Kemnaker mendesain ulang alur layanan BLK agar lebih berfokus pada kebutuhan pencari kerja

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengembangkan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai inkubator bisnis, klinik produktivitas, dan pusat pengembangan talenta untuk menjawab kebutuhan dunia kerja.

“BLK tidak hanya sekadar menjadi tempat pelatihan, tetapi juga dikembangkan sebagai Talent and Innovation Hub, klinik produktivitas, serta inkubator bisnis,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Transformasi tersebut, lanjut Yassierli, menjadi bagian dari langkah strategis Kemnaker dalam mengoptimalkan BLK sebagai pusat pelatihan vokasi yang adaptif, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan industri, baik domestik maupun internasional, pada tahun 2026.

“Fokus Kemnaker adalah memastikan lulusan BLK dapat langsung terserap di dunia kerja atau mampu merintis usaha secara mandiri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menaker turut memaparkan strategi ketenagakerjaan Indonesia periode 2025–2029 yang berfokus pada penguatan link and match antara vokasi dan industri dan optimalisasi BLK.

Selain itu, perlindungan pekerja informal, penyediaan pekerjaan layak dan inklusif, serta penguatan regulasi ketenagakerjaan, termasuk regulasi platform digital dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Ia mengatakan, untuk mempercepat transformasi tersebut, pengelolaan BLK kini diarahkan menggunakan pendekatan user journey approach atau alur pencari kerja.

Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan pencari kerja memperoleh layanan yang tepat sasaran, mulai dari proses pendaftaran, pelatihan, hingga penempatan kerja.

“Kemnaker mendesain ulang alur layanan BLK agar lebih berfokus pada kebutuhan pencari kerja. Pelatihan tidak lagi hanya berorientasi pada materi di kelas, tetapi juga mengedepankan metode Project-Based Learning (PBL) dan program magang langsung di industri,” kata Menaker.

Lebih lanjut, BLK juga akan memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dan industri, perguruan tinggi, serta komunitas sebagai bagian dari penguatan ekosistem pelatihan vokasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Dalam pengelolaannya, BLK akan memanfaatkan data berbasis teknologi informasi untuk memetakan kebutuhan pasar kerja secara lebih presisi, memastikan pelatihan tepat sasaran, serta mempermudah evaluasi dampak program pelatihan.

“Dengan sinergi data, kolaborasi yang kuat, dan pendekatan humas yang proaktif, kami yakin BLK akan menjadi motor penggerak SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Untuk BLK tempatnya di Kampung Kekupu, di belakang Depok Maharaja. Tahun ini kita mulai penyusunan Feasibility study (studi kelayakan) dan Detail Engineering Design (DED),

Depok (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Jawa Barat menyiapkan bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) yang berfokus pada pengembangan keterampilan industri kreatif dan digital.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Depok, Dadang Wihana, Senin mengatakan, lokasi pembangunan BLK direncanakan berada di Kampung Kekupu, Sawangan.

“Untuk BLK tempatnya di Kampung Kekupu, di belakang Depok Maharaja. Tahun ini kita mulai penyusunanFeasibility study(studi kelayakan)danDetail Engineering Design (DED),” ujarnya.

Ia menyebutkan, luas lahan yang disiapkan sekitar 4.000 meter persegi. Namun, untuk kebutuhan anggaran masih menunggu hasil penyusunan terlebih dahulu.

“Anggarannya nanti setelah DED disusun baru kelihatan,” jelasnya.

Dadang menargetkan, pembangunan fisik BLK dapat dimulai pada 2027 dan rampung paling lambat 2028.

“Insya Allah tahun depan atau 2027 bisa mulai pembangunan, paling lambat 2028,” katanya.

Sementara menunggu pembangunan, program pelatihan akan mulai dijalankan melalui fasilitas sementara.

“Embrionya saat ini kita mulai di lantai 7 gedung parkir kawasan Balai Kota Depok,” ungkapnya.

Program tersebut juga akan dikembangkan melalui kolaborasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Menurut Dadang, BLK Depok tidak akan berbentuk seperti balai latihan kerja pada umumnya yang dilengkapi asrama.

“Jadi kita bukan BLK yang seperti ada tempat inap dan lain-lain, tetapi sebagai simpul atau hub,” jelasnya.

BLK ini nantinya akan terhubung dan berkolaborasi dengan balai latihan kerja lain yang sudah ada, termasuk yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan.

Selain itu, BLK juga akan menjadi pusat persiapan tenaga kerja, termasuk bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri melalui program Depok Maju Go Global (DMGG).

Ke depan, BLK Depok akan difokuskan pada pengembangan industri kreatif dan digital, menyesuaikan dengan potensi ekonomi daerah.

“Di Depok nanti lebih banyak ke industri kreatif,” ujarnya.

Berdasarkan data, sektor ekonomi kreatif unggulan di Kota Depok meliputi, kuliner, fashion, riya (craft), media art (aplikasi, game, robotik, dan lainnya).

“Yang paling dominan itu kuliner. Karena tren makan minum saat ini meningkat cukup tinggi,” jelasnya.

Dengan konsep tersebut, BLK Depok diharapkan mampu menjadi pusat pengembangan talenta kreatif yang adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus mendorong daya saing tenaga kerja di tingkat nasional hingga global.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menghapus batasan tahun kelulusan untuk peserta program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 1.

Keputusan ini diambil agar akses pelatihan tidak hanya bagi lulusan baru, tetapi juga lulusan lama yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Sebelumnya, program ini hanya diperuntukkan bagi lulusan 2023-2025.

"Penghapusan batasan tahun kelulusan ini merupakan bentuk komitmen kami untuk membuka akses pelatihan seluas-luasnya bagi masyarakat," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah, dalam keterangan yang dikutip Antara, Minggu (22/3).

Menurut Darmawan kebijakan ini akan membuka peluang bagi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat, termasuk lulusan lama, untuk meningkatkan keterampilan dan peluang kerja, dengan target 20 ribu peserta.

Menurutnya, perubahan ini penting karena masih banyak lulusan SMA/SMK/MA sederajat yang belum sempat mengikuti pelatihan untuk memperkuat bekal kerja dengan keterampilan yang relevan agar lebih siap bersaing.

"Ini menjadi peluang bagi lulusan lama untuk kembali meningkatkan kompetensinya, sehingga dapat lebih siap memasuki maupun bersaing di dunia kerja," ujarnya.

Pelatihan vokasi yang diselenggarakan Kemnaker dirancang berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (link and match), sehingga peserta dibekali keterampilan yang relevan dan aplikatif.

Pendaftaran tidak hanya tersedia di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kemnaker atau yang juga dikenal sebagai balai latihan kerja (BLK), tetapi juga melalui BLK milik pemerintah daerah.

Keterlibatan lebih banyak lembaga pelatihan ini diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan serta memudahkan masyarakat mengakses pelatihan di lebih banyak daerah.

Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun dan lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat.

Peserta pelatihan akan memperoleh berbagai fasilitas, mulai dari pelatihan dan makan siang gratis, bantuan uang transportasi, perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat pelatihan dari BPVP, serta sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Fasilitas asrama juga tersedia sesuai kriteria dan ketersediaan.

Karenanya, Kemnaker mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan ini dengan segera mendaftar melalui platform Skillhub Kemnaker di laman skillhub.kemnaker.go.id sebelum batas akhir pendaftaran pada 24 Maret 2026.

Tanjungpinang (ANTARA) - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau (Disnakertrans Kepri) mengandalkan Balai Latihan Kerja (BLK) guna menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang tergolong tinggi di daerah tersebut.

Kepala Disnakertrans Kepri Diky Wijaya mengatakan per November 2025, kondisi TPT mencapai 6,35 persen atau sebanyak 65 ribu orang. Batam masih menjadi penyumbang pengangguran terbesar, karena tingginya pencari kerja asal luar daerah.

"BLK jadi salah satu strategi utama pemerintah menurunkan angka pengangguran, dengan cara meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar sesuai kebutuhan pasar," kata Diky di Tanjungpinang, Kepri, Jumat.

Diky menyebut ada tiga BLK yang dioperasikan Disnakertrans Kepri, tersebar di Kota Tanjungpinang, Kota Batam dan Kabupaten Karimun.

Menurutnya, BLK Tanjungpinang jadi yang paling efektif karena memiliki lima ruang kelas pelatihan, lalu ruang praktik hingga asrama.

"Dalam setahun, kita bisa melatih 300 peserta, mulai dari pelatihan mengelas, barista sampai menjahit," ungkapnya.

Diky menyampaikan para peserta pelatihan BLK mayoritas siswa SMA/SMK yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Mereka dibekali keterampilan khusus seperti mengelas, mengingat kebutuhan pasar kerja kawasan industri yang tinggi di Kepri, khususnya Batam.

"99 persen lulusan BLK terserap pasar kerja, karena program pelatihan yang diberikan pemerintah memang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja di Kepri," demikian Diky.

Sementara itu, Kepala BPS Kepri Toto Haryanto menyampaikan TPT melandai ke angka 6,35 persen pada November 2025, atau turun tipis 0,10 persen poin dari Agustus 2025. Perbaikan penyerapan tenaga kerja ini terjadi di tengah tantangan pasar kerja yang masih dinamis.

"TPT 6,35 persen, artinya dari setiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam sampai tujuh orang yang masih menganggur," ujar Toto.

Kelompok TPT di Kepri didominasi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja namun tengah mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau baru akan mulai bekerja.

Toto menambahkan TPT di wilayah perkotaan mencatatkan perbaikan dengan penurunan TPT sebesar 0,15 persen poin menjadi 6,55 persen. Sebaliknya, wilayah perdesaan justru mengalami kenaikan angka pengangguran sebesar 0,33 persen poin menjadi 3,89 persen.

Pewarta: Ogen
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG - Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli menyalurkan bantuan senilai Rp30,3 miliar untuk pemulihan pascabencana di Provinsi Sumatra Barat saat melakukan kunjungan ke Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang, Kamis (12/2) siang.

Yassierli mengatakan bantuan yang disalurkan merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pemulihan pascabencana, khususnya di sektor ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Kehadiran kami hari ini adalah bagian dari penyaluran bantuan Kementerian Ketenagakerjaan untuk masyarakat Sumbar yang terdampak bencana,” katanya, Kamis (12/2/2026).

Dia menjelaskan bantuan senilai Rp30,3 miliar tersebut diberikan dalam bentuk pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di lima titik, program padat karya sebanyak 20 paket, program tenaga kerja mandiri bagi 100 calon wirausahawan, serta pelatihan vokasi bagi 5.000 orang dengan durasi satu hingga tiga minggu.

Selain itu, Menaker juga menyerahkan bantuan uang tunai kepada 125 perwakilan masyarakat dari empat kabupaten terdampak, di antaranya Kabupaten Solok, Pesisir Selatan, Agam, dan Tanah Datar. Bantuan peralatan seperti mesin bor dan mesin air juga diberikan untuk mendukung kebutuhan komunitas.

Yassierli menyebutkan bahwa bantuan ini merupakan tahap kedua setelah sebelumnya Kemnaker menyalurkan bantuan melalui program Kemnaker Peduli pada Desember lalu, termasuk pengerahan relawan dan pembukaan dapur umum.

“Melalui BPVP Padang dan jejaring balai pelatihan lainnya, kami berkomitmen mendampingi proses pemulihan yang memang membutuhkan waktu dan sinergi bersama,” ujarnya.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan bencana yang terjadi pada November tahun lalu telah menimbulkan dampak yang sangat luas, tidak hanya terhadap infrastruktur tapi juga berdampak pada sektor ketenagakerjaan.

“Total nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana diperkirakan mencapai lebih dari Rp33 triliun, dengan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sekitar Rp22 triliun. Dampaknya juga terasa pada dunia kerja dan sumber penghidupan masyarakat,” jelas Mahyeldi.

Dikatakannya dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar, sebanyak 16 daerah terdampak yang meliputi 313 nagari, 83 kecamatan, dan lebih dari 72 ribu kepala keluarga.

Kondisi tersebut, menurut Mahyeldi, memerlukan intervensi yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan ekonomi masyarakat.

Mahyeldi menilai program padat karya dan program tenaga kerja mandiri dari Menaker tersebut sangat relevan dalam mendorong kebangkitan ekonomi lokal, terlebih Sumbar memiliki lebih dari 700 ribu unit UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

“Pemulihan pascabencana bukan hanya membangun kembali yang rusak, tetapi menguatkan kembali ekonomi masyarakat. Dengan kolaborasi dan semangat gotong royong, insyaallah Sumatera Barat bisa bangkit dan menjadi lebih kuat,” tegasnya.

Gubernur menyatakan Pemprov Sumbar berkomitmen mengawal pelaksanaan seluruh program bantuan tersebut bersama pemerintah kabupaten dan kota agar berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberi dampak nyata bagi masyarakat terdampak.

Kota Padang (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyiapkan program khusus berupa Balai Latihan Kerja Komunitas untuk mempercepat pemulihan dan penanganan dampak bencana di Provinsi Sumatera Barat.

"Alhamdulillah kita bisa langsung secure beberapa program khusus untuk dampak bencana Sumatera Barat yakni pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas," kata Menteri Ketenagakerjaan Prof Yassierli di Kota Padang, Kamis.

Dalam program itu Kemenaker menyiapkan lima paket atau mendirikan lima titik balai latihan kerja berkapasitas dua lantai dengan nilai mencapai Rp4,25 miliar. Balai itu nantinya akan fokus pada pelatihan kemampuan teknologi informasi.

"Jadi, kita akan bangun Balai Latihan Kerja Komunitas yang dilengkapi dengan komputer dan peralatan pendukung termasuk instruktur," kata dia.

Menaker menjelaskan fokus pelatihan teknologi dan informasi dikarenakan pada saat ini tren konten kreator dan afiliator di sosial media cukup menjanjikan. Kemenaker melihat hal ini sebagai peluang besar untuk dimanfaatkan masyarakat lewat pelatihan yang diberikan.

Dalam kunjungan kerjanya ke Ranah Minang, Prof Yassierli menyebutkan Kemenaker juga menyiapkan pelatihan vokasi yang tersertifikasi minimal 5.000 orang. Selanjutnya, program tenaga kerja mandiri, pelatihan kewirausahaan minimal untuk 100 orang. Program padat karya sebanyak 20 paket dimana satu paket bernilai Rp100 juta.

"Tadi secara simbolis program ini sudah diterima oleh lima orang yang terdampak bencana dengan total bantuan Rp30,3 miliar untuk tahap pertama," sebut dia.

Prof Yassierli mengatakan bantuan-bantuan yang disalurkan Kemenaker tidak hanya berasal dari kementerian terkait namun juga sumbangan dari para donatur yang disampaikan melalui kanal Kemenaker Peduli.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta agar peserta pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) memiliki akses ke dunia kerja melalui jejaring.

Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menilai BLK tidak boleh berhenti pada proses pelatihan dan penerbitan sertifikat semata, tapi juga harus aktif membantu para peserta menembus peluang kerja nyata.

“Kita harus berupaya semaksimal mungkin menjadikan fungsi BLK ini, sebagaimana fungsi BLK milik Kemnaker antara lain sebagai pusat pelatihan vokasi, pusat inovasi, pusat kewirausahaan, dan pusat pengembangan produktivitas,” kata Menaker.

Oleh Karena itu, lanjutnya, BLK perlu mengambil peran lebih luas, bukan hanya “mengajar”, tetapi juga menyiapkan jalan masuk ke dunia kerja agar keterampilan yang dipelajari tidak berhenti di ruang kelas.

“Kalau kita sudah memposisikan BLK seperti empat fungsi itu, artinya kita sudah melangkah di jalur yang tepat,” ujar dia.

Lebih lanjut Yassierli menyampaikan, praktik integrasi pelatihan dan penempatan telah diterapkan pada BLK Kemnaker.

Ia menyebut tingkat penempatan lulusan BLK Kemnaker mencapai 70 persen, yang didorong dengan memperkuat hubungan antara proses pelatihan dan kebutuhan pasar kerja.

Model tersebut, lanjut Menaker, bisa diterapkan juga di BLK milik pemerintah daerah agar manfaat pelatihan benar-benar dirasakan masyarakat.

Selain itu, ia juga menekankan peran Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), termasuk fungsi pengantar kerja, untuk ikut mengawal lulusan pelatihan dan memastikan mereka tidak berjalan sendiri setelah pelatihan selesai.

“Jadi 70 persen yang dilatih kita fasilitasi sampai kita hantarkan sampai ke tempat kerja. Makanya di dinas (ketenagakerjaan) ada fungsi pengantar kerja, mereka yang harus mengawal. Balai juga harus punya kolaborasi network jejaring dengan industri,” kata Yassierli.

Sementara itu, Menaker juga menjelaskan pelatihan berbasis kompetensi (PBK) di daerah, seperti di BLK Lahat, Sumatera Selatan, turut didorong melalui pelatihan dari dana hibah APBN sebanyak tujuh paket.

Ia berharap hibah ini dioptimalkan untuk memperkuat kapasitas pelatihan di BLK di daerah sekaligus menjadi pijakan untuk pengembangan program berikutnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah menyiapkan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) agar pelatihannya makin relevan dengan kebutuhan industri, lebih mudah diakses, buka kesempatan kerja serta wirausaha lebih luas.

“Transformasi itu mencakup penguatan BLK sebagai klinik produktivitas, talent and innovation hub (TIH), serta inkubator bisnis,” kata Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurut Yassierli, transformasi BLK ditujukan agar manfaat pelatihan lebih terasa bagi publik dimana keterampilan yang dipelajari lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah, sekaligus memperluas peluang masyarakat untuk bekerja maupun berusaha.

Untuk mengimplementasikan transformasi tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan berkolaborasi dengan kalangan akademisi agar kompetensi SDM selaras dengan kebutuhan industri terkini.

“Kami akan mengajak dunia kampus untuk menjadikan BLK sebagai klinik produktivitas untuk memenuhi kebutuhan industri dalam dan luar negeri. Misalnya dengan pelatihan di bidang green jobs, smart creative IT skills, dan smart operation,” ujar Menaker.

Ia menjelaskan, sinergi dengan akademisi juga akan dilakukan untuk memperkuat transformasi fungsi BLK sebagai pelaksanaan TIH, pusat pelatihan bagi penyandang disabilitas, serta pusat peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Lebih jauh, Yassierli menilai penguatan fungsi ini diperlukan agar BLK bukan hanya tempat pelatihan, tetapi juga ruang peningkatan kompetensi yang lebih inklusif dan berdampak.

Selain pelatihan, Kemnaker juga menyiapkan peran BLK sebagai inkubator bisnis (wirausaha).

“Kemnaker sedang menyiapkan BLK sebagai inkubator bisnis. Yang mau mulai wirausaha akan dicarikan ide bisnisnya apa, siapa kompetitornya, model bisnisnya, strategi pengembangan bisnisnya, dan pemasarannya,” kata Yassierli.

Menaker mengatakan selama ini BLK menghadapi sejumlah tantangan yang perlu dibenahi agar dampaknya lebih besar bagi masyarakat, antara lain jumlah penerima manfaat, efisiensi biaya, sistem jaminan kualitas pelatihan, kebaruan kurikulum, transparansi rekrutmen, serta pelacakan data lulusan atau alumni.

“Optimalisasi BLK ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas BLK yang saat ini dinilai perlu ditingkatkan agar lebih efisien dalam menjawab tantangan pengangguran,” ujar Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa lulusan pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP/BLK) tidak boleh berhenti setelah menerima sertifikat namun harus bekerja atau dapat mengikuti program Perluasan Kesempatan Kerja.

Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan target akhir dari lulusan BLK harus jelas, yaitu bekerja lewat jalur penempatan atau berwirausaha melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) seperti Tenaga Kerja Mandiri (TKM).

“Yang harus kita kejar bukan sekadar berapa orang dilatih, tapi berapa yang benar-benar bekerja setelah dilatih ataupun mereka yang dapat wirausaha,” kata Menaker.

Menurut dia, ukuran sukses balai pelatihan tidak lagi sekadar banyaknya kegiatan atau tebalnya laporan.

Ia mengatakan bahwa yang dinilai adalah hasil nyata yang bisa dirasakan masyarakat, terutama pada penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Oleh karena itu, Yassierli meminta setiap program pelatihan vokasi didukung data yang akurat dan bisa ditelusuri, mulai dari identitas peserta hingga status pascapelatihan, seperti apakah para peserta BPVP atau BKL terserap kerja atau langsung merintis usaha.

Ia mengatakan pendekatan berbasis data tersebut penting agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan mudah dievaluasi.

Di sisi lain, Yassierli menyoroti kapasitas BPVP Kemnaker yang saat ini baru mampu melatih sekitar 70 ribu orang per tahun, atau sekitar 1 persen dari total pengangguran nasional.

Kondisi itu menjadi alasan Kemnaker menyiapkan transformasi balai agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Transformasi itu mencakup penguatan balai sebagai pusat pelatihan vokasi, talent and innovation hub, pusat pelatihan dan penempatan penyandang disabilitas, hingga pusat referensi peningkatan produktivitas usaha kecil dan menengah.

“Tujuan utamanya membangun kembali marwah dan kebanggaan Kemnaker melalui kinerja yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Binalavotas Kemnaker Darmawansyah mengatakan rapat koordinasi menjadi momentum menyinkronkan program prioritas lintas unit, mulai dari pelatihan vokasi, penempatan tenaga kerja, hingga perluasan kesempatan kerja.

“Sinkronisasi dilakukan pada aspek waktu, mekanisme, hingga standar operasional prosedur (SOP) agar program ini selaras dan mudah dimonitor,” kata Darmawansyah.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PEKANBARU - Di tengah tantangan dunia kerja yang kian kompetitif, harapan baru tumbuh bagi generasi muda Kabupaten Siak. PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona Rokan hadir menciptakan tenaga terampil melalui program VOKASIAK atau Pelatihan Vokasi Servis AC.

Program ini bukan sekadar pelatihan biasa, melainkan sebuah ikhtiar untuk mengubah pemuda dan pemudi Siak menjadi wirausahawan mandiri yang berdaya saing.

Bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Siak, program ini melibatkan 19 peserta terpilih berasal dari desa-desa Ring 1 wilayah operasi PHR meliputi: Minas Jaya, Minas Barat, Minas Timur, dan Mandiangin.

Menariknya, antusiasme tidak hanya datang dari kaum pria, beberapa peserta perempuan turut serta membuktikan bahwa keahlian teknis tidak mengenal batasan gender.

Selama 25 hari, para peserta digembleng dengan kurikulum intensif yang mencakup teori dan praktik perawatan pendingin udara (AC) sesuai standar kompetensi kerja nasional.

Program VOKASIAK lahir dari pendekatan berbasis data. Berdasarkan survei kebutuhan pelatihan yang dilakukan oleh BLK Siak, jasa servis AC menjadi bidang yang paling diminati sekaligus memiliki peluang pasar yang tinggi di Kabupaten Siak.

Lebih dari Sekadar Ilmu, modal alat untuk berdikari sebagai bentuk dukungan penuh, PHR juga menyerahkan bantuan peralatan servis AC lengkap kepada setiap peserta seperti manifold double value, tang ampere digital value, toolbox besi 2T dan peralatan lainnya. Bantuan ini diharapkan menjadi modal awal bagi peserta untuk membuka peluang usaha mandiri, meningkatkan produktivitas, serta mempercepat proses transisi dari pelatihan menuju dunia kerja yang berkelanjutan.

"Program VOKASIAK merupakan bagian dari komitmen PHR melalui Community Involvement and Development (CID) dalam menciptakan dampak nyata. Kami tidak hanya membekali keterampilan teknis, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi melalui dukungan peralatan kerja agar peserta bisa langsung membuka peluang usaha," ujar Iwan Ridwan Faizal, Manager CID PHR Zona Rokan.

Program VOKASIAK mendapat apresiasi Pemerintah Kecamatan Minas. Sekretaris Camat Minas, Rudi Hartono, menyebut langkah PHR sebagai terobosan strategis dalam menciptakan generasi muda yang kompeten dan berdaya saing.

"Kami berharap para lulusan program vokasi ini dapat bertanggung jawab dan mandiri. Program ini adalah langkah penting dalam menyiapkan tenaga kerja siap pakai yang mampu berkontribusi langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat di Minas," harapnya.

Setelah lulus dari program ini, PHR dan BLK Siak akan terus melakukan monitoring terhadap perkembangan dan pencapaian peserta. Bahkan, dua peserta Mukhlis dan Maslia telah mendapatkan pesanan servis AC kurang lebih 40 unit di Kampung Mandiangin dengan potensi pendapatan sebesar Rp3,2 juta rupiah.

Harapan untuk masa depan juga mengalir dari para peserta. Salah satu perwakilan peserta mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kepedulian PHR dalam mendorong peningkatan kapasitas pemuda lewat pelatihan vokasi ini.

"Semoga dengan sertifikasi dan peralatan ini, keterampilan kami meningkat dan kami bisa membuka masa depan yang lebih baik. Kami juga mendoakan agar operasional PHR berjalan lancar dan penuh keberkahan karena telah peduli pada masa depan kami," ungkapnya.

Hal serupa disampaikan Muhammad Ihsan dari Minas Jaya, yang merasa sangat beruntung mendapat kesempatan mengikuti pelatihan servis AC. “Semoga bermanfaat bagi saya dan teman-teman yang lain. Tentunya keterampilan ini menjadi bekal untuk dapat lebih mandiri kedepannya,” ucapnya.

Melalui Program VOKASIAK, pelatihan vokasi servis AC tidak hanya menghasilkan tenaga dan peningkatan teknis terampil, tetapi juga membuka potensi dampak ekonomi yang berkelanjutan. Dengan kompetensi dan dukungan peralatan kerja, peserta memiliki peluang untuk memasuki pasar kerja, meningkatkan produktivitas, serta mengembangkan usaha jasa servis AC secara mandiri di lingkungan tempat tinggalnya.

PHR hadir tidak hanya mencetak tenaga teknis terampil, tetapi juga menanam benih kemandirian ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Siak. Dengan kompetensi dan peralatan, 19 pemuda-pemudi Siak kini siap mendinginkan suasana sekaligus memanaskan roda ekonomi keluarga.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis di berbagai bidang untuk para alumni lembaga pemasyarakatan (lapas) terutama yang ditempatkan di Nusakambangan sebelum kembali ke masyarakat.

Melansir keterangan resminya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menjelaskan Beragam Balai Latihan Kerja (BLK) didirikan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) tak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan internal lapas, tapi juga menjadi sarana pembinaan melalui kegiatan kerja, keterampilan, dan pelatihan di bidang agribisnis.

"Tadinya Nusakambangan ini hanya tempat penahanan, tapi kini juga dijadikan tempat pelatihan ketahanan pangan. Harapannya, ketika mereka (warga binaan) bebas, mereka punya modal untuk melanjutkan aktivitas berdasarkan kegiatan dan kemampuan yang mereka miliki," ujar Agus dalam keterangan resminya dikutip, Jumat (7/11//2025).

Agus menjelaskan adanya BLK bagi warga binaan juga sejalan dengan Asta Cita kedua, yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

"BLK tersebut juga mempercepat terwujudnya lapas yang mandiri, produktif, dan berkontribusi nyata terhadap ketahanan pangan nasional," ujarnya.

Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto mengatakan BLK yang merupakan kolaborasi bersama para stakeholder terkait, baik pihak pemerintah maupun swasta, sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi tematik, yakni membangun inovasi yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini dapat menjadi praktik baik di lapas-lapas lainnya.

"Sehingga ini berdampak langsung kepada ekosistem pembangunan nasional. Kolaborasi dan sinergi antar-kementerian, lembaga, pemerintah daerah menjadi yang utama. Tentunya saya mengapresiasi ini dan semoga kegiatan ini menjadi inspirasi di tempat lain," ujar Purwadi dalam keterangan resmi dikutip Jumat (7/11/2025).

Program pelatihan di BLK menurutnya bukan hanya meningkatkan keterampilan teknis warga binaan, tapi juga membentuk karakter, etos kerja, dan kemandirian. Pembinaan juga membantu mereka dengan bekal kemampuan dan rasa percaya diri untuk memulai kehidupan yang lebih baik.

"Melalui BLK ini warga binaan memperoleh keterampilan hidup, masyarakat dan konsumen memperoleh nilai ekonomi, dan negara memperoleh tata kelola pembinaan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan," ujarnya..

Adapun BLK yang ditinjau dimulai dari Pabrik FABA (Fly Ash Bottom Ash). Pabrik ini mengolah abu batu bara (FABA) menjadi produk bermanfaat seperti paving block. Peninjauan berikutnya dilakukan ke BLK Pengolahan Pupuk; BLK Konveksi; Kolam Budidaya Sidat dan Penebaran Benih Sidat; BLK Tepung Nirbaya; BLK Lapas Kembang Kuning; BLK Udang Vaname Pasir Putih; BLK Pelintingan Rokok; BLK Ayam KUB dan Petelur; dan BLK Lapas Terbuka.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa transisi menuju ekonomi hijau merupakan momentum penting untuk melakukan transformasi ketenagakerjaan nasional.

Ia menilai, transisi hijau bukan semata agenda lingkungan, tetapi juga peluang besar untuk menciptakan pekerjaan layak, memperkuat kompetensi tenaga kerja, serta membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal itu disampaikan Yassierli dalam Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (11/10).

"Transisi hijau hanya akan berhasil jika tenaga kerja kita siap beradaptasi dengan perubahan. Kami pastikan setiap pekerja memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilannya dan berpartisipasi aktif dalam sektor ekonomi hijau," ujar Yassierli.

Keberhasilan transisi hijau diyakini bergantung terhadap kesiapan sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, Kemnaker mempercepat pelaksanaan program peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui upskilling dan reskilling yang difokuskan pada pengembangan keterampilan hijau.

Dalam memperkuat ekosistem pelatihan hijau, Kemnaker juga memperluas kolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, serta organisasi internasional. Melalui kolaborasi ini, pelatihan hijau diharapkan dapat menjangkau lebih banyak daerah dan mempercepat transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi pusat pelatihan yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan.

"Transformasi BLK merupakan langkah strategis untuk menyiapkan tenaga kerja menghadapi perubahan struktur ekonomi. Melalui pelatihan hijau, kami ingin menciptakan SDM yang tangguh, kompeten, dan berdaya saing dalam pembangunan berkelanjutan," papar Yassierli.

Ia menekankan bahwa transisi menuju ekonomi hijau harus berpusat pada manusia, dengan memastikan setiap pekerja terlindungi dan tidak ada yang tertinggal dalam proses perubahan ini.

"Transisi hijau bukan semata agenda lingkungan, melainkan bagian dari strategi nasional untuk menciptakan pekerjaan berkualitas, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih berkelanjutan," pungkas Yassierli.