Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tak ingin ribut dalam mengejar utang obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang belum kembali ke negara. Pasalnya, ia tak ingin obligor kabur dan menggangu stabilitas pasar modal.

"Saya enggak mau cuma ribut-ribut, (tetapi) enggak ada duitnya, cuma ciptakan noise lagi yang bisa mengganggu pasar modal tuh. Kkarena begitu orang kaya kesentuh dikit, kabur dia," ujar Purbaya saat media briefing di Kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Jakarta, Jumat (24/4).

Kendati demikian, apabila kasus dari obligor terkait jelas, Purbaya akan mengejarnya.

"Kalau memang betul-betul case-nya clear, kita kejar. Jadi bukan untuk sekedar meras-meras aja," ujarnya.

Terkait Satuan Tugas BLBI yang habis masa tugasnya pada Desember 2024, Purbaya mengaku belum bisa memastikan apakah satgas tersebut akan diperpanjang.

"Satgas BLBI kan habis tahun lalu ya, Desember 2024, sudah lama, jadi sudah nggak ada ini," ujar Purbaya.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2025, per 30 Juni 2025, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat sebanyak 25.306 debitur belum melunasi utangnya sebesar Rp211,02 triliun ke negara.

Menurut BPK, hal itu terjadi lantaran koordinasi interdepartemental PUPN antara Kementerian Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta Kejaksaan Agung dalam menagih piutang negara eks BLBI belum optimal.

Dalam hal ini, masih terdapat permasalahan dalam hal penelusuran alamat dan status perusahaan dalam rangka pemanggilan obligor dan debitur, pemblokiran dan penyitaan jaminan, pencegahan ke luar wilayah Indonesia, serta tindakan keperdataan dan/atau layanan publik kepada para debitur.

"Upaya penagihan piutang negara eks BLBI oleh PUPN belum efektif, ditunjukkan dengan masih terdapat sebanyak 25.306 debitur yang belum melunasi utangnya sebesar Rp 211,02 triliun per 30 Juni 2025 ke negara," tulis dokumen tersebut.

Karenanya, BPK merekomendasikan menteri keuangan agar memerintahkan direktur jenderal kekayaan negara lebih optimal dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengurusan dan/atau penyelesaian piutang negara eks BLBI

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan opsi untuk melanjutkan tugas Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( Satgas BLBI ), meskipun masa mandat resminya telah rampung sejak Desember 2024.Kendati demikian, pemerintah belum akan memutuskan dalam waktu dekat karena masih fokus pada perbaikan tatanan internal, termasuk menanti proses pergantian sejumlah posisi pejabat terkait.

Bendahara negara megemukakan soal masa kerja formal Satgas BLBI sudah berakhir, tetapi hingga kini masih terdapat berbagai permasalahan serta aset negara yang belum sepenuhnya tuntas ditangani. Sehingga ia berencana menyusun ulang strategi penanganan BLBI agar pelaksanaannya ke depan dapat berjalan lebih sistematis.

"Satgas BLBI kan habis tahun lalu ya, Desember 2024. Jadi sudah gak ada ini. Cuman masih ada ranahnya berkeliaran sana-sini kan," kata Purbaya dalam jumpa pers di Gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya Ancam Bubarkan Satgas BLBI: Cuma Ribut Aja Buat Apa?



Dia tak menampik soal proses restrukturisasi saat ini sedang terhambat oleh fase transisi kepemimpinan. Ketua Satgas BLBI saat ini yang juga menjabat sebagai Dirjen Kekayaan Negara, Rionald Silaban dikabarkan akan segera memasuki masa purnabakti.

Hal tersebut menyebabkan koordinasi antarinstansi belum berjalan secara optimal untuk memutuskan langkah strategis selanjutnya. "Jadi saya akan rapikan nanti bareng dengan pejabat baru," ujarnya.

Purbaya Tetap Buru Utang Obligor BLBI meski Satgas Dibubarkan



Lebih lanjut, Purbaya menekankan bahwa pemerintah tetap berupaya keras memulihkan aset negara yang masih memiliki nilai ekonomi. Namun, tindakan tersebut akan dilakukan secara selektif berdasarkan urgensi kasus, agar tidak memicu kegaduhan yang tidak perlu di pasar.

"Kalau masih banyak uangnya (tunggakan) kita kejar. Tapi saya gak mau cuman ribut-ribut, gak ada duitnya," urainya.

Menurut Purbaya, pendekatan yang terlalu agresif tanpa landasan yang kokoh berisiko menciptakan kepanikan di kalangan pelaku usaha. Sebab sentimen negatif dapat memicu reaksi berlebihan dari para investor.

Mengenai potensi perpanjangan masa tugas Satgas BLBI, Purbaya menyatakan bahwa keputusan final baru akan diambil setelah formasi pejabat baru terbentuk, sembari mengisyaratkan bahwa perpanjangan tidak akan dilakukan secara terburu-buru selama masa transisi ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dalam waktu dekat bakal mengejar piutang negara terhadap obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih mencapai Rp211,02 triliun.

Untuk diketahui, berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2025 yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat 25.306 debitur yang belum melunasi utangnya sebesar Rp211,02 triliun.

Purbaya menyebut masa kerja Satgas BLBI sudah selesai sejak Desember 2024. Dia menyebut akan mengerahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu (DJKN Kemenkeu) untuk segera mengejar utang para obligor tersebut.

"Saya mau rapikan nanti dalam waktu dekat. Cuma kan pejabat di sananya [DJKN] mau pensiun. Pak [Rionald Silaban] mau pensiun bentar lagi, jadi kalau diskusi dengan dia nanti yang masuk [baru] bingung lagi. Saya akan rapikan nanti dengan pejabat yang baru di sana. Kalau masih banyak uangnya kami kejar," terangnya di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Namun demikian, Purbaya menyebut tidak ingin upaya pengejaran piutang negara ini menghasilkan kebisingan semata. Kekhawatiran utamanya apabila ada upaya hukum ini menghasilkan sentimen negatif di pasar keuangan, khususnya pasar modal.

"Karena begitu orang kaya kesentuh sedikit, kabur dia. Tetapi kalau memang betul-betul case-nya clear, kami kejar. Jadi bukan untuk sekadar meres-meres aja," kata mantan pejabat di Kantor Staf Presiden (KSP) itu.

Adapun BPK dalam IHPS II/2025 menyoroti bahwa piutang BLBI menjadi permasalahan signifikan dalam pendapatan negara. Hasil pemeriksaan auditor negara menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 11 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Permasalahan Signifikan.

Salah satu dari LHP dimaksud adalah upaya penagihan piutang negara eks-BLBI oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang dinilai belum efektif.

Dalam temuan BPK, sebanyak 25.306 debitur BLBI belum melunasi utangnya ke negara sebesar Rp211,02 triliun sampai dengan 30 Juni 2025.

Auditor negara menyebut koordinasi interdepartemental PUPN yang meliputi Kemenkeu, Polri dan Kejagung dalam menagih piutang negara eks-BLBI belum optimal.

Permasalahannya meliputi penelusuran alamat dan status perusahaan dalam rangka pemanggilan obligor dan debitur, pemblokiran dan penyitaan jaminan, pencegahan ke luar wilayah Indonesia, serta tindakan keperdataan dan/atau layanan publik kepada para debitur.

"Selain itu, upaya penyelesaian piutang melalui keringanan utang berisiko permasalahan hukum. Akibatnya, proses penyelesaian piutang negara eks-BLBI tidak optimal," dikutip dari dokumen IHPS II/2025.

Oleh sebab itu, BPK merekomendasikan Menkeu untuk memerintahkan Dirjen Kekayaan Negara lebih optimal dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengurusan dan/atau penyelesaian piutang negara eks-BLBI.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Menteri Keuangan sempat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh dua penggugat yakni Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut Soeharto dan Marimutu Sinivasan.

Apabila merujuk pada SIPP PTUN, Tutut dan Marimutu menggugat Menteri Keuangan atas pencegahan ke luar negeri perihal piutang BLBI. Belakangan, gugatan oleh Tutut yang merupakan putri Presiden ke-2 Soeharto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penyelesaian utang eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tetap dilanjutkan meski Satgas BLBI resmi berakhir sejak Desember 2024.

Menurut Purbaya, berakhirnya satgas tidak berarti upaya penagihan utang negara ikut berhenti. Pemerintah, kata dia, justru tengah merapikan mekanisme lanjutan agar penyelesaian kewajiban para obligor dan debitur tetap berjalan.

“Jadi udah gak ada, ini saya mau rapihin, dalam waktu dekat kan, jadi kalau didiskusikan nanti ganti lagi, tapi saya gak mau cuma noise tapi ga ada duitnya,” kata Purbaya dalam media briefing di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Jakarta Selatan, Jumat (24/4/2026).

Pernyataan itu disampaikan di tengah sorotan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat penagihan piutang negara eks-BLBI belum tuntas, dengan outstanding mencapai Rp 211,02 triliun per 30 Juni 2025.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2025, BPK mencatat masih ada 25.306 debitur yang belum melunasi kewajibannya.

Laporan itu juga menyoroti pengurusan piutang negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dinilai belum efektif, termasuk karena koordinasi antarinstansi belum optimal.

BPK mencatat koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari penelusuran alamat debitur, pemanggilan obligor, penyitaan jaminan, hingga pencegahan ke luar negeri.

Selain itu, BPK juga menyoroti upaya penyelesaian melalui skema keringanan utang yang dinilai berisiko menimbulkan persoalan hukum.

Akibat berbagai hambatan tersebut, BPK menilai proses penyelesaian piutang negara eks-BLBI belum berjalan optimal.

Karena itu, lembaga auditor negara tersebut merekomendasikan Menteri Keuangan memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat penagihan.

Menanggapi hal itu, Purbaya menegaskan fokus pemerintah bukan sekadar melanjutkan diskusi atau membentuk narasi baru, tetapi memastikan ada hasil nyata berupa pemulihan aset dan penerimaan negara.

Pernyataan itu memberi sinyal, meski Satgas BLBI telah dibubarkan, agenda penyelesaian utang para obligor belum berhenti dan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Bank Tanah (BBT) menargetkan proses administrasi pengalihan aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Karawaci senilai Rp400 miliar rampung tahun ini.

Lahan eks-BLBI di Lippo Karawaci adalah bidang tanah di kawasan Lippo Karawaci, Tangerang, yang dulu menjadi bagian dari aset jaminan dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan kemudian disita serta dikuasai negara.

Di Lippo Karawaci sendiri, pemerintah pernah menyita sekitar 44 bidang tanah dengan luas total sekitar 251.992 meter persegi (sekitar 25 hektare) dan sebagian di antaranya sekitar 3,7–3,8 hektare kemudian diproses lebih lanjut, antara lain diserahkan ke LMAN dan kini diarahkan menjadi aset yang bisa dimanfaatkan melalui Badan Bank Tanah

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat menjelaskan bahwa aset lahan yang dibidik itu memiliki luas mencapai 3,7 hektare. Di mana, pengalihannya akan disalurkan melalui skema Penanaman Modal Negara (PMN) bagi Badan Bank Tanah.

"Untuk Karawaci ini 3,7 hektare itu nilainya Rp400 miliar sepertinya. Diharapkan masuk tahun ini," jelasnya saat ditemui di Kantornya, Jumat (7/3/2026).

Adapun saat ini, progres pengalihan aset BLBI tersebut dalam tahap finalisasi draf Peraturan Pemerintah (PP) terkait penyertaan modal negara oleh Sekretariat Negara dan Kementerian ATR/BPN.

Setelah regulasi diteken, tambah Hakiki, status lahan tersebut akan otomatis berubah menjadi Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Badan Bank Tanah.

Langkah ini diambil untuk memastikan pemanfaatan lahan negara di kawasan strategis tetap optimal dan terkendali secara administratif.

Pada saat yang sama, Hakiki menyebut pihaknya kini mulai mengkaji kesesuaian lahan guna menentukan peruntukan terbaik, baik untuk fungsi sosial maupun komersial. Hal ini dilakukan dengan merujuk pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan Lippo Karawaci yang berlaku.

Pemanfaatan lahan nantinya bakal disesuaikan dengan zonasi, mulai dari potensi pembangunan rumah susun untuk rakyat hingga fasilitas hotel.

"Peruntukannya akan dilihat kesesuaian lahannya terlebih dulu. Karena di situ kan [beririsan] dengan komplek di Lippo Karawaci, mereka punya RDTR. RDTR-nya misalnya itu dijadikan rusun atau hotel sesuai tidak," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyerahkan aset bekas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada Badan Bank Tanah sebagai penyertaan modal negara (PMN) nontunai tahun anggaran (TA) 2025.

Penyerahan PMN TA 2025 itu telah disetujui oleh Komisi XI DPR dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa serta Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria pada rapat kerja, Senin (8/12/2025).

Total nilai PMN TA 2025 itu yakni Rp14,4 triliun dan sebesar Rp2,96 triliun diberikan kepada Badan Bank Tanah untuk program 3 Juta Rumah, yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. PMN untuk Badan Bank Tanah itu meliputi barang milik negara (BMN) dari Kementerian ATR/BPN, sekaligus aset eks BPPN.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban menyebut aset eks BPPN dimaksud adalah yang berada di Lippo Karawaci.

"Pokoknya itu yang di Lippo Karawaci. Itu ada lahan, lahannya cukup luas dekat golf kalau enggak salah," ujarnya saat ditemui usai rapat tersebut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Untuk diketahui, BPPN adalah lembaga negara yang dibentuk pemerintah pada 1998 untuk menangani krisis perbankan Indonesia pasca krisis moneter. Salah satu tugas dari BPPN adalah mengupayakan pengembalian dana negara dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pada pemberitaan sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa pihaknya turut berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu guna membahas pemanfaatan aset hasil rampasan tindak pidana yang sudah menjadi rampasan negara.

Politisi Partai Gerindra itu menyebut koordinasi dengan Kejagung hingga KPK dilakukan untuk memastikan agar penggunaan aset tanah tersebut diperbolehkan secara hukum. "Sesuai arahan pimpinan KPK termasuk dari tanah BLBI kalau itu bisa dimanfaatkan," ujarnya November 2024.

Adapun DPR dan pemerintah menyepakati secara total PMN TA 2025 kepada sejumlah BUMN dan lembaga. Totalnya mencapai Rp14,4 triliun. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memerinci bahwa PMN 2025 tunai untuk diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Industri Kereta Api (Persero) atau Inka, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF.

Kemudian, PMN nontunai 2025 adalah untuk Badan Bank Tanah berupa barang milik negara (BMN).

"Penyertaan Modal Negara Tahun 2025 diarahkan untuk menjalankan penugasan pemerintah," terang Misbakhun pada rapat kerja dengan Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pengaturan BUMN, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Secara terperinci, PMN untuk KAI yakni senilai Rp1,8 triliun untuk pengadaan trainset dan retrofit KRL Jabodetabek dan kelanjutan PMN TA 2024.

Kemudian, PMN untuk INKA senilai Rp473 miliar untuk penguatan kapasitas industri perkeretaapian nasional guna menjaga ketersediaan kapasitas angkutan penumpang wilayah Jabodetabek serta kelanjutan PMN 2024.

Selanjutnya, PMN untuk Pelni senilai Rp2,5 triliun untuk pengadaan tiga buah kapal serta kelanjutan PMN TA 2024.

Lalu, terbesar adalah untuk PT SMF sebesar Rp6,68 triliun untuk penyediaan pembiayaan perumahan dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Terakhir, adalah PMN nontunai senilai Rp2,96 triliun untuk Badan Bank Tanah. PMN nontunai itu meliputi barang milik negara (BMN) Kementerian ATR/BPN dan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) guna mendukung program 3 Juta Rumah.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghibahkan aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berupa tanah yang ada di Lippo Karawaci kepada Bank Tanah. Nilainya sekitar Rp2,95 triliun.

Awalnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta restu kepada Komisi XI DPR RI untuk memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) non tunai kepada Bank Tanah.

"PMN non tunai badan Bank Tanah didasari kebutuhan untuk memperkuat kelembagaan dengan pemenuhan modal dan peningkatan kapasitas antara lain guna mendukung program 3 juta rumah," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja di Ruang Rapat Komisi XI, Senin (8/12).

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan PMN yang diberikan untuk Bank Tanah merupakan eks BPPN yang ada di Lippo Karawaci.

"Pokoknya itu yang di Lippo Karawaci," ujar Rionald.

Pemerintah memang menyita aset milik obligator dan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Lippo Karawaci pada Agustus 2021 lalu.

Aset ini terdiri dari 44 bidang tanah seluas 251.992 m2 atau sekitar 25 hektar (ha). Aset tersebut milik obligator atau debitur BLBI yang diketahui adalah Lippo Karawaci.

"Itu ada lahan. Lahannya cukup luas," tegasnya.

Masih saja kita kejar terus, tapi enggak dalam satgas. Orang kita cukup canggih mengejar aset. Kalau di LPS kita punya tim khusus untuk asset tracing, asetnya enggak bisa lari.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, penagihan utang para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tetap berjalan, meskipun pemerintah membuka peluang untuk membubarkan Satuan Tugas (Satgas) BLBI.

Sebagaimana diketahui, pemerintah saat ini masih melakukan evaluasi terkait keberlanjutan Satgas BLBI. Opsi pembubaran satgas tersebut mengemuka, karena kinerjanya dinilai tidak sebanding dengan ekspektasi publik maupun hasil pemulihan aset yang dicapai.

"Itu masih pertimbangan bener sih Kalau itu nggak ada kita akan kerja sendiri dia cuman nama doang ada Satgas terus bikin ribut tapi hasilnya minimal. Tapi saya akan pelajari dulu pelajari dulu, tapi dalam waktu dekat," ujar Purbaya dalam taklimat media, di Kantor Kementerian Keuangan, di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, Purbaya memastikan bahwa tugas mengejar kewajiban para obligor akan tetap dilakukan oleh pemerintah, terlepas dari keberadaan Satgas BLBI.

"Masih saja kita kejar terus, tapi enggak dalam satgas. Orang kita cukup canggih mengejar aset. Kalau di LPS kita punya tim khusus untuk asset tracing, asetnya enggak bisa lari," kata Menkeu.

Sebelumnya, Purbaya menilai penggunaan satgas justru menimbulkan ekspektasi berlebihan, sementara realisasi pemulihan hak tagih negara tidak sesuai harapan. Karena itu, ia membuka opsi agar proses penagihan dialihkan sepenuhnya ke Kementerian Keuangan dan tim internal yang dianggap lebih efektif.

"Kita kalau ngejar utang, enggak usah pakai satgas lagi. Kita kerjain aja sendiri, karena biasanya ekspektasi ke satgas besar sekali. Padahal realisasi income-nya enggak sebesar yang dijanjikan," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa, di Jakarta, Selasa (14/10) lalu.

Menurutnya, pendekatan baru ini dapat mempercepat penanganan piutang negara sekaligus mengurangi potensi distorsi administrasi yang selama ini muncul di dalam Satgas BLBI.

"Nanti saya akan lihat, kalau (Satgas BLBI) masih berguna saya teruskan. Kalau enggak, ya enggak (dilanjutkan). Tapi kelihatannya cenderung kita bubarkan saja. Nanti kita pakai tim dari Kementerian Keuangan untuk ngejar (obligor)," ujarnya lagi.

Meskipun demikian, Bendahara Negara itu menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru mengambil keputusan sebelum asesmen komprehensif selesai dilakukan.

Adapun Satgas BLBI dibentuk untuk memulihkan hak tagih negara atas dana bantuan likuiditas yang diberikan kepada perbankan nasional pada krisis 1998.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2023, masa tugas Satgas BLBI diperpanjang hingga 31 Desember 2024. Pemerintah sempat mempertimbangkan perpanjangan hingga 2025, namun evaluasi terbaru membuka ruang bagi pembubaran satgas tersebut.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah masih mengevaluasi masa depan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) yang masa tugasnya berakhir pada 2025.

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kinerja Satgas sebelum diputuskan apakah akan dilanjutkan atau dibubarkan.

Purbaya menilai kinerja Satgas BLBI dalam beberapa tahun terakhir belum optimal. Ia menyebut keberadaan Satgas kerap memunculkan kegaduhan, sementara hasil penagihan dinilai minimal.

“Masih dipertimbangkan. Kalau itu enggak ada, kita kerja sendiri. Cuma sekarang ini tinggal nama doang, bikin ribut, tapi hasilnya minimal. Tapi saya akan pelajari dulu,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jumat (14/11/2025).

Ia menegaskan bahwa pembubaran Satgas BLBI tidak akan menghentikan penagihan kewajiban para obligor dan debitur BLBI. Proses penagihan disebut dapat dilakukan langsung oleh Kementerian Keuangan.

“Kita kejar kan? Enggak hapus lagi kan? Kita kejar terus, meskipun bukan lewat Satgas,” katanya.

Pertimbangan Bubarkan Satgas BLBI

Dalam kesempatan berbeda, Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah ingin berfokus pada pertumbuhan ekonomi ke depan dan tidak lagi berkutat pada kasus BLBI yang berasal dari krisis moneter 1998.

“Kita maju ke depan, move forward. Krisis 1998 sudah 25 tahun lebih kan. Kita lupakan, kita maju ke depan. Semua program untuk kemajuan ekonomi Indonesia ke depan,” ujarnya di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Menurut Purbaya, kinerja Satgas BLBI selama ini tidak maksimal dalam mengejar aset obligor. Satgas yang diketuai Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban, disebut lebih banyak menimbulkan keributan dibandingkan hasil penagihan.

Ia juga menyinggung gugatan yang sempat diajukan Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana atau Tutut Soeharto terkait aturan yang mencegah dirinya bepergian ke luar negeri sebagai penanggung utang perusahaan yang memiliki kewajiban BLBI. Gugatan tersebut kemudian dicabut di PTUN Jakarta.

“Selama ini berapa dapetnya? Enggak ada kan, minim kan. Ributnya besar kan? Besar. Ngapain kita ribut-ribut terus nggak dapet apa-apa? Tapi kalau potensinya besar saya akan terusin. Tapi kalau record-nya seperti sekarang, ribut-ribut doang, ya buat apa?” ujar Purbaya.

Ia menambahkan pemerintah bisa melakukan penagihan tanpa Satgas.

“Nanti saya lihat berapa sih ininya. Tapi kan nggak usah pakai satgas, tagih aja sendiri, bisa kan,” kata Purbaya.

Evaluasi dan Capaian Satgas BLBI

Satgas BLBI dibentuk pada 2021 melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021. Satgas ini ditugaskan memburu dan menyita aset para obligor dana talangan pemerintah melalui Bank Indonesia pada masa krisis moneter 1997–1998.

Dalam Keppres tersebut, masa tugas Satgas ditetapkan hingga 31 Desember 2023 dan kemudian diperpanjang hingga Desember 2024.

Pemerintah juga merencanakan perpanjangan masa tugas Satgas pada 2025 karena realisasi penagihan masih rendah, yaitu Rp 38,88 triliun dari target Rp 110 triliun.

Dalam media briefing di Bogor, Jumat (10/10/2025), Purbaya menyampaikan bahwa Satgas masih dalam proses evaluasi menyeluruh.

“Satgas BLBI masih dalam proses. Itu nanti saya lihat seperti apa ini. Tapi saya sih melihatnya sudah lama, hasilnya nggak banyak-banyak amat. Cuma membuat ribut aja, income-nya nggak banyak-banyak amat. Daripada bikin noise, mungkin akan kita akhiri satgas itu,” ujarnya.

“Akan saya asses lagi, sebelum kita ambil langkah itu,” kata Purbaya.

(Tim Redaksi: Debrinata Rizky, Isna Rifka Sri Rahayu, Erlangga Djumena, Sakina Rakhma Diah Setiawan, Aprillia Ika)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul:

Bakal Bubarkan Satgas BLBI, Purbaya Tegaskan Penagihan Tetap Dilanjutkan

Purbaya Berencana Bubarkan Satgas BLBI: Maju ke Depan, Lupakan Krisis 1998

Purbaya Berencana Bubarkan Satgas BLBI, Dinilai Cuma Buat Ribut, Hasil Sedikit

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penagihan utang para obligor akan tetap berjalan meskipun Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) kemungkinan besar dibubarkan dalam waktu dekat.

Purbaya menjelaskan pemerintah masih melakukan kajian mengenai pembubaran satgas tersebut, yang evaluasinya sudah berlangsung sejak akhir September 2025.

“Itu masih pertimbangan. Jadi begini, kalau itu enggak ada, kita akan kerja sendiri dia cuman nama doang ada Satgas terus bikin ribut tapi hasilnya minimal. Tapi saya akan pelajari dulu, tapi dalam waktu dekat,” ujar Purbaya dalam media briefing, Jumat (14/11/2025).

Purbaya menegaskan sekalipun Satgas BLBI dihentikan, pemerintah tetap memiliki mekanisme lain untuk mengejar piutang para obligor melalui tim khusus yang dimiliki lembaga terkait.

“Masih aja kita kejar terus, tapi enggak dalam Satgas. Orang kita cukup canggih mengejar aset, kalau di LPS kita punya tim khusus untuk aset tracing asetnya enggak bisa lari,” ujarnya.

Sebelumnya, Purbaya juga menyampaikan bahwa jika hasil evaluasi menunjukkan Satgas BLBI tidak efektif menarik piutang sejak dibentuk pada 2021, ia akan mempertimbangkan untuk membubarkannya.

“Saya melihatnya kelamaan, hasilnya enggak banyak-banyak amat, membuat ribut-ribut aja, income-nya enggak banyak-banyak amat,” ucapnya.

“Dari pada bikin noise, mungkin akan kita akhiri Satgas itu, tapi akan saya assess lagi ambil langkah itu,” sambungnya.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan kelanjutan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) yang masa tugasnya disebut berakhir pada 2025.

Menurut Purbaya, keberadaan Satgas BLBI kini sedang dievaluasi, termasuk efektivitasnya dalam beberapa tahun terakhir.

Ia menilai kinerja Satgas perlu dikaji ulang sebelum diputuskan apakah akan dilanjutkan atau dibubarkan.

“Masih dipertimbangkan. Kalau itu enggak ada, kita kerja sendiri. Cuma sekarang ini tinggal nama doang, bikin ribut, tapi hasilnya minimal. Tapi saya akan pelajari dulu,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenkeu pada Jumat (14/11/2025).

Meski begitu, Purbaya menegaskan bahwa jika jadi dibubarkan, hal ini tidak akan menghentikan upaya pemerintah untuk menagih kewajiban dan mengejar aset para obligor maupun debitur BLBI.

Ia memastikan bahwa penagihan akan tetap berjalan melalui mekanisme internal Kementerian Keuangan, tanpa bergantung pada struktur Satgas.

“Kita kejar kan? Enggak hapus lagi kan? Kita kejar terus, meskipun bukan lewat Satgas,” katanya.

Dengan demikian, pemerintah memastikan bahwa meskipun struktur Satgas BLBI dapat berubah, komitmen untuk menuntaskan kewajiban BLBI tetap berlanjut sebagai bagian dari penyelamatan keuangan negara.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tetap akan menagihkan utang-utang para obligor, kendati Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) kelak dibubarkan.

Purbaya menjelaskan, hingga saat ini pihaknya masih mempertimbangkan pembubaran Satgas BLBI dalam waktu dekat. Sebelumnya, evaluasi terhadap satgas tersebut telah dilakukan sejak akhir September 2025.

"Itu masih pertimbangan bener sih Kalau itu nggak ada kita akan kerja sendiri dia cuman nama doang ada Satgas terus bikin ribut tapi hasilnya minimal. Tapi saya akan pelajari dulu pelajari dulu, tapi dalam waktu dekat," ujar Purbaya dalam media briefing, Jumat (14/11/2025).

Kendati Satgas BLBI terancam dibubarkan, Purbaya menjelaskan pihaknya akan tetap mengejar piutang para obligor melalui tim khusus lainnya.

"Masih aja kita kejar terus tapi nggak dalam Satgas. Orang Indonesia cukup canggih mengejar aset kalau di LPS kita punya tim khusus untuk aset tracing asetnya nggak bisa lari," ujarnya.

Sebelumnya, Purbaya mengatakan, bila dari hasil evaluasi memang Satgas BLBI tak mampu menarik banyak piutang para obligor BLBI setelah bertugas sejak 2021, maka ia akan membubarkan dalam waktu dekat.

"Saya melihatnya kelamaan, hasilnya enggak banyak-banyak amat, membuat ribut-ribut aja, incomenya enggak banyak-banyak amat," ucap Purbaya.

"Dari pada bikin noise, mungkin akan kita akhiri Satgas itu, tapi akan saya assess lagi ambil langkah itu," tegasnya.

JAMDATUN mencatat besaran pencapaian 3 tim Satgas BLBI sepanjang 2024, berikut rinciannya dikutip dari situs resmi lembaga tersebut:

• Capaian Tim A Satgas BLBI: Rp9.926.755.788.168 dan US$27.815,70;
• Capaian Tim B Satgas BLBI: Rp11.953.142.038.186,80;
• Capaian Tim C Satgas BLBI: luas tanah 9.252.662,57 m2 dengan nilai Rp11.962.379.026.892.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]