut upaya ini bertujuan memastikan IMN terus berkembang dan memberikan layanan yang lebih luas, efisien, dan kredibel bagi seluruh pemangku kepentingan. Menurut Kristianto, produk unggulan daerah memiliki potensi besar, dan menjadi tugas BSN untuk memastikan masyarakat memperoleh akses yang efisien terhadap layanan pengujian, sertifikasi, dan metrologi.

"Dengan IMN yang kuat, kredibel, dan inklusif, kita memperkuat daya saing nasional untuk menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya menegaskan.

Dalam penguatan ekosistem mutu nasional, BSN hingga saat ini telah memfasilitasi pengembangan 116 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) agar siap memberikan layanan yang kredibel. Melalui program SNI Bina UMK, sebanyak 2.109.202 produk UMK telah mendapatkan pendampingan pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Selain itu, BSN juga telah melakukan pembinaan kepada 2.671 pelaku usaha untuk meningkatkan kesiapan mereka dalam memenuhi persyaratan mutu. "Hingga Oktober 2025, BSN telah menerbitkan 4.016 Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI sebagai bentuk pengakuan atas produk yang memenuhi standar," ucap dia.

Melalui langkah ini Kristanto berharap pihaknya dapat memperkuat komitmen nasional dalam membangun IMN yang kokoh, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan global.

"Dengan pemanfaatan IMN yang merata di seluruh Indonesia, hilirisasi produk unggulan daerah dapat berkembang lebih kuat, daya saing industri nasional meningkat, dan masyarakat memperoleh layanan mutu yang kredibel sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” ucapnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kabar nasib mantan pekerja PT Sri Isman Rejeki Tbk (Sritex) kini mulai menunjukkan titik terang. Setidaknya, itu yang dialami seribuan eks pekerja Sritex yang sudah mendapat pekerjaan baru lagi.

Tak hanya itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah Ahmad Aziz mengatakan, pihaknya juga terus mengawal pemenuhan hak-hak eks pekerja Sritex, mulai dari pesangon juga THR tahun 2025.

"Kalau keseluruhan memang belum semu (bekerja kembali). Tapi sebagian sudah, 1.000-1.300 orang sudah bekerja di PT Citra Busana Sejahtera, yang menyewa gedung di Sritex. Mereka sudah mulai bekerja sejak sekitar bulan Mei. Ada juga sebagian, sekitar 200-an yang sudah bekerja di perusahaan sekitar itu," kata Aziz kepada CNBC Indonesia, Kamis (23/10/2025).

"Saat ini masih mendata lagi, apakah mereka memang pengen bekerja lagi atau ada yang sudah ikut pelatihan lalu mau berwirausaha, atau memang tak mau bekerja lagi. Intinya, kami bersama Dinas Ketenagakerjaan Sukoharjo sejak awal terus mengawal dan menyiapkan lowongan kerja yang bisa diakses. Apakah itu di perusahaan sejenis-tekstil garmen atau perusahaan lain. tambahnya.

Para pencari kerja, termasuk eks pekerja Sritex, dapat mengakses informasi lowongan kerja yang dibutuhkan lewat web yang disiapkan Pemprov Jawa Tengah, yaitu Ayo Kerjo. Di laman ini, jelas Aziz, pencari kerja juga dapat mengakses informasi dan layangan untuk program Balai Latihan Kerja (BLK) yang digelar pemerintah provinsi hingga kabupaten.

"Mereka tinggal akses. Kalau butuh pelatihan, ada BLK yang digelar kabupaten, provinsi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnakes), juga tersebar di Solo sampai Semarang. BLK ini gratis, baik yang digelar pemerintah provinsi, kabupaten, sampai pusat. Mereka bisa akses di Ayo Kerjoa atau di portal maupun media online Disnaker yang lain juga tersedia informasinya. Tinggal pilih, paket pelatihannya selalu ada rutin. Misal, besok ini akan digelar BLK untuk pekerja migran. Jadi sudah tersedia dan bisa diakses, jurusannya juga bermacam-macam tersedia," beber Aziz.

"Dan, sekarang BLK itu sudah ada yang namanya forum koordinasi. Di dalamnya lembaganya, ada industrinya, ada perusahaannya. Mekanismenya mereka bisa juga dengan magang. Semua informasinya ada di Ayo Kerjo," ucap Aziz.

Selain itu, tambahnya, Disnaker juga menggelar pameran-pameran bursa kerja yang juga untuk membantu eks pekerja Sritex.

"Disnaker Sukoharjo juga sering melakukan job fair. Bulan lalu ada job fair di Sukoharjo. Kami (Disnaker Jawa Tengah) juga menggelar job fair yang diikuti 40 perusahaan di bulan Agustus lalu," kata Aziz.

Nasib Pesangon Korban PHK Sritex

Seperti diketahui, akibat resmi pailit, Sritex yang pernah jadi raksasa tekstil di Indonesia, sebanyak 11.025 orang pekerja kehilangan pekerjaannya alias terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) per Februari 2025 lalu.

Lalu bagaimana nasib mereka?

"Kami kawal terus pemenuhan hak mereka. Yaitu pesangon dan THR tahun ini (2025). Kami monitor lewat kurator yang saat ini sedang dalam proses lelang. Harapannya, begitu lelang, hak karyawan langsung diberikan," kata Aziz.

Aziz menambahkan, koordinasi dengan Serikat Pekerja juga menjadi salah satu cara yang ditempuh untuk membantu dan mengawal nasib eks pekerja Sritex.

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa transisi menuju ekonomi hijau merupakan momentum penting untuk melakukan transformasi ketenagakerjaan nasional.

Ia menilai, transisi hijau bukan semata agenda lingkungan, tetapi juga peluang besar untuk menciptakan pekerjaan layak, memperkuat kompetensi tenaga kerja, serta membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal itu disampaikan Yassierli dalam Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (11/10).

"Transisi hijau hanya akan berhasil jika tenaga kerja kita siap beradaptasi dengan perubahan. Kami pastikan setiap pekerja memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilannya dan berpartisipasi aktif dalam sektor ekonomi hijau," ujar Yassierli.

Keberhasilan transisi hijau diyakini bergantung terhadap kesiapan sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, Kemnaker mempercepat pelaksanaan program peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui upskilling dan reskilling yang difokuskan pada pengembangan keterampilan hijau.

Dalam memperkuat ekosistem pelatihan hijau, Kemnaker juga memperluas kolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, serta organisasi internasional. Melalui kolaborasi ini, pelatihan hijau diharapkan dapat menjangkau lebih banyak daerah dan mempercepat transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi pusat pelatihan yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan.

"Transformasi BLK merupakan langkah strategis untuk menyiapkan tenaga kerja menghadapi perubahan struktur ekonomi. Melalui pelatihan hijau, kami ingin menciptakan SDM yang tangguh, kompeten, dan berdaya saing dalam pembangunan berkelanjutan," papar Yassierli.

Ia menekankan bahwa transisi menuju ekonomi hijau harus berpusat pada manusia, dengan memastikan setiap pekerja terlindungi dan tidak ada yang tertinggal dalam proses perubahan ini.

"Transisi hijau bukan semata agenda lingkungan, melainkan bagian dari strategi nasional untuk menciptakan pekerjaan berkualitas, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih berkelanjutan," pungkas Yassierli.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memaparkan langkah konkret pemerintah dalam mempersiapkan tenaga kerja Indonesia menghadapi era transisi energi dan ekonomi hijau.

Dia menyebut transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi pilar utama untuk mencetak tenaga kerja dengan keterampilan ramah lingkungan di berbagai sektor strategis.

Dalam pemaparannya di Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (11/10/2025), Yassierli menyampaikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan saat ini sedang mengarahkan seluruh sistem pelatihan kejuruan nasional menuju transformasi BLK untuk transisi hijau dan adil.

“Kami memiliki sekitar 34 pusat pelatihan nasional di seluruh negeri, hampir 300 pusat pelatihan regional, dan lebih dari 4.000 pusat pelatihan berbasis masyarakat,” ujar Yassierli.

Dia pun percaya bahwa modalitas tersebut lebih dari cukup jika negara ingin memiliki program pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan secara masif. Mengingat, transformasi BLK akan difokuskan pada dua tujuan utama.

Pertama, peningkatan keterampilan (upskilling) untuk ‘awal yang hijau’, yakni mempersiapkan tenaga kerja baru maupun yang sudah ada agar mampu memenuhi kebutuhan industri hijau dan sektor transisi energi.

Kedua, pelatihan ulang (reskilling) untuk ‘pergeseran hijau’, yakni membantu pekerja di sektor berkarbon tinggi agar bisa beralih ke pekerjaan ramah lingkungan tanpa kehilangan mata pencaharian.

Yassierli menekankan bahwa keberhasilan transformasi ini memerlukan kolaborasi erat dengan dunia industri, universitas, serta organisasi internasional.

“Tujuan transformasi ini harus didukung oleh keterlibatan dan kerja sama lintas sektor,” katanya.

Dalam jangka pendek hingga menengah, Kementerian Ketenagakerjaan akan memusatkan perhatian pada tiga bidang keterampilan utama, yaitu panel surya, turbin angin, dan penyimpanan baterai.

“Setidaknya keterampilan inilah yang perlu kita fokuskan di tahun-tahun mendatang untuk pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan,” tandas Yassierli.